Muspimnas PMII 2026 Tuai Kritik, Ketua PKC PMII Sumbar Pertanyakan Akuntabilitas PB
Bandung, netralpost – Pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2026 mendapat sorotan dari Ketua PKC PMII Sumatera Barat, M. Yusuf Rahman. Ia menilai sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan forum nasional tersebut menjadi catatan serius bagi Pengurus Besar (PB) PMII, terutama menyangkut tanggung jawab kepemimpinan dan tata kelola organisasi.
Yusuf menilai, Muspimnas yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi dan pengambilan keputusan strategis organisasi justru tidak boleh kehilangan substansi akibat persoalan dalam penyelenggaraannya. Menurutnya, forum nasional semestinya dipersiapkan secara matang, baik dari aspek teknis, mekanisme persidangan, kejelasan informasi maupun pemenuhan hak delegasi.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan forum nasional berada pada kepemimpinan organisasi yang menginisiasi dan menjalankan agenda tersebut. Karena itu, persoalan yang muncul tidak seharusnya dibiarkan tanpa penjelasan maupun evaluasi yang terbuka.
“PB PMII harus memahami bahwa Muspimnas bukan sekadar agenda formal organisasi. Ada mandat, ada kepercayaan kader, dan ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Ketika penyelenggaraan forum bermasalah, maka kepemimpinan harus hadir untuk menjelaskan dan bertanggung jawab,” ujar Yusuf pada media, Sabtu (21/11).
Menurut Yusuf, kader yang hadir dari berbagai daerah membawa mandat organisasi serta mengorbankan waktu, tenaga dan biaya untuk mengikuti forum nasional. Situasi tersebut, kata dia, semestinya menjadi perhatian serius PB PMII agar pelaksanaan agenda organisasi tidak justru menimbulkan kekecewaan di kalangan peserta.
Yusuf juga mengingatkan agar kritik terhadap penyelenggaraan Muspimnas tidak dipandang sebagai upaya menyerang kepemimpinan. Ia menyebut kritik merupakan bagian dari dinamika organisasi dan mekanisme kontrol yang diperlukan untuk memastikan PMII tetap berjalan sesuai nilai serta prinsip organisasi.
“Jangan sampai kritik kader dianggap sebagai persoalan loyalitas. Justru organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu menerima kritik, mengevaluasi kekurangan, dan berani mempertanggungjawabkan apa yang menjadi mandatnya,” katanya.
Ia meminta PB PMII memberikan penjelasan atas persoalan yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan Muspimnas 2026. Menurut Yusuf, keterbukaan dan tanggung jawab diperlukan agar kepercayaan kader terhadap kepemimpinan organisasi tidak semakin tergerus.
“PMII adalah rumah bersama. Kepemimpinan bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang mampu menjaga amanah. Amanah organisasi harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dipertontonkan,” tutupnya. (Tmi)












