Articles by "Sumbar"

Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar Andre Rosidae Artikel Asbanda ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin banjir bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Basnaz pariaman Batam batanglembang Bawaslu padang Bawaslu Sumatera Barat bencana alam bencana banjir besar v padang BISNIS BPBD Padang BPJN I SUMBAR BPJN II SUMBAR BPJN SUMBAR BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar Brimob polda sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Dandrem Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas pendidikan kota Padang dinas pendidikan padang Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dinas sosial Diritelkam Intelkam Polda Sumbar Dirkrimsus Polda Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DMI Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Padang DPRD Solok DPRD Sumbar DPW FRN SUMBAR DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran Fly Over Sitinjau Lauik G20 gandoriah Ganjar Pranowo Garuda KPPRI Sumatera Barat gerindra Golkar GP ansor Kabupaten Solok Gp ansor pasaman GP Ansor Pesisir Selatan GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humas polda sumbar Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta Jalan Nasional Pesisir Selatan jalan rusak jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok KAI Drive II Sumatera Barat Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres agam Kapolres Dharmasraya Kapolres Pasaman Barat Kapolres Sawahlunto Kapolres Solok Kapolres solok selatan Kapolresta padang kapolri Karang taruna Karya Tulis Kasat lantas lima puluh kota kasat lantas Solok Kejaksaan Negeri Padang Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM KemenPU Kementerian Agama Republik Indonesia KementerianPU Kementrian PUPR Kepulauan Riau kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kodam XX/TIB Kodim Sijunjung Kominfo Solok Korem 032/Wbr korem padang Kota Batam kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Masyarakat MBG Medan medison mentawai menyambungnegeri MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI MUA Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nahdliyin Nasdem Nasional Natuna NKRI NU NU online nu Solok olahraga Ombudsman Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Pantai Padang Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PBNU PC gp ansor solok PC IPNU PADANG PC IPNU pesisir Selatan PCNU Kabupaten Solok PCNU kota Padang PCNU Pesisir Selatan PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan Pemda Dharmasraya pemda solok pemerintahan pemilu Pemkab Pemkab Dharmasraya Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemko Padang Panjang Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumbar Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan PI IPNU SUMBAR Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Pesisir Selatan PKB Sumbar PKC PMII SUMATERA BARAT PKH Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Riau Polda Sumbar polisi politik Polres 50 kota Polres lima puluh kota Polres padang pariaman Polres pasbar polres Sijunjung Polres Solok Polres Solok Selatan Polresta padang polri PPP Sumbar Presiden Prabowo Prokopim padang PSI PT KAI PT KAI SUMBAR PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya setahunberdampak sigapmembangunnegeriuntukrakyat Sijunjung Simalungun SMAN 2 LEMBAH GUMANTI SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU TNI/Polri Tokoh Masyarakat Tokoh Sumber TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas Universitas Syedza Santika Padang UPT Asrama Haji Embarkasi Padang UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88
Showing posts with label Sumbar. Show all posts

 

Sumbar, netralpost - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat memberikan klarifikasi terkait video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa menggunakan roling untuk menyeberangi sungai di Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 BPJN Sumbar, Gina Tampubolon, menjelaskan, penggunaan roling tersebut hanya bersifat sementara dan terjadi dalam kondisi tertentu. Saat itu, debit air sungai sedang tinggi sehingga siswa memanfaatkan roling sebagai alternatif penyeberangan.

Menurutnya, kondisi yang terlihat dalam video tidak sepenuhnya mencerminkan situasi normal di lokasi tersebut. Biasanya, masyarakat dan siswa dapat menyeberangi sungai dengan berjalan kaki ketika debit air berada pada kondisi normal.

“Jadi bukan seperti hal yang dipikirkan. Itu hanya seketika. Karena saat itu debit sungai sedang tinggi. Biasanya kalau debit sungai normal, siswa dan masyarakat bisa berjalan kaki menyebrang sungai,” ungkapnya.

Gina juga mengungkapkan, pembangunan jembatan gantung di lokasi tersebut saat ini tengah berlangsung. Proyek tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, yang kemudian dikerjakan oleh BPJN Sumbar.

“Kami sampaikan bahwa pemda mengusulkan pembangunan jembatan gantung kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian PU. Yang mengerjakan BPJN. Karena Pemkab keterbatasan anggaran,” terangnya.

Ia menegaskan, meskipun pembangunan dilakukan oleh BPJN, status jembatan tersebut tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut secara mandiri.

Lebih lanjut, pembangunan jembatan gantung itu bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya dalam mendukung akses masyarakat menuju pusat-pusat ekonomi serta distribusi komoditas yang terhubung dengan jalan nasional.

BPJN Sumbar berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut dan memberikan dukungan terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan. Pasalnya, proyek jembatan gantung tersebut dibangun dari awal dan telah dimulai sejak Januari 2026.

“Targetnya, pada Agustus mendatang jembatan sudah bisa digunakan oleh masyarakat,” ujar Gina.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan akses masyarakat menjadi lebih aman dan lancar, terutama bagi para pelajar yang setiap hari melintasi sungai tersebut.


Padang, netralpost - Mengawali tahun 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat meraih sejumlah penghargaan nasional KAI Group sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen seluruh insan KAI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin kepada Kepala Divre II Sumatera Barat, Muh. Tri Setyawan dalam rangkaian Rapat Kerja PT KAI Tahun 2026 yang berlangsung di Bandung pada 2–4 Februari 2026.

Pada ajang Culture Award 2026, KAI Divre II Sumbar dinobatkan sebagai Divisi Regional Terbaik Kategori Daop/Divre. Penghargaan ini diberikan kepada Daop/Divre yang dinilai unggul dalam penerapan budaya perusahaan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain implementasi program budaya tahun 2025, tingkat kepatuhan, Safety Performance Index, hasil Culture Fest 2025, survei CITAR, serta survei Culture Journey.

Selain penghargaan budaya perusahaan, KAI Divre II Sumbar juga meraih Juara III Penghargaan Keselamatan Operasional Tahun 2025 Kategori Daop/Divre dan Juara III Penghargaan Keamanan Operasional Tahun 2025 Kategori Daop/Divre. Capaian ini mencerminkan konsistensi KAI Divre II Sumbar dalam menjaga aspek keselamatan dan keamanan operasional perjalanan kereta api.

Kepala KAI Divre II Sumatera Barat, Muh. Tri Setyawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pencapaian tersebut.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan KAI Divre II Sumatera Barat yang senantiasa menjunjung tinggi budaya perusahaan, keselamatan, dan keamanan operasional. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen dan integritas yang terus ditunjukkan oleh seluruh jajaran,” ujar Tri.

Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Prestasi ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus berbenah. Kami akan terus mengimplementasikan Karakter Insan KAI (CITAR), memperkuat budaya keselamatan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini mencerminkan upaya KAI Divre II Sumatera Barat dalam menghadirkan layanan perkeretaapian yang aman, selamat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Budaya perusahaan yang kuat menjadi fondasi dalam menjaga kualitas layanan,” jelas Reza.

Ia menambahkan bahwa pencapaian ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

“Kami akan terus meningkatkan peran kehumasan dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan edukatif, sekaligus mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api,” tutupnya.


 

Solok, netralpost - Perbaikan besar-besaran pada ruas jalan nasional yang menghubungkan Lubuk Selasih, Kabupaten Solok, hingga Solok Selatan terus menunjukkan progres positif. 

Jalur vital ini diproyeksikan rampung sepenuhnya pada 2027, sejalan dengan penyelesaian pembangunan Flyover Sitinjau Lawik Tahap I yang digarap dengan nilai investasi mencapai Rp2,79 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur jalan tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah strategis untuk menggerakkan roda ekonomi dan membuka akses pariwisata yang lebih luas di wilayah Solok Raya.

“Ketika jalannya sudah layak, arus barang dan orang akan jauh lebih lancar. Dampaknya langsung terasa pada sektor ekonomi dan pariwisata, khususnya di Solok Selatan,” ujar Zigo, Senin (12/1/2026).

Ia mengungkapkan, khusus untuk wilayah Kabupaten Solok, pengerjaan jalan di ruas Air Dingin telah selesai dengan total anggaran mencapai Rp293 miliar. Dua jembatan penting, yakni Jembatan Air Dingin dan Jembatan Pisau Hilang, kini telah berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Peningkatan kualitas jalan ini juga memangkas waktu tempuh dari Kota Padang menuju Solok Selatan. Jalur yang sebelumnya dikenal sempit dan rawan kerusakan kini mulai berubah menjadi lebih lebar dan aman dilalui berbagai jenis kendaraan.

“Masih ada sisa anggaran sebesar Rp223 miliar dari kontrak multiyears yang difokuskan untuk penyempurnaan jalan nasional dan ditargetkan rampung tahun ini,” jelas legislator Partai Golkar tersebut.

Menurut Zigo, keterbatasan akses selama ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya kunjungan wisatawan ke Solok Selatan. Kondisi jalan yang belum memadai menyulitkan bus pariwisata maupun kendaraan besar untuk masuk ke daerah tersebut.

Oleh sebab itu, ia memastikan akan terus mengawal percepatan pembangunan jalan nasional Lubuk Selasih–Solok Selatan hingga benar-benar memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan.

 


SUMBAR, NETRALPOST – Pasca bencana galodo yang melanda kawasan Lembah Anai pada akhir November 2025, dua jembatan kembar di ruas Jalan Nasional Batas Kota Padang Panjang - Sicincin, yaitu Jembatan Margayasa A dan Jembatan Margayasa B, menjadi fokus perhatian dan evaluasi intensif.

Sebagai bagian dari langkah mitigasi darurat dan penyusunan rencana rehabilitasi permanen, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat telah melaksanakan survei mitigasi risiko komprehensif terhadap kedua struktur tersebut.

Survei ini mencakup inspeksi visual lapangan dan pemeriksaan teknis khusus, yang melibatkan beberapa metode pengujian non-destruktif:

  • Rebound Hammer Test, untuk memperkirakan nilai kuat tekan permukaan beton.
  • Ultrasonic Pulse Velocity (UPV), untuk menilai kondisi internal dan tingkat kerapatan beton.
  • Rebar Scanner, untuk mengidentifikasi posisi dan konfigurasi tulangan beton.
  • Chipping beton, sebagai metode verifikasi langsung posisi tulangan.

Inspeksi visual tambahan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kerusakan yang terlihat pada elemen jembatan dan memastikan fungsi struktural serta non-struktural jembatan tetap beroperasi sesuai peruntukannya.


 

PADANG, NETRALPOST — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa tidak ada rencana pembongkaran jembatan kereta api (KA) di kawasan Lembah Anai. Pemprov Sumbar justru berkomitmen menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur tersebut sebagai bagian dari aset sejarah dan warisan budaya daerah.

Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pemeliharaan situs sejarah di Sumbar, di ruang rapat Istana Gubernur, Selasa (30/12/2025). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin.

“Dapat saya pastikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kita adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” tegas Mahyeldi.

Mahyeldi mengaku heran dengan beredarnya isu pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai yang berkembang di ruang publik tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Gubernur.

“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan Gubernur. Padahal, kebijakan yang kita pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.

Terkait surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat beredar, Mahyeldi menilai terjadi kesalahan komunikasi karena surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumbar.

“Menurut saya, ada kekeliruan dalam proses komunikasi. Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah,” katanya.

Mahyeldi menjelaskan, sebelumnya ia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon serta Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tidak ada pembongkaran jalur kereta api, melainkan dilakukan kajian komprehensif untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatannya ke depan.

“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya kita rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kebijakan masa lalu yang menonaktifkan jalur kereta api di Sumbar dan menilai hal tersebut sebagai kekeliruan yang tidak boleh terulang. Karena itu, reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.

Menutup penjelasannya, Mahyeldi menyampaikan bahwa persoalan surat tersebut telah dikoreksi setelah dilakukan koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal terkait.

“Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini serta menyampaikan informasi kepada kami. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman ini bisa segera diluruskan,” ucapnya.

Sementara itu, arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir menyambut baik sikap tegas Gubernur Sumbar. Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur dan bagian rel kereta api yang dinilai mulai berkurang dari waktu ke waktu, serta melakukan kajian teknis terhadap perubahan struktur sejumlah jembatan di kawasan cagar budaya.

Hal senada disampaikan Nando, perwakilan komunitas pecinta kereta api. Ia menyebutkan bahwa masyarakat di sepanjang jalur kereta api memiliki kepedulian tinggi terhadap aset perkeretaapian meskipun belum aktif digunakan.

Menurutnya, minimnya penjagaan dan penindakan membuat aset jalur kereta api rawan rusak dan hilang, sementara aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian belum sepenuhnya tertangani secara optimal. (adpsb/cen/bud)

Momen itu datang ketika Semen Padang degradasi dari Liga 1 2019 ke Liga 2 2020.

Andre Rosiade bergerak cepat meminta manajemen untuk membatalkan niat jahatnya tersebut.

"Saya ini bukan pemilik klub sepak bola dan saya hanya suporter Semen Padang, tim kebanggaan kampung saya, kebangaaan warga Minang," kata Andre Rosiade dilansir dari YouTube Dokter Richard Lee.

"Saya sudah menjadi penasihat Semen Padang sejak 2010, dulu tim ini uangnya banyak tapi lama kelamaan turun terus."

"Hingga akhirnya pada akhir 2019, ada rencana Semen Padang mau dijual di awal 2020."

"Saya melakukan pembelaan intervensi supaya tidak dijual," ucapnya menambahkan.

"Sudah lima musim saya yang bertanggung jawab agar tim ini dapat berkompetisi sejak 2020."

"Sudah mau enam musim saya membantu tanpa memiliki Semen Padang."

"Orang punya banyak uang biasa, tapi orang gila yang mau bakar uang untuk sepak bola di Padang ya hanya Andre Rosiade," ucap polikus Gerindra tersebut.

"Saya sudah kerjakan tugas saya di tim ini selama enam musim bersama."

"Saya hanya ikut cawe-cawe pada musim lalu dimana Semen Padang mau degradasi."

"Saya protes ke operator untuk melakukan laporan yang merugikan Semen Padang."

"Setelah selamat dari degradasi, musim ini saya tidak cawe-cawe lagi," kata Andre Rosiade

Ternate, netralpost.net — Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum (1432–1486 M).

Hal ini disampaikan Eri Gusnedi Sekretaris Forum Eksekutif Media (FEM) Provinsi Sumatera Barat setelah berdiskusi panjang lebar dengan Sangaji (setara Gubernur)”ini sebuah penghargaan, berkesempatan duduk bersama dengan SANGAJI Kesultanan Ternate, SANGAJI nama jabatan dalam kesultanan setara dengan Gubernur dalam pemerintahan, sedangkan KAPITA komandan militer yang dilantik oleh Sultan” ucap Eri menirukan apa yang disampaikan Sangaji, Sabtu 07/09/24.

“sehari-hari Sangaji seperti rakyat biasa, berbaur dan menyatu dengan rakyat dan alam” kata Sangaji yang tidak sedang memakai baju kebesaran ini.

Diansir dari Kompas.com Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan empat kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut MomoleEmpat kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya.

Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun ChinaSeiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan, setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat menunjuk Momole Ciko sebagai kolano atau raja mereka. Sejak 1257 M, Momole Ciko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Baab Mashur Malamo.

Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14. Sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum (1432–1486 M).

Kerajaan Ternate berjaya masa kesultanan dipimpin seorang raja yang bernama Sultan Babullah (1570-1583 M) yang berhasil mengusir penjajah Portugis “Sekarang Sultan Ternate ke-49 dipimpin Sultan Hidayatullah Syah bin Mudaffar Syah, yang dinobatkan pada 18 Desember 2021” Sangaji mengakhiri diskusi. (egn)

 


Padang, netralpost.net - Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) ternyata bukan hanya gencar periksa kasus dugaan penyalahgunaan hutan negara menanam sawit seluas 650 hektar di daerah tanpa Hak Guna Usaha (HGU) yang melibatkan dugaan Bupati Solok Selatan Khairunas. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Hadiman, mengungkapkan pihaknya juga sedang lakukan penyelidikan kasus PT Inti Melia Felindo (IMF) juga di Solok Selatan.

"PT IMF merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan izin konsesi hutan seluas ± 4.617. hektar di Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Izin PT IMF telah dicabut melalui SK Menteri LHK Nomor : SK.01/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/I/2022 tentang Pencabutan Konsesi Kawasan Hutan, tanggal 5 Januari 2022 lalu", kata Aspidsus Kejati Sumbar, Hadiman kepada Wartawan, Selasa (28/5/2024).

Meskipun izinnya dicabut, PT IMF diduga terus beroperasi dan mengirimkan hasil produksi sawit sebanyak 700 hingga 800 ton per bulan, yang kemudian dijual ke perusahaan sawit di Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Terungkap pula bahwa perusahaan sawit di Muaro Bungo diduga memiliki afiliasi dengan perusahaan milik Bupati Solok Selatan Khairunas, yang lahan sawitnya berdampingan dengan PT IMF.

Hadiman merupakan Kajari Terbaik Se-Indonesia tahun 2021 pada saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Prov Riau dan terbaik 1 se Prov Riau  ini menyebut, sejak izin dicabut tentu PT IMF dianggap beroperasi secara ilegal maka negara telah dirugikan dengan tidak adanya pajak yang masuk ke kas negara maupun daerah serta berdampak juga pada perekonomian negara maupun daerah. 

Mengungkap kasus ini, Aspidsus Kejati Sumatera Barat Hadiman telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, Nurhayati, Kepala DPMPTSP Kabupaten Solok Selatan, Yolly Hirlandes. Kemudian Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Sayogo Utomo, dan Kepala KPHL Hulu Batang Hari, Hasan

Selain itu, Penyelidik Pidsus Kejati Sumbar juga akan minta keterangan dari Pemilik Manfaat PT IMF, Lia Laurent Lioe, Direktur Utama PT IMF, Rasmiaty AS, dan Komisaris PT IMF, H. Bakrial pada tanggal 30 Mei 2024, 31 Mei 2024, dan 3 Juni 2024 secara berturut-turut, kemudian Jaksa Penyelidik juga akan memanggil Bupati Solok Selatan Khairunas serta pihak2 yang terkait ujar Hadiman yang merupakan mantan Kajari Kota Mojokerto Jawa Timur ini.

Padang, netralpost.net– Sidang putusan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Idman, Ketua Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima (KBPKL), yang didakwa melakukan pemukulan terhadap Irsal Mawardi, bendahara Komunitas Pedagang Pasar (KPP), berlangsung di Pengadilan Negeri Padang, Jumat (01/12/2023).

Peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Rabu 17 Mei 2023 lalu, di samping Sentral Pasar Raya, sudah melewati proses hukum yang cukup panjang sebelum sampai kepada sidang keputusan ini.

Idman ditangkap tanggal 18 Mei 2023 atau satu hari setelah peristiwa pemukulan terjadi, dan menjadi tahanan kota sampai sidang putusan.

Sidang putusan ini dipimpin Hakim Ketua Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., serta dua hakim anggota, Irwin Zaily, S.H., M.H., dan Ferry Hardiansyah., S.H., M.H. Dan Panitera Pengganti, Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Sidang putusan berlangsung tertib, yang dimulai dengan pertanyaan tentang kondisi kesehatan terdakwa Idman, dan dilanjutkan dengan pembacaan kronologis peristiwa pemukulan. Sidang putusan ini dipenuhi oleh pengunjung yang terlihat turut memberikan dukungan kepada Idman.

Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar yang turut hadir di tengah deretan pengunjung ruang sidang mengatakan, bahwa kehadirannya semata-mata untuk ikut memberikan ketenangan kepada kelompok pedagang yang terlihat hadir di sidang putusan.

“Tentu kita ingin proses hukum ini berjalan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan. Sekaligus kita ingin proses hukum ini menjadi pembelajaran bagi kita semua warga Kota Padang, bahwa semua tindakan yang bertentangan dengan aturan dan hukum pasti ada sanksinya”, imbuh Ekos.

Sekaligus di kesempatan ini Ekos mengharapkan agar semua warga Kota Padang bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi di Pasar Raya ini.

“Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi dengan saudara-saudara kita pedagang di Pasar Raya. Dan semoga setelah ini, antara Pedagang Kaki Lima dan Pedagang lain di Pasar Raya bisa sama-sama berusaha dengan damai dan aman. Sehingga kita semua bisa mewujudkan Kota Padang yang aman, tertib dan sejahtera,” harap Wakil Wali Kota Padang ini.

Majelis Hakim sidang putusan ini memutus Idman dengan hukuman 4 bulan penjara. Dan Idman melalui penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut.(*)


Sumbar, netralpost — Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumatera Barat, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri, Ph.D meraih Anugerah Academic Leader dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI sebagai Rektor terbaik se Indonesia untuk Kategori Perguruan terakreditasi Unggul, Senin (13/11).

Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Dirjen Dikti Ristek Prof. Ir. Nizam, Ph. D di Grand Ballroom Hyatt Hotel Nusa Dua Denpasar Bali.

Suasana suka cita menyelimuti rombongan UNP atas capaian yang sangat bergengsi diperoleh oleh orang nomor satu di UNP ini.

Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D datang di dampingi WR II Prof. Ir.Syahril, M.Sc, Ph. D, Sekretaris Universitas Dr. Erianjoni, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Prof. Dr. Afdal, M. Pd. Kons, Sekretaris LPPM Prof. Dr. Rahadian Zainul, M. Si dan Prof. Dr. Ifdil, M.Pd Kons Kapus Publikasi dan Haki LPPM UNP.

Hadir Pimpinan dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia yang juga mengikuti World Scientific Forum of Indonesia (WSFI), menambah kemeriahan acara tahunan paling bergengsi di Indonesia ini.

“Alhamdulilah capaian ini berkat kerja semua sivitas yang telah membesarkan UNP selama ini, Piala ini saya jadikan juga kado terindah Dies Natalis ke-69 UNP serta membuktikan pendidikan tinggi di Sumbar sangat pantas diperhitungkan oleh semua pihak,” ucap Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Periode 2022-2024.

Selain rombongan dari UNP, juga hadir Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika, M. Hum dan Kepala LL2Dikti Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri Afdalisma, M.Pd.

Anugerah Academic Leader ini salah satu prakarsa dari Kemendikbudristek untuk menggelorakan dan memperkuat implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka guna menghasilkan SDM Indonesia unggul, berakhlak mulia dan berkepribadian Pancasila.

Rais Syuriah PWNU Sumatera Barat KH. Hendri ketika mendapatkan informasi Anugerah Academic Leader yang diberikan Kemendikbudristek terhadap Prof. Ganefri dihubungi via WA menuturkan merasa bersyukur dan Bangganya, “ini prestasi yang luar biasa, dilihat ini tidak terlepas dari kepemimpinan Prof Ganefri, dilihat Kemajuan UNP sangat pesat di bawah kepemimpinan beliau begitu juga kepemimpinan di NU Sumatera Barat, sehingga Sumbar memperoleh banyak laksanakan banyak kegiatan dan peroleh prestasi Skala Nasional juara I di luar Jawa dan peringkat 4 Nasional pada PORSENI NU tahun 2023 di Solo, Jawa Tengah” tutur KH. Hendri.

“Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Sumatera Barat mengucapkan selamat dan sukses atas anugrah yang di peroleh Prof. Ganefri” tutup KH. Hendri yang juga Kepala Biro AKK UIN IB Padang ini.

Ucapan selamat pun berdatangan dari Pengurus Wilayah, Lembaga dan Banom NU Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. (*)




Padang, netralpost --- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memuji kepedulian sosial dari organisasi kemasyarakatan Himpunan Bersatu Teguh (HBT). Menurut Gubernur, yang menonjol dari HBT tidak hanya kepeduliannya tapi juga konsistensinya.

"Kepedulian sosial HBT termasuk yang tertinggi diantara organisasi kemasyarakatan lainnya di Sumbar. Banyak manfaat yang telah diberikannya untuk masyarakat. Hebatnya lagi mereka selalu konsisten," kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Minggu (13/08/2023).

Ia mengatakan itu, saat menghadiri kegiatan bakti sosial pelayanan operasi katarak gratis bagi 100 orang warga Sumbar di Padang. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama HBT dengan UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Sumbar serta sejumlah pihak lainnya.

Menurut Gubernur, bakti sosial itu telah memberikan harapan baru bagi para penderita katarak di Sumbar untuk kembali bisa melihat dunia dengan jelas sesuai dengan tema yang diangkat yakni "Awak Mancaliak Tarang". Dimana, jika tidak ditangani dengan baik, katarak bisa menyebabkan kebutaan.

"Masalah kebutaan bukan hanya masalah kesehatan semata, tetapi telah menjadi masalah sosial, karena berdampak pada resiko kecacatan permanen yang berpotensi menjadi beban ekonomi pada keluarga penderita," ujar Mahyeldi.

Gubernur mengatakan, secara nasional angka kebutaan telah mencapai 3 persen dari total populasi . Dari angka itu, diketahui sekitar 80 persennya disebabkan oleh katarak. Karena itu, gubernur mengapresiasi setiap langkah dari berbagai pihak untuk mengantisipasi persoalan tersebut. 

Sementara itu Toako HBT, Andreas Sjofiandi mengatakan pada kesempatan itu pihaknya membantu operasi katarak bagi 100 orang warga Sumbar. Kemudian ia juga menegaskan, bakti sosial serupa tidak hanya diselenggarakan pihaknya di Sumbar tapi juga pernah pada sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

"Operasi katarak ini sudah menjadi kegiatan tahunan HBT tidak hanya di Sumbar, tetapi di Indonesia. Kami pernah melaksanakan bhakti sosial serupa di Puncak Jaya dan Pulau Buru. Hingga 2023, HBT telah memberikan operasi katarak gratis bagi 3500 orang di Indonesia," ujarnya. 

Selain operasi katarak, HBT juga menyerahkan bantuan satu unit ambulance bagi PMI Padang dan bantuan satu unit mikroskop mata bagi Fakultas Kedokteran Unand. 

"Kami berharap bakti sosial ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat," ujarnya. (*)

Padang, netralpost --- Partai nomor urut 17, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Barat, lengkapi data administrasi perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) 2024, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Minggu, 9 Juli 2023.

Perbaikan berkas Bacaleg diserahkan oleh Sekretaris DPW PPP, Mulyadi.

Mulyadi menyatakan, berkas perbaikan ini sebagai tahapan Pemilu 2024, bahwa PPP Provinsi Sumbar sudah seratus persen caleg yang diajukan sudah lengkap.

" Hari ini kita memenuhi tahapan perbaikan berkas untuk caleg DPRD Provinsi di 8 Dapil, dari 65 caleg PPP alhamdulillah sudah lengkap  ” Mulyadi, Sekretaris DPW PPP SUMBAR.

PPP diseluruh tingkatan struktur, mulai dari kemarin sampai hari ini sudah mulai memenuhi tahapan yaitu penyerahan perbaikan berkas caleg.

" DPC PPP se sumbar sudah menyerahkan perbaikan berbas caleg di KPU Kota/Kabupaten, untuk itu kami mohon doa restu masyarakat sumbar untuk PPP. 

Herdiyulis, Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) Provinsi Sumatera Barat

 


Sumbar, --- Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Sumatera Barat Adakan Silahturahmi Dikota Padang.

Silahturahmi Pernusa Sumbar Tersebut dihadiri oleh Pengurus DPW pernusa Sumatera Barat Ketua Tuanku Khairul Amri, Sekretaris Riri Nofrianto Rahmat dan Bendahara Edi Panca.

Ketua Pernusa Sumbar Khairul Amri Menyampaikan Bahwa sesuai dengan intruksi DPP Pernusa Bahwa Saat ini kami masih tegak Lurus belum mendukung calon presiden manapun.

"Saat ini kami belum menyatakan Sikap untuk memberikan dukungan Kepada Capres manapun. Kami masih menunggu sikap atau Arah dari DPP Pernusa", Ujar Khairul Amri.

Menurut Khairul Amri, "sikap DPW Pernusa Sumbar tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo", Tutupnya. (Nofri)



PADANG, netralpost --- Sukseskan Penas Tani Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke-XVI, di Padang Sumatera Barat (Sumbar), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, berkoordinasi dengan instansi terkait, membantu urai kemacetan karena banyaknya kendaraan yang datang dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Penas digelar pada 10 hingga 15 Juni 2023. 

Pembukaan PENAS KTNA ke XVI, dilakukan langsung oleh Mentri Pertanian Republik Indonesia di Lapangan Udara (lanud) "Sutan Sjahrir", Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat.

Meski cuaca terik dan panas, terlihat  Pasukan Penegak Perda Pemko Padang yang "dikomandoi" Mursalim ini,  terus berupaya melakukan pengaturan lalulintas di lokasi tersebut.

Bersama Dinas Perhubungan, TNI-Polri, serta Pemko Padang, Satpol PP terus Eksis dalam melancarkan arus lalu lintas khususnya di sepanjang Jalan Prof. Dr. Hamka Padang.

"kita sukseskan event besar ini, Satpol  turunkan seluruh personil untuk mendukung kesuksesan acara nasional ini. ini adalah harapan kita semua maka perlu kita lakukan pelayanan ketertiban kepada setiap tamu yang datang,"ungkap Mursalim

Padang, netralpost --- Micra Indonesia (Microfinance Inovation Center for Resource and Alternative), sebuah Lembaga nirlaba nasional yang memiliki fokus program pada inovasi dan ketahanan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, memulai pelatihan perdana penguatan koperasi bekerjasama dengan Pusat Koperasi Syariah kota Padang Sumatera Barat (Puskopsyah). 

Kegiatan Pelatihan Keberlanjutan 5 Tahun Untuk Sumber Daya Lembaga Keuangan Mikro di Sumatera Barat juga dihadiri oleh Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Wakil Rektor II Sumbar, Pelatihan bertempat di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi Sumatera Barat, Sabtu (29/10). 

Regional Manager Wilayah I Muhammad Hanafi mengatakan, "Keunikan dari program ini adalah adanya Program manajemen resiko bagi para anggota koperasi yang didukung oleh Asia Affinity Holding Limited perusahaan re-asuransi yang berpusat di Hongkong dan memiliki jaringan usaha di Asia. Asia Affinity tergerak untuk bekerjasama dengan MICRA Indonesia setelah melihat dampak langsung beberapa dampak bencana alam di Indonesia termasuk Tsunami di Aceh dan terakhir gempa Palu 2018". 

Program ini diluncurkan sebagai upaya membangun kesadaran bagi para pelaku usaha di sektor ekonomi mikro, bahwa di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempabumi, tsunami, dan banjir.

"Beberapa kejadian di kisaran tahun 2004 sampai tahun 2009 menunjukkan rentetan gempa yang terjadi mulai di Nias pada bulan Maret 2005 M8.5 SR; di sekitar laut Mentawai pada bulan April 2005 M6,9 SR; di sekitar danau Singkarak pada bulan Maret 2007, M6,3 SR; di sekitar perairan Bengkulu dan Sumatra Barat pada 12 dan 13 September 2007 masing-masing M8,4 SR dan M7,9 SR; dan terakhir gempa bumi 30 September 2009 dengan M7,6 SR yang terjadi di lepas Pantai Sumatera dan berjarak sekitar 50 km barat laut Kota Padang, telah menimbulkan trauma di tengah masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu, mitigasi resiko usaha bagi anggota koperasi menjadi sangat penting, sehingga walaupun terjadi bencana, para pengusaha UMKM bisa dengan segera bangkit memulai usahanya" katanya.

Micra Indonesia berdiri sejak tahun 2007 atas prakarsa serta fasilitas dari 3 Lembaga dunia yaitu Mercycorps, GTZ, dan IFC Bank Dunia untuk melanjutkan Program peningkatan kapasitas Lembaga keuangan micro di Indonesia. Micra Indonesia berfokus program pada:

  1.  Pendidikan dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan, Micra Indonesia bekerja pada cara-cara inovatif untuk memeperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas organisasi dan Keuangan Lembaga ekonomi mikro.
  2. Pengurangan Risiko Bencana melalui program-program perlindungan terhadap potensi bencana alam sebagai upaya untuk meminimalkan resiko baik bagi LKM & Koperasi maupun anggotanya.
  3. Program-program penguatan ekonomi secara berkelanjutan dengan menyediakan solusi holistik melalui pendidikan, pelatihan, perlindungan dan keuangan untuk UKM, petani kecil, nelayan rakyat, komunitas akuakultur, pekerja pabrik, sebagai dukungan penguatan ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari program penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan usaha UMKM dan Kopearsi,  Micra Indonesia membawa 2 Program besar di Sumetra Barat dengan rancanagan program 5 tahun. 

Target mitra kerjasama adalah Lembaga keuangan micro dan Universitas serta perguruan tinggi.  Fokus program dan pendampingan akan dilakukan secara bertahap dengan target empat pilar peningkatan kapasitas serta ketahanan ekonomi yaitu, Perlindungan, Pelatihan dan Pendampingan, Pendanaan serta dukungan Teknologi. 

Program akan sangat membantu koperasi di Sumatera Barat karena me-refresh ulang pengetahuan manajemen koperasi dengan manajemen resiko bencana alam”.  

Program yang dirancang secara berkelanjutan ini memberikan antusiasme baru bagi para anggota, mudah-mudahan program ini memberi nilai tambah dan pengetahuan yang baru bagi para anggota, terutama dalam menghadapi tantangan usaha baik dari sisi likuiditras maupun kemampuan pemahaman manajemen resiko usaha.(*)


 


Padang- 240 ASN sudah ditetapkan NIPPPK dan menerima SK PPPK formasi Tahun 2021 pagi ini Rabu (29/06). Berpusat di Aula AB I Kakanwil Helmi menyerahkan SK PPPK kepada tiga peserta perwakilan tiga Kabupaten/Kota. 50 orang yang menerima SK CASN formasi Tahun 2021 secara luring, diwakili Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Sementara untuk 190 orang CASN lainnya mengikuti secara virtual dari Kabupaten/Kota masing-masing.

Usai menandatangani Berita Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Penyerahan SK PPPK Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kakanwil memberikan pembinaan kepada 240 ASN.

"Selamat kepada bapak/ibu yang telah menerima SK PPPK Sumbar Formasi 2021 ini. Ini adalah hasil kerja keras dan doa orangtua bapak/ibu." Katanya mengawali sambutan.

H Helmi menyebut, sesuai UU nomor 5 PNS itu terdiri dari dua, PNS dan PPPK. Dengan diserahkannya dan diterimanya dan ditandatangani perjanjian kerja, maka resmi sudah 240 orang ini menjadi ASN. Harapannya tentu saja akan dapat menambah motivasi dalam bekerja.

"Kalau kemarin baru calon, sekarang sudah ASN 100 persen." Ujar Kakanwil.

Terkait itu, Kakanwil berpesan kepada 240 penerima SK PPPK, untuk menjadikan agama sebagai core values, dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menjalankan tugas.

"Kata agama seharusnya menjadi motivasi kita dalam bekerja, karena bekerja berdasarkan agama kita mendapat dua hal. Dunianya dapat, akhiratnya dapat pahala dan masuk surga, Aamiin Ya Rabb," katanya.

Menurut Helmi Aparatur sepatutnya menjadi contoh dalam praktik kehidupan. "Dalam dunia kerja kita menjadi contoh bagi teman-teman, pun dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam kegiatan ibadah maupun kegiatan keagamaan lainnya, kita yang pertama datang."ujarnya.

Menurutnya hal demikian bentuk wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Misalnya saja dengan melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai aturan. 

"Jangan sampai setelah menerima SK PPPK, malah justru mengendorkan semangat kerja. Misalnya yang tadinya rajin jadi makin berkurang, mulai tidak disiplin, terlambat masuk kerja. Jadi jangan sampai kondisinya menurun, kita sudah percaya oleh negara. Apalagi negara membatasi usia untuk menjadi PNS, maksimal 35 tahun," imbuhnya.

Terakhir, tak lupa Helmi mengingatkan seluruh penerima SK untuk meningkatkan tanggungjawab, disiplin dan dedikasi yang tinggi untuk lembaga. 

"Bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja secara bersama-sama. Bekerja tim, sama sama bekerja dan bekerja sama. Ikhlas dan ciptakan suasana kerja yang nyaman, tunjukkan prestasi sebagai ASN Kemenag," pintanya.

Disisi lain, Kakanwil kembali mewanti-wanti ASN PPPK untuk mengingat fungsi sebagai ASN. Pertama, ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik.

"Salah besar jika ada ASN yang tidak mau melaksanakan kebijakan publik seperti vaksinasi, dan lainnya.

Fungsi ASN kedua adalah sebagai perekat persatuan. "Jangan sampai ASN mengeluarkan komentar dan statemen di medsos, yang justru merusak persatuan yang ada. Maka saring dulu setiap informasi yang masuk, sebelum di sharing ke publik," tukasnya.

Terakhir, ASN sebagai pelayan masyarakat. "Kita dilarang menyalahgunakan wewenang atas barang milik negara, dan sebagainya," tutup Kakanwil.

Dalam laporannya, H Jarmil selaku ketua panitia Kegiatan menyampaikan PPPK formasi 2021 merupakan tenaga honorer kategori II (THK) yang telah lulus seleksi administrasi formasi jabatan guru pada tahun 2019. Dikarenakan tidak terlaksananya ujian seleksi dengan alasan adanya kendala teknis sebanyak 287 peserta. 

"Dari 287 yang berhak mendaftar hanya 279 orang yang melakukan pendaftaran ulang pada seleksi CPPPK Formasi Tahun 2021. Tercatat 8 orang yang tidak mendaftar karena meninggal dunia dan sudah tidak aktif lagi sebagai guru." Terangnya.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 mereka berhak mengikuti SKD sistem CAT yang dipusatkan di IAIN Bukittinggi, sambung Jarmil.

"Dari 279 yg ikut SKD lulus sebanyak 242 orang. Hanya saja yang dapat diusulkan utk penetapan NIPPPK sebagai calon PPPK, sebanyak 241 org. 1 org tidak diusulkan karena TMS. Kemudian dari 241, sebanyak 240 orang sudah ditetapkan NIPPPK nya, sedangkan untuk 1 orang lainnya masih dalam proses penetapan NIPPPK oleh BKN." Rincinya lagi.

Diakhir laporan, Jarmil menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kakanwil Helmi telah mendukung atas terselenggaranya kegiatan penyerahan SK PPPK dan pembinaan terhadap 240 calon PPPK.

Sebagai informasi, Penyerahan SK secara simbolis diberikan kepada tiga perwakilan.  Hadir pada kegiatan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah H Hendri Pani Dias, Kepala Bidang Papkis H Naharudin, Kepala Bidang Urais H Edison, Pembimas Kristen Yesri Elvis dan Pembimas Hindu Jumadi, Sub Koordinator Kepegawaian dan Hukum H Jarmil, jajaran  Sub Koordinator Bidang Pendidikan Madrasah.

Turut hadir Kasubbag TU perwakilan tiga Kankemenag Kabupaten/Kota. Diantaranya Kota Padang, Pariaman dan Padang Pariaman, jajaran JFT serta JFU di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar.(vera)


Sumbar
- Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH memimpin apel gelar kesiapan Pengamanan, Pengawalan (Pamwal) dan Rute dalam rangka HDCI Sumatera Bike Week (SBW) 2022.

Apel gelar kesiapan tersebut berlangsung di Danau Cimpago, Pantai Padang, Kota Padang, Kamis (23/6) pagi pukul 07.30 WIB. 
Kapolda mengatakan, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan lumpuhnya beberapa sektor, seperti ekonomi, kesehatan, sosial dan sebagainya. Dan saat ini pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional, salah satu strategi yang diterapkan adalah bangkitnya sektor pariwisata dan UMKM. 

"Oleh karena itu, diinformasikan bahwa club motor besar HDCI mengadakan agenda dua tahunan Sumatera Bike Week, dengan dipusatkan di Sumatera Barat. Artinya mengandung tanggung jawab kepada kita sekalian untuk memberikan pengamanan," ujar Irjen Pol Teddy Minahasa. 

Selanjutnya, kepada personel yang terlibat Pamwal agar mengetahui betul teknik pengamanan, teknik pengaturan dan pengawalan. "Pegang teguh dan pedomani tata caranya," sebut Kapolda. 

Kemudian, Irjen Pol Teddy Minahasa mewajibkan kepada personel yang terlibat Pamwal untuk memberikan jaminan keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi seluruh rombongan SBW maupun masyarakat lainnya.

"Jangan ada satupun komplain, jangan ada masalah, jangan ada accident. Itu tanggungjawab saudara-saudara sekalian," katanya.

Pada kesiapan Pamwal dan Rute HDCI Sumatera Bike Week ini, Polda Sumbar menyiapkan kendaraan mobil sebanyak 45 unit dan sepeda motor sebanyak 23 unit dari jajaran Lalu Lintas. 

Apel gelar kesiapan Pamwal dan Rute dalam rangka HDCI Sumatera Bike Week (SBW) 2022 ini, dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar dan Pengurus HDCI Prov. Sumbar.(*)


Padang-netralpost.net-
Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) II Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E.,M.M.,M.Si(Han) selaku ketua Tim pada kegiatan Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Kamis 15 April 2021.

Kegiatan yang di laksanakan di Mesjid Nurul Mubin Katanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Padang.

Danlantamal di dampingi Ustad Sofyan, S.Ag. sebagai Penceramah, Dr. Hidayat, MP Wakil Rektor III Universitas Bung Hatta, Indra Ferri, Kepala  BPBD Sumbar, Indra Sukma, Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Wardoyo dari Dinas Energi dan SDM Sumbar, Armani, Staf Biro Bintal dan Kesra Provinsi Sumbar, Ketua Masjid Nurul Mubin Bpk. H. Ir. Ridho.

Di awali Sholat Isa berjamaah, diteruskan Sholat Tarawih dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Danlantmal sebagai ketua Tim pada pelaksanaan Safari Ramadhan menyampaikan juga pesan dari Gubernur Sumbar Bapak Mahyeldi Ansharullah. Dalam sambutanya Danlantmal menyampaikan

Visi dan Misi serta pesan khusus Gubernur Sumbar oleh Danlantamal II. Danlantmal menyampaikan

Visi, Terwujudnya Sumatra Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Dengan Misi, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Juga Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak- syarak basandi kitabullah, Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Meningkatkan usaha perdagangan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital, Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan, Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Pada pesan khusus Gubernur Sumbar, Danlantmal menyampaikan.

1. Penerapan disiplin protokol kesehatan. 

2. Masyarakat diminta sabar dan tetap bersemangat dalam menghadapi pandemi covid-19 dan berpartisipasi aktif untuk menyukseskan vaksinasi. 

3. Menjaga selalu kekompakan, kebersamaan dan persatuan serta menghindari berita hoaks, paham radikalisme. 

4. Menjaga anak dari pengaruh gadget tindakan kriminal, narkoba, LGBT dan asusila.

Kegiatan Safari Ramadhan juga dilakukan, penyerahan bantuan uang dari Provinsi Sumbar oleh Danlantamal II sebanyak Rp. 20 jt dan pemberian sedekah dari Danlantamal II sebanyak 200 Dolar untuk perbaikan masjid Nurul Mubin Katanahan.

Safari Ramadhan dilakukan di samping meningkatkan ukhuwah Islamiyah juga menjaga agar selalu terciptanya komunikasi yang harmonis dua arah antara Pemerintah Provinsi dengan warga masyarakat, khususnya Koto Tangah.

Dispen Lantamal II.


Padang-netralpost.net-
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, tadi siang menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Riau dan Jambi, Lindawaty beserta jajarannya, Rabu (17/3) di ruang kerjanya. 

Saat datang, Lindawaty mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dan berharap silaturahmi dan koordinasi antara Kanwil DJP Sumbarja dan Polda Sumbar dapat lebih ditingkatkan. 

Lindawaty menyampaikan, bahwa target penerimaan Kanwil DJP Sumbarja tahun 2021 adalah sebesar Rp 9,7 Triliun. Maka dari itu, ia meminta dukungan dari Polda Sumbar dalam mengamankan target penerimaan pajak tersebut.

Sementara, Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemik sekarang ini, negara membutuhkan banyak dana, namun demikian masih ada kegiatan underground economy yang tidak membayar pajak dan menjadi free rider dalam kehidupan bernegara. 

Lebih jauh, Kapolda Sumbar menyampaikan bahwa pihaknya (Polda) siap berkolaborasi dengan Kanwil DJP Sumbar Riau Jambi dalam meningkatkan pengawasan atas pengelolaan sumber daya yang ada di Sumatera Barat.

Lindawaty berharap koordinasi dan kerja sama akan mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak Sumatera Barat mengingat underground economy Sumatera Barat yang cukup besar.

Berikutnya, Lindawaty mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Irjen Pol Toni Harmanto, karena sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 lebih awal dan telah menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dan Wajib Pajak di Provinsi Sumatera Barat. 

Dalam kesempatan ini Kapolda menghimbau seluruh jajaran dan masyarakat Sumatera Barat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan segera melaporkan SPT Tahunan.

Ikut hadir mendampingi Kapolda yakni Irwasda Kombes Pol. Drs. K. Rahmadi, MH dan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Joko Sadono, S.Ik.(*)

Padang,netralnews.net - Polda Sumbar melalui Ditbinmas serahkan bantua beras kepada masyarakat yang masih terdampak Covid-19.

Pembagian beras kali ini disalurkan melalui Pokdarkamtibmas Sumbar yang langsung diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Hal itu dibenarkan Oleh ketua Pokdarkamtibmas Sumbar Triski, "Penyaluran beras ini merupakan bentuk kerjasama Polda Sumbar Bersama Bulog, dan Pokdarkamtibmas sebagai perpanjangan tangan dari polri juga ikut membantu untuk menyalurkan beras tersebut, " terangnya.

Selanjutnya, bantuan beras kali ini disalurkan langsung ke rumah-rumah warga yang  terdampak Covid-19 dan sesuai data di lapangan yang dihimpun teman-teman pengurus Pokdarkamtibmas.

"Bantuan beras yang dibagikan kepada masyarakat untuk saat ini yaitu sebanyak 5 Kg per kepala keluarga,'' ungkapnya.

Senada dengan itu tanggapan positif dan apresiasi juga diberikan oleh Sekretaris Mahdiyal Hasan SH. "Kita,  patut apresiasi semangat kawan-kawan Pokdar atas kepedulianya kepada masyarakat yang mana telah membantu Polda Sumbar menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat yang membutuhkan bantua", jelasnya.

"Semoga dengan adanya bantuan seperti ini masyarakat bisa terbantu ditengah keadak an Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat,'' tutupnya.(R)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.