NetralPost.net

Berdasarkan data sementara pada Minggu, 16 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB, sebanyak 21.803 tempat duduk telah terjual. Jumlah tersebut setara dengan tingkat keterisian atau okupansi sebesar 70 persen dari total kapasitas yang disediakan. Dengan demikian, masih tersedia sebanyak 9.365 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat hingga periode layanan 17 Agustus 2026.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyampaikan bahwa pemesanan tiket masih terus mengalami peningkatan seiring tingginya mobilitas masyarakat selama momentum libur panjang.

“Hingga 16 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB, KAI Divre II Sumbar mencatat sebanyak 21.803 tempat duduk telah terjual atau tingkat okupansinya mencapai 70 persen. Pemesanan tiket masih terus berlangsung dan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sebanyak 9.365 tempat duduk yang tersedia hingga 17 Agustus mendatang,” ujar Reza.

Reza menjelaskan, dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di Sumatera Barat, KAI Divre II Sumbar mengoperasikan tiga layanan kereta api lokal, yaitu KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aie–Bandara Internasional Minangkabau (BIM), KA Pariaman Ekspres relasi Pauh Lima–Naras, serta KA Lembah Anai relasi Kayutanam–Padang.

KA Pariaman Ekspres melayani sebanyak 10 perjalanan setiap hari pada lintas Pauh Lima–Padang–Pariaman–Naras dengan tarif tiket Rp5.000. Layanan ini menjadi salah satu pilihan masyarakat dan wisatawan untuk melakukan perjalanan antarkawasan sekaligus mengakses sejumlah destinasi wisata di Kota Pariaman, termasuk kawasan Pantai Gandoriah.

Sementara itu, KA Minangkabau Ekspres melayani 12 perjalanan setiap hari pada rute Pulau Aie–BIM dengan tarif tiket Rp10.000. Selain mendukung konektivitas masyarakat menuju dan dari Bandara Internasional Minangkabau, layanan ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk melalui layanan perjalanan rombongan edukatif bagi pelajar.

Adapun KA Lembah Anai melayani 6 perjalanan setiap hari pada rute Kayutanam–Padang. Layanan ini menawarkan alternatif perjalanan bagi masyarakat sekaligus memberikan pengalaman menikmati perjalanan kereta api dengan pemandangan alam Sumatera Barat yang asri dan menyejukkan.

“Pengoperasian ketiga layanan kereta api lokal tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antardaerah di Sumatera Barat. Selain mendukung mobilitas masyarakat, layanan kereta api juga turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di daerah yang dilalui,” kata Reza.

Menurutnya, dengan tarif yang terjangkau, jadwal perjalanan yang teratur, serta fasilitas yang memadai, kereta api menjadi salah satu pilihan transportasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan untuk menikmati berbagai destinasi alam dan budaya Minangkabau dengan aman, nyaman, dan efisien.

KAI mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api lokal untuk melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI. Sistem penjualan tiket kereta api lokal dibuka secara bertahap mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan, sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan lebih awal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian tiket hanya melalui kanal resmi KAI, khususnya aplikasi Access by KAI. Hal ini penting untuk menghindari potensi penipuan maupun praktik penjualan tiket oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Reza.

KAI Divre II Sumbar juga mengingatkan pelanggan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, memastikan data perjalanan sesuai dengan tiket yang dimiliki, serta tiba di stasiun lebih awal agar seluruh proses perjalanan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

“Selama momentum libur panjang ini, KAI Divre II Sumbar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. Kami terus menjaga aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan, sekaligus melakukan penyesuaian pola operasi sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat,” tutup Reza.(*) 

Pembangunan jalan ini dinilai menjadi angin segar bagi sektor pariwisata di kawasan utara Kota Padang. Akses yang kini jauh lebih baik akan mempermudah para pelancong domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke objek wisata. Kelancaran konektivitas ini diproyeksikan mampu mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke pantai, yang pada akhirnya akan menghidupkan kembali usaha-usaha kuliner dan penginapan di sepanjang pesisir pantai tersebut.

Selain sektor pariwisata, perbaikan infrastruktur ini berdampak langsung terhadap urat nadi perekonomian warga di Pasar Tradisional Banda Aie. Pasar yang menjadi pusat perdagangan hasil laut utama bagi para nelayan Pasie Nan Tigo ini kini lebih mudah dijangkau oleh pedagang dan pembeli. Jalan yang mulus memastikan rantai distribusi ikan segar dari kapal nelayan menuju lapak pasar menjadi jauh lebih cepat, menekan biaya transportasi, dan menjaga kualitas komoditas laut tetap prima.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang, Ihsanul Rizki, menjelaskan bahwa proyek strategis ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur Jalan yang bersumber dari APBN dengan nilai kontrak mencapai Rp8,59 miliar. Ihsanul Rizki menegaskan bahwa pekerjaan di lapangan mencakup rekonstruksi menyeluruh pada badan jalan, pengaspalan (hotmix), hingga penguatan lapisan fondasi bahu jalan. Langkah penanganan komprehensif ini sengaja diambil guna menjamin umur layanan infrastruktur yang optimal agar tidak mudah rusak akibat volume kendaraan yang melintas.

Lebih lanjut, Ihsanul Rizki menambahkan bahwa selain fungsi ekonomi, Jalan Raya Pasir Jambak memegang peranan krusial sebagai jalur evakuasi mitigasi bencana. Mengingat kawasan Pasie Nan Tigo berada di zona merah pesisir pantai yang rawan, keberadaan jalan yang andal dan kokoh sangat dibutuhkan demi kelancaran mobilisasi warga saat terjadi situasi darurat seperti ancaman tsunami. Pihak PUPR pun berkomitmen mengintensifkan pengawasan di lapangan agar kualitas beton dan aspal memenuhi standar baku yang telah ditetapkan.

Masyarakat Pasir Jambak pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas realisasi pembangunan fisik yang berjalan tepat waktu ini. Setelah sekian lama melakukan perbaikan swadaya secara terbatas, warga kini dapat melihat langsung wilayah mereka berkembang menjadi kawasan yang tertata rapi. Peningkatan infrastruktur jalan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan kesejahteraan bagi para nelayan, pedagang, dan pelaku wisata di Kota Padang.(nofri) 

Pengecekan dilakukan menjelang pelaksanaan Pacu Jalur yang dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kapolres didampingi sejumlah pejabat utama Polres Dharmasraya serta Kapolsek Sitiung IPTU Andrian, S.H.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan mengecek sejumlah fasilitas dan titik penting, mulai dari jalur pacu, tribun penonton, area parkir, hingga akses keluar dan masuk lokasi kegiatan.

AKBP Kartyana mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun risiko terhadap keselamatan masyarakat.

"Kita ingin memastikan seluruh lokasi aman dan layak digunakan. Terutama jalur peserta, tribun penonton, akses keluar masuk, dan lokasi parkir," ujar Kartyana.

Menurutnya, pengecekan dilakukan lebih awal agar setiap potensi kerawanan dapat segera dikoordinasikan dan ditangani bersama panitia sebelum perlombaan dimulai.

"Kalau ada titik yang dianggap rawan, akan kita koordinasikan dengan panitia agar dapat diperbaiki sebelum kegiatan dimulai," katanya.

Personel Disiapkan untuk Pengamanan

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Polres Dharmasraya akan menyiapkan personel pengamanan bersama jajaran Polsek Sitiung.

Personel nantinya ditempatkan di sejumlah titik sesuai kebutuhan pengamanan, termasuk di sekitar lokasi perlombaan, area penonton, jalur keluar masuk, dan titik lainnya yang dinilai memerlukan perhatian.

Kapolres mengimbau masyarakat, peserta, dan panitia untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar kegiatan dapat berjalan aman dan lancar," tegasnya.

Pacu Jalur Batang Hari Pulai di Kecamatan Sitiung dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Sabtu-Minggu, 15-16 Agustus 2026, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

‎Didampingi Kasat Reskrim AKP Yogie B., S.Tr.K., S.I.K. dan Kanit Resum Ipda Akmal, S.Tr.K., S.I.K., Kapolres memaparkan perkembangan rangkaian kasus saling berkaitan yang tengah ditangani Satreskrim Polres Solok Selatan. Rangkaian perkara tersebut meliputi dugaan persetubuhan terhadap anak bawah umur serta aksi pengancaman menggunakan senjata tajam dan perusakan.

‎Perkara utama bermula dari dugaan kasus persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2025 dengan terduga pelaku berinisial MS (19) dan korban WAN (14). Usai pihak keluarga korban melayangkan laporan resmi, jajaran jajaran Satreskrim Polres Solok Selatan langsung bergerak cepat menyisir keberadaan terduga pelaku.

‎AKBP Andreanaldo menjelaskan bahwa perburuan terhadap MS terus dilanjutkan secara intensif hingga melintasi berbagai daerah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, hingga wilayah Kiliran Jao.

‎"Kami telah bekerja secara maksimal dan mengerahkan segenap personel di lapangan untuk melacak keberadaan terduga pelaku. Meskipun terdapat kendala di mana pelaku berpindah-pindah tempat dan tidak menggunakan telepon seluler (HP), kami sudah mengantongi sejumlah petunjuk krusial untuk dikembangkan," tegas Kapolres.

‎Tak berhenti di situ, perkara ini kian berkembang menyusul adanya dugaan pengancaman senjata tajam dan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh orang tua MS, yakni SP, usai laporan polisi dilayangkan keluarga korban.

‎Menanggapi dinamika kasus ini, Kapolres Solok Selatan memastikan jajarannya tetap berdiri objektif dan profesional untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

‎"Harapan kita bersama, pelaku dapat segera ditangkap. Hukum harus tegak, keadilan bagi korban dan keluarga wajib kita kawal bersama secara objektif dan tuntas," pungkas AKBP Andrean aldo. 

‎Polres Solok Selatan turut mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan terduga pelaku agar dapat segera melapor ke kantor kepolisian terdekat demi terwujudnya Kamtibmas yang aman dan kondusif.(*)

Pesisir Selatan, netralpost --- Yafris Oktovendra, S.Pd, M.Hum terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) periode 2026-2031.

Yafris terpilih melalui Musyawarah Cabang I IKA PMII Kabupaten Pessel yang digelar di Pantai Muaro Muaro Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (13/8/2026).

Musyawarah tersebut berlangsung secara mufakat dengan didampingi sahabat senior PMII sekaligus Sekretaris PCNU Pessel, Eko Wahyudi.

Selain menetapkan Yafris sebagai ketua umum, forum tersebut juga menetapkan Kiki Julnasri Priatama, S.Th.I sebagai sekretaris dan Pahmi Darwis, SH sebagai bendahara.

Yafris mengatakan, kepengurusan IKA PMII Pessel periode 2026-2031 diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi dan sinergi para alumni PMII di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Alhamdulillah, musyawarah berjalan dengan baik dan penuh kekeluargaan. Amanah ini tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk membawa IKA PMII Pessel semakin berkontribusi bagi masyarakat,” ungkap Yafris.

Adapun susunan pengurus harian IKA PMII Pessel periode 2026-2031 yakni Ketua Umum Yafris Oktovendra, S.Ag, Sekretaris Kiki Julnasri Priatama, S.Th.I, Wakil Sekretaris Maya Ardilla, SH, Bendahara Pahmi Darwis, SH, dan Wakil Bendahara Yola Puspita, S.Pd.

Sementara itu, Majelis Pertimbangan diketuai Eko Wahyudi, M.Pd. Sedangkan Dewan Pakar diketuai Syamsuardi, SH.I dengan anggota M. Habiburrahman, SE.I, M.E.

Yafris menegaskan, IKA PMII Pessel akan berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah.

“Kami ingin alumni PMII tidak hanya menjadi bagian dari organisasi, tetapi juga hadir memberikan gagasan dan kontribusi nyata untuk kemajuan Pesisir Selatan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) periode 2025-2030 adalah Fathan Subchi.

pasamanbarat, netralpost – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat, membagikan ribuan bendera Merah Putih kepada masyarakat dan para pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H yang berlangsung di depan Mako Polres Pasaman Barat hingga menyasar kawasan Bundaran Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Rabu (12/8/2026).

Pembagian bendera yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu dilakukan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan momentum Hari Kemerdekaan yang diperingati setiap 17 Agustus.

"Ribuan bendera kita bagikan kepada masyarakat dan para pengendara di kawasan Pasaman Baru dan Bundaran Simpang Empat," ujar AKBP Agung Tribawanto di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, pembagian bendera Merah Putih tersebut tidak hanya dilaksanakan di pusat Kabupaten Pasaman Barat, tetapi juga secara serentak di seluruh wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

"Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan melibatkan seluruh personel yang ada di Polsek jajaran," katanya.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat Nasionalisme di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026," ungkapnya.

Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif, kreatif dan bermanfaat, terutama kegiatan yang dapat mempererat hubungan serta kebersamaan antara masyarakat.

Tidak hanya membagikan bendera, Polres Pasaman Barat juga turut mengambil peran dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan. Kapolres telah menginstruksikan personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas di seluruh Polsek jajaran untuk melatih siswa dan siswi terbaik tingkat SMA sederajat sebagai calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

"Saat ini personel kami telah melatih ratusan siswa dan siswi terbaik SMA sederajat dalam baris-berbaris untuk menjadi pasukan Paskibraka di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat," tutur Kapolres.

Menurut AKBP Agung, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan peringatan kemerdekaan menjadi salah satu sarana untuk menanamkan rasa bangga dan memupuk kecintaan terhadap Tanah Air sejak dini.

"Estafet kepemimpinan nantinya akan berada di pundak para siswa dan siswi ini. Karena itu, rasa kebanggaan berbangsa dan cinta Tanah Air perlu terus ditanamkan kepada generasi penerus bangsa," jelasnya.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

"Mari kita manfaatkan momentum Hari Kemerdekaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, silaturahmi antar sesama, serta menanamkan kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia," pungkasnya.

Kegiatan pembagian bendera tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat, puluhan personel Polres Pasaman Barat, awak media, serta perwakilan mahasiswa dari Kampus ITS Khatulistiwa dan Akbid Pasaman Barat.

Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun terlihat dari antusiasme masyarakat dan para pengendara yang menerima bendera Merah Putih. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengajak masyarakat bersama-sama menyemarakkan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. (HumasResPasbar)

Tersangka diamankan petugas pada Selasa, 11 Agustus 2026 sekira pukul 04.00 WIB, saat tertangkap tangan sedang mengangkut BBM bersubsidi jenis Bio Solar menggunakan satu unit mobil minibus merk Mitsubishi Xpander. Kendaraan tersebut ditemukan membawa 21 jerigen dengan total sebanyak 620 liter Bio Solar yang ditempatkan pada bagian tengah hingga bagian belakang kendaraan.

Penangkapan tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan personel Satreskrim Polres 50 Kota terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, petugas menemukan puluhan jerigen berisi Bio Solar bersubsidi yang diduga akan diperjualbelikan kembali.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh BBM bersubsidi tersebut dengan cara melakukan pengisian secara berulang atau dilansir di SPBU Ngalau Kota Payakumbuh. BBM tersebut kemudian dibawa ke wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Atas perbuatannya, tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum di Polres 50 Kota. Tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polres 50 Kota terhitung mulai 11 Agustus 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026 untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kapolres 50 Kota AKBP Syaiful Wachid, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara.

«“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi maupun mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum. BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas AKBP Syaiful Wachid.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi serta melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polres 50 Kota dalam menjaga agar subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik pengangkutan, penimbunan maupun penjualan kembali BBM bersubsidi yang dilakukan tidak sesuai peruntukannya,” tambahnya.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres 50 Kota. Penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana tersebut serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Barang bukti yang diamankan berupa satu unit mobil minibus merk Xpander dan 21 jerigen berisi BBM bersubsidi jenis Bio Solar dengan total 620 liter.(*) 

Penutupan kegiatan yang berlangsung di Aula Bawaslu Sumbar itu dilakukan Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni secara virtual.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi, Vifner dan Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, serta jajaran sekretariat.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia mengatakan, orientasi tersebut diikuti 176 peserta PPPK. Pelaksanaan dilakukan secara mandiri dan dibagi dalam lima gelombang sesuai instruksi Bawaslu RI.

"Peserta sebanyak 176 orang. Kita sudah melakukan secara mandiri pembekalan. Dengan adanya instruksi dari Bawaslu RI, kita membagi kelas menjadi lima gelombang. Hari ini penutupan gelombang lima dan seluruh peserta orientasi PPPK," kata Rinaldi.

Ia menyebutkan, Bawaslu Sumbar juga memberikan penilaian terhadap peserta di masing-masing kelas. Lima peserta dengan nilai terbaik dari setiap kelas diberikan apresiasi sebagai pemicu semangat dalam bekerja.

"Kami bangga teman-teman PPPK telah menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi mengatakan, orientasi tersebut menjadi bagian dari persiapan jajaran Bawaslu menghadapi Pemilu 2029.

Menurutnya, pembekalan yang diberikan menjadi penanda bahwa Bawaslu mulai mempersiapkan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pencegahan, pengawasan dan penindakan.

"Ini penanda bahwa kita sudah siap melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan di Pemilu 2029. Kita sudah mulai persiapan untuk tugas dan fungsi kewenangan kita," katanya.

Khadafi mengatakan, persiapan menghadapi pemilu perlu dilakukan lebih awal, termasuk menyiapkan personel dan sumber daya pendukung.

"Ini mesti kita sampaikan ke publik, kita lebih awal melakukan persiapan pemilu. Kita mempersiapkan personel dan sumber daya agar tugas pokok dan fungsi kewenangan kita bisa digunakan di 2029," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada 176 peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian orientasi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, masing-masing angkatan mengikuti pembekalan selama delapan hari. Peserta mendapatkan pengetahuan mengenai langkah kerja, tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu.

"Proses pembekalan masing-masing angkatan selama delapan hari, diberikan pengetahuan soal langkah kerja dan tugas dan tanggung jawab di Bawaslu," katanya.

Vifner menekankan pentingnya peran sekretariat dalam mendukung kerja pimpinan Bawaslu. Menurutnya, tugas pengawasan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan jajaran sekretariat.

"Seluruh tahapan dan aktivitas dalam melakukan pekerjaan tentu saja kita pimpinan tidak akan bekerja maksimal tanpa teman-teman sekretariat," ujarnya.

Ia berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi para PPPK sehingga mampu mendukung kinerja kelembagaan Bawaslu secara maksimal.

Hal senada disampaikan Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Sumbar Febrian Bartez. Ia mengatakan, para peserta yang telah mengikuti orientasi kini menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu.

"Teman-teman sudah menjadi keluarga Bawaslu. Output dari kegiatan akan berdampak positif terhadap Bawaslu. Saya berharap dengan kegiatan orientasi meningkatkan kapasitas menyongsong Pemilu 2029," katanya.

Bartez mengingatkan peserta agar terus meningkatkan kualitas dan kemampuan, tidak hanya melalui pembelajaran formal.

"Orientasi ini belajar yang sangat normal. Pesan saya, tidak hanya di ruangan formal, kita dituntut belajar meningkatkan kualitas dan kemampuan. Mari jaga kekompakan," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni mengatakan, setelah orientasi berakhir, seluruh peserta diharapkan kembali menjalankan tugas di bidang masing-masing dan memberikan kontribusi bagi lembaga.

"Setelah penutupan ini kembali bekerja di bidang masing-masing dan memberikan kontribusi yang besar," katanya.

La Bayoni menilai keberadaan PPPK memiliki posisi strategis dalam mendukung tugas Bawaslu. Karena itu, ia meminta seluruh peserta terus meningkatkan kapasitas dan memahami tugas serta tanggung jawabnya.

Menurutnya, Bawaslu saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di semua tingkatan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

"Keberadaan PPPK sangat strategis. Kita sedang berupaya untuk meningkatkan SDM di semua tingkatan," ujarnya.

La Bayoni menyebut persiapan menuju Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini. Ia mengatakan tahapan persiapan akan dimulai pada 2027 sehingga waktu yang tersedia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan jajaran Bawaslu.

"Harap memantaskan diri dan bekerja dengan baik. Jadikan orientasi ini sebagai titik awal bekerja dengan baik untuk menghadapi Pemilu 2029," katanya.

Dengan berakhirnya orientasi tersebut, 176 PPPK Bawaslu Sumbar diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan pembekalan yang diperoleh dalam mendukung tugas kelembagaan serta memperkuat kesiapan pengawasan menuju Pemilu 2029. (*)

Kesepakatan itu tercapai setelah kedua belah pihak dipertemukan dalam suasana penuh kekeluargaan di salah satu tempat di Kota Padang, Minggu malam (9/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bili hadir bersama Ibunya untuk membicarakan persoalan yang sebelumnya terjadi.

Melalui komunikasi secara baik-baik, suasana yang sempat diwarnai kesalahpahaman pun mencair. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang persoalan dan memilih saling memaafkan.

Momen perdamaian itu ditandai dengan jabat tangan dan pelukan antara Kombes Pol. Teddy Fanani dan Bill Irzano alias Bili. Keduanya saling berpelukan sebagai tanda persoalan telah diselesaikan melalui jalan kekeluargaan.

Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol. Susmelawati Rosya mengatakan, Alhamdulillah, kedua belah pihak telah dipertemukan dalam suasana yang baik dan penuh kekeluargaan. Dengan adanya niat baik dan ketulusan, persoalan yang terjadi akhirnya dapat diselesaikan secara damai,” ujar Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Menurutnya, penyelesaian tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Kesepakatan damai itu juga telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani bersama.

“Yang terpenting, kedua belah pihak telah saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Kesepakatan damai tersebut juga telah dituangkan dalam surat pernyataan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, yang turut mendampingi proses komunikasi hingga tercapainya perdamaian.

Kombes Pol. Susmelawati Rosya berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran bersama sekaligus menjadi jalan untuk mempererat silaturahmi dan hubungan kekeluargaan.

Kesejukan musyawarah mufakat yang dilaksanakan di GOR Dharmasraya ini menandai berakhirnya masa transisi organisasi sekaligus dimulainya babak baru kepemimpinan. Selain memegang mandat kepemimpinan utama, Sahabat Age Kurniawan juga ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur yang diamanatkan untuk merumuskan dan menyusun struktur kepengurusan definitif PC IKA-PMII Kabupaten Dharmasraya secara komprehensif dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sebagai langkah awal menggerakkan roda organisasi, kepengurusan baru ini Age Kurniawan akan berfokus pada konsolidasi basis data dengan menginventarisasi dan memperkuat jaringan alumni PMII yang tersebar di seluruh nagari dan kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya. 

"Penguatan data ini menjadi fondasi utama untuk memfasilitasi pendistribusian potensi kader alumni di berbagai ranah strategis, mulai dari sektor birokrasi, akademisi, dunia wirausaha, profesional, hingga kancah politik lokal, "terang Age Kurniawan

Dengan demikian, keberadaan alumni PMII tidak hanya terikat secara emosional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui sinergi dan pendistribusian peran secara optimal.

Di samping penguatan internal dan pendistribusian alumni, IKA-PMII Dharmasraya berkomitmen membangun kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan seluruh stakeholder terkait guna mendorong pembangunan daerah yang inklusif.

Di saat yang sama, IKA-PMII menegaskan perannya sebagai wadah pengayom dan pembina bagi pengurus serta kader aktif PC PMII Dharmasraya, termasuk memberikan dukungan moral maupun materialistis demi keberlanjutan jenjang kaderisasi mulai dari Mapaba, PKD, hingga PKL. 

"Seluruh ikhtiar organisasi ini dijalankan dengan teguh untuk mensyiarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga toleransi antarumat beragama, serta mengawal kebijakan publik secara konstruktif demi kemajuan masyarakat Dharmasraya," Tutup Age Kurniawan.(*) 

Kepastian hukum ini dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, pada Jumat malam (7/8).

"Bapak Kapolda telah memerintahkan Kabid Propam untuk segera menyelidiki peristiwa tersebut secara mendalam," ungkap Susmelawati.

Periksa Saksi hingga Satlantas

Guna mengungkap fakta utuh di lapangan, Propam Polda Sumbar menjadwalkan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait. Proses interogasi akan menyasar:

Oknum personel yang diduga terlibat.

Korban dan saksi-saksi di lokasi kejadian.

Pihak eksternal pendukung, termasuk jajaran lalu lintas jika diperlukan.

"Semua pihak akan kita mintai keterangan. Kita ingin memastikan tidak ada fakta yang terlewat, baik dari internal maupun saksi mata luar," tambahnya.

Sanksi Tegas Menanti

Kombes Pol Susmelawati juga menegaskan bahwa Kapolda Sumbar tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran oleh anggotanya. Jika terbukti bersalah, sanksi berat siap dijatuhkan.

"Prinsip pimpinan sangat jelas dan tegas. Jika ada anggota yang terbukti melanggar disiplin, kode etik, atau pidana, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kita tunggu hasil kerja Propam," kata Kabid Humas secara lugas.

Saat ini, Polda Sumbar mengimbau masyarakat untuk memercayakan penanganan kasus kepada pihak berwenang. Fokus utama kepolisian saat ini adalah menyajikan pembuktian berbasis fakta hukum yang valid, bukan sekadar opini cepat di media sosial. (*)

Sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat, saya memandang Muktamar NU ke-35 harus ditempatkan sebagai forum tertinggi organisasi yang tidak hanya membahas persoalan internal kelembagaan, tetapi juga mampu merumuskan jawaban terhadap berbagai persoalan kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan yang semakin kompleks.

Secara ilmiah, organisasi yang mampu bertahan dalam perubahan adalah organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi, kesinambungan nilai, dan kapasitas inovasi. NU memiliki modal sosial yang sangat besar berupa jaringan pesantren, ulama, kader, lembaga pendidikan, badan otonom, serta basis masyarakat yang luas. Modal sosial tersebut harus dikonversi menjadi kekuatan nyata dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan geopolitik.

1. Muktamar harus menjadi forum konsolidasi gagasan

Saya berharap Muktamar NU ke-35 tidak berhenti pada persoalan siapa yang akan memimpin, tetapi lebih jauh membicarakan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana NU menjawab kebutuhan umat dalam 10–20 tahun mendatang.

Dalam perspektif manajemen organisasi, kepemimpinan yang kuat membutuhkan vision, strategy, execution, dan evaluation. Karena itu, hasil Muktamar idealnya tidak hanya menghasilkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menghasilkan peta jalan perjuangan NU yang terukur.

NU harus mampu menentukan prioritas: pendidikan, ekonomi umat, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan pesantren, transformasi digital, pemberdayaan pemuda, hingga penguatan peran perempuan.

2. NU harus semakin kuat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Perubahan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan mengambil keputusan.

Karena itu, NU tidak boleh hanya menjadi objek perubahan teknologi. NU harus menjadi salah satu aktor yang ikut menentukan arah perubahan tersebut.

Saya berharap Muktamar ke-35 memberikan perhatian serius terhadap pengembangan riset, pendidikan tinggi NU, digitalisasi pesantren, literasi digital, ekonomi digital, serta penguasaan teknologi oleh kader-kader muda.

Bagi saya, mempertahankan tradisi tidak berarti menolak modernitas. Justru prinsip al-muhafazhatu 'ala al-qadimis shalih wal-akhdzu bil-jadidil ashlah harus diterjemahkan sebagai kemampuan mempertahankan nilai yang baik sekaligus mengambil inovasi yang lebih baik.

3. Kader muda harus ditempatkan sebagai investasi strategis NU

Gerakan Pemuda Ansor dan Banser merupakan bagian penting dari ekosistem kaderisasi NU. Karena itu, saya berharap Muktamar ke-35 memberikan perhatian yang lebih besar terhadap regenerasi kepemimpinan.

Kader muda jangan hanya diposisikan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi harus diberikan ruang untuk belajar, berpikir, memimpin, melakukan riset, mengembangkan kewirausahaan, dan mengambil keputusan.

Dalam teori organisasi, keberlanjutan sebuah institusi sangat bergantung pada keberhasilan leadership succession. Organisasi yang tidak menyiapkan regenerasi akan menghadapi persoalan ketika terjadi pergantian generasi.

Maka, investasi terbesar NU sesungguhnya bukan hanya pembangunan gedung dan institusi, tetapi pembangunan manusia dan kader.

4. NU harus memperkuat ekonomi umat

Persoalan ekonomi merupakan salah satu tantangan terbesar masyarakat Indonesia. Karena itu, NU ke depan perlu semakin serius membangun ekosistem ekonomi warga.

Pesantren, koperasi, UMKM, pertanian, perdagangan, industri halal, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital harus menjadi bagian dari agenda besar pemberdayaan warga NU.

Saya berharap Muktamar melahirkan strategi yang konkret agar warga NU tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi produsen, pengusaha, profesional, pemilik modal, dan pengambil keputusan ekonomi.

5. NU harus menjadi kekuatan moral dalam kehidupan kebangsaan

NU mempunyai sejarah panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial, disinformasi, politik identitas, dan konflik di ruang digital, NU memiliki tanggung jawab moral untuk terus menghadirkan Islam yang moderat, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan.

NU harus tetap menjadi jembatan antara agama, kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan.

Menurut saya, politik kebangsaan NU seharusnya tidak semata-mata diukur dari seberapa besar keterlibatan kader NU dalam kekuasaan, tetapi dari seberapa besar NU mampu memberikan kontribusi terhadap kualitas demokrasi, keadilan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Persatuan harus menjadi kekuatan utama

Muktamar adalah momentum kompetisi gagasan dan kepemimpinan, tetapi setelah Muktamar selesai, seluruh elemen NU harus kembali menjadi satu keluarga besar.

Perbedaan pilihan dalam forum Muktamar adalah hal yang wajar dalam organisasi yang sehat. Yang harus dihindari adalah menjadikan perbedaan pilihan sebagai sumber perpecahan.

Karena itu, saya berharap seluruh peserta Muktamar mengedepankan ukhuwah, musyawarah, tabayun, dan kepentingan jam'iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Harapan untuk Kepemimpinan NU ke Depan

Saya berharap kepemimpinan NU ke depan memiliki tiga karakter utama:

Pertama, kuat secara keilmuan.

NU membutuhkan kepemimpinan yang memahami khazanah keislaman sekaligus mampu membaca perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan global.

Kedua, kuat secara kelembagaan.

NU harus membangun sistem organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan mampu bekerja berdasarkan data.

Ketiga, kuat dalam kaderisasi.

Pemimpin NU harus melihat kader muda bukan sebagai ancaman terhadap eksistensi generasi sebelumnya, tetapi sebagai jaminan keberlanjutan NU di masa depan.

Penutup

Bagi saya, Muktamar NU ke-35 harus menjadi titik temu antara tradisi dan masa depan.

NU tidak boleh kehilangan akar sejarahnya, tetapi juga tidak boleh berhenti pada romantisme sejarah. Nilai-nilai yang diwariskan para ulama harus diterjemahkan ke dalam solusi nyata terhadap persoalan masyarakat hari ini.

Kita membutuhkan NU yang tetap berakar pada pesantren, tetapi mampu berbicara di ruang akademik. NU yang tetap kuat dalam tradisi keislaman, tetapi mampu menguasai teknologi. NU yang dekat dengan rakyat, tetapi juga mampu melahirkan profesional dan pemimpin bangsa.

Harapan saya sebagai Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat, Muktamar NU ke-35 mampu melahirkan kepemimpinan yang menyatukan, gagasan yang mencerahkan, kaderisasi yang berkelanjutan, dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat, bangsa, dan kemanusiaan.

NU harus terus tumbuh, bukan sekadar menjadi organisasi yang besar secara jumlah, tetapi menjadi organisasi yang semakin besar manfaatnya.

Karena masa depan NU bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tetapi tentang nilai apa yang kita wariskan kepada generasi yang akan memimpin Indonesia di masa depan.

( Chaydirul Yahya Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat)