NetralPost.net

Sebagai bagian dari upaya tersebut, KAI Divre II Sumbar melaksanakan pemeriksaan kelaikan dan kesiapoperasian (Rhamcheck) sarana dan kelengkapan standar pelayanan minimum (SPM) bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dan Pemeriksaan Detail Serentak Safety Critical Personnel (SCP) sarana yang melibatkan jajaran manajemen serta petugas teknis sarana di seluruh wilayah operasional Divre II Sumbar. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan perkeretaapian berada dalam kondisi optimal dan laik operasi.

Saat Pemeriksaan Detail Serentak Safety Critical Personnel (SCP)Tim sarana dan manajemen KAI Divre II Sumbar melaksanakan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi penting, seperti emplasemen Stasiun Padang, Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif Padang, Depo Kereta Padang, serta lokasi stabling lainnya. Pemeriksaan meliputi pengecekan kebersihan sarana, kondisi pendingin udara (AC), sistem pengereman, perangkat keselamatan, hingga kesiapan operasional armada.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan bahwa Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif Padang, Depo Kereta Padang, dan Depo Gerbong Kelas B Bukit Putus memiliki peran penting dalam menjaga keandalan armada melalui perawatan berkala lokomotif, kereta, dan gerbong serta KRD.

“Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif dan Depo Kereta Padang serta Depo Gerbong Kelas B Bukit Putus berkontribusi terhadap kesiapan operasional kereta api melalui perawatan sarana secara berkala. Tujuannya untuk menjaga keandalan dan kelancaran operasional perjalanan kereta api di wilayah Divre II Sumbar,” ujar Reza.

Untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan perjalanan kereta api, KAI Divre II Sumbar menerapkan sejumlah strategi dan inovasi, antara lain:

* Pemeliharaan Preventif, yaitu pelaksanaan perawatan berkala agar lokomotif dan kereta selalu dalam kondisi optimal sebelum dioperasikan. Pemeriksaan kereta meliputi komponen bogie, pegas, axle box, roda, bearing, sistem pengereman, serta komponen teknis lainnya. Sementara pemeriksaan lokomotif meliputi kabin masinis, sistem pengereman, perangkat pengendali, dan peralatan keselamatan.

* Peningkatan Kompetensi SDM, melalui pelatihan rutin dan sertifikasi bagi teknisi perawatan guna menjaga standar kualitas pekerjaan dan keselamatan operasional.

* Penerapan Teknologi Digital, dengan memanfaatkan aplikasi mobile, dashboard berbasis web, serta checksheet digital untuk memantau jadwal dan status perawatan sarana secara real-time.

Reza menambahkan bahwa seluruh perawatan periodik dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar seluruh sarana dapat beroperasi secara optimal dan melayani pelanggan tanpa kendala.

“Perawatan sarana tidak hanya berfungsi menjaga keandalan operasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Lokomotif, kereta, dan gerbong yang dirawat dengan standar tinggi akan meminimalisir potensi gangguan teknis selama perjalanan,” tambah Reza.

Dalam mendukung proses perawatan sarana, KAI Divre II Sumbar juga terus melakukan peningkatan fasilitas depo dan kesiapsiagaan penanganan darurat. Salah satunya melalui penyediaan rerailing jack equipment untuk mendukung proses evakuasi sarana yang mengalami anjlokan.

Selain itu, sejumlah peningkatan fasilitas juga dilakukan, antara lain normalisasi ukuran balok tumpuan untuk rerailing jack equipment agar proses evakuasi lebih efisien, peningkatan kualitas peralatan kerja otomatis (electric tools), serta kalibrasi berkala alat ukur guna menjaga standar perawatan tetap optimal.

“Keselamatan adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam layanan perkeretaapian. Oleh karena itu, setiap kegiatan perawatan, pemeriksaan, hingga rampcheck selalu kami lakukan secara ketat agar seluruh armada layak operasi dan memenuhi standar keamanan,” jelas Reza.

KAI Divre II Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, andal, dan selamat bagi seluruh pelanggan.

“Kami ingin memastikan setiap perjalanan kereta api tidak hanya aman, tetapi juga memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan. Perawatan yang dilakukan bukan sekadar memenuhi standar teknis, melainkan juga wujud kepedulian KAI Divre II Sumbar terhadap kepercayaan masyarakat yang telah memilih kereta api sebagai moda transportasi andalan,” tutup Reza.(*) 

Pelaku diketahui masing-masing berinisial RD (21) dan RT (40). Keduanya berhasil diringkus di daerah Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Rabu (13/5/2026) sekitar pukul 23.20 WIB.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik melalui Kasatreskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K membenarkan penangkapan terhadap kedua pelaku berinisial RD dan RT tersebut.

Dikatakan, penangkapan terhadap kedua pelaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/76/III/2026/SPKT/Polres Pasaman Barat/ Polda Sumbar, tanggal 31 Maret 2026," ujarnya, Jumat (15/5/2026).

"Kedua pelaku tersebut sebelumnya melarikan diri setelah melakukan penganiayaan disertai dengan penusukan menggunakan senjata tajam terhadap korban bernama Awaluddin," ujarnya.

Kasatreskrim menerangkan, peristiwa tersebut terjadi di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat pada Selasa (31/3/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan cara memukul dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau dapur.

"Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku langsung melarikan diri dan membuang barang bukti berupa satu buah pisau ke sungai Batang Saman," terangnya.

Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Pasaman Barat langsung melakukan penyelidikan, serta meminta keterangan para saksi yang melihat kejadian tersebut.

"Setelah melalui rangkaian proses penyelidikan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tim Opsnal langsung melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kedua pelaku diketahui berada di daerah Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

"Tim Opsnal di bawah pimpinan Ipda Algino Ganaro langsung berangkat menuju Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Selasa (12/5/2026)," tuturnya.

Lanjutnya, setelah berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Tandun Polres Rokan Hulu Polda Riau, kedua pelaku diketahui sedang berada di sebuah warung sate milik keluarganya.

"Kedua pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan pada Rabu (13/5/2026) sekitar pukul 23.20 WIB, di warung sate milik keluarganya di daerah Tandun Kabupaten Rokan Hulu Riau," ucapnya.

Dijelaskan, dihadapan petugas, kedua pelaku mengakui perbuatannya, sedangkan barang bukti satu buah pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban dibuang oleh pelaku RD ke sungai Batang Saman, setelah melakukan aksinya.

"Belum diketahui motif dari perbuatan kedua pelaku, petugas masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut," pungkasnya.

Saat ini, kedua pelaku telah berada di Mapolres Pasaman Barat untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 262 ayat (1), Pasal 466 ayat (2) KUHP, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (HumasResPasbar)

PADANG, NETRALPOST – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk melakukan percepatan pemulihan infrastruktur daerah irigasi pascabencana.

Pengerjaan fisik secara permanen ditargetkan sudah dapat dilaksanakan mulai pertengahan Juli 2026 mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat, terutama para petani, tidak lagi merasakan dampak bencana yang berkepanjangan terhadap lahan produktif mereka.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menegaskan bahwa perbaikan ini merupakan bagian dari arahan Wali Kota Padang agar dilakukan percepatan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

"Tujuannya supaya masyarakat terdampak tidak merasakan lagi kondisi bencana sebelumnya, dan infrastruktur yang rusak bisa segera diperbaiki," ujar Malvi Hendri, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan perencanaan teknis, sebanyak 16 titik daerah irigasi akan menjadi fokus utama pengerjaan fisik permanen yang mencakup:

Bendung Limau Manis; Rekonstruksi Bendung Beringin (meliputi wilayah Lubuk Sarik, Beringin, dan Lubuk Hantu); Bendung D.I. Kapalo Hilalang; Bendung D.I. Sei Latung; Bendung D.I. Sei Guo. Bendung Rasak Bungo; Bendung Koto Lalang;

Rekonstruksi Bendung Batu Busuk (wilayah Sungkai I dan Pasa Lalang); D.I. Lubuk Lagan, D.I. Guo Atas, D.I. Lubuk Minturun, D.I. Lubuk Laweh; serta D.I. Lolo dan D.I. Lolo 2.

Saat ini, Dinas PUPR Kota Padang tengah merampungkan tahap perencanaan yang ditargetkan selesai pada akhir Mei ini. Hal tersebut dilakukan agar proses pengadaan dapat segera dilaksanakan dan kontrak kerja ditandatangani pada pekan kedua Juli.

"Penanganan sebelumnya telah dilakukan melalui skema Operasi dan Pemeliharaan (OP) sebagai langkah sementara agar air tetap mengalir. Namun, untuk pengerjaan permanen ditargetkan sudah mulai berjalan sepenuhnya pada pertengahan Juli mendatang," katanya.

Guna mendukung instruksi percepatan tersebut, Pemko Padang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp226 miliar yang difokuskan untuk memulihkan produktivitas masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan irigasi. (Taufik/Charlie)

Sidak ini dilakukan dalam rangka perluasan akses pengawasan Ombudsman dalam memastikan tata kelola pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah berjalan dengan baik dan optimal. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, memimpin langsung kegiatan tersebut, dengan didampingi langsung oleh Direktur RSUD Sungai Dareh, dr. Neza, M.Kes. 

Ia bersama tim memeriksa sejumlah titik layanan mulai dari loket pendaftaran, Instalasi Gawat Darurat [IGD], hingga ruang layanan poli klinik.

“Fokus kami adalah melihat langsung bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat, mendengar keluh kesah pasien dan juga mengumpulkan saran serta masukan dari masyarakat untuk perbaikan tata kelola layanan  kesehatan di RSUD Sungai Dareh kedepanya" Pungkas Adel. 

Temuan di Lapangan

Dari hasil sidak, tim Ombudsman Sumbar menemukan beberapa hal yang menjadi sorotan dan perlu segera ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Sungai Dareh.

Diantaranya, masih ada dokter yang belum datang hingga pukul 10.00 WIB dengan alasan masih sarapan dan hari hujan. Kondisi ini terlihat pada Poli Gigi, Poli Anak dan Poli Umum. Padahal, pasien sudah menunggu dan mendaftar sejak pukul 08.00 WIB. 

Tentu ini merupakan alasan yang terlalu di buat-buat dan menunjukan pelaksana  pelayanan publik belum berorientasi pada integritas dan profesionalisme pelayanan. 

Dalam kesempatan tersebut, Tim Ombudsman juga menerima layanan konsultasi dari pasien maupun keluarga pasien. 

Beberapa keluhan pasien yang menjadi sorotan Ombudsman antara lain yaitu air yang kotor di toilet RSUD, Kekosongan layanan spesialis jantung, lamanya waktu layanan pengambilan obat hingga menghabiskan watu tunggu sampai 3 jam, hingga antrian layanan pendaftaran mandiri yang terlalu panjang. 

Dorongan Perbaikan

Ombudsman Sumbar secara langsung telah menyampaikan hasil sidak dan keluhan kepada Direktur Rumah Sakit beserta jajaran. 

Catatan dan keluhan pasien ini mesti dilihat sebagai asupan dan pencerahan guna memperbaiki layanan rumah sakit kedepan. 

Keluhan masyarakat tidak boleh dilihat sebagai gangguan atau mencari-cari kesalahan, melainkan adalah wujud partisipapasi/kepedulian publik untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas. 

Kepada Ombudsman, Direktur RSUD Sungai Dareh menyatakan siap menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan oleh Ombudsman. 

Direktur RSUD juga berkomitmen bahwa seluruh masukan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan dan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. (*) 

Kesiapan kapasitas ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi meningkatnya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan momen libur panjang untuk berwisata, bersilaturahmi, maupun melakukan perjalanan bersama keluarga.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa KAI terus berupaya menghadirkan layanan transportasi publik yang tidak hanya andal dari sisi operasional, tetapi juga mampu memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi pelanggan.

“KAI berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, tepat waktu, dan nyaman selama masa libur panjang. Kami melihat antusiasme masyarakat terhadap transportasi kereta api terus meningkat karena dinilai praktis, ekonomis, dan bebas dari kemacetan jalan raya,” ujar Reza.

Untuk mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat, KAI Divre II Sumbar mengoperasikan tiga layanan kereta api lokal, yakni KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aie–BIM, KA Pariaman Ekspres relasi Pauhlima–Naras, serta KA Lembah Anai relasi Kayu Tanam–Padang.

KA Pariaman Ekspres yang melayani 10 perjalanan setiap hari tetap menjadi pilihan favorit masyarakat dan wisatawan karena memberikan akses mudah menuju kawasan wisata Pantai Gandoriah Pariaman. Dengan tarif terjangkau sebesar Rp5.000, pelanggan dapat menikmati perjalanan yang cepat dan nyaman tanpa harus menghadapi kepadatan lalu lintas saat libur panjang.

Sementara itu, KA Minangkabau Ekspres melayani 12 perjalanan per hari dengan relasi BIM–Pulau Aie dan menjadi moda transportasi strategis yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau dengan pusat Kota Padang. Kereta ini juga mendukung aktivitas wisata edukatif dan perjalanan rombongan pelajar melalui layanan tiket rombongan yang praktis dan efisien.

Adapun KA Lembah Anai melayani enam perjalanan setiap hari dengan relasi Kayu Tanam–Padang. Sepanjang perjalanan, pelanggan dapat menikmati panorama alam khas Sumatera Barat yang menjadi daya tarik tersendiri, mulai dari hamparan perbukitan hingga suasana pedesaan yang asri.

“Kehadiran kereta api lokal di Sumatera Barat tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga bagian dari upaya mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi daerah, dan mobilitas masyarakat yang lebih berkelanjutan,” tambah Reza.

Selain meningkatkan kapasitas layanan, KAI Divre II Sumbar juga terus memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta petugas operasional agar perjalanan kereta api tetap berjalan lancar selama masa angkutan libur panjang. Pemeriksaan rutin terhadap rangkaian kereta dan fasilitas pelayanan dilakukan guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

Untuk kemudahan pemesanan, tiket KA lokal dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI mulai H-7 sebelum keberangkatan. KAI juga mengimbau masyarakat agar melakukan pembelian tiket hanya melalui kanal resmi guna menghindari potensi penipuan.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan transportasi selama long weekend. Selain nyaman dan terjangkau, perjalanan dengan kereta api juga memberikan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan menyenangkan,” tutup Reza.(*) 

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, pada Rabu (13/5) KAI Divre II Sumbar menerima kunjungan edukasi dari 88 siswa SD Plus Lillah di Stasiun Padang. Kegiatan ini dipandu oleh petugas frontliner Stasiun Padang, tim Angkutan Penumpang dan tim Humas Divre II Sumbar.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa KAI memberikan kesempatan kepada rombongan sekolah maupun wisata edukasi untuk memperoleh pengalaman langsung mengenal dunia perkeretaapian melalui layanan perjalanan rombongan.

“Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat mengenal kereta api sebagai moda transportasi massal yang aman, nyaman, tertib, dan ramah lingkungan. Edukasi seperti ini penting untuk membangun kesadaran menggunakan transportasi publik sejak usia dini,” ujar Reza.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan berbagai materi edukatif mengenai dunia perkeretaapian, mulai dari pengenalan profesi petugas KAI, fasilitas stasiun, tata cara pemesanan tiket, proses boarding, hingga pengalaman naik kereta api. Seluruh rangkaian kegiatan dikemas secara interaktif dan menyenangkan agar mudah dipahami oleh anak-anak.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan di area perkeretaapian, seperti larangan bermain di jalur rel, kewajiban mematuhi aturan di stasiun, serta pentingnya membiasakan budaya tertib saat menggunakan transportasi publik.

Sebagai informasi, KAI Divre II Sumbar juga melayani pembelian tiket rombongan untuk perjalanan KA Lokal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rombongan minimal berjumlah 20 orang.

2. Surat permohonan diajukan paling awal 14 hari dan paling lambat 8 hari sebelum jadwal keberangkatan.

3. Surat permohonan memuat:

    * Nama rombongan

    * Nama perwakilan dan nomor telepon yang dapat dihubungi

    * Jumlah anggota rombongan

    * Daftar anggota rombongan beserta nomor identitas/NIK

    * Jadwal keberangkatan

    * Relasi perjalanan

4.Penumpang usia 3 tahun ke atas wajib memiliki tiket dan identitas/NIK.

5.⁠Anak di bawah 3 tahun yang menggunakan tempat duduk sendiri wajib memiliki tiket.

6.Pembayaran dilakukan melalui virtual account.

7.Setelah pembayaran lunas, akan dibuat berita acara kesepakatan.

8.Tiket rombongan yang telah dibayar tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, maupun diubah jumlah penumpangnya.

9.Penumpang rombongan wajib hadir minimal 30 menit sebelum keberangkatan.

10.Perwakilan rombongan akan dihubungi petugas loket setelah tiket selesai dicetak.

11. Seluruh peserta rombongan wajib mematuhi ketentuan dan peraturan KAI yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, KAI Divre II Sumbar berharap dapat memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak dalam mengenal transportasi publik sekaligus menanamkan nilai keselamatan, kedisiplinan, dan budaya tertib sejak dini.

“Kereta api diharapkan tidak hanya menjadi pilihan transportasi utama masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berkesan bagi semua kalangan,” tutup Reza.(*) 

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan perjalanan kereta api akibat cuaca ekstrem yang dapat berubah secara tiba-tiba, termasuk risiko banjir, longsor, amblesan tanah, hingga pergerakan kontur tanah pada sejumlah titik rawan di wilayah Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Divre II Sumbar melaksanakan Pemeriksaan Detail Serentak Safety Critical Personnel (SCP) Prasarana yang melibatkan seluruh jajaran manajemen serta petugas teknis prasarana.

Kegiatan diawali dengan briefing di Ruang Buya Hamka yang dipimpin oleh Manager Operasi Fasilitas Angkutan dan Pengendalian Perjalanan KA, Acep S Manan. Dalam arahannya disampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh aspek operasional perkeretaapian berjalan sesuai standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap operasional kereta api serta berbagai elemen vital prasarana perkeretaapian, meliputi kondisi rel seperti rel retak, rel patah, rel gompel, bantalan, profil ballast, sistem penambat, hingga sambungan rel. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan geometri jalur, ruang bebas, ruang manfaat jalur, lingkungan sekitar jalur rel yang tertutup tanaman liar, pemeriksaan lengkung, wesel, jembatan, terowongan, sistem persinyalan, serta berbagai fasilitas pendukung operasional lainnya.

Khusus pada jembatan dan bangunan pendukung, pemeriksaan difokuskan pada kondisi lendutan, stabilitas konstruksi, dan daya dukung terhadap operasional perjalanan kereta api. Sementara pada sistem persinyalan, pemeriksaan dilakukan guna memastikan seluruh perangkat berfungsi optimal sehingga dapat mendukung keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa kondisi geografis wilayah Sumatera Barat pada beberapa petak jalur memiliki potensi pergerakan kontur tanah, terutama saat intensitas hujan tinggi. Oleh karena itu, KAI terus meningkatkan langkah-langkah mitigasi preventif guna menjaga keandalan jalur kereta api.

“Petugas prasarana bersama tim manajemen secara berkala melakukan pemetaan prioritas perawatan dan inspeksi berjalan kaki di seluruh wilayah operasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jalur tetap aman dilalui perjalanan kereta api,” ujar Reza.

Selain penguatan aspek teknis, KAI Divre II Sumbar juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan tidak melakukan aktivitas berbahaya di sekitar jalur rel serta segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang berpotensi mengganggu operasional perjalanan kereta api.

Menurut Reza, sinergi antara petugas dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional kereta api, khususnya di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Kami berkomitmen menjaga keselamatan dan kenyamanan pelanggan melalui langkah-langkah preventif yang dilakukan secara konsisten. Seluruh unit operasional KAI Divre II Sumbar akan terus bersiaga penuh untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman, andal, dan selamat,” tutup Reza.(*) 

​Rencana strategis ini dipaparkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Senin (11/5).

​"Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal," tegas Mahyeldi.

Gubernur mengungkapkan bahwa penetrasi ekonomi syariah di Sumbar menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2025, tingkat inklusi keuangan syariah di Ranah Minang telah menyentuh angka 92,14 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh performa Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari yang mencatatkan kenaikan signifikan pada sisi pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Bukan sekadar teori, integrasi ekonomi syariah diwujudkan melalui penetapan kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai zona Halal Life Style. Kawasan ini dirancang menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui berbagai program seperti Klinik Konsultasi Motivasi Muda (KLIK MEMO).

Di sektor pariwisata, Sumbar kini mengukuhkan posisi di tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Keberadaan 566 desa wisata yang tersebar di berbagai kabupaten/kota menjadi motor penggerak utama dalam menarik kunjungan wisatawan berbasis budaya dan syariah.

​Selain penguatan sektor wisata, Pemprov juga terus mempercepat digitalisasi transaksi melalui QRIS Syariah untuk UMKM dan masjid, serta memperluas program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi para pelaku usaha lokal.

​"Penguatan ekonomi syariah adalah bagian penting pembangunan daerah sekaligus mempertegas identitas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)," pungkas Mahyeldi.(*) 

​Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, mengungkapkan bahwa pembangunan fisik rencananya akan dilakukan di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan sebagian lahan milik warga.

​"Desain lajur penyelamat sudah selesai, sekarang tinggal pembebasan lahan," ujar Elsa Putra saat memberikan keterangan di Kota Padang, Senin (11/5).

Proyek yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp30 miliar ini menggunakan skema kolaborasi. Biaya konstruksi akan sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara proses ganti rugi atau pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui APBD.

​Bupati Tanah Datar sebelumnya telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan tersebut pada APBD Perubahan 2026. Jika proses administrasi lahan ini tuntas tepat waktu, pengerjaan fisik diprediksi mulai berjalan pada awal 2027.

Rencana ini mendapat sinyal hijau dari berbagai pihak. PT KAI Divre II Sumbar telah menyatakan dukungannya karena sebagian jalur akan menggunakan lahan milik KAI di KM 79+200 hingga KM 79+325.

​Bahkan, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, telah meninjau langsung lokasi pada Februari lalu untuk memastikan percepatan fasilitas keselamatan ini.

Lajur penyelamat ini dipandang sebagai solusi mendesak di kawasan Panyalaian yang memiliki kontur jalan menurun tajam. Jalur ini nantinya akan dilengkapi dengan hamparan pasir atau kerikil yang berfungsi menghentikan kendaraan secara darurat, terutama bus dan truk yang mengalami rem blong, guna mencegah kecelakaan fatal di masa mendatang.(Nofri Tanjung) 

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja, sekaligus mendorong terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan bebas diskriminasi bagi seluruh pekerja.

Proses penilaian penghargaan dimulai dari tahapan pendaftaran dan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi. Perusahaan yang lolos pada tahap tersebut selanjutnya mengikuti pemeriksaan uji petik langsung oleh tim penilai pusat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ke lokasi perusahaan terpilih. Untuk PT KAI (Persero) Divre II Sumbar, pelaksanaan penilaian uji petik dilakukan pada 25 November 2025.

Dalam proses penilaian tersebut, terdapat sejumlah indikator yang menjadi perhatian tim penilai, meliputi dokumen kebijakan perusahaan terkait P2HIV-AIDS, rencana kegiatan atau program yang dijalankan, serta hasil kegiatan yang telah dicapai perusahaan dalam mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Kegiatan penghargaan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan terbaik dan terpilih dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dari total 488 perusahaan penerima penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV-AIDS) di Tempat Kerja dengan kategori Silver, Gold, dan Platinum, PT KAI (Persero) Divre II Sumbar berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan tertinggi kategori Platinum tingkat nasional.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen dan kolaborasi seluruh insan KAI Divre II Sumbar dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan inklusif. Kami meyakini bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja bukan hanya bagian dari pemenuhan regulasi, tetapi juga bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan hak seluruh pekerja,” ujar Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran KAI Divre II Sumbar yang telah mendukung implementasi program P2HIV-AIDS secara konsisten di lingkungan kerja.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja, manajemen, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung program ini. Penghargaan tingkat nasional ini merupakan hasil kerja bersama dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan budaya kerja yang sehat, peduli, dan bebas diskriminasi,” tambahnya.

Ia menambahkan, KAI Divre II Sumbar akan terus mendukung berbagai program edukasi, sosialisasi, dan kampanye kesehatan kerja secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran pekerja serta membangun budaya kerja yang inklusif dan humanis.

“Melalui penghargaan ini, kami berharap semangat kepedulian terhadap sesama dan pentingnya kesehatan kerja dapat terus tumbuh di lingkungan perusahaan, sehingga tercipta tempat kerja yang produktif, harmonis, dan berkelanjutan,” tutupnya.(*) 

Kegiatan sertijab digelar sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat tata kelola, dan menjaga kesinambungan pelayanan Polri kepada masyarakat. 

Suasana upacara berlangsung penuh khidmat dengan dihadiri para pejabat utama Polres Pasaman Barat, Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Barat Ny. Panca Agung, para Kapolsek jajaran, serta para pengurus Bhayangkari.

Dalam kesempatan tersebut, jabatan Kabag Ren resmi diserahterimakan dari Kompol Muzhendra kepada AKP Evo Nosara yang sebelumnya menjabat Kasubbagstrajemen dan RB Bag Ren Polres Pasaman Barat. Selanjutnya, Kompol Muzhendra akan mengemban tugas sebgai Wakapolres Pasaman, Polda Sumbar.

Upacara sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumbar Nomor: ST/309/IV/KEP/2026 tanggal 2 Mei 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Polda Sumatera Barat.

Upacara berlangsung sesuai tahapan prosesi seremonial Polri, mulai dari pembacaan Keputusan Kapolda Sumbar, pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniawan, hingga penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dan penandatanganan Pakta Integritas.

Kapolres Pasaman Barat dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi selama mengemban tugas, serta menyampaikan harapan kepada pejabat baru agar segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program kerja dengan penuh tanggung jawab.

“Mutasi jabatan adalah bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Kita berharap pejabat baru dapat bekerja dengan integritas, menjaga soliditas, serta memberi energi baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” ujarnya.

Setelah upacara resmi ditutup, rangkaian dilanjutkan dengan kegiatan kenal pamit di aula Tatag Trawang Tungga, foto bersama serta pemberian ucapan selamat dari Kapolres, pejabat utama, dan seluruh peserta personel Polres Pasaman Barat kepada pejabat yang baru dilantik. (HumasResPasbar)

Dalam sambutannya, Irjen Pol Gatot menekankan bahwa kehadiran Samsat KiosK merupakan langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan modern.

“Pelayanan Samsat dengan KiosK ini adalah cara kita menghadirkan kemudahan bagi masyarakat agar mereka benar-benar merasakan pelayanan yang praktis,” ujar Irjen Pol Gatot di hadapan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, serta jajaran pimpinan instansi terkait lainnya.

Terkait sebaran layanan, Kapolda menginstruksikan agar Samsat KiosK tidak hanya berhenti pada sembilan titik awal yang telah direncanakan, namun harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Ia juga berpesan agar penempatan unit KiosK dilakukan di lokasi strategis yang ramai dikunjungi masyarakat.

“Tolong KiosK ini jangan dipasang di kantor-kantor yang ‘bikin serem’ atau membuat orang malas datang. Tempatkan di area publik yang ramai namun tetap menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Kapolda juga menyampaikan pentingnya akurasi data dalam mengoptimalkan sektor pajak, yang saat ini menjadi penyumbang sekitar 70% dari pendukung pembangunan daerah. Ia mendorong kerja sama yang erat dengan perangkat Nagari dan Desa sebagai garda terdepan untuk mendisiplinkan wajib pajak.

Sebagai bentuk apresiasi, Irjen Pol Gatot meminta adanya pemberian hadiah atau reward bagi Nagari yang berhasil meningkatkan ketaatan pajak warganya. “Tadi sudah ada hadiah seperti umroh, kendaraan, hingga emas. Ini penting untuk memotivasi kedisiplinan wajib pajak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Gatot menantang jajaran Bapenda dan Dirlantas untuk terus melahirkan terobosan atau breakthrough setiap bulannya. Ia berharap lokasi Samsat KiosK juga bisa menjadi wadah edukasi lain, seperti kampanye keselamatan berlalu lintas hingga sosialisasi Kampung Bebas Narkoba.

Menutup sambutannya, Kapolda berharap semangat inovasi ini merambah ke berbagai sektor lain di Sumatera Barat, termasuk pemberdayaan UMKM, olahraga, hingga prestasi anak muda.

“Semoga dengan berbagai kemudahan ini, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Buya Mahyeldi semakin makmur, sejahtera, dan dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumbar, Kepala Bapenda, Kepala Kanwil Jasa Raharja Sumbar, jajaran Bank Nagari, serta perwakilan Pemerintah Kota Padang.(*)