NetralPost.com

pihak komite berinisiatif untuk meminta sumbangsihnya orang tua murid lewat rapat komite, mengingat putra putrinya harus nyaman dan aman dalam menerima ilmu disekolah.bahkan kantin sekolahpun tidak tersedia mengingat lahannya tidak cukup.

kami komite menjaring penggalangan dana sesuai kebutuhan sekolah yang dalam keadaan darurat, ruang kelas yang sangat dibutuhkan siswa, ruang guru yang tidak layak dengan 1 meja 2 guru.mobleirpun sekolah kami belum juga tersentuh oleh pemerintah,anak saya juga sekolah disini.bagaimana mau bagus mutu sekolah kalau orang tuanya tidak mau kerja sama dengan baik. saya bukan tidak mau di konfirmasi saat ini kondisi fisik saya sedang kurang baik, saya sendiri juga nyumbang kok,selain memajukan sekolah..ucap ketua komite Udung Saidun.

kebutuhan sekolah dalam mencari penggalangan dana dipicu dari keluhan siswa juga. 

saya melihat kelas 11-4 ngeri terbawa longsor, belum lagi ruangan kelas saya yang darurat setiap hari menghirup debu bila hujan becek gimana mau belajar,tapi sekarang udah mendingan walaupun berdinding tipblok tapi lantainya sudah beralaskan karpet, jelas siswa kelas 11.

selain itu pihak komite sudah berupaya keras untuk mendapatkan penggalangan dana dari luar dan PLT Bupati Bogor akan membantu mutu Sekolah Caringin dengan estimasi Rp 500juta.

pihak sekolah sudah memaparkan dengan terang dan jelas kepada orang tua murid saat rapat komite yang berkeberatan silahkan temui komite dan sumbangan yang disepakati orang tua murid tidak dipaksakan dan tidak mengikat.

sekolah SMAN 01 caringin sejak BPMU hadir pihak sekolah tidak memberdayakan SPP kepada siswa bahkan Daftar ulangpun pihak sekolah tidak membebankan siswa.

dalam hal ini kepada sosial kontrol.pejabat publik,masyarakat.tokoh pemuda dan pemuka agama kami sangat mengharapkan perhatiannya baik pemikiran maupun inovasi dalam memajukan dunia pendidikan diwilayah kami.

Padang,netralpost — Setelah berakhirnya masa tugas walikota dan wakil walikota Payakumbuh periode 2017-2022 Riza Falepi dan Erwin Yunaz, Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi resmi melantik Drs. Rida Ananda, M. Si sebagai Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh dengan maksimal satu tahun periode jabatan, Jumat (23/9/2022). Berlangsung di ruang pertemuan auditorium Gubernur Provinsi Sumatra Barat, pelantikan dihadiri oleh beberapa kepala daerah, Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD.

Mengacu dalam surat Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.13-5435 Tahun 2022, bahwa kepada Penjabat Walikota selain diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana Kepala Daerah Definitif, juga diberi tugas untuk memfasilitasi setiap

proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Dengan mengucapkan Seamat kepada Pj. Walikota Payakumbuh, Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi dalam sambutannya menyebut bahwa pengangkatan Pj. Walikota Payakumbuh dilaksanakan untuk mengantisipasi kevakuman kepemimpinan di Kota Payakumbuh. Sehingga dengan demikian, proses pengambilan keputusan penting tidak tertunda, dan dapat terlaksana sesuai kewenangan yang ada pada Penjabat Walikota.

Menurut orang nomor satu di Provinsi Sumatra Barat itu, seorang penjabat walikota haruslah ditunjuk dari orang yang berpengalaman luas, memiliki jiwa kepemimpinan, kredibilitas, kemampuan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya, serta didukung dengan pengetahuan mengenai pemerintahan. Saya yakin dan percaya, Saudara dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Mahyeldi.

Lanjut Mahyeldi, penjabat walikota terpilih cukup mengenal peta sosio-kultual kemasyarakatan kota Payakumbuh. “Sehingga diharapkan, manajemen pemerintahan sementara yang dijalankannya akan selalu berbasis pada kepentingan masyakarat. Dengan ditunjang koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemko Payakumbuh, dan seluruh jajaran di tempat tugas barunya, maka InshaaAllah, beliau (Rida Ananda) akan mampu menyelesaikan segala tugas yang sudah diembankan,” harap Mahyeldi.

“Dan juga kita bisa saksikan, bahwa saat ini, Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota utama di Sumatera Barat. Telah banyak prestasi yang ditorehkan selama ini. Sepengetahuan kami, setidaknya prestasi yang sangat membanggakan diantaranya adalah, Pelayanan perizinan prima yang dibangun, telah diakui oleh Kementerian Investasi dan BKPM. Panataan wilayah kota menjadi lebih indah dan bersih, menjadi kota bersih, kota layak anak, dan diinfrastrultur kita juga menyaksikan bagaiamana kota payakumbuh berkembang menjadi kota yang menuju kota besar di Sumatera,” ungkapnya.

Terkait akan banyaknya prestasi yang telah diraih kota Payakumbuh, Mahyeldi katakan jika dalam membangun sebuah Daerah tentulah tidak mudah. 

“Kita semua merasakannya. Banyak yang dibangun, tentu akan lebih banyak lagi bengkalai yang tertinggal. Tidak cukup waktu 10 tahun untuk mewujudkan sebuah kondisi ideal, karena ideal itu dinamis, selalu bergerak dan berkembang seiring zaman. Oleh sebab itu maka, muncul istilah “tak ada gading yang tak retak” artinya semua itu tidak ada yang sempurna, yang sempurna itu milik Tuhan Yang Maha Sempurna. Tugas generasi selanjutnyalah untuk menyelesaikan apa-apa yang belum bisa digapai,” sambung Mahyeldi.

Tak lupa, Mahyeldi juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang secara cepat merespon dan menerbitkan SK sehingga keberlanjutan kepemimpinan di pemerintah daerah Payakumbuh dapat tetap berkesinambungan. Mahyeldi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Walikota Payakumbuh (2017-2022) Riza Falepi dan Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan. 

Secara simbolis, pada agenda pelantikan tersebut, Mahyeldi menyematkan tanda kepangkatan Pj. Walikota Payakumbuh (2017-2022) yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kedua penjabat terpilih mengucapkan janji jabatan sebagai berikut:

“Dengan kondisi seperti itu, saya berharap, agar Penjabat Walikota Payakumbuh, dengan didukung semua perangkat daerahnya, dapat segera untuk menyukseskan agenda-agenda daerah yang sangat penting dalam waktu dekat ini. Kepada Saudara Penjabat Walikota Payakumbuh, saya sampaikan: Selamat Bekerja dan Mengabdi,” ucap Mahyeldi. 

Mahyeldi turut menyampaikan jika tanggung jawab Pj. Walikota Payakumbuh setelah dilantik, antara lain: 

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

3. Untuk Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan;

4. Melakukan pengisian jabatan dan mutasi pegawai; 

5. membatalkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan/atau mengeluarkan perijinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya membuat kebijakan pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya;

6. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilu Umum Tahun 2024 dan Pilkada Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Payakumbuh.

Pada saat yang bersamaan, Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi juga turut melantik penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Payakumbuh Masa Bakti 2022-2024. 

“Acara ini merupakan rangkaian dari amanah dilantiknya Sdr, Drs. Rida Ananda, M.Si sebagai Penjabat Kota Payakumbuh dimana sesuai ketentuan Kelembagaan PKK (Permendagri Nomor 36 tahun 2020) bahwa istri walikota menjadi Ketua Tim Penggerak PKK. Oleh karena itu ibu Elfriza Rida Ananda akan memikul tugas dan tanggung jawab pula sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Payakumbuh,” ujar Mahyeldi.

Kepada ketua TP-PKK terpilih, Mahyeldi ucapkan selamat serta juga berpesan kepada PKK dan juga Dekranasda, kunci utama dan nomor satu, untuk bisa menggerakkan PKK dan Dekranasda ini adalah leadership. Leadership maksudnya siapa? ya ketuanya. Kalau ketuanya memiliki keinginan untuk menggerakkan PKK ini hidup, maka dia akan bergerak dan memberikan manfaat. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Gerakan PKK,” tukasnya.(Yon)

Yusirwan Yusuf menjelaskan akan membentuk tim khusus sebanyak 25 orang dari Sub Spesialis yang akan bertanggung jawab dengan kasus ini”, katanya.

Sejak tahun 2000 RSUP M Djamil sudah melakukan operasi pemisahan sebanyak empat kali dengan kasus bayi kembar siam yang berbeda dan ini merupakan kasus yang ke lima”, terangnya.

Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap bayi kembar siam ini, berupa Asismetris yang mana kedua bayi ini harus berbagi organ penting seperti, jantung, usus, hingga paru-paru, dan ini merupakan kasus langka yang perlu ditangani khusus oleh dokter rumah sakit RSUP M Djamil”, lanjutnya.

Kondisi bayi sedang tidak baik-baik saja artinya kondisi bayi saat ini dalam keadaan kritis jadi kita harus menunggu keadaan stabil agar bisa dilakukan Operasi pemisahaan, semakin bayi bertambah besar maka akan semakin mudah untuk dilakukan operasi pemisahaan”, jelasnya.

Kita berharap semoga keadaan bayi cepat stabil dan kami pihak rumah sakit akan terus memantau perkembangan bayi dan melakukan yang terbaik, karena ini kasus sangat berat, operasi yang dilakukan pun sangat berat membutuhkan waktu yang panjang”, ujarnya.(*)

Payakumbuh,netralpost --- Selain Wali Kota Riza Falepi, Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz juga berkesempatan menyampaikan pesan dan kesannya di penghujung masa jabatan saat apel pagi bersama untuk yang terakhir kalinya di halaman kantor wali kota, Rabu (21/9).

Erwin menyampaikan tak terasa sudah 5 tahun dirinya menjalankan tugas sebagai pendamping Wali Kota, tentunya secara pribadi Erwin mengucapkan terima kasih kepada Riza Falepi yang sudah memberikan kesempatan kepadanya hadir di Pemerintah Kota Payakumbuh.

"Ini menjadi perjalanan yang berharga, dari tidak tahu politik menjadi bisa memahami, dari yang awalnya tidak mengerti pemerintahan terus menyimak dan alhirnya bisa paham, ternyata pemerintah beda dengan swasta," kata Erwin.

Dia juga memohon maaf apabila dalam perjalanan selama menjadi wakil wali kota itu ada "kato nan talompek", prilaku yang tidak pada tempatnya.

"Dalam menjalankan pemerintahan, bekerja sambil belajar bukan hal yang mudah. Kalau bertolak belakang dengan keinginan, lebih baik mundur selangkah untuk belajar, karena Saya punya prinsip lihat masa lalu untuk mengerti masa depan," kata Erwin.

Erwin Yunaz juga sangat menghargai pemikiran-pemikiran dari Wali Kota Riza Falepi dan semua unsur yang bekerja sama untuk membangun Kota Payakumbuh.

"Semoga menjadi goresan indah dan amal ibadah bagi kita semua. Suatu saat nanti akan kita pertanggung jawabkan di akhirat kelak. Kami berharap baik Riza Falepi maupun Erwin Yunaz adalah pemimpin terbaik yang pernah dipilih oleh masyarakat Kota Payakumbuh," katanya.

Erwin menambahkan, tidak ada yang kekal di muka bumi, hanya amal dan ibadah yang akan dibawa ke yaumil mahsyar nanti. Ia berharap semoga tak hanya meninggal dunia saja disebut husnul khatimah, tapi mengakhiri jabatan juga demikian.

"Semoga ukhwah islamiah kita tetap terjaga, sayonara, adios, selamat bekerja untuk kita semua, dan apabila takdir mempertemukan kita kembali mari kita lanjutkan pekerjaan yang baik dengan kerja yang baik pula," pungkasnya. (Yon)

Padang, netralpost.net --- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat akan merutinkan razia kendaraan yang tidak membayar pajak di daerah setempat karena Pemprov Sumbar telah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat setempat.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya di Padang, Rabu mengatakan pihaknya akan kembali melakukan razia kendaraan yang belum bayar pajak pada pekan depan.

Menurut dia saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan untuk membayar pajak mereka dalam waktu dua bulan sejak September hingga November 2022.

"Kita saat ini tentu mendukung upaya tersebut agar berjalan dengan baik sehingga pajak yang dikumpulkan itu bermanfaat bagi pembangunan daerah," kata dia.

Ia menambahkan keringanan ini tentu menjadi stimulan bagi mereka yang menunggak pajak lebih dari dua tahun ke atas hanya perlu membayar pajak dua tahun saja tanpa denda.

Ada juga diskon pajak bagi mereka yang membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo.

"Ini tentu harus dimanfaatkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban dan kami akan rutin menggelar razia kendaraan yang belum membayarkan kewajiban mereka tersebut," kata dia.

Ditlantas Polda Sumbar serta Satuan Lalu Lintas di jajaran juga telah pernah melakukan razia kendaraan yang membayar pajak dan di lokasi tersebut pihaknya melibatkan Samsat agar masyarakat yang terjaring dapat membayarkan pajak kendaraan secara langsung.

Pada saat ini Pemprov Sumbar memberikan keringanan pada pajak kendaraan bermotor mulai diskon pajak dan pemutihan bagi pajak menunggak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Maswar Dedi mengatakan ada lima keringanan yang diberikan untuk pajak kendaraan bermotor di Sumbar. Pertama memberikan diskon pajak bagi pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak sebelum jatuh tempo.

Kedua membebaskan denda pajak dan pemutihan bagi yang sudah menunggak. Keringanan ketiga adalah bebas pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kedua dan seterusnya. Keempat membebaskan pembebanan denda administrasi  keterlambatan membayar BBNKB kedua dan seterusnya.

Dan kelima adalah pembebasan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam satu keluarga. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sendiri berhasil mengumpulkan Rp196,4 miliar dari pajak kendaraan bermotor pada kuartal I/2022.

"Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target yang dipatok Rp176,7 miliar," kata dia.

Dalam momentum tersebut, Sigit juga sekaligus meresmikan  salah satu program prioritas Presisi, yakni peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik nasional di 34 Polda jajaran Indonesia. 

"Alhamdulillah bersamaan dengan HUT Lantas ke-67, kita selesaikan program prioritas kita yaitu ETLE nasional yang hari ini diresmikan di delapan Polda. Sehingga totalnya saat ini, sudah selesai di 34 Polda," kata Sigit. 

Meski begitu, Sigit tetap meminta kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas Polri untuk terus mengembangkan serta meningkatkan ETLE tersebut. Sehingga, kata Sigit, tilang elektronik tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, namun juga harus diterapkan di wilayah kabupaten dan kota. 

"Oleh karena itu, tentunya kita dorong para Kapolda dan Kapolres, untuk terus melaksanakan koordinasi. Sehingga, program ini betul-betul bisa tergelar sampai jajaran paling bawah," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut. 

Tak hanya itu, pada kesempatan ini, Sigit turut meresmikan inovasi ETLE dalam bentuk Device atau Mobile Apps. Sehingga tilang elektronik tidak hanya bersifat diam atau statis, melainkan dapat bergerak secara dinamis di lapangan. 

Menurut Sigit, terobosan inovasi tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan prima dan terbaik untuk masyarakat. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi itu, angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir sekecil mungkin. 

"Dan kemudian ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan patroli. Khususnya di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Sehingga, kemudian harapan kita dengan peningkatan dan pergelaran ETLE ini angka kecelakaan lalu lintas, semakin hari atau dari tahun ke tahun kita harapkan makin turun. Karena kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas makin baik dan ini tentunya akan menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas," ucap Sigit. 

Tak hanya dari sisi tersebut, Sigit menekankan, pengembangan basis teknologi informasi ini, diharapkan mampu menghindari terjadinya potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polantas. 

Mantan Kapolda Banten ini memaparkan, polisi sabuk putih merupakan salah satu personel yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, harus mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang optimal bagi seluruh warga Indonesia. 

"Tentunya dengan pengembangan teknologi informasi yang ada, layanan kepolisian akan semakin cepat, semakin baik. Tentu bagaimana upaya kita untuk semakin hari menghindari pelanggaran dan menampilkan jajaran lalu lintas yang menjadi salah satu etalase Polri yang selalu berinteraksi bersama-sama dan berhadapan dengan masyarakat. Sehingga, kedepan kita harapkan postur lalu lintas, yang mewakili etalase Polri, menampilkan sosok Polri yang tegas, wibawa, humanis, dan bersih. Namun di dalam pelayanannya tentunya semakin dekat dan dicintai masyarakat," papar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit meminta kepada jajaran Korlantas Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Apalagi, saat ini Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan event internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Peran polisi lalu lintas menjadi salah satu yang paling sentral dalam memberikan pengamanan dan penjagaan kegiatan itu sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar. 

Dalam mengamankan dan memastikan Presidensi G20 berjalan lancar dan aman, Polri juga menyiapkan 91 Command Center. Pada pusat komando itu terdapat fitur-fitur yang terintegrasi posko pembantu Polda Bali dan BNDCC sebagai pusat kendali koordinasi, komunikasi, dan informasi. 

Command Center itu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan fitur terdiri dari, monitoring CCTV, monitoring Drone, monitoring Body Worn, monitoring GPS Ranmor Patroli, sub monitoring center, Dashboard Polisiku, Dashboard 110, SOT Presisi, info BMKG dan Cuaca. 

Lalu, Inarisk BNPB, monitoring kecepatan angin, prakiraan cuaca di Pelabuhan, pasang surut air dan tinggi gelombang, flight radar dan traffic marine. 

"Body Worn Camera, saat ini terus kita kembangkan khususnya dalam kegiatan KTT G20. Ini untuk melengkapi pengawasan dan pengamanan, terkait dengan rangkaian proses pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri. Disamping, tentunya ini bisa membantu melengkapi Mobile Apps yang disiapkan. Namun Body Worn tentunya kita lakukan untuk membantu tingkatkan pengawasan serta hal-hal lain yang dibutuhkan untuk pengamanan dan keselamatan," tutup Sigit.

"Artinya operasi kepolisian yang diselenggarakan mulai dari Mabes Polri sampai ke tingkat kewilayahan di tingkat Bali, NTB yang akan dilaksanakan selama 10 hari yaitu dari tanggal 7 November-17 November," kata Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi, Rabu 21 September 2022.

Agung menyatakan bahwa, kepolisian menyiapkan sebanyak 5.746 personel. Namun, Polri akan tetap menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang di lapangan. 

"Cadangan anggota kita yang siap sekitar 1.600 personel. Polri siapkan kendaraan khusus berupa kapal, helikopter, dan mobil pengawalan," ujar Agung. 

Meski begitu, Agung memastikan, Polri tetap bersinergi dengan pihak TNI, Paspampres, BNPB, Basarnas dan stakeholder lainnya.

"Sesuai dengan arahan [Panitia] bahwa KTT Presidensi G20 mendorong penyelenggaraan yang ramah lingkungan sehingga semua kendaraan yang digunakan adalah kendaraan listrik," ucap Agung.

Pengamanan dan pengawalan itu, dijelaskan Agung dilakukan untuk memastikan kedatangan Presiden atau delegasi lainnya untuk menghindari potensi adanya gangguan mulai dari bandara, jalur dan area hotel, serta lokasi berlangsungnya KTT Presidensi G20 dengan merujuk kepada protokol dan prosedur pengamanan internasional.

"Kita melakukan pemetaan titik- titik yang menjadi fokus pengamanan Polri, dibagi dalam 5 kawasan: Seminyak, Jimbaran, Sanur, Nusa Dua Utara, dan Nusa Dua Selatan. Diprioritaskan karena semua kegiatan delegasi maupun presiden akan berlangsung di sana," tutur Agung. 

Lebih dalam, Polisi juga akan menyiapkan strategi rekayasa di 10 ruas jalan. Bahkan, disiapkan 4.600 CCTV yang sudah terkoneksi ditambah 1.500 body worn untuk semua petugas yang ada di lapangan.

"Kita menyiapkan perlengkapan yang kita butuhkan mulai dari checkdoor, X-Ray, kendaraan, kemudian kendaraan khusus untuk penanganan-penanganan khusus, demikian juga sampai ke kapal dan helikopter serta kendaraan  pengawalan," papar Agung. 

Kemudian, polisi juga mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi seperti bencana alam dan ancaman yang tidak nampak seperti serangan siber dan sebagainya. "Ini tentu sudah disiapkan Satgas untuk menanggani" tutup Agung.(*)