NetralPost.net

PADANG, NETRALPOST – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh Bupati dan Walikota di Sumbar untuk segera mengambil langkah konkret dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

Mahyeldi menekankan pentingnya sinergitas antar unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Kita menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Kendati demikian, aspek lingkungan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bijak, terukur, dan memberikan solusi,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26/4/2026).

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan.

“Melalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan masyarakat berjalan secara legal, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” kata Mahyeldi.

Seiring dengan itu, ia meminta seluruh pelaku PETI untuk segera menghentikan aktivitas ilegal, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan yang masif dan berpotensi permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap, melalui transisi menuju skema IPR, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu dan kelestarian lingkungan juga terjaga. Ia menyebut, dengan adanya IPR, masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan dengan cara yang legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait penanganan kasus hukum PETI, Gubernur menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara adil dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung di lapangan.

Ia juga meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas seluruh kasus terkait PETI, guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi para pelaku. (*)

Dharmasraya,netralpost --- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan nasional yang melintasi wilayahnya.

Bupati Annisa Suci Ramadhani mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat guna memastikan penanganan jalan berjalan sesuai rencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng., di Padang, Senin (27/04/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, M.P.E., di Jakarta, yang membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi kami dengan Menteri PU di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujar Annisa.

Dalam koordinasi tersebut, Bupati Annisa bersama BPJN Sumatera Barat membahas percepatan penanganan sejumlah ruas jalan nasional di Dharmasraya.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Di antaranya pembangunan rigid beton sepanjang 1 kilometer yang tersebar di beberapa titik strategis, termasuk di depan SPBU Sialang dan ruas jalan dari rumah dinas bupati menuju kantor bupati.

Selain itu, pembangunan trotoar sepanjang 600 meter di kawasan perkantoran bupati juga akan dilakukan. Tak kalah penting, peningkatan ruas jalan Sungai Dareh Junction–Simpang Koto Baru sepanjang 19 kilometer akan menggunakan aspal Performance Grade (PG) 70 dengan spesifikasi baru yang lebih kuat dan tahan lama.

Menurut Annisa, pembangunan jalan yang optimal akan memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

“Jika infrastruktur jalan kita optimal, pertumbuhan ekonomi akan semakin terbuka. Pelayanan publik, akses pendidikan, hingga fasilitas kesehatan juga akan jauh lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Annisa.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, ia optimistis konektivitas antarwilayah akan semakin baik.

“Kami optimistis, dengan dukungan Kementerian PUPR, mobilitas dan konektivitas antarwilayah di Dharmasraya akan semakin meningkat ke depannya,” tutupnya.

#annisasuciramadhani

#KementerianPU

Kepastian itu didapat setelah Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, datang ke  kawasan Palukahan dan TPST Air Dingin pada Senin (27/4/2026).

​Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional di Kota Padang, khususnya terkait penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat pascabencana.

​Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah meninjau rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Palukahan, di Air Dingin, Koto Tangah.

Proyek besar ini diproyeksikan mampu menambah kapasitas air bersih yang sebelumnya berkekuatan 300 liter per detik menjadi 500 liter per detik.  

​Zigo Rolanda menjelaskan bahwa proyek ini telah masuk tahap lelang dan ditargetkan mulai terkontrak pada Mei mendatang.

​"Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp284 miliar untuk dua tahun anggaran. Pekerjaan ini mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 4x50 liter per detik, jaringan pipa, reservoar, hingga perbaikan intake melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)," ujar Zigo.

​Zigo menambahkan bahwa penanganan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat melalui program rehabilitasi pascabencana untuk menjamin kualitas air dan pengendalian banjir di aliran Batang Kuranji hingga Batang Lubuk Laweh.

Sementara, ​Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik langkah cepat DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam merealisasikan proyek ini. 

Menurutnya, kualitas layanan air bersih di Kota Padang sempat menurun akibat kondisi infrastruktur yang terdampak bencana.

​"Terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda, Bapak Ikra dari DPRD Provinsi, dan jajaran Kementerian PU. Ini adalah jawaban atas keluh kesah masyarakat terkait kondisi SPAM kita yang belum maksimal. Kami berharap pembangunan SPAM terbaru ini bisa segera berjalan setelah proses lelang selesai," ungkap Fadly.

​Selain di Palukahan, Fadly juga menitipkan harapan agar pembangunan SPAM di kawasan Universitas Andalas (Unand) dapat didorong percepatannya guna memperluas cakupan layanan air bersih dalam beberapa tahun ke depan. 

​Selain masalah air, kunjungan ini juga menyoroti pengelolaan limbah di TPST Air Dingin. Rencananya, pada bulan Mei ini akan dilakukan lelang proyek Refuse Derived Fuel (RDF) atau pengelolaan sampah terpadu.(*)

​Himbauan kali ini dikemas dengan gaya yang menarik perhatian, menggunakan jargon matematis sederhana “4x4=16”. Pesan tersebut memiliki makna filosofis tersendiri, yakni “Sempat Tidak Sempat, Mari Tertib Berlalu Lintas”. Penggunaan rima dalam pesan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengingat pentingnya kedisiplinan di jalan raya dalam kondisi sesibuk apa pun.

​Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Pol. H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya bukanlah sebuah pilihan, melainkan prioritas utama yang harus disadari oleh setiap individu. Beliau menekankan bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, memiliki potensi risiko yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

​"Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa tertib lalu lintas bukan karena takut akan tilang atau adanya petugas di lapangan. Keselamatan adalah prioritas, bukan pilihan. Mari kita jadikan tertib berlalu lintas sebagai cerminan budaya bangsa kita yang luhur dan disiplin," ujar Dirlantas Polda Sumbar dalam keterangannya.

​Selain pesan lisan, poster edukasi tersebut juga menampilkan berbagai simbol rambu lalu lintas seperti larangan berhenti (S), larangan parkir (P), tanda peringatan jalan licin, hingga tanda penyeberangan pejalan kaki. Hal ini menjadi pengingat visual bagi masyarakat tentang dasar-dasar aturan berkendara yang seringkali terabaikan saat berada di jalan raya.

​Dirlantas juga menambahkan bahwa peran serta masyarakat sangat krusial dalam menciptakan situasi Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) yang kondusif. Dengan tingginya mobilitas masyarakat saat ini, kesadaran kolektif untuk saling menghormati sesama pengguna jalan menjadi kunci utama dalam meminimalisir fatalitas kecelakaan.

​Sebagai penutup, Ditlantas Polda Sumbar mengimbau warga untuk terus memantau informasi terkini melalui kanal media sosial resmi mereka. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan Sumatera Barat dapat menjadi provinsi percontohan dalam hal kepatuhan berlalu lintas dan keselamatan jalan raya di tingkat nasional.(*) 

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Kakak Audy Joinaldi. Dalam prosesi pelantikan, para pengurus resmi dikukuhkan melalui pengucapan ikrar serta penyematan tanda jabatan sebagai simbol tanggung jawab dalam mengemban amanah organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni menyampaikan bahwa pembentukan Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Melalui Saka Adhyasta Pemilu, kami ingin menanamkan semangat pengawasan sejak dini kepada generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi peserta demokrasi di masa depan, tetapi juga pengawal demokrasi yang berintegritas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kakak Audy Joinaldi menegaskan bahwa kehadiran Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai ruang strategis dalam pembinaan karakter generasi muda.

“Kita tidak hanya membentuk pramuka yang disiplin, tetapi juga generasi yang berani menjaga kejujuran dan keadilan dalam demokrasi,” tegasnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam mendorong pengawasan partisipatif, khususnya di kalangan generasi muda. Saka Adhyasta Pemilu diharapkan mampu menjadi wadah edukasi kepemiluan, peningkatan kesadaran demokrasi, serta penguatan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memandang pembentukan Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu sebagai langkah strategis untuk menanamkan semangat pengawasan sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Melalui kepengurusan yang baru dilantik ini, diharapkan program-program pembinaan dan edukasi kepemiluan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Sumatera Barat.(*) 

Beliau menegaskan bahwa memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM tidak hanya sekadar kewajiban formalitas untuk memenuhi aturan hukum semata, namun lebih dari itu, SIM merupakan bukti nyata kompetensi, bentuk tanggung jawab, dan langkah utama untuk menjamin keselamatan saat berada di jalan raya.

Dengan memiliki SIM, seorang pengendara telah diakui memiliki legalitas dan pemahaman dasar yang cukup mengenai peraturan dan etika berlalu lintas.

Hal ini menjadi fondasi terciptanya budaya berkendara yang aman, tertib, dan berkeselamatan bagi diri sendiri, pengguna jalan lain, serta seluruh masyarakat.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq Menghimbau”Sahabat-sahabat pengguna jalan sekalian, mari kita ubah cara pandang kita terhadap SIM.

Dokumen ini bukanlah sekadar kertas atau kartu yang dibawa untuk menghindari tilang petugas. SIM adalah simbol bahwa kita layak, mampu, dan paham bagaimana cara mengemudikan kendaraan dengan benar dan aman.

Proses mendapatkan SIM melalui ujian teori dan praktik memastikan setiap pengendara memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memegang kendali di jalan raya.”

“Saya mengajak seluruh warga Sumatera Barat untuk memahami dan menyadari berbagai manfaat besar dari kepemilikan SIM. Jadikan kepemilikan dokumen ini sebagai bagian dari gaya hidup dan budaya kita berkendara.

Mari kita wujudkan ruas jalan di Sumatera Barat yang aman, nyaman, dan bebas dari potensi bahaya akibat kelalaian atau ketidaktahuan berlalu lintas,” tegasnya.

Berikut adalah berbagai fungsi dan 6 manfaat penting dari kepemilikan Surat Izin Mengemudi:

1. BUKTI LEGALITAS BERKENDARA

SIM menjadi bukti resmi yang menyatakan seseorang memiliki hak dan kewenangan untuk mengemudikan jenis kendaraan tertentu di jalan raya umum. Tanpa SIM, aktivitas berkendara tidak memiliki dasar hukum yang sah.

2. MENJAMIN KOMPETENSI PENGEMUDI

Pemegang SIM telah melalui proses pengujian, sehingga dipastikan memahami rambu lalu lintas, aturan berkendara, serta teknik mengemudi yang baik dan benar. Ini adalah standar kemampuan yang harus dimiliki setiap pengendara.

3. PERLINDUNGAN HUKUM

Dalam setiap peristiwa atau kasus yang terjadi di jalan raya, SIM menjadi salah satu dokumen utama yang diperlukan dalam proses penyelesaian hukum. Kepemilikan SIM yang sah akan melindungi hak dan kewajiban pengendara sesuai peraturan yang berlaku.

4. MENGURANGI RISIKO KECELAKAAN

Pengendara yang memiliki SIM cenderung lebih disiplin, waspada, dan memahami potensi bahaya di jalan. Kesadaran dan pengetahuan ini secara signifikan mampu menekan angka risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

5. ALAT IDENTITAS TAMBAHAN

SIM diakui secara resmi sebagai dokumen identitas kependudukan yang sah, sehingga dapat digunakan sebagai pelengkap atau alternatif identitas diri dalam berbagai keperluan administrasi maupun transaksi.

6. SYARAT ADMINISTRASI TERTENTU

Dalam banyak keperluan, SIM sering kali menjadi salah satu syarat wajib, mulai dari pengurusan dokumen kendaraan, proses klaim asuransi, hingga berbagai keperluan administrasi umum lainnya.

Pesan Untuk Masyarakat “Miliki SIM, taati aturan, dan utamakan keselamatan. Berkendara dengan sah dan kompeten adalah wujud cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan.”

#ImbauanLaluLintas

#PentingnyaSIM

#DirlantasPoldaSumbar

#TertibBerkendara

#SumbarAmanLaluLintas 

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Menteri Bappenas, Gubernur Bengkulu, Rektor Universitas Bengkulu, Kepala Bank Indonesia Bengkulu, Ketua Dewan Kopi Indonesia (DEKOPI) Pusat, serta Direktur PT ALKO Sumatra Kopi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan keseriusan lintas sektor dalam mendorong transformasi industri kopi, khususnya di wilayah Bengkulu yang memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi.

Dialog berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari petani, kelompok tani, pelaku usaha hulu dan hilir, eksportir, hingga pemerintah daerah. Diskusi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mengangkat berbagai tantangan riil yang dihadapi dalam pengembangan kopi nasional.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah pentingnya penguatan Indikasi Geografis (IG) sebagai identitas dan nilai tambah produk kopi daerah Bengkulu. Selain itu, forum juga menyoroti lambannya proses hilirisasi kopi di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi per kapita, keterbatasan kapasitas produksi, serta belum optimalnya pengolahan pascapanen di tingkat petani.

Isu global juga turut menjadi perhatian, termasuk dampak ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika perdagangan internasional terhadap harga dan permintaan kopi. Di sisi lain, tuntutan pasar terhadap sertifikasi dan standar internasional, seperti ISO dan kejelasan asal-usul produk (traceability), semakin menjadi faktor penentu dalam ekspor kopi.

Dalam forum tersebut, Koperasi Petani Alam Korintji (ALKO) memperkenalkan pendekatan solusi melalui platform Qthink-X, sebuah sistem digital traceability berbasis Blockchain yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut . Melalui Qthink-X, seluruh proses dalam rantai pasok kopi dapat terdokumentasi secara transparan, mulai dari data petani, pelaku prosesor, roastery, juga lokasi lahan, proses produksi, hingga distribusi.

Direktur ALKO dalam pemaparannya menegaskan bahwa masa depan industri kopi tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh sistem pengelolaan kelembagaan koperasi petani, basis data yang kuat dan terintegrasi.

> “Pasar global hari ini tidak hanya membeli kopi, tetapi juga membeli kepercayaan. Traceability menjadi kunci utama. Dengan Qthink-X, kita bisa memastikan transparansi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung petani, Koperasi Petani Alam Korintji (ALKO) juga menyampaikan inisiatif untuk memberikan akses penggunaan platform Qthink-X yang dimiliki olek Koperasi Petani Alam Korintji secara gratis kepada petani.(kelompok tani/koperasi) prosesor kopi di Bengkulu. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi sektor pertanian sekaligus membantu petani memenuhi standar pasar global tanpa beban biaya tambahan.

Namun demikian, ALKO juga menegaskan bahwa penggunaan sistem digital menjadi bagian penting dalam ekosistem kemitraan. Oleh karena itu, penerapan Qthink-X menjadi salah satu syarat bagi petani atau kelompok tani yang ingin bergabung dalam jaringan koperasi ALKO. Hal ini dilakukan untuk memastikan standar kualitas, transparansi, dan konsistensi data dalam rantai pasok.

Pendekatan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun koperasi modern berbasis data, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pusat integrasi informasi dan akses pasar global.

Gubernur Bengkulu dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang mendorong hilirisasi dan digitalisasi sektor kopi. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah.

Sementara itu, pihak UNIB menegaskan peran penting akademisi dalam mendukung riset, inovasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kopi. Sinergi antara dunia pendidikan dan industri diharapkan mampu menghasilkan model pengembangan kopi yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan.

Kepala Bank Indonesia Bengkulu yang dikenal aktif dalam membangun UMKM juga menyoroti pentingnya penguatan fasilitas sarana produksi petani, akses pembiayaan dan penguatan kelembagaan petani sebagai bagian dari ekosistem hilirisasi. Diharapkannya, integrasi data melalui platform digital seperti Qthink-X dapat membuka peluang baru dalam akses keuangan, termasuk pembiayaan berbasis data produksi.

Ketua DEKOPI Dr. Rusman Heriawan menekankan peningkatan produktivitas sehingga kesejahteraan petani kopi lebih meningkat dan meningkatkan nilai devisa negara memalui meningkatnya ekspor.

Forum ini menjadi titik awal dari upaya bersama dalam mendorong transformasi industri kopi Bengkulu dari hulu ke hilir. Dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi pasar global, diharapkan kopi Bengkulu mampu meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional.

Menteri BPN/BAPPENAS Prof. Rachman Pambudi dalam arahannya Melalui dialog ini, satu pesan menjadi jelas: masa depan kopi Indonesia tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor. BAPPENAS mendukung dan mendorong penguatan kelembagaan petani, Kekuatan petani harus dibantu dan dibangun dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Universitas.(**)

PASAMAN BARAT, NETRALPOST – Guna mempercepat implementasi program strategis dan mewujudkan pelayanan kepolisian yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K mengikuti kegiatan Zoom Meeting yang digelar dalam rangka Launching Program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri Untuk Masyarakat Triwulan II Tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memahami arah kebijakan, serta mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang telah disusun oleh pimpinan pusat. Program Quick Wins sendiri dirancang sebagai terobosan nyata yang memberikan dampak langsung dan manfaat cepat bagi masyarakat, sejalan dengan visi transformasi Polri yang Presisi: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan.

AKBP Agung Tribawanto menyampaikan komitmennya untuk menjalankan seluruh program yang telah dicanangkan.

“Saya mengikuti launching program ini dengan penuh antusiasme dan tanggung jawab. Program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri ini adalah bukti nyata komitmen institusi untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja, agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Program ini mengedepankan solusi cepat dan hasil yang terukur, sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang kita lakukan langsung menyentuh kebutuhan warga.”

“Untuk wilayah hukum Pasaman Barat, kami akan segera menindaklanjuti seluruh arahan dan program yang telah diluncurkan. Seluruh jajaran akan kami gerakkan untuk bekerja lebih inovatif, efektif, dan efisien. Kami pastikan setiap poin program akan diimplementasikan dengan baik, agar tercipta pelayanan yang semakin memuaskan. 

keamanan yang semakin terjaga, dan kepercayaan masyarakat kepada Polri terus meningkat. Mari kita wujudkan Polri yang dekat, peduli, dan solutif untuk masyarakat,” Berkeadilan. (*) 

Audit resertifikasi ini dilakukan oleh tim auditor dari Bureau Veritas Indonesia yang dipimpin oleh Bambang Heriyanto. Kegiatan audit mencakup evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem manajemen mutu di berbagai unit kerja di lingkungan Divre II Sumbar secara random, antara lain Top Management dan Tim ISO Divre II Sumbar, Unit SDM & Umum, Unit Humas, UPT Depo Lokomotif Padang, Stasiun Kelas I Padang, UPT Resor Jalan Rel, serta UPT Resor Jembatan.

Pelaksanaan audit ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh proses bisnis perusahaan tetap berjalan sesuai standar mutu internasional ISO 9001:2015. Selain itu, audit juga bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dalam mendukung pencapaian target perusahaan serta mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh lini organisasi.

Dalam pelaksanaannya, tim auditor melakukan serangkaian tahapan audit, mulai dari verifikasi dokumen, observasi lapangan, wawancara dengan personel terkait, hingga pengambilan sampel pada unit-unit kerja sesuai ruang lingkup audit. Melalui proses ini, perusahaan memperoleh evaluasi objektif terhadap implementasi sistem manajemen mutu yang telah diterapkan.

Kepala Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan tim auditor atas sinergi yang terjalin selama proses audit berlangsung.

“Audit eksternal ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus menjaga kualitas tata kelola perusahaan dan meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh unit yang telah menjalankan sistem manajemen mutu secara konsisten, sehingga Divre II Sumbar dapat mempertahankan kualitas layanan yang aman, andal, dan profesional,” ujar Tri.

Pada kesempatan yang sama, Lead Auditor Bureau Veritas Indonesia, Bambang Heriyanto menyampaikan bahwa hasil audit menunjukkan implementasi sistem manajemen mutu di Divre II Sumbar telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil audit, tidak ditemukan temuan mayor maupun minor, sehingga Divre II Sumbar direkomendasikan untuk kembali memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen KAI Divre II Sumbar dalam menerapkan standar mutu secara konsisten di seluruh proses operasional perusahaan. Dengan keberhasilan audit resertifikasi ini, Divre II Sumbar diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 menjadi dorongan bagi KAI Divre II Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui penerapan standar mutu yang konsisten di seluruh lini pelayanan.

“Keberhasilan audit resertifikasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten, KAI Divre II Sumbar berkomitmen menghadirkan layanan transportasi kereta api yang semakin aman, nyaman, tepat waktu, dan profesional. Standar mutu ini menjadi landasan penting dalam memastikan setiap proses pelayanan berjalan optimal sehingga mampu memenuhi harapan pelanggan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api,” ungkapnya.(*) 

Digitalisasi layanan ini menjadi bagian dari komitmen KAI Divre II Sumbar dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang modern dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket secara digital, mengakses informasi perjalanan secara real time, serta melakukan boarding dengan lebih mudah tanpa ketergantungan pada dokumen fisik.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi salah satu strategi utama perusahaan dalam meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus mendukung efisiensi operasional. “Digitalisasi layanan yang terus kami kembangkan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam setiap tahapan perjalanan. Mulai dari pembelian tiket, akses informasi perjalanan, hingga proses boarding, seluruhnya dirancang agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang lebih seamless, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, KAI Divre II Sumbar mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Access by KAI sebagai kanal utama pemesanan tiket kereta api. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan pemesanan tiket kapan saja dan di mana saja, sekaligus menyediakan informasi jadwal perjalanan, ketersediaan tempat duduk, dan riwayat perjalanan secara cepat dan akurat.

Pemanfaatan Access by KAI juga menunjukkan tren positif sebagai bagian dari perubahan perilaku pelanggan menuju layanan berbasis digital. Kehadiran aplikasi ini tidak hanya mempermudah akses layanan, tetapi juga mempercepat proses pelayanan di stasiun, mengurangi antrean, serta meningkatkan akurasi transaksi tiket. Dengan sistem yang terintegrasi, pelanggan dapat merasakan pengalaman perjalanan yang lebih efisien sejak tahap perencanaan perjalanan hingga keberangkatan.

Selain meningkatkan kemudahan layanan, penerapan sistem paperless juga menjadi langkah nyata KAI Divre II Sumbar dalam mendukung efisiensi operasional dan pengurangan penggunaan kertas di area pelayanan serta sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan melalui digitalisasi proses bisnis yang lebih ramah lingkungan.

“Dengan integrasi layanan digital yang terus diperkuat, KAI Divre II Sumbar optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjawab ekspektasi pelanggan terhadap transportasi yang modern dan mudah diakses. Transformasi digital ini menjadi wujud komitmen KAI untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin lancar dan tanpa hambatan”, tutup Reza.(*) 

SOLOK, NETRALPOST - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke-113, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Solok menggelar acara Dakwah Wisata BKMT se-Sumatera Barat dan Tabligh Akbar. Acara ini akan berlangsung pada hari Ahad, 3 Mei 2026, bertempat di Masjid UMMI Alahan Panjang, Kabupaten Solok.

​Acara yang terbuka untuk umum ini direncanakan akan dimulai pukul 08.00 WIB dan berlangsung hingga selesai. Dakwah Wisata dan Tabligh Akbar ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antarumat Islam di Sumatera Barat, sekaligus memberikan pencerahan rohani melalui dakwah yang disampaikan oleh para penceramah kondang.

​Sejumlah tokoh penting dijadwalkan akan hadir dalam acara ini, antara lain Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. (Mantan Menteri Dalam Negeri Indonesia), Dr. H. Zulkifli, S.Ag., M.M., CWC (Kepala Kantor Kemenag Kab. Solok), dan Yon Putra, S.H.I., M.H. (Kepala KUA Kec. Lembah Gumanti).

​Selain itu, akan hadir pula Mas'ud, S.Ag. (Penyuluh Agama Islam Kec. Lembah Gumanti), Zainuddin, M.M. (Pengurus Masjid UMMI Alahan Panjang), dan Hafnizon, S.Sos.I., M.Pd. (Ketua BKMT Kec. Lembah Gumanti).

​Ketua BKMT Kabupaten Solok, Hafnizon, menyampaikan bahwa acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke-113. "Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam," ujarnya.

​Masyarakat Kabupaten Solok dan sekitarnya diundang untuk hadir dan menyukseskan acara ini. Kehadiran masyarakat sangat diharapkan untuk bersama-sama merayakan Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke-113 dan menimba ilmu agama dari para penceramah yang akan hadir.

​Kepala Dinas Sosial, Siska Primadona, menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan agenda prioritas pemerintah daerah. "Kegiatan ini adalah implementasi dari visi pelayanan sosial kita, yakni memperkuat kehadiran negara dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat," jelasnya.

​Sinergi lintas instansi menjadi sorotan dalam kegiatan ini. Keterlibatan Baznas Padang Pariaman dinilai menjadi kunci efektivitas penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan transparan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelayanan sosial di Kabupaten Padang Pariaman semakin solid dan berdampak luas.

​Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan sosial dan memperluas kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan yang merata.(*)