NetralPost.net

​Hingga April 2026, fokus pengerjaan diarahkan pada ruas Jalan Batas Kota Bukittinggi menuju Batas Provinsi Sumatera Utara. Ruas jalan ini merupakan urat nadi transportasi yang sangat vital, karena menjadi jalur utama penghubung antarprovinsi yang mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Keberadaan jalan yang mantap di wilayah ini menjadi prioritas utama guna menghindari hambatan transportasi di jalur lintas tengah Sumatera.

​Salah satu fokus utama dalam kegiatan rutin ini adalah perawatan drainase atau saluran air di sepanjang bahu jalan. Petugas di lapangan melakukan pembersihan sedimen dan sampah yang menyumbat saluran agar aliran air tetap lancar, terutama saat intensitas hujan tinggi. Drainase yang berfungsi dengan baik sangat krusial untuk mencegah air meluap ke badan jalan, yang merupakan penyebab utama kerusakan aspal dan pemicu kecelakaan.

​Selain menjaga kualitas infrastruktur, program Padat Karya ini memiliki dimensi sosial yang kuat. Dengan melibatkan warga lokal sebagai tenaga kerja, program ini berhasil membuka lapangan kerja musiman bagi masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang beton dan aspal, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sepanjang jalur pengerjaan.

​Manfaat ganda dari kegiatan ini dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar yang menjadi lebih bersih dan tertata. Lingkungan jalan yang terawat diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi wisatawan maupun pengendara yang melintas. Langkah ini sejalan dengan semangat membangun negeri yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, baik dari segi keamanan berkendara maupun peluang ekonomi bagi warga lokal.

​BPJN Sumatera Barat melalui PPK 1.3 Efriwandi, ST., MT. menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat melintasi lokasi pengerjaan dan mematuhi rambu-rambu yang ada. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan drainase dengan tidak membuang sampah ke saluran air. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar infrastruktur jalan yang sudah dibangun dapat terjaga fungsinya dalam jangka waktu yang lama.(nofri tanjung) 

Acara yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB ini diikuti dengan antusias oleh 84 peserta yang terdiri dari personel Polri dan ASN di lingkungan Polda Sumbar. Guna memberikan pemahaman yang mendalam, Biddokkes menghadirkan dua pakar medis sebagai narasumber, yakni Prof. Dr. dr. Wisma Arif Harahap, SpB (K), M.Kes (Pakar Bedah Onkologi) yang mengupas tuntas mengenai Ca Mammae, dan dr. Primadella, SpOG (Spesialis Obgyn) yang memberikan edukasi terkait bahaya dan pencegahan Ca Serviks.

Plt. Kabiddokkes Polda Sumbar, AKBP dr. Faisal, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian institusi terhadap kesejahteraan dan kesehatan jangka panjang para personel serta keluarganya.

"Kesehatan adalah aset utama dalam menjalankan tugas kepolisian. Penyakit kanker payudara dan serviks merupakan ancaman serius yang sering kali terlambat dideteksi. Melalui penyuluhan ini, kami ingin membekali personel dengan pengetahuan yang tepat agar mereka lebih sadar akan pentingnya early warning atau deteksi dini," ujar AKBP dr. Faisal.

Kabiddokkes juga menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan risiko fatalitas akibat penyakit degeneratif di kalangan anggota. "Jangan menunggu sakit baru bertindak. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, kami berharap para peserta dapat menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan mandiri maupun medis," tegasnya.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Biddokkes Polda Sumbar ini berjalan lancar dan interaktif. Selain mendengarkan paparan materi, para peserta juga diberikan sesi tanya jawab untuk berkonsultasi langsung mengenai gejala dan langkah preventif yang harus diambil.

Kegiatan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas giat rutin Biddokkes dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri yang sehat dan tangguh.

(tim)

Sumatera Barat, netralpost --- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Sumbar) melaksanakan konsolidasi demokrasi melalui audiensi bersama Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada Rabu, 6 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman Sumbar ini membahas rencana pelaksanaan perjanjian kerja sama antara kedua lembaga dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berintegritas.

Dari Bawaslu Sumbar hadir Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi, Kepala Bagian Pengawasan Fadhlul Hanif, serta jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Sumbar. Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi kelembagaan antara Bawaslu dan Ombudsman sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengawasan pemilu yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan Ombudsman dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya pada aspek pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses demokrasi. Kedua lembaga memiliki irisan tugas yang saling mendukung, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, edukasi publik, serta penanganan aduan masyarakat yang berkaitan dengan proses kepemiluan. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Selain itu, Bawaslu Sumbar memandang Ombudsman sebagai mitra strategis dalam membangun budaya pengawasan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Sumatera Barat, terutama dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga pengawas dan penguatan jejaring kelembagaan, guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat di Sumatera Barat.(*) 

​Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Wilayah terpilih, Chaidirul Yahya, Sekretaris Wilayah, Zurwandi, beserta jajaran pengurus PW GP Ansor Sumatera Barat lainnya. Pertemuan ini tidak hanya fokus pada teknis acara, tetapi juga menjadi momentum silaturahmi bagi seluruh kader Ansor di ranah Minang.

​Ketua Panitia Pelaksana, Yosef Firman Susilo, saat memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa agenda pelantikan ini merupakan tanggung jawab kolektif. Ia meminta seluruh elemen organisasi untuk bersinergi menyukseskan acara tersebut.

​"Acara pelantikan ini adalah hajat kita bersama, bukan hanya tugas panitia atau pengurus wilayah semata. Seluruh kader Ansor dan Banser di Sumatera Barat harus ikut andil dan merasa memiliki, karena ini adalah momentum besar organisasi," ujar Yosef tegas.

​Terkait progres di lapangan, Yosef mengungkapkan bahwa kesiapan panitia telah menunjukkan progres yang signifikan. "Saat ini persiapan sudah mencapai 60 persen. Kita akan terus memaksimalkan segala aspek hingga hari H pelantikan nanti," tambahnya.

​Dalam kesempatan yang sama, Chaidirul Yahya menyampaikan kabar penting terkait kehadiran pimpinan pusat. Ia memastikan bahwa Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, dijadwalkan hadir langsung ke Sumatera Barat untuk melantik jajaran pengurus baru.

​Kehadiran sosok nomor satu di GP Ansor tersebut diharapkan mampu membakar semangat para kader di Sumatera Barat dalam menjalankan roda organisasi selama empat tahun ke depan. (Nofri Tanjung)

Padang, netralpost — Jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 11 tiba di Asrama Haji Padang pada Senin malam, 4 Mei 2026, sekitar pukul 21.00 WIB. Kedatangan jemaah berlangsung lancar dan disambut langsung oleh panitia penyelenggara dengan penuh kesiapan dan kehangatan.

Kloter 11 ini terdiri dari jemaah asal Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, serta Kota Padang. Sejak tiba di lokasi, para jemaah diarahkan menuju aula penerimaan untuk menjalani proses registrasi serta pemeriksaan administrasi sebelum menempati kamar yang telah disediakan.

Meskipun perjalanan cukup panjang, para jemaah terlihat tetap bersemangat dan antusias. Petugas asrama dengan sigap memberikan pelayanan terbaik, mulai dari bantuan barang bawaan hingga pendampingan selama proses masuk asrama.

Kedatangan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan keberangkatan menuju Tanah Suci. Di Asrama Haji Padang, para jemaah akan mengikuti sejumlah kegiatan penting, seperti pemeriksaan kesehatan, pembagian perlengkapan sebagai bekal sebelum berangkat.

Kepala asrama haji padang, Afrizen, menyampaikan bahwa seluruh proses penyambutan telah dipersiapkan dengan maksimal.

“Kami memastikan setiap jemaah mendapatkan pelayanan terbaik sejak pertama tiba di asrama. Mulai dari proses penerimaan hingga penempatan kamar, semua dilakukan secara teratur dan nyaman agar jemaah bisa beristirahat dengan baik sebelum menjalani tahapan berikutnya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi antarpetugas terus diperkuat guna menjaga kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

“Kami berharap para jemaah dapat menjaga kesehatan dan mengikuti setiap arahan yang diberikan, sehingga seluruh proses menuju keberangkatan ke Tanah Suci dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Dengan kedatangan Kloter 11 ini, suasana Asrama Haji Padang semakin semarak oleh kehadiran tamu-tamu Allah yang akan segera menunaikan rukun Islam kelima.(HumPro)

​Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades, S.T., M.T. Turut hadir jajaran pimpinan teknis dari daerah terkait, di antaranya Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim, S.T., M.Si.; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar, Mustika Suarman, S.T., M.T.; Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Nurasrizal, S.T., M.T.; serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota, Orlanda, S.T., M.T.

​Rapat ini difokuskan pada upaya sinkronisasi data dan kesepakatan penetapan LBS sebagai bagian dari KP2B/LP2B. Langkah ini krusial untuk melindungi lahan produktif agar tidak beralih fungsi secara liar, sekaligus menjamin ketersediaan lahan pangan di masa depan. Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

​Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan tonggak penting dalam menjaga kedaulatan pangan daerah. Dengan ditetapkannya status lahan tersebut, pemerintah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang kian masif.

​Komitmen bersama ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi sektor pertanian, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. (Nofri Tanjung)

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa tingginya angka penumpang didorong oleh meningkatnya minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api. KA Pariaman Ekspres menjadi layanan dengan jumlah pelanggan tertinggi, yakni sebanyak 17.780 penumpang atau setara 140 persen dari kapasitas 12.720 tempat duduk. Sementara itu, KA Lembah Anai melayani 3.527 penumpang dan KA Minangkabau Ekspres sebanyak 2.510 penumpang.

“Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh terhadap layanan kereta api. Kini, kereta api semakin dipandang sebagai solusi transportasi publik yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan,” ujar Reza.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kepercayaan yang diberikan, serta menegaskan komitmen KAI untuk terus menghadirkan layanan yang lebih baik, baik dari sisi keselamatan, kenyamanan, maupun kualitas perjalanan secara keseluruhan.

Adapun lima stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi selama periode tersebut adalah Stasiun Padang sebanyak 6.910 penumpang, Stasiun Pariaman 4.707 penumpang, Stasiun Air Tawar 2.155 penumpang, Stasiun Naras 1.430 penumpang, dan Stasiun BIM 1.195 penumpang.

Sementara itu, untuk kedatangan penumpang, lima stasiun dengan volume tertinggi yakni Stasiun Padang sebanyak 6.631 penumpang, Stasiun Pariaman 5.141 penumpang, Stasiun Air Tawar 1.873 penumpang, Stasiun Naras 1.341 penumpang, serta Stasiun BIM 1.088 penumpang.

Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas operasional secara menyeluruh, termasuk perawatan sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Ketepatan waktu perjalanan kereta api yang terbebas dari hambatan lalu lintas menjadi salah satu keunggulan utama yang terus dipertahankan.

KAI Divre II Sumbar juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI.

Pemesanan tiket melalui aplikasi tersebut dapat dilakukan sejak H-7 sebelum keberangkatan, sehingga pelanggan dapat memastikan ketersediaan tiket lebih awal.

Selain itu, KAI tetap menyediakan layanan pembelian tiket secara langsung (go-show) di loket stasiun, yang dibuka mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan selama tiket masih tersedia.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas layanan, baik di stasiun maupun selama perjalanan. Keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu akan selalu menjadi prioritas utama kami dalam menghadirkan layanan transportasi yang andal dan berkelanjutan,” tutup Reza.(Reza Shahab

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar) 

Lubuk Basung, netralpost - Kepolisian Resor Agam, Sumatera Barat menggelar serah terima jabatan Kepala Bagian, Kasi, Kasat dan Polsek di wilayah Polres itu di halaman Mapolres itu, Rabu.

Serah terima jabatan itu langsung dipimpin oleh Kapolres Agam AKBP Muari di halaman Mapolres Agam.

Pejabat yang serah terima yakni, Kompol Malkani sebagai Kabagops Polres Limapuluh Kota menjadi Kabagops Polres Agam Menganti Kompol Bezaliel Mendrofa dimutasi ke Kasubbagrenmin Ro Ops Polda Sumbar.

Lalu AKP Zulfikar sebelumnya sebagai Kapolsek Pasaman Polres Pasbar menjadi Kabagren Polres Agam, menggantikan kompol Afrizal B dalam rangka pensiun.

AKP Eriyanto sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Agam menjadi Kasikum Polres Agam dan posisi digantikan oleh AKP Rinto Alwi sebelumnya Ditreskrimum Polda Sumbar.

Sementara AKP Irawady sebelumnya Kasatlantas Polres Agam menjadi Ditlantas Polda Sumbar dan posisinya digantikan oleh IPTU Tika Permata sebelumnya Kanitregident Satlantas Polresta Bukittinggi.

Kapolres Agam AKBP Muari sedang menyaksikan penandatanganan saat serah terima jabatan, Rabu (29/4/2026).Humas Polres Agam. 

Lubuk Basung (ANTARA) - Kepolisian Resor Agam, Sumatera Barat menggelar serah terima jabatan Kepala Bagian, Kasi, Kasat dan Polsek di wilayah Polres itu di halaman Mapolres itu, Rabu.

Serah terima jabatan itu langsung dipimpin oleh Kapolres Agam AKBP Muari di halaman Mapolres Agam.

Pejabat yang serah terima yakni, Kompol Malkani sebagai Kabagops Polres Limapuluh Kota menjadi Kabagops Polres Agam Menganti Kompol Bezaliel Mendrofa dimutasi ke Kasubbagrenmin Ro Ops Polda Sumbar.

Lalu AKP Zulfikar sebelumnya sebagai Kapolsek Pasaman Polres Pasbar menjadi Kabagren Polres Agam, menggantikan Kompol Afrizal B dalam rangka pensiun.

AKP Eriyanto sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Agam menjadi Kasikum Polres Agam dan posisi digantikan oleh AKP Rinto Alwi sebelumnya Ditreskrimum Polda Sumbar.

Sementara AKP Irawady sebelumnya Kasatlantas Polres Agam menjadi Ditlantas Polda Sumbar dan posisinya digantikan oleh IPTU Tika Permata sebelumnya Kanitregident Satlantas Polresta Bukittinggi.

Sedangkan AKP Muswar Hamidi sebelumnya Kapolsek Lubuk Basung Polres Agam menjadi Kasiwas Polres Agam dan jabatannya digantikan oleh Iptu Yuli Dekri sebelumnya Kasubbagstrajemen dan RB Bagren Polres Kepulauan Mentawai.

AKP Alwizi Safriadi sebelumnya Kapolsek Palembayan Polres Agam menjadi Panit 2 Unit 1 Sat PJR Ditlantas Polda Sumbar dan jabatannya digantikan oleh Iptu Andrio Saputra sebelumnya menjabat Pamin 1 Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumbar.

IPTU Novandri sebelumnya Kapolsek Ampek Nagari Polres Agam menjadi Paur Sibinturmas Subditbintibsos Ditbinmas Polda Sumbar dan jabatannya digantikan oleh IPTU Muhammad Basir sebelumnya Kapolsek IV Koto Aur Malintang Polres Pariaman.

Selain itu AKP Herwin sebelumnya Kasatres Narkoba Polres Agam menjadi Bhayangkara Administrasi Penyelia Polresta Bukittinggi dan jabatannya digantikan oleh IPTU Irfan Leo Dinata sebelumnya Kasubsiopsnal Siwas Polres Agam.

"Saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik," kata Kapolres Agam AKBP Muari.

Muari mengucapkan terima kasih atas kinerja selama ini dan semoga sukses berkarir atas promosi jabatan yang baru.

Semoga semakin bersemangat dan dapat mengukir prestasi terbaik bagi kepolisian ini serta prestasi untuk karier kedepan.(*) 

PADANG, NETRALPOST – Pemerintah Kota Padang tengah menseriusi langkah strategis untuk memperkokoh peran adat di tengah modernisasi perkotaan. Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang "Penguatan Nagari di Dalam Kota".

​Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi dan Harmonisasi Hukum Pidana Adat yang digelar oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Sabtu (2/5/2026).

​Fadly Amran menegaskan bahwa eksistensi nagari tidak boleh pudar meski berada di lingkungan kota. Menurutnya, hubungan antara kerapatan adat dan pemerintah daerah harus memiliki payung hukum yang konkret agar peran pemangku adat lebih optimal.

​“Eksistensi nagari di dalam kota harus tampak jelas, terutama hubungan antara kerapatan adat dengan pemerintah. Ini yang ingin kita kuatkan melalui Perda Penguatan Nagari di Dalam Kota,” tegas Fadly Amran.

​Langkah ini diambil mengingat konsep Tungku Tigo Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai) tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Hingga saat ini, lembaga adat masih menjadi rujukan utama warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

​Selain memperkuat kelembagaan, Perda ini nantinya akan mendukung beberapa Program Unggulan (Progul) Pemko Padang, di antaranya:

​Sinergi Nagari: Kolaborasi aktif antara pemerintah dan pemangku adat.

​Dubalang Kota: Penguatan peran penjaga keamanan dan ketertiban berbasis kearifan lokal.

​Smart Surau: Digitalisasi dan modernisasi fungsi surau sebagai pusat edukasi generasi muda.

​Wali Kota yang juga bergelar Datuak Paduko Malano ini menambahkan bahwa saat ini Pemko Padang terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna menyamakan persepsi terkait regulasi tersebut.

​Diharapkan, instrumen hukum ini tidak hanya menjaga nilai kearifan lokal, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sosial bagi generasi muda Padang dalam menghadapi pengaruh negatif dari perkembangan zaman yang kian pesat.

​Acara ini turut dihadiri oleh para Niniak Mamak dari LKAAM dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang, Kota Pariaman, Padang Pariaman, serta Pesisir Selatan.(nofri) 

Pasamanbarat, netralpost – Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, memimpin upacara pelantikan Kasat Reskrim dan sertijab Kapolsek Pasaman di lapangan apel Mapolres setempat, Sabtu (2/5/2026).

Pelantikan dan sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumbar Nomor: ST/237/IV/KEP/2026 tanggal 15 April 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Polda Sumatera Barat.

Jabatan Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat yang sebelumnya dijabat oleh Iptu Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K digantikan oleh Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K yang sebelumnya menjabat sebagai PS. Kasat Lantas Polres Sijunjung. Dengan dilaksanakannya pelantikan ini, Iptu Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K akan menempuh Pendidikan S2-PTIK. 

Tidak hanya pelantikan, AKBP Agung juga mensertijabkan Kapolsek Pasaman yang saat ini dijabat oleh AKP Zulfikar, S.H., M.H kepada AKP Bermana Manda, S.H., M.H yang menjabat sebagai Kasikum Polres Agam Polda Sumbar, selanjutnya AKP Zulfikar akan menduduki jabatan sebagai PS. Kabag Ren Polres Agam, Polda Sumbar. 

Pada awal pelaksanaan upacara pelantikan dan serah terima jabatan, Kapolres Pasaman Barat membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh pejabat baru dengan didampingi rohaniawan, dalam sumpah tersebut yang berisi tentang janji dan kesiapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan senantiasa mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, golongan dan jabatan, setelah itu dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang dilantik.

Dalam amanatnya, Kapolres mengatakan bahwa, dengan kehadiran pejabat baru diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan keseimbangan serta kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kasat dan Kapolsek sebelumnya, yang juga mampu mengadakan koreksi, analisa/evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang selaras dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Pelantikan dan serah terima jabatan ini juga memiliki makna penting dan strategis, karena terkait dengan dinamika proses kesinambungan pembinaan secara utuh dan menyeluruh baik pembinaan organisasi, pembinaan personel, maupun regenerasi di lingkungan Polres Pasaman Barat khususnya dan Polri pada umumnya.

“Karena itu mekanisme pergantian pejabat seperti ini, tidak hanya dimaknai sebagai pergantian personel semata, tetapi lebih dari itu merupakan proses kesinambungan pembinaan yang mendorong semangat pembaruan dan penyegaran bagi peningkatan peran organisasi,” terang Kapolres.

Kemudian untuk pejabat baru, selalu memahami tugas pokoknya, berikan contoh yang baik kepada bawahan, segera pahami karakteristik daerah dan kamtibmas wilayahnya masing-masing karena merupakan modal dasar untuk kesiapan dalam menghadapi setiap gejolak-gejolak yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang menonjol.

Setelah kegiatan upacara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan kegiatan pisah sambut di Aula Tatag Trawang Tungga yang dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Pasaman Barat, Para Kapolsek sejajaran dan Pengurus Bhayangkari Cabang Pasaman Barat. (HumasResPasbar)

Mengacu pada regulasi yang berlaku, pengelolaan dan penanganan perlintasan sebidang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 92 ayat (3), disebutkan bahwa pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab pemegang izin atau pihak yang membangun. Selanjutnya pada Pasal 94 ditegaskan bahwa perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin wajib ditutup oleh pemerintah atau pemerintah daerah demi keselamatan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pengelolaan dan evaluasi terhadap perlintasan sebidang menjadi kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 114, ditegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib berhenti dan mendahulukan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan sebidang.

Adapun pengaturan teknis terkait peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa peningkatan keselamatan dilakukan melalui penjagaan perlintasan, pemasangan palang pintu, serta penyediaan rambu dan alat pengaman lainnya, di mana penjagaan perlintasan merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko dan upaya untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa pihaknya mengambil sejumlah langkah antisipatif sebagai bentuk mitigasi risiko, seiring adanya penghentian penjagaan pada 54 titik perlintasan sebidang di wilayah Sumatera Barat oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang. 

“Upaya ini kami fokuskan pada peningkatan kewaspadaan operasional serta penguatan edukasi kepada masyarakat guna menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan” jelas Reza.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi:

1. Memerintahkan seluruh masinis untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memperbanyak isyarat S35 (semboyan 35) saat melintasi perlintasan sebidang.

2. ⁠Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perlintasan terkait perubahan status penjagaan yang berlaku efektif mulai 1 Mei 2026.

3. ⁠Memasang spanduk imbauan keselamatan di beberapa lokasi perlintasan.

4. ⁠Melakukan posko secara berkala di titik-titik perlintasan yang dinilai rawan kecelakaan.

5. ⁠Melakukan koordinasi intensif bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah Sumatera Barat guna membahas langkah tindak lanjut dan solusi jangka panjang.

Sebelumnya, sebagai upaya menekan kecelakaan di perlintasan sebidang, KAI Divre II Sumbar telah menutup dua perlintasan liar, melaksanakan sosialisasi keselamatan di dua sekolah dan 21 titik perlintasan resmi (dijaga maupun tidak dijaga) serta memasang tiga banner di lokasi rawan kecelakaan.

Selain itu, KAI juga melakukan edukasi langsung kepada masyarakat di sepanjang jalur KA yang disertai program CSR berupa penyediaan sarana olahraga.

Reza menggimbau kepada masyarakat agar semakin meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang. “Kami mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhenti sejenak, melihat ke kiri dan ke kanan, serta memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas sebelum melewati perlintasan sebidang. Disiplin dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. “Kami berharap masyarakat dapat lebih peduli dan tidak terburu-buru saat melintas di perlintasan sebidang, khususnya pada lokasi yang tidak dijaga. Utamakan keselamatan, karena perjalanan kereta api memiliki prioritas utama,” tambahnya.

KAI Divre II Sumbar mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa berhati-hati dan disiplin saat melintasi perlintasan sebidang, dengan memastikan kondisi aman sebelum melintas serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka perlintasan sebidang ilegal maupun kembali membuka perlintasan yang telah resmi ditutup, karena selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tindakan tersebut juga sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya mengingat tingginya risiko kecelakaan pada perlintasan tanpa pengamanan.

“Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah/Pemerintah Daerah, Operator, dan masyarakat. KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat,” tutup Reza.(*)