NetralPost.net

Operasi ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menertibkan peredaran minuman keras tanpa izin, serta menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.

Kedua pelaku masing-masing berinisial IDR dan MA. Mereka ditangkap di dua lokasi yang berbeda di Kota Padang.

Pelaku inisial IDR ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di warung IDR yang beralamat di Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 

Kemudian MA yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah Cafe yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik menyatakan, bahwa penangkapan dua pelaku ini adalah hasil dari operasi intensif yang dilakukan di beberapa titik rawan di Kota Padang dan sekitarnya. 

"Operasi Pekat ini bertujuan untuk menekan angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum yang sering kali berhubungan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol," katanya, Jumat (26/7).

Dari hasil operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan botol minuman beralkohol dari berbagai merek, yang dijual tanpa izin resmi. 

"Untuk barang bukti yang diamankan dari pelaku IDR sebanyak 63 botol minuman beralkohol berbagai merek dan uang tunai sebesar Rp. 85.000. Sedang dari pelaku MA barang bukti yang diamankan 25 botol minuman beralkohol berbagai merek serta uang tunai Rp.90.000. Kedua pelaku kini sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk," ujarnya. 

Dikatakan Kombes Pol Dwi Sulistyawan, pihak kepolisian akan terus melakukan operasi serupa untuk memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal dan mencegah dampak negatifnya terhadap masyarakat. 

"Kami tidak akan berhenti di sini. Operasi ini akan terus berlanjut untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan masyarakat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan alkohol," ujarnya.

Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan melaporkan jika mengetahui adanya penjualan minuman beralkohol tanpa izin di lingkungannya.

"Kerja sama dari masyarakat sangat penting untuk keberhasilan operasi ini. Kami mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama," pungkasnya.(*)

Kegiatan ini dibuka Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Rabu (24/7) di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar, yang dihadiri oleh seluruh Kasi Humas dan personel Humas Polres sejajaran Polda Sumbar. 

Selain Kasi Humas, dalam kegiatan ini juga turut hadir perwakilan rekan-rekan wartawan dari masing-masing Polres dan juga Polda Sumbar. 

Dalam rakernis ini, Bidhumas Polda Sumbar mengambil tema “Bidhumas Polda Sumbar yang Presisi Siap Menjaga Stabilitas Kamtibmas yang Kondusif Dalam Mengawal Tahapan Pilkada Serentak 2024 Menuju Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Kapolda Sumbar menyampaikan sambutannya, bahwa perkembangan teknologi khususnya media sosial seolah jadi tantangan tersendiri bagi Humas Polri. Sebab perkembangan informasi yang sangat cepat, setiap menit, detik terus berkembang informasi di media sosial, tetapi yang sering terjadi adanya dis-informasi atau mis-informasi maupun hoax yang mengarah pada tindakan provokasi kepada masyarakat. 

"Masih banyak masyarakat begitu mudah mempercayai suatu informasi yang belum melalui tahap verifikasi data dan fakta. sehingga informasi ini dapat memecah atau merusak kondusifitas dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, seperti media sosial facebook, instagram, twiteer, youtube dan sebagainya," sebut Irjen Pol Suharyono. 

Lanjut Kapolda, apa yang tengah disiapkan Polri dalam penanganan Humas di institusi Polri, harus on the track. Humas Polri harus terus menyelaraskan diri mereka dengan teknologi informasi komunikasi yang terbaru, dan juga terus menyiapkan sumber daya manusia terbaik di bidang kehumasan dengan semangat presisi dalam melayani masyarakat. 

"Dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya anggota Humas Polda Sumbar antara lain dengan penyenggaraan berbagai kegiatan diantaranya rakernis dan pelatihan," ujarnya. 

Kapolda menerangkan, setiap insan Polri bisa mengembankan fungsi kehumasan. Sosialisasikan kepada seluruh personel Polri, bahwa personel polri dan keluarganya adalah pengemban fungsi kehumasan. 

Mencintai institusi dengan tidak melakukan pelanggaran yang dapat menurunkan citra Polri, seperti melakukan like, share dan comment di setiap postingan akun resmi Polri ataupun konten-konten positif polri sebagai bukti cinta kita kepada institusi Polri. 

Fungsi kehumasan yang melekat di insan Polri ini katanya, tentunya sangat penting agar memiliki kemampuan kehumasan yang sangat membantu rekan-rekan tampil di masyarakat. 

"Terus lakukan upaya dalam membangun program- program untuk menjadikan Polri yang lebih baik kedepannya sehingga polri banyak di cintai masyarakat," sebutnya.

Lanjut Kapolda Sumbar, dalam pertemuan rakernis ini akan diberikan pembekalan materi oleh nara sumber diantaranya dari Ketua Komisi Informasi Sumbar, Kadiskominfo Sumbar, Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unand MA Dalmenda, dt. Pamuntjak Alam, dan dari salah satu wartawan senior Guspa Chaniago. 

"Dengan demikian, rakernis ini dapat memperbaharui dan meningkatkan kemampuan kehumasan dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif dan mewujudkan Polri yang presisi yang betul- betul berjalan dengan baik, serta semakin siap dalam menghadapi tantangan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan tugas ke depannya," pungkasnya. 

Selain membuka kegiatan rakernis, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono juga menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga Sie Humas Polres terbaik dengan kategori "Aktif dalam Publikasi kegiatan Kepolisian di Media".

Ketiga Sie Humas tersebut ialah Sie Humas Polres Padang Pariaman, Sie Humas Polres Pasaman dan Sie Humas Polres Agam. 

Dalam rakernis Fungsi Humas ini, juga dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, dan Pejabat Utama Polda Sumbar.(*)

Pendidikan adalah suatu komponen utama bangsa untuk berdiri, yang dimana harus di rawat dan di manajemen dengan sebaik-baiknya serta di berikan dengan sepenuh-penuhnya kepada setiap rakyat tanpa membedakan Golongan, kekayaan ataupun Kekuasaan, Setiap Rakyat Berhak atas pendidikan yang baik sebagaimana  amanat UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat 1 "bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Pendidikan Adalah Bisnis 

Sekarang dunia pendidikan menjadi lahan basah untuk para golongan-golongan tertentu,Yang dimana hakikat pendidikan adalah Mencerdaskan sekarang berubah menjadi Memeras tanpa belas kasihan, lembaga pendidikan bukan lagi lembaga pengajar dan pembentukan karakter,,tetapi menjelma sebagai Lembaga Komersil yang memiliki standar untung dan rugi,,Kita ambil contoh pada tahun 2023 di negara kita hanya ada 18,74 juta jiwa dari 280 juta jiwa penduduk indonesia yang memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi hanya 6,68% jumlahnyaa hal ini mencerminkan pendidikan masih menjadi suatu yang mewah di republik ini.

Contoh Kasus

Banyak kasus-kasus tentang Jeleknya pengelolaan Lembaga Pendidikan di Republik ini, kasus-kasus seperti korupsi dana bos serta anggaran pendidikan yang lainnya sudah menjadi rahasia umum di Republik ini,kita ambil contoh kasus di Kota Padang Sumatera Barat pada awal tahun 2024 yang lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Menangkap 2 orang tersangka yang di duga Korupsi dana Program Pusat Keunggulan (PK)Di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang,Kasus tentang dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Sumatera Barat pada Awal Bulan juni yang lalu yang di duga  mencapai Rp 5,5 Miliar serta masih banyak lagi kasus-kasus lainnyaa, dari contoh kasus itu saja kita bisa melihat bahwasanya pendidikan menjadi lahan komersil bagi mafia-mafia yang berkedok sebagai pengabdi. 

Hipotesis 

Kita Seringkali Lupa bahwa majunya suatu bangsa di nilai dari seberapa baiknya Pendidikannya, jika saya mengibaratkan Negara adalah Rumah Pendidikan Adalah Pondasi dari rumah tersebut,Tanpa Pondasi yang baik Rumah akan mudah goyang dan hancur, begitupun Negara tanpa pendidikan yang baik Negara akan mudah goyang dan hancur, kita bisa mengambil sepenggal cerita dari sejarah Pengeboman Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang Pada Tahun 1945 sebgai tahap akhir Perang Dunia ke-2,Pada saat terjadi insiden tersebut Kaisar Jepang pada saat itu yaitu Kaisar Hirohito pertanyaan pertama setelah kejadian tersebut bukan tentang seberapa banyak sumber daya alam yang tersisa ataupun seberapa banyak bangunan yang masih bertahan tetapi yang di tanyakan Kaisar Hirohito Pada Saat Itu Seberapa banyak guru yang tersisa,,hal tersebut mencerminkan seberapa penting pendidikan di suatu negara jauh lebih penting dari Sumber Daya Alam ataupun komponen-Komponen lainnya. 

Jika Pendidikan tidak di manajemen dengan baik,dan seluruh rakyat Indonesia tidak mendapatkan Hak yang sama dalam mengenyam pendidikan,Maka Cita-cita bangsa untuk Bonus Demografi yang di canangkan menjadi Indonesia Emas 2045 hanyak akan menjadi mimpi saja,Maka dari itu butuh peningkatan mutu dan pengelolaan Lembaga pendidikan di negara ini agar Bonus Demografi bisa di wujudkan

Perlu kita ingat bahwa mutu pendidikan adalah cerminan dari seberapa kuat dan majunya suatu negara. 

Seperti yang di Katakan Nelson Mandela Presiden Afrika Selatan Ke 9 "Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia,Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia".

Penulis: Sandi Bintang Pratama

Kepala sekolah SMK 9 Padang Syamsul Mardan, S. Pd.,MM  menyampaikan bahwa salah satu pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki kompetensi dan Pascal serta memiliki keunggulan di dunia kerja adalah sekolah menengah kejuruan.  Idealnya lulusan SMK merupakan tenaga kerja tingkat menengah yang dipersiapkan untuk bisa langsung mengisi pos-pos kerja yang ada di masyarakat. 

"SMK 9 Padang ada dua jurusan  jurusan Tata Boga dan jurusan perhotelan", Ujarnya. 

Seperti yang dikutip di halaman resmi web SMK 9 Padang saat ini Hotel SMK 9 Padang memiliki 21 kamar 2 meeting room dengan kapasitas 75 orang dan 110 orang ditambah restoran dan laundry. 

"Untuk pengelolaan hotel sendiri dikelola oleh siswa yang sekolah di SMK 9 Padang", Ungkap Kepsek SMK 9 Padang. 

Selain itu lulusan SMK 9 Padang juga banyak yang bekerja di luar daerah maupun di Kota Padang sendiri. (Nof) 

Sumbar, netralpost.net - Selama 14 hari kedepan, Polda Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar operasi Patuh Singgalang 2024 yang terhitung sejak tanggal 15-28 Juli 2024.

Operasi Patuh Singgalang 2024 bertemakan "Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas".

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, S.Ik. melalui Kabag Bin Ops Ditlantas AKBP Agung Pranajaya, S.Ik mengatakan, Operasi Patuh Singgalang ini, selain dari Ditlantas juga melibatkan Satlantas Polres sejajaran Polda Sumbar. 

"Jumlah semua personel yang terlibat Operasi Patuh adalah 562 personel. Untuk Polda Sumbar sendiri ada 47 personel yang dilibatkan," katanya, Senin (15/7) di Mapolda Sumbar. 

Dalam Operasi Patuh Singgalang 2024 ini, terdapat beberapa sasaran prioritas dalam operasi ini, yakni 9 pelanggaran prioritas, diantaranya:

- Pengemudi Ranmor Menggunakan HP (Handphone)

- Pengemudi Ranmor Yang Masih Dibawah Umur 

- Boncengan Lebih Dari 1 Orang 

- Tidak Menggunakan Helm SNI

- Mengemudikan Ranmor Dibawah Pengaruh Alkohol 

- Melawan Arus 

- Tidak Menggunakan Safety Belt

- Mengemudikan Ranmor Ugal-ugalan / Melebihi Batas Kecepatan 

- Over Dimension dan Over Load

- Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi 

- Kendaraan Dengan Strobo dan Sirine.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk patuh terhadap aturan dalam berlalu lintas demi keselamatan, dimana dimulai dari mewujudkan tertib berlalu lintas. 

"Harapan kami dengan pelaksanaan Operasi Patuh singgalang 2024 adalah dapat meningkatkan kesadaran, disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas dan menurunnya angka dan fatalitas kecelakaan," terangnya. 

AKBP Agung Pranajaya menjelaskan, saat Operasi berlangsung petugas akan melaksanakan penegakan hukum (gakum) secara elektronik (statis dan mobile), serta memberikan teguran simpatik dan humanis terhadap masyarakat yang melanggar.

"Untuk Polres yang tidak ada ETLE bisa tilang manual, cuma yang di kedepankan teguran simpatik dan humanis," pungkasnya.(*)

Turut hadir Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar, Ketua Tp-PKK Kab.Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Kabid Penmad Kanwil Kemenag Prov.Sumbar H. Hendri Pani Dias, M.Pd, Kepala Kantor Kemenag Kab. Solok H. Zulkifli, S.Ag, MM, Kepala OPD, Kepala Sekolah Se-Kab. Solok dan Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kab.Solok.

Kegiatan diawali dengan Pengukuhan Pengurus PGMNI Kab. Solok oleh Kepala Kantor Kemenag Kab.Solok.

Kepala Kantor Kemenag Kab.Solok H. Zulkifli, S.Ag, MM, menyampaikan dalam sambutannya Kami atas nama Kemenag Kab.Solok mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1446 H. 

"Terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ketua TP-PKK Kab.Solok karena telah bersedia hadir pada pagi hari ini", ungkapnya. 

"Pada tahun baru ini ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan, meningkatkan keimanan yang kita miliki, Ukhuwah Islamiyah juga harus ditingkatkan untuk kerjasama kita kedepannya, karena dengan ukhuwah islamiyah inilah kita dapat bersama-sama menggapai tujuan bersama", Zulkifli. 

Kemudian, Bupati Solok mengucapkan Selamat Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H. 

Terima Kasih kepada Bapak/Ibu hadirin semua yang telah bersedia hadir pada acara kita pada hari ini.

"Alhamdulillah pada hari ini kita telah berkumpul di masjid yang kita cintai ini dan demi kenyamanan kita semua untuk beribadah, masjid ini sudah kita perbaharui dan kita tingkatkan fasilitasnya", Kata Epyardi Asda. 

"Saya sebagai Bupati Solok sangat bangga terhadap perayaan 1 Muharram 1446 H di Kabupaten Solok Pada saat ini, karena begitu semaraknya perayaan-perayaan yang telah dilakukan, semoga keimanan dan ketaqwaan kita semua terus bertambah.", ungkapnya. 

"Alhamdulillah pada saat ini Kabupaten Solok sudah bangkit, sudah mulai berjaya dan sudah dikenal dikancah dunia", lanjutnya. 

"Saya mengajak kepada kita bersama mari kita wujudkan cita-cita untuk selalu menjadi yang terbaik, jadikanlah Kabupaten Solok ini menjadi daerah yang beriman dan contoh bagi daerah lain." Pungkasnya. 

Mari kita semua berdoa untuk keberlangsungan dan kesuksesan Kabupaten Solok kedepannya.(nofri) 

"Pengecekan ke TPS ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan keamanan seluruh proses pengamanan pemungutan suara di beberapa lokasi yang telah ditetapkan," ujar Kombes Dwi Sulistyawan. 

Dengan penuh dedikasi, personel Polda Sumbar dan jajaran Polresta Padang berjaga di sekitar TPS sejak pagi hari, memastikan bahwa warga yang datang untuk menggunakan hak suaranya dapat melakukannya dengan aman dan nyaman. Mereka tampak siap sedia dengan peralatan pengamanan dan komunikasi untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan keamanan yang mungkin timbul.

Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, dalam keterangannya, menambahkan bahwa tugas pengamanan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ketat, dengan memastikan netralitas dan profesionalisme dalam setiap langkahnya.

 "Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan keamanan proses demokrasi dalam PSU DPD RI kali ini," kata Kabid humas.

Di tengah kondisi yang kondusif, warga yang datang untuk memberikan suaranya mengapresiasi kehadiran petugas kepolisian yang menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar TPS. Mereka menyambut baik upaya Polda Sumbar dalam memastikan hak pilih warga terlindungi dengan baik.

Dengan demikian sebutnya, pengamanan yang dilakukan oleh personel Polda Sumbar dan jajaran di TPS pada PSU DPD RI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan adil.(*)

Kasat Narkoba Polresta Padang AKP Martadius mengatakan bahwa untuk kasus narkoba di Kota Padang saat ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

"Sekarang bandar-bandar narkoba banyak sekali. Mereka memanfaatkan anak-anak untuk menjadi kurir narkoba. Ini sangat menjadi perhatian kita semua khususnya Kasat Narkoba Polresta Padang." Ungkap Martadius. 

Untuk itu Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terutama keluarga agar terus memantau tempat bergaul anak-anaknya.

Kami juga Mohon diperhatikan Jam keluar malam dan tempat berkumpulnya.

"Selain itu peran serta masyarakat di setiap kelurahan itu sangat penting contohnya ada LPM pemuka masyarakat, Niniak Mamak, alim ulama dan Bundo Kanduang supaya kita semua terus menggerakkan kegiatan-kegiatan positif di kelurahan - kelurahan yang ada di kota Padang." Pungkasnya. 

Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan positif yang diadakan akan meminanglisir kegiatan yang berhubungan dengan narkoba karena menangkap bukan solusi bagi kami dan memenjarakan juga bukan solusi. 

Kasat narkoba Polresta Padang menegaskan bahwa solusinya bagi kita adalah mencegah bersama-sama kita bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder yang ada. 

Jangan biarkan anak kita atau saudara kita harus tertangkap dulu kalau ada indikasi Sebagai pengguna silahkan laporkan saja dan kami berharap Jangan sampai sudah ditangkap baru direhab sebelum kita tangkap baru kita lakukan rehabilitasi bagusnya seperti itu. 

Sesuai dengan arahan ke Polres kita juga telah memberikan sosialisasi kepada pelajar di sekolah-sekolah kemudian kita juga telah melakukan sosialisasi bersama Kesbangpol Kota Padang di 11 kecamatan yang ada di kota Padang pesertanya terdiri dari pelajar LPM mahasiswa dan ketua ketua karang taruna yang ada di kelurahan. (Nofri) 

Selama kegiatan berlangsung Kepala Disdukcapil Ricky Carnova mengatakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Tidak hanya itu Disdukcapil Kabupaten Solok juga melahirkan inovasi-inovasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diantaranya : CEKATAN (Cetak KTP tanpa Antrian), PREDATOR (Perekaman dengan Motor), PAK ALIPUR (Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa Diurus), STEMPEL CAP POS (Serahterima KIA dan KTP-el kerjasama Disdukcapil dengan PT. Pos Indonesia), MARAWA (Melayani Akses Dokumen dari Rumah Via Whatsapp), MARAWA NAGARI (Melayanani Akses Dokumen dari Rumah Melalui Petugas Nagari), ANAK TELADAN (Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak melalui Praktek Layanan Mandiri Bidan), SEMAKIN SEDAP (Setelah Menikah Semau Dokumen Dapat), KAK TIKA (KK dan Akta Cerai Siap Seketika), SIJARLA TERPADU (Sistem kejar Bola) dan SALING SERU (Satu Link untuk Semua Urusan).

Adapun aspek yang dinilai diantaranya sarana prasarana pelayanan publik seperti ketersediaan sarana untuk masyarakat prioritas, ketersediaan Standar Pelayanan, Media pelayanan elektronik seperti website, dan media sosial, serta kompentensi pelaksana pelayanan, diantaranya Kepala Dinas, Pejabat Pengelola Pengaduan, Petugas Pengaduan, dan Staf Pelayanan Disdukcapil. Penilaian yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar ini, diharapkan menjadi pemicu semangat bagi staf dan jajaran Disdukcapil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sebelumnya Sekretaris Daerah medison, S.Sos, M.Si menerima langsung kedatangan tim penilai dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar di ruang kerjanya pada Selasa (09/07/2024). Medison berharap semoga penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Solok mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi Kabupaten dengan pelayanan Terbaik di Sumatera Barat.

Jakarta, netralpost.net --- Proses seleksi taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2024 memasuki tahap pusat. Tahun ini SSDM Polri selaku panitia penyelenggara rekrutmen tingkat pusat menggunakan teknologi digital dalam mendeteksi kondisi tubuh yakni Body Composition Analyzer dan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)  II dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

"Tahun ini teknologi baru yang kita gunakan dalam proses rekrutmen ada MMPI II online dan Body Composition Analyzer. Minnesota Multiphasic Personality Inventory itu untuk psikologis ya, menggali kepribadian seseorang, mendeteksi gangguan mental pada seseorang," jelas Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo, Rabu (10/7/2024).

Irjen Dedi menerangkan Body Composition Analyzer untuk mendeteksi dini kemungkinan cedera pada tulang dan otot. "Kegunaannya bisa deteksi dini kemungkinan-kemungkinan cedera otot tendon dan tulang saat aktifitas fisik," sambung dia.

Irjen Dedi menuturkan instrumen-instrumen yang serba digital dalam proses seleksi anggota baru diharapkan semakin meningkatkan objektivitas hasil pemeriksaan. Apalagi, tambah dia, Polri diharuskan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Proses rekrutmen dan pengembangan SDM Polri ini kita harapkan bersama, agar serba digital, menggunakan alat-alat canggih atau teknologi terkini. Karena memang menghadapi tantangan zaman, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam proses pemeriksaan kesehatan, psikologi, akademik dan fisik," terang mantan Kadiv Humas Polri ini.

Sementara itu Kepala Biro Kesehatan Polri Brigjen I Gusti Gede Maha Andika  memaparkan cara kerja alat Body Composition Analyzer dengan mengecek komposisi tubuh yang terdiri dari lemak, massa otot, massa tulang, metabolisme umur sel, kandungan air, pembakaran aktivitas dalam tubuh, lemak dalam perut dan lain-lain.

"Dalam rikkes juga ada pemeriksaan darah, HbA1c untuk mengecek prediksi diabetes melitus di kemudian hari, ⁠cek anti-HCV untuk cek Hepatitis C, USG dan USG abdomen. Di samping pemeriksaan lain yang sudah biasa dilakukan seperti cek fungsi paru atau spirometri, dan pemerikaaan lain oleh 11 spesialis klinis," ujar Brigjen Gusti.

Dan terkait tes MMPI II, Brigjen Gusti menyebut perbedaannya dengan MMPI pertama terletak pada variasi pertanyaan yang tertera bersifat baru, dan bisa diacak. MMPI II, lanjutnya, juga menyajikan soal-soal tes dengan hasil yang lebih rinci.

"Interpretasi hasil lebih rinci dan ⁠banyak aspek yang bisa dinilai," tambah dia.

Tindakan tegas yang diambil oleh bhayangkara muda perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang hendak melakukan aksi tawuran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk mencegah potensi terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat Padang.

DPN KPI menilai apabila Polda Sumbar tidak sigap dalam mencegah terjadinya bentrokan antar geng di Kuranji, kemungkinan akan terjadi peristiwa berdarah yang memakan puluhan korban jiwa, mengingat alat yang digunakan oleh remaja yang akan tawuran tersebut berupa senjata tajam yang dapat merenggut puluhan korban jiwa.

KPI menilai perdebatan antara LBH Padang dengan Kepolisian terkait penanganan Kasus tersebut adalah hal yang biasa dan hal tersebut sebagai bentuk dinamika penegakan hukum yang sedang berjalan.

Atas Permasalahan Tawuran Antar Geng tersebut, KPI menyarankan apabila adanya Geng yang hendak melakukan bentrok atau Tawuran Kelompak di Padang Sebaiknya LBH Padang diterjunkan kelapangan untuk membubarkan langsung aksi Tawuran bersajam tersebut dengan cara humanis ditengah-tengah bentrokan agar bisa menjadi contoh ke depan bagi pihak kepolisian apabila adik-adik Bhayangkara muda yang melakukan penindakan tawuran dinilai keliru dalam melakukan penindakan tegas terhadap geng geng Tawuran di Padang.

Romadoni Nasution mengatakan bahwa LBH Padang dapat memberikan contoh terkait cara yang baik untuk membubarkan kelompok geng tersebut kepada pihak kepolisian.

"Saya kira LBH Padang bisa memberikan contoh yang baik untuk ditiru Pihak Kepolisian bagaimana cara membubarkan kelompok geng bersajam apabila pihak kepolisian dinilai keliru dalam melakukan penindakan terhadap geng tawuran dipadang tersebut," ujarnya.

"Untuk itu sebaiknya pihak kepolisian menahan diri agar penanganan tawuran kelompok antar geng nantinya diserahkan terlebih dahulu kepada LBH Padang untuk diterjunkan langsung ke lokasi tawuran antar geng yang membawa senjata tajam, berupa kelewang, celurit, pedang, dll, saya kira itu tindakan tepat LBH Padang ke lokasi bentrokan langsung melerai kelompok geng agar menjadi contoh kedepannya," tutupnya. (Bidhumas Polda Sumbar) 

Sumber berita dan foto: inews.id