Juni 2022

HUT Bhayangkara ke-76, Setapak Transformasi Menuju Polri yang Presisi

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hari ini tepat berusia 76 tahun. Selama itu, sudah banyak hal yang dilakukan Polri. Khusus HUT Bhayangkara ke-76, kali ini membahas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal Sigit sudah memimpin institusi Polri selama kurang lebih satu setengah tahun. Dalam perjalanannya, Sigit sudah melakukan banyak hal guna mewujudkan visi yang ia usung yaitu Transformasi menuju Polri yang Presisi, yang merupakan akronim dari kata Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen. Selama menjadi Kapolri, Sigit pun telah melakukan mewujudkan semangat transformasi Polri yang Presisi dengan memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Transformasi menuju Polri yang Presisi tak melulu bicara soal penegakan hukum. Kapolri pun mengenalkan konsep restorative justice yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan.

Dalam rilis akhir tahun 2021, Polri telah merampungkan sebanyak 11.811 perkara melalui restorative justice. Angka ini meningkat sebesar 28,3 persen dibanding tahun 2020, dimana perkara yang diselesaikan melalui restorative justice sebanyak 9.199 perkara.

Di masa transformasi menuju Presisi, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolri memang menginstruksikan pendekatan-pendekatan secara restorative justice untuk menyelesaikan masalah, khususnya pada kasus yang dinilai dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

"Karena justru masyarakat menginginkan ini bisa diselesaikan khususnya masalah-masalah kecil. Kalau dinaikkan memunculkan polemik dimana rasa keadilan, khususnya masyarakat harusnya kita bantu," kata Dedi.

"Hanya karena kepastian hukum berjalan, akhirnya bermunculan kasus memunculkan pandangan yang tidak bagus terkait rasa keadilan yang harus diperjuangkan khususnya masyarakat kecil," sambungnya.

Sepanjang tahun 2021 dan 2022, Polri juga mempunyai tugas penanganan pandemi Covid-19. Dedi menuturkan, Polri melakukan akselerasi percepatan vaksinasi hingga pelosok daerah.

"Sepanjang 2021, capaian vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Polri serta jajarannya hingga tingkat Polsek mencapai 61,24 persen dosis 1 dan 41,46 persen untuk dosis 2," ujarnya.

Kontribusi Polri dalam upaya Pemerintah menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebesar 17,73 persen dosis 1 dan 16,79 persen dosis 2.

Polri mencatat pelayanan vaksinasi di tingkat pusat hingga jajaran dengan menggunakan jenis vaksin Sinovac, Astrazeneca, Moderna, Coronavac, Biovac sebanyak lebih dari 30 juta kali kegiatan sepanjang 2021.

Pelayanan vaksinasi ini turut serta membuat Polri meningkatkan fasilitas kesehatan di 52 rumah sakit Bhayangkara. Sehingga rumah-rumah sakit milik Polri mampu merawat pasien Covid-19.

"Dalam upaya vaksinasi selama 2021, Polri mengerahkan tenaga medis yang terdiri dari 128 dokter, 162 bidan, dan 360 hingga 7.534 vaksinator," katanya.

Berbicara mengenai penegakan hukum, Polri mencatat sepanjang tahun 202, terjadi penurunan laporan kejahatan sebesar 19,3 persen atau 53.360 perkara sepanjang tahun 2021. Sementara itu jumlah kasus yang telah dituntaskan oleh Polri peningkatan.

Adapun kejahatan paling dominan sepanjang 2021 adalah kejahatan konvensional. Jumlahnya sebanyak 174.043 perkara atau 79 persen dari seluruh jumlah kejahatan. Bila dibandingkan 2020 yakni sebanyak 199.725 perkara, jumlah kasus kejahatan menurun.

Selain kejahatan konvensional, kejahatan transnasional yang terjadi selama 2021 sebanyak 40.562 perkara. Dibanding 2020, kejahatan transnasional di 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan sebanyak 45.425 perkara.

Kemudian, pada jenis kejahatan terkait kekayaan negara, Polri menangani 4.018 perkara sepanjang 2021. Jumlah perkara menurun dibanding 2020, yang jumlahnya 4.372 perkara.

Penanganan Terorisme

Masih angka dalam rilis akhir tahun 2021, Polri menyebut jumlah terduga teroris yang diamankan sepanjang 2021 yakni sebanyak 370 tersangka, atau meningkat sebanyak 138 orang atau setara 42,7 persen jika dibandingkan dengan 2020.

Dedi menuturkan, pihaknya mengedepankan pencegahan kasus terorisme dengan melakukan penangkapan sebelum pelaku beraksi jika telah cukup bukti, atau preventive strike. Pencegahan dikedepankan agar tak muncul korban dari aksi teror.

 Meningkatnya jumlah terduga teroris yang ditangkap membuahkan hasil di mana aksi teror menurun sebanyak 7 kasus atau 53,8 persen. Pada 2021, tercatat terjadi 6 aksi teror. Sementara 2020 terdapat 13 aksi terorisme.

Sejumlah operasi juga dilakukan Polri di daerah terkait aksi kelompok bersenjata. Di Papua ada Operasi Satgas Nemangkawi. Sepanjang 2021, sebanyak 27 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) ditangkap. Sementara 26 anggota KKB lainnya menyerahkan diri pada aparat.

Sementara Operasi Madago Raya di Poso tercatat sebanyak 7 teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ditangkap dan ditindak tegas. Salah satunya adalah Ali Kalora, yang merupakan pimpinan MIT Poso pengganti Santoso.

Komitmen Kesetaraan Gender

Tak hanya mengurusi permasalahan eksternal, Polri juga melakukan transformasi dan pembenahan di internal. Kapolri pun menepati komitmennya untuk mengembangkan karir polisi wanita (polwan). Hal ini sesuai dengan apa yang dijanjikan Sigit saat melakukan fit and proper test calon Kapolri di DPR.

Satu nama perwira tinggi menjadi sorotan dalam mutasi jabatan perdana di awal kepemimpinan Sigit, pada Kamis 19 Februari 2021. Perwira tinggi itu adalah Brigjen Ida Oetari Poernamasari. Ida dipercaya Sigit menduduki jabatan sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Di lingkungan Polda Metro Jaya pun, terdapat 8 polwan yang diberikan kepercayaan menjadi Kapolsek. Polwan dinilai mampu menyelesaikan permasalahan hukum khususnya yang melibatkan anak-anak.

Para polwan diharapkan lebih mampu mengayomi masyarakat demi mencegah terjadinya kejahatan. Polwan diyakini lebih mampu membedakan antara penyakit masyarakat, kenakalan remaja, dan kelompok kriminal.

Polda Maluku juga mengangkat tiga polwan dalam jabatan strategis di tingkat Polsek dan Polres. Diketahui, promosi jabatan ketiga polwan tertuang dalam ST/192/KEP./2022 dan ST/193/KEP./2022.

Dalam surat telegram tersebut tertulis Kompol Helda Misse Siwabessy yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Itwasda Polda Maluku diangkat jadi Wakapolres Seram Bagian Barat.

Kemudian Ipda Sofia Christina Ester Alfons, yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Baguala, mendapat promosi sebagai Kapolsek Leihitu Barat.

Selanjutnya adalah AKP Meity Jacobus sebelumnya menjabat Kasat Binmas, ditunjuk dalam jabatan baru Kapolsek Baguala.

Dalam telegram terakhir Kapolri, juga bermunculan nama polwan yang dipromosikan jabatan dan pangkatnya. Rotasi dan mutasi itu tertuang dalam surat telegram No ST/1214/VI/KEP./2022. Sebanyak 120 personel Polri dirotasi.

Dari jumlah yang dirotasi itu, terdapat satu orang Polwan yang mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) bintang dua, yaitu Brigjen Juansih. Dia dipromosikan menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat Polri.

Tak hanya Brigjen Juansih, terdapat seorang Polwan yang diamanahkan sebagai Kapolres Bukittinggi. Ada pula seorang Polwan mendapat promosi menjadi Kabag Penum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Nurul Azizah.

Selain itu, ada AKBP dr Siti Nur Imanta yang dipromosi sebagai Karumkit Tk 2 Bandung Polda Jabar. AKBP Titik Wahyuningsih sebagai Kabidkeu Polda Banten, Kombes Endang Sri wahyu Utami Kabidkeu Polda Bali, Kombes Heni Kresnowati Kabidkeu Polda Jabar, dan Kombes Yuliani Kabidkum Polda Banten.

Dedi mengatakan penempatan Polwan di posisi strategis ini merupakan komitmen Kapolri dalam kesetaraan gender.

"Penempatan Polwan merupakan komitmen Bapak Kapolri terhadap kesetaraan gender," kata Dedi.

Dedi mengatakan Polri akan terus memberikan ruang bagi Polwan. Dia menambahkan kesetaraan gender akan terus diperjuangkan. Oleh karena itu, Dedi mengatakan sejauh ini sejumlah Polwan sudah berpangkat perwira tinggi dan menempati jabatan operasional berisiko tinggi di Polri.

Tak hanya memberikan kesempatan pengembangan karir Polwan. Kapolri juga mengumumkan akan membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri. Nantinya, Direktorat ini mayoritas kasus di sini akan ditangani oleh polisi wanita (polwan).

Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak nantinya sebagai organisasi khusus untuk melayani masyarakat dalam hal korban kekerasan perempuan dan anak.

Dalam catatan Polri, kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2021 yang ditangani telah tuntas sebanyak 5.637 dari total 7.059 kasus. Sementara itu, pada kasus kejahatan anak, Polri telah menyelesaikan 2.483 kasus dari total 4.957 kasus.

Rekrutmen SDM

Sepanjang 2021, Polri terus melakukan perekrutan terhadap bibit-bibit sumber daya manusia (SDM) unggul melalui jalur rekrutmen pro-aktif (rekpro). Salah satu upaya itu dengan menyaring lulusan pesantren atau santri untuk dijadikan anggota kepolisian.

Sepanjang tahun 2021, ada puluhan santri yang hafal Alquran atau hafiz Alquran direkrut menjadi anggota Polri melalui jalur rekpro.

Polri juga melakukan perekrutan terhadap 410 personel kepolisian dari suku pedalaman di Indonesia. Kemudian, sebanyak 3.500 personel dari Orang Asli Papua (OAP).

Dengan perekrutan OAP, kata dia, Polri memiliki kebutuhan dalam menjalin komunikasi yang baik guna melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Berbagai hal yang dipaparkan adalah sebagian dari langkah Polri untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan, pelindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Kapolri mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep Polri yang Presisi ini adalah sebuah perjalanan panjang.

Ia juga meminta maaf dan meminta masyarakat terus mengoreksi dan mengkritik Polri agar lebih baik. Terlepas dari semua kekurangan yang dilakukan Polri, Kapolri berkomitmen menjadikan Polri yang semakin dicintai. Seperti sebuah pepatah klasik 'Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah'.

 


Padang - Ratusan personel Polda Sumatera Barat beserta jajarannya mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari sebelumnya untuk periode 1 Juli 2022.

"Sebanyak 678 personel yang naik pangkat," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Kamis (30/6) usai pelaksanaan upacara kenaikan pangkat di Mapolda Sumbar. 

Ia menyebut, personel yang naik pangkat ini yakni untuk Kombes, Kompol, AKP, Iptu, Ipda, Aiptu, Aipda, Bripka, Brigadir Polisi, Briptu, dan Bharaka.

Dari 678 personel yang naik pangkat, 176 diantaranya naik pangkat di Polda Sumbar. Dengan dilaksanakannya upacara kenaikan pangkat yang dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH, yang dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, dan Pejabat Utama Polda Sumbar. 

"Usai upacara, dilanjutkan dengan tradisi upacara kenaikan pangkat dan syukuran," ungkapnya.

Berikut rincian jumlah personel Polda Sumbar dan jajaran yang naik pangkat:
1. Kombes Pol: 2
2. AKBP: 12
3. Kompol: 7
4. AKP: 6
5. Iptu: 18
6. Ipda: 5
7. Aiptu: 35
8. Aipda: 237
9. Bripka: 90
10. Brigadir: 66
11. Briptu: 199
12. Bharaka: 2

(***)



Padang --- Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang bersama Aliansi Indonesia Damai (AIDA) dan Lasigo Akademia Indonesia adakan seminar sehari dengan tajuk “Halaqah Perdamaian : Belajar dari kisah korban dan mantan pelaku Terorisme” di Auditorium Mahmud Yunus kampus II UIN Imam Bonjol Padang, Rabu 29 Juni 2022.

Kegiatan seminar bertujuan untuk membangun kesadaran dan peran mahasiswa dalam mempelopori dan melestarikan perdamaian. Dilibatkannya mahasiswa dalam kegiatan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa kerja nyata, kerja keras dan kerja kolaboratif yang melibatkan semua komponen bangsa sangat diperlukan membangun Indonesia yang damai. Kesadaran tersebut tumbuh karena karena semakin kompleksnya tantangan perdamaian di Indonesia. Mahasiswa sebagai milenial anak muda harapan bangsa, dipandang amat perlu dilibatkan dalam mempelopori dan menggerakan perdamaian di Nusantara ini. Pilihan ini merupakan langkah strategis untuk memajukan perdamaian di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 150 aktifis mahaiswa dari berbagai elemen kampus merdeka di Sumatera Barat. Peserta berasal dari UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas PGRI Sumatera Barat, Universitas Ekasakti, Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang; Universitas Bung Hatta. Dari luar kota Padang juga hadir mahasiswa dari UIN Syekh Jamil Jambek Bukittinggi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan Univeritas Dharmas Indonesia dan lainnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama dengan menghadirkan 4 narasumber, yaitu pelaku dan korban terorisme, Dekan Fakultas Saintek dan Ketua Yayasan AIDA. Dalam sambutannya, Wakil Rektor III UIN IB, Welhendri Azwar, M, Si, Ph.D menyampaikan bahwa kegiatan ini unik, “penyelenggara bisa mempertemukan pelaku dan korban yang sejatinya bermusuhan, dalam satu forum” kata Welhendri. Selain itu, Welhendri juga mengapresiasi kegiatan sebagai bagian dari atmosfir akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. “Kegiatan seperti ini penting sebagai ruang dialog akademis di lingkungan UIN” pungkasnya.

Seminar yang dilakukan secara panel, dimoderatori oleh direktur Lasigo Akademia Indonesia Dr. Firdaus, M.Si. Dalam pembukaan, Firdaus mengatakan bahwa dampak terorisme di Indonesia sangat tinggi. “Untuk itu, seminar ini penting dilaksanakan” katanya. Tampil sebagai pembuka diskusi, Dekan Fakultas Saintek, Nurus Shalihin Ph.D mengatakan bahwa saat ini kita hidup dalam lingkaran teror. “setiap hari kita dihantui oleh teror, mulai dari yang paling kecil seperti kemacetan dan orang yang ugal-ugalan berkendara, hingga ancaman kekerasan. Oleh karena itu, kedamaian sangat penting diwujudkan” katanya.

Sementara itu, dari perspektif mantan pelaku Ali Fauzi mengungkapkan bahwa tidak ada manusia yang baik yang tidak luput dari salah dan khilaf dan demikian juga sebaliknya tidak ada manusia jahat yang tidak memiliki masa depan”. Lebih lanjut Ali Fauzi mengutarakan bahwa, doktrinisasi yang ia terima selama ini adalah bagaimana agar kebencian itu tertanam kuat di dalam dirinya untuk menegakkan Islam Kaffah. Doktrin inilah yang selama ini menurut beliau selalu menjadi spirit kekuatan untuk menjadi pelaku terorisme.

Lain hal dari perspektif korban Nanda Olivia Danil sebagai orang yang mengalami kekerasan terorisme pada kasus Bom Kuningan 2004. Bagi Nanda, traumatik yang dialami sangat mendalam bahkan terbesit kebencian yang sangat kuat terhadap pelaku. Baginya, kehendak yang dilakukan itu adalah kesadaran yang pelaku dapat memilih melakukan atau tidak. Sedangkan apa yang dia alami dengan korban lainnya adalah sesuatu yang tidak dapat ia hindari. kejadian itu terjadi begitu saja tanpa ada peringatan atau tahu sesuatu yang mengerikan itu terjadi. Tekanan psikologis dan traumatik semacam ini ia tanggung hingga bertahun-tahun sampai kema’afan itu perlu dibuka lagi untuk masa depan yang lebih baik.

Atas kejadian semacam ini baik kesadaran mantan pelaku maupun itikat baik korban yang memafkan, menurut Hasibullah Satrawi sebagai ketua Yayasan Aida kala itu berinisiatif untuk membuka ruang antara mantan pelaku terorisme maupun korban dapat menginspirasi kedamaian dan kecintaannya kepada generasi yang akan datang. Generasi mendatang adalah orang yang perlu dibina agar tidak mudah terpapar dengan paham maupun doktrin yang mengajak orang-orang untuk menciptakan kebencian. Karena pada prinsipnya perbuatan Jihad itu bukanlah bersandar pada keinginan pribadi melainkan melalui mahkamah Syar’iah, ungkapnya.(rls Humas UIN IB Padang)

 



Padan--Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Helmi didampingi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, H. Hendri Pani Dias dan Subkor Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Madrasah, Firdaus beserta tim melakukan Koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, didampingi Wakil Kepala Kejati Sumbar, Aliza Rahayu Rusma, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejati Sumbar, Khaidir, Kamis (30/06). 

Koordinasi ini dalam rangka meminta kesediaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk berkenan memberikan bantuan pendampingan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru Madrasah yang didanai melalui Anggaran SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. 

Mengawali kordinasi Kakanwil mengucapkan terimakasih atas kesediaan Kejati Sumbar bersedia menerima kunjungan koordinasi dari Kanwil Kemenag Sumbar. 

"Selain bermaksud untuk silaturahmi kehadiran kami kesini untuk berkoordinasi dengan pihak Kejati," ujar Kakanwil mengawali penyampaianya. 

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa Jajaran Kanwil Kemenag Sumbar diberi amanah pembangunan gedung Ruang Kelas Baru Madrasah yang didanai melalui Anggaran SBSN Tahun 2022.

"Pembangunan gedung baru madrasah ini sebanyak 7 lokasi dengan anggaran 19 Milyar," jelas Kakanwil lagi. 

Diuraikannya, "adapun 7 paket pembangunan tersebut yaitu; pertama, Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Padang Panjang. Kedua, Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 1 Padang Panjang. Ketiga, Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MTsN Padusunan Kota Pariaman.

Keempat, Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Payakumbuh. Kelima, Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MTsN Kota Solok. Keenam, Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MTsN 2 Padang Pariaman. Ketujuh, Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanah Datar. 

"Jadi, berdasarkan hal tersebut kami bermohon kesediaan Bapak kiranya berkenan memberikan bantuan pendampingan untuk pekerjaan Pembangunang Ruang Kelas Baru," ujar H. Helmi. 

"Pendampingan ini dalam rangka mengantisipasi jika ada kesalahan kesalahan atau hal hal yang terkait dengan hukum," tambahnya. 

Dijelaskan lagi, pokja sudah melakukan proses tender dan sudah ada pemenang dan masa sanggah sudah berakhir, sekarang masing-masing kontraktor mengurus jaminan pelaksanaannya. Pendampingan ini akan dimulai ketika penandatanganan kontrak.

Sementara Kejati Sumbar, Yusron menyambut baik kehadiran Kakanwil beserta rombongan. Kejati berjanji akan mendukung penuh kegiatan tersebut, bersedia memberi pendampingan dan akan diadakan penandatanganan MoU dalam waktu dekat.

Ikut mendampingi Kakanwil, Ahmad Negara Dalimunthe dan Muhammad Ridha sebagai PPK Kegiatan SBSN, [DW]

 


Padang -- Kakanwil Kemenag Sumbar H Helmi didampingi Ketua BWI Sumbar H. Japeri, Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf Kemenag RI  H. Zaenuri dan Kabid Penais Zawa H. Yufrizal dan membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Bimtek mutasi harta benda Wakaf dan mitigasi sengketa wakaf di hotel Pangeran Beach Padang, (30/06). 

Kakanwil menyampaikan potensi Wakaf sangat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan nasional. 

Maka untuk itu, Kakanwil meminta aset Wakaf perlu diamankan serta dikelola semaksimal mungkin berdasarkan regulasi yang sudah ada. 

" Melalui bimtek ini dapat menambah literasi perwakafan terkhusus terkait tata cara mutasi harta benda Wakaf dan mitigasi sengketa tanah Wakaf di Sumatera Barat, " Ungkap Kakanwil. 

Sebelumnya Kakanwil mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran bidang Penais Zawa Kanwil Kemenag Sumbar yang telah menyelenggarakan bimtek tersebut.

H. Yufrizal selaku ketua panitia melaporkan tujuan bimtek ini diselenggarakan yaitu sebagai pembekalan bagi pihak terkait tentang prosedur pelaksanaan tata cara mutasi harta benda wakaf dan mitigasi sengketa tanah wakaf. 

Kabid Penais Zawa menuturkan narasumber kegiatan ini melibatkan Kepala Subdit Pengamanan Aset Wakaf Kemenag RI, Kakanwil Kemenag Sumbar, Ketua BWI Sumbar dan Praktisi bidang Wakaf. 

Bimtek ini dibawah koordinasi sub koordinator Muslimah dan diikuti langsung oleh 40 peserta yang terdiri dari Penyelenggara Zakat Wakaf se-provinsi Sumbar, perwakilan PPAIW Kabupaten/ kota, perwakilan BWI Sumbar dan secara daring oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Kepala KUA se-provinsi Sumbar. 

 


Padang - Provinsi Sumatera Barat menoreh prestasi untuk 3 kategori pada Kegiatan Pesparawi Nasional ke-13 di Jogjakarta. Kakanwil H Helmi memberikan apresiasi dan dukungan luar biasa atas capaian Sumatera Barat di ajang tiga tahunan tersebut. 

Pernyataan ini disampaikan Kakanwil saat menerima kunjungan, Ketua LPP Marulitua Siringoringo beserta pembimas Kristen Yesri Elvis, atas keikutsertaan team Sumbar pada Pesparawi Nasional ke XIII di Jogjakarta, Kamis (30/06).

Di ruang kerjanya, Ka.Kanwil Helmi juga menyampaikan rasa bangga atas kehadiran pihaknya bersama istri selaku Ketua DWP Kanwil Kemenag Sumbar, menyempatkan untuk menyaksikan langsung kegiatan Pesparawi di Jogjakarta.

Menurutnya kehadirannya bersama tim Kabiro dari Pemprov adalah wujud dukungan terhadap Kontingen Sumbar agar bisa berhasil dan sukses pada even tersebut. 

Namun demikian, ia menilai ada hal yang lebih penting selain kemenangan. Bisa memberikan pengalaman terbaik di kancah nasional dan dapat memupuk tali persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi substansi utama.

Kedepan, menyikapi harapan Ketua LPP pihaknya berharap kegiatan Pesparawi bisa dilaksanakan di tingkat Provinsi melibatkan seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar. Bagi Helmi   ajang Pesparawi sebagai salah satu sarana dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia. 

"Semoga kedepan ada pembaharuan, inovasi bagaimana kegiatan ini bisa dikembangkan. Pesparawi ada pengembangan sebelumnya di tingkat Provinsi," ujarnya.

Ia mengajak untuk menumbuhkan toleransi dan harmonisasi antar umat beragama di Indonesia yang penuh keragaman ini. 

"Mari kita senantiasa ciptakan harmonisasi dalam keberagaman ini. Semoga di tahun mendatang kontingen Sumbar dapat menoreh prestasi yang lebih gemilang dengan persiapan dan tahapan yang lebih matang," tutur Helmi.

Sementara itu Ketua LPP Marulitua Siringoringo menyebut kontingen Sumbar berhasil meraih medali untuk semua kategori yang diturunkan. 

Diantaranya kategori Solo anak usia 10-13 tahun putri berhasil meraih medali emas atas nama Danica Nabasar Sitanggang. Sedangkan untuk kategori Solo anak putra atas nama Arthur Sopanagaman Rajagukguk mendapat medali perak Dan kategori Vokal group mengantongi medali perak yang tergabung dari 11 orang dalam 1 tim.

Ia mengaku bersyukur dan sangat apresiatif atas dukungan dan support Kakanwil bersama Pemprov selama kegiatan berlangsung. 

"Kami melihat dan merasakan sendiri bagaimana support Kakanwil Helmi bersama tim Pemprov Sumbar memotivasi anak-anak ketika sedang latihan, sudah sangat luar biasa," terangnya.

Pihaknya mengaku ini adalah yang perdana kontingen Pesparawi Sumbar dilepas di aula Gubernur. Bahkan didampingi Kakanwil Kemenag Sumbar hingga kegiatan selesai. 

"Ini adalah bukti bentuk toleransi dalam kemajemukan agama dan budaya di Sumbar." Ungkapnya.

Disisi lain Pembimas Kristen Yesri Elvis menyebut Pesparawi ini memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk pengembangan, pemahaman dan penghayatan melalui sebuah perlombaan. 

Substansi dari kegiatannya bukanlah perlombaan yang identik dengan kompetisi atau persaingan. Namun dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dapat meningkatkan keimanan umat Kristiani terhadap Tuhan Yesus.

"Bagi saya even ini even untuk bisa bernyanyi dengan baik, karena disini bagaimana bisa memuji nama Tuhan dalam bentuk lagu."Imbuhnya.

Hal menarik lainnya, bukan tanpa alasan sebut Elvis adalah ketika kegiatan Kristiani digelar di Candi Prambanan yang merupakan tempat ibadah agama lain. 

"Disinilah wujud keragaman yang disimpul dengan nilai toleransi bisa terlihat. Bahkan secara tidak langsung menjadi media promosi wisata dan budaya," katanya.

Selain itu, ajang kompetisi ini selain sebagai wadah untuk melestarikan budaya dan agama Kristen. Sepatutnya bisa menjadi pemersatu bangsa dan memperkokoh jalinan persaudaraan. Mengingat peserta yang hadir memiliki suku, agama dan budaya yang berbeda, lanjut Elvis.

"Jadi hari ini kami temui Kakanwil Helmi untuk melaporkan kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik, termasuk capaian prestasi Sumbar pada ajang ini. Khususnya laporan dari Ketua LPP beserta pembimas kristen dengan keikutsertaan team pada Pesparawi Nasional ke XIII di Jogjakarta. Semoga besok bisa lebih maksimal, bisa menggondol semua medali emas,"tukasnya.(vera)

 Zulhas Jadi Menteri Perdagangan, bupati Epiyardi Asda : Kabupaten Solok dan Zulhas Punya Hubungan Dekat

Padang - Bupati Kabupaten Solok Epiyardi Asda Sangat bersyukur dan salut atas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilantik jadi Menteri Perdagangan (Mendag) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan posisi Muhammad Lutfi pada beberapa waktu yang lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Solok Epiyardi Asda pada awak media pada saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberatasan Korupsi Terintegrasi Se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang, Selasa (21/06).

'' Saya sangat dekat dengan pak Zulhas dan kami sanggar intens berkomunikasi untuk kemajuan Kabupaten Solok,'' ungkapnya.

Dirinya menjelaskan,Kabupaten Solok merupakankan daerah yang kaya akan keindahan alam dan hasil alamnya, maka dari itu semua problem yang ada di Kabupaten Solok itu hanya segelintir orang yang tidak suka atas cara saya memimpin, karna saya tidak pernah memakan hak rakyat sepeserpun.

Biarkanlah orang berkata apa dan berpandangan buruk kepada saya,yang penting saya bekerja untuk masyarakat dan bertekad untuk memajukan Kabupaten Solok, tutupnya.(l0)


 


Padang, humas -- Guna mewujudkan percepatan sertifikat tanah wakaf , Kanwil Kemenag Sumbar melalui bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf (Penais Zawa) jalin kerja sama dengan Kanwil Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar. 

Terkait hal itu dengan disaksikan Wagub Sumbar Audy Joinaldy dan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI Ahmad Bahiej tampak Kakanwil Kemenag Sumbar H. Helmi melakukan penandatanganan MoU dengan Saiful Kakanwil BPN Sumbar  disela rapat koordinasi di Aula Kanwil BPN Sumbar, Selasa (29/06). 

Gubernur yang diwakili Wagub Audy Joinaldy dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang apik antara Kanwil Kemenag Sumbar dengan Kanwil ATR BPN dalam penyelamatan aset wakaf di Sumbar melalui program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

"untuk memberdayakan dan meningkatkan  fungsi tanah wakaf maka perlu literasi dan kerjasama yang kuat terkait perwakafan  kepada segenap stakeholder yang ada di Sumbar," pesan Wagub. 

Ikut memberikan arahan dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI Ahmad Bahiej. Diawal arahannya, Ahmad Bahij mengapreasi dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kanwil Kemenag dan Kanwil ATR BPN Sumbar yang telah cepat menindaklanjuti program Kemenag RI dalam hal percepatan sertifikasi tanah wakaf.

"kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Menteri Agama RI dan kita akan terus dorong mulai dari tingkat Kanwil, Kabupaten/ kota dan ditingkat  KUA kecamatan untuk segera merealisasikannya," sebutnya.

Percepatan sertifikasi tanah wakaf, sebut Ahmad Bahaij dilakukan untuk menjamin kepastian hukum status aset tanah wakaf yang telah terdata sebanyak 21 ribu tanah wakaf dari seluruh Indonesia.

" tanah wakaf kedepannya diharapkan tidak saja menjadi tanah yang mangkrak akan tetapi sesuai peruntukkannya untuk kemaslahatan umat, baik untuk peribadatan maupun mensejahterakan ekonomi umat," harap Kepala Biro hukum Kemenag RI ini.

Kakanwil Kemenag Sumbar H. Helmi dalam sambutannya menyampaikan bahwa  Kemenag RI telah bekerjasama kengan Kementerian ATR BPN dalam meluncurkan program percepatan sertifikasi tanah wakaf dan ini merupakan tindak lanjut dari program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang telah dilaunching Menteri Agama.

"maka salah satu program strategis  revitalisasi KUA kecamatan adalah pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf karena dalam regulasi perwakafan, KUA adalah pihak pertama untuk menerbitkan legalitas tanah wakaf sebab Kepala KUA adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) awal proses penerbitan sertifikasi tanah wakaf," terang Kakanwil.

H Helmi menjelaskan, saat ini Sumbar terdata  memiliki 5846 lokasi tanah wakaf dengan kondisi bersertifikat sebanyak 3825 dan yang belum bersertifikat sebanyak 2021.

Kakanwil Kemenag berharap dengan penandatangan MoU ini dapat segera mempercepat sertifikasi tanah wakaf yang belum bersertifikat, tentunya secara bertahap dan dapat tuntas sesuai target.

Sedangkan Kakanwil ATR BPN menyatakan kesiapan dalam menjalankan MoU percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumbar dan Ia meminta kerjasama jajaran Kemenag Sumbar untuk segera melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Pada momen ini juga, tampak Kakankemenag Kabupaten/ Kota dan Kepala ATR BPN Kabupaten/ kota ikut menadatangani komitmen bersama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten/ kota masing-masing.

Dalam dalam laporannya, Kabid Penais Zawa H Yufrizal menyebutkan kegiatan ini juga dihadiri   Direktur Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI yang diwakili Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf dan diikuti  Kakan Kemenag, Kepala Pertanahan Kabupaten/ Kota se-provinsi Sumbar dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan se-provinsi Sumbar.

H Yufrizal mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti MoU Menteri Agama dan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tanggal 15 Desember tahun 2021 tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf.

"yang kedua tujuan kegiatan sebagai acuan teknis bagi Kanwil Kemenag Sumbar, Kanwil BPN Sumbar, Kankemenag  dan Kantor BPN Kabupaten Kota se-Sumbar dalam menjalankan percepatan sertifikasi tanah wakaf," tambah H Yufrizal.

 

Padang-Hujan Deras yang mengguyur Kota Padang sejak sore tak menyulutkan semangat tim Badan Hisab Rukyat (BHR) bersama Kanwil Kemenag Sumbar dan BMKG Padang Panjang untuk menyelenggarakan Rukyatul Hilal.

Kegiatan rukyatul hilal dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat,  H. Helmi didampingi Kepala Bidang Urais, H. Edison bersama Kabid dan Subkoordinator Bidang Urais, Rabu (29/6) di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat.

Turut hadir Gubernur diwakili Kabag Kesra Elsandra, Kepala BMKG Padang Panjang,  Suaidi, Kepala Pengadilan Agama, Ketua BHR Sumbar Asasriwarni, Pimpinan Ormas Islam, Kakan Kemenag Kota Padang, H. Edy Oktafiandi beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu Kepala BMKG Padang Panjang, Suaidi menjelaskan kondisi Kota Padang saat dilakukan rukyatul hilal dalam kondiasi berawan dan hujan badai, sehingga hilal tidak teramati dengan baik.

Tetapi timpal Suaidi, jika dilihat parameter hilal berdasarkan kriteria Mabims  (Menteri Agama Brunai Darusslam, Indinesia, Malaysia dan Singapura) dimana tinggi hilal diatas 3 derjat, alongasi diatas 6 derjat dan umur bulan sekitar 8 jam, maka ketinggian hilal di Padang baru 2. 60 derjat.

"Sementara ketinggian hilal baru mencapai 4.89 derjat, elongasi (sudut kemiringan) 3.5 derjat dan usia bulan sekitar 4. 9 jam," jelas Kepala BMKG ini disela sela kegiatan rukyat.

Tetapi di daearah Indonesian bagian barat lanjut Suaidi terutama di Sabang, ketinggian holal sudah mencapai 3.5 derjat dengan elongasi 4.9 derjat dan umur bulan diatas enam jam.

"Kita berharap sesuai dengan sidang isbat maka diistimalkan jika tidak ada yang melihat atau menyaksikan hilal," tukas Suaidi yang juga hadir bersama timnya untuk melakukan rukyatul hilal.

Sementara itu, Gubernur Sumbar yang diwakili Kabag Kesra Elsandra, mengatakan Pemerintah  Provinsi Sumatra Barat sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi jika Rukyat dilakukan setiap bulan sehingga tidak ada lagi keraguan di tengah masyarakat.

Kepada masyarakat Sumatera Barat Elsandra mengimbau, walaupun di Padang hilal tidak terlihat maka silahkan menunggu dan mengikuti sidang hasil isbat yang dilaksanakan Kementerian Agama

Kegiatan Rukyatul Hilal ini diselenggarakan Tim BHR Sumbar yang dipimpin ahli hisab Kanwil Kemenag Sumbar, Ihsanul Fikri, Fadhli Pohan dan Budi Riva bersama JFT dan JFU Bidang Urais. 

Bencana di Sumbar Tak Dibantu, Bupati Solok Sesalkan Gubernur Cairkan BTT Untuk Provinsi Lain



Padang, – Masih ingat dengan peristiwa bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2021 lalu. Atas peristiwa tersebut, Pemprov Sumbar memberikan bantuan senilai Rp750 juta. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata banyak peristiwa bencana alam di Sumbar yang tidak dibantu Pemprov Sumbar.

Kebijakan Gubernur Sumbar, Mahyeldi ini disorot banyak pihak termasuk Bupati Solok Epyardi Asda. Menurutnya, pemimpin itu bertanggungjawab kepada rakyatnya, jadi gubernur mestinya urus Sumbar dulu, baru daerah lain.

“Sumpah kepala daerah bertanggungjawab terhadap daerahya. Maju mundurnya daerah tergantung kepala daerah. Pemerintah pusat memberikan anggaran untuk daerah itu sendiri, bukan untuk daerah lain. Ini anaknya sendiri yang kelaparan, tapi malah bantu daerah lain,” kata Bupati Solok, Epyardi Asda, kepada deliknews.com, Selasa (28/6/22).

Menurut Epyardi Asda, mestinya DPRD Sumbar memanggil Gubernur untuk mempertanyakan kenapa dana Pemprov Sumbar dipakai untuk daerah lain.

“Kalau melanggar aturan harusnya DPRD panggil dia (gubernur). Pertanyakan kenapa dana Sumbar dipakai untuk daerah lain, sementara bencana di Sumbar tidak dia bantu,” tegasnya.

Dikatakan bupati ini, perlu juga DPRD pertanyakan kepada gubernur, kenapa koordinasi gubernur dengan bupati dan wali kota tidak jalan.

Epyardi Asda mengingat kembali soal bencana di Pasaman Barat (Pasbar) pada Februari 2022 lalu. Menurutnya,  gempa Pasbar yang berdampak besar terhadap beberapa kabupaten itu seharusnya dikoordinasikan dengan bupati dan wali kota di Sumbar.

“Tidak ada ia umumkan, sehingga kami tidak bisa menganggarkan. Seharusnya dia (gubernur) memahami aturan, dan punya kapasitas untuk mengumumkan. Ajak bupati dan wali kota bagaimana menanggulanginya, itu tugasnya, tapi sepertinya tidak dilakukan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data bencana yang terjadi bersumber dari situs BNPB, pada Maret dan April 2021 terjadi 25 bencana bencana Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor dan Gempa Bumi pada sepuluh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumbar tidak mendapatkan bantuan tanggap darurat yang bersumber dari BTT Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).




Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk Bangsa Indonesia. 

Bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa serta pendahulu personel kepolisian ini sekaligus rangkaian dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-76 yang jatuh pada 1 Juli 2022 nanti.

"Kegiatan kali ini merupakan bagian penghormatan kita, terhadap para pahlawan nasional yang telah berjasa pada saat memperjuangkan kemerdekaan. Dan juga banyak senior-senior yang tentunya dimakamkan di taman makam pahlawan ini," kata Sigit di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2022).

Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan bahwa, prosesi ziarah ini sekaligus untuk mengenang seluruh jasa dan perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan dalam meraih kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. 

"Bagi kami spirit perjuangan beliau-beliau, kemudian, hal positif dan juga di satu sisi adalah kesempatan kami untuk berikan penghormatan dan doa bagi para pendahulu kami," ujar Sigit.

Dengan adanya penghormatan ini, Sigit menekankan, sebagai generasi penerus bangsa, semangat yang dikobarkan dan dicita-citakan oleh para pendahulu bangsa harus terus diperjuangkan untuk saat ini dan kedepannya. 

Semangat itu, dikatakan eks Kapolda Banten tersebut, harus dijadikan refleksi sebagai energi positif untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, masyarakat dan institusi Polri, kedepannya. 

"Kami terus melanjutkan apa yang telah beliau-beliau ukir dan menjadi warisan kita, serta akan terus kita perjuangkan untuk membawa institusi Polri menjadi lebih baik. Dan juga mengawal bangsa serta negara kita untuk terus melaksanakan programnya menuju Indonesia Emas tahun 2045," ucap Sigit.

"Ini merupakan warisan yang akan terus kita berikan kepada generasi-generasi muda kita selanjutnya," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Gelar Festival Nusantara Gemilang, Kapolri: Pesan Moral Pentingnya Jaga Persatuan-Kesatuan 



Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara 'Festival Nusantara Gemilang' yang merupakan pagelaran pentas seni dan budaya. Kegiatan ini, masih dalam satu rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-76. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa acara festival ini merupakan puncak penyatuan kegiatan yang sebelumnya diikuti dari perwakilan 34 Provinsi di seluruh Indonesia, yang diikuti sekitar 400 orang.

"Kemudian diambil 14 provinsi. Dari 14 provinsi ini dijadikan satu selanjutnya mereka melakukan kegiatan dan  latihan bersama dalam suatu tempat, kemudian diberikan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan, wawasan terkait budaya dan etika  yang dilebur menjadi satu kegiatan, yang tadi bisa kita lihat begitu bagusnya dan ini merupakan bentuk dari kekayaan bangsa kita," kata Sigit di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022).

Mantan Kabareskrim Polri menyatakan bahwa, festival ini adalah bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagamaan dan kekayaan seni budaya. Apabila ini terus dikelola dan dikembangkan, kata Sigit akan menjadi satu energi dan kekuatan luar biasa bagi Indonesia, yang tak dimiliki negara lain.

"Berbagai macam etnis, suku, seni budaya di dalamnya, itu semua kekayaan kita yang harus kita jaga dan pertahankan," ujar Sigit.

Seni dan budaya yang ditampilkan dalam Festival Nusantara Gemilang, ditegaskan Sigit, menjadi pesan bagi seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan saling menghormati keberagaman yang ada. 

Dengan saling menjaga dan menghormati keberagaman yang ada, menurut Sigit, hal itu akan menguatkan nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan kekuatan dari Bangsa Indonesia. 

"Tentunya ini semua mengandung pesan moral pentingnya nilai kesatuan dan persatuan yang harus terus dikelola dan dijaga sebagai kekuatan besar yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045," tutur Sigit. 

Dengan terjaganya persatuan dan kesatuan, Sigit berharap, keberagaman baik suku, budaya dan tradisi yang dimiliki akan terus menjadi kekuatan yang khas dari Bangsa Indonesia. 

"Pesan yang disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia dengan keberagaman yang ada, seni, etnis dan suku tentunya harus kita jaga dan ini selalu pertahankan menjadi potensi besar. Semangat persatuan dan kesatuan yang ditunjukan adik-adik tadi, harus kita apresiasi dan kita dorong terus untuk digelorakan," tutup Sigit. 

Dalam kesempatan ini, Sigit pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, dewan juri, panitia penyelenggara serta seluruh pihak terkait sehingga acara festival ini berlangsung dengan sukses.

 


Padang- 240 ASN sudah ditetapkan NIPPPK dan menerima SK PPPK formasi Tahun 2021 pagi ini Rabu (29/06). Berpusat di Aula AB I Kakanwil Helmi menyerahkan SK PPPK kepada tiga peserta perwakilan tiga Kabupaten/Kota. 50 orang yang menerima SK CASN formasi Tahun 2021 secara luring, diwakili Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Sementara untuk 190 orang CASN lainnya mengikuti secara virtual dari Kabupaten/Kota masing-masing.

Usai menandatangani Berita Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Penyerahan SK PPPK Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kakanwil memberikan pembinaan kepada 240 ASN.

"Selamat kepada bapak/ibu yang telah menerima SK PPPK Sumbar Formasi 2021 ini. Ini adalah hasil kerja keras dan doa orangtua bapak/ibu." Katanya mengawali sambutan.

H Helmi menyebut, sesuai UU nomor 5 PNS itu terdiri dari dua, PNS dan PPPK. Dengan diserahkannya dan diterimanya dan ditandatangani perjanjian kerja, maka resmi sudah 240 orang ini menjadi ASN. Harapannya tentu saja akan dapat menambah motivasi dalam bekerja.

"Kalau kemarin baru calon, sekarang sudah ASN 100 persen." Ujar Kakanwil.

Terkait itu, Kakanwil berpesan kepada 240 penerima SK PPPK, untuk menjadikan agama sebagai core values, dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menjalankan tugas.

"Kata agama seharusnya menjadi motivasi kita dalam bekerja, karena bekerja berdasarkan agama kita mendapat dua hal. Dunianya dapat, akhiratnya dapat pahala dan masuk surga, Aamiin Ya Rabb," katanya.

Menurut Helmi Aparatur sepatutnya menjadi contoh dalam praktik kehidupan. "Dalam dunia kerja kita menjadi contoh bagi teman-teman, pun dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam kegiatan ibadah maupun kegiatan keagamaan lainnya, kita yang pertama datang."ujarnya.

Menurutnya hal demikian bentuk wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Misalnya saja dengan melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai aturan. 

"Jangan sampai setelah menerima SK PPPK, malah justru mengendorkan semangat kerja. Misalnya yang tadinya rajin jadi makin berkurang, mulai tidak disiplin, terlambat masuk kerja. Jadi jangan sampai kondisinya menurun, kita sudah percaya oleh negara. Apalagi negara membatasi usia untuk menjadi PNS, maksimal 35 tahun," imbuhnya.

Terakhir, tak lupa Helmi mengingatkan seluruh penerima SK untuk meningkatkan tanggungjawab, disiplin dan dedikasi yang tinggi untuk lembaga. 

"Bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja secara bersama-sama. Bekerja tim, sama sama bekerja dan bekerja sama. Ikhlas dan ciptakan suasana kerja yang nyaman, tunjukkan prestasi sebagai ASN Kemenag," pintanya.

Disisi lain, Kakanwil kembali mewanti-wanti ASN PPPK untuk mengingat fungsi sebagai ASN. Pertama, ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik.

"Salah besar jika ada ASN yang tidak mau melaksanakan kebijakan publik seperti vaksinasi, dan lainnya.

Fungsi ASN kedua adalah sebagai perekat persatuan. "Jangan sampai ASN mengeluarkan komentar dan statemen di medsos, yang justru merusak persatuan yang ada. Maka saring dulu setiap informasi yang masuk, sebelum di sharing ke publik," tukasnya.

Terakhir, ASN sebagai pelayan masyarakat. "Kita dilarang menyalahgunakan wewenang atas barang milik negara, dan sebagainya," tutup Kakanwil.

Dalam laporannya, H Jarmil selaku ketua panitia Kegiatan menyampaikan PPPK formasi 2021 merupakan tenaga honorer kategori II (THK) yang telah lulus seleksi administrasi formasi jabatan guru pada tahun 2019. Dikarenakan tidak terlaksananya ujian seleksi dengan alasan adanya kendala teknis sebanyak 287 peserta. 

"Dari 287 yang berhak mendaftar hanya 279 orang yang melakukan pendaftaran ulang pada seleksi CPPPK Formasi Tahun 2021. Tercatat 8 orang yang tidak mendaftar karena meninggal dunia dan sudah tidak aktif lagi sebagai guru." Terangnya.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 mereka berhak mengikuti SKD sistem CAT yang dipusatkan di IAIN Bukittinggi, sambung Jarmil.

"Dari 279 yg ikut SKD lulus sebanyak 242 orang. Hanya saja yang dapat diusulkan utk penetapan NIPPPK sebagai calon PPPK, sebanyak 241 org. 1 org tidak diusulkan karena TMS. Kemudian dari 241, sebanyak 240 orang sudah ditetapkan NIPPPK nya, sedangkan untuk 1 orang lainnya masih dalam proses penetapan NIPPPK oleh BKN." Rincinya lagi.

Diakhir laporan, Jarmil menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kakanwil Helmi telah mendukung atas terselenggaranya kegiatan penyerahan SK PPPK dan pembinaan terhadap 240 calon PPPK.

Sebagai informasi, Penyerahan SK secara simbolis diberikan kepada tiga perwakilan.  Hadir pada kegiatan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah H Hendri Pani Dias, Kepala Bidang Papkis H Naharudin, Kepala Bidang Urais H Edison, Pembimas Kristen Yesri Elvis dan Pembimas Hindu Jumadi, Sub Koordinator Kepegawaian dan Hukum H Jarmil, jajaran  Sub Koordinator Bidang Pendidikan Madrasah.

Turut hadir Kasubbag TU perwakilan tiga Kankemenag Kabupaten/Kota. Diantaranya Kota Padang, Pariaman dan Padang Pariaman, jajaran JFT serta JFU di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar.(vera)

 

Padang-Enam orang Pejabat Fungsional Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Helmi di hadapan saksi, Kepala Bidang   Pendidikan Madrasah yang sekaligus Plh. Kabag TU, H. Hendri Pani Dias dan Kepala Bidang Urais, H. Edison, Rabu (29/06). 

Pelantikan dilaksanakan di Aula Amal Bhakti 1kantor setempat dengan menghadirkan seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar. 

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Helmi mengimbau agar pejabat fungsional yang baru saja dan seluruh ASN Kementerian Agama Provinsi Sumbar agar bekerja dengan baik dan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. 

"Kita adalah Aparatur Sipil Negar di Kementerian Agama, hendaklah Agama yang menjadi Nilai yang akan kita taati dan kita amalkan sehari hari," seraya mengingatkan. 

Ia berpesan agar seluruh ASN Kemenag Sumbar menjaga nama baik lembaga dan bertekad mewujudkan visi misi dan 7 Kebijakan Prioritas Kementerian Agama.

Lebih lanjut disampaikannya, jabatan PNS dalam jabatan fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan, pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau inpassing.

"Pengangkata pertama dalam jabatan fungsional merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS, yaitu formasi Tahun Anggaran 2020," ulasnya. 

Kakanwil menyampaikan lagi kepada pejabat yang baru saja dilantik diharapkan agar totalitas memahami tugas dan fungsi Kementerian Agama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta memahamo dimensi keterkaitan antar unit kerja. 

"Kami minta juga agar kita semua yerus membangun kerja sama dan koordinasi yang baik, terus meningkatkan kinerja, dan inovasi-inovasi baru dalam bekerja sehingga kehadiran Kementerian Agama terus dirasakan oleh masyarakat. Bangsa dan Negara," pintanya. 

Jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnha didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

Lebih dalam menjelaskan, bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan profesional dengan makna; menanamkan nilai nilai kode etik, memiliki kemampuan yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab, mempunyai integritas, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerja atau kinerja yang baik, serta memiliki kemampuan untuk memotivasi. 

Terakhir Kakanwil juga meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat agar terus meningkatkan kinerja.

"Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, pahami tugas dan fungsi kita masing masing, serta berikan layanan terbaik kepada umat atau masyarakat," usainya. 

Adapun nama nama enam orang pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar yang baru dilantik yaitu; pertama Elsa Febriani dengan jabatan Statistisi Ahli Pertama. Kedua, Budi Muliono dengan jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Ketiga, Vivi Ardi dengan jabafan Arsiparis Ahli pertama. Keempat, Fauziah dengan jabatan Arsiparis Ahli pertama. Kelima, M. Rizki Afdhal dengan jabatan Arsiparis Ahli pertama. Keenam, Mona Filardi dengan jabatan Arsiparis Ahli pertama.[DW]

 

Padang-Kegiatan rukyatul hilal  menjadi bukti bahwa negara hadir di tengah-kehidupan umat beragama. Walaupun Indonesia bukan negara yang berlandaskan agama tertentu.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah(Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) H. Helmi didampingi Kabid Urais Edison, saat mengikuti Rukyatul Hilal, Rabu (29/6) di Gedung Kebudayaan Sumbar.

Turut hadir Gubernur diwakili Kabag Kesra Elsandra, Kepala BMKG Padang Panjang,  Suaidi, Kepala Pengadilan Agama, Ketua BHR Sumbar Asasriwarni, Pimpinan Ormas Islam, Kakan Kemenag Kota Padang, H. Edy Oktafiandi beserta jajarannya.

"Indonesia memang bukan negara teokrasi yang berlandaskan agama, namun kota juga bukan negara sekuler. Negara hadir di tengah umat, salahsatu contohnya dalam kegiatan rukyatul hilal ini," ungkap Kakanwil.

Namun imbuh Kakanwil dalam penentuan 1 Ramadan, 1 syawal dan 1 zulhijjah ini ada berbagai pendapat. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan rukyat dan ada juga yang menggabungkan keduanya.

"Menyikapi adanya perbedaan inilah negara hadir menjembatani semuanya. Kita berharap apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi umat, terutama umat beragama khususnya umat Islam," tutur Helmi.

"Hasil rukyatul hilal ini kita kirimkan ke Kemenag RI sebagai bahan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama. Walapun di Kota Padang hilal tidak terlihat, mudah mudah di Provinsi lain ada hilal yang terlihat. Karena adanya matlak atau perbedaan waktu," ulas Kakanwil.

Tak lupa Kakanwil mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk mematuhi keputusan sidang isbat yang telah ditetapkan pemerintah bersama Ormas Islam.

Sementara itu Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Edison menyampaikan bahwa kegiatan rukyat hilal ini agenda rutin Kanwil Kemenag Sumbar bersama BHR, dan Ormas Islam.

Namun sejak diteken kesepakatan kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang, Rukyatul Hilal ini diperkuat oleh tim BMKG.

"Dalam kesepakatan itu, kita bukan saja melakukan rukyatul hilal untuk penentuan awal ramadan, sawal dan zulhijjah, tetapi setiap awal bulan qomariah," jelas Edison.

Ahli Hisab Rukyat Kanwil Kemenag Sumbar mengatakan hilal tidak terlihat karena hujan badai dan awan yang tebal.

"Kita memantau matahari terbenam pada pukul 18:24:27 wib, ketinggian hilal di Padang 2 derjat  48 menit, posisi hilal 3 derjat dengan tinggi elongasi 4.9 derjat," ungkapnya.

Kegiatan Rukyatul Hilal ini diselenggarakan Tim BHR Sumbar yang dipimpin ahli hisab Kanwil Kemenag Sumbar, Ihsanul Fikri, Fadhli Pohan dan Budi Riva bersama JFTndam JFU Bidang Urais. 



Padang --- Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Agung Yulianta, SE., M.Si menyampaikan apresiasi pada UIN Imam Bonjol Padang sebagai satuan kerja BLU yang unggul dari 254 satuan kerja BLU lainya dalam menyelesaikan Assessment Maturity Rating tahun 2022.

Direktur Pembinaan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Agung Yulianta menyerahkan sertifikat penghargaan tersebut secara langsung pada Dr. Testru Hendra, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Imam Bonjol Padang dalam forum Focus Group Discussion Wakil Rektor II PTKN se Indonesia yang diselenggarakan di UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi, 25 Juni 2022 malam.

Dr. Testru Hendra, M.Ag. menyampaikan “Maturity Rating Assessment merupakan sebuah tools yang bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas (kematangan) BLU pada seluruh aspek tata kelola organisasi secara komprehensif, dan end to end, menilai aspek keuangan, aspek pelayanan dan Total Quality Management (TQM) yang terdiri dari kapabilitas internal, tata kelola, inovasi dan lingkungan”.

Hasil akhir penilaian maturitas adalah rekomendasi perbaikan kinerja BLU agar pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan BLU dapat dilakukan dan dimonitor secara berkala. Penilaian maturitas dapat digunakan untuk menilai level maturitas organisasi pada aspek tertentu, dimana hasil penilaian dapat digunakan oleh para pemegang kepentingan untuk mengidentifikasi kekuatan dan poin perbaikan, dan mempriotitisasi aktivitas tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai level maturitas yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Testru Hendra menyampaikan terima kasih pada seluruh tim, unit kerja, dan civitas akademika yang telah berpartisipasi aktif dalam pengisian Maturity Assessment tahun 2022. (Rls Humas UINIB)

 Payakumbuh,netralpost


--- Dalam rangka tindak lanjut pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kota Payakumbuh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh menggelar kegiatan pengembangan dan peningkatan keterampilan TPK yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Payakumbuh Barat, Selasa(28/6) 


Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Henny Riza Falepi didampingi Tim koordinator BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nurbaiti Jaban, Kabid PPKB Yunimar serta dikuti oleh 117 orang TPK yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat. 


Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Henny Riza Falepi mengatakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.


Seperti diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga.  


TPK dikerahkan di seluruh daerah di Indonesia untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen.


Dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat Kelurahan hingga keluarga, maka menurut Henny bukan hal yang mustahil target 14 persen tercapai.


"Tim Pendamping Keluarga adalah pasukan luar biasa dengan berbagai keahlian, kemampuan komunikasi, yang kita harus apresiasi keberadaannya di setiap daerah punya cara kerja yang berbeda-beda," ujar Henny.



Ditambahkan Henny, TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.


Karena itu, menurut Henny TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial, dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.


"Saya mengharapkan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dibentuk, membantu dan mefasilitasi pelaksanaan tugas dari tim pendamping keluarga melalui dukungan sarpras dan pembiayaan tim pendamping keluarga," ujarnya.


Selain dengan adanya TPK, Henny mengatakan komitmen bersama untuk menuntaskan stunting juga sangat diperlukan. Mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan memerlukan komitmen kuat untuk bersama-sama memerangi stunting.


"Hal ini sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan komitmen nasional dan komitmen kita bersama dalam menyelesaikan masalah stunting," Terang Henny


Henny juga menyampaikan, peran dari TPK juga akan dibantu oleh pihak lain, seperti dari penggerak PKK, Puskesmas, Posyandu, Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga, Henny berpesan kepada daerah untuk mengembangkan sumber daya dan pangan lokal di daerah untuk memenuhi gizi anak-anak dan ibu-ibu hamil.


"Saya berharap momentum pelatihan Tim Pendamping Keluarga ini dapat menumbuhkan semangat dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga dan melayani keluarga beresiko Stunting di Kota Payakumbuh," pungkasnya.(Yon )



Payakumbuh,netralpost--- Untuk ketiga kalinya, Pemerintah Kota Payakumbuh sukses menggelar Lomba Karya Inovasi Dan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Payakumbuh pada tahun 2022 ini. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh adalah daerah yang pertama kali menggelar kegiatan ajang kompetisi inovasi ini, yakni pada tahun 2020 lalu.


Tujuan utama dari kegiatan kompetisi ini adalah untuk menjaring serta memberikan ruang kreasi untuk masyarakat agar mampu berinovasi dalam membangun daerahnya sendiri, sehingga diharapkan memunculkan inovator-inovator baru yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sektor-sektor yang ada di Kota Payakumbuh, sebagaimana tertuang dalam Impres Nomor 3 tahun 2001, teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup.


Pada Selasa (28/6), merupakan acara puncak lomba karya inovasi dan teknologi tepat guna tingkat Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan diumumkannya hasil dari proses penilaian yang telah dilakukan oleh para dewan juri independen dari Balitbang Provinsi dan TA Posyantek dan Teknologi Tepat Guna Provinsi Sumatera Barat, dimana dalam penilaian tersebut semua usulan inovasi yang dikompetisikan adalah hasil yang terbaik, dan bagi kami semua peserta adalah pemenang, namun tetap ada nilai lebih dari inovasi-inovasi tersebut.


Acara yang berlangsung di Kantor Bappeda Kota Payakumbuh itu dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Elzadaswarman yang dalam sambutannya memberikan pencerahan terhadap manfaat dan pentingnya berinovasi serta mengungkapkan rasa bangga terhadap putra -putri Kota Payakumbuh yang mengikuti ajang kompetisi ini. 


"Saya merasa bangga dengan potensi yang dimiliki putra-putri kita yang mengikuti kompetisi ini dan agar lebih ditingkatkan lagi peran kita bersama dalam mensupportnya baik Pemerintah Kota maupun masyarakat, agar apa yang dibuat dapat memberi mamfaat untuk daerah," kata Pria yang akrab dengan sapaan Om Zet itu.


Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal juga menyampaikan salah satu strategi untuk mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dalam menghadapai persaingan global adalah melakukan percepatan pembangunan melalui upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan melalui implementasi teknologi tepat guna. 


Dikatakan Yasrizal, kegiatan lomba karya inovasi dan teknologi tepat guna ini telah dilaksanakan selama 3 bulan, kami selaku penyelenggara acara mengucapkan selamat kepada pemenang-pemenang baik kategori umum dan kategori SLTA, kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama kemenangan Kota Payakumbuh, yang kita cintai," pungkas Yasrizal.


Dari sisi Robby Hafanos, selaku Sub Kordinator Inovasi dan Teknologi serta PPTK kegiatan ini juga menyampaikan hal ini menjadi kajian utama bagi Pemerintah Kota Payakumbuh sejak tahun 2018, sampai saat ini perkembangan inovasi semakin melihatkan progres yang positif, semarak inovasipun mulai meningkat pesat hal ini dikarenakan sudah terdapatnya banyak ruang kompetisi terhadap karya inovasi dan teknologi terapan yang saat ini baik ditingkat Provinsi maupun Nasional, hal inilah yang menjadi peluang ekonomi terhadap produk teknologi daerah


Pada pelaksanaan lomba tahun ini ada dua kategori, yakni SLTA dan Umum.


Untuk kategori SLTA, Juara 1 diraih SMKN 2 Payakumbuh dengan kompor induksi, Juara 2 diraih SMA IBS Raudhatul Jannah dengan smart farming berbasis iot, dan Juara 3 diraih oleh SMA IBS Raudhatul Jannah dengan Satprovid-19 berbasis tenaga surya.


Sementara itu, untuk kategori umum, Juara 1 diraih Juara 1 Ronaldi Zamora, M.Si dengan smart solar generator portable berbasis iot, Juara 2 Novi Warman dengan mesin pencacah organik mobile, Juara 3 Ihwan Suhadi, S.Pd dengan alat bantu penjinak sapi, dan Juara Favorit Syahrul Ramadhan dengan alat penyiraman tanaman otomatis berbasis android. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost


- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh kembali melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bulan Juni tahun 2022, di Aula Husni Kamil Manik, Selasa (28/06).


Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Kota Payakumbuh, Diskominfo, Disdukcapil, Bawaslu, Lapas Payakumbuh dan Perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Payakumbuh.


Yang mana rapat pleno tersebut berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 


Dari pemutakhiran itu, dihasilkan Rekapitulasi DPB  dengan jumlah Pemilih sebanyak 92.644 (Sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat) pemilih dengan rincian Laki-Laki berjumlah 45.379 (Empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) pemilih dan Perempuan berjumlah 47.265 (Empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima) pemilih yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Kelurahan.


"Pada DPB bulan Juni ini terjadi pengurangan sebanyak 1.133 pemilih dibandingkan bulan Mei lalu, setelah dilakukan sinkronisasi data KPU RI dan Kemendagri. Kemudian ada penambahan potensial pemilih baru sebanyak 1 orang," jelas ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal didampingi komisioner KPU lainnya.


"Kita akan terus mendata masyarakat yang datang atau pindah. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan unsur kecamatan dan juga Disdukcapil dan juga kepolisian, tentara dan juga lapas untuk mendata pemilih pemula," tukuknya.


Sementara itu Kepala Diskominfo Payakumbuh melalui Kabid. Kehumasan Rudi Arnel mengatakan, pihaknya akan membantu KPU Kota Payakumbuh untuk mengekspos setiap tahapan untuk Pemilu 2024 mendatang.


"Kita siap bantu untuk mempublikasikan, demi suksesnya Pemilu 2024 nanti," ucapnya.


Selanjutnya KPU Kota Payakumbuh menyampaikan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada Bawaslu Kota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. (Yon)



Payakumbuh,netralpost--- Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengurangi jumlah guru yang berstatus honorer dengan meningkatkan jumlah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tenaga pendidik SD dan SMP.


Setelah 47 orang P3K guru mendapat SK pada April lalu, diserahkan SK kepada 20 orang P3K guru SD dan SMP negeri oleh Wakil Wali Kota Erwin Yunaz didampingi Plh Sekda Elzadaswarman, Staf Ahli Elvi Jaya, Kepala BKPSDM Ifon Satria Chan, serta Kepala Dinas Pendidikan Dasril di kantor wali kota, pada Selasa (28/6).


Dari 20 orang P3K yang diserahkan SKnya hari ini, ada 5 guru SD yang baru terbit SKnya, bersama dengan pengangkatan P3K tahap kedua sebanyak 15 guru di SD dan SMP negeri. Dengan begitu, pada tahun 2022 sudah ada 67 orang guru SD dan SMP negeri yang diangkat menjadi P3K di Kota Payakumbuh.


"Alhamdulillah, hari ini guru honorer sudah berstatus menjadi guru P3K. Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru," kata Wawako Erwin Yunaz.


Erwin Yunaz yang melantik dan mengambil sumpah jabatan P3K guru itu berharap, mereka yang telah diangkat menjadi P3K ini mampu bekerja dengan lebih baik lagi demi menciptakan generasi gemilang bagi bangsa dan negara.


"Kami memahami, bagaimana mereka ada yang puluhan tahun mengabdi menjadi honorer baru mendapat SK P3K hari ini. Ini adalah nikmat untuk disyukuri, rasa kerinduan hati saat meminta dalam doa yang kini telah diijabah oleh Allah SWT," kata Erwin.


Erwin juga menambahkan, keinginan menjadi P3K tentu juga dirasakan oleh guru-guru yang lain, Erwin memohon doa agar Kota Payakumbuh bisa terus menambah jumlah P3K guru kedepannya.


"Ini merupakan bagian dari penghargaan pemerintah kepada pengabdian guru, semoga kota kita sebagai pengelola pendidikan terbaik akan jadi lebih baik lagi kedepannya. Kita berharap guru yang dilantik sebagai P3K hari ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional, karena tantangan kedepan semakin luar biasa, harus bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik," pungkasnya. 


Saibah, yang sudah 23 tahun lebih mengabdi sebagai honorer kepada media mengaku sangat bahagia dan terharu, selaligus mengungkapkan rasa syukurnya dengan telah menjadi P3K guru.


"Alhamdulillah, doa dan harapan selama ini telah terkabul, terima kasih kami ucapkan kepada Pemko Payakumbuh atas amanah yang diberikan kepada kami. Kepada rekan-rekan guru seperjuangan, jangan patah semangat karena harapan itu masih ada," ujar pendidik di SDN 15 Payakumbuh itu. (Yon)



Sumbar - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menindak 8 orang anak dibawah umur yang kedapatan membawa angkutan umum.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Hilman Wijaya, S.Ik mengatakan, delapan anak dibawah umur ditindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Kombes Pol Hilman Wijaya mengimbau kepada orang tua, agar tidak memberikan izin kepada anaknya yang masih dibawah umur untuk membawa kendaraan, karena dapat membahayakan keselamatan. 

"Jadi jangan dibiarkan anak-anak yang masih dibawah umur yang belum memiliki kemampuan, atau berkompetensi untuk memenuhi persyaratan mendapatkan SIM diperbolehkan membawa kendaraan," katanya.

Apalagi katanya, delapan orang yang terjaring ini membawa kendaraan bukan kendaraan pribadi, tapi kendaraan angkutan umum. "Apabila terjadi kecelakaan akan merugikan masyarakat banyak," terangnya. 

Lebih lanjut sebut Kombes Pol Hilman, pihaknya akan terus gencar melakukan razia kendaraan terhadap angkutan umum, khususnya yang diindikasi dengan menggunakan anak-anak di bawah umur sebagai supir cadangan.

"Kalau kedepan masih ditemukan lagi, kepada para pemilik kendaraannya kita akan jerat dengan Undang-undang Perlindungan Anak, tindak pidana lagi," tegasnya.(*)

JAKARTA — Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Kastoeri, Jalan Sri Sejahtera Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (28/6).

Didampingi Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Wakapolri juga menandatangani prasasti sebagai tanda akan dibangunnya masjid tersebut.

Masjid Al Kastoeri dibangun di atas lahan seluas 5.170 M3 dengan lebar bangunan 1.050 M3, terdiri dari lebar 30 M dan panjang 35 M serta bernuansakan Timur Tengah.

Kemudian, masjid ini memiliki empat pilar tegak dalam masjid dengan kapasitas daya tampung jemaah sebanyak 1.388 orang jemaah.

Selain itu, juga akan berdiri rumah tahfiz bernuansa Melayu khas Riau, dengan luas bangunan 260 M3, memiliki luas lebar 26 M dan panjang 10 M. Terdiri dari dua ruangan, satu ruangan santri dan satu ruangan ustadz.

Wakapolri mengharapkan, pembangunan masjid ini dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Selain itu pula diharapkan dapat meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah.

"Meski tidak lahir di Pekanbaru, tapi saya dari kecil dan besar di Pekanbaru, Riau ini. Kita harapkan pembangunan masjid ini berjalan lancar dan diharapkan pula dengan pembangunan masjid ini dapat meningkatkan ketakwaan kita," kata Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Riau Edy Natar Nasution yang turut hadir di acara tersebut menyampaikan, atas nama Pemprov Riau mengucapkan selamat datang kepada Wakapolri di Bumi Melayu Lancang Kuning ini.

Selain itu terang Edy Natar, Pemprov Riau juga memberikan apresiasi yang besar atas kontribusi dan kiprah nya dalam baktinya dan kontribusinya dalam pembangunan Masjid Al Kastoeri.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Kastoeri, semoga ini dapat menegakkan ketakwaan kepada Allah," kata Edy Natar.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.