NetralPost.net

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat Guo Kuranji Setelah Bencana

February 06, 2026 DPRD Sumbar

PADANG, — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar kegiatan reses bersama masyarakat GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi, terutama terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Muhidi menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintahan.

“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp6 triliun dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspirasi warga GUO, yakni pembangunan musala, dapat diperjuangkan melalui dana bantuan provinsi sebesar Rp20 juta, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.

Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, DPRD bertugas membahas dan mengesahkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang sangat proaktif mendorong kebijakan, terutama menjelang Ramadan, agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Menurut Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian warga. Oleh sebab itu, diperlukan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya, agar roda ekonomi kembali bergerak.

“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat. Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.

“Ketua DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucapnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang memiliki usaha kue kering.

Pastikan Perjalanan Aman Jelang Lebaran, KAI Divre II Sumbar Intensifkan Perawatan Sarana

February 05, 2026 PT KAI SUMBAR

Padang, netralpost - Menjelang Angkutan Idul Fitri 1447 H, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memastikan kesiapan operasional layanan kereta api melalui peningkatan perawatan sarana perkeretaapian. Upaya ini dilakukan guna menjamin kelancaran perjalanan kereta api di wilayah Divre II Sumbar selama masa angkutan Lebaran. Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif Padang, Depo Kereta Padang, serta Depo Gerbong Kelas B Bukit Putus memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan lokomotif, kereta, dan gerbong melalui program perawatan berkala.

“Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif dan Depo Kereta Padang, serta Depo Gerbong Kelas B Bukit Putus memiliki kontribusi besar dalam memastikan kesiapan sarana operasional kereta api. Seluruh perawatan dilakukan secara rutin agar keandalan armada tetap terjaga dan operasional berjalan lancar di wilayah Divre II Sumbar,” ujar Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan, KAI Divre II Sumbar secara konsisten menerapkan sejumlah langkah strategis dan inovatif, antara lain:

- Pemeliharaan Preventif, yakni perawatan rutin yang dilakukan sebelum sarana dioperasikan agar kondisi lokomotif dan kereta selalu prima.

• Pengembangan Kompetensi SDM, melalui pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi teknisi perawatan guna memastikan standar kerja yang profesional.

• Pemanfaatan Teknologi Digital, dengan penggunaan aplikasi mobile dan dashboard berbasis web untuk memantau jadwal serta progres perawatan secara terintegrasi.

Reza menjelaskan bahwa seluruh perawatan periodik dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan tersebut, diharapkan setiap sarana siap beroperasi secara optimal dan dapat melayani pelanggan tanpa hambatan teknis.

“Perawatan sarana tidak semata-mata bertujuan menjaga keandalan operasional, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Sarana yang dirawat sesuai standar akan mengurangi potensi gangguan teknis selama perjalanan, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman karena aspek keselamatan selalu menjadi prioritas utama KAI Divre II Sumbar,” tambah Reza.

“Keselamatan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam layanan perkeretaapian. Oleh sebab itu, setiap proses perawatan, pemeriksaan, hingga rampcheck dilaksanakan secara ketat agar seluruh armada dinyatakan layak operasi dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku,” ungkap Reza.

Selain perawatan rutin, manajemen KAI Divre II Sumbar juga melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik operasional, seperti emplasemen Stasiun Padang, Depo Lokomotif Padang, Depo Kereta Padang, serta lokasi stabling lainnya. Pemeriksaan meliputi aspek kebersihan sarana, kondisi sistem pendingin udara, hingga kelengkapan peralatan keselamatan seperti palu pemecah kaca darurat dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Dalam menunjang optimalisasi perawatan, Divre II Sumbar turut melengkapi sarana dengan fasilitas darurat, salah satunya rerailing jack equipment yang digunakan untuk evakuasi sarana apabila terjadi anjlokan. Digitalisasi juga terus dikembangkan, antara lain melalui pemasangan dashboard pemantauan real-time di depo serta penerapan checksheet digital dalam proses pemeriksaan sarana.

Berbagai peningkatan fasilitas depo juga dilakukan secara bertahap, di antaranya:

• Normalisasi dimensi balok tumpuan untuk penggunaan rerailing jack equipment agar proses evakuasi lebih efektif dan efisien.

• Peningkatan kualitas peralatan otomatis (electric) serta pelaksanaan kalibrasi alat ukur secara berkala guna memastikan akurasi dan standar perawatan tetap terjaga.

“Melalui berbagai langkah tersebut, PT KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan kereta api, khususnya dalam menghadapi masa libur Idul Fitri 1447 H,” pungkas Reza.

“Kami ingin memastikan setiap perjalanan kereta api tidak hanya aman, tetapi juga memberikan tingkat kenyamanan terbaik bagi pelanggan. Perawatan yang kami lakukan bukan sekadar memenuhi ketentuan teknis, melainkan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian KAI Divre II Sumbar terhadap kepercayaan masyarakat yang menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan,” tutup Reza.

Awali 2026, KAI Divre II Sumbar Sabet Tiga Penghargaan Nasional

February 05, 2026 PT KAI SUMBAR , Sumbar

Padang, netralpost - Mengawali tahun 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat meraih sejumlah penghargaan nasional KAI Group sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen seluruh insan KAI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin kepada Kepala Divre II Sumatera Barat, Muh. Tri Setyawan dalam rangkaian Rapat Kerja PT KAI Tahun 2026 yang berlangsung di Bandung pada 2–4 Februari 2026.

Pada ajang Culture Award 2026, KAI Divre II Sumbar dinobatkan sebagai Divisi Regional Terbaik Kategori Daop/Divre. Penghargaan ini diberikan kepada Daop/Divre yang dinilai unggul dalam penerapan budaya perusahaan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain implementasi program budaya tahun 2025, tingkat kepatuhan, Safety Performance Index, hasil Culture Fest 2025, survei CITAR, serta survei Culture Journey.

Selain penghargaan budaya perusahaan, KAI Divre II Sumbar juga meraih Juara III Penghargaan Keselamatan Operasional Tahun 2025 Kategori Daop/Divre dan Juara III Penghargaan Keamanan Operasional Tahun 2025 Kategori Daop/Divre. Capaian ini mencerminkan konsistensi KAI Divre II Sumbar dalam menjaga aspek keselamatan dan keamanan operasional perjalanan kereta api.

Kepala KAI Divre II Sumatera Barat, Muh. Tri Setyawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pencapaian tersebut.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan KAI Divre II Sumatera Barat yang senantiasa menjunjung tinggi budaya perusahaan, keselamatan, dan keamanan operasional. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen dan integritas yang terus ditunjukkan oleh seluruh jajaran,” ujar Tri.

Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Prestasi ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus berbenah. Kami akan terus mengimplementasikan Karakter Insan KAI (CITAR), memperkuat budaya keselamatan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini mencerminkan upaya KAI Divre II Sumatera Barat dalam menghadirkan layanan perkeretaapian yang aman, selamat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Budaya perusahaan yang kuat menjadi fondasi dalam menjaga kualitas layanan,” jelas Reza.

Ia menambahkan bahwa pencapaian ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

“Kami akan terus meningkatkan peran kehumasan dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan edukatif, sekaligus mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api,” tutupnya.

Bantuan Kapolri, Polda Sumbar Terima Jembatan Bailey Presisi Pulihkan Akses Masyarakat di Agam

February 04, 2026 Kapolda Sumbar

Sumbar, netralpost — Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menerima bantuan dua unit Jembatan Bailey dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo guna mendukung percepatan pemulihan akses masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dua unit Jembatan Bailey tersebut tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, pada Selasa (3/2/2026) siang, dan selanjutnya segera diberangkatkan menuju Kabupaten Agam menggunakan beberapa unit truk dalam bentuk kontainer. Bantuan ini akan dirakit dan dipasang di wilayah Palembayan pada lokasi yang telah ditentukan untuk menggantikan jembatan yang rusak akibat terjangan banjir.

Pengiriman dua unit Jembatan Bailey ini merupakan bentuk perhatian dan respons cepat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terhadap dampak bencana banjir yang menyebabkan terputusnya akses transportasi dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat penting dalam mendukung pemulihan infrastruktur dan mobilitas warga.

“Jembatan Bailey ini merupakan bantuan langsung dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk masyarakat Kabupaten Agam. Setibanya di Pelabuhan Teluk Bayur, dua unit jembatan langsung diberangkatkan ke lokasi agar proses pemasangan dapat segera dilakukan,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Ia menambahkan, Polda Sumbar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi teknis terkait agar proses perakitan dan pemasangan jembatan dapat berjalan lancar dan aman.

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pihak agar pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak bencana dapat segera terwujud dan aktivitas masyarakat kembali normal,” tambahnya.

Dengan adanya bantuan dua unit Jembatan Bailey dari Kapolri tersebut, diharapkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Agam, khususnya di wilayah Palembayan, yang sempat terputus akibat bencana banjir dapat segera pulih, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran Polri dan negara di tengah masyarakat yang membutuhkan.

Ketua DPRD Kabupaten Solok Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Terkait Program TORA di Kementerian Kehutanan

February 03, 2026 DPRD Solok , Pemkab Solok

SOLOK, netralpost– Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, secara resmi menyampaikan usulan aspirasi masyarakat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kementerian Kehutanan. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum atas pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Solok.

Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ivoni Munir menegaskan bahwa banyak aspirasi warga yang berharap adanya pelepasan status kawasan hutan agar lahan tersebut dapat dikelola secara legal dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi penduduk setempat.

Dalam penyampaiannya, Ivoni menjelaskan bahwa salah satu objek TORA yang diusulkan berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini dianggap krusial mengingat keterbatasan lahan garapan masyarakat yang selama ini berbenturan dengan status kawasan hutan lindung maupun produksi.

Pihak BPKH menyambut baik usulan tersebut dan akan melakukan peninjauan lebih lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses pemantapan kawasan ini diharapkan dapat berjalan transparan agar redistribusi lahan tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prinsip reforma agraria.

Menutup keterangannya, Ketua DPRD berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Kementerian Kehutanan terus diperkuat. Dengan adanya kepastian status tanah melalui program TORA, diharapkan konflik agraria dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Solok dapat meningkat secara signifikan.

Perolehan Tanah Ex HGU PT. Danau Diatas Makmur di Area Convention Hall Alahan Panjang

February 03, 2026 Pemkab Solok

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan beberapa upaya dalam perolehan hak atas tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur sebagai tindaklanjut dari pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 105.000.000,- kepada PT. Danau Diatas Makmur pada tanggal 7 September 1996 melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh PT. Danau Diatas Makmur (7 Februari 1996).

Pihak Pemerintah Kabupaten Solok telah mengganti rugi tanah seluas 39,75 ex. Hak Guna Usaha (HGU) PT. Danau Diatas Makmur, melalui APBD dimana HGU tersebut berakhir pada tahun 2013 yang lalu.

Menurut Sekretaris Daerah Medison S. Sos, M.Si, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok telah merencanakan untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sebelum nantinya melalui beberapa tahapan, sehingga nantinya bisa diajukan untuk menjadi hak milik oleh Pemerintah Daerah (aset Pemda) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Prosedur pengurusan tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur ini telah dimulai semenjak tahun 2015- 2020. Dan proses pengurusan ini perjalanannya sudah cukup panjang.

"Untuk prosedur pengurusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kita sudah melakukan inventarisir dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, diantaranya mengisi surat/formulir permohonan, melengkapi dokumen, bukti penguasaan tanah, dokumen tanah, foto lokasi, maupun kelengkapan dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan," ujar Sekda.

Prosedur ini juga sesuai dengan arahan KPK, dimana seluruh aset Pemda wajib diinventarisasi guna mendapatkan kepastian hukum dan penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, terutama sebagai langkah penertiban dan penyelamatan Barang Milik Daerah (BMD). Dan yang tak kalah penting adalah guna mencegah kerugian negara dan sengketa .

KPK juga mendorong percepatan sertifikasi dan kepastian hukum terhadap aset agar tanah tersebut tidak diklaim oleh pihak lain. Di samping itu dengan luasan yang cukup besar dan posisi yang sangat strategis, tanah yang berada di Area Alahan Panjang Resort tersebut, juga bisa terdata dan dikelola untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Namun dalam perjalanannya prosedur pengurusan pensertifikatan tanah yang telah diajukan oleh Pemkab ke Badan Pertanahan Nasional menemui kendala, karena adanya gugatan dari pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini mengakibatkan proses pengukuran tanah tersebut tidak dilanjutkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai arahan KPK Pihak Pemerintah Daerah melakukan mediasi BPN dengan pihak masyarakat yang menggugat Pemda terkait kepemilikan tanah tersebut. Namun setelah melakukan beberapa kali mediasi, tidak ditemukan titik temu terkait persoalan tanah di wilayah tersebut.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, pada tanggal 10 Januari 2025 melalui audiensi di KPK RI Jakarta, KPK mengarahkan pihak Pemerintah Kabupaten Solok, untuk meminta pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum ke Kejaksaan Negeri Solok selaku Jaksa Pengacara Negara dan selanjutnya hasilnya akan dijadikan dasar/pedoman untuk penetapan Hak ke pengadilan supaya memiliki kepastian hukum.

Hasil arahan dari KPK tersebut untuk selanjutnya telah dilaporkan kepada Bupati Solok. Namun Bapak Bupati masih ingin melakukan pertemuan kembali dengan pihak masyarakat yang merasa berhak atas tanah di wilayah tersebut, untuk kembali dilakukan negosiasi melalui prosedur mediasi. Namun pertemuan ini kembali menemui jalan buntu, dan tidak diperoleh kesepakatan bersama.

Pada Bulan November 2025 pihak Pemda telah menyurati kejaksaan meminta pendampingan hukum, mengkaji dari aspek legal yang dimiliki terkait seluruh dokumen yang dimiliki, dan pihak Pemda juga sudah melakukan pemaparan langsung di depan kejaksaan, terkait prosedur pensertifikatan tanah ex HGU tersebut, untuk tercatat sebagai aset Pemerintah daerah.

Saat ini seluruh data dan dokumen yang dimiliki oleh Pemkab Solok, sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok dan telah dilakukan ekspose, kami masih menunggu arahan dari Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya berkasnya akan dsampaikan ke Pengadilan untuk penetapan atau memberikan kepastian hak.

Sekda menambahkan apabila dari dokumen terkait tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemda tersebut ternyata ada masyarakat yang merasa ada haknya, maka dipersilahkan menyiapkan bukti dokumen maupun saksi. Biar nanti pengadilan yang memutuskan. Jika nanti putusan pengadilan ada hak hak masyarakat di dalam lokasi tersebut tentu akan kita patuhi, tindaklanjuti sesuai aturan. Namun sepanjang tanah tersebut diputuskan pengadilan merupakan hak daerah, maka Pemda akan mengamankan tanah tersebut sebagai asset Pemkab Solok.

Pemda juga tetap membuka diri untuk melakukan mediasi dan musyawarah tapi tentu dalam koridor aturan yang berlaku.

Apapun hasil putusan pengadilan nantinya, diharapkan menjadi solusi bagi persoalan ini. Pemerintah Daerah menempuh jalur hukum (pengadilan) guna mendapat solusi terbaik, dan pemerintah juga sangat menghargai hak-hak masyarakat/hak kaum. Maka biarkanlah nanti Pengadilan yang memutuskan. Pihak Pemerintah Kabupaten Solok berharap, seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusifitas sampai proses pengadilan selesai.

Sinergi dan Inovasi: Bank Nagari Catat Performa Solid Sepanjang 2025 di Bawah Kepemimpinan Gusti Candra

February 02, 2026 Bank Nagari

Direksi Bank Nagari

Bank Nagari 2025: Tetap Tangguh di Tengah Tantangan, Melaju Pesat dengan Inovasi Digital

Paparan Kinerja Bank Nagari 2025, dan Klarifikasi Isu Publik

Padang - Bank Nagari menggelar Press Conference Kinerja Tahun 2025 pada Paparan Kinerja Bank Nagari 2025, dan Klarifikasi Isu Publik tanggal 2 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari, Jl. Pemuda No. 21 Padang. Pemaparan dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari dan dihadiri oleh Media Cetak dan Media Online di Sumatera Barat.

Di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan nasional, Bank Nagari berhasil menjaga kinerja tetap solid sepanjang 2025.

Tahun buku 2025, Bank Nagari mencatat:

* Aset tembus Rp33,61 triliun

* DPK Rp26,84 triliun

* Laba bersih Rp493,74 miliar

* Rasio keuangan tetap sehat dengan CAR 23,72% dan NPL 2,40%

Di saat yang sama, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari tumbuh impresif dengan:

* Aset syariah Rp6,49 triliun (+6,28%)

* Pembiayaan syariah Rp4,63 triliun (+14,66%)

* Laba UUS Rp224,62 miliar (+15,43%)

Pertumbuhan UUS yang konsisten, penguatan digital banking melalui Ollin by Nagari, serta jaringan layanan yang luas membuktikan komitmen Bank Nagari dalam menghadirkan layanan keuangan yang adaptif, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Tak hanya itu, sepanjang 2025 Bank Nagari juga meraih 33 penghargaan nasional dan regional, termasuk peringkat idA+/Stable dari PEFINDO.

Pada kesempatan yang sama, Bank Nagari menyampaikan klarifikasi resmi atas sejumlah pemberitaan yang berkembang di ruang publik saat Press Conference Kinerja Keuangan PT Bank Nagari yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari Jl. Pemuda No. 21 Padang.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai wujud komitmen Bank Nagari terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sekaligus untuk meluruskan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan proporsional.

Terkait informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menegaskan, pihaknya tidak menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Informasi yang bersifat wajib dibuka, termasuk laporan tahunan dan ringkasan pelaksanaan CSR, telah tersedia melalui kanal resmi Bank Nagari.

Adapun permintaan informasi yang memuat data pribadi pegawai, rincian biaya operasional secara detail, serta identitas individu penerima CSR, ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan perbankan dan OJK, setelah melalui uji konsekuensi. Penyaluran dana CSR Bank Nagari telah diaudit dan diawasi oleh regulator dan lembaga berwenang.

Terkait kebijakan hapus buku kredit, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan, dalam pelaksanaan kebijakan hapus buku kredit macet, Bank Nagari senantiasa berpedoman pada ketentuan regulator dan peraturan internal Bank.

Menurutnya, hapus buku merupakan tindakan administratif akuntansi dan tidak menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Bank tetap melakukan upaya penyelesaian kredit secara aktif melalui penagihan, penjualan agunan, dan lelang melalui KPKNL sebagai pejabat lelang independen. Setiap penerimaan kembali (recovery) atas kredit yang telah dihapus buku dicatat sebagai pendapatan operasional sesuai ketentuan.

Mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan independen melalui sistem lelang elektronik KPKNL (lelang.go.id). Bank tidak memiliki kewenangan atas penentuan peserta maupun pemenang lelang.

Terkait kebijakan internal pegawai, termasuk Uang Akhir Tahun (UAT) dan Jaminan Hari Tua (JHT), Direktur Operasional Bank Nagari, Zilfa Efrizon menyampaikan, bahwa penyesuaian kebijakan Uang Akhir Tahun (UAT) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan audit eksternal yang meminta penyesuaian kebijakan remunerasi agar sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 45 Tahun 2015.

Kebijakan ini diambil secara korporasi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan. Terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Bank Nagari telah melaksanakan kewajiban pembayaran premi sesuai perjanjian. Kendala pembayaran klaim yang terjadi bersumber dari permasalahan likuiditas pihak asuransi dan terus dikomunikasikan serta diupayakan penyelesaiannya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Bank Nagari senantiasa memberikan perhatian dan selalu mengutamakan kesejahteraan pegawai dengan berorientasi kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku,"paparnya.

Zilfa juga menyampaikan, bahwa manajemen sangat mendukung dan medorong pembentukan kepengurusan baru FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang sudah tidak aktif dari tahun 2017, yang disebabkan purnatugasnya beberapa pengurus inti dan pandemi covid 19.

FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang bertujuan untuk memastikan aspirasi pegawai tersalurkan secara konstruktif, menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan dan pegawai, serta memperkuat iklim kerja yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap pelindungan dan kesejahteraan pegawai Bank Nagari sebagai mitra strategis perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang sehat, dialogis, dan berkeadilan.

Bank Nagari juga menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap fraud. Direktur Kepatuhan Bank Nagari, Bapak Sukardi menyampaikan bahwa setiap indikasi fraud internal ditangani melalui mekanisme audit, pengawasan berlapis, dan proses disiplin maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, disertai penguatan sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan.

Selanjutnya, dalam rangka tertib administrasi, efektivitas pelayanan informasi publik, serta memastikan penyampaian informasi perusahaan berjalan secara terkoordinasi dan akuntabel, Bank Nagari menetapkan bahwa seluruh permintaan informasi dan koordinasi kehumasan agar disampaikan melalui saluran resmi perusahaan sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Nagari
Telp: Ext. 243 (PPID Bank Nagari)
Koordinasi Kehumasan dan Publikasi
Disampaikan melalui:
Divisi Sekretaris Perusahaan a.n. Bapak Yosviandri Asril
Pemimpin Bagian Humas a.n. Bapak Fefri Doni
Telp: Ext. 206 (Divisi Sekretaris Perusahaan)

Penetapan saluran resmi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada media dan publik bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga kelancaran koordinasi antara Bank Nagari dan mitra media. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Nagari mohon maaf apabila tidak dapat melayani permintaan informasi dan/atau koordinasi kehumasan yang tidak disampaikan melalui saluran resmi sebagaimana dimaksud di atas.

Manajemen Bank Nagari mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat dan media. Seluruh pengawasan publik menjadi bagian penting dalam perbaikan berkelanjutan. Bank Nagari berkomitmen untuk terus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bank sebagai aset strategis daerah.

Program Subuh Mubarokah Terbaik Periode Januari 2026

February 02, 2026 dinas pendidikan padang

Padang, netralpost --- Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap penguatan pendidikan karakter religius peserta didik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang (02/02/26) memberikan penghargaan kepada sekolah yang telah melaksanakan Program Subuh Mubarokah dengan sangat baik. Penghargaan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang menunjukkan komitmen, konsistensi, serta kualitas pelaksanaan program melalui kegiatan Smart Surau, sehingga mampu menjadi teladan bagi sekolah lainnya.

Program Subuh Mubarokah merupakan bagian dari upaya strategis dalam membina akhlak, kedisiplinan, serta penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan sekolah. Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak terlepas dari peran aktif kepala sekolah, guru, peserta didik, serta dukungan orang tua dan masyarakat sekitar.

Berikut adalah daftar penerima penghargaan pelaksana terbaik Program Subuh Mubarokah periode Januari 2026.

SMP Negeri

Terbaik I : SMPN 1 Padang

Terbaik II : SMPN 18 Padang

Terbaik III : SMPN 37 Padang

SMP Swasta

Terbaik I : SMP Islam Liga Dakwah Padang

Terbaik II : SMP Baiturrosyid Boarding School Padang

Terbaik III : SMP ISlam Darul Quran

SD Negeri

Terbaik I : SDN 08 Parak Gadang Barat

Terbaik II : SDN 28 Korong Gadang

Terbaik III : SDN 19 Baringin

SD Swasta

Terbaik I : SD Islam Budi Mulia

Terbaik II : S IT Mutiara Padang

Terbaik III : SD Islam Nibras

Melalui penghargaan Pelaksana Terbaik Program Subuh Mubarokah Periode Januari 2026 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang berharap dapat memotivasi seluruh sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan keagamaan di satuan pendidikan, sekaligus memperkuat fungsi surau sebagai pusat pembinaan karakter generasi muda.

Polres Pasaman Barat Gelar Apel Pasukan Operasi Keselamatan Singgalang 2026

February 02, 2026 Kapolres Pasaman Barat

pasamanbarat -- Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Singgalang tahun 2026, di halaman Mako Polres setempat pada Senin (2/2/2026) pagi.

Pimpinan apel Kabag Ops Polres Pasaman Barat Kompol Muzhendra, saat membacakan amanat Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA mengatakan, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang aman kondusif di tengah masyarakat.

Melalui sistem manajemen operasional berkesinambungan, sistematis, sinergis dan terkoordinasi antar fungsi Kepolisian maupun dengan stakeholder lainnya di luar Kepolisian.

"Operasi Keselamatan Singgalang 2025 mengusung tema terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman nyaman dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026," katanya.

Sementara, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik mengatakan, Operasi Keselamatan Singgalang tahun 2025, dilaksanakan selama 14 hari ke depan terhitung mulai dari tanggal 2 sampai 15 Februasi 2026.

"Selama pelaksanaan operasi petugas tetap mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan repsesif terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas," katanya.

Diterangkan, operasi keselamatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban, serta mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas.

Sasaran prioritas dalam Operasi Keselamatan Singgalang 2026 meliputi, pengendara di bawah umur, tidak memakai helm SNI dan safety belt, berboncengan lebih dari satu orang serta berkendara melawan arus.

"Sasaran prioritas lainnya juga meliputi berkendara dalam pengaruh alkohol, berkendara melebihi batas kecepatan, pengguna knalpot racing (brong), serta kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL)," terangnya.

Dijelaskan, secara umum perbandingan data pelanggaran lalu lintas selama Operasi Keselamatan Singgalang pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.

"Jumlah tilang sebanyak 211 pada tahun 2024, sedangkan 2025 berjumlah 118 atau turun 44 persen, sedangkan teguran di tahun 2024 berjumlah 210 dan tahun 2025 sebanyak 205," jelasnya.

Sedangkan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di tahun 2024 berjumlah delapan kejadian, satu korban meninggal dunia, tujuh luka berat, satu luka ringan dan keringkan materil sebanyak Rp 5.600.000.

"Angka kecelakaan mengalami kenaikan di tahun 2025 berjumlah tujuh kejadian, tiga korban meninggal dunia, enam luka berat, empat luka ringan dan kerugian materil mencapai Rp 10.900.000," ungkapnya.

Kapolres menekankan, seluruh personel yang terlibat di bawah pimpinan Kasat Lantas AKP Nanin Aprilia Fitriani tetap mengedepankan sikap humanis, sehingga meningkatnya rasa simpati masyarakat terhadap Polantas.

"Petugas agar untuk lebih proaktif dalam edukasi dan penyampaian informasi tentang keselamatan baik secara langsung maupun melalui sarana media sosial," pintanya.

Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan 2026, dipimpin oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kabag Ops Kompol Muzhendra, serta diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU), personel Polres Pasaman Barat dan personel Sat Bromibda Sumbar, unsur TNI, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasaman Barat serta ORARI dan Senkom Pasaman Barat. (HumasResPasbar)

Polres Solok Gelar Operasi Keselamatan Singgalang 2026: 37 Personel Diterjunkan Selama 14 Hari

February 02, 2026 Kapolres Solok

Solok, netralpost — Operasi Keselamatan Singgalang 2026 resmi dimulai. Polres Solok mengerahkan sebanyak 37 personel dalam operasi yang digelar selama 14 hari, terhitung mulai Senin, 2 Februari hingga 15 Februari 2026. Operasi ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, khususnya menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.

Operasi kepolisian ini juga mendapat dukungan lintas instansi, di antaranya TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Jasa Raharja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta instansi terkait lainnya guna memperkuat pelaksanaan tugas di lapangan.Sebagai bentuk kesiapan personel dan sarana prasarana pendukung serta tanda dimulainya operasi, Polres Solok melaksanakan apel gelar pasukan pada Senin pagi (2/2) di Lapangan Mapolres Solok. Apel dipimpin oleh Kabag Ren Polres Solok AKP Nafris, SH, mewakili Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya, S.IK.

Dalam amanatnya, AKP Nafris menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Singgalang 2026 akan mengedepankan kegiatan edukatif, upaya preventif dan preemtif, serta penegakan hukum yang humanis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas tanpa menimbulkan keresahan.Sementara itu, Kasat Lantas Polres Solok IPTU Rido, SH, MH menjelaskan bahwa operasi ini memiliki sejumlah sasaran prioritas pelanggaran, di antaranya pengendara yang berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan safety belt, serta pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI.Selain itu, petugas juga akan menindak pelanggaran berupa pengendara di bawah umur, melawan arus lalu lintas, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta pelanggaran over dimension dan over load (ODOL) yang kerap menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas.

IPTU Rido menegaskan bahwa selama operasi berlangsung, personel gabungan akan disebar di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Solok. Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih disiplin dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama.“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap aturan akan melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, ” pungkasnya.

Sasar 9 Pelanggaran Prioritas, Polda Sumbar Resmi Gelar Operasi Keselamatan Singgalang 2026

February 01, 2026 Dirlantas Polda Sumbar , polri , Sumatera Barat

Sumbar, netralpost – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat resmi memulai Operasi Keselamatan Singgalang 2026 selama 14 hari ke depan, terhitung mulai Senin (2/2) hingga 15 Februari 2026, yang ditandai dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan. Operasi ini digelar sebagai langkah cipta kondisi guna memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran mendatang.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, menyatakan bahwa operasi ini mengedepankan pendekatan edukatif, sosialisasi, serta teguran simpatik kepada pengguna jalan.

"Fokus kami adalah meningkatkan disiplin masyarakat melalui langkah preemtif dan preventif. Edukasi langsung kami lakukan agar keselamatan berlalu lintas benar-benar menjadi kebutuhan bersama," ujar Kombes Pol Reza, Senin (2/2).

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan operasi ini dengan cara mematuhi aturan sejak dari rumah.

"Kami mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya, bukan karena takut ada petugas. Operasi ini adalah upaya preventif Polri untuk melindungi nyawa pengendara. Mari kita persiapkan fisik dan kelaikan kendaraan demi keselamatan kita bersama di jalan raya," ujar Kombes Pol Susmelawati.

Selain menyasar perilaku pengendara, Ditlantas juga memberikan perhatian khusus pada aspek kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang. Polisi akan melakukan pemeriksaan teknis atau ramp check secara intensif di berbagai terminal dan titik strategis di Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh armada yang tidak layak jalan atau kerusakan teknis).

Meski mengedepankan teguran simpatik, petugas di lapangan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap sembilan jenis pelanggaran prioritas yang berpotensi memicu kecelakaan, antara lain:

1. Penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (brong).

2. Kendaraan tanpa dokumen lengkap.

3. Penggunaan rotator atau sirene ilegal.

4. Pelat nomor (TNKB) tidak standar.

5. Tidak menggunakan helm SNI.

6. Berboncengan lebih dari satu orang.

7. Penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang.

8. Praktik travel ilegal.

9. Parkir sembarangan di badan jalan yang memicu kemacetan.

Melalui momentum awal tahun ini, Polda Sumbar berharap budaya tertib berlalu lintas dapat terbangun lebih kuat sebelum memasuki periode padat arus mudik nanti.

(Red)

Penambangan Pasir Ilegal di Pesisir Nongsa Diduga Berlangsung Terang-terangan, Alat Berat dan Dump Truk Bebas Beroperasi

January 30, 2026 Kepulauan Riau , Kota Batam

Batam-netralpost.net- Aktivitas penambangan pasir ilegal diduga berlangsung secara terang-terangan di kawasan pesisir dekat Pantai Nongsa, Kota Batam, Sabtu (31/12026).

Dari hasil pantauan di lapangan, sejumlah alat berat terlihat aktif melakukan pengerukan tanah yang diduga kuat akan dicuci untuk menghasilkan pasir,

sementara mobil dump truk silih berganti keluar masuk lokasi untuk mengangkut material pasir yang sudah jadi.
Praktik tersebut memicu kekhawatiran serius terkait kerusakan lingkungan pesisir.

Area yang sebelumnya alami kini tampak rusak parah, tanah terkupas, serta kolam-kolam bekas galian mulai terbentuk. Kondisi ini dinilai berpotensi besar merusak ekosistem pantai, mempercepat abrasi,
serta mencemari perairan laut di sekitar Nongsa yang selama ini dikenal sebagai kawasan wisata.

Warga sekitar mengaku resah dan mempertanyakan lemahnya pengawasan. Selain dampak lingkungan, aktivitas alat berat dan lalu lintas dump truk dinilai mengganggu kenyamanan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kami sangat khawatir dampaknya ke laut. Kalau dibiarkan, pantai bisa rusak permanen. Ini jelas merugikan masyarakat, ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Penambangan pasir tanpa izin jelas melanggar hukum. Aktivitas tersebut dapat dijerat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah.

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas dugaan perusakan lingkungan dan pencemaran wilayah pesisir.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk segera turun ke lokasi, menghentikan aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut, dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

Warga mempertanyakan bagaimana kegiatan dengan skala besar seperti ini bisa berlangsung tanpa penindakan.

Hingga berita ini pertama kali diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi dan berkomunikasi dengan instansi terkait guna mendapatkan penjelasan resmi serta perkembangan penanganan kasus ini untuk pemberitaan lanjutan.

(Tim)