NetralPost.net

Padang-netralpost.net- Menjelang Idul Fitri 1442 H, Polda Sumbar akan menggelar Operasi terpusat dengan sandi Operasi Ketupat Singgalang 2021. Operasi tersebut dalam rangka memberikan pengaman kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Sumbar. 

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik menyebut, dalam Operasi Ketupat Singgalang ini, pihaknya akan melibatkan ribuan personel gabungan. Dimana nantinya akan difokuskan di jalur utama dan perbatasan.

“Akan diterjunkan 1.300-an personel yang membantu pengamanan di jalur Sumbar. Nanti ada 55 pos PAM dan pelayanan,” katanya, Selasa (20/4).

Dijelaskan, pengamanan itu akan fokus pada kepatuhan masyarakat terhadap larangan mudik. Pengendara yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, akan diminta putar balik.

“Terutama dilakukan pengamanan diperbatasan yang dijangkau personel di Polres. Terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP dan lainya membantu pengamanan di perbatasan. Karena kita berkaitan dengan larangan mudik,” ujar Sateke Bayu.

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak melaksanakan mudik untuk sementara ini menundanya.

"Karena saat ini masih dalam pandemi Covid-19, dan kita bersama berupaya mencegah penyebaran maupun penularan virus corona. Maka kami imbau agar menunda dahulu mudiknya tahun ini," jelasnya. 

"Tetap dalam beraktivitas sehari-hari agar selalu memperhatikan protokol kesehatan," ucap Kombes Pol Satake Bayu menambahkan. (*)

Aceh Singkil-NN-Yang dimana sebelumnya para orang tua murid di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil mengungkapkan begitu sulit dalam mendampingi anak-anak dalam belajar dirumah dan ditambah lagi mengenai dengan buku mapel serta buku panduan yang tidak ada.

Menurutnya dengan situasi ini seharusnya banyak buku pendamping yang bisa menjadi bahan ajar untuk siswa, guna menutupi kekurangan buku itu sebagai bahan pembelajaran, namun saya terpaksa mendownload salah satu aplikasi yaitu Rumah belajar Online Pusdatin Kemendikbud: yakni di https://belajar.kemendikbud.go.id.

Dengan mengeluarkan banyak biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi pengeluaran keperluan lainnya, seperti mengisi kuota untuk pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19.

Kami sebagai orang tua tidak hanya memikirkan masalah buku namun masih banyak yang kami pikirkan lagi, seperti biaya pendidikan anak dan Biaya Kebutuhan hidup sehari-hari, jelas Yuli Wali Murid di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Terkait hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Singkil Khalilullah, S.Pd mengatakan sebelumnya melalui Vidcom kita sudah bicarakan secara langsung, dan kita pertanyakan lebih detil karena ini kan masalah bencana non alam, tidak semua orang siap untuk membuat segala sesuatunya secara sederhana. Selasa, (15/09/2020).

Maka dari itu di arahkan hingga melalui vidcom tanggal 2 September 2020 lalu yang mana sumbernya Kemendagri langsung dan  Kemendikbud yang bisa menjawab, pungkasnya.

Sebab, saat ini pemerintah pusat sudah rencanakan dan menyiapkan dana sekitar 7 triliun untuk membantu pulsa pada guru dan siawa siswi. kemudian sekarang ini sudah dientri nomor-nomor itu dari aplikasi, jelaskannya.

Menurutnya, mengenai hal yang lainnya tidak ada hambatan. Justru kita berterimakasihlah dengan adanya bantuan itu, yang berupa paket pembelajaran yang bisa digunakan untuk belajar atau keperluan lainnya dan seterusnya, lanjutnya.

Ini pun tergantung perkembangan kedepannya dan seterusnya kami sudah serahkan kepihak sekolah masing-masing dan kita juga sudah mengentri.

Disebutkannya sebenarnya kemaren surat pertama itu dari 31 Agustus 2020 lalu, kemudian karena banyak kita mendapat laporan, belum sempat selesai jadi sekarang diperpanjang sampai akhir bulan september ini, tutupnya.(RAKA)

Aceh Singkil-NN-Menindaklanjuti masalah publikasi pemberitaan untuk Dinas Pendidikan Aceh Singkil yang telah dialokasikan untuk dana wartawan selama 1 tahun ini, sejumlah wartawan media cetak dan media online yang tergabung dalam organisasi Forjasi menyambangi Dinas Pendidikan Aceh Singkil untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, yaitu Khalilullah, S.Pd untuk mempertanyakan hal tersebut.

Terlihat beberapa awak media dari organisasi Forjasi di ruang kerja Kadis Pendidikan Aceh Singkil melakukan dialog dan berlangsung alot serta sempat tegang antara awak media dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, akhirnya Kadis Pendidikan Khalilullah, S. Pd menyerahkan sepenuhnya ke Sekretaris Pendidikan Aceh Singkil.

Dalam dialog yang alot itu Kepala Dinas Pendidikan, Khalilullah, S. Pd mengutarakan bahwa jika selama ini kita sudah membahas dengan pengurus yang ada di lingkup Dinas Pendidikan yang mengkoordinirkan masalah ini dan telah disetujui oleh pengurus tersebut, ujarnya.

Sementara itu awak media yang bersitegang saat melakukan dialog mengutarakan bahwa memang dalam kesepakatan tidak tertuang lewat MoU, namun ada kesepakatan kerja yang telah dibuat sebelumnya untuk publikasi.

Akhirnya Kadis Pendidikan mengakui bahwa memang sampai saat ini belum ada dari organisasi yang memasukkan data organisasi ke Dinas Pendidikan dan hanya dua saja yaitu dari organisasi Forjasi dan PWI, serta satu lagi yang belum masuk yaitu PERWASI, lanjutnya.

Dan untuk kedepannya saya berharap untuk bisa menghadirkan dari ketiga pengurus organisasi ini agar bisa merundingkan masalah dana publikasi untuk wartawan ini, sehingga bisa terbantunya semua organisasi yang ada di Aceh Singkil ini, jelaskannya. Selasa, (15/09/2020).

Untuk sementara ini kita akan membagikan dana publikasi ini hanya berbentuk kliping saja sebab dananya sudah banyak terpotong dikarenakan Covid-19 ini, tutupnya. (RAKA)

Aceh Singkil-NN-
Menindaklanjuti masalah publikasi pemberitaan untuk Dinas Pendidikan Aceh Singkil, yang telah dialokasikan untuk dana wartawan selama 1 tahun ini, sejumlah wartawan media cetak dan media online yang tergabung dalam organisasi Forjasi menyambangi Dinas Pendidikan Aceh Singkil untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, yaitu Khalilullah, S.Pd untuk mempertanyakan hal tersebut.

Terlihat beberapa awak media dari organisasi Forjasi di ruang kerja Kadis Pendidikan Aceh Singkil melakukan dialog dan berlangsung alot serta sempat tegang antara awak media dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, akhirnya Kadis Pendidikan Khalilullah, S. Pd menyerahkan sepenuhnya ke Sekretaris Pendidikan Aceh Singkil.

Dalam dialog yang alot itu Kepala Dinas Pendidikan, Khalilullah, S. Pd mengutarakan bahwa jika selama ini kita sudah membahas dengan pengurus yang ada di lingkup Dinas Pendidikan yang mengkoordinirkan masalah ini dan telah disetujui oleh pengurus tersebut, ujarnya.

Sementara itu awak media yang bersitegang saat melakukan dialog mengutarakan bahwa memang dalam kesepakatan tidak tertuang lewat MoU, namun ada kesepakatan kerja yang telah dibuat sebelumnya untuk publikasi.

Akhirnya Kadis Pendidikan mengakui bahwa memang sampai saat ini belum ada dari organisasi yang memasukkan data organisasi ke Dinas Pendidikan dan hanya dua saja yaitu dari organisasi Forjasi dan PWI, serta satu lagi yang belum masuk yaitu PERWASI, lanjutnya.

Dan untuk kedepannya saya berharap untuk bisa menghadirkan dari ketiga pengurus organisasi ini agar bisa merundingkan masalah dana publikasi untuk wartawan ini, sehingga bisa terbantunya semua organisasi yang ada di Aceh Singkil ini, jelaskannya. Selasa, (15/09/2020).

Untuk sementara ini kita akan membagikan dana publikasi ini hanya berbentuk kliping saja sebab dananya sudah banyak terpotong dikarenakan Covid-19 ini, tutupnya. (RAKA)

Aceh Singkil-NN-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil melakukan rapat paripurna di ruang Sidang Utama DPRK Aceh Singkil dengan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran APBK 2020. Kamis (10/9/2020).

Dalam kegiatan rapat paripurna langsung dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Singkil yaitu  Hasanuddin Aritonang dan juga berhadir pada saat itu Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, Muspida, dan seluruh anggota DPRK, serta Kepala Dinas.

Pada kesempatan ini Bupati Aceh Singkil yang tak berhadir dengan alasan berhalangan hadir dalam rapat paripurna dan hanya wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali  saja yang mewakili dari Bupati Aceh Singkil.

Sehingga Sazali langsung yang membacakan anggaran APBK 2020 sebagai perwakilan Bupati Aceh Singkil.

Sebelum memulai membacakan penyampaian Anggaran APBK 2020, Sazali mengucapkan permintaan maaf dari Bapak Bupati pada saat  Bapak Bupati sedang Vidcon dengan Komnas HAM, sehingga saya hanya ditugaskan untuk mewakilinya saja, kata Sazali.

Adapun dalam postur APBK Aceh Singkil perubahan tahun 2020 yang diajukan pendapatan dan belanja mengalami penurunan, sehingga rincian anggaran tersebut sebagai berikut atas pendapatan dari semula Rp 938.288.686.513 turun menjadi Rp 853.442.821.195. Sedangkan pos belanja daerah dari Rp 939.347.153.692 turun menjadi Rp 868.227.822.543, baca Sazali. (RAKA)

Singkil-NN-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil gelar rapat Paripurna ke-II dengan agenda penyampaian jawaban/penjelasan Bupati Aceh Singkil (Eksekutif) atas pandangan umum Anggota Dewan terhadap Rancangan qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Tahun 2019. Acara berlangsung di ruang Sidang utama DPRK Aceh Singkil , Rabu (02/09/2020).

Inilah jawaban Bupati Aceh Singkil atas pandangan umum yang disampaikan oleh salah seorang anggota dewan yaitu saudara Ahmad Fadhly, M. Ag.

Jawaban/penjelasan Bupati Aceh Singkil atas pandangan umum anggota dewan terhadap raqan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2019 akan kami tarangkan sebagai berikut.

Mengenai keterlambatan penyampaian dokumen rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2019 dikarenakan keterlambatan ini dipengaruhi dengan perayaan hari-hari besar nasional dan adanya masyarakat kita yang terpapar positif Covid-19 ini juga sangat memengaruhi keterlambatan ini, jelas Bupati Aceh Singkil.

Sementara itu Disdik hanya memprioritaskan pembangunan fisik daripada yang beasiswa dikarenakan hal ini untuk menghindari double budgetting terhadap satu mata anggaran sebab bantuan beasiswa kuliah dan mahasiswa berprestasi sudah dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Daerah, lanjutnya.

Dan yang terakhir belum optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak dan pengawasan qanun dan peraturan Bupati Aceh Singkil, pertanyaan ini kiranya pada tahun anggaran 2021 dapat diprioritaskan sebagai berikut, pertama sebagai penegakan, yang kedua sebagai pengawasan dan yang ketiga dalam melaksanakan tugas sehari-harinya Satpol PP dan WH tidak dialokasikan pakaian dinas yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2019, tutupnya.(*)

Aceh Singkil-NN-Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 terus disosialisasikan oleh pihak Setda Provinsi Aceh dan sekaligus penyerahan logistik di kantor Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Dan juga turut berhadir oleh Kapolsek Singkil, Danramil Singkil, KUA Kecamatan Singkil, para Kepala Desa dan Para Kepala Sekolah di Kecamatan Singkil.

Saat mengkampanyekan Gerakan Bersama Memakai (Gebrak) Masker kepada seluruh peserta yang berhadir agar selalu menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menjaga jarak, kata Sopyan SH.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pihaknya guna mencegah penyebaran Covid-19,jelaskannya.

Tak hanya mengkampanyekan, tadi juga kami membagikan spanduk, masker dan peralatan lainnya kepada para kepala desa agar di bagikan ke masyarakat, ujarnya.

Semoga dengan adanya sosialisasi yang seperti ini kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan dijauhkan dari penyakit ini, ucapnya.(RAK)

Aceh Singkil-NN-Sidang paripurna tersebut dilaksanakan digedung utama pada hari Senin (31/08/2020) kemarin dengan agenda pandangan umum anggota dewan terhadap Rancangan Qanun Pertanggunggjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun anggaran 2019.

Menurut salah satu anggota dewan menyampaikan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2019, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Singkil tahun anggaran 2019, kata Ahmad Fadhli, M. Ag.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan beberapa poin terhadap raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2019, untuk mengoptimalkan realisasi PAD yang telah ditargetkan dan untuk menggali sumber potensi PAD yang lain pada prinsipnya masih banyak yang dapat dipungut berdasarkan regulasi yang ada, ungkapnya.

Untuk membuat program yang mengarah kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak fakir miskin dan berprestasi sampai jenjang keperguruan tinggi dan untuk pembangunan yang berpedoman kepada Raqan RPJMK dan qanun RTRW sehingga pembangunan tidak terkesan berulang-ulang.

Untuk memberdayakan Satpol PP WH dan menyediakan anggaran sekucupnya agar penegakan Qanun dan Perbup Aceh Singkil serta Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan Kabupaten Aceh Singkil dapat terlaksana, jelaskannya.

Sehingga kedepannya pembangunan dapat adil dan merata serta untuk peningkatan pelayanan di segala sektor dalam lingkup Pemkab Aceh Singkil berjalan dengan lancar.(RAK)