NetralPost.net

Sumbar, netralpost – Polda Sumatera Barat bersama TNI dan Pemerintah Daerah setempat menggelar aksi nyata peduli lingkungan dengan melakukan aksi bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Padang, Selasa (10/2). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperindah destinasi wisata unggulan di Kota Padang.

Aksi bersih lingkungan ini diikuti oleh Wakil Walikota Padang Maigus Nasir dan melibatkan sedikitnya 450 personel Polri, didukung oleh 150 personel TNI AL, 20 personel TNI AD, serta jajaran dari Pemerintah Kota Padang dan masyarakat sekitar.

Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, yang turun langsung memimpin kegiatan tersebut menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

"Kebersihan ini adalah tugas kita bersama. Kita harus menanamkan kedisiplinan menjaga lingkungan sejak dini, mulai dari anak-anak sekolah hingga dewasa. Jika sudah terbiasa disiplin, kita akan merasa malu jika melihat lingkungan kotor," ujar Brigjen Pol Solihin di sela-sela kegiatan.

Wakapolda juga menambahkan bahwa kebersihan pantai merupakan kunci utama dalam menarik wisatawan, baik dari Sumatera Barat maupun luar daerah. 

"Ini adalah destinasi wisata. Sesuai arahan Bapak Presiden untuk menjaga lingkungan, kita harus membawa nama baik daerah dengan kondisi yang bersih. Jika bersih, orang tentu akan lebih senang berkunjung," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, memberikan imbauan tambahan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Ia menekankan agar warga tidak membuang sampah ke aliran sungai yang bermuara ke laut.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, karena dampaknya sangat luas mulai dari banjir hingga sumber penyakit. Kesadaran ini harus muncul dari hati sendiri, jangan hanya disiplin karena ada petugas," ungkap Kombes Pol Susmelawati.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan kolaborasi antara Polri, TNI, dan Pemda ini akan dijadikan agenda rutin guna memastikan kelestarian alam di wilayah Sumatera Barat tetap terjaga, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut berhasil mengumpulkan puluhan kantong sampah, yang kemudian diangkut oleh armada kebersihan untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

(red)

Pasamanbarat, netralpost – Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), mengungkap kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan terhadap pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Khoiron Lubis (65).

"Pelaku diketahui berisinial NJ (39), merupakan mantan pekerja di perkebunan milik korban," ujar Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik melalui Kasat Reskrim Iptu Habib Fuad Alhafsi, Selasa (10/2/2026).

Kasat Reskrim menerangkan, peristiwa itu terjadi di sebuah pondok kebun milik korban, di Jorong Aek Geringging, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat pada Jumat (6/2/2026) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Saat itu, pelaku sengaja mendatangi pondok korban menggunakan penutup wajah (sebo), berniat untuk mengambil sepeda motor milik korban, yang sedang terparkir di samping pondok tersebut.

"Karena kunci sepeda motor berada di dalam pondok, kemudian pelaku masuk ke dalam pondok dengan cara mencongkel pintu pondok menggunakan kayu," terangnya.

Mengetahui adanya keberadaan orang di luar pondok, korban keluar untuk memantau situasi sekitar, namun pelaku langsung berlari dan bersembunyi dibalik pohon sawit. Setelah 30 menit kemudian, pelaku kembali dan memukul kepala korban menggunakan kayu yang berada di dalam pondok tersebut.

Dalam posisi terjatuh setelah dipukul, pelaku kemudian mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, untuk memastikan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

"Pelaku mencari kunci dan membawa sepeda motor serta handphone milik korban, dan langsung melarikan diri ke Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara," tuturnya.

Dijelaskan, korban ditemukan oleh saksi Habib dan Emil dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat (6/2/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Kedua saksi memanggil pihak keluarga korban dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sungai Beremas.

"Sekitar pukul 20.30, tim Inafis Polres Pasaman Barat tiba di lokasi dan langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah dilakukan visum di Puskesmas setempat, ditemukan luka akibat kekerasan secara fisik disejumlah tubuh korban," jelasnya.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/7/II/2026/SPKT/Polsek Sei Beremas/Polres Pasbar/Polda Sumbar tanggal 7 Februari 2026, Satreskrim Polres Pasaman Barat langsung meminta keterangan para saksi dan melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.

"Dari hasil penyelidikan, petugas mencurigai pelaku karena sebelumnya sempat terjadi keributan dengan korban, dan diketahui pelaku adalah mantan pekerja di kebun kepala sawit milik korban," ungkapnya.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman Barat di bawah pimpinan Ipda Algino Ganaro, mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di Kampung Baru Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan. 

"Petugas langsung menuju lokasi, dan berhasil meringkus pelaku, saat itu sedang berada di sebuah warung kopi di pinggir Jalan Lintas Silaping Nagari Batahan pada Senin (9/2/2026) sekitar pukul 14.30 WIB," sebutnya.

Iptu Habib Fuad Alhafsi menambahkan, dihadapan petugas pelaku mengakui perbuatannya, bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor, memukul dan mencekik sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Petugas menyita barang bukti dari pelaku berupa satu unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi BK 3791 ALR yang warna motor tersebut telah dimodifi pelaku, dan satu unit handphone milik korban merk Samsung A05.

"Barang bukti lainnya yang disita berupa satu unit powerbank merk lentifen warna hitam dan satu buah pisau milik korban, serta satu stel pakaian pelaku pada saat kejadian," ucapnya.

Adapun motif pelaku adalah sakit hati kepada korban, karena upah kerja pruning di kebun kelapa sawit milik korban sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 sebanyak Rp. 8.000.000,- tidak dibayarkan.

"Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah berada Polres Pasaman Barat, untuk proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 459 tentang pembunuhan berencana Jo 458 ayat (3) KUHP Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. (HumasResPasbar)

PADANG, NETRALPOST — Rombongan Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) meninjau SD 49 Batang Kabung yang saat ini menempati lokasi sementara di Pustu Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (10/2/2026) pagi. Kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi sekolah akibat banjir pada akhir November 2025 lalu. 

Asisten III Setdako Padang, Corri Saidan menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan DPN di tengah kondisi pemulihan pascabencana banjir-longsor yang melanda Kota Padang sejak November 2025 hingga awal Januari 2026. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dari Kedeputian Bidang Geoekonomi Dewan Ketahanan Nasional yang telah berkunjung dan melihat langsung kondisi anak-anak kami di SD 49 Batang Kabung,” ujar Corri yang pada kesempatan itu mewakil wali kota. 

Corri mengungkapkan, bencana tersebut menimbulkan dampak besar bagi Kota Padang. Sebanyak 852 rumah terdampak dan 11 korban jiwa meninggal dunia, serta dua orang masih dinyatakan hilang. Kecamatan Koto Tangah menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah. 

“Di SD 49 Batang Kabung ini, tanah dan bangunan sekolah hilang akibat bencana, dengan total kerugian sekitar Rp4,5 miliar. Pemerintah Kota Padang telah mengajukan proposal rehabilitasi dan rekonstruksi ke pemerintah pusat,” jelasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Deputi Geoekonomi DPN menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah, bingkisan, serta hadiah bagi siswa-siswi SD 49 Batang Kabung sebagai bentuk empati dan dukungan pascabencana. 

Sementara itu, perwakilan Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Didik Kurniawan, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lapangan dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat. 

“Apa yang kami lihat hari ini akan kami sampaikan kepada pimpinan di Jakarta. Kami yakin, dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, pemulihan wilayah terdampak di Sumatera Barat dapat segera dilakukan,” katanya. 

Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan pemulihan pendidikan dan infrastruktur pascabencana di Kota Padang. Nampak hadir dalam kunjungan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Padang, Yopi Krislova, unsur kecamatan dan kelurahan.(*)

‎
‎Hal itu disampaikan Budi Lesmana, Caretaker Kaderisasi dan Keanggotaan HKTI DPD Kepri, saat menjawab berbagai pertanyaan peserta terkait strategi HKTI ke depan.
‎
‎Budi menjelaskan, pembenahan distribusi pupuk dan bibit akan dimulai dari pendataan ulang Kelompok Tani (Poktan) di seluruh wilayah Kepri.
‎
‎“Ini menjadi salah satu tugas awal kami di HKTI. Kami akan mendata Poktan yang aktif, lalu menyesuaikan dengan data pengajuan subsidi 2025,” ujarnya.
‎
‎HKTI telah berkomunikasi dengan Pupuk Indonesia terkait program ketahanan pangan. Ke depan, HKTI berencana mengajukan tambahan kuota pupuk berdasarkan hasil riset dan data riil di lapangan.
‎
‎Pendataan dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis barcode untuk memastikan data Poktan di lima kabupaten dan dua kota di Kepri lebih akurat.
‎
‎Dalam distribusi, HKTI akan menggerakkan struktur organisasi hingga tingkat daerah, termasuk DPC dan GACP, serta membentuk unit bernama “Kios Pangan”.
‎
‎“Kios Pangan ini konsepnya mirip koperasi, tapi lebih fokus teknis pada kebutuhan petani,” jelas Budi.
‎
‎Sementara itu, perwakilan pembicara lainnya menambahkan bahwa pemerataan distribusi bisa dikawal melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
‎
‎“Dari RDKK kita bisa lihat kebutuhan riil tiap wilayah. Kalau ada ketimpangan antar kecamatan, itu bisa disesuaikan berdasarkan data tersebut,” ujarnya.
‎
‎Menjawab soal harga hasil panen, Budi menegaskan HKTI mengusung program hilirisasi sebagai strategi utama meningkatkan nilai jual produk pertanian.
‎
‎Melalui pendataan digital, HKTI akan memetakan komoditas unggulan Kepri seperti cabai, jagung, kangkung, dan ubi.
‎“Hasil panen tidak langsung dijual mentah, tapi diolah menjadi setengah jadi atau produk kemasan agar nilai jualnya lebih tinggi,” katanya.
‎
‎Pengembangan industri pakan untuk hilirisasi ayam petelur dan pedaging
‎Kerja sama pasar dengan hotel, mal, dan pasar modern
‎Skema pengemasan produk agar lebih menarik secara komersial
‎Langkah ini dinilai tidak hanya meningkatkan harga jual, tetapi juga membantu menjaga stabilitas pasokan dan inflasi pangan.
‎
‎Terkait keterbatasan infrastruktur pertanian, terutama di Batam dan wilayah pulau, HKTI mengakui kondisi lahan menjadi tantangan tersendiri.
‎
‎Namun di daerah lain seperti Bintan, Karimun, dan Lingga, potensi lahan dinilai masih luas. Bahkan terdapat dukungan lahan hingga 250 hektare yang ditawarkan untuk dikelola bersama HKTI.
‎
‎Untuk wilayah Batam, HKTI tengah melakukan evaluasi serta mendorong pembahasan regulasi melalui forum diskusi (FGD).
‎
‎“Kami akan rangkum data dari Poktan untuk diajukan ke dinas terkait, BP Batam, dan pihak swasta agar bisa bekerja sama memajukan sektor pertanian,” jelas Budi.
‎
‎Pendekatan kemitraan ini diharapkan dapat membuka akses lahan, sarana produksi, dan dukungan infrastruktur secara bertahap.
‎
‎HKTI Perkuat Peran sebagai Penghubung Petani dan Pemangku Kepentingan
‎Budi menegaskan HKTI ingin menjadi penghubung aktif antara petani dan berbagai pihak, agar kebijakan dan program benar-benar berbasis kebutuhan lapangan.
‎
‎“Semua langkah ini bertujuan agar kebutuhan dasar petani terpenuhi, harga jual lebih baik, dan pertanian Kepri bisa tumbuh lebih maju,” tutupnya.

‎(***)

Agenda pertama berlangsung di Yayasan Al-Kahfi Cabang Batam, berlokasi di Jalan Legenda Malaka, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota. Kedatangan rombongan ID42NER disambut hangat penuh rasa kekeluargaan oleh pengurus yayasan bersama puluhan anak binaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua ID42NER Chapter Kepri menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada Wakil Ketua Yayasan Al-Kahfi, Ustadz Riski Reza Andria. Saat ini, Yayasan Al-Kahfi membina sebanyak 85 anak dengan rentang usia 6 hingga 12 tahun.

Ustadz Riski Reza Andria menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian yang ditunjukkan komunitas ID42NER.

“Kami mewakili anak-anak mengucapkan terima kasih. Kami merasa senang atas kunjungan ID42NER. Ini bukan kali pertama, komunitas ini memang rutin datang menjelang Ramadan. Selain santunan, mereka juga memberi motivasi kepada anak-anak,” ujarnya.

Ia juga berharap ID42NER Chapter Kepri semakin solid, sukses, dan terus memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Usai dari Yayasan Al-Kahfi, rombongan melanjutkan agenda kedua ke Yayasan Mohammad Al-Fateh. Di lokasi ini, ID42NER menyerahkan bantuan berupa pakaian layak pakai, tilam, serta uang tunai yang diterima langsung oleh Ketua Yayasan, Ustadz Abdul Qodir Jaelani.

Ustadz Abdul Qodir Jaelani mengapresiasi kunjungan tersebut. “Terima kasih kepada ID42NER Chapter Kepri atas perhatiannya. Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua,” katanya.

Menariknya, para anggota ID42NER juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para pasien gangguan jiwa yang berada di sekitar yayasan, menunjukkan empati dan kepedulian sosial yang mendalam.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan acara inti di kawasan Turi Beach Resort, Batam. Ketua ID42NER Chapter Kepri, Aprianto, berharap momentum ulang tahun ke-9 ini dapat semakin mempererat kebersamaan antaranggota.

“Di usia yang ke-9 ini, semoga teman-teman ID42NER makin kompak dan solid. Untuk yang belum sempat hadir, mudah-mudahan ke depan bisa bergabung di acara buka puasa bersama dan bakti sosial,” ujarnya.

Acara ditutup dengan berbagai permainan kebersamaan yang dipandu pembawa acara. Raut bahagia terpancar dari para anggota yang tampak menikmati momen tersebut sebagai ajang melepas penat dari rutinitas pekerjaan, sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan di dalam komunitas.

(Abrol)

Padang, netralpost - Menjelang Angkutan Idul Fitri 1447 H, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memastikan kesiapan operasional layanan kereta api melalui peningkatan perawatan sarana perkeretaapian. Upaya ini dilakukan guna menjamin kelancaran perjalanan kereta api di wilayah Divre II Sumbar selama masa angkutan Lebaran. Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif Padang, Depo Kereta Padang, serta Depo Gerbong Kelas B Bukit Putus memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan lokomotif, kereta, dan gerbong melalui program perawatan berkala.

“Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif dan Depo Kereta Padang, serta Depo Gerbong Kelas B Bukit Putus memiliki kontribusi besar dalam memastikan kesiapan sarana operasional kereta api. Seluruh perawatan dilakukan secara rutin agar keandalan armada tetap terjaga dan operasional berjalan lancar di wilayah Divre II Sumbar,” ujar Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan, KAI Divre II Sumbar secara konsisten menerapkan sejumlah langkah strategis dan inovatif, antara lain:

- Pemeliharaan Preventif, yakni perawatan rutin yang dilakukan sebelum sarana dioperasikan agar kondisi lokomotif dan kereta selalu prima.

• Pengembangan Kompetensi SDM, melalui pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi teknisi perawatan guna memastikan standar kerja yang profesional.

• Pemanfaatan Teknologi Digital, dengan penggunaan aplikasi mobile dan dashboard berbasis web untuk memantau jadwal serta progres perawatan secara terintegrasi.

Reza menjelaskan bahwa seluruh perawatan periodik dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan tersebut, diharapkan setiap sarana siap beroperasi secara optimal dan dapat melayani pelanggan tanpa hambatan teknis.

“Perawatan sarana tidak semata-mata bertujuan menjaga keandalan operasional, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Sarana yang dirawat sesuai standar akan mengurangi potensi gangguan teknis selama perjalanan, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman karena aspek keselamatan selalu menjadi prioritas utama KAI Divre II Sumbar,” tambah Reza.

“Keselamatan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam layanan perkeretaapian. Oleh sebab itu, setiap proses perawatan, pemeriksaan, hingga rampcheck dilaksanakan secara ketat agar seluruh armada dinyatakan layak operasi dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku,” ungkap Reza.

Selain perawatan rutin, manajemen KAI Divre II Sumbar juga melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik operasional, seperti emplasemen Stasiun Padang, Depo Lokomotif Padang, Depo Kereta Padang, serta lokasi stabling lainnya. Pemeriksaan meliputi aspek kebersihan sarana, kondisi sistem pendingin udara, hingga kelengkapan peralatan keselamatan seperti palu pemecah kaca darurat dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Dalam menunjang optimalisasi perawatan, Divre II Sumbar turut melengkapi sarana dengan fasilitas darurat, salah satunya rerailing jack equipment yang digunakan untuk evakuasi sarana apabila terjadi anjlokan. Digitalisasi juga terus dikembangkan, antara lain melalui pemasangan dashboard pemantauan real-time di depo serta penerapan checksheet digital dalam proses pemeriksaan sarana.

Berbagai peningkatan fasilitas depo juga dilakukan secara bertahap, di antaranya:

• Normalisasi dimensi balok tumpuan untuk penggunaan rerailing jack equipment agar proses evakuasi lebih efektif dan efisien.

• Peningkatan kualitas peralatan otomatis (electric) serta pelaksanaan kalibrasi alat ukur secara berkala guna memastikan akurasi dan standar perawatan tetap terjaga.

“Melalui berbagai langkah tersebut, PT KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan kereta api, khususnya dalam menghadapi masa libur Idul Fitri 1447 H,” pungkas Reza.

“Kami ingin memastikan setiap perjalanan kereta api tidak hanya aman, tetapi juga memberikan tingkat kenyamanan terbaik bagi pelanggan. Perawatan yang kami lakukan bukan sekadar memenuhi ketentuan teknis, melainkan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian KAI Divre II Sumbar terhadap kepercayaan masyarakat yang menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan,” tutup Reza.

Padang, netralpost - Mengawali tahun 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat meraih sejumlah penghargaan nasional KAI Group sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen seluruh insan KAI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin kepada Kepala Divre II Sumatera Barat, Muh. Tri Setyawan dalam rangkaian Rapat Kerja PT KAI Tahun 2026 yang berlangsung di Bandung pada 2–4 Februari 2026.

Pada ajang Culture Award 2026, KAI Divre II Sumbar dinobatkan sebagai Divisi Regional Terbaik Kategori Daop/Divre. Penghargaan ini diberikan kepada Daop/Divre yang dinilai unggul dalam penerapan budaya perusahaan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain implementasi program budaya tahun 2025, tingkat kepatuhan, Safety Performance Index, hasil Culture Fest 2025, survei CITAR, serta survei Culture Journey.

Selain penghargaan budaya perusahaan, KAI Divre II Sumbar juga meraih Juara III Penghargaan Keselamatan Operasional Tahun 2025 Kategori Daop/Divre dan Juara III Penghargaan Keamanan Operasional Tahun 2025 Kategori Daop/Divre. Capaian ini mencerminkan konsistensi KAI Divre II Sumbar dalam menjaga aspek keselamatan dan keamanan operasional perjalanan kereta api.

Kepala KAI Divre II Sumatera Barat, Muh. Tri Setyawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pencapaian tersebut.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan KAI Divre II Sumatera Barat yang senantiasa menjunjung tinggi budaya perusahaan, keselamatan, dan keamanan operasional. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen dan integritas yang terus ditunjukkan oleh seluruh jajaran,” ujar Tri.

Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Prestasi ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus berbenah. Kami akan terus mengimplementasikan Karakter Insan KAI (CITAR), memperkuat budaya keselamatan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini mencerminkan upaya KAI Divre II Sumatera Barat dalam menghadirkan layanan perkeretaapian yang aman, selamat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Budaya perusahaan yang kuat menjadi fondasi dalam menjaga kualitas layanan,” jelas Reza.

Ia menambahkan bahwa pencapaian ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

“Kami akan terus meningkatkan peran kehumasan dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan edukatif, sekaligus mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api,” tutupnya.

Sumbar, netralpost — Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menerima bantuan dua unit Jembatan Bailey dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo guna mendukung percepatan pemulihan akses masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dua unit Jembatan Bailey tersebut tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, pada Selasa (3/2/2026) siang, dan selanjutnya segera diberangkatkan menuju Kabupaten Agam menggunakan beberapa unit truk dalam bentuk kontainer. Bantuan ini akan dirakit dan dipasang di wilayah Palembayan pada lokasi yang telah ditentukan untuk menggantikan jembatan yang rusak akibat terjangan banjir.

Pengiriman dua unit Jembatan Bailey ini merupakan bentuk perhatian dan respons cepat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terhadap dampak bencana banjir yang menyebabkan terputusnya akses transportasi dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat penting dalam mendukung pemulihan infrastruktur dan mobilitas warga.

“Jembatan Bailey ini merupakan bantuan langsung dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk masyarakat Kabupaten Agam. Setibanya di Pelabuhan Teluk Bayur, dua unit jembatan langsung diberangkatkan ke lokasi agar proses pemasangan dapat segera dilakukan,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Ia menambahkan, Polda Sumbar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi teknis terkait agar proses perakitan dan pemasangan jembatan dapat berjalan lancar dan aman.

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pihak agar pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak bencana dapat segera terwujud dan aktivitas masyarakat kembali normal,” tambahnya.

Dengan adanya bantuan dua unit Jembatan Bailey dari Kapolri tersebut, diharapkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Agam, khususnya di wilayah Palembayan, yang sempat terputus akibat bencana banjir dapat segera pulih, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran Polri dan negara di tengah masyarakat yang membutuhkan.

​SOLOK, netralpost– Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, secara resmi menyampaikan usulan aspirasi masyarakat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kementerian Kehutanan. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum atas pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Solok.

​Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ivoni Munir menegaskan bahwa banyak aspirasi warga yang berharap adanya pelepasan status kawasan hutan agar lahan tersebut dapat dikelola secara legal dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi penduduk setempat.

​Dalam penyampaiannya, Ivoni menjelaskan bahwa salah satu objek TORA yang diusulkan berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini dianggap krusial mengingat keterbatasan lahan garapan masyarakat yang selama ini berbenturan dengan status kawasan hutan lindung maupun produksi.

​Pihak BPKH menyambut baik usulan tersebut dan akan melakukan peninjauan lebih lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses pemantapan kawasan ini diharapkan dapat berjalan transparan agar redistribusi lahan tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prinsip reforma agraria.

​Menutup keterangannya, Ketua DPRD berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Kementerian Kehutanan terus diperkuat. Dengan adanya kepastian status tanah melalui program TORA, diharapkan konflik agraria dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Solok dapat meningkat secara signifikan.

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan beberapa upaya dalam perolehan hak atas tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur sebagai tindaklanjut dari pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 105.000.000,- kepada PT. Danau Diatas Makmur pada tanggal 7 September 1996 melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh PT. Danau Diatas Makmur (7 Februari 1996).

Pihak Pemerintah Kabupaten Solok telah mengganti rugi tanah seluas 39,75 ex. Hak Guna Usaha (HGU) PT. Danau Diatas Makmur, melalui APBD dimana HGU tersebut berakhir pada tahun 2013 yang lalu.

Menurut Sekretaris Daerah Medison S. Sos, M.Si, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok  telah merencanakan untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sebelum nantinya melalui beberapa tahapan, sehingga nantinya bisa diajukan untuk menjadi hak milik oleh Pemerintah Daerah (aset Pemda) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Prosedur pengurusan tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur ini telah dimulai semenjak tahun 2015- 2020. Dan proses pengurusan ini perjalanannya sudah cukup panjang.

"Untuk prosedur pengurusan Hak Pengelolaan Lahan  (HPL) kita sudah melakukan inventarisir dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, diantaranya mengisi surat/formulir permohonan, melengkapi dokumen, bukti penguasaan tanah, dokumen tanah, foto lokasi, maupun kelengkapan dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan," ujar Sekda.

Prosedur ini juga sesuai dengan arahan KPK, dimana seluruh aset Pemda wajib diinventarisasi  guna mendapatkan kepastian hukum dan penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, terutama sebagai langkah  penertiban dan penyelamatan Barang Milik Daerah (BMD). Dan yang tak kalah penting adalah guna mencegah kerugian negara dan sengketa .

KPK juga mendorong percepatan sertifikasi dan kepastian hukum terhadap aset agar tanah tersebut tidak diklaim oleh pihak lain. Di samping itu dengan luasan yang cukup besar dan posisi yang sangat strategis, tanah yang berada di Area Alahan Panjang Resort tersebut, juga bisa terdata dan dikelola untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Namun dalam perjalanannya prosedur pengurusan pensertifikatan tanah  yang telah diajukan oleh Pemkab ke Badan Pertanahan Nasional menemui kendala, karena adanya gugatan dari pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini mengakibatkan proses  pengukuran tanah tersebut tidak dilanjutkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai arahan KPK Pihak Pemerintah Daerah melakukan mediasi BPN dengan pihak masyarakat yang menggugat Pemda terkait kepemilikan tanah tersebut. Namun setelah melakukan beberapa kali mediasi, tidak ditemukan titik temu terkait persoalan tanah di wilayah tersebut.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, pada tanggal 10 Januari 2025 melalui audiensi di KPK RI Jakarta,  KPK mengarahkan pihak Pemerintah Kabupaten Solok, untuk meminta pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum  ke Kejaksaan Negeri Solok selaku Jaksa Pengacara Negara dan selanjutnya hasilnya akan dijadikan dasar/pedoman untuk penetapan Hak ke pengadilan supaya memiliki kepastian hukum.

Hasil arahan dari KPK tersebut untuk selanjutnya telah dilaporkan kepada Bupati Solok. Namun Bapak Bupati masih ingin melakukan pertemuan kembali dengan pihak masyarakat yang merasa berhak atas tanah di wilayah tersebut, untuk kembali dilakukan negosiasi melalui prosedur mediasi. Namun pertemuan ini kembali menemui jalan buntu, dan tidak diperoleh kesepakatan bersama. 

Pada Bulan November 2025 pihak Pemda telah menyurati kejaksaan meminta pendampingan hukum, mengkaji dari aspek legal yang dimiliki terkait seluruh dokumen yang dimiliki, dan pihak Pemda juga sudah melakukan pemaparan langsung di depan kejaksaan,  terkait prosedur pensertifikatan tanah ex HGU tersebut, untuk tercatat sebagai aset Pemerintah daerah.

Saat ini seluruh data dan dokumen yang dimiliki oleh Pemkab Solok, sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok dan telah dilakukan ekspose, kami masih menunggu arahan dari Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya berkasnya akan dsampaikan ke Pengadilan untuk penetapan atau memberikan kepastian hak.

Sekda menambahkan apabila dari dokumen terkait tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemda tersebut ternyata ada masyarakat yang merasa ada haknya, maka dipersilahkan menyiapkan bukti dokumen maupun saksi. Biar nanti pengadilan yang memutuskan. Jika nanti putusan pengadilan ada hak hak masyarakat di dalam lokasi tersebut tentu akan kita patuhi, tindaklanjuti sesuai aturan. Namun sepanjang tanah tersebut diputuskan pengadilan merupakan hak daerah, maka Pemda akan mengamankan tanah tersebut sebagai asset Pemkab Solok.

Pemda juga tetap membuka diri untuk melakukan mediasi dan musyawarah tapi tentu dalam koridor aturan yang berlaku.

Apapun hasil putusan pengadilan nantinya, diharapkan menjadi solusi bagi persoalan ini. Pemerintah Daerah menempuh jalur hukum (pengadilan) guna mendapat solusi terbaik, dan pemerintah juga sangat  menghargai hak-hak masyarakat/hak kaum. Maka biarkanlah nanti Pengadilan yang memutuskan. Pihak Pemerintah Kabupaten Solok berharap, seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusifitas sampai proses pengadilan selesai.