NetralPost.net

pasamanbarat, netralpost – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat, membagikan ribuan bendera Merah Putih kepada masyarakat dan para pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H yang berlangsung di depan Mako Polres Pasaman Barat hingga menyasar kawasan Bundaran Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Rabu (12/8/2026).

Pembagian bendera yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu dilakukan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan momentum Hari Kemerdekaan yang diperingati setiap 17 Agustus.

"Ribuan bendera kita bagikan kepada masyarakat dan para pengendara di kawasan Pasaman Baru dan Bundaran Simpang Empat," ujar AKBP Agung Tribawanto di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, pembagian bendera Merah Putih tersebut tidak hanya dilaksanakan di pusat Kabupaten Pasaman Barat, tetapi juga secara serentak di seluruh wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

"Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan melibatkan seluruh personel yang ada di Polsek jajaran," katanya.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat Nasionalisme di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026," ungkapnya.

Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif, kreatif dan bermanfaat, terutama kegiatan yang dapat mempererat hubungan serta kebersamaan antara masyarakat.

Tidak hanya membagikan bendera, Polres Pasaman Barat juga turut mengambil peran dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan. Kapolres telah menginstruksikan personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas di seluruh Polsek jajaran untuk melatih siswa dan siswi terbaik tingkat SMA sederajat sebagai calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

"Saat ini personel kami telah melatih ratusan siswa dan siswi terbaik SMA sederajat dalam baris-berbaris untuk menjadi pasukan Paskibraka di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat," tutur Kapolres.

Menurut AKBP Agung, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan peringatan kemerdekaan menjadi salah satu sarana untuk menanamkan rasa bangga dan memupuk kecintaan terhadap Tanah Air sejak dini.

"Estafet kepemimpinan nantinya akan berada di pundak para siswa dan siswi ini. Karena itu, rasa kebanggaan berbangsa dan cinta Tanah Air perlu terus ditanamkan kepada generasi penerus bangsa," jelasnya.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

"Mari kita manfaatkan momentum Hari Kemerdekaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, silaturahmi antar sesama, serta menanamkan kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia," pungkasnya.

Kegiatan pembagian bendera tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat, puluhan personel Polres Pasaman Barat, awak media, serta perwakilan mahasiswa dari Kampus ITS Khatulistiwa dan Akbid Pasaman Barat.

Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun terlihat dari antusiasme masyarakat dan para pengendara yang menerima bendera Merah Putih. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengajak masyarakat bersama-sama menyemarakkan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. (HumasResPasbar)

Tersangka diamankan petugas pada Selasa, 11 Agustus 2026 sekira pukul 04.00 WIB, saat tertangkap tangan sedang mengangkut BBM bersubsidi jenis Bio Solar menggunakan satu unit mobil minibus merk Mitsubishi Xpander. Kendaraan tersebut ditemukan membawa 21 jerigen dengan total sebanyak 620 liter Bio Solar yang ditempatkan pada bagian tengah hingga bagian belakang kendaraan.

Penangkapan tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan personel Satreskrim Polres 50 Kota terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, petugas menemukan puluhan jerigen berisi Bio Solar bersubsidi yang diduga akan diperjualbelikan kembali.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh BBM bersubsidi tersebut dengan cara melakukan pengisian secara berulang atau dilansir di SPBU Ngalau Kota Payakumbuh. BBM tersebut kemudian dibawa ke wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Atas perbuatannya, tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum di Polres 50 Kota. Tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polres 50 Kota terhitung mulai 11 Agustus 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026 untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kapolres 50 Kota AKBP Syaiful Wachid, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara.

«“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi maupun mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum. BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas AKBP Syaiful Wachid.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi serta melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polres 50 Kota dalam menjaga agar subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik pengangkutan, penimbunan maupun penjualan kembali BBM bersubsidi yang dilakukan tidak sesuai peruntukannya,” tambahnya.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres 50 Kota. Penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana tersebut serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Barang bukti yang diamankan berupa satu unit mobil minibus merk Xpander dan 21 jerigen berisi BBM bersubsidi jenis Bio Solar dengan total 620 liter.(*) 

Penutupan kegiatan yang berlangsung di Aula Bawaslu Sumbar itu dilakukan Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni secara virtual.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi, Vifner dan Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, serta jajaran sekretariat.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia mengatakan, orientasi tersebut diikuti 176 peserta PPPK. Pelaksanaan dilakukan secara mandiri dan dibagi dalam lima gelombang sesuai instruksi Bawaslu RI.

"Peserta sebanyak 176 orang. Kita sudah melakukan secara mandiri pembekalan. Dengan adanya instruksi dari Bawaslu RI, kita membagi kelas menjadi lima gelombang. Hari ini penutupan gelombang lima dan seluruh peserta orientasi PPPK," kata Rinaldi.

Ia menyebutkan, Bawaslu Sumbar juga memberikan penilaian terhadap peserta di masing-masing kelas. Lima peserta dengan nilai terbaik dari setiap kelas diberikan apresiasi sebagai pemicu semangat dalam bekerja.

"Kami bangga teman-teman PPPK telah menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi mengatakan, orientasi tersebut menjadi bagian dari persiapan jajaran Bawaslu menghadapi Pemilu 2029.

Menurutnya, pembekalan yang diberikan menjadi penanda bahwa Bawaslu mulai mempersiapkan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pencegahan, pengawasan dan penindakan.

"Ini penanda bahwa kita sudah siap melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan di Pemilu 2029. Kita sudah mulai persiapan untuk tugas dan fungsi kewenangan kita," katanya.

Khadafi mengatakan, persiapan menghadapi pemilu perlu dilakukan lebih awal, termasuk menyiapkan personel dan sumber daya pendukung.

"Ini mesti kita sampaikan ke publik, kita lebih awal melakukan persiapan pemilu. Kita mempersiapkan personel dan sumber daya agar tugas pokok dan fungsi kewenangan kita bisa digunakan di 2029," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada 176 peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian orientasi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, masing-masing angkatan mengikuti pembekalan selama delapan hari. Peserta mendapatkan pengetahuan mengenai langkah kerja, tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu.

"Proses pembekalan masing-masing angkatan selama delapan hari, diberikan pengetahuan soal langkah kerja dan tugas dan tanggung jawab di Bawaslu," katanya.

Vifner menekankan pentingnya peran sekretariat dalam mendukung kerja pimpinan Bawaslu. Menurutnya, tugas pengawasan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan jajaran sekretariat.

"Seluruh tahapan dan aktivitas dalam melakukan pekerjaan tentu saja kita pimpinan tidak akan bekerja maksimal tanpa teman-teman sekretariat," ujarnya.

Ia berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi para PPPK sehingga mampu mendukung kinerja kelembagaan Bawaslu secara maksimal.

Hal senada disampaikan Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Sumbar Febrian Bartez. Ia mengatakan, para peserta yang telah mengikuti orientasi kini menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu.

"Teman-teman sudah menjadi keluarga Bawaslu. Output dari kegiatan akan berdampak positif terhadap Bawaslu. Saya berharap dengan kegiatan orientasi meningkatkan kapasitas menyongsong Pemilu 2029," katanya.

Bartez mengingatkan peserta agar terus meningkatkan kualitas dan kemampuan, tidak hanya melalui pembelajaran formal.

"Orientasi ini belajar yang sangat normal. Pesan saya, tidak hanya di ruangan formal, kita dituntut belajar meningkatkan kualitas dan kemampuan. Mari jaga kekompakan," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni mengatakan, setelah orientasi berakhir, seluruh peserta diharapkan kembali menjalankan tugas di bidang masing-masing dan memberikan kontribusi bagi lembaga.

"Setelah penutupan ini kembali bekerja di bidang masing-masing dan memberikan kontribusi yang besar," katanya.

La Bayoni menilai keberadaan PPPK memiliki posisi strategis dalam mendukung tugas Bawaslu. Karena itu, ia meminta seluruh peserta terus meningkatkan kapasitas dan memahami tugas serta tanggung jawabnya.

Menurutnya, Bawaslu saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di semua tingkatan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

"Keberadaan PPPK sangat strategis. Kita sedang berupaya untuk meningkatkan SDM di semua tingkatan," ujarnya.

La Bayoni menyebut persiapan menuju Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini. Ia mengatakan tahapan persiapan akan dimulai pada 2027 sehingga waktu yang tersedia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan jajaran Bawaslu.

"Harap memantaskan diri dan bekerja dengan baik. Jadikan orientasi ini sebagai titik awal bekerja dengan baik untuk menghadapi Pemilu 2029," katanya.

Dengan berakhirnya orientasi tersebut, 176 PPPK Bawaslu Sumbar diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan pembekalan yang diperoleh dalam mendukung tugas kelembagaan serta memperkuat kesiapan pengawasan menuju Pemilu 2029. (*)

Kesepakatan itu tercapai setelah kedua belah pihak dipertemukan dalam suasana penuh kekeluargaan di salah satu tempat di Kota Padang, Minggu malam (9/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bili hadir bersama Ibunya untuk membicarakan persoalan yang sebelumnya terjadi.

Melalui komunikasi secara baik-baik, suasana yang sempat diwarnai kesalahpahaman pun mencair. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang persoalan dan memilih saling memaafkan.

Momen perdamaian itu ditandai dengan jabat tangan dan pelukan antara Kombes Pol. Teddy Fanani dan Bill Irzano alias Bili. Keduanya saling berpelukan sebagai tanda persoalan telah diselesaikan melalui jalan kekeluargaan.

Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol. Susmelawati Rosya mengatakan, Alhamdulillah, kedua belah pihak telah dipertemukan dalam suasana yang baik dan penuh kekeluargaan. Dengan adanya niat baik dan ketulusan, persoalan yang terjadi akhirnya dapat diselesaikan secara damai,” ujar Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Menurutnya, penyelesaian tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Kesepakatan damai itu juga telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani bersama.

“Yang terpenting, kedua belah pihak telah saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Kesepakatan damai tersebut juga telah dituangkan dalam surat pernyataan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, yang turut mendampingi proses komunikasi hingga tercapainya perdamaian.

Kombes Pol. Susmelawati Rosya berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran bersama sekaligus menjadi jalan untuk mempererat silaturahmi dan hubungan kekeluargaan.

Kesejukan musyawarah mufakat yang dilaksanakan di GOR Dharmasraya ini menandai berakhirnya masa transisi organisasi sekaligus dimulainya babak baru kepemimpinan. Selain memegang mandat kepemimpinan utama, Sahabat Age Kurniawan juga ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur yang diamanatkan untuk merumuskan dan menyusun struktur kepengurusan definitif PC IKA-PMII Kabupaten Dharmasraya secara komprehensif dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sebagai langkah awal menggerakkan roda organisasi, kepengurusan baru ini Age Kurniawan akan berfokus pada konsolidasi basis data dengan menginventarisasi dan memperkuat jaringan alumni PMII yang tersebar di seluruh nagari dan kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya. 

"Penguatan data ini menjadi fondasi utama untuk memfasilitasi pendistribusian potensi kader alumni di berbagai ranah strategis, mulai dari sektor birokrasi, akademisi, dunia wirausaha, profesional, hingga kancah politik lokal, "terang Age Kurniawan

Dengan demikian, keberadaan alumni PMII tidak hanya terikat secara emosional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui sinergi dan pendistribusian peran secara optimal.

Di samping penguatan internal dan pendistribusian alumni, IKA-PMII Dharmasraya berkomitmen membangun kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan seluruh stakeholder terkait guna mendorong pembangunan daerah yang inklusif.

Di saat yang sama, IKA-PMII menegaskan perannya sebagai wadah pengayom dan pembina bagi pengurus serta kader aktif PC PMII Dharmasraya, termasuk memberikan dukungan moral maupun materialistis demi keberlanjutan jenjang kaderisasi mulai dari Mapaba, PKD, hingga PKL. 

"Seluruh ikhtiar organisasi ini dijalankan dengan teguh untuk mensyiarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga toleransi antarumat beragama, serta mengawal kebijakan publik secara konstruktif demi kemajuan masyarakat Dharmasraya," Tutup Age Kurniawan.(*) 

Kepastian hukum ini dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, pada Jumat malam (7/8).

"Bapak Kapolda telah memerintahkan Kabid Propam untuk segera menyelidiki peristiwa tersebut secara mendalam," ungkap Susmelawati.

Periksa Saksi hingga Satlantas

Guna mengungkap fakta utuh di lapangan, Propam Polda Sumbar menjadwalkan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait. Proses interogasi akan menyasar:

Oknum personel yang diduga terlibat.

Korban dan saksi-saksi di lokasi kejadian.

Pihak eksternal pendukung, termasuk jajaran lalu lintas jika diperlukan.

"Semua pihak akan kita mintai keterangan. Kita ingin memastikan tidak ada fakta yang terlewat, baik dari internal maupun saksi mata luar," tambahnya.

Sanksi Tegas Menanti

Kombes Pol Susmelawati juga menegaskan bahwa Kapolda Sumbar tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran oleh anggotanya. Jika terbukti bersalah, sanksi berat siap dijatuhkan.

"Prinsip pimpinan sangat jelas dan tegas. Jika ada anggota yang terbukti melanggar disiplin, kode etik, atau pidana, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kita tunggu hasil kerja Propam," kata Kabid Humas secara lugas.

Saat ini, Polda Sumbar mengimbau masyarakat untuk memercayakan penanganan kasus kepada pihak berwenang. Fokus utama kepolisian saat ini adalah menyajikan pembuktian berbasis fakta hukum yang valid, bukan sekadar opini cepat di media sosial. (*)

Sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat, saya memandang Muktamar NU ke-35 harus ditempatkan sebagai forum tertinggi organisasi yang tidak hanya membahas persoalan internal kelembagaan, tetapi juga mampu merumuskan jawaban terhadap berbagai persoalan kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan yang semakin kompleks.

Secara ilmiah, organisasi yang mampu bertahan dalam perubahan adalah organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi, kesinambungan nilai, dan kapasitas inovasi. NU memiliki modal sosial yang sangat besar berupa jaringan pesantren, ulama, kader, lembaga pendidikan, badan otonom, serta basis masyarakat yang luas. Modal sosial tersebut harus dikonversi menjadi kekuatan nyata dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan geopolitik.

1. Muktamar harus menjadi forum konsolidasi gagasan

Saya berharap Muktamar NU ke-35 tidak berhenti pada persoalan siapa yang akan memimpin, tetapi lebih jauh membicarakan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana NU menjawab kebutuhan umat dalam 10–20 tahun mendatang.

Dalam perspektif manajemen organisasi, kepemimpinan yang kuat membutuhkan vision, strategy, execution, dan evaluation. Karena itu, hasil Muktamar idealnya tidak hanya menghasilkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menghasilkan peta jalan perjuangan NU yang terukur.

NU harus mampu menentukan prioritas: pendidikan, ekonomi umat, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan pesantren, transformasi digital, pemberdayaan pemuda, hingga penguatan peran perempuan.

2. NU harus semakin kuat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Perubahan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan mengambil keputusan.

Karena itu, NU tidak boleh hanya menjadi objek perubahan teknologi. NU harus menjadi salah satu aktor yang ikut menentukan arah perubahan tersebut.

Saya berharap Muktamar ke-35 memberikan perhatian serius terhadap pengembangan riset, pendidikan tinggi NU, digitalisasi pesantren, literasi digital, ekonomi digital, serta penguasaan teknologi oleh kader-kader muda.

Bagi saya, mempertahankan tradisi tidak berarti menolak modernitas. Justru prinsip al-muhafazhatu 'ala al-qadimis shalih wal-akhdzu bil-jadidil ashlah harus diterjemahkan sebagai kemampuan mempertahankan nilai yang baik sekaligus mengambil inovasi yang lebih baik.

3. Kader muda harus ditempatkan sebagai investasi strategis NU

Gerakan Pemuda Ansor dan Banser merupakan bagian penting dari ekosistem kaderisasi NU. Karena itu, saya berharap Muktamar ke-35 memberikan perhatian yang lebih besar terhadap regenerasi kepemimpinan.

Kader muda jangan hanya diposisikan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi harus diberikan ruang untuk belajar, berpikir, memimpin, melakukan riset, mengembangkan kewirausahaan, dan mengambil keputusan.

Dalam teori organisasi, keberlanjutan sebuah institusi sangat bergantung pada keberhasilan leadership succession. Organisasi yang tidak menyiapkan regenerasi akan menghadapi persoalan ketika terjadi pergantian generasi.

Maka, investasi terbesar NU sesungguhnya bukan hanya pembangunan gedung dan institusi, tetapi pembangunan manusia dan kader.

4. NU harus memperkuat ekonomi umat

Persoalan ekonomi merupakan salah satu tantangan terbesar masyarakat Indonesia. Karena itu, NU ke depan perlu semakin serius membangun ekosistem ekonomi warga.

Pesantren, koperasi, UMKM, pertanian, perdagangan, industri halal, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital harus menjadi bagian dari agenda besar pemberdayaan warga NU.

Saya berharap Muktamar melahirkan strategi yang konkret agar warga NU tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi produsen, pengusaha, profesional, pemilik modal, dan pengambil keputusan ekonomi.

5. NU harus menjadi kekuatan moral dalam kehidupan kebangsaan

NU mempunyai sejarah panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial, disinformasi, politik identitas, dan konflik di ruang digital, NU memiliki tanggung jawab moral untuk terus menghadirkan Islam yang moderat, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan.

NU harus tetap menjadi jembatan antara agama, kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan.

Menurut saya, politik kebangsaan NU seharusnya tidak semata-mata diukur dari seberapa besar keterlibatan kader NU dalam kekuasaan, tetapi dari seberapa besar NU mampu memberikan kontribusi terhadap kualitas demokrasi, keadilan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Persatuan harus menjadi kekuatan utama

Muktamar adalah momentum kompetisi gagasan dan kepemimpinan, tetapi setelah Muktamar selesai, seluruh elemen NU harus kembali menjadi satu keluarga besar.

Perbedaan pilihan dalam forum Muktamar adalah hal yang wajar dalam organisasi yang sehat. Yang harus dihindari adalah menjadikan perbedaan pilihan sebagai sumber perpecahan.

Karena itu, saya berharap seluruh peserta Muktamar mengedepankan ukhuwah, musyawarah, tabayun, dan kepentingan jam'iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Harapan untuk Kepemimpinan NU ke Depan

Saya berharap kepemimpinan NU ke depan memiliki tiga karakter utama:

Pertama, kuat secara keilmuan.

NU membutuhkan kepemimpinan yang memahami khazanah keislaman sekaligus mampu membaca perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan global.

Kedua, kuat secara kelembagaan.

NU harus membangun sistem organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan mampu bekerja berdasarkan data.

Ketiga, kuat dalam kaderisasi.

Pemimpin NU harus melihat kader muda bukan sebagai ancaman terhadap eksistensi generasi sebelumnya, tetapi sebagai jaminan keberlanjutan NU di masa depan.

Penutup

Bagi saya, Muktamar NU ke-35 harus menjadi titik temu antara tradisi dan masa depan.

NU tidak boleh kehilangan akar sejarahnya, tetapi juga tidak boleh berhenti pada romantisme sejarah. Nilai-nilai yang diwariskan para ulama harus diterjemahkan ke dalam solusi nyata terhadap persoalan masyarakat hari ini.

Kita membutuhkan NU yang tetap berakar pada pesantren, tetapi mampu berbicara di ruang akademik. NU yang tetap kuat dalam tradisi keislaman, tetapi mampu menguasai teknologi. NU yang dekat dengan rakyat, tetapi juga mampu melahirkan profesional dan pemimpin bangsa.

Harapan saya sebagai Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat, Muktamar NU ke-35 mampu melahirkan kepemimpinan yang menyatukan, gagasan yang mencerahkan, kaderisasi yang berkelanjutan, dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat, bangsa, dan kemanusiaan.

NU harus terus tumbuh, bukan sekadar menjadi organisasi yang besar secara jumlah, tetapi menjadi organisasi yang semakin besar manfaatnya.

Karena masa depan NU bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tetapi tentang nilai apa yang kita wariskan kepada generasi yang akan memimpin Indonesia di masa depan.

( Chaydirul Yahya Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat) 

Kegiatan melibatkan Tim Angkutan Penumpang dan Tim Humas serta jajaran Frontliner KAI Divre II Sumbar yang secara langsung menyapa, berinteraksi, dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pelanggan. Dalam suasana yang penuh kehangatan, KAI juga membagikan cokelat kepada pelanggan yang berada di Stasiun Padang maupun kepada pelanggan yang sedang melakukan perjalanan menggunakan KA Pariaman Ekspres relasi Pauhlima- Naras.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas pelanggan sekaligus upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan.

“Melalui kegiatan Sapa Pelanggan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan. Momentum Hari Jadi Kota Padang ke-357 kami manfaatkan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan antara KAI dengan pelanggan dan masyarakat. Kami berharap kehadiran KAI tidak hanya memberikan layanan transportasi yang andal, tetapi juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang hangat, ramah, dan menyenangkan,” ujar Reza.

Selain sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan KAI Divre II Sumbar dalam memeriahkan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Kehadiran insan KAI yang berinteraksi langsung dengan pelanggan diharapkan mampu menciptakan suasana perjalanan yang lebih akrab serta memperkuat hubungan emosional antara KAI dan masyarakat.

KAI Divre II Sumbar meyakini bahwa pelayanan terbaik tidak hanya diwujudkan melalui aspek operasional, tetapi juga melalui interaksi yang humanis dan kepedulian terhadap pelanggan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pengalaman pelanggan akan terus dihadirkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan prima.

Melalui momentum ini, KAI Divre II Sumbar berharap dapat terus memperkuat kedekatan dengan pelanggan dan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari semangat bersama dalam merayakan Hari Jadi Kota Padang ke-357.

KAI Divre II Sumatera Barat berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, serta mengutamakan pelayanan yang ramah dan berkualitas, sehingga kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam bepergian di Sumatera Barat.

(Reza Shahab Humas KAI Divre II Sumbar) 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyatakan pada Rabu (5/8)  saat penutupan bahwa olahraga memiliki peran strategis yang tidak hanya sekadar ajang kompetisi semata, melainkan juga sarana efektif dalam membangun karakter, disiplin, serta mempererat kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat.

"Polri memandang olahraga bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga sarana membangun karakter, disiplin, sarana untuk kebersamaan dan persatuan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Lebih lanjut, Kabid humas menambahkan bahwa semakin kuat kebersamaan terjalin di tengah masyarakat, maka akan semakin kokoh pula fondasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Ranah Minang. Oleh karena itu, Polda Sumbar senantiasa membuka ruang kolaborasi, komunikasi, serta partisipasi aktif bersama seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan situasi yang aman dan kondusif.

Acara penutupan kompetisi olahraga ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Padang termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta perwakilan Pemkot Padang pimpinan cabang olahraga terkait, para sponsor, panitia pelaksana, serta tamu undangan dan masyarakat yang memadati lokasi acara.

Dalam kesempatan tersebut, Polda Sumbar juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia, sponsor, dan pihak-pihak yang telah bekerja keras menyukseskan jalannya kejuaraan. 

Ucapan selamat dan motivasi turut diberikan kepada para peserta yang berhasil keluar sebagai pemenang, serta pesan agar terus menjunjung tinggi sportivitas dan berlatih lebih giat bagi yang belum meraih kemenangan.(*)

Pengungkapan tersebut terjadi pada Selasa, 23 Juni 2026 sekitar pukul 15.30 WIB, di Perumahan Lubuk Gading VI Blok K Nomor 19, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan seorang pria berinisial B, 58 tahun, yang dalam berita acara juga disebut dengan nama Basmi Yenri alias Hen. Ia diketahui berprofesi sebagai wiraswasta dan berdomisili di kawasan Lubuk Gading VI, Kecamatan Koto Tangah.

Berawal dari Informasi Masyarakat

Kasus ini bermula sekitar pukul 09.00 WIB, ketika polisi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan kegiatan penyalahgunaan niaga BBM jenis Bio Solar di wilayah Kecamatan Koto Tangah.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 15.30 WIB, petugas mendapati seorang pria sedang melakukan aktivitas pemindahan Bio Solar dari sebuah mobil Micro Bus Mitsubishi ke sejumlah jeriken.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan memperkenalkan diri serta menanyakan aktivitas yang sedang dilakukan. Saat dimintai dokumen perizinan yang sah, pria tersebut disebut tidak dapat memperlihatkan izin terkait kegiatan yang dilakukannya.

Petugas selanjutnya mengamankan yang bersangkutan beserta barang bukti untuk dibawa ke Mapolda Sumatera Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

BBM Bersubsidi yang Diamankan Mencapai 1.350 Liter. 

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya:

1 unit Micro Bus Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan nomor polisi BA 7576 BU beserta kunci kontak.

1 lembar STNK kendaraan Mitsubishi BA 7576 BU.

36 buah jeriken berkapasitas 35 liter yang berisi Bio Solar sebanyak 1.140 liter.

1 unit tedmon berkapasitas 1.200 liter yang berisi Bio Solar sebanyak 210 liter.

1 unit mesin pompa beserta selang.

1 lembar barcode.

Jika dijumlahkan, BBM jenis Bio Solar yang ditemukan dalam pengungkapan tersebut mencapai sekitar 1.350 liter.

Dokumen berita pers menyebutkan, karena BBM tersebut merupakan barang bukti yang mudah terbakar dan berpotensi membahayakan apabila disimpan, penyidik berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum sehingga BBM tersebut diganti dengan uang hasil penjualan lelang.

Terancam Hukuman Pidana

Atas dugaan perbuatannya, yang bersangkutan disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam berita pers.

Pengungkapan ini menjadi bukti bahwa informasi dari masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Polda Sumatera Barat terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi guna memastikan bahan bakar yang mendapatkan subsidi pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan perdagangan maupun kegiatan ilegal.

Di lingkungan KAI Divre II Sumatera Barat, PPID Pelaksana Daerah dipimpin oleh Kepala Humas Divre II Sumatera Barat dengan dukungan satu orang staf humas dan satu orang petugas pelayanan informasi. PPID mengemban visi menjadi pengelola informasi yang informatif dan profesional, dengan misi menyelenggarakan pelayanan informasi perusahaan yang akurat, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat selaku PPID Pelaksana Daerah, Reza Shahab menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sekaligus bentuk tanggung jawab perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“KAI Divre II Sumatera Barat berkomitmen menghadirkan pelayanan informasi publik yang transparan, profesional, dan akuntabel. Berbagai kanal layanan kami sediakan agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Kami juga terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk menghadirkan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi publik,” ujar Reza.

Menurutnya, transformasi digital yang dilakukan KAI melalui website dan aplikasi mobile PPID merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan informasi yang semakin efektif, efisien, mudah diakses, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi publik, KAI Divre II Sumatera Barat menyediakan berbagai kanal layanan permohonan informasi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara langsung melalui Ruang Layanan Informasi Publik di Kantor KAI Divre II Sumatera Barat, Jalan Stasiun Nomor 1, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, permohonan informasi juga dapat disampaikan melalui surat, email di humasdivreiisumbar@gmail.com, layanan telepon maupun WhatsApp di 0852-7900-2602, website ppid.kai.id/divre2, serta aplikasi mobile PPID KAI yang tersedia di Google Play Store.

Layanan tatap muka dibuka pada hari kerja, yaitu Senin hingga Kamis pukul 08.00–17.00 WIB dan Jumat pukul 08.00–16.30 WIB. Seluruh kanal tersebut dihadirkan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi publik secara praktis, efektif, dan efisien.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, KAI Divre II Sumatera Barat juga menyediakan tiga fasilitas utama, yaitu Ruang Informasi, Ruang Pelayanan Informasi, dan Ruang Pelayanan Disabilitas yang berlokasi di Kantor KAI Divre II Sumatera Barat.

Ruang Informasi berfungsi sebagai area tunggu yang dilengkapi media informasi digital mengenai prosedur pelayanan informasi publik dan berbagai informasi perusahaan. Sementara itu, Ruang Pelayanan Informasi digunakan untuk proses konsultasi, penyampaian permohonan informasi, hingga penyelesaian administrasi pelayanan.

Khusus bagi penyandang disabilitas, tersedia Ruang Pelayanan Disabilitas yang dilengkapi pendampingan petugas serta fasilitas pendukung, termasuk panduan berhuruf Braille. Penyediaan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi.

Selain itu, ruang pelayanan informasi juga dilengkapi berbagai sarana pendukung, antara lain formulir permohonan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir uji konsekuensi, formulir keberatan, formulir penolakan informasi, formulir registrasi permohonan informasi, formulir registrasi keberatan, company profile, bahan bacaan, dokumentasi kegiatan, serta media audiovisual yang memuat informasi mengenai tata cara pelayanan informasi publik, profil perusahaan, layanan, dan produk KAI.

Proses permohonan informasi publik dilaksanakan secara sederhana, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemohon cukup menyampaikan identitas, surat permohonan yang berisikan jenis informasi yang dibutuhkan, serta tujuan penggunaan informasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Selanjutnya, petugas PPID akan melakukan registrasi permohonan, memberikan tanda bukti penerimaan beserta nomor registrasi, kemudian memproses permohonan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik akan diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan, dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

Reza juga menegaskan bahwa seluruh layanan permohonan informasi publik di KAI Divre II Sumatera Barat diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun (Gratis).

“Kami berharap keberadaan layanan PPID tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara KAI dan masyarakat. Melalui pelayanan informasi yang terbuka, akuntabel, dan mudah diakses, kami ingin terus membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan,” tutup Reza.

Melalui optimalisasi layanan PPID, KAI Divre II Sumatera Barat akan terus menghadirkan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.

Kegiatan yang dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar, pimpinan organisasi pers, pimpinan media massa, serta insan pers dari berbagai daerah di Sumatera Barat itu dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun komunikasi yang terbuka antara Polri dan media. 

Ketua DPW PW FRN Counter Polri Sumatera Barat, Ridwan Syafriandi, S.IP, mengatakan forum tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara kepolisian dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami mengapresiasi Bapak Kapolda Sumbar beserta seluruh jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Duduak Basamo merupakan langkah positif yang menunjukkan keterbukaan Polda Sumbar dalam menerima aspirasi, kritik, dan masukan dari insan pers. Komunikasi seperti ini sangat penting untuk membangun sinergitas yang lebih kuat demi kepentingan masyarakat," ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, insan pers memiliki peran penting sebagai penyambung informasi sekaligus kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan dan kinerja pelayanan publik, termasuk institusi kepolisian.

Karena itu, dirinya menyambut baik komitmen Kapolda Sumbar yang mengajak media untuk terus memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun.

Dalam forum tersebut, Kapolda Sumbar menegaskan bahwa Polri harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan mampu merespons setiap persoalan secara cepat.

"Polisi harus hadir langsung di tengah masyarakat. Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru bertindak. Setiap informasi yang berkembang harus segera direspons agar tidak mengganggu situasi kamtibmas," tegas Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.

Ridwan menilai arahan tersebut menjadi pesan penting bagi seluruh jajaran kepolisian agar semakin responsif terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Apresiasi Penindakan Tambang Ilegal dan BBM Ilegal. 

Dalam sesi diskusi, DPW PW FRN Sumbar juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, di antaranya distribusi BBM, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), serta penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Meski demikian, Ridwan memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah penegakan hukum yang telah dilakukan Polda Sumbar, khususnya oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

"Kami melihat komitmen Polda Sumbar dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal maupun penyalahgunaan BBM ilegal sudah berjalan dengan baik. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Polri hadir menjawab keresahan masyarakat. Tentunya kami berharap penegakan hukum ini dilakukan secara berkesinambungan sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku," katanya.

Ia menambahkan, pemberantasan narkotika juga harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena dampaknya yang sangat besar terhadap masa depan generasi muda.

Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Kapolda Sumbar yang menegaskan bahwa penanganan narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah.

"Narkoba menjadi perhatian utama. Penanganannya harus dilakukan secara serius, terpadu, dan tidak boleh setengah-setengah," tegas Kapolda.

FRN Siap Menjadi Mitra Strategis PolriRidwan menegaskan, DPW PW FRN Counter Polri Sumatera Barat akan terus mendukung langkah-langkah Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Menurutnya, sinergi antara Polri dan media harus terus diperkuat agar setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat, transparan, dan profesional.

"Kami dari DPW PW FRN Counter Polri Sumatera Barat siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis Polri. Ketika Polri bekerja dengan baik tentu kami akan memberikan apresiasi, namun ketika masih terdapat kekurangan kami juga akan menyampaikan kritik yang konstruktif sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Kami optimistis di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, Polda Sumbar akan semakin profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat," tutup Ridwan.

Menurut Ridwan, kegiatan Duduak Basamo Kapolda Jo Insan Pers diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, tetapi menjadi forum rutin yang mampu memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers dalam mewujudkan Sumatera Barat yang aman, tertib, dan kondusif.(*)