NetralPost.net

Padang, netralpost --- Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditlantas Polda Sumbar) terus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, inklusif, dan bersahabat. Melalui sebuah inovasi unggulan bertajuk program "Polantas Menyapa", jajaran Korps Sabuk Putih ini bergerak aktif mendekatkan diri kepada para wajib pajak. Fokus utama dari pelaksanaan program kali ini diarahkan pada optimalisasi pelayanan bagi masyarakat Kota Padang yang sedang melakukan pengurusan administrasi kendaraan mereka.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bersama Samsat Kota Padang tersebut menghadirkan suasana pelayanan yang jauh berbeda dari biasanya. Alih-alih terkesan kaku, para personel kepolisian lalu lintas justru tampil di garda terdepan untuk menyambut kedatangan warga dengan senyum dan sapaan yang hangat. Kehadiran petugas di tengah-tengah ruang tunggu ini dirancang khusus untuk memotong jarak komunikasi dan memberikan asistensi langsung kepada masyarakat. 

Selama proses pelayanan berlangsung, personel Ditlantas Polda Sumbar secara proaktif mendatangi loket-loket terpadu guna mendampingi warga. Petugas memberikan penjelasan secara detail mengenai tahapan administrasi, berkas yang diperlukan, hingga mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat tidak mengalami kebingungan atau kesulitan. Pendekatan interaktif ini dinilai sangat efektif dalam membantu warga menyelesaikan urusan mereka dengan lebih cepat dan transparan.

Tidak hanya sekadar memberikan edukasi dan asistensi administratif, program "Polantas Menyapa" ini juga diwarnai dengan aksi simpatik. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan hukum masyarakat, para petugas memberikan cenderamata khusus kepada para wajib pajak yang taat administrasi. Langkah persuasif ini sukses menciptakan kedekatan emosional dan mendapat respons positif serta apresiasi tinggi dari para pengunjung Samsat Kota Padang.

Melalui program berkala ini, Ditlantas Polda Sumbar berharap dapat terus membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan. Pembayaran pajak kendaraan tepat waktu merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus keabsahan dokumen berkendara demi keamanan bersama di jalan raya. Pendekatan humanis seperti ini diharapkan mampu mengikis stigma negatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. 

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa program "Polantas Menyapa" merupakan wujud transformasi Polri yang modern dan presisi. "Kami ingin mengubah paradigma lama kepolisian lalu lintas yang kaku menjadi lebih terbuka dan dekat. Melalui inovasi ini, setiap personel dituntut sigap mendengar keluhan warga sekaligus mengedukasi bahwa kepatuhan berkendara adalah kunci utama keselamatan bersama," ungkap Kombes Pol. Reza Chairul. (Nofri) 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, S.H., M.H., jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar, jajaran BNN Provinsi Sumatera Barat, serta para pekerja di lingkungan KAI Divre II Sumbar. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus membangun lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi seluruh insan perusahaan.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa aspek keselamatan dan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi perkeretaapian. Oleh sebab itu, perusahaan memandang upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta budaya keselamatan kerja.

“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen KAI Divre II Sumbar dalam mendukung program nasional P4GN. Kami ingin memastikan setiap insan KAI memiliki pemahaman yang kuat mengenai bahaya narkotika serta mampu menjadi agen pencegahan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Dengan SDM yang sehat dan berintegritas, kami dapat terus menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan andal,” ujar Lutfi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, S.H., M.H., memberikan pemaparan mengenai berbagai ancaman penyalahgunaan narkotika beserta dampaknya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan produktivitas kerja. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai strategi pencegahan narkotika di lingkungan kerja. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Sebagai bentuk penguatan sinergi, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kesepakatan ini menjadi landasan pelaksanaan berbagai program kolaboratif, mulai dari edukasi, sosialisasi, deteksi dini, hingga langkah-langkah preventif lainnya dalam mendukung implementasi Program P4GN secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menegaskan bahwa kolaborasi dengan BNN merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat budaya keselamatan dan integritas di lingkungan kerja.

“Keselamatan operasional tidak hanya ditentukan oleh keandalan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan operasional tersebut. Karena itu, KAI Divre II Sumbar akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BNN, guna memastikan seluruh pekerja terbebas dari penyalahgunaan narkotika sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelas Reza.

Melalui kegiatan ini, KAI Divre II Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Program P4GN sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan bebas narkoba. Sinergi yang terjalin dengan BNN Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat budaya pencegahan serta meningkatkan kesadaran seluruh pekerja dalam menjaga diri, lingkungan kerja, dan keselamatan operasional perkeretaapian.

Pada penyaluran kali ini, KAI Divre II Sumbar memberikan bantuan kepada lima penerima manfaat dengan total nilai lebih dari 77 juta, yang terdiri atas:

1. Bantuan pembangunan Panti Asuhan Sahabat Yatim Dhuafa sebesar Rp20.390.496.

2. ⁠Bantuan pembangunan Masjid Al Hidayah sebesar Rp20.460.000.

3. ⁠Bantuan pembangunan Musholla Ukhwatun Hasanah sebesar Rp10.500.000.

4. ⁠Bantuan Program KAI Edufriend berupa rehabilitasi lapangan olahraga SDN 19 Kampung Baru sebesar Rp14.560.000.

5. ⁠Bantuan mesin potong rumput untuk Kelurahan Tanjung Aua Nan XX sebesar Rp11.200.000.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar sekaligus Anggota Komite TJSL, Reza Shahab, mengatakan bahwa Program TJSL merupakan salah satu wujud nyata komitmen KAI dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui berbagai program yang memberikan manfaat berkelanjutan. Selain mendukung operasional perusahaan, KAI juga berupaya mengambil peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan di wilayah operasional.

“Setiap bantuan yang kami salurkan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Baik melalui peningkatan fasilitas pendidikan, pembangunan sarana ibadah, maupun dukungan terhadap kebutuhan lingkungan, seluruhnya merupakan bagian dari komitmen KAI untuk tumbuh bersama masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan,” ujar Reza.

Reza menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 KAI Divre II Sumbar telah menyalurkan dana Program TJSL sebesar Rp1.077.864.151. Sementara itu, hingga akhir Juli 2026, total bantuan TJSL yang telah disalurkan mencapai Rp354.210.000, yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya KAI untuk memastikan keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan manfaat melalui layanan transportasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. KAI akan terus mendorong pelaksanaan Program TJSL yang tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Melalui Program TJSL, kami berharap setiap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat jangka panjang, memperkuat semangat gotong royong, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. KAI akan terus berupaya menghadirkan program-program sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Reza.

Sementara itu, Lurah Tanjung Aua Nan XX, Elia Roza menyampaikan apresiasi atas kepedulian KAI Divre II Sumbar terhadap masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan mesin potong rumput yang diberikan akan sangat membantu dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sehingga menciptakan kawasan yang lebih nyaman dan sehat bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KAI Divre II Sumbar atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat. Bantuan ini sangat bermanfaat dan akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan pemeliharaan lingkungan di Kelurahan Tanjung Aua Nan XX. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjalin di masa mendatang,” ungkap Elia.

Selain menjalankan berbagai program sosial, KAI Divre II Sumbar juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga keamanan aset perkeretaapian serta meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung operasional kereta api yang aman dan andal.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada KAI. Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus terjaga sehingga KAI mampu memberikan pelayanan transportasi yang semakin aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan,” tutup Reza.(*) 

PADANG, NETRALPOST – Ketua Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Barat, M. Yusuf Rahman, menyoroti mencuatnya dugaan kekerasan seksual yang dialami seorang polisi wanita (Polwan) di lingkungan Polda Sumatera Barat. Menurutnya, kasus tersebut menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Yusuf mengatakan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada substansi dugaan tindak pidana tersebut, tetapi juga pada munculnya informasi mengenai penghentian penanganan perkara serta promosi jabatan terhadap terduga pelaku. Kondisi itu,-negara menurutnya, memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum dan akuntabilitas institusi.

"Kasus ini bukan sekadar menyangkut satu individu. Ini adalah ujian terhadap keberanian negara dalam menegakkan hukum tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan. Hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan tunduk pada relasi kekuasaan," tegas yusuf pada media (28/7).

Yusuf menegaskan bahwa PMII Sumatera Barat menghormati asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum. Namun, asas tersebut, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Yusuf berpandangan bahwa setiap dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara profesional, independen, dan berpihak pada prinsip keadilan. Ia menilai keterbukaan proses hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Ketika muncul persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu, maka kepercayaan publik terhadap hukum ikut dipertaruhkan," ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf menyebut kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang tidak boleh ditoleransi di lingkungan mana pun, termasuk dalam institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Yusuf, apabila penghentian perkara memang didasarkan pada alasan hukum yang kuat, maka penjelasan tersebut perlu disampaikan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan krisis kepercayaan.

"Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keberanian menegakkan keadilan secara setara. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam kepada yang lemah, tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan," kata Yusuf.

Di akhir pernyataannya, Ketua PKC PMII Sumatera Barat itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal penegakan hukum yang berkeadilan dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung tinggi hak-hak semua pihak.

"Hanya dengan penegakan hukum yang bersih, independen, dan berintegritas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus dijaga," tutupnya. (Tmi)

Aldi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan keadilan di atas emosi massa. Oleh karena itu, setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan kekerasan.

"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri. Ketika seseorang dihukum tanpa proses hukum yang sah, maka yang runtuh bukan hanya rasa kemanusiaan, tetapi juga wibawa negara hukum." Ujar aldi pada media (27/7)

Ia menilai, tindakan vigilante merupakan bentuk kegagalan dalam mengedepankan nilai-nilai keadaban. Apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, masyarakat akan terbiasaU menyelesaikan persoalan dengan kekerasan, bukan dengan hukum.

Menurut Aldi, penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui institusi yang berwenang.

"Kita boleh marah terhadap sebuah dugaan kejahatan, tetapi kemarahan tidak boleh mengalahkan akal sehat. Hukum harus menjadi panglima, bukan amarah massa." tambah aldi.

PC PMII Padang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama. Budaya menyelesaikan persoalan dengan kekerasan harus dihentikan dan digantikan dengan penghormatan terhadap hukum, hak asasi manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan.

"Negara yang kuat bukan diukur dari kerasnya massa menghukum seseorang, tetapi dari tegaknya hukum yang mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Mari kita jaga Indonesia sebagai negara yang beradab, bukan negara yang membiarkan kekerasan menjadi jalan keluar," tutup aldi. (Tmi)

Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin, S.H., M.H., beserta jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar dan jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan konstruktif dengan agenda utama memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan, khususnya dalam mendukung perlindungan aset perusahaan dan penguatan kepatuhan hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas penguatan tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa sinergi dengan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat aspek kepatuhan hukum dan penerapan prinsip Good Corporate Governance di seluruh lini bisnis perusahaan.

“KAI Divre II Sumbar senantiasa berkomitmen menjalankan setiap kegiatan usaha secara profesional, akuntabel, transparan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, kami berharap dapat memperkuat langkah-langkah preventif, memperoleh pendampingan hukum yang komprehensif, serta menciptakan kepastian hukum dalam setiap proses bisnis perusahaan. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan aset perusahaan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Lutfi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin, S.H., M.H., menyambut baik audiensi tersebut sebagai langkah strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada prinsipnya siap mendukung program-program PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penguatan sinergi, pemberian pendapat hukum, maupun langkah-langkah preventif merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat bagi kedua institusi maupun masyarakat luas,” ungkap Djamaluddin.

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan aspek hukum perusahaan, pengelolaan aset, mitigasi risiko hukum, serta peluang kerja sama dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menambahkan bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam membangun hubungan kelembagaan yang harmonis sekaligus memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan perusahaan.

“Sinergi antara KAI Divre II Sumbar dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi diharapkan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin efektif dalam penyelesaian berbagai aspek hukum perusahaan. Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance, melindungi kepentingan perusahaan, serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai koridor hukum. Dengan demikian, KAI dapat terus menghadirkan layanan transportasi perkeretaapian yang aman, andal, profesional, dan terpercaya bagi masyarakat,” jelas Reza.

Melalui audiensi ini, KAI Divre II Sumbar dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, kepastian hukum, serta kelancaran penyelenggaraan operasional perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua institusi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi kereta api yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPW PW FRN Counter Polri Sumbar, Ridwan Syafriandi, S.IP, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Polda Sumbar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri, media, dan masyarakat.

Menurut Ridwan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat dihadapkan pada tantangan maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, dan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi menimbulkan keresahan serta mengganggu stabilitas keamanan.

Karena itu, FRN Counter Polri Sumbar hadir sebagai organisasi wartawan dan media yang berkomitmen membangun ruang informasi yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

"DPW PW FRN Counter Polri Sumatera Barat berkomitmen menjadi mitra strategis Polda Sumbar dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

 Dukungan yang kami berikan berada dalam koridor hukum, objektif, serta bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Ridwan.

Ia menjelaskan, FRN Counter Polri Sumbar tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya insan pers, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi yang menyampaikan informasi secara berimbang kepada masyarakat.

Menurutnya, organisasi tersebut siap memberikan kontra narasi terhadap informasi yang tidak akurat dengan mengedepankan data, fakta, dan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

"FRN Counter Polri hadir untuk menjadi jembatan informasi yang objektif dan berimbang. Kami akan menyampaikan informasi berdasarkan fakta serta meluruskan disinformasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Semua itu dilakukan dalam koridor jurnalistik yang profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Ridwan juga menyampaikan dukungannya terhadap kepemimpinan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy dalam menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat keamanan, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak menghilangkan independensi organisasi maupun fungsi pers sebagai kontrol sosial.

"Kami mendukung setiap kebijakan dan program positif Polda Sumbar yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Apabila terdapat kritik maupun masukan, tentu akan kami sampaikan secara santun, objektif, berdasarkan data dan fakta, serta melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. 

Kemitraan yang baik adalah kemitraan yang saling menguatkan demi kepentingan masyarakat," tegasnya.

*Ajak Insan Pers dan Pegiat Media Sosial Bangun Ruang Informasi yang Sehat*

Ridwan turut mengajak seluruh insan pers, perusahaan media, jurnalis, serta pegiat media sosial di Sumatera Barat untuk bersama-sama menciptakan ruang informasi yang mencerdaskan masyarakat dan menjaga suasana yang kondusif.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membangun opini publik sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman.

"Kami mengajak seluruh rekan-rekan wartawan, jurnalis, pengelola media, dan pegiat media sosial di Sumatera Barat untuk bersama-sama mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif melalui penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Mari kita dukung program-program Kapolda Sumbar yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan di Ranah Minang," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa menjaga ruang publik, baik di dunia nyata maupun ruang digital, merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Mari jadikan pena, kamera, mikrofon, dan media sosial sebagai sarana edukasi, pemersatu, serta penyebar informasi yang menenangkan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara Polri, insan pers, dan masyarakat, kita dapat bersama-sama menjaga Sumatera Barat tetap aman, damai, dan harmonis,"pungkas Ridwan Syafriandi.

Ridwan berharap kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Sumbar, media, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, transparan, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri serta menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

JAKARTA, NETRALPOST – Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Flores pada Minggu (26/7) sebagai bentuk sikap organisasi yang dipimpinnya dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawal berbagai kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Dalam keterangannya, Agus Flores menyampaikan bahwa apabila muncul isu-isu negatif yang menurutnya tidak berdasar dan berpotensi merugikan nama baik Kapolri, dirinya siap berada di garda terdepan untuk memberikan klarifikasi sesuai koridor hukum serta menyampaikan informasi yang diyakininya benar.

 "Bila ada yang membuat isu negatif tentang Kapolri, saya akan menjadi garda terdepan," tegas Agus Flores.

Menurutnya, FRN Counter Polri telah memiliki jaringan relawan dan pendukung yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Keberadaan jaringan tersebut, kata Agus Flores, bertujuan memperkuat sinergi antara masyarakat dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas nasional.

Agus Flores juga menyampaikan pandangannya bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri terus berupaya menjalankan amanah negara melalui penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta pemberantasan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan terorganisasi dan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ia menilai latar belakang kehidupan Kapolri yang berasal dari keluarga sederhana turut membentuk karakter kepemimpinan yang mengedepankan dedikasi, kerja keras, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Di akhir pernyataannya, Agus Flores mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan Presisi, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia berharap sinergi yang baik antara masyarakat dan Polri dapat terus terjaga demi menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan mendukung pembangunan nasional.

Padang, netralpost – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Tata Kelola Pengamanan Kawasan Wisata Berbasis Kolaborasi Stakeholders. Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Sumatera Barat pada Jumat (24/7) ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengamanan destinasi wisata melalui sinergi lintas instansi.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Sumbar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, serta Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Auditor Madya Tk. II Sispamobvitnas Baharkam Polri, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta, S.I.K., M.H., yang hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai arah kebijakan pengamanan objek vital nasional.

Nota kesepahaman ini bertujuan mewujudkan strategi kolaborasi dan aliansi antarinstansi dalam penyelenggaraan pengamanan objek vital, khususnya kawasan wisata, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan kondusif.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata di Sumatera Barat.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata. Ada tiga hal yang harus kita ciptakan bersama, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keselamatan merupakan prinsip paling utama dalam setiap penyelenggaraan pengamanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas seluruh pihak sebelum mewujudkan aspek keamanan.

"Keselamatan adalah hukum tertinggi. Dalam mencapai keselamatan harus dilakukan secara total. Kita harus berpikir bahwa keselamatan masyarakat adalah yang utama. Setelah itu barulah kita dapat menciptakan keamanan. Bagaimana kita bisa menciptakan keamanan jika diri kita sendiri tidak selamat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keselamatan dan keamanan akan bermuara pada terciptanya kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata.

"Kesejahteraan bersama dapat terwujud apabila masyarakat dan wisatawan merasakan kenyamanan. Karena itu, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan harus kita bangun secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan sistem pengamanan kawasan wisata di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung, sehingga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.