NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan beberapa hal penting dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Selatan yang digelar di kantor camat setempat, Kamis (31/¹)

Musrenbang itu tampak dihadiri oleh Anggota DPRD YB. Dt. Parmato Alam, Kepala Bappeda Yasrizal, Kadishub Devitra, Kadis PUPR Muslim, Kadis Pertanian Depi Sastra, Kadis P3AP2KB AH. Agustion, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono, Lurah, Fasilitator Kelurahan, Ketua KAN, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Rida Ananda menyampaikan untuk tahun 2024, anggaran daerah Kota Payakumbuh akan terserap banyak untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sehingga kemungkinan usulan tahun ini yang akan terakomodir pada tahun 2024 tidak banyak.

"Meski demikian kondisinya, kami mengapresiasi masyarakat yang terus berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang, bagaimana peran serta masyarakat berusaha mengusulkan agar Payakumbuh menjadi lebih baik dengan melahirkan prioritas di daerah," ungkapnya.

Rida menambahkan, karena anggaran pemda tidak banyak, Dia harap usulan yang dibahas dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota yang bisa terakomodir memang yang betul-betul urgent atau mendesak.

"Kita saat ini fokus mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, serta mengendalikan inflasi di daerah. Kami mendapat tugas khusus dari Presiden RI agar tiga problem ini dapat terselesaikan dengan baik dan optimal," ungkapnya.

Rida memaparkan dari aspek perekonomian setelah pandemi Covid-19 yang sejak awal Januari 2023 sudah menjadi endemi di Indonesia, Kota Payakumbuh

telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dengan capaian pertumbuhan ekonomi 3,58 pada tahun 2021. Sementara tahun 2022 target 5,00% dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022. 

"Angka ini mengharapkan kondisi perekonomian di Kota Payakumbuh dapat bergerak cepat yang perlu didukung dengan jaminan usaha dan iklim usaha yang kondusif di kota kita ini.

Agar hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan bertahan lama, kiranya diperlukan pastisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun," ujarnya.

Ditambahkan Rida, Pengembangan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) di kota Payakumbuh merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini, akibat kondisi pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sempat naik dari angka 5,65% tahun 2020 menjadi 6,16% tahun 2021. 

"Alhamdulillah angka kemiskinan ini tahun 2022 telah kembali turun ke angka 5,66%. Angka ini berada di bawah angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat pada angka 5,92%. Sedangkan untuk pengangguran, kita alhamdulillah turun cukup signifikan dari angka 6,47% tahun 2021 menjadi 5,16% tahun 2022 dan masih di bawah tingkat pengangguran provinsi Sumatera Barat pada angka 6,28%," tambahnya.

Dari sisi pelayanan pemerintahan, Rida berharap program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yang telah dirintis sebelumnya bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan secara optimal. 

"Kita patut bersyukur tahun 2023

pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan," ulasnya.

Rida menyebut 

Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki potensi yang tidak kalah penting seperti Panorama Ampangan yang berjarak ± 6 km dari pusat kota, yang merupakan aset/potensi wisata dan dapat  dikembangkan sehingga diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Panorama Ampangan. 

"Pengembangan wisata ini bila memungkinkan dan didukung oleh semua pihak dapat diarahkan untuk pariwisata modern seperti penginapan yang representatif dan lain-lain," kata Rida.

Terkait dengan bidang kesehatan, ulas Rida, di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah ada unit-unit pelayanan yang representatif seperti puskesmas Padang Karambia, Pustu dan Poskeskel. 

"Mari kita manfaatkan fasilitas kesehatan ini dengan sebaikbaiknya serta kita pelihara seluruh sarana dan prasarana yang sudah ada.

Selain itu upaya kita untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan publik khususnya di

kecamatan, kebijakan pemko untuk penataan 

 kelembagaan daerah terutama kelurahan mendapat dukungan semua pihak sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kita tingkatkan," tukuknya.

Terakhir, Rida menjelaskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19

beberapa tahun belakangan ini, pemerintah melaksanakan penangguhan angsuran pinjaman masyarakat. Rasionalisasi pajak dan retribusi yang berdampak turunnya penerimaan Negara. Di samping itu pembatasan-pembatasan global yang mengurangi pendapatan dari sisi pariwisata yang berdampak juga pada sektor lainnya seperti transportasi dan akomodasi

Turunnya penerimaan Negara berakibat pemotongan dana transfer ke daerah yang berlanjut kepada keterbatasan penyediaan anggaran di daerah. Keterbatasan anggaran selama ini selalu menjadi alasan klasik yang membuat terjadinya penundaan-penundaan pelaksanaan program strategis dan prioritas. 

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan APBD kota Payakumbuh relatif terbatas. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholders lainnya untuk memastikan pembangunan di kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik," tandas Rida.

Sementara itu, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono menyebut dari 6 kelurahan, ada 30 usulan yang masuk ke aplikasi SIPD, inilah yang akan dibahas hari ini dan menghasilkan usulan prioritas yang nantinya akan dibawa ke tingkat kota.

"Dari banyaknya usulan, terkesan seimbang, tapi kita melihat usulan pemberdayaan fokus untuk penanganan stunting dan percepatan penanganan inflasi, dan ekonimi ekstrem," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Junaidi menjalankan amanat dari Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk membantu warga yang kurang mampu di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Rabu (31

Adalah pasangan Yofi Sandra dan Teri Handayani yang memiliki 3 orang anak. Junaidi mewakili Pj. Wako Rida untuk memberikan bantuan spontan berupa kebutuhan pokok seperti beras dan telur.

"Bantuan yang kami bawa merupakan empati Bapak Pj. Wako terhadap warganya. Kami sendiri merasa sangat tersentuh sekali ketika kami melihat langsung kondisi keluarga ini. Bapak Wako pula yang menugaskan kami melihat kondisi warga kita ini langsung kelapangan," kata Kadis yang akrab dengan sapaan Didi ini sembari terharu.

Junaidi mengatakan problem stunting dan ekonomi ekstrem menjadi tugas khusus Pj. Wali Kota Rida Ananda dari Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, juga sudah menjadi kewajiban sosial bagi Rida Ananda sendiri sebagai kepala daerah maupun sebagai Urang Sumando di kelurahan tersebut.

"Pj. Wako menyampaikan harapan semoga keluarga ini bisa bangkit kembali dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19. Dorongan dan motivasi positif akan terus kami tularkan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Di tempat terpisah, Lurah Nunang Daya Bangun Firman Hadi kepada media memberikan keterangan bagaimana kondisi keluarga tersebut. Warga ini sebelumnya tinggal dan berjualan di lingkungan SMPN 1 Payakumbuh, tepatnya di kelurahan sebelah menjadi ibu kantin sekolah, dan saat itu kondisi ekonominya cukup untuk menopang hidup keluarga. Namun, karena pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu membuat sekolah tatap muka dihentikan, maka secara langsung juga membuat Yofi dan keluarga tak bisa lagi berjualan di sekolah, kemudian keluarga ini pindah ke rumah orang tuanya di Nunang Daya Bangun.

"Keluarga ini belum tercatat di data sebagai penerima bantuan dari Pemko. Kini mereka telah berdomisili di Kelurahan Nunang Daya Bangun. Kini sang suami bekerja serabutan di pasar Ibuh sebagai pembungkus tahu dan istrinya saat ini tidak bekerja lagi. Kita akan mendaftarkan warga ini ke dinas sosial dan kami juga akan mencarikan bantuan dari organisasi masyarakat di NDB seperti HBT dan HTT," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan yang dihadiri Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Staf Ahli Wali Kota itu, diikuti oleh seluruh camat, lurah dan Kepala SD dan SMP Negeri se-Kota Payakumbuh.

Mewakili Wali kota Payakumbuh, Staf Ahli Elvi Jaya mengatakan, berkaca pada penerimaan PPDB tahun 2022 lalu yang belum sepenuhnya menerapkan sistem zonasi, maka sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 mulai tahun 2023 akan dimaksimalkan.

"Kita (Pemko Payakumbuh - red) betul-betul mengharapkan camat, lurah dan kepala sekolah bisa berperan disini. Bagaimana aturan zonasi ini bisa kita terapkan, tanpa memandang ini itulah," kata Staf Ahli Elvi Jaya, saat rapat persiapan PPDB 2023 di SKB, Padang Alai Bodi, Senin (31/01/2023).

Ia berharap, jangan sampai setelah pertemuan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan zonasi ini terjadi pemerataan disetiap sekolah yang ada di Payakumbuh ini.

"Semoga semua anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih maksimal lagi," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Tavril Samry mengatakan, pihaknya komit melaksanakan dan mematuhi aturan zonasi ini.

"Kita betul-betul komit, artinya sesuai Permendikbud itu tidak ada lagi istilah memilih-milih sekolah. Zonasi ini harus kita patuhi, kepala sekolah harus komit dengan ini," ucapnya.

Tavril menyebut, saat ini semua sekolah yang ada di payakumbuh itu sama. Mulai dari guru, sarana dan prasarana semuanya sudah bagus dan kualitasnya sama. Baik yang berada di Pusat Kota maupun dipinggir kota.

"Semua fasilitas sekolah Negeri yang ada di Payakumbuh ini telah kita lengkapi. Semuanya sama, tidak ada yang kita beda-bedakan. Mindset itu yang harus kita rubah," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai Permendikbut Nomor 24 tahun 2007, setiap sekolah itu rombongan belajar (rombelnya) itu maksimal 28 satu kelas, dan satu tingkatan itu maksimal 4 lokal jadi satu sekolah SD itu paling banyak ada 24 lokal. Untu SMP maksilmal satu kelas itu ada 32 murid, jumlah lokal paling banyak tiap tingkatannya 11 dan untuk satu sekolah itu maksimal ada 33 kelas.

"Aturan ini berlaku untuk negeri dan swasta. Jadi untuk sekolah swasta yang melebihi kapasitas sesuai aturan ini sudah kita beri teguran," katanya.

"Harapan kita dengan penerapan permendikbud ini, adanya pemerataan penerimaan siswa di setiap sekolah, karena saat ini sekolah itu sama saja," tukuknya.

Selain itu, karena pendaftaran PPDB sudah berbasis online, dia mengatakan akan lebih mudah mengawasinya. Apalagi nanti akan langsung dipantau oleh pengawas satuan pendidikan.

"Kalau kedapatan ada calon siswa yang mendaftar diluar zonasinya. akan kita kembalikan lagi ke zona nya," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Peresmian Posko Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sekaligus launching aplikasi pengaduan masyarakat Whistle Blower Sistem (WBS) dilaksanakan di MPP Kota Payakumbuh, Senin (30/1).

Hadir Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Ketua DPRD Hamdi Agus, AKBP Wahyuni Sri Lestari, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. Moch. Denny Nurcahyono, Kajari Payakumbuh Suwarsono, Unsur Forkopimda lainnya, Kapala Inspektorat Kota Payakumbuh Andri Narwan, Tim UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh, dan tamu undangan.

Wali Kota Rida Ananda mengatakan keberadaan posko ini diharapkan dapat terus meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencegahan korupsi, khususnya terhadap aksi pungutan liar (pungli).

"Mudah-mudahan posko ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengaduan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar menginformasikan dan melaporkan terkait adanya kegiatan pungutan liar," kata Rida.

Rida juga dengan tegas mengingatkan agar oknum masyarakat maupun aparat pemerintah jangan sampai melakukan tindakan pungli yang melanggar hukum.

“Semua unsur punya peran, baik pemuda, dan tokoh masyarakat. Ayo kita bersama-sama mencegah pungli,” ucapnya.

Dari sisi Ketua Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh Kompol Russirwan mengatakan dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, bahkan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden, begitu bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini,” terang polisi yang akrab disapa Ayah itu.

“Dalam Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan; dan yustisi”, sambungnya.

Kompol Russirwan menambahkan, apapun bentuknya pungutan liar, dengan tegas Tim Saber Pungli tak mengizinkan. Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Kompol Russirwan juga menyebut tahun ini adalah tahun yang paling ditunggu-tunggu karena setelah tahun keenam Unit Satgas Saber Pungli berdiri, baru memiliki Posko sebagai pusat kegiatan Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

"Kehadiran Posko yang sangat dibutuhkan oleh Tim Saber Pungli sangat mencerminkan kepedulian Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajarannya dalam mengapresiasi tugas Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang dengan pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kota Payakumbuh melalui DPA Inspektorat Kota Payakumbuh," ujarnya.

Ayah menuturkan selama masa pandemi kegiatan UPP Kota Payakumbuh tetap berjalan sebagaimana tuntutan DPA Inspektorat Kota Payakumbuh, dan telah banyak juga kegiatan UPP Saber Pungli yang telah dilakukan selama kurun enam tahun. Mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi, E-Mobile, pemasangan spanduk di titik-titik rawan pungli,pembagian stiker anti pungli kepada masyarakat, pemasangan benner di OPD Pelayanan Publik sampai studi tiru ke Kabupaten-Kota di Sumbar, bahkan melakukan konsultasi kasus ke UPP Saber Pungli Sumbar di Polda telah menjadi rutinitas dan merupakan program kerja Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Selaku Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh yang baru mengemban tugas ini sejak September 2022 siap melanjutkan program kegiatan UPP Saber Pungli,” ujar Kompol Russirwan.

Kompol Russirwan berharap support dan bantuan dari Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajaran agar program kerja Tim Saber dapat berjalan sesuai harapan bersama dalam mengawal jalannya pembangunan di Kota Payakumbuh yang bebas pungli.

Selain itu Dia juga berharap keaktifan seluruh anggota tim Saber Pungli Kota Payakumbuh tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pj. Walikota Payakumbuh Nomor: 700.1/54/Wk-Pyk/023 tanggal 27 Januari 2023 agar support materil dan immaterial dari Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Dengan telah adanya Posko UPP Saber Pungli kegiatan dan program kerja selama 2023 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam memberantas pungli selama kurun 6 tahun hadirnya Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dengan keterbatasan anggaran yang ada telah membuat Kota Payakumbuh Zero Pungli," imbuhnya.

Dia berharap semoga seluruh kegiatan yang dilakukan UPP Saber Pungli yang didanai oleh APBD Kota Payakumbuh, sekaligus terwujudnya Aplikasi Whistle Blower System (WBS) sebagai aplikasi pengaduan dari Inspektorat bersama Dinas Kominfo yang akan dikelola oleh Tim Saber Pungli ini dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat tanpa korupsi.

"Sekaitan dengan pencegahan, kita akan memperbanyak melaksanakan sosialisasi ke seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sehingga nantinya tidak ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan seluruh pelayanan," pungkasnya.

Sementara itu, Kajari Payakumbuh Suwarsono mengatakan pelaku Pungli bisa dijerat hukuman paling lama 9 tahun, mengancam orang dengan kekerasan melakukan Pungli ini diancam hukaman. 

"Begitu juga dengan oknum yang meminta uang pada orang yang mengurus urusan yang seharusnya gratis di lembaga pemerintahan, itu juga merupakan pelanggaran,” tegasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Bersama Forkopimda, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda hadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri dan beberapa jajaran Menteri lainnya yang berlangsung di gedung sasana bhakti praja lantai III, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (30/1) pagi. Seperti biasanya, rakor yang merupakan agenda mingguan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tersebut guna membahas pengendalian inflasi yang diikuti oleh seluruh jajaran kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) se-Indonesia.

Mengikuti secara virtual via aplikasi zoom meeting di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda turut didampingi oleh jajaran kepala OPD teknis yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Payakumbuh.

Rakor yang berlangsung di minggu terakhir bulan Januari 2023 ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diawal sambutannya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan, dimana proyeksi pertumbuhan di angka 5,3 % ekonomi nasional saat ini.

“Dan untuk pertumbuhan tahunan per komponen pengeluaran, konsumsi menguat signifikan dengan didukung stabilitas harga, keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta program perlinsos,” ungkap Tito.

Diungkapkan Tito, jika saat ini untuk investasi cenderung moderat, dimana pelaku usaha masih menunggu dan melihat atas perkembangan ekonomi dunia. Sementara itu, untuk bidang ekspor saat ini tumbuh cukup kuat dengan didukung daya saing produk ekspor nasional dan permintaan dunia akan produk-produk unggulan.

“Akan tetapi, kita juga harus mewaspadai atas dampak risiko global terutama pada bidang ekspor dan investasi,” terang Tito.

Tito turut kembali menyampaikan bahwa perkembangan inflasi Indonesia pada Desember  2022 berada di angka 5,51% yty secara tahun ke tahun dan tahun kalender, dan secara bulan ke bulan berada di angka 0,66% mtm.

Sedangkan, perkembangan inflasi dibeberapa daerah, Tito mengatakan terdapat 90 kota IHK (indeks harga konsumen) yang mengalami inflasi pada Desember 2022, dimana yang tertinggi kota Bandung di angka 2,04 persen, dan yang terendah kota Sorong di angka 0,01 persen. Dan untuk kondisi inflasi Provinsi tertinggi yakni masih dihuni oleh Provinsi Sumbar pada posisi teratas dengan angka 7,43 persen dengan inflasi gabungan kota per Provinsi,” sampainya.

“Di pulau Sumatra, inflasi kota Pekanbaru berada pada angka 7,04 persen, kota Padang 7,38 persen, dan kota Bukittinggi 7,76 persen,” terang Tito.

Diungkapkan Tito lagi, inflasi yang dapat diartikan kenaikan harga kebutuhan hidup dalam waktu lama disebabkan, uang negara beredar terlalu banyak, kenaikan suku bunga, suply barang kurang, distribusi komoditas terganggu dan pupuk bersubsidi mahal.

"Ada beberapa solusi pengendalian inflasi yang bisa dilaksanakan, diantaranya aktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, BBM Subsidi tepat sasaran, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen dan beberapa langkah strategis lainnya," sampainya.

Sementara itu, setelah rakor berlangsung, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda selepas itu menyampaikan, secara umum ketersediaan bahan pangan dan energi di kota Payakumbuh  relatif aman dan mencukupi.

"Sejauh ini kebutuhan bahan pokok termasuk cabe merah, bawang merah seperti disampaikan Mendagri yang menjadi pemicu inflasi, di kota payakumbuh mencukupi," ujarnya.

Ditambah Rida Ananda, TPID kota Payakumbuh  terbilang cukup aktif dengan berbagai kegiatan dalam menyiasati pengendalian inflasi di kota Payakumbuh.

"TPID bersama semua stakeholder kota Payakumbuh saling bekerjasama agar terjaminnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, dalam mengendalikan inflasi di kota Payakumbuh," tukasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Bersama tim, Pj. Wako Rida Ananda memantau lima komoditi pokok utama yaitu cabe, bawang, beras, daging dan telur.

Untuk harga daging sapi rata-rata perminggunya berada di angka Rp 135.000 per kilogram, telur ayam Rp 27.067 per kilogramnya, cabe merah keriting Rp 43.750 per kilogramya, harga bawang merah Rp 36.867 per kilogramnya, sedangkan beras Rp 15.500 per kilogramnya.

Dari hasil tinjauannya itu, Pj. Wako Rida Ananda menyatakan, harga bahan pokok di Kota Payakumbuh cenderung stabil. Meski ada kenaikan dibeberapa jenis komoditi.

"Alhamdulillah, harga-harga sudah mulai normal. Tadi saat kita tanya pedagang, ada kenaikan harga pada bawang merah, cabe, bawang putih dan telur," kata Rida Ananda usai sidak di Pasar Tradisional Ibuh.

"Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan, masih terjangkaulah untuk masyarakat kita," tambahnya.

Dia mengatakan, Pemko Payakumbuh selalu intens melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok. Sebab, jika bahan pokok mengalami kelangkaan, maka dapat berdampak pada kenaikan harga.

"Kita bersama dinas terkait selalu monitoring terus, untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok ini. Kita lihat stok dipasaran cukup tersedia," ujarnya.

Dia mengharapkan dari hasil tinjauan tersebut laju inflasi di Kota Payakumbuh tetap terkendali. “Harapan kita memang terkendali. Sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat,” ucapnya.

"Dan kepada masyarakat kita, untuk memantau harga kebutuhan pokok di Payakumbuh setiap harinya bisa di pantau melalui aplikasi Mykopay," tutupnya.

Senada, Ketua DPRD Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh, Kajari, Dandim 0306/50 Kota saat sidak mengatakan harga kebutuhan pokok di Payakumbuh tidak ada kenaikan yang signifikan.

"Harga-harga cukup stabil, cuma ada satu dua komoditi yang naik. Insyaallah harga stabil," pungkas Forkopimda. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost -- Tak cukup hanya menerima laporan dari balik meja, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo pun menggagas “Bajumpo” (Bupati Jum’at Manyapo). Bajumpo adalah interaksi ala Bupati Safaruddin dengan warganya, dilakukan tanpa batas dan sekat guna menjemput langsung aspirasi masyarakat di pelosok-pelosok Limapuluh Kota. Edisi perdana Bajumpo diluncurkan untuk pertama kali di Jorong Tobek, Nagari Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Jum'at, (27/01/2023). Bajumpo digadang-gadang akan berlangsung setiap pekan, dimana pada setiap kunjungan Bupati Safaruddin juga memboyong Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait. Peluncuran Bajumpo pertama pada bulan Januari 2023 ini  dirangkaikan dengan launching Posyandu Lansia SMART (Sehat Jasmani Rohani Terintegrasi) yang diikuti oleh para lansia Majelis Ta'lim Ahmad Qaribi di Jorong Tobek dan masyarakat Jorong Tobek. Turut hadir dalam peluncuran perdana ini, Kepala Kantor Kemenag Limapuluh Kota Irwan, Sekretaris Dinas Kesehatan Wilda Reflita, Sekretaris Dinsos Afri Efendi, Kepala Bagian Kesra Usman, Camat Bukit Barisan Jeki Mardonal, perangkat nagari dan tokoh masyarakat Nagari Banja Loweh.

“Bajumpo kita kemas semenarik mungkin, agar warga lebih santai dan leluasa menyampaikan masukan, keluh kesah. Direncanakan program ini akan diselenggarakan setiap Jum'at dengan melakukan ibadah Jum'at di jorong tersebut dan akan didampingi sejumlah OPD. Kami akan menyapa masyarakat di jorong yang jarang mendapatkan kunjungan bahkan ada beberapa jorong yang belum pernah kami kunjungi," ungkap Bupati Safaruddin. Bupati Safaruddin mengatakan, dengan program BAJUMPO, diharapakan masyarakat Limapuluh Kota dapat langsung mengkritisi kinerja pemerintah sekaligus memberi masukan kepada pemerintah daerah. “Kami melihat respon masyarakat cukup tinggi dengan program ini, terutama ke daerah atau jorong yang belum pernah kami kunjungi. Dengan adanya program ini setiap keluhan dan usulan itu menjadi catatan pribadi selaku Bupati dan OPD terkait yang mendampingi dalam program BAJUMPO,” kata Bupati Safaruddin. 

Di bagian lain penyampaiannnya, Bupati Safaruddin mengatakan, selain mendengarkan aspirasi dan keluh kesah masyarakatnya, akan ada banyak hal lain yang akan dilakukan dalam program BAJUMPO, seperti penyerahan bantuan sosial, penyerahan sertifikat dan bazar layanan OPD seperti pemeriksaan dan pengobatan gratis, pelayanan dokumen kependudulan dan lain sebagainya. "Kami berharap program ini dapat dilakukan dengan konsisten dan mendapat sambutan baik di masyarakat. Bagi masyarakat Limapuluh Kota yang ingin jorongnya dikunjungi, silahkan ajukan, terutama jorong yang belum pernah dikunjungi Bupati, akan kami agendakan kedepan,” ujarnya.

Dikesempatan itu, salah seorang warga Jorong Tabek, Ujang memberikan apresiasi dengan adanya program BAJUMPO. Ia memuji komunikasi pembangunan yang dikembangkan Bupati Safaruddin. Menurut dia, bagi mereka yang kesehariannya bertani tentu susah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada orang nomor satu di Limapuluh Kota. “Kami mendukung kegiatan ini, semoga kegiatan BAJUMPO konsisten dilakukan Pak Bupati dengan mendengarkan segala keluhan masyarakat bisa langsung ditanggapi dan dicarikan solusinya untuk kemajuan Limapuluh Kota,” pungkasnya. (Yon)

*Limapuluh Kota, netralpost- Bupati Limapuluh Kota Safaruddin, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan Pj Walikota Payakumbuh Rida Ananda kompak mendorong para perantau Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) yang berdomisili di Luak Nan Bungsu (Limapuluh Kota dan Payakumbuh) untuk meningkatkan perekonomian wilayah ranah dan rantau sebagai upaya akselerasi pembangunan yang telah berjalan di ketiga daerah. Peningkatan perekonomian dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta melakukan investasi di daerah ranah maupun rantau. Kontribusi perantau dapat juga diwujudkan dengan saran dan masukan sebagai bentuk kepedulian para perantau terhadap kemajuan tiga pemerintahan. Demikian rangkuman penyampaian Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Pj Walikota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dafrul Pasi dalam sambutan ketiganya setelah menyaksikan pelantikan ketua organisasi Ikatan Keluarga Tanah Datar Luak Nan Bungsu periode 2022-2027 di GOR M.Yamin, Sabtu (28/01/2023). 

Dilantik oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, kepengurusan IKTD Luak Nan Bungsu resmi dinahkodai Basri Latif hingga tahun 2027. Acara yang dikemas dalam suasana kekeluargaan itu dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura, Ketua LKAAM Payakumbuh sekaligus anggota DPRD Kota Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, sejumlah tokoh masyarakat Luak Nan Tuo maupun Luak Nan Bungsu diantaranya Bupati Tanah Datar periode 2005-2015 Shadiq Pasadigoe, Walikota Payakumbuh periode 2002-2012 Josrizal Zain, Bupati Limapuluh Kota periode 2016-2021 Irfendi Arbi.

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin menyampaikan, selamat atas dilantiknya pengurus IKTD Luak Nan Bungsu periode 2022-2027.  “Saya berharap, ketua dan kepengurusan yang baru bisa seiya sejalan dan akur dalam menjalankan dan membesarkan organisasi ini ke depan, serta diharapkan dengan kehadiran ketiga pemimpin daerah dan sejumlah tokoh masyarakat bisa meningkatkan jalinan jembatan hati dengan pemerintah daerah dan kampung halaman,” ujar Bupati Safaruddin.

Selain itu, Bupati Safaruddin juga mengajak para perantau IKTD untuk mendukung visi mewujudkan Limapuluh Kota yang madani, beradat, dan berbudaya yang tidak hanya dapat diimplementasikan bagi masyarakat Limapuluh Kota, tetapi dapat diwujudkan oleh perantau IKTD yang berdomisili di Limapuluh Kota. Tidak hanya itu, para perantau IKTD diharapkan dapat mendukung program pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru yang akan melalui Kabupaten Limapuluh Kota yang tentunya memiliki multiflier efek dalam peningkatan perekonomian masyarakat Luak Nan Bungsu dan Sumatera Barat secara umum. "Mari menjaga persatuan dan merajut kebersamaan untuk pembangunan Luak Nan Bungsu dan tanah kelahiran Luak Nan Tuo," pungkas Bupati Safaruddin. Yon

 Payakumbuh,netralpost

Hadir dalam kegiatan itu, Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekda Dafrul Pasi, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Wulan Denura, tokoh masyarakat Luak Limo Puluah dan Tanah Datar serta anggota IKTD di Luak Nan Bungsu.

Untuk periode 2023-2027 Basri Latief dipercaya menahkodai IKTD Luak Nan Bungsu dan sebagai sekretaris dipercayakan kepada Anhar.

Ketua IKTD Luak Nan Bungsu Basri Latief menceritakan, sebelumnya IKTD ini bernama Iwatar (Ikatan Warga Tanah Datar). Dan telah vakum melaksanakan kegiatan sejak 2019 lalu.

"Kami bersama warga IKTD lainnya termotifasi untuk mengaktifkan kembali. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua untuk empat tahun kedepan," katanya.

"Untuk Luak Nan Bungsu ini ada sekitar 6500 KK yang tergabung. Mudah-mudahan kita semakin solid dan berkolaborasi dengan pemda untuk kemajuan pembangunan di Luak Limopuluah." lanjutnya.

Saat menghadiri kegiatan, Pj. Wako Payakumbuh yang diwakili Sekda Dafrul Pasi mengucapkan seamat atas dilantiknya kepengurusan baru IKTD Luak Nan Bungsu.

"Kita sangat mengapresiasi, karena IKTD ini sangat berperan dalam pembangunan Kota Payakumbuh ini," ucap Sekda Dafrul Pasi.

Melalui Sekda, Pj. Wako berharap kepengurusan baru ini bisa terus menjaga semangat kerjasama dan solidaritas yang sudah dibangun selama ini.

"Kita sangat menghargai kontribusi IKTD selama ini. Semoga bisa terus bekerjasama untuk mencapai visi kota yang lebih baik," tutupnya.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra mengucapkan terimakasih kepada Pemko Payakumbuh yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

"Terimakasih kepada Pak Wali Kota dan Bupati yang telah memfasilitasi. Dan apresiasi untuk panitia yang telah menghadirkan tokoh-tokoh hebat di acara ini," katanya.

Bupati Eka mengajak para perantau terus bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan kampung halaman. 'Walau pai marantau jan lupo jo kampuang'.

"Harapan kita para perantau terus bersinergi membangun kampung halaman. Berkat dukungan perantau program-program kita bisa berjalan dengan lancar," ucapnya.

Senada dengan itu, Bupati Liko Safaruddin juga mengajak IKTD terus menjaga persatuan dan merajut kebersamaan membangun rantau dan Luak Nan Tuo.

"Berkat sinergisitas kita akan segera mewujudkan pembangunan tol Padang-Pekanbaru guna meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Disambut langsung oleh kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian (Disnakerperin) kota Payakumbuh Yunida Fatwa bersama Sekretaris Donisa Putra, kepala UPTD Sentra Rendang Novit Ardi, kepala bidang perindustrian Bambang Hermanto, dan kepala dinas pendidikan yang diwakili kepala bidang PAUDNI Syafni Hasni, rombongan yang dipimpin langsung oleh dekan UNP Ermawati turut membawa wakil dekan I Yuliana, wakil dekan II Prof. Ani Faridah, dan beberapa kepala bagian, departemen, prodi tata boga, labor tata boga, serta dosen dan pengurus yang tergabung dalam kepengurusan fakultas pariwisata dan perhotelan UNP sambangi kantor Disnakerperin kota Payakumbuh, Sabtu (28/1).

Kunjungan rombongan para petinggi dari UNP itu mengagendakan untuk membahas atas kelanjutan dari MoU Pemerinatah kota (Pemko) Payakumbuh dengan UNP, terkait prodi kuliner Minang yang masuk kedalam materi kuliah pada program studi DIII fakultas pariwisata dan perhotelan di kampus PSDKU (program studi diluar kampus utama) UNP kota Payakumbuh.

Bertempat di aula pertemuan lantai II kantor Disnakerperin kota Payakumbuh, rombongan dari UNP itu lakukan pembahasan lanjutan terkait persiapan teknis penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 program studi kuliner Minang di kampus PSDKU UNP Kota Payakumbuh.

Kepala Disnakerperin kota Payakumbuh Yunida Fatwa bersama Sekretaris Donisa Putra ucapkan selamat datang rombongan dari UNP di kota Payakumbuh, semoga setelah dilaksanakan pertemuan ini akan dapat saling membawa kebaikan atas UNP dan pemerintah kota Payakumbuh kedepannya,” ucap Yunida Fatwa.

Sebagai bentuk keseriusan Pemko Payakumbuh dalam mendukung studi kuliner Minang pada PSDKU UNP di kota Payakumbuh, Yunida Fatwa sampaikan sedikit proses tentang bagaimana awal mula berdirinya sentra rendang dan nge-branding kota Payakumbuh menjadi city of Randang.

“Jadi, sejarah itu dimulai pada tahun 2014 silam. Dimana melihat potensi rendang yang ada di kota Payakumbuh, maka pemerintah kota Payakumbuh tidak menyiapkan hal tersebut dengan langsung mendirikan kampung rendang. Dan untuk Rendang telur dan rendang tumbuk (daging yang dihaluskan) tidak ada di daerah lain di sumbar, karna dua varian rendang ini hanya ada di kota Payakumbuh, sehingga atas varian rendang ini kita mengokohkan untuk branding kota Payakumbuh menjadi city of Randang,” ungkap orang nomor satu di Disnakerperin kota Payakumbuh itu.

Bu Pat sampaikan bahwa sesuai dengan topik pembahasan hari ini, kami siap berdialog dalam hal ini sebagai kapasitas perwakilan masyarakat dan juga dari pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan program studi kuliner minang yang salah satunya pembelajarannya tentang rendang, sebab kita tahu bahwasanya Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu sudah dibranding City Of Randang,” ucapnya lanjut.

Terkait dengan SDM yang akan dikelola oleh pihak UNP kedepannya, kepala Disnakerperin itu ingin yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan nantinya merupakan mereka warga kota Payakumbuh, dan kalau bisa diprioritaskan masyarakat sekeliling terlebih dahulu,” harap bu Pat.

Lebih lanjut, bu Pat sampaikan jika setelah berdirinya kampung rendang dan juga sentra rendang kota Payakumbuh, telah banyak kunjungan dari daerah-daerah di Indonesia bahkan dari luar negeri pun untuk melakukan studi komperatif atau kegiatan lainnya dalam rangka belajar ilmu tentang rendang yang ada di kota Payakumbuh.

“Terlepas atas kunjungan tersebut, inovasi dan karya yang telah dihasilkan dari sentra rendang ini juga telah banyak, salah satu diantaranya di sentra rendang ada kegiatan School of Randang yang mana kegiatan ini sekarang masuk dalam inovasi terbaik 3 besar di Provinsi Sumbar untuk dinilai pada bulan depan,” ungkapnya.

Dan terkait dengan kerjasama Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh dengan UNP kedepannya, Pemko Payakumbuh menegaskan telah komit untuk segala sesuatu atas kebutuhan dari pihak UNP di kota Payakumbuh guna kelancaran proses aktivitas perkuliahan di kampus PSDKU UNP di kota Payakumbuh.

Sementara itu, dari pihak UNP sampaikan ucapan terimakasih atas sambutan dari pihak Pemko Payakumbuh melalui Disnakerperin yang telah memfasilitasi terselenggaranya agenda diskusi antara Pemko Payakumbuh dan Perwakilan UNP dalam rangka sebagai tindak lanjut MoU Kerjasama yang sudah ditandatangani sebelumnya.

Ermawati selaku dekan fakultas pariwisata dan perhotelan UNP diawal diskusi langsung mengungkapkan jika pihak UNP telah mengagendakan untuk membuka proses perekrutan mahasiswa baru pada prodi DIII fakultas pariwisata dan perhotelan program studi kuliner Minang pada tanggal 23 Maret 2023, dan akan dilanjutkan bulan Juni serta Juli untuk perkenalan kampus dan untuk proses belajar akan dimulai pada tanggal 25 Agustus 2023,” ungkap Ermawati dalam kesempatan tersebut.

Orang nomor satu di fakultas pariwisata dan perhotelan UNP itu turut menyampaikan melakukan upaya yang maksimal agar dapat segera dimulainya proses kuliah di PSDKU UNP di kota Payakumbuh.

Terkait dengan keberadaan PSDKU UNP kota Payakumbuh, Erma menjelaskan sedikit tentang kenapa diberikan nama tersebut dan tidak diberikan nama kampus jauh seperti di dua daerah lain yang telah ada berdiri kampus UNP.

“Iya, karna untuk di kota Payakumbuh telah dibatasi oleh kabupaten Agam yang telah lebih awal dibukanya kampus UNP. Sehingga kota Payakumbuh hanya bisa didirikan dan terfokus pada program studi yang diluar kampus utama saja,” ungkap Erma.

Lebih lanjut, Ermawati katakan jika pada program DIII fakultas pariwisata dan perhotelan ini akan difokuskan terhadap vokasi, sehingga mahasiswa nantinya akan sering melakukan praktek dalam proses perkuliahannya yang akhirnya para mahasiswa ini diharapkan akan dapat dan siap untuk memasuki dunia kerja.

“Tidak hanya dunia kerja, tentu kami (pihak UNP) akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih terhadap mahasiswa nantinya agar mereka (mahasiswa) yang telah menyelesaikan tugas belajarnya di PSDKU UNP kota Payakumbuh akan dapat menjadi wirausahawan yang handal dan mumpuni dimanapun mereka berada,” harap Erma.

Pada kesempatan itu, Erma meminta sekaligus menekankan kepada pihak Pemko Payakumbuh agar dapat nantinya menyediakan fasilitas lebih awal berupa tempat tinggal atau kost bagi mahasiswa baru yang kuliah di PSDKU UNP kota Payakumbuh.

“Kami telah melihat atas impek dari keberadaan sebuah kampus di sebuah wilayah tersebut. Dimana perekonomian warga sekitar kampus tumbuh dan berkembang dengan hadirnya kampus ini. Dan kami tentu ingin pihak Pemko Payakumbuh lebih awal memberikan kami data terkait untuk tempat tinggal bagi mahasiswa baru ini sehingga data ini akan kami jadikan sebagai salah satu poin dalam menarik minat mahasiswa baru yang kuliah pada prodi DIII program studi kuliner Minang ini,” ungkap Erma.

Dan atas permintaan pihak UNP tersebut, bu Pat langsung menjawab hal itu bahwasanya ia mengatakan jika nantinya Pemko Payakumbuh akan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar dan meminta warga untuk dapat membantu dan memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat tinggal atau kost bagi mahasiswa yang merupakan warga luar daerah.

Dan untuk mahasiswa baru yang ingin mengambil kuliah pada program DIII studi kuliner Minang, dekan itu mengatakan jika calon mahasiswa dapat mendaftar pada situs resmi UNP yang akan segera dibuka dan tayang pada situs web kampus tersebut. (Yon)

Limapuluh Kota,nerralpost- Sebagai organisasi Perangkat Daerah (OPD), kedudukan Camat dinilai strategis karena mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan urusan otonomi daerah. Untuk itu, Camat harus mewujudkan manajemen dan gagasan inovasi pelayanan publik yang bermutu, efektif, dan efisien di wilayahnya. Tidak hanya itu, Camat yang baru dilantik hari ini harus membangun sinergitas dan integritas untuk mewujudkan Kecamatan Gunuang Omeh yang lebih maju dengan memaksimalkan segala potensi yang ada sebagai penggerak untuk memajukan wilayah yang ia pimpin. Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dalam sambutannya usai menyaksikan serah terima jabatan (Sertijab) pejabat Camat Gunuang Omeh dari pejabat lama Muhammad Rifki ke pejabat baru Apri Yulianto serta pelantikan dan Sertijab Ketua TP-PKK Gunuang Omeh dari Ny. Aryenni Martius M.Refki kepada Ny. Yofi Kemala Dewi Apri Yulianto di Monumen Bela Negara, Kamis (26/01/2023).

Tampak hadir pada acara sertijab, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Kepala Satpol PP Fidria Fala, Forkopimca, Wali Nagari se-Kecamatan Gunuang Omeh, tokoh masyarakat, dan sejumlah camat di Kabupaten Limapuluh Kota. Tidak hanya di Gunuang Omeh, hari ini turut dilangsungkan Sertijab Pejabat Camat di Kecamatan Bukit Barisan. Prosesi Sertijab pejabat Camat Bukit Barisan dari pejabat lama Wardi ke pejabat baru Jeki Mardonal dipimpin oleh Asisten I Herman Azwar. Di momen yang sama tersebut, juga dilakukan pelantikan dan Sertijab Ketua TP-PKK Bukit Barisan dari Ny. Desi Wardi kepada Ny.Diana Jeki Mardonal.

Dibagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama M.Rifki beserta jajaran atas dedikasi yang ditunjukkan selama bertugas. "Semoga Allah SWT memberikan pahala atas kerja keras yang saudara lakukan selama ini dalam membantu mewujudkan visi daerah," tutur Bupati Safaruddin. Kemudian diharapkan Bupati, seluruh warga secara bersama terlibat untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh. "Masyarakat harus mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan masukan bilamana dianggap perlu dalam proses pembangunan di wilayahnya agar pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota," harapnya. Selanjutnya, Bupati Safaruddin menginstruksikan Camat serta Ketua TP-PKK yang baru dilantik untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur lembaga pemerintah dan stakeholder lainnya dengan menyusun kepengurusan TP-PKK dengan menelurkan inovasi-inovasi baru dalam pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim di Limapuluh Kota.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Lima Puluh Kota Nevi Safaruddin berpesan kepada Ketua TP-PKK Kecamatan Gunuang Omeh yang baru dapat menjalankan program-program prioritas PKK Kabupaten Lima Puluh Kota dengan baik serta meningkatkan prestasi di berbagai bidang lomba yang diikuti oleh TP-PKK Gunuang Omeh selama ini. Kemudian, Nevi meminta agar PKK bisa berkontribusi dalam menjawab tantangan resesi global. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost- Di tengah resesi ekonomi yang melanda dunia serta keterbatasan anggaran daerah yang diakibatkan berkurangnya dana transfer pusat ke daerah, pemerintah daerah terus berupaya menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Melalui perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun yang mempedomani RPJMD Limapuluh Kota 2021-2025 hendaknya mampu  menstimulus ekonomi daerah. Namun hal yang paling utama dalam pembangunan Limapuluh Kota adalah dengan peningkatan sumber daya manusia yang madani, beradat, dan berdaya berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. 

Demikian rangkuman pemaparan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo kepada Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Indenpenden Tingkat Provinsi Sumatera Barat terhadap dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota pada 6 besar Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap II. Kabupaten Limapuluh Kota bersama lima kabupaten/kota lainnya, secara marathon dinilai oleh tim penilai utama dan tim penilai independen, untuk ditetapkan sebagai yang terbaik se-Sumatera Barat di sisi perencanaan, yang selanjutnya dinominasikan untuk tingkat Nasional. Penilaian Tahap II oleh kedua kategori tim terdiri unsur birokrasi, akademisi dan pers itu dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota di Labuh Basilang, Payakumbuh, Jumat (27/01/2023). 

Sebelum tinjauan umum oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen yang dipimpin Wakil Ketua Tim Beni Sakti terlebih dahulu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo memaparkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Limapuluh Kota yang diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Gusdian Laora menyampaikan presentasi tentang visi dan misi daerah yang selanjutnya dituangkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023. Turut hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Syamsul Mikar, Sekretaris Daerah Widya Putra, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota, dan Wali Nagari.

Dalam kesempatan presentasi, Bupati Safaruddin memaparkan lima misi daerah antara lain, peningkatan sumber daya manusia, perekonomian, nagari sebagai poros pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi pembangunan serta peningkatan infrastruktur. “Selain menetapkan visi dan misi daerah, kami juga memiliki sejumlah program unggulan seperti  peningkatan infrastruktur IKK Sarilamak, sebagai informasi, pada tahun ini kita akan melanjutkan pembangunan RTH, serta perencanaan pemindahan Rumah Dinas Bupati yang masih berada di Kota Payakumbuh,” jelas Bupati Safaruddin. Bupati Safaruddin mengakui, rencana yang dimiliki tentu saja memiliki kekurangan, dengan dilaksanakan penilaian ini diharapkan para tim penilai memberikan masukan terhadap celah - celah dalam rangka mematangkan kinerja pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kedepan. "Berbicara tentang hasil penilaian, Bupati Limapuluh Kota berharap hal ini akan dijadikan acuan utama pemerintah daerah untuk membangun Limapuluh Kota yang lebih maju di masa depan," ungkapnya.

Sementara itu, Beni Sakti selaku Tim utama PPD sekaligus Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Balitbang mengatakan, Kabupaten Limapuluh Kota menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota di Provinsi Sumbar yang dinilai dalam Penilaian Pembangunan Daerah. Kemudian dilanjutkan Beni, ada 4 aspek dalam penilaian, diantaranya adalah aspek pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen RKPD, dan aspek inovasi. "Tim penilai independen turut kami turunkan, yang terdiri dari unsur perguruan tinggi dan jurnalis," pungkas Beni. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Asisten II Elzadaswarman, Pemimpin Cabang Bulog Bukittinggi Muhammad Fakri Firdaus, BPS Kota Payakumbuh serta OPD terkait.

Pj. Wako Rida Ananda mengatakan, saat rakor bersama presiden beberapa waktu lalu, salah satu yang dibahas adalah pengendalian inflasi daerah. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.

"Biasanya jelang dan selama Ramadhan serta Idul Fitri untuk bahan pokok rata-rata kebutuhan masyarakat kita cenderung meningkat," kata Pj. Wako Rida Ananda.

"Jadi dari jauh-jauh hari kita harus menyiapkan langkah strategis untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kita ini. Agar laju inflasi di Payakumbuh terkendali dan harga di pasaran tetap stabil," tambahnya.

Rida menyebut, salah satu upaya yang mesti dilakukan adalah dengan menyelenggarakan bazar murah, pasar murah dan lain sebagainya.

"Ya, kita harapkan OPD bisa membuat pasar murah ini. Mininal untuk kebutuhan pokok yang berkaitan dengan inflasi ini," ucapnya.

"Selain itu, kita juga mengimbau masyarakat  agar tetap memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong untuk ditanami kebutuhan pokok hariaannya," tukuknya.

Selain itu, Rida meminta kepada jajarannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agara mengurangi konsumsi beras di malam hari. Karena untuk usia 50 tahun keatas sangat beresiko terkena berbagai macam penyakit.

"Kita tidak melarang, cuma mengajak untuk mengganti asupan dengan makanan yang lebih bergizi di malam hari. Karena kalau usia sudah di atas 50 sangat beresiko dengan penyakit kronis seperti Hipertensi, Jantung, Diabetes dan sebagainya," ucapnya.

"Saya pribadi sejak dua tahun terakhir ini sudah mengurangi konsumsi beras (nasi - red) di malam hari. Insyaallah banyak perubahan yang saya rasakan sejak mengganti nasi dengan makanan bergizi lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Pemimpin Cabang Bulog Bukittinggi Muhammad Fakri Firdaus mengatakan untuk stok beras sampai tiga bulan kedepan di Payakumbuh tetap stabil.

"Saat ini stok beras di gudang ada 551 ton. Lagi diperjalanan ada 1500 ton dan dengan demikian cadangan kita ada lebih kurang 2000 ton. Kebutuhan akan stabil untuk tiga bulan kedepan termasuk Ramadhan dan Idul Fitri 2023," ucapnya.

Untuk pengendalian harga pasar, dia menyebut, tahun 2023 ini akan membuka toko di pasar pencatatan pemerintah (Pasar Ibuh - red). Tujuannya sebagai toko dalam pengendalian inflasi dan mengontrol kestabilan harga pasar.

"Kita akan siap satu toko, namanya Toko Pangan Kita, disini akan dijual beras bulog yang kualitasnya tidak kalah dari beras lokal. Dan harganya juga lebih murah, tujuannya agar harga di pasaran tetap stabil," terangnya.

"Dan toko ini yang pertama di Sumbar," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Dipandu oleh host berpengalaman Kadis Kominfo Kota Payakumbuh Junaidi, interaksi dengan masyarakat itu dikemas semenarik mungkin. Sehingga warga lebih santai dan leluasa menyampaikan masukan dan keluhan kepada pemerintah.

Pj. Wako Rida Ananda mengatakan, dengan program RIDA ini diharapakan masyarakat Payakumbuh bisa langsung memberi masukan kepada pemerintah daerah.

"Kita lihat tadi antusias masyarakat cukup tinggi, banyak pertanyaan yang muncul. Dengan adanya program ini setiap keluhan dan usulan itu bisa langsung ditanggapi oleh OPD terkait," kata Pj. Wako Rida Ananda di Balai Kota Payakumbuh, Jumat (27/01/2023).

"Masyarakat bisa mendengar langsung dan mendapatkan solusi dari setiap usulan dan keluhan yang disampaikan," lanjutnya.

Rida mengharapkan, kegiatan yang dilaksanakan setiap Jumat itu bisa mendapat tempat di hati masyarakat. Karena dengan RIDA pemerintah bisa lebih dekat dengan masyarakatnya.

"Bagi masyarakat yang belum bergabung hari ini, Jumat depat mulai pukul 14.00 WIB bisa bergabung melalui zoom meeting. Sampaikan semua unek-unek, keluhan dan masukan untuk kemajuan Kota Payakumbuh yang kita cintai ini," ujarnya.

Dikesempatan itu, salah seorang warga dari Kelurahan Koto Panjang Padang Riki Afrianto memberikan apresiasi dengan adanya program RIDA tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan zoom ini pak, karena bagi kami warga yang susah untuk menyampaikan aspirasi dengan program ini segala keluhan kami bisa langsung dijawab," ucapnya.

"Kami puas dengan kegiatan ini, semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut. Sehingga segala keluhan masyarakat bisa langsung ditanggapi," pungkasnya. 

Untuk menanggapi semua pertanyaan masyarakat itu, seluruh OPD dilingkup Pemko Payakumbuh juga hadir untuk memberikan jawaban yang lebih pas, sesuai dengan keadaan dan informasi terkini. (Yon)

Payakumbuh,nerralpoat --- Program bapak asuh yang digagas oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk pencegahan stunting di Kota Payakumbuh cukup memberikan kontribusi penurunan angka stunting setelah beberapa bulan berjalan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto kepada media, Selasa (24/1), yang menyampaikan data di bulan Agustus 2022 sebanyak 472 anak. Setelah dilakukan update data validasi pada November 2022, angka stunting berada pada 304 anak.

"Penurunan ini tak hanya dari intervensi program bapak asuh saja, namun program kami di OPD seperti pemberian makanan tambahan, edukasi, dan pendampingan kelompok sasaran beresiko dengan delapan aksi penurunan stunting ini turut menjadi pemicu turunnya angka stunting di Kota Payakumbuh," kata Wawan.

Ditambahkannya, untuk update data selanjutnya akan muncul di Februari 2023. Pihaknya menyebut program nyata dari Wako Rida Ananda cukup memberikan dampak, bagaimanapun ini menyentuh langsung ke keluarga stunting, masing-masing bapak asuh ada 2 atau 3 balita stunting yang diintervensi pemenuhan gizinya dengan memberi makanan tambahan.

"Kita berharap pola bapak asuh ini tak hanya dilakukan oleh kepala OPD saja, namun lembaga lain di luar pemerintah bisa ikut bersama-sama mewujudkan target zero stunting di Kota Payakumbuh," ungkapnya.

Ketika ditanya kepada Wawan bagaimana program dinkes untuk penanganan stunting, Dia menjelaskan dimulai dengan penanganan remaja putri usia SMA. Dinas memberikan tablet tambah darah setiap bulan ke sekolah-sekolah.

Di samping itu, juga kepada pasangan yang akan menikah, melalui KUA diberikan edukasi bagaimana gizi calon ibu dipenuhi, di saat memasuki usia perkawinan harus dilakukan imunisasi calon pengantin.

"Untuk ibu hamil kita lakukan pemeriksaan 6x minimal selama masa kehamilan. Karena besar pengaruhnya kepada calon bayi. Kita melakukannya dengan tim pendamping keluarga di kelurahan yang terdiri dari unusr kesehatan, penyuluh KB, dan unsur kelurahan memantau kelompok sasaran. Jangan sampai ada bayi yang tumbuh pendek dan setengah pendek, atau terkena penyakit lain," ungkapnya.

Wawan menegaskan, Pemerintah Kota Payakumbuh terus memastikan ibu hamil untuk memiliki BPJS. Disamping itu tumbuh kembang bayi dipantau lewat posyandu, khususnya anak usia 0-5 tahun.

Sementara itu, Wako Rida Ananda sebagai penggagas program orang tua asuh anak stunting selalu menyediakan stok sembako di dalam bagasi mobilnya, ada beras, telur, dan susu yang diberikan kepada warga kurang mampu yang memiliki balita, itu salah satu cara Rida menangani stunting.

Rida pada beberapa kesempatan kepada media mengatakan masalah stunting perlu ditangani dengan serius, anak-anak usia balita harus dipenuhi asupan gizinya supaya bisa tumbuh dan kembang dengan seimbang, bila tidak maka akan terganggu dan mereka juga yang akan kesulitan di kemudian hari, seperti mudah terkena penyakit, tak kalah pentingnya juga hal serupa berlaku untuk ibu hamil.

"Kita di pemerintah kota saat ini fokus menangani stunting, saya mengajak tiap kepala OPD, kepala bagian, camat, dan lurah untuk mengangkat anak asuh, dan setiap hari kami di kantor mengumpulkan sedekah seribu rupiah sebagai cara kami menggalang bantuan swadaya," kata Rida.

Rida juga menuturkan problem stunting harus disikapi bersama-sama, pihaknya mengajak seluruh unsur mulai dari TNI, POLRI, politisi, ormas, pengusaha, dan tokoh masyarakat untuk ikut menjadi orang tua asuh bagi anak yang berpotensi stunting di lingkungan mereka.

"Kita mengajak seluruh lini mari perangi stunting agar generasi kita tumbuh dan kembang dengan ideal, kami di pemerintah ingin memulainya dengan semangat kebersamaan menuju generasi emas Indonesia," terangnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost -- Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebagai salah satu dari 6 Kabupaten yang lolos penilaian tahap I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi tahun 2023.  Selanjutnya untuk penilaian tahap II akan dilakukan penilaian presentasi dan wawancara dengan melibatkan perwakilan Perangkat Daerah, DPRD, dan stakeholder terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Lima Puluh Kota Gusdian Laora dalam rapat persiapan penilaian tahap II di Aula Bapelitbang Lima Puluh Kota, Sarilamak, Kamis (26/01/2023).

Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Dinas Perdagkop UKM Ayu Mitria, Kepala Dinas Perinaker Fery Chofa, Direktur Politani Payakumbuh John Nefri, perwakilan Perangkat Daerah Lima Puluh Kota, instansi vertikal, LKAAM, MUI, dan Bundo Kanduang. 

Gusdian Laora menjelaskan PPD merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh pemprov sesuai dengan arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Penilaian tahap II akan dilaksanakan pada Jumat (27/01/2023) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Lima Puluh Kota," ujarnya. 

Dalam rapat tersebut Kepala Bapelitbang mengatakan, "ada 4 aspek dan indikator penilaian dalam persentasi dan wawancara besok. “Keempat aspek tersebut adalah Aspek Pencapaian Pembangunan, Aspek Kualitas Dokumen RKPD, Aspek Proses Penyusunan Dokumen RKPD, dan Aspek Inovasi. Selanjutnya Ia mengharapkan perwakilan Perangkat Daerah, DPRD dan stakeholder terkait saling bekerjasama untuk penilaian ini. "Tidak hanya pemerintah tapi stakeholder turut berperan penting dalam keberhasilan pembangunan daerah, untuk itu kami harapkan kerjasama Bapak/Ibu," ujar Gusdian Laora.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menyampaikan rekomendasi tentang Penyelesaian Aset dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (24/1).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, Ketua Pansus Aset Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, Anggota DPRD lainnya, Plt. Sekda Dafrul Pasi dan jajaran.

Dalam paparannya, Ketua Pansus Aset YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Kota Payakumbuh sudah dibentuk pada tahun 1970 silam, persoalan aset antara dua daerah setelah 52 tahun belum juga menemui titik terang.

Maka, dibentuklah Panitia Khusus Aset melalui rapat paripurna DPRD tanggal 8 Maret 2021 dan penetapan Pansus Aset sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 04/KPTS/DPRD/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pembentukan Pansus Penyelesaian Aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh.

Beberapa hal yang ditemukan dan didapat oleh Pansus Aset, antara lain persoalan Aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kedua Daerah bersama Pemprov Sumbar sejak dahulu, berbagai usaha dan upaya telah dilakukan sesuai ketentuan dengan tetap menjaga hubungan baik kedua daerah.

"Rekomendasi yang didapat merupakan hasil diskusi para tokoh Luak Limo Puluah dengan pimpinan partai politik yang ada di Kota Payakumbuh dalam rangka penyamaan persepsi tentang kelanjutan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh," ujarnya.

Diterangkan Dt. Parmato Alam, di kawasan Kota Payakumbuh terdapat Aset milik Pemerintah Kota Payakumbuh, milik masyarakat, milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mlik Pemerintah Pusat. Milik Instansi Vertikal, milik Perguruan Tinggi, milik TNI/POLRI, milik BUMN/BUMD, milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota dan lain sebagainya.

Aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh antara lain:

a. Eks Kantor Bupati, Jl. Jend. Sudirman

b. Eks kantor DPRD, Jl. Jend. Sudirman

c. Eks kantor DPPKA, Jl. Jend. Sudirman

d. GOR, Jl. Jend. Sudirman

e. Kantor PMD, Jl. Jend. Sudirman

f. Kantor Capil, Jl. Jend. Sudirman

g. Kantor Dinas Sosial, Jl. Sukarno Hatta

h. Eks Kantor Bappeda, Sawah Padang

i. Kantor Kominfo, Ibuah

j. Rumah Dinas Bupati, Labuah Basilang

k. Rumah Dinas Sekda, Kubu Gadang

l. Eks Kantor Cabdin, Padang Tiakar

m. Kantor Kehutanan, Bukik Sitabua

n. Rumah Dinas Pemkab, di Jalan Pahlawan

Disebutkannya, daerah Kabupaten Kota lain sebagai rujukan seperti Kota Pekanbaru setelah pemekaran dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, saat ini sebagian Aset Kabupaten Kampar telah diserahkan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Kabupaten Kampar telah menata Ibu Kota Kabupaten di Bangkinang. 

"Kota Pekanbaru lebih mudah karena berada di Ibu Kota Provinsi Riau," jelasnya.

Kedua, ada Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956.

Lalu ada Kota Sungai Penuh setelah pemekaran dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, sesuai Undang Undang Nomor .25 Tahun 2008, setelah dibantu oleh KPK atas dukungan Mendagri, Menkeu dan Gubernur Jambi, maka saat ini telah didapat kata sepakat/MoU penyerahan Aset secara bertahap dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota sungai Penuh Provinsi Jambi.

Ada juga Kota Lubuk Linggau setelah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sejak 18 tahun silam sesuai Undang Undang

Nomor 7 Tahun 2001, saat ini telah didapat kata sepakat tentang penyerahan aset secara bertahap dari Kabupaten Musi Rawas ke Kota 

Lubuk Linggau, juga atas bantuan KPK serta dukungan Mendagri, 

Menkeu dan Pemprov Sumsel.

Disampaikan politikus Golkar itu kesimpulan bahwa Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh sangat menghormati dan menghargai usaha-usaha dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta tokoh-tokoh masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah beserta peraturan-peraturan dan regulasi pendukungnya.

"Kita sepakat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah satu dalam tatanan masyarakat hukum adat, kewajiban kita bersama untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat hukum adat di wilayah kedua daerah," ujarnya.

Dt. Parmato Alam juga meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih pro aktif dalam upaya penyelesaian dan/atau pemanfaatan asset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penyelesaian dan/atau pemanfaatan asset dapat dilakukan antara lain dengan sistim jual beli, tukar menukar, hibah, dan/atau kerjasama berdasarkan penyertaan modal pemerintah daerah," ungkapnya.

Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Rekomendasi seperti tersebut diatas yaitu:

a) Optimalisasi peran dan fungsi Tim Kerjasama Antar Daerah.

b) Menyurati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk diadakan Forum Dialog/ Duduk Semeja/ Rakor antara Pj. Walikota Payakumbuh, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

c) Menyurati Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Koordinator Wilayah dan/atau Bidang yang relavan.

d) Menyurati Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Pansus maupun Fraksi-fraksi, dapat diampaikan rekomendasi DPRD.

1. DPRD Kota Payakumbuh memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pansus Penyelesaian Aset Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Berada di Kota Payakumbuh

2. DPRD Kota Payakumbuh menghormati uapaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari Unadang-Undang nomor 8 Tahaun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumtaera Barat.

3. DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh agar dapat melakukan komunikasi baik dari instansi vertikal, pemerintah Propinsi sampai pemerintah Pusat serta pihak-pihak terkait terutama dengan pihak Kabupaten Lima Puluh Kota

4. Pemerintah Kota Payakumbuh membuat skema kerjasama penyerahan Aset yang menarik bisa berupa sistem Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah dan/atau Kerjasama berdasarkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sehingga menguntungkan baik bagi Pemerintah Kota Payakumbuh maupun Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. DPRD Kota Paykumbuh memandang perlu penyelesaiain permasalahan aset Kabupaten Lima Kota yang berada di Kota Payakumbuh sebanyak 14 persil yang berdampak terhadap perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh

6. DPRD Kota Payakumbuh menyarankan dibentuknya Panitia Bersama antara Kota Payakumbuh dan Kabupten Lima Puluh Kota dalam penyelesaian Aset

7. DPRD Kota Payakumbuh menyarankan jika kesepakatan kedua daerah tidak dapat dicapai dan berlarut-larut diminta Pemerintah Kota Payakumbuh  melakukan studi banding ke daerah lain yang permasalahan asetnya telah selesai dengan meminta saran dan melibatkan KPK RI, BPK RI, Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menjadi mediator serta menganggarkan, mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBD untuk mendukung kegiatan ini. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost – Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo mengajak masyarakat memaknai peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-63 tahun 2023 sebagai momentum untuk meningkatkan upaya penurunan angka stunting. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan konsumsi protein hewani terutama bagi ibu pra hamil, saat hamil, menyusui dan balita. Hal tersebut selaras dengan tema HGN ke-63 yang diperingati setiap tanggal 25 Januari ini yakni ‘Protein Hewani Cegah Stunting’.

"Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting nasional berada di angka 24,4 persen, sedangkan di Limapuluh Kota, prevalensi stunting mencapai 28,2 persen. Diharapkan masyarakat bisa paham bahwa betapa pentingnya makanan bergizi dan mengandung protein hewani agar kita dan keluarga dapat bersama mengantisipasi stunting sehingga target prevalensi stunting di tahun 2024 harus berada di angka 14,2 persen," ujar Bupati Safaruddin dalam sambutannya, pada Rabu, (25/01/2023) di Lapangan Dinas Kesehatan Limapuluh Kota.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kemenkes, stunting merupakan kondisi ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya, artinya anak penderita stunting mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tumbuh kembang mereka berbeda dengan teman seusianya. 

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengajak masyarakat untuk menanam sayuran maupun tanaman yang mengandung vitamin di pekarangan rumah sendiri sehingga tidak memakan banyak biaya dan mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, Bupati Safaruddin juga menjelaskan, selain peningkatan kesadaran masyarakat, ketersediaan layanan kesehatan yang prima, ketersediaan air bersih, hingga sanitasi harus jadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. "Sekali lagi kami ucapkan selamat hari gizi nasional, selamat hari gizi bagi ahli gizi di Kabupaten Limapuluh Kota, mari kita cerdaskan masyarakat. Stunting bukan hal yang harus kita manjakan tetapi harus kita tangani dengan serius bersama," pungkas Bupati Safaruddin.

Abdul Haris selaku ketua panitia sekaligus Ketua Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Kabupaten Limapuluh Kota dalam laporannya mengatakan, peringatan hari gizi tahun 2023 cukup spesial karena dilaksanakan cukup meriah dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan hari ini. "Tidak hanya itu, lanjut Abdul Haris, kehadiran Bupati, Ketua PKK dan seluruh kader PKK di seluruh kecamatan juga menambah semaraknya peringatan HGN tahun ini," ungkap Abdul Haris. Kemudian, Ia berharap peringatan HGN dapat dijadikan momentum bersama untuk mengintervensi penurunan angka stunting di Limapuluh Kota.

Turut hadir pada peringatan HGN ke-63, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Kadis Kesehatan Adel Nofiarman, Kalaksa BPBD Rahmadinol, Kadis Damkar Alfian, serta sejumlah kepala organisasi profesi se-Kabupaten Limapuluh Kota. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpoat -- Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengapresiasi sikap lima Wali Nagari dan Bamus Koto Baru Simalanggang, Koto Tangah Simalanggang, Taeh Baruah, Gurun dan Lubuak Batingkok yang tersebar di Kecamatan Payakumbuh dan Harau, yang akhirnya mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan jalan tol Pekanbaru – Padang seksi Pangkalan  - Payakumbuh. Kelima Wali Nagari dan Bamus atas kesadaran sendiri menyatakan dukungan dengan menandatangani Surat Pernyataan Sikap Bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari Terdampak  Rencana Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten di Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : Istimewa tertanggal 25 Januari 2023. Terbitnya surat dukungan ini merupakan hasil pendekatan persuasif Bupati Safaruddin Datuk Bandaro Rajo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada para Wali Nagari dan Bamus yang terdampak rencana pembangunan jalan tol seksi Pangkalan - Payakumbuh pada rapat Pembahasan Jalan Tol di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Labuh Basilang Payakumbuh, Rabu (25/01/2023) malam.   

"Alhamdulillah, berkat kolaborasi Pemerintah Daerah bersama Dandim 0306/50 Kota, Kapolres Limapuluh Kota, Kapolres Kota Payakumbuh, Kajari dan Tim Percepatan Lahan Jalan Tol Sumbar dengan mengedepankan pendekatan persuasif  kepada Wali Nagari dan Bamus di lima nagari,  akhirnya salah tafsir yang berkembang tentang tahapan pembangunan jalan tol seksi Pangkalan - Payakumbuh bisa ditiadakan dan berbuah ditandatangani pernyataan sikap bersama. Ini sebuah capaian luar biasa dalam mengakselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Sumatera, yang ruasnya melewati Kabupaten Limapuluh Kota. PSN ini kita butuhkan karena dalam jangka panjang akan memiliki dampak berganda bagi peningkatan ekonomi dan pertumbuhan wilayah di daerah, "ungkap Bupati Safaruddin setelah menyaksikan penandatanganan pernyataan sikap bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari. Bupati Safaruddin juga mengungkapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, Dandim 0306/50 Kota Letkol Inf. Denny Nurcahyono, Kapolres Limapuluh Kota Ricardo Conrat Yusuf, Kapolres Kota Payakumbuh Sri Wahyuni Putri, Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Suwarsono dan Staf Khusus Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumbar Syafrizal Ucok yang telah berdialog langsung secara transparan dan dari hati ke hati dipandu Sekretaris Daerah Widya Putra dengan para Wali Nagari dan Bamus untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang arti penting PSN bagi daerah dan detil sebenarnya dari tahapan pembangunan Jalan Tol Seksi Pangkalan-Payakumbuh. 

Bupati Safaruddin mengatakan tercapainya kesepakatan para Wali Nagari dan Bamus di lima kenagarian terdampak pembangunan jalan tol seksi Pangkalan - Payakumbuh secara otomatis  menganulir berkembangnya sinyalemen di masyarakat tentang penentangan pembangunan jalan tol di Kabupaten Limapuluh Kota melalui pernyataan sikap bersama Wali Nagari, Bamus, KAN Nagari terdampak jalan tol di Kabupaten Limapuluh Kota Agustus 2022 lalu. "Mari kita jaga suasana yang kondusif di daerah untuk menyukseskan PSN di Limapuluh Kota, terlebih setelah tercapainya kesepakatan bersama ini, Kementerian PU, Pemprov Sumbar, Pemkab Limapuluh Kota dan Forkopimda akan mengawal pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan jalan tol, sehingga semua nanti berjalan transparan, jelas dan mempertimbangkan aspirasi warga terdampak jalan tol," kata Bupati Safaruddin. Lebih khusus lagi Bupati Safaruddin mengungkapkan berbeda dengan PSN jalan tol lainnya, untuk Kabupaten Limapuluh Kota pengerjaan jalan tol dilakukan kontraktor pelaksana yang ditunjuk oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).  Hal ini, ungkap Bupati Safaruddin, karena terdapatnya konstruksi terowongan sepanjang 9 Km pada jalan tol seksi Pangkalan - Payakumbuh serta aspek aspirasi masyarakat yang jadi pertimbangan JICA pada tahapan penyusunan dokumen Laporan Rencana Aksi Pelaksanaan (Larap) dan dampak lingkungan. "Semua hal teknis dan dampak sosial akan dikaji, ini yang akan kita kawal secara bersama, kita berharap masyarakat selanjutnya jangan terpancing oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya," ungkap Bupati Safaruddin. 

Di sisi lain, Bupati Safaruddin berharap masyarakat legowo dan mendukung penuh pembangunan jalan tol di Limapuluh Kota. Selaku daerah penghasil sejumlah komoditi pertanian utama di Sumbar, daerah tujuan wisata utama di Sumbar, hubungan dengan wilayah rantau, potensi kebencanaan serta aspek pertahanan keamanan, Kabupaten Limapuluh Kota memerlukan standar jalan nasional berkualitas dengan jarak tempuh pendek dan efisien. "Kita butuh jalan agar pemasaran produk daerah efisien, kita butuh pengembangan pariwisata untuk menggerakkan ekonomi, dengan akses tol ke Sumbar arus manusia, jasa dan barang akan cepat ke wilayah kita dan sebaliknya," jelas Bupati Safaruddin. 

Sementara itu, Asisten I Setda Limapuluh Kota Herman Azmar mengungkapkan terdapat poin pernyataan sikap bersama Wali Nagari Dan Bamus Nagari Taeh Baruah, Gurun, Koto Baru Simalanggang, Lubuak Batingkok, dan Koto Tangah Simalanggang yang ditandatangani pada 25 Januari 2023. Keempat poin itu antara lain :

1. Mencabut surat kami dengan Nomor : ISTIMEWA tanggal 21 Agustus 2022 perihal pernyataan sikap bersama Wali Nagari, Bamus, KAN Nagari terdampak jalan tol di Kabupaten Limapuluh Kota terhadap surat Sekretaris Daerah Limapuluh Kota Nomor : 620/336/Bag.AP/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

2. Melalui surat ini kami menyatakan bahwa kami yang terdiri dari Wali Nagari dan Bamus di Nagari Koto Tangah Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Gurun, Nagari Lubuak Batingkok mendukung Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Padang seksi Pangkalan - Payakumbuh yang melewati Kabupaten Limapuluh Kota;

3. Kami akan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, JICA, Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan sosialisasi dan survey kepada masyarakat di wilayah Nagari kami;

4. Agar JICA dan HK melibatkan Wali Nagari, Bamus, KAN dalam setiap tahapan.

Kelima Wali Nagari dan Bamus yang menandatangani berturut-turut Nagari Koto Tangah Simalanggang Hendra M. Dt. Bogah dan Yurizal, Nagari Koto Baru Simalanggang Rezky Yuanda Putra dan Harlima, Nagari Taeh Baruah Indra Mulyadi dan Z. DT Rajo Nan Panjang, Nagari Lubuak Batingkok Yon Elvi Dt. Paduko Bosa dan Ezi Fitriani serta Nagari Gurun Taslim Pratama Prawira dan Infitri Anwar. (YON)

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023), menyebut banyak kota memiliki branding dengan awalan "ber"-, seperti beriman dalam kalimat "Bogor Kota Beriman". 

"Jangan semua kota sama semuanya. Namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip, ada beriman, ada beriber, dan ber apa lagi, berseri, ada ber- apa lagi, ber-, ber-, ber- semuanya," kata Jokowi.

Menariknya, jauh sebelum Presiden menyampaikan hal tersebut, Kota Payakumbuh sejak 2019 telah memiliki brand unik, berbeda, dan tampil berani, dengan brandnya The City of Randang. 

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda saat diwawancara media, Selasa (24/1), menyebut Kota Payakumbuh sudah mulai melangkah untuk memiliki brand yang unik sejak 2018 dan tentu sudah menjawab permintaan dari Presiden Jokowi.

Namun, kata Rida, permintaan Presiden itu tentu tak hanya sekedar bagaimana menghadirkan brand kota yang berbeda, tetapi ada follow up program untuk mendukung kesuksesan brandingnya itu.

"Sebagai The City of Randang, Kota Payakumbuh menjadikannya sebagai bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan promosi produk Industri Kecil Menengah (IKM) daerah, khususnya produk Rendang.

"Dengan telah memiliki branding, Kota Payakumbuh memiliki produk IKM unggulan, yakni rendang yang telah memiliki standar kualitas untuk ekspor, dan dengan adanya sentra IKM rendang sebagai tempat produksinya," jelas Rida.

Rida menambahkan, prinsip branding sudah dibuat oleh Kota Payakumbuh, tinggal bagaimana mengemas dari hulu ke hilirnya.

Artinya, terkait hulu adalah apa yang dibutuhkan agar produk rendang terus berproduksi, tentu disini bicara ketersediaan bahan bakunya dari produk pertanian, di samping itu bagaimana pula kehadiran kampung rendang mampu mendukung pariwisata kuliner di daerah.

"Sebelum memikirkan hilirnya atau pangsa pasarnya, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan apa yang ada di hulu, kelengkapannya dipenuhi. Jangan sampai permintaan pasar tinggi sementara kita kekurangan bahan baku rendang," tegasnya. 

Rida menyebut, dengan brand The City of Randang tak hanya bisnis rendang saja yang menjadi perhatian oleh pemko, tapi rendang menjadi ikon, lebih dari produk yang lain, varian randang ini banyak, rasanya enak, dan memiliki pengakuan produk dengan sertifikasi.

"Intinya, dengan memiliki branding, kita telah bisa memproyeksikan bagaimana hulu ke hilirnya," tukuknya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta tiap kota memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Ia meminta kepala daerah membuat brand kota sesuai khasnya. Jika sebuah kota sudah menyematkan branding sesuai kekhasannya, Jokowi minta potensi tersebut dimaksimalkan. 

Ia mencontohkan, Kota Lampung bisa dibangun branding sebagai kota pisang atau kota nanas. Saat di-branding menjadi kota pisang, Lampung bisa menyiapkan industri pasca-panen pisang besar di kota itu, sehingga brand kota terlihat.

Jokowi juga menyebutkan beberapa nama kota di dunia yang terkenal karena branding yang kuat. Di Filipina, ada Kota Davao dengan yang terkenal dengan industri pisangnya. (Yon)