NetralPost.net

Pendidikan adalah suatu komponen utama bangsa untuk berdiri, yang dimana harus di rawat dan di manajemen dengan sebaik-baiknya serta di berikan dengan sepenuh-penuhnya kepada setiap rakyat tanpa membedakan Golongan, kekayaan ataupun Kekuasaan, Setiap Rakyat Berhak atas pendidikan yang baik sebagaimana  amanat UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat 1 "bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Pendidikan Adalah Bisnis 

Sekarang dunia pendidikan menjadi lahan basah untuk para golongan-golongan tertentu,Yang dimana hakikat pendidikan adalah Mencerdaskan sekarang berubah menjadi Memeras tanpa belas kasihan, lembaga pendidikan bukan lagi lembaga pengajar dan pembentukan karakter,,tetapi menjelma sebagai Lembaga Komersil yang memiliki standar untung dan rugi,,Kita ambil contoh pada tahun 2023 di negara kita hanya ada 18,74 juta jiwa dari 280 juta jiwa penduduk indonesia yang memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi hanya 6,68% jumlahnyaa hal ini mencerminkan pendidikan masih menjadi suatu yang mewah di republik ini.

Contoh Kasus

Banyak kasus-kasus tentang Jeleknya pengelolaan Lembaga Pendidikan di Republik ini, kasus-kasus seperti korupsi dana bos serta anggaran pendidikan yang lainnya sudah menjadi rahasia umum di Republik ini,kita ambil contoh kasus di Kota Padang Sumatera Barat pada awal tahun 2024 yang lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Menangkap 2 orang tersangka yang di duga Korupsi dana Program Pusat Keunggulan (PK)Di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang,Kasus tentang dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Sumatera Barat pada Awal Bulan juni yang lalu yang di duga  mencapai Rp 5,5 Miliar serta masih banyak lagi kasus-kasus lainnyaa, dari contoh kasus itu saja kita bisa melihat bahwasanya pendidikan menjadi lahan komersil bagi mafia-mafia yang berkedok sebagai pengabdi. 

Hipotesis 

Kita Seringkali Lupa bahwa majunya suatu bangsa di nilai dari seberapa baiknya Pendidikannya, jika saya mengibaratkan Negara adalah Rumah Pendidikan Adalah Pondasi dari rumah tersebut,Tanpa Pondasi yang baik Rumah akan mudah goyang dan hancur, begitupun Negara tanpa pendidikan yang baik Negara akan mudah goyang dan hancur, kita bisa mengambil sepenggal cerita dari sejarah Pengeboman Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang Pada Tahun 1945 sebgai tahap akhir Perang Dunia ke-2,Pada saat terjadi insiden tersebut Kaisar Jepang pada saat itu yaitu Kaisar Hirohito pertanyaan pertama setelah kejadian tersebut bukan tentang seberapa banyak sumber daya alam yang tersisa ataupun seberapa banyak bangunan yang masih bertahan tetapi yang di tanyakan Kaisar Hirohito Pada Saat Itu Seberapa banyak guru yang tersisa,,hal tersebut mencerminkan seberapa penting pendidikan di suatu negara jauh lebih penting dari Sumber Daya Alam ataupun komponen-Komponen lainnya. 

Jika Pendidikan tidak di manajemen dengan baik,dan seluruh rakyat Indonesia tidak mendapatkan Hak yang sama dalam mengenyam pendidikan,Maka Cita-cita bangsa untuk Bonus Demografi yang di canangkan menjadi Indonesia Emas 2045 hanyak akan menjadi mimpi saja,Maka dari itu butuh peningkatan mutu dan pengelolaan Lembaga pendidikan di negara ini agar Bonus Demografi bisa di wujudkan

Perlu kita ingat bahwa mutu pendidikan adalah cerminan dari seberapa kuat dan majunya suatu negara. 

Seperti yang di Katakan Nelson Mandela Presiden Afrika Selatan Ke 9 "Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia,Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia".

Penulis: Sandi Bintang Pratama

“Dalam periode Januari hingga Juni 2023 ini bidang Intelijen Kejati fokus mengawal delapan proyek strategis pemerintah yang tersebar di beberapa kabupaten atau kota di Sumbar,” kata Kepala Kejati Sumbar Asnawi di Padang, Rabu.

Ia menyebutkan delapan proyek itu berada pada dua Satuan Kerja (Satker) pemerintah yakni pada Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar, dan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang provinsi.

Proyek itu adalah pembangunan penguatan tebing batang Lurus – Maransi Kota Padang dengan nilai kontrak Rp1,074 miliar, pembangunan penguatan tebing batang Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp3,3 miliar, serta pembangunan Seawall dan bangunan pengamanan pantai Sasak Pasaman Barat dengan nilai Rp5,6 miliar.

Kemudian pembangunan jembatan rumah sakit Unand senilai Rp7,5 miliar, penggantian jembatan batang Tamak senilai Rp7,2 miliar, pembangunan fasilitas pengering jagung dan gedung unit pengolahan pakan senilai Rp48,3 miliar.

Dua proyek lainnya adalah pembangunan jalan provinsi di ruas Pasar Baru-Alahan Panjang paket I sebesar Rp12,2 miliar, serta pembangunan jalan provinsi di ruas Pasar Baru-Alahan Panjang paket II sebesar Rp10,7 miliar.

Ia mengatakan selama pengawalan proyek tersebut pihak Kejaksaan telah berperan aktif dalam mencegah serta mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang berkemungkinan mengganggu pelaksanaan proyek.

“Hingga saat ini delapan proyek yang kami kawal berjalan dengan aman tanpa gangguan, pembangunan masih terus berlanjut sampai kontrak berakhir,” jelasnya.

Asnawi menjelaskan pengawalan dari pihaknya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menyukseskan proyek, sehingga apa yang dibangun oleh pemerintah bisa berguna dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Ketika terjadi masalah yang berpotensi mengganggu pelaksanaan proyek, kami langsung turun tangan untuk mengatasi serta mencari solusi sesuai peraturan dan ketentuan hukum. Misalnya konflik lahan dan lain-lain,” jelasnya.

Ia mengatakan untuk mengatasi kendala yang muncul pihaknya juga menjalin koordinasi serta komunikasi aktif dengan pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Nagari, tokoh masyarakat, pemerintahan, dan lainnya.

Sejalan dengan pengawalan tersebut, Kejati Sumbar juga berupaya memastikan tidak ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam delapan proyek tersebut. (rdr)

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Asnawi didampingi oleh Jajarannya menyampaikan beberapa hal diantaranya Kajati Sumbar ungkap enam orang tersangka kasus dugaan korupsi sapi bunting Tahun Anggaran 2021.

"Saat ini sudah 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik ujar", Asnawi kepala Kejati Sumbar.

"Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan sehingga memungkinkan adanya penambahan tersangka dari tersangka tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kajati Sumbar.", Katanya.

Kemudian terkait penyalahgunaan Dana Desa, Mustaghfirin Asisten Intelijen Kejati sumbar menyampaikan bahwa, "saat ini belum ada ditemukan hal terkait penyalahgunaan dana desa yang ada di Sumatera Barat dan Realisasi dana desa di Sumatera Barat sudah cukup baik", ujarnya.

Dalam Konferensi pers tersebut Mustaghfirin, mengatakan hukum dibentuk untuk melayani manusia. Maka, hukum harus humanis. Hal ini ia sampaikan saat memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63.(*)

Bali, netralpost --- Seluruh jajaran Polri, segenap jiwa, raga, dan pikiran dikerahkan untuk mensuskseskan agenda besar dunia KTT G20 di Bali.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hanya menumpahkan segenap pikiran, fisik, tatapi juga kekuatan jiwa untuk mengamankan perhelatan internasional yang dihadiri para pemimpin dunia G20.

Beberapa waktu lalu, sebelum gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022, Kapolri menyempatkan diri untuk berkunjung ke beberapa pesantren dan bersilaturahmi dengan para kiai dan santri. Seraya berharap para kiai dan santri memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan KTT G20 berhasil sukses, aman dan damai.

Pengharapan Kapolri beserta jajaranya ke para kiai dan santri itu sebagai langkah dan pengharapan dukungan dari segenap bangsa Indonesia untuk sama-sama menyukseskan lahir dan batin perhelatan Presidensi G20 di Nusa Dua, Bali.

Tentu saja harapan besar bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lain di dunia bahwa KTT G20 tersebut dapat menelurkan kesepakatan-kesepakatan dan keputusan-keputusan penting yang dapat menjadi solusi bagi kepentingan semua negara dalam menghadapi situasi global saat ini terutama terkait pemulihan ekonomi dunia.

Tentunya pengerahan segenap kemampuan SDM Polri, sumberdaya teknologi keamanan yang dimiliki Polri bersinergi dengan kekuatan TNI ditambah dengan doa segenap bangsa adalah kekuatan yang tentu menjadi pendukung bagi keberhasilan Pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 kali ini.

Pemulihan ekononi dunia menjadi titik perhatian presidensi G20 pasca badai pandem covid-19 melanda dunia. Di samping tentu saja diharapkan adanya penyelesain krisis dunia yang cepat seperti penyelesaian krisis perang Rusia dan Ukraina. Sebab pemulihan ekonomi dunia akan sangat terganggu bila perang Rusia dan Ukraina tidak segera diakhiri.

Begitupun penyelesaian ketegangan di wilayah lain seperti situasi di semenanjung Korea mesti segara ada solusinya. Agar konflik tak meluas di berbagai belahan dunia.

Indonesia yang dipercaya memegang keketuaan Presidensi G20 kali ini sangat diharapkan menjadi pengarah untuk menemukan solusi strategis guna menghilangkan ketegangan dan sengketa antarnegara, sehingga pemulihan ekonomi dunia bisa berjalan seperti yang diharapkan semua negara.

Bagi Polri sendiri, suksesnya KTT G20 dengan aman dan damai menjadi pembuktian bahwa korps Bhayangkara menjadi kekuatan Kamtibmas yang dapat menjadi pilar kemajuan bangsa.(*)

Ini ditandai dengan penandatanganan prasasti perubahan tipe Polres Bukittinggi menjadi Polresta Bukittinggi oleh Kapolda Sumbar, yang kemudian dilanjutkan dengan peresmian papan nama Polresta Bukittinggi. 

Peningkatan tipe menjadi Polresta Bukittinggi ini, sesuai dengan Keputusan Kapolri dengan Nomor:KEP/1152/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si. 

Dalam sambutannya, Irjen Pol Suharyono menuturkan, peningkatan tipe Polres ini merupakan upaya institusi Polri dalam memenuhi dinamika dan ekspektasi masyarakat perihal pelayanan kepolisian, dalam rangka mewujudkan Polri Presisi ditengah masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam wilayah timur. Serta untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepolisian yang optimal kepada maysarakat.

"Alhamdulillah setiap tahapan telah terlewati dan diselesaikan dengan baik, sehingga melalui surat Nomor : B/802/M.KT.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Kementrian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah menetapkan Polres Bukittinggi menjadi Polresta Bukittinggi," katanya. 

Dengan perubahan tipe tersebut sebut Kapolda, maka, jabatan Kapolres juga naik setingkat lebih tinggi dari AKBP menjadi Kombes Pol. Demikian juga kepangkatan para pejabat di Polresta Bukittinggi juga akan menyesuaikan. 

"Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat seluruh personel Polresta Bukittinggi dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan," harapnya. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengucapkan terimakasih kepada Walikota Bukittinggi dan Bupati Agam beserta Forkopimda Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, instansi samping, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada Polres Bukittinggi sehingga Polres Bukittinggi naik tipe menjadi Polresta Bukittinggi. 

"Saya berharap agar sinergitas antara semua elemen masyarakat dengan Polresta Bukittinggi terus terjaga. Sehingga kondusifitas kamtibmas tetap terpelihara dengan baik," ucapnya. 

Jenderal bintang dua tersebut juga menyampaikan beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti oleh seluruh personel Polresta Bukittinggi, yaitu :

1. Kepada seluruh jajaran personel Polresta Bukittinggi saya ucapkan selamat atas perubahan tipe Polres menjadi Polresta ini;

2. Kepada seluruh personel Polresta Bukittinggi jajaran saya perintahkan untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder guna menciptakan situasi yang kondusif dan mendukung peningkatan pelayanan publik dan citra Polri di masyarakat semakin meningkat.

Dalam pengukuhan tipe Polresta Bukittinggi ini dihadiri oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH, Pejabat Utama Polda Sumbar, Walikota Bukittinggi, para Kapolres, Forkopimda Bukittinggi, Bhayangkari dan para tokoh (Masyarakat, Adat, Agama) se Kota Bukittinggi.(*)

Jakarta, netralpost.net - Lintas elemen bangsa mulai dari instansi Pemerintah, tokoh agama, Polri, pemuda, mahasiswa hingga pelajar menggelar kegiatan kirab merah putih sebagai wujud untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hadir dalam kegiatan tersebut ikut menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal ataupun kekuatan utama untuk  Negara Indonesia dalam menghadapi segala macam tantangan yang ada. 

"Acara hari ini sebenarnya adalah upaya kita semua untuk selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan, sebagai modal dasar dan modal utama kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan bangsa," kata Sigit di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (28/8).

Kegiatan pembentangan bendera merah putih ini akan diselenggarakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada hari ini. Adapun rute kirab tersebut dimulai dari Istana Merdeka hingga Bundaran HI. 

Sigit menuturkan, kirab merah putih ini juga masih merupakan rangkaian dalam memperingati momentum Hari Kemerdekaan Indonesia dengan tema 'pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat'. 

"Jadi hari ini kita bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa baik dari instansi pemerintahan, kemahasiswaan, ormas-ormas total hari ini yang ikut bergabung kurang lebih 50 ribu orang. Dimana ini kegiatan kirab merah putih ini masih bagian dari rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan," ujar Sigit. 

Kirab merah putih dengan semangat menjunjung persatuan dan kesatuan ini, dikatakan Sigit sangat diperlukan bagi Bangsa Indonesia untuk menghadapi segala macam bentuk tantangan yang datang dari tingkat global maupun nasional. 

Tantangan tersebut diantaranya, menurut Sigit adalah Pandemi Covid-19 yang masih melanda seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini. Termasuk, terjadinya konflik Negara Rusia dan Ukraina, yang memunculkan potensi ancaman krisis pangan dan energi bagi seluruh dunia. 

"Apalagi kita dihadapkan situasi-situasi sangat sulit, kita hadapi Pandemi Covid-19. Dan alhamdulillah berkat persatuan dan kesatuan semua itu bisa dilalui dengan baik. Saat ini kita juga menghadapi bernagai tantangan yang dihadapi berbagai macam masalah akibat perang Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis pangan dan energi," ujar eks Kabareskrim Polri itu. 

Mantan Kapolda Banten ini juga menyinggung soal pentingnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam menghadapi agenda nasional Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang. 

"Ini tentunya harus terus kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, maka persatuan kesatuan berada di atas segalanya. Sehingga, polarisasi yang pernah terjadi di tahun 2019, di tahun 2024 ini tidak boleh terjadi lagi," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga menuturkan, Indonesia di tahun 2030 akan mencapai bonus demografi. Sebab itu, Sigit menekankan, diperlukan semangat persatuan dan kesatuan oleh seluruh elemen bangsa guna memanfaatkan bonus demografi ke arah yang lebih baik. 

"Sehingga kita betul-betul bisa memiliki lompatan kemajuan mewujudkan SDM kita yang unggul. Semangat-semangat ini yang tentunya harus kita jaga. Kita kobarkan, untuk wujudkan tujuan nasional kita, melanjutkan visi misi Indonesia Emas di tahun 2045," tutur Sigit. 

"Mungkin itu semangat yang kita bangun di dalam kirab merah putih hari ini, yang diikuti seluruh elemen. Kita harapkan ini menjadi suatu tradisi penguatan terhadap semangat seluruh elemen bangsa untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan," tambah Sigit. 

Diketahui, dalam acara kirab merah putih nantinya terdapat beberapa rangkaian kegiatan. Mulai dari, parade kirab merah putih, pawai, doa lintas agama, tausiah kebangsaan, sambutan, pembacaan ikrar, hingga hiburan. 

Kirab merah putih ini dilepas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dari depan istana merdeka bersama  Ulama karismatik Habib Luthfi bin Ali bin Yahya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.(*)