Mei 2021


Lima Puluh Kota-netralpost.net
- Personil Satgas Pra TMMD, Kodim 0306/50 Kota, Serda Heri Setiawan bersama Wali Jorong Talang bapak Chan dan Warga Sekitar Lokasi Pra TMMD, selalu mengingatkan kepada warga Nagari Talang Maur melalui kegiatan komsos (komunikasi sosial) agar selalu mengikuti protokol kesehatan (Prokes) yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Demi memutus mata rantai Covid-19  khususnya Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, kami rutin mengimbau warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat,” ujarnya pada Selasa (1/6/2021 ).

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah pusat dan daerah yang sedang berjuang agar terbebas dari virus Corona. “Hal ini penting disosialisasikan agar masyarakat semakin patuh dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga Nagari Talang Maur  ini bisa terhindar dari cengkraman virus Corona,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kegiatan Pra TMMD melalui Komsos ini juga sebagai ajang silaturahmi kepada masyarakat agar semakin akrab dan menerima keberadaan Personil Satgas Pra TMMD sehingga bisa terpupuknya sinergitas dan kerja sama dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

(pendim).


Lima Puluh Kota-netralpost.net-
Komandan Kodim 0306/50 Kota Letkol Kav Ferry Lahe S.AP, MH, bersama Forkopinda Kota Payakumbuh, mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila melalui Video Conference (Vidcom) dengan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, bertempat di Aula Ngalau Lantai III Kantor Walikota Payakumbuh Jl Veteran No 70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara. Selasa (1/6/2021).

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan secara virtual berlangsung secara sederhana, dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid -19.

Namun, hal tersebut tidak sedikitpun melunturkan semangat kebangsaan, namun sebaliknya semakin memperkokoh daya juang, kebersamaan, kesatuan dan persatuan serta semangat gotong royong. 

Dandim 0306/50 Kota Letkol Kav Ferry Lahe S.AP, MH dalam pesan singkatnya yang di muat di media fb@Kodim lima puluh kota, mengatakan, "Mari kita isi bersama Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan saling membantu kepada sesama, menanamkan nilai nilai gotong royong dalam sendi sendi kehidupan, dan satukan tekad yang kuat, bersinergi dalam mempertahankan NKRI, "Ucapnya. 

Mari kita amalkan nilai nilai luhur Pancasila melalui gotong royong menuju Indonesia Maju, sesuai tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu Untuk Indonesia Tangguh, Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila, Dandim 0306/50 Kota Letkol Kav Ferry Lahe S.AP, MH.

Kegiatan yang sama juga dilaksanakan di Kabupaten 50 Kota bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten 50 Kota, Bukit Limau Jl Raya Negara Km 10 Tanjung Pati, Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota, yang turut dihadiri oleh unsur Forkopinda Kabupaten 50 Kota. 

(pendim).


Lima Puluh Kota-netralpost.net-
Disela-sela kegiatannya, personil Satgas Pra TMMD yang Ke 111 Kodim 0306/50 Kota masih menyempatkan diri meluangkan waktu untuk terjun langsung dalam membangun Gudang Pertanian milik warga, yang bertempat di Jorong talang Nagari talang Maur Kecamatan Mungka. Selasa (1/6/2021).

Kegiatan tersebut, merupakan salah satu bentuk kepedulian dan Manunggal TNI dengan Rakyat, sebagai Anggota Satgas Pra TMMD dengan tujuan mendekatkan diri kepada masyarakat serta mengetahui permasalahan yang mereka alami.

Disamping itu, selain membantu membangun gudang Pertanian, anggota Pra TMMD juga memberikan himbauan kepada warga agar selalu mematuhi Protokol kesehatan, meningkatkan kewaspadaan, serta mengantisipasi tentang penyebaran wabah Virus Covid -19 yang saat ini masih melanda, tutur Anggota Satgas Pra TMMD . 

Ucapan terima kasih di sampaikan oleh warga Nagari Talang Maur atas bantuan yang diberikan anggota Satgas Pra TMMD. ‘’Atas kedatangan  Anggota Satgas Pra TMMD yang telah hadir dan terjun secara langsung ikut dalam proses pembuatan gudang pertanian kami, serta membantu dalam proses pengerjaan, kami ucapkan terima kasih,’’ ujar Dadang salah seorang Warga masyarakat. 

(Pendim).


Lima Puluh Kota-netralpost.net
- Di pagi hari yang cerah, nampak beberapa orang warga Jorong Talang Nagari Talang Maur menaikan bendera merah putih, tidak lain dan tidak bukan karena hari ini selasa tanggal 2 Juni 2021, warga negara Indonesia memperingati hari yang bersejarah yakni, Hari Lahir Pancasila.

Dengan semangat hari lahir Pancasila ini, mari kita satukan pikiran, tekad dalam mempertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Hal tersebut disampaikan anggota Satgas Pra TMMD, Sertu Parjana saat menjumpai warga masyarakat yang sedang memasang Bendera Merah Putih sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila.

Sertu Parjana mengatakan, Pancasila adalah Pondasi Dasar Berbangsa dan Bernegara, didalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan berbagai Suku, Agama, Kebudayaan maupun Ras.

Meski peringatan Hari Lahir Pancasila bertepatan jatuh pada libur, namun tidak menyurutkan semangat kita dalam memperingatinya, mari kita ajak semua komponen masyarakat untuk bergabung memperingati Hari Lahir Pancasila, Ujar Sertu Parjana.

Dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, kita bangun kebersamaan dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik yang bertepatan dengan adanya Program Pra TMMD mari kita bersamasama menyukseskan Pembangunan di Nagari Talang Maur dan Nagari Maek, Pungkasnya. 

(pendim).

50 Kota,netralpost--


 Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Rezka Oktoberia menyampaikan beberapa poin penting dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Senin, (31/5).

Dalam sambutannya, Rezka Oktoberia menyampaikan RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah 1 periode kepemimpinan daerah. Meskipun RPJMD lahir dari visi misi kepala daerah terpilih, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tentu harus membuka ruang partisipasi masyarakat, baik yang di ranah maupun di rantau sehingga berbagai potensi daerah dapat terhimpun.

“Semakin banyak dan luas partisipasi publik terlibat dalam perencanaan, Insyaallah memberikan masukan positif untuk pembangunan daerah,” kata Rezka.

Srikandi Luak Limopuluah itu juga mengatakan RPJMD harus mampu merumuskan langkah strategis pembangunan yang inovatif, produktif, tidak “business” “usual” mengingat saat ini mengalami pandemi Covid-19 yang membuat situasi tidak lagi normal.

“Ekonomi nyaris lumpuh. Sektor Ekonomi harus menjadi prioritas utama yang menjadi titik balik pemulihan. Perlu terobosan jitu dengan memberdayakan segala potensi ekonomi daerah sebagai penopang pemulihan ekonomi. Kabupaten Limapuluh Kota memiliki potensi peternakan, perkebunan, pertanian, pariwisata, perikanan, kuliner, UMKM dan perdagangan. Rumusan sektor prioritas dan unggulan yang dicerminkan oleh RPJMD diharapkan dapat sebagai pemandu bangkitnya ekonomi Limapuluh Kota pasca pandemi,” terangnya.

Rezka juga berpesan, mengingat singkatnya masa jabatan kepemimpinan daerah periode ini, serta adanya keterbatasan pembiayaan, strategi pembangunan berbasis potensi unggulan yang prioritas hendaknya menjadi hal yang harus difokuskan. Supaya perencanaan yang disusun bisa diwujudkan.(Yon)


Lubuk Alung-netralpost.net-
Dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan hubungan kerja yang baik di wilayah binaanya, Sertu Pauzi Adri Babinsa Koramil 05/Lubuk Alung Kodim 0308/Pariaman bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan Komunikasi Sosial bersama tokoh masyarakat di Korong Pasa Kandang Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Senin (31/05/2021).

Sertu Pauzi Adri mengungkapkan, jika kegiatan Komsos tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan silaturahmi dengan warga binaannya. Sekaligus untuk mengetahui kondisi dan perkembangan di masyarakat.

Menurutnya, melalui kegiatan Komsos akan terjalin silaturahmi yang baik dengan warga binaan akan tercipta suasana yang nyaman dan sejuk, sehingga memperlancar tugas keseharian sebagai Babinsa di wilayahnya.

Diakui, dengan Komsos pihaknya juga dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah desa binaan dan dapat melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini, sehingga apabila ada hal-hal negatif yang berkembang bisa cepat diselesaikan.

“Apapun yang terjadi di wilayah binaan tentunya seorang Babinsa dapat mengetahuinya dan mengerti duduk persoalannya dengan baik,” pungkasnya.(*)


Jakarta-netralpost.net-
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin pertandingan sepak bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021. Kendati begitu, kompetisi tersebut nantinya harus diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) penanganan Covid-19 atau virus corona yang disiplin dan ketat.

Sigit menjelaskan, meskipun izin kompetisi tersebut diberikan, namun seluruh pihak harus tetap mengutamakan azas Salus Populi Supreme Lex Esto atau keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Sehingga, tidak terjadi penyebaran virus corona. 

"Karena itu dari hasil diskusi kami memutuskan memberikan izin keramaian dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Menurut Sigit, pihak kepolisian bakal melakukan pengawasan dan evaluasi berkala saat nanti bergulirnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu. Pasalnya, apabila di perjalanannya ditemukan pelanggaran maka aparat tak segan untuk memberikan sanksi yang pastinya akan menyangkut dari pertandingan itu sendiri. 

"Kegiatan akan kami evaluasi sehingga pelanggaran prokes berpengaruh terhadap proses pelaksanaan liga," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menyebut, izin Liga 1 dan Liga 2 dikeluarkan lantaran dalam evaluasi pelaksanaan Piala Menpora dinilai cukup berjalan dengan baik. Meskipun, diakui Sigit, di akhir-akhir masih terdapat adanya sedikit pelanggaran yakni konvoi sekelompok suporter usai kompetisi tersebut. 

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, seluruh pihak penyelenggara harus memastikan peristiwa konvoi suporter sepak bola tidak akan kembali terulang di pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2. 

"Maka penyelenggaran liga sepak bola beberapa waktu lalu tentu menjadi bagian dari evaluasi kami. Beberapa waktu lalu penyelenggaraan sudah cukup bagus, tapi yqng kami sayangkan masih terjadi arak-arakan di akhir pertandingan yang potensial menimbulkan klaster Covid-19," ucap Sigit.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan terkait dengan pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 seluruh terkait bakal berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. 

Salah satunya, kata Zainudin, pelaksanaan pertandingan bakal dilaksanakan terpusat di Pulau Jawa yang angka penyebaran virus coronanya rendah atau dikategorikan sebagai zona hijau.

"Semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa dengan beberapa klaster. Dari penjelasan itu kami merasa apa yang sudah direncanakan dan dipaparkan saat rapat koordinasi sudah siap kami rekomendasikan kepada Bapak Kapolri umtuk permohonan izin keramaian. Itulah mengapa sore hari ini saya datang memenuhi undangan beliau," tutup Zainudin.(*)


Padang-netralpost.net-
Dengan mengucapkan Bismillahirahma Nirrahiim, saya launching Vlog Contest Prokes Covid-19. Jadilah bagian dari upaya kita bersama untuk mencegah penularan Covid-19 di Sumatera Barat," ujar Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bersama Danlantamal II, Laksamana Pertama TNI Hargianto. S.E.,M.M.,M.S.i (Han), di Istana Gubernur, Senin 31 Mei 2021.

Disampaikan Mahyeldi, melalui kreativitas, agar mengikuti Vlog Contest Prokes Covid-19 yang diselenggarakan Lantamal II dan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) ini. Tema yang diusung dalam vlog contest ini "Basamo Lantamal II Punahkan Covid-19." 

"Pandemi Covid-19 masih belum tahu kapan berakhirnya dan belum ada obatnya. Kita tingkatkan  kepedulian kita dalam  penerapan protokol kesehatan dengan 3M, yakni, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," ujarnya.

Mahyeldi juga mengajak seluruh Kepala Daerah, instansi pemerintah dan swasta,  OPD serta seluruh masyarakat di Sumbar untuk ikut berpartispasi pada vlog contest ini.

"Untuk itu, saya mengajak para vlogers menjadi pejuang penerapan protokol kesehatan Covid-19. Termasuk, OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, serta kabupaten/kota," tandasnya.

Sementara itu, Danlantamal II, Laksmana Pertama TNI Hargianto, mengungkapkan, semakin tingginya angka terkonfirmasi positif covid-19, khususnya di Sumatera Barat, menunjukkan masih belum tersadarkannya masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. 

Artinya, sosialisasi, kampanye, dan contoh-contoh penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat belum begitu mendapat tempat dalam ingatan dan gerak hidup mereka," ujarnya. 

Dilanjutkan, Danlantamal II, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II (Lantamal II) bersama Jaringan Pemred Sumbar (JPS) menggelar vlog contest ini, salah satu rangkaian acara memperingai HUT Lantamal II. Ditujukan sebagai upaya memunahkan covid-19 dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, masyarakat, instansi pemerintah, kreator video secara langsung. 

Diharapkan melalui kontes vlog ini kerja keras pemusnahan covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan lebih masif dan menyentuh ke hati serta ada dalam ingatan semua orang.

Jadi, mari kita ikuti vlog contest ini sebagai upaya memunahkan covid-19," pungkasnya. 

Bagi yang berminat mengikuti vlog contest prokes covid-19 ini, silakan follow atau ikuti akun instagram @vlogcontest dan baca syarat serta ketentuannya.

Dispen Lantamal II

Payakumbuh,netralpost-P


emerintah Kota Payakumbuh menargetkan vaksinasi Covid-19 selesai dilaksanakan pada bulan Agustus 2021, bahkan lebih cepat lebih baik, sesuai harapan dari Wali Kota Riza Falepi. Hingga Sabtu (29/5), sudah ada sebanyak lebih dari 8 ribu orang yang ikut vaksinasi Covid-19 di Payakumbuh, sudah banyak juga yang telah divaksin tahap kedua.


Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya bagaimana prosesnya? Apakah memakan waktu lama? Apakah ada efek lain? Siapa yang tidak boleh ikut vaksinasi?


Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dr. Bakhrizal didampingi Kabid P3 dan Kesmas Fatma Nelly dan Kasi Kesmas Fitri menyampaikan kepada media, Senin (31/5), selain adanya vaksinasi reguler di setiap puskesmas, petugas melaksanakan sebagian proses vaksinasi dengan menjemput bola ke lapangan. Ada vaksinasi dilakukan di kantor camat dan kantor lurah.


Dijelaskannya kalau proses vaksinasi Covid-19 sangat simpel sekali, karena berbeda dengan orang berobat yang harus memerlukan pemeriksaan kesehatan di labor terlebih dulu. Mereka hanya melalui proses screening dan cek tensi.


Mereka dengan riwayat asma, bila sedang sesak nafas tidak bisa divaksin sampai gejalanya berkurang. Begitu juga dengan orang yang tensinya tinggi, saat akan divaksin maka harus menunggu dulu tensi turun, bila tinggi sampai 190 maka tidak boleh, yang bisa divaksin dengan tensi 180 kebawah.


Ibu hamil tidak dibolehkan untuk divaksinasi dan untuk lansia ada namanya tes kerapuhan, untuk melihat apakah cukup mampu menerima vaksin di tubuhnya.


“Bila ada orang yang ingin divaksin tensinya diatas 180, nanti diarahkan ke poli dan diberi pengobatan. Setelah 3 sampai 5 hari, mereka bisa datang ke puskesmas untuk bisa discreening kembali, bila tensinya sudah turun, maka bisa dilakukan proses vaksinasi,” terang Bakhrizal.


Simpelnya vaksinasi itu, terlebih dahulu masyarakat menunggu antrian untuk discreening, nantinya hasil screeninglah yang menentukan apakah mereka bisa divaksin langsung hari itu juga atau tidak. Rata-rata untuk ikut vaksin 1 orang memakan waktu 1 jam, tergantung banyak antrian.


“Masyarakat datang, kemudian ambil antiran, lalu maju ke meja screening, kalau lulus screening boleh divaksin. Setelah divaksin, mereka harus menunggu proses observasi selama 30 menit, ini wajib. Setelah habis waktu observasi dan dinyatakan aman, nantinya mereka akan menerima sertifikat vaksinasi pertama dan kartu vaksin,” terang Bakhrizal.


Menurut Bakhrizal, meski orang yang telah divaksin tidak dijamin kebal dari tertular Covid-19, tetapi apabila mereka terpapar suatu waktu, maka dampak yang ditimbulkan tidak akan separah orang yang tidak divaksin, artinya imun mereka lebih bagus. Makanya, diperlukan vaksinasi hingga tiga tahap.


Dari hasil pantauan media, setiap orang yang sudah divaksin bisa mengalami rasa kantuk, lapar, dan gatal-gatal, tapi kemungkian ini hanya sangat kecil sekali terjadi, ada yang merasakan ada yang tidak, artinya berbeda untuk setiap orang.


Hal ini diungkapkan Joli, salah satu wartawan yang sudah ikut vaksinasi tahap kedua pada 15 Maret 2021 lalu, dirinya menyebut memang ada rasa gatal-gatal pada seluruh tubuh selama 1 minggu setelah divaksin, tapi itu hanya sesekali dan sedikit dirasakan, dan tidak ada ruam.


“Iya, setelah divaksin waktu itu, kadang ada timbul rasa gatal di tubuh, gatal ini datangnya sekali-sekali dan biasa saja, tidak sampai bengkak atau memerah ditubuh,” ujarnya.


Sementara itu, Ako (34), Reporter Humas Pemko Payakumbuh yang divaksin pada Kamis, 2 Mei silam menyebut dirinya memang mengalami rasa kantuk saat setelah divaksin, tapi hanya hari itu saja.


“Iya, rasa kantuknya tidak berat sekali, saya rasakan setelah divaksin, sampai kini semuanya aman kok, tidak ada rasa apa-apa lagi,” kata Ako.


Sementara itu, Zetriwardi (55) Kabag Umum Setdako mengatakan dirinya sudah divaksin dan tidak merasakan gejala apa-apa, sekarang menjadi lebih nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.


“Saya bangga ikut divaksin dan keluarga saya juga sudah ikut vaksin, mari kita sukseskan Payakumbuh menuju zona hijau,” pungkasnya. (Yon)


Sumbar-NN-
Alhamdulillah meeting dg pemuda2 Sungai Pinang yang luar biasa dengan penggeraknya Ricky Putra Sinaro founder dari Authentic Sumatra dan RBH, Founder Cenari (cerdaskan anak nagari) dan Hengki director Grafika...dan yang lebih heboh lagi hadir Bayu Kumbara yang pernah membuat viral Sungai Pinang dengan perkawinannya dengan wanita super cantik dari Inggris...visi dan misi kami bersama mewujudkan Sungai Pinang sebagai Green Tourism Destination yang insyaallah bisa menjadi role model untuk destinasi wisata dunia. Dan walaupun dalam keadaan sulit anak2 tersebut akan memberikan pelatihan gratis pariwisata untuk para pemuda dan masyarakat Sungai Pinang pada tanggal 7 juni


Dan yang lebih luar biasa lagi pada tanggal tersebut mereka akan melaunching film karya mereka sendiri "Rantak Tanah Pusako" yang akan mereka ikutkan dalam acara Festival Film Independent di Perancis https://fifib.com/nos-partenaires/


Rantak Tanah Pusako


Film pendek karya anak Nagari Sungai Pinang yang tergabung dalam kelompok Cenari Foundation


Cerita tentang keadaan Nagari Sungai Pinang, yang sedang carut marut dengan dinamika kehidupan sosial politik, dan kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat, sehingga memudarnya kekompakan yang ada di dalam masyarakat. Dengan terciptanya film singkat ini bertujuan untuk meningkatkan kembali rasa persatuan antar masyarakat Sungai Pinang. Bertujuan untuk menjadikan agen perubahan didalam masyarakat.


Tujuan untuk nagari menjadikan kelompok ini sebagai pelopor kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat produktif.


Tujuan untuk  kabupaten pesisir selatan kelompok ini akan dijadikan sebagai konsultan kreatif  


Tujuan untuk propinsi menjadikan Nagari Sungai Pinang menjadi sebagai Nagari inspirasi 


Tujuan untuk internasional, film ini akan ikut dalam festival film pendek internasional di Perancis.


Dan insyaallah dengan kondisi yang cukup sulit kami tetap berupaya memberangkatkan Ricky Putra Sinaro ke Perancis tanggal 15 Juli untuk mendaftarkan langsung film karya anak kampung diajang film yang bergengsi tersebut!


"Izinkan kami berkaya, berikan kami kepercayaan, akan kami bawa Sungai Pinang ke mata Dunia"


CENARI Foundation !

Lola yuli asmara 

Robi sugandi

Febri febriadi

Marta wijaya

Ilham pribadi

Azri 

Zelki riswandi

Payakumbuh,netralpost-


Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.


Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.


Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra menyampaikan pemandangan umum sebanyak 10 poin kepada Pemko Payakumbuh.


Pertama, dalam refokusing anggaran terjadi pengurangan anggaran pada beberapa OPD. Tujuannya untuk penanggulangan biaya Covid-19. Yang ingin Fraksi Golkar tanyakan berapa besaran dana yang terserap untuk penanggulangan Covid-19 tersebut di Kota Payakumbuh tahun 2020.


Kedua, untuk tahun 2020 ada 3 bulan honor atau Insentif Tenaga Medis terutama yang berkaitan dengan tugas menanggulangi Corona yang belum dibayarkan.


“Bagaimana ceritanya ini! Dan kalau memang masih belum selesai persoalannya kami dari Fraksi Partai Golkar berharap sangat agar persoalan ini dituntaskan oleh Dinas kesehatan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Wirman.


Ketiga, menyangkut masalah mutasi. Setiap kali mutasi secara finansial ada yang diuntungkan dan tentunya juga ada yang dirugikan. Tapi sorotan Fraksi Golkar tidak fokus masalah itu.


“Menurut pantauan, yang dimutasikan itu terkadang kemampuan intelektualnya kurang sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Apalah jadinya jika seperti ini. Jangankan kemajuan yang kita harapkan malah kemunduran yang ditemukan. Dengan seringnya mutasi terjadi keresahan dan kegundahan di kalangan jiwa ASN Kota Payakumbuh yang mengakibatkan menurunnya etos kerja dan kegundahan pikiran. Kedepan kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan sangat agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pengemban kepentingan,” ujarnya.


Keempat, Fraksi Golkar melirik tenaga pendidik, baik Guru Kelas di SD maupun Guru Mata pelajaran di SLTP saat ini jauh dari cukup. Untuk mengatasinya yang merupakan tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tidak bisa dianggap sepele. Guru Honor yang berkualitas dan penuh tanggung jawab harus diwujudkan. Jika tidak apalah jadinya generasi penerus kita. Hal ini mungkin sudah dilakukan. Yang belum adalah imbalan jasa yang memadai buat mereka.


“Kami fraksi Partai Golkar tak bosan-bosannya menghimbau kepada eksekutif agar pada tahun anggaran 2022 nanti minimal Honor Guru THL Rp. 1.500.000,-. Begitu juga honor Guru TPA dan Garin masjid diharapkan ada kenaikan. Ajakan ini jangan diterjemahkan berselimutkan politik tetapi semata-mata keinginan untuk meningkatkan SDM, Iman taqwa dan kesejahteraan,” kata Wirman.


Kelima, Fraksi Golkar juga menyebut ada informasi, entah benar atau tidak Wali Kota rapat dengan pimpinan OPD, disitu disampaikan bahwa anggota DPRD minta kenaikan Tunjangan Perumahan, sementara Honor THL dikurangi, begitujuga Tunjangan ASN. Kalau dapat janganlah dulu karena kita masih dalam suasana COVID-19.


“Kami Fraksi Partai Golkar sependapat dengan hal itu sampai suasana normal kembali. Honor THL bisa kembali normal, tunjangan ASN juga begitu. Berkenaan dengan informasi tersebut diatas sehingga pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi melakukan rapat konsultasi yang berkesimpulan, bersepakat untuk menunda kenaikan tunjangan perumahan sampai waktu yang tepat,” papar Wirman.


Keenam, Wirman menerangkan juga ada informasi berkembang bahwa pemerintah bahwa pmerintah akan menghibahkan tanah kepada UNP untuk membangun kampus di Payakumbuh. Pada prinsipnya ini sah-sah saja selama sesuai dengan regulasi yang ada.


“Tapi kami rasa perlu dikaji ulang. Kenapa demikian? Masih ada OPD yang belum punya kantor yang representatif. Ada juga 1 kantor ditempati oleh beberapa OPD. Supaya ada kenyamanan bekerja dan sekaligus menegakkan kewibawaan sebuah OPD maka sebaiknya 1 kantor untuk 1 OPD. Jelas dalam hal ini kita butuh tanah. Pertimbangan selanjutnya terpulang kepada kita bersama. Kami harap wali kota senantiasa berkoordinasi dengan DPRD,” ujarnya.


Ketujuh, disampaikan Wirman kalau beberapa waktu yang lalu telah terbentuk Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh yang intinya adalah menyikapi Aset Kabupaten Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Terbentuknya Pansus tersebut adalah atas kesepakatan emua anggota DPRD dan Ketuanya kebetulan terpilih dari Fraksi Partai Golkar.


“Tujuan dibentuknya Pansus tidak ada berkaitan dengan politik, semata-mata menyikapi aspirasi yang berkembang baik dari tokoh Kota Payakumbuh maupun dari tokoh Kabupaten Limapuluh Kota sendiri. Aspirasi ini sudah cukup lama. Mungkin sejalan dengan lahirnya Kota Payakumbuh 17 Desember 1970, 50 tahun yang silam. Secara kultur Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh tidak bisa dipisahkan karena sama-sama penduduk Luhak 50 Nan Saciok Bak Nan Sadaciang Bak Basi,” terangnya.


Namun, agar ada kejelasan mengenai beberapa aset Kabupaten Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh, menurut Fraksi Golkar perlu dibicarakan sesuai dengan regulasi yang ada agar tuntas duduk persoalannya sehingga tidak ada kegamangan dalam menata wajah Payakumbuh ke depan.


“Pembentukan Pansus Aset ini bertjuan tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar menuntaskan persoalan yang terpendam dalam hati sanubari masyarakat. Mungkin rasanya tidak perlu diterjemahkan dengan berbagai interprestasi,” tukuk Wirman.


Kedelapan, menurut Fraksi Golkar Pelayanan PDAM Kota Payakumbuh dalam mensuplay air kerumah-rumah penduduk sebagai pelanggan mengalami kekecewaan. Air yang mengalir pada waktu-waktu tertentu dan itupun debitnya tidaklah memuaskan.


“Apakah pihak PDAM sudah mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang mengalami hal seperti ini. Apakah tindakan yang dilakukan atau berdiam saja pada kepasrahan. Untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat yang mengambil tindakatan membuat sumur bor, sumur gali, pakai DAS, membuat bak penampungan air, dan sebagainya,” ujar Wirman.


“Harapan kami dari Fraksi Partai Golkar adalah agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pihak PDAM Kota Payakumbuh. Kalau perlu dana, kucurkan. Yang penting masysrakat jangan kecewa,” tandasnya.


Kesembilan, untuk meningkatkan belanja konsumsi dan menjaga daya beli, Fraksi Partai Golkar minta Kepada Pemko untuk dapat kiranya mengembalikan tunjangan kinerja ASN dan gaji tenaga harian Lepas disesuaikan dengan UMP.


Terakhir, walau sudah WTP 7 kali, namun Fraksi Golkar yakin catatan LHP BPK tentu ada. Adakah catatan LHP itu yang sangat penting untuk disikapi.


“Jika tidak terlalu bersifat rahasia tidak ada salahnya untuk dijawab, kami hanya berharap agar semua catatan LHP itu untuk kita tindak lanjuti dengan serius,” tutup Wirman.Yon

 


Payakumbuh,netralpost-Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.


Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.


Juru Bicara fraksi Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Pemko Payakumbuh dalam menanggulangi Covid-19. Meski menegakkan aturan tak selalu berjalan mulus dan menemui kendala serta pro kontra, namun untuk menjaga Payakumbuh memang harus bersikukuh, tidak bosan mengajak semua pihak menegakkan protokol kesehatan.


“Terkait realisasi PAD, kami juga mengapresiasi capaiannya melebihi 2019 lalu. Meski Covid-19 memberikan dampak yang cukup serius, namun Pemko bisa bekerja maksimal meningkatkannya. Masukan dari kami agar Tim lebih teliti dalam aspek perencanaan, mungkin ini karena pandemi,” tukuk Fahlevi.


Dari belanja daerah, Fraksi Demokrat juga menyampaikan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus diutamakan. Harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat Payakumbuh


Hal umum lainnya yang juga disampaikan Fahlevi Mazni yaitu Fraksi Demokrat cukup bangga dengan menjamurnya pertumbuhan Cafe di Payakumbuh yang tentunya memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.


“Sehubungan hal tersebut ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan seperti apa data pertumbuhannya dalam 3 tahun terakhir. Apakah usaha mereka juga sudah memenuhi prosedur perizinan. Apakah pertumbuhan tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan pajak Restoran? Berapa persen kenaikannya? Apakah juga berbanding lurus dengan pajak dan/atau retribusi Parkir. Berapa persen kenaikannya?” kata Ketua KAN Aia Tabik itu.


Lalu, dengan semakin tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh dari 3,78 % tahun 2018 menjadi 4,11 % tahun 2019 dan berkemungkinan naik di tahun 2020 karena ditambah permasalahan COVID-19 tentu ini juga harus menjadi perhatian kita bersa


ma untuk itu Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Saudara Walikota untuk O di SKPD yang berorientasi pada upaya membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran di Kota Payakumbuh,” tutupnya. (Yon)

 

Payakumbuh,netralpost-Pe


nyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.


Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.


Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati menyampaikan di balik kesuksesan yang telah disampaikan tersebut, ternyata masih ada hal yang belum tercapai, ibarat pepatah orang pandai, tiada gading yang tak retak, tiada satupun makhluk yang sempurna.


“Dimana pencapaian hasil maksimal disampaikan masih dari satu jenis pendapatan. Sektor pajak, sementara PAD dari jenis yang lainnya lain semestinya tetap menjadi perhatian,” kata Opet.


Kemudian ketika Pemko Payakumbuh telahmengakui dan mengetahui perlunya peningkatan pengendalian intern terkait Data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan lain-lain, maka Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyarankan semestinya Pemko Payakumbuh memusatkan salah satu perhatian untuk perbaikan kelemahan ini apalagi ketika diketahui adanya pertanggung jawaban belanja bahan bakar minyak pada empat OPD, sebab sasarannya sudah jelas, hanya perlu action terhadap sasaran tersebut.


“Dalam kesempatan ini kami butuh informasi terhadap empat OPD yang masih ada masalah dengan pertanggung jawaban keuangannya,” kata Opet.


Opet juga menambahkan Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional cukup mengapresiasi terhadap capaian kinerja Pemko Payakumbuh terhadap realisasi program kerja yang telah direncanakan bersama, meskipun dalam kecemasan di masa Covid-19 namun masih tetap dapat melaksanakan amanah sesuai dengan kemampuan Pemko Payakumbuh.


“Namun kami perlu selalu mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam menjalankan dan membelanjakan anggaran daerah ini, karena sudah sangat banyak kepala daerah yang menjadi OTT karena menyelewengkan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat terhadap penggunaan uang di masa pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (Re


 Payakumbuh,netralpost-


 Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.


Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.


Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Ahmad Ridha juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemko Payakumbuh dalam menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.


Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan juga memiliki 6 catatan yang disampaikan Pemko Payakumbuh.


Pertama, bidang urusan wajib pendidikan. Diakui bahwa saat ini Payakumbuh dangat kekurangan ASN sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP.


“Berapa jumlah kekurangan ASN kita dibidang pendidikan dan apa bentuk solusi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh dalam pemenuhan kekurangan ini?,” tanya Ahmad Rida.


Kedua, Ahmad Ridha atau Rio juga menyampaikan sarana dan prasarana pendukung pada beberapa sekolah dasar tersebar di Kota Payakumbuh sangat memprihatinkan, begitu juga pada Sekolah Menengah Pertama SMPN 5, SMPN 7, SMPN 10 Payakumbuh, hal ini terlihat dari usulan masyarakat disetiap Musrenbang,


“Kami minta Pemko Payakumbuh memberikan perhatian khusus pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang masih membutuhkan tambahan dan penyempurnaan prasarana,” tukuknya.


Ketiga, keterbatasan dana APBD pasca Pandemi Covid-19 mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan di setiap OPD, termasuk kegiatan fisik, hal ini diperparah dengan tambahan usulan kegiatan fisik setiap Musrenbang tingkat kelurahan, usulan lama belum terpenuhi muncul lagi usulan yang baru, sementara dana transfer dari pusat semakin ciut.


“Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta solusi dari Pemko Payakumbuh menghadapi tambahan usulan dari masyarakat pada Musrenbang tahun berikutnyadi tingkat kelurahan se-Kota Payakumbuh,” ujar Rio.


Keempat, disebutkan Rio kalau kalau RSUD dr. Adnaan WD merupakan Perusahaan Milik Daerah penyumbang PAD terbesar. Disamping persoalan trauma dan ketakutan masyarakat yang enggan berobat ke RSUD karena takut Corona,


“Kami dengar saat ini di.internal pegawai dan karyawan RSUD Adnaan WD ada nada-nada kekecewaan, sebagian besar persoalan Jasa Medis (J.M). Kami yakin Pemko Payakumbuh telah mencarikan solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kondisi ini. Mohon Penjelasan tentang persoalan dan solusi yang akan dan telah diambil di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh,” ujarnya.


Kelima, Politikus Nasdem itu juga mengupas sebuah perkara, dimana pada tanggal 8 April 2020 yang lalu, pihak rekanan pengadaan incenerator RSUD Adnaan WD mengembalikan dana sebesar Rp. 1,65 Milyar ke kas daerah yang diterima dan dititip di Bank Nagari Cabang Payakumbuh oleh Direktur RSUD serta BKD Kota Payakumbuh (sumber dari media daring Dekadepos.com 8 April 2020).


“Kami ingin tau bagaimana kondisi dan status dana tersebut sampai dengan saat ini,” tukuknya.


Keenam, Ahmad Ridha juga mengulik dimana Pemko Payakumbuh melaksanakan pembatasan penerima Bansos dari Kemensos melalui Kantor POS Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19, saat itu kami dengar adanya instruksi bahwa THL dan Pensiunan tidak boleh mengambil dana dari Kantor POS, bagi yang terlanjur maka dananya diminta dan dititip, ada yang pada Lurah/staf, pada Camat/staf, mungkin saja jumlahnya sangat banyak, sementara saat ini Lurah, Camat dan ASN/staf sudah banyak yang mutasi.


“Bagaimana status dan keberadaan dana tersebut saat ini? Dikembalikan, disimpan, disetor, atau dititip?” pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-


Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari juru bicara masing-masing fraksi.


Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.


Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suparman menyabut awal tahun 2020 merupakan awal terjadinya musibah pandemi Covid-19. Musibah yang tidak terprediksi dan menjangkau lebih sebagian besar negara yang ada dunia. Musibah yang multiefek yang menyasar kesehaatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan hal lainnya. Sehingga kebijakan Nasional yang prioritas adalah penanganan pandemi Covid-19 ini, mulai dari sosialisasi pencegahan, mengantisipasi penyebaran, serta mengobati yang telah sakit akibat Covid-19.


“Hal ini tentunya akan berdampak pada sektor anggaran atau APBD masing-masing Kota dan Kabupaten tidak terkecuali Kota Payakumbuh. Perlu adanya strategi keuangan baik di sisi pendapatan maupun di sisi belanja agar setiap rupiah yang dibelanjakan efektif, tepat sasaran dan bernilai lebih,” ujarnya.


Fraksi PKS memberikan apresiasi dalam hal mengelola keuangan di saat pandemi dengan keterbatasan anggaran dan adanya pengurangan pengurangan transfer dari pusat. Pemerintah Payakumbuh tetap bisa mengoptimalkan pos pendapatan yang tersedia, pemerintah Kota Payakumbuh memenuhi target pendapatan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 717.701.105.715 dari target Rp 708.900.288.188 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp 115.996.425.752.


Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah-langkah Pemko untuk senantiasa meningkatkan pendapatan daerah dan senantiasa mendorong Pemko Payakumbuh untuk melakukan optimalisasi potensi pendapatan, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi serta menimalisir tunggakan dari penerimaan pajak dan retribusi. Selanjutnya mengoptimalkan penerimaan dari BUMD dan BLUD yang ada di bawah kendali Pemerintah Kota Payakumbuh.


“Menggali potensi ekonomi Kota Payakumbuh yang dapat di fokuskan pada masa pandemi ini. Diantara potensi ekonomi potensial seperti potensi kuliner (makanan dan minuman khas daerah) dan potensi kerajinan. Potensi-potensi ini dapat di optimalkan oleh Pemko, sehingga pasar dan UMKM yang ada di Payakumbuh semakin bergeliat dan akan berefek pada peningkatan pendapatan asli daerah,” terang Suparman.


Berkaitan dengan belanja pada APBD tahun Anggaran 2020 dari yang telah dianggarkan sebanyak Rp 750.947.870.902 jumlah realisasinya sebanyak Rp 702.910.943.145 atau 93,60%.


Terkait dengan belanja daerah di saat pandemi ini, Fraksi PKS memberikan pandangan antara lain pembangunan infrastruktur berupa pembagunan irigasi jalan jembatan dan fasilitas masyarakat lainnya secara umum sudah terealisasi secara optimal, tinggal usaha untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset daerah, baik dalam bentuk bangunan dan barang bergerak.


“Hal ini tentunya perlu dialokasikan anggaran yang memadai,” kata Suparman.


Fraksi PKS juga meminta Pemko agar memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik segi pemberdayaan ekonomi, skill, dan sosial sehingga terwujudnya masyarakat mandiri. (Yon)


Lima Puluh Kota-netralpost.net-
Komandan Kodim 0306/50 Kota Letkol Kav Ferry Lahe S,AP, MH yang juga selaku Dansatgas TMMD Ke 111 Tahun 2021 Kodim 0306/50 Kota didampingi Ketua Persit Kck Cabang LX Dim 0306/50 Kota Ny Mila Ferry Lahe santuni anak yatim dan warga kurang mampu di lokasi Pra TMMD Kodim 0306/50 Kota di Jorong Talang Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka. Minggu (30/5/2021).

Kegiatan tersebut wujud dari kepedulian Kodim 0306/50 Kota terhadap anak yatim dan warga kurang mampu di lokasi Pra TMMD, dan upaya memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan rakyat khususnya di Kabupaten 50 Kota, ujar Dandim. 

Semoga apa yang kita berikan kepada anak yatim dan warga kurang mampu ini dapat sedikit membantu dan bermanfaat bagi mereka, pungkasnya. 

Wali Nagari Talang Maur Normal Effendi juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Dandim 0306/50 Kota atas sumbangsihnya yang diberikan kepada Nagari kami melalui kegiatan TMMD.

Dengan kehadiran Personil Kodim 0306/50 Kota yang tergabung dalam Satgas Pra TMMD Kodim 0306/50 Kota dinagari kami, membuat masyarakat Nagari kami Talang Maur sedikit terbantu ekonominya, ucap Normal Effendi. (pendim).


Lima Puluh Kota-netralpost.net-
Sersan Satu Parjana, Personil Satgas Pra TMMD ke 111 Kodim 0306/50 Kota, membantu warga masyarakat dalam memanen padi, berlokasi di Jorong Talang Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka. Minggu (30/5/2021).

Kegiatan tersebut dilakukan Sertu Parjana disela sela kegiatan kesehariannya dalam kegiatan Pra TMMD yang sedang mengerjakan kegiatan fisik yakni pembuatan jalan yang menghubungkan Nagari Talang Maur dan Nagari Maek. 

Bapak Ridwan, petani yang merupakan warga asli Jorong Talang menyampaikan ucapan terimakasih kasih atas bantuan yang diberikan oleh aparat TNI khususnya Personil Satgas Pra TMMD Kodim 0306/50 Kota. 

"Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan bapak bapak TNI, yang dengan ikhlas dan sukarela membantu kami warga masyarakat Nagari Talang, termasuk juga dalam memanen padi kami ini, "tuturnya. 

Sementara itu, Sertu Parjana seusai membantu panen warga tersebut menyebutkan, kami disela sela kegiatan berusaha untuk selalu dekat dengan masyarakat, demi terciptanya kemanunggalan TNI dengan rakyat, ucpanya. 

(pendim).

Payakumbuh,netralpost-P


anitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan hearing bersama LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang 10 Nagari di Payakumbuh di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Sabtu (29/5).


Dipimpin oleh Ketua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam bersama Wakil Ketua Pansus Edward DF, Sekretaris Pansus Syafrizal, serta anggota DPRD lainnya seperti Suparman, Aprizal, Fahlevi Mazni, Ismet Harius dan Opetnawati.


Ketua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dari Fraksi Golkar menyampaikan kegiatan ini diawali dengan pertemuan ketua partai yang ada di Kota Payakumbuh dengan Bupati Lima Puluh Kota mengenai aset Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh, maka dibutuhkan Pansus untuk menyelesaikan aset Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut.


“Pansus menampung masukan untuk dijadikan referensi oleh Pansus DPRD untuk menindaklanjuti permasalahan aset Pemkab Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. DPRD akan melibatkan LKAAM, KAN, dan Bundo Kanduang, jika nantinya didentuk tim dalam penyelesaian aset tersebut. DPRD akan memperhatikan aspek yuridis,” ungkapnya.


Ketua LKAAM Kota Payakumbuh W. Dt. Paduko Bosa Marajo menyampaikan persoalan aset Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi permasalahan Pemko dan DPRD. Ada aturan yang terlupakan waktu pembentukan Kota Payakumbuh Tahun 1970 silam, yaitu tentang Aset Kabupaten Lima puluh kota yang berada di Kota Payakumbuh.


“Ini seperti perjanjian bersama. Ada istilah “kabau tagak kubangan tingga” yang di pahani salah oleh sebagian orang. Sekarang untuk membangun di wilayah administrasi Pemko Payakumbuh, Pemkab Limapuluh Kota malah berhadapan dengan persoalan tata ruang atah RTRW, seperti kawasan eks kantor bupati yang telah menjadi ruang terbuka hijau,” ujarnya.


“Yang jelas, LKAAM mendukung penyelesaian aset oleh DPRD. Perlu duduk bersama antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.


Sementara itu, dari KAN Koto Panjang Lampasi AS. Dt. Majo Lobiah Nan Kuniang mendukung proses penyelesaian aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh. “Diupayakan ada solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.


Dari KAN Koto Nan Gadang MA. Dt. Bijo Nan Hitam menyebutkan sejarah eks kantor Bupati adalah ulayat Koto Nan Gadang, saat ini kantor Bupati sudah memiliki sertifikat atas nama Kabupaten Lima Puluh Kota. Lapangan Poliko sebelumnya juga merupkan aset Pemkab Lima Puluh Kota yang mana aset tersebut berada di wilayah Koto Nan Gadang.


“Dan rumah dinas Sekda Kabupaten Lima Puluh Kota juga perlu dicarikan penyelesaiannya. Libatkan LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang dalam penyelesian aset,” pesannya.


Mewakili KAN Air Tabit, Anggota Pansus Aset Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyebut KAN dan LKAAM sudah mencoba ikut dalam penyelesaian aset Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Wali Kota Payakumbuh Fahmi Rasyad dan Josrizal Zain.


“Lapangan poliko telah diserahkan oleh Pemkab, namun eks Kantor Bupati belum diserahkan. Untuk batas Kota Payakumbuh dengan Kabupaten disetiap kecamatan belum semuanya mempunyai gerbang tapal batas (GAPURA),” kata politikus Demokrat tersebut.


Ditambahkan Ketua LKAAM Kota Payakumbuh W. Dt. Paduko Bosa Marajo agar diusahakan penyelesaikan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan melibatkan LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang.


“Batas Kota yang berada di Ngalau dulunya dekat kandang babi. Karena kondisinya rendah dan dekat dengan tikungan, maka Pemkab mengizinkan batas gapura Kota Payakumbuh di lokasi saat ini,” tambahnya


Anggota Pansus Ismet Harius menyebut penyelesaian asset Pemkab Lima Puluh Kota diselesaikan secara persuasif. Harus ada perda tentang aset agar peruntukannya tidak untuk konsumtif (bisnis).


“Untuk mencari penyelesaian aset Pemkab yang berada di Kota Payakumbuh ditelusuri (Yon)

Payakumbuh,netralpost-


Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.


Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.


Juru bicara Fraksi Gerindra Mawi Etek Arianto menyampaikan prestasi ini sangat patut disyukuri dan diharapkan menjadi penyemangat seluruh unsur/komponen penyelenggara negara di lingkungan Kota Payakumbuh untuk melakukan peningkatan kinerja yang lebih akuntable, transparan, bertanggung jawab, professional dan bebas KKN.


Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan beberapa pandangan tentang berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Payakumbuh baik berupa saran, masukan, konfirmasi ataupun pertanyaan yang memerlukan penjelasan/keterangan.


Pertama, dengan adanya LHP BPK, masih ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian serius untuk beberapa OPD yang sangat perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk penganggaran kedepannya.


Kedua, Fraksi Partai Gerindra memberikan pandangan umum memulai dari awal lagi, perencanaan yang matang. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan yang memperhatian ketepatan waktu serta tepat sasaran sesuai dengan aturan yang ada baik itu Perwako, Perda, Pergub, dan aturan yang lebih lanjut.


Ketiga, Fraksi Partai Gerindra memandang perlu sekiranya dilaksanakan rapat evaluasi wali kota dengan kepala-kepala OPD dalam internal waktu yang sama setiap triwulan maupun catur wulan untuk menilai sudah sejauh mana anggaran yang sudah terserap apa sudah tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menjalankan kegiatan dengan lancar kedepannya dan Pemko dapat tetap mempertahankan opini WTP.


Keempat, aset merupakan bagian yang mensrik untuk dibahas baik di rapat-rapat DPRD maupun dalam rapat kerja dengan OPD. Fraksi Partai Gerindra sepakat dengan LHP bahwasanya penatausuhaan aset merupakan pekerjaan yang urgent untuk diprioritaskan, yanag mana kita erlu SDM yang handal dan yang paham, mengerti dan memahami untuk melakukan pekerjaan ini agar barang milik daerah tetap safety, perlu juga kerjasama lintas OPD agar kerjasama ini mudah diselesaikan.


Kelima, Fraksi Partai Gerindra ingin mengetahui secara real data resmi dari Pemda tentang nama nama, jumlah, penempatan di dinas mana dan serapan anggaran untuk gaji THL.


Keenam, karena APBD mengalami penurunan untuk tahun selanjutnya Fraksi Partai Gerindra meminta Pemda Kota Payakumbuh untuk mengevaluasi jumlah SDM THL sesuai kebutuhan, THL dengan kompetensi di bidang masing – masing dan THL yang Indisipliner dan tidak Profesional.


Ketujuh, Fraksi Partai Gerindra memandang perlu Pemko untuk menuntaskan permasalahan tenaga medis Covid 19 terkait dana insentif yang telah dianggarkan sebelumnya, namun sampai hari ini 2021 belum di terima oleh tenaga medis tersebut.


Kedelapan, Fraksi Partai Gerindra memandang kinerja Pemko Payakumbuh agar kiranya kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pembayaran gaji THL yang mana gaji THL telah dipotong dengan adanya pandemi Covid-19.


Kesembilan, Faksi Partai Gerindra menegaskan kepada Pemko terutama Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya dan transparan kepada masyarakat terkait bantuan UMKM bagi masyarakat. Dan Fraksi Partai Gerindra meminta data penerima UMKM yang telah terealisasi.


Kesepuluh, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Pemko untuk mempertegas Tapal Batas Wilayah / Kecamatan / Kelurahan.


Kesebelas, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan kembali tentang kelanjutan penyelesaian lahan untuk pembangunan Mesjid Agung Kota Payakumbuh. Mohon Penjelasan!


Kedua belas, Fraksi Partai Gerindra meminta kejelasan Data yang akurat terhadap AMD ( Aset Mulik Daerah ) Kota Payakumbuh, maupun Aset Provinsi yang ada di Kota Payakumbuh, Aset Pemkab 50 Kota dan Aset Nagari yang ada di wilayah Kota Payakumbuh. Dan bagaimana regulasi pemindahan eks kantor pertanian yang ada di Kota Payakumbuh. (Yon)


Lima Puluh Kota-netralpost.net-
Dalam rangka mengaktifkan kembali sistem pengamanan lingkungan, dan guna mencegah terjadinya kejadian kejadian yang tidak diinginkan seperti pencurian dilingkungan masyarakat, Babinsa Koramil 07 Kapur IX Kodim 0306/50 Kota Sertu Mas Dodi mengajak warga masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling. 

Bertempat di kantor Nagari Koto Bangun, Sabtu (29/5/2021), Babinsa mengajak perangkat Nagari untuk mengimbau kepada warga masyarakatnya untuk kembali mengaktifkan tradisi lama yang sudah ada jauh jauh sebelumnya, yang akhir akhir ini sudah lama ditinggalkan. 

Babinsa Sertu Mas Dodi menyebutkan, didalam pelaksanaannya nantinya kita bersama Babinkamtibmas akan hadir bersama dengan warga masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Ketua Pemuda Nagari Koto bangun mewakili warga masyarakat Nagari Koto Bangun mengapresiasi rencana pengaktifan kembali kegiatan pos kamling di Nagarinya, apalagi dihadapkan kejadian akhir akhir ini yang mana sudah maraknya aksi pencurian ternak warga dan kejadian kejadian lainnya, semoga dengan aktifnya kembali sistim pengamanan keliling ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Nagari koto Bagun, Ucapnya. (pendim).


Padang Pariaman-netralpost.net-
Wabah pandemi Covid19 yang melanda negeri kita Indonesia sampai saat ini masih belum berakhir, untuk memutus mata rantai penyebarannya pemerintah terpaksa meliburkan sekolah dan proses belajar mengajar di laksanakan melalui cara online.

Untuk membantu proses belajar mengajar secara online Serda pry Iryanto memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap beberapa orang siswa yang tanpa sengaja di temuinya sedang belajar online di sebuah teras kantor wali Nagari Pauhkambar  kecamatan Nansabaris Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu 29 Mai 2021.

Tampak ia dengan senang hati membantu dan mendampingi anak-anak yang sedang belajar seperti anaknya sendiri.

“Meskipun dengan kemampuan yang terbatas, Dengan senang hati kami membantu, mendampingi dan mengawasi para siswa tersebut dalam belajar seperti anak kami sendiri,”Tuturnya.

Saya tekankan juga kepada mereka untuk belajar dengan rajin dan tekun, walaupun banyak kendala yang harus di hadapi.

Di samping itu Serda pry Iryanto juga mengingatkan agar dalam pelaksanaannya tetap harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker, karena saat di jumpai siswa tersebut banyak yang tidak menggunakan masker.

“Tetap patuhi protokol kesehatan terutama saat keluar rumah, jangan sampai kita lengah, karena kita tidak tahu keberadaan virus tersebut,”Tegasnya.(*)


Lima Puluh Kota-netralpost.net- 
Kegiatan Pra TMMD yang sudah di mulai sejak hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 tentunya akan membuat Personil Satgas jauh dari keluarganya, tentunya akan menimbulkan rasa rindu dihati para anggota yang tergabung dalam Satgas Pra TMMD tersebut. 

Namun rasa rindu tersebut bisa terobati dikarenakan mereka juga telah mendapatkan keluarga yang baru disini, dilokasi dimana mereka melaksanakan kegiatan Pra TMMD, kehadiran Personil TNI yang tergabung di dalam Satgas pra TMMD mendapat tempat tersendiri dihati masyarakat Talang Maur. 

Seperti yang nampak saat ini, selesai kegiatan dan di sela waktu istirahat, mereka saling bercerita, saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dan tidak nampak jarak yang memisahkan antara personil Satgas Pra TMMD dengan warga masyarakat. 

Bapak Rusli, salah seorang warga masyarakat Jorong Talang mengungkapkan, mereka warga masyarakat Nagari Talang Maur dan Jorong Talang khususnya, merasa senang dengan kehadiran TNI dalam hal ini Personil Satgas Pra TMMD, disamping mereka berupaya membangun Nagari kami, para Personil juga terlihat ramah ramah,  dan itu yang membuat warga masyarakat kami merasa dekat dengan bapak bapak TNI tersebut, ucapnya. (pendim).


Pasaman Barat- netralpost.net-
Warga Mandiangin Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Propinsi Sumatera Barat dihebohkan dengan aksi pelaku perampokan perhiasan milik Susan seorang Ibu Rumah Tangga di rumahnya, Jumat Malam (28/5/2021) sekitar pukul 21:30 Wib.

Aksi pelaku perampokan sempat direkam video kamera Hp salah seorang anggota keluarga korban,  tampak pelaku menutup wajah dengan kain sarung dan menodongkan pisau ke arah korban. Sambil mengancam pelaku meminta korban untuk menyerahkan kalung perhiasan yang sedang dipakai Susan.

Pada Vidio yang beredar, Korban tampak ketakutan, sambil melepaskan gelang dan cincin lalu menyerahkan kepada perampok yang memegang pisau ditangan kanan, korban berujar "ta.. jang dibunuh Ndak, kalung iko untuak anak teta sakola ko," sambil menunjuk perhiasan yang sudah diberikan dan korban mengatakan " duo puluah juta kepeang nyo tu Diak,". tuturnya sambil memelas iba. Selang beberapa saat kemudian terdengar suara anak kecil menjerit minta tolong.

Warga sekitar langsung mengejar pelaku dan menangkap pelaku hingga diserahkan kepada pihak Polsek Kinali.

Kapolsek Kinali AKP. Defrizal SH. MH mengungkapkan peristiwa  perampokan tersebut dilakukan oleh Indra Geris (25) seorang laki laki pekerjaan buruh.

" Ya benar, Pada hari Sabtu 29 mei 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Katiagan jorong katiagan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ,telah di lakukan penangkapan seorang tersangka SDR panggilan Geris," ungkap Defrizal.

Lebih Lanjut Kapolsek Kinali menjelaskan" Peristiwa pidana pencurian berawal pada waktu itu korban sedang memberi makan anak korban kemudian datang pelaku dengan wajah tertutup ala ninja dengan kain sarung serta membawa pisau lalu mengambil barang emas milik korban berupa 2 (dua) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas milik korban Susan,".

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah).

Pelaku Geris telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Susan, sudah diamankan berdasarkan kan surat perintah penangkapan nomor Sp kap/19/V/2021/Reskrim tgl 29 Mei 2021

"Unit Reskrim polsek Kinali mendapatkan laporan dari masyarakat mandiangin bahwasanya telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan dan tersangka telah tertangkap tangan oleh masyarakat Mandiangin," katanya.

"Kemudian menanggapi laporan tersebut, unit Reskrim polsek Kinali langsung meluncur ke TKP dan langsung mengamankan tersangka tersebut," sambungnya. 

"Selanjutnya tersangka beserta barang bukti berupa 1 buah gelang emas di amankan di polsek Kinali guna untuk proses hukum lebih lanjut. Terhadap pelaku pencurian diganjar peraturan perundang-undangan Pasal 365 Ayat 1 ke 1e KUHP," tegas Defrizal.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(Dodi)

Payakumbuh,netralpost-Ti


m 7 Kota Payakumbuh yang terdiri dari Satpol PP, TNI, POLRI, dan kejaksaan merazia sejumlah lokasi usaha dan kafe-kafe di Payakumbuh, Sabtu (29/5) malam.


Dalam operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru itu, 5 dari 13 lokasi usaha yang didatangi saat dirazia harus diberikan sanksi administrasi dengan membayar denda sebesar Rp. 500.000.


Tidak hanya itu, sanksi kepada perorangan juga diberikan kepada 32 orang masyarakat yang terjaring razia. Namun, mereka memilih diberi sanksi kerja sosial daripada membayar denda sebesar Rp. 100.000


Menurut Ketua Harian Tim 7 sekaligus Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra kepada media, Senin (31/5), menjelaskan upaya mencegah penyebaran Covid-19 terus gencar dilakukan, selain menghimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, juga dengan menegakkan aturan Perda AKB.


Dari update zona yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumbar pada Minggu (23/5) lalu, Payakumbuh berada pada zona oranye dengan skor terendah, 1,93. Pada update Minggu (30/5) skor sudah naik menjadi 2,26.


“Saat ini kita masih berada di zona oranye. Wali Kota Riza Falepi selaku Ketua Satgas Covid-19 menargetkan secepatnya kita berada di zona kuning atau zona hijau. Untuk itu, razia prokes akan terus kita tingkatkan supaya dapat bersama-sama mewujudkan Payakumbuh bebas Covid-19,” ungkap Devitra didampingi Sekretaris Erizon bersama duo kabid Ricky Zaindra dan Joni Parlin bersama Kasi Penyidik Alrinaldi.


Kami menghimbau kepada pemilik usaha, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, Sesuai dengan ketentuan perda AKB, bahwa untuk kegiatan usaha harus menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, menjaga jarak antar pengunjung, mewajibkan pengunjung memakai masker, dan menyiapkan petugas khusus untuk penerapan prokes ini, dan saat ini Kota Payakumbuh berada pada zona oranye, untuk itu kegiatan usaha juga dibatasi 50 persen dari kapasitas tempat.


Devitra juga berpesan kepada pelaku usaha yang sudah mematuhi prokes sesuai Perda agar tetap mempertahankan disiplin dan menghimbau agar pelaku usaha yang sudah terkena sanksi untuk dapat mengevaluasi dan mematuhi aturan agar tidak terkena sanksi kembali.


“Upaya memutus penyebaran Covid-19 membutuhkan kerjasama seluruh pihak, mari terus kita tingkatkan kesadaran bersama agar dapat mematuhi protokol kesehatan 5m dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” pungkasnya. (Yon)


Lima Puluh Kota-netralpost.net-
Meski Pelaksanaan TMMD ke 111 Tahun 2021 Kodim 0306/50 Kota secara resmi belum dimulai, namun Tim Satgas TMMD yang sudah ada melaksanakan kegiatan awal yaitu Pra TMMD bersama warga masyarakat yang ada di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota. 

Pra TMMD itu sendiri sudah mulai pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 dengan pengerjaan pembukaan jalan sepanjang 9 Km. 

Seperti halnya hari ini Personil Satgas Pra TMMD bersama dengan warga masyarakat melaksanakan gotong royong penebangan batang pohon kelapa yang berada di jalur pembuatan jalan yang menjadi sasaran fisik dalam TMMD kali ini, Sabtu. (29/5/2021).

Danramil 01 Payakumbuh Mayor Inf Zul Padri yang memimpin langsung pelaksanaan gontong royong hari menyebutkan, kegiatan Pra TMMD sudah dimulai atas dasar pertimbangan, karena khawatir adanya kendala tak tertuga seperti cuaca selama pelaksanaan TMMD nantinya sehingga tidak maksimal dalam pengerjaannya. 

Selain itu, kegiatan Pra TMMD ini juga bertujuan supaya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satgas TMMD lebih ringan, karena sudah didahului dengan Pra  TMMD dari segi pekerjaan, Ucap Mayor Zul Padri. (pendim).


Padang-netralpost.net-
Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E.,M.M.,M.Si (Han), mengadakan Focus Group Discussion (FGD) 28 Mei 2021.

FGD yang mempunyai Tema " Pemberdayaan Potensi Budidaya Jaring Apung Ikan Kerapu  Dalam Pelaksanaan Program Kampung Bahari Nusantara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Wilayah Sumatera Barat". FGD yang di hadiri Laksamana Madya TNI DR. IR. Harjo Susmoro. S.Sos., S.H.,M.H.,M.Tr (Han), sehari hari merupakan Sesjen Wantanas, DR Adrianof Caniago, Gubernur Sumbar di wakili Kadisperikanan Provinsi, Polda Sumbar, Korem 032/WBR, Letkol Purn DR Fauzi Bahar mantan Walikota, para akademisi, BUMN, pelaku usaha dan perwakilan para Mahasiswa, 

Acara FGD yang di gagas Danlantamal ini juga menghadirkan 3 nara  sumber dari Akademisi, Steakhoulder dan Pengusaha muda. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sumbar Bapak Ir Yosmeri. Ketua Jurusan Budidaya Perairan 

Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Ir. Usman Bulanin, M.Sc. dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ketua HIPMI Sumbar Bapak Brian Putra Bastara

Lantamal II hadir Wadanlantamal Kolonel Marinir Freddy JH Pardosi.S.E.,S.H.,M.M. para PJU dan Kasatker. Kegiatan yang di laksanakan di gedung Nanggala Markas Komando (Mako) Lantamal II jalan Bukit Peti Peti Teluk Bayur Padang.

Pada sesi Door Stop dengan awak media, Danlantamal menyampaikan kegiatan ini merupakan berkaitan dengan Kampung Bahari Nusantara yang akan di lounching di bulan Juli depan. Di Kampung Bahari Nusantara nanti ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan cluster ekonomi termasuk keramba apung jaring ikan kerapu. Cluster sosial berupa khitanan massal bagi anak anak di daerah Sungai Pisang. Pelatihan selam bagi pemuda sekitar, yang merupakan cluster olah raga perairan. Danlantamal juga menyampaikan, ikan kerapu dipilih dalam budidaya ini, karena menjanjikan di tinjau dari sudut ekonominya. Kita memiliki wilayah perairan yang cocok untuk pemeliharaan dan budidaya ikan kerapu.

Kegiatan ini tetap menerapkan protokol Covid-19 dengan menggunakan masker menjaga jarak dan panitia juga menyiapkan hand sanitizer di masing masing meja.

Dispen Lantamal II.


Padang-netralpost.net-
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat memeriksa seorang dokter perempuan karena membuat komentar berisi dugaan ujaran kebencian pada sebuah postingan di media sosial Facebook.

Netizen atau pengguna media sosial yang melakukan hate speech atau ujaran kebencian kembali bertambah, kali ini pengguna media sosial yang melakukan aksi ujaran kebencian yang berhasil diperiksa polisi merupakan seorang wanita berprofesi sebagai dokter yang bertugas di kota Padang, Sumatera Barat. 

Dokter tersebut berinisial HR, 41 tahun, warga Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam yang saat ini bertugas atau bekerja di Kota Padang.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto menyebutkan dokter tersebut membuat komentar dengan akun Facebook terkait pemberitaan tentang meninggalnya Ustad Tengku Zulkarnain. HR Tidak terima berita kematian Ustad Tengku Zulkarnain diolok-olok, hingga akhirnya ia membuat sebuat positingan yang berisi ujaran kebencian.

“Dokter tersebut telah kami mintai keterangan terkait postingannya tersebut. Saat ini, pelaku tidak kami tahan, dikenakan tahanan rumah dan wajib lapor,” kata Satake di Mapolda Sumbar, Jumat (28/5/2021).

Terkait postingan itu, Satake tidak menjelaskan secara detail komentar apa yang telah dituliskan oleh sang dokter. Menurut satake, postingan tersebut telah dihapus.

“Kami dapat laporan postingan itu dibuat pada 10 Mei 2021 lalu, sekitar pukul 23.00 WIB. Pelaku kami mintai keterangan pada 12 Mei 2021, dua hari setelahnya,” kata Satake.

Ditelusuri bijaknews.com, ternyata banyak pengguna Facebook lainnya yang memposting ulang tangkapan layar komentar dari pelaku.

Berikut isi komentar pelaku (sebagian dihapus, redaksi):

“Innalillahi wa innailaihirajiun. Semoga husnul khotimah. Kenapa ya, semua ulama yang menentang………………kena covid, dan kenanya setelah di swab? Jangan-jangan di stik swab nya dioleskan virus corona. Supaya ustad-ustad yang vokal tersebut meninggal karena corona (bukan suuzon, masalahnya kita berhadapan dengan ………………..)”

Satake menambahkan, dari hasil pemeriksaan pihaknya terhadap pelaku, dia mengakui membuat komentar tersebut karena merasa kesal dan naik pitam, setelah membaca komentar pengguna Facebook lainnya yang mengolok-olok meninggalnya Ustad Tengku Zulkarnain.

"Pelaku ini mengaku Ustad Tengku Zulkarnain adalah idolanya, jadi kesal karena pemberitaan meninggalnya ustad tersebut diolok-olok,” ucapnya. (***)

50 Kota,netralpost


- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Melaksanakan Dialog Interaktif/ Talkshow bersama Radio Safasindo FM dengan narasumber kepala bidang pemberdayaan perempuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Yulia Masna, S.Km, M.Kes, Kamis (27/05/2021).

Kabid menyampaikan bahwa “DP2KBP3A berdasarkan dasar Hukum yaitu UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan Kongkuren atau kewenangan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar.

Berbicara tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama, berperan sama dalam pembangunan sebagai contoh 30% peran perempuan disektor publik, legistatif, eksekutif dan lainnya.

Saat ini kita telah membentuk Forum KPPI untuk meningkatkan peran serta perempuan dilegislatif Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana saat ini hanya ada 2 (dua) orang perempuan yang duduk di legislatif dan itu belum mencapai sasaran kuota 30% perempuan dilegislatif. Maka usaha kita untuk meningkatkan peran serta perempuan agar lebih aktif menyuarakan suaranya, untuk saat ini masih sedikit perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang ikut serta didalam pemilu legistatif makanya untuk tahun 2024 kita mendorong perempuan di kabupaten lima puluh kota agar ikut berperan dalam pemilu legislatif ungkap narasumber. (Yon)

50 Kota,netralpost


- Diskominfo Lima Puluh Kota mengikuti webinar akselerasi program penanganan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan dukungan perguruan tinggi khususnya dimasa covid-19 secara virtual di Aula Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota, Kamis, (27/05/2021).

Acara ini juga diikuti oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas secara virtual, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat bidang Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Lima Puluh Kota, dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabid Ekonomi pada Bapelitbang Flora Prima Shinta, SE, M.Si, M.Sc memaparkan Lokus Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk 10 besar tertinggi. Stunting merupakan ancaman besar terhadap kualitas SDM Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa untuk masa yang akan datang. Tahun 2007 s/d 2020 ditingkat nasional secara berangsur-angsur dapat diturunkan sebanyak 10%, sekarang Pemerintah Pusat membuat target yang fantastis  dalam 3 tahun harus bisa diturunkan sebanyak 14%, maka untuk aksi ke II ini akan disusun untuk pemetaan program/ kegiatan intervensi gizi dan sensitif yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut Defriman Djafri, S.K.M., M.K.M., Ph.D, Dekan Fakultas Kesehatam Masyarakat Universitas Andalas menyampaikan bahwa pentingnya memperkuat peran posyandu guna mendukung program pencegahan kekerdilan atau stunting. Posyandu dapat menjadi wahana pertama dan utama untuk meningkatkan edukasi pencegahan stunting.

“Posyandu bisa menjadi sarana yang tepat untuk menyukseskan program pencegahan stunting dengan mengintensifkan pendekatan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan melakukan berbagai upaya pencegahan stunting maka akan dapat mendukung program SDM unggul.

“Tentu ini akan sesuai dengan program prioritas pemerintah yaitu menciptakan SDM unggul,” katanya.

Dr. dr. Afriwardi, Sp. KO sebagai Dekan Fakultas Kedokteran menambahkan bahwa dalam penanggulangan stunting bukan hanya tanggung
jawab pemerintah, melainkan semua pihak, setiap keluarga. Dalam jangka panjang, stunting berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan
emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi; baik skala mikro semata dalam keluarga maupun skala makro, dalam hal ini anggaran belanja kesehatan nasional. Karena itu upaya percepatan perbaikan
gizi membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, media
massa, dunia usaha/mitra pembangunan, dan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan
kerjasama ini berhasil mencapai satu tujuan utama yaitu perbaikan generasi masa depan yang sehat dan produktif dan memiliki daya saing. Dimulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1000 HPK anak hingga menjaga lingkungan agar tetap
bersih dan sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota, dr. Hj. Tien Septino, M.Kes menjelaskan bahwa Tahun 2020 s/d 2024 Lima Puluh Kota menjadi salah satu lokus stunting, karena tingginya angka sebesar 40,1 %, Nomor 3 tertinggi di Sumbar.

“Sangat mengkhawatirkan dan diperlukan peran pemerintah daerah ke indeks pembangunan, sesuai RPJMD Lima Puluh Kota madani berdasarkan adat basandi syarak syarak basandi kitabulah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satu indikator keberhasilannya menurunkan angka stunting melalui sinergitas antar OPD berperan bersama.”, kata Dr. Tien.

Sambungnya beberapa fokus kita adalah 1. perilaku masyarakat untuk hidup sehat, 2. posyandu berjalan tanpa masalah dalam kondisi pandemi, 3. lokasi nagari pengabdian dosen jika tidak bertepatan dengan lokus stunting.

Kepala DPMDN, Drs. A. Zuhdi Pramana mengataka  pengalaman tahun lalu lokasi KKN, 10 nagari lokus stunting, tetapi karena kondisi KKn daring dan kebetulan tidak ada mahasiswa yg berasal dari nagari tersebut maka tidak bisa kegiatan berjalan sebagaimnana diharapkan.

Dr. denas Symond mengatakan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengabdian dosen kepada masyarakat , 5 dosen di 5 lokasi Baruah Gunuang, Kapur IX, Koto Tinggi, Pangkalan, dan Danguang-Danguanh. Kegiatan KKN pada bulan Juli, kita akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi lain di Sumbar.

Dilanjutkan Kepala DP2KBP3A menyampaikam usulan kami menyarankan usia pernikahan minimal perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun agar mereka lebih dewasa dan mencegah timbul masalah stunting. DP2KBP3A memiliki program pendekatan ketahanan keluarga.

Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Lima Puluh Kota, Nuzul Firman, S.IP, M.Si menyampaikan bahwa Diskominfo memberi dukungan dalam bentuk publikasi kegiatan, baik media sosial dan website pemda maupun swasta yang bekerjasama. Kemudian bahan informasi yang akan dapat disebarluaskan bagi masyarakat. (Yon)


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.