NetralPost.net

PESISIR SELATAN , NETRALPOST – Pekerjaan rehabilitasi Jembatan Silaut di ruas Jalan Tapan–Batas Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, resmi dimulai oleh Kementerian PU melalui BPJN Sumatera Barat. Guna memastikan arus lalu lintas kendaraan tetap bergerak lancar selama masa konstruksi, pihak BPJN Sumbar telah mengoperasikan jembatan sementara (jembatan Bailey).

Jalur ini merupakan urat nadi logistik vital yang menghubungkan kawasan selatan Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu, terutama bagi angkutan komoditas kelapa sawit dan karet. Oleh karena itu, keberadaan jembatan sementara tersebut memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mobilitas masyarakat sekitar.

"Kondisi Jembatan Silaut ini sebenarnya telah mengalami kerusakan sejak tahun 2024 silam. Penanganan terhadap bentangan jembatan dinilai perlu segera dilakukan agar fungsinya tetap terjaga, serta dapat memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan," ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II BPJN Sumbar, Gina Lamria Indriati Tampubolon, S.T..

Sebelum resmi dibuka untuk umum, jembatan Bailey ini telah melalui tahap uji coba kelayakan dan perbaikan oprit pada 2 hingga 3 September 2026.

Demi menjaga keamanan konstruksi jembatan sementara, PPK 2.4 PJN II Sumbar memberlakukan aturan ketat yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan, khususnya kendaraan berat:

Pembatasan Tonase Maksimal: Kendaraan yang melintas dibatasi dengan beban maksimum tertentu demi menjaga ketahanan jembatan.

Larangan Beriringan: Kendaraan berat tidak diperbolehkan berada di atas jembatan secara bersamaan.

Sistem Bergantian: Perlintasan kendaraan dengan tonase besar wajib dilakukan secara satu per satu atau bergantian.

"Perlintasan kendaraan berat akan dibatasi satu per satu dan dilarang keras beriringan di atas jembatan. Walaupun hanya jembatan sementara, keberadaannya sangat berarti bagi konektivitas lalu lintas di kawasan selatan Sumatera Barat ini," tegas Gina.

Proses rehabilitasi total Jembatan Silaut ini diperkirakan memakan waktu selama 60 hari. Lingkup pekerjaan mencakup pembongkaran lantai jembatan yang lama, perakitan pembesian, hingga pengecoran lantai menggunakan beton ready mix. Setelah pengecoran selesai, jembatan belum bisa langsung dibuka karena harus menunggu beton mencapai umur dan kekuatan matang yang dipersyaratkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan proyek ini, BPJN Sumbar secara resmi mengimbau seluruh masyarakat pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan, mematuhi semua rambu-rambu petunjuk, serta mengikuti instruksi petugas di lapangan. Pengendara kendaraan berat juga diminta tidak memaksakan diri melintas jika muatannya melebihi batas ketentuan.

Dukungan dan kepatuhan dari para pengguna jalan sangat diharapkan demi menjaga keselamatan bersama, sekaligus memastikan proses rehabilitasi Jembatan Silaut dapat rampung aman dan tepat waktu.(nofri) 

JAKARTA, NETRALPOST – Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Flores pada Minggu (26/7) sebagai bentuk sikap organisasi yang dipimpinnya dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawal berbagai kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Dalam keterangannya, Agus Flores menyampaikan bahwa apabila muncul isu-isu negatif yang menurutnya tidak berdasar dan berpotensi merugikan nama baik Kapolri, dirinya siap berada di garda terdepan untuk memberikan klarifikasi sesuai koridor hukum serta menyampaikan informasi yang diyakininya benar.

 "Bila ada yang membuat isu negatif tentang Kapolri, saya akan menjadi garda terdepan," tegas Agus Flores.

Menurutnya, FRN Counter Polri telah memiliki jaringan relawan dan pendukung yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Keberadaan jaringan tersebut, kata Agus Flores, bertujuan memperkuat sinergi antara masyarakat dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas nasional.

Agus Flores juga menyampaikan pandangannya bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri terus berupaya menjalankan amanah negara melalui penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta pemberantasan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan terorganisasi dan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ia menilai latar belakang kehidupan Kapolri yang berasal dari keluarga sederhana turut membentuk karakter kepemimpinan yang mengedepankan dedikasi, kerja keras, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Di akhir pernyataannya, Agus Flores mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan Presisi, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia berharap sinergi yang baik antara masyarakat dan Polri dapat terus terjaga demi menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan mendukung pembangunan nasional.

Yang justru mengubah cara pandang saya adalah seorang anak muda Spanyol bernomor punggung 19: Lamine Yamal.

Saya tidak hanya melihat kemampuannya mengolah bola. Saya melihat keberanian seorang pemuda yang tampil tanpa rasa takut di panggung terbesar sepak bola dunia. Saya melihat kerendahan hati ketika ia mengangkat tangan dan memanjatkan doa sebagai ungkapan syukur. Saya juga menemukan kisah hidupnya; tentang seorang ibu yang pernah mendampingi bayi Yamal saat dipotret bersama Lionel Messi, dan tentang neneknya yang menjadi sosok penting dalam membentuk karakter serta mimpinya.

Mungkin foto Messi memandikan bayi Yamal hanyalah sebuah kebetulan. Namun, kerja keras, pendidikan keluarga, doa, dan keteguhan hati adalah pilihan yang membawanya hingga berdiri di final Piala Dunia.

Sepak bola akhirnya mengajarkan saya satu hal: jangan hanya mengagumi pemenang, tetapi pelajarilah proses yang membentuk mereka menjadi pemenang.

Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi. Sepak bola adalah tentang bagaimana kita belajar menghargai perjuangan, karakter, dan nilai-nilai kehidupan dari setiap pertandingan. Sebab kemenangan akan tercatat dalam sejarah, tetapi karakter akan selalu hidup dalam ingatan.

Penulis: Herdiyulis Sekretaris Umum KONI Kota Solok 

Apabila benar dugaan bahwa pelaku pernah mengalami perundungan dalam waktu yang lama sebagaimana informasi yang beredar, maka kita tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan siapa pelakunya, tetapi juga berani bertanya: mengapa seorang anak bisa sampai pada titik tersebut? Pertanyaan ini bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan, melainkan untuk mencari akar persoalan agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

Bullying bukan lagi persoalan sepele. Ia adalah bentuk kekerasan yang meninggalkan luka psikologis mendalam. Banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak akan mendapatkan perlindungan. Ketika suara mereka tidak pernah didengar, luka itu terus menumpuk menjadi tekanan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak yang tidak pernah dibayangkan.

Persoalan ini juga tercermin dalam berbagai data. Asesmen Nasional 2022 menunjukkan sekitar 36 persen peserta didik di Indonesia berada pada risiko mengalami bullying di sekolah. Angka tersebut memperlihatkan bahwa perundungan bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan persoalan sistemik yang membutuhkan perhatian serius.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam laporan tahunannya juga menegaskan bahwa persoalan perlindungan anak di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan besar. Sepanjang 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan terkait berbagai persoalan perlindungan anak, menunjukkan bahwa ruang pendidikan masih belum sepenuhnya aman bagi peserta didik.

UNESCO bahkan mencatat bahwa sekitar satu dari tiga peserta didik usia 13–15 tahun di dunia pernah mengalami bullying di sekolah. Fakta ini menunjukkan bahwa bullying merupakan persoalan global yang berdampak terhadap kesehatan mental, prestasi belajar, hingga perkembangan sosial anak.

Karena itu, sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan. Sekolah harus menjadi ruang yang mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat setiap peserta didik. Ketika seorang anak takut datang ke sekolah karena intimidasi atau kekerasan dari teman sebayanya, sesungguhnya fungsi pendidikan sedang mengalami kegagalan.

PW IPNU Sumatera Barat memandang bahwa tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan bullying di seluruh satuan pendidikan. Setiap sekolah perlu memiliki mekanisme pelaporan yang aman, pembentukan Satuan Tugas Anti-Bullying yang benar-benar bekerja, layanan konseling yang mudah diakses, serta pendampingan psikologis bagi korban maupun pelaku. Budaya saling melindungi harus dibangun, bukan hanya melalui aturan, tetapi melalui keteladanan guru, keterlibatan orang tua, dan kepedulian seluruh warga sekolah.

Kami juga menilai bahwa pendidikan karakter harus diperkuat melalui penguatan literasi anti-bullying dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Di Sumatera Barat, penguatan kembali mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) layak dipertimbangkan karena mengandung nilai raso jo pareso, tenggang rasa, musyawarah, dan penghormatan kepada sesama. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga fondasi karakter yang sangat relevan untuk mencegah lahirnya perilaku kekerasan di lingkungan pendidikan.

Tragedi di MAN 3 Padang hendaknya tidak hanya menjadi berita yang menghebohkan selama beberapa hari. Peristiwa ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak. Jangan sampai perhatian kita baru muncul ketika sebuah tragedi telah terjadi.

Bullying yang dibiarkan adalah bom waktu. Mungkin ia tidak meledak hari ini, tetapi ketika tidak ada yang mendengar jeritan korbannya, dampaknya dapat muncul dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap anak merasa aman untuk belajar, dihargai untuk tumbuh, dan didengar ketika mereka meminta pertolongan. Itulah hakikat pendidikan yang sesungguhnya.

Penulis: Metra Wiranda Putra (Ketua PW IPNU Sumatera Barat)

PADANG, NETRALPOST — Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) bersama jajaran pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, serta puluhan ribu warga menggelar aksi massa dalam Deklarasi Akbar Anti Narkoba dan LGBT. Agenda besar yang berpusat di Kota Padang pada Minggu (21/6/2026) ini menjadi tonggak sejarah gerakan sosial di Ranah Minang. Langkah kolaboratif tersebut diambil sebagai respon nyata atas kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan moral dan kesehatan generasi penerus bangsa.

Aksi damai ini menarik perhatian publik dengan dibentangkannya kain putih sepanjang hampir 1,5 kilometer di jalan protokol depan Markas Polda Sumbar. Ribuan warga bergantian membubuhkan tanda tangan di atas kain tersebut sebagai simbol ikatan komitmen suci. Penandatanganan massal ini menegaskan kesepakatan bersama untuk menolak segala bentuk peredaran narkotika serta perilaku penyimpangan sosial yang dinilai tidak selaras dengan kultur budaya lokal.

Hadir memimpin kegiatan, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta menyampaikan pesan mendalam dan himbauan instruktif kepada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat. Beliau menyerukan agar deklarasi akbar ini tidak sekadar berakhir sebagai seremoni formalitas atau pajangan dokumentasi semata. Kapolda menekankan pentingnya mengonversi semangat penandatanganan tersebut ke dalam tindakan protektif yang konkret dan berkesinambungan di kehidupan sehari-hari.

"Pencegahan destruksi moral dan fisik ini harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, lalu meluas ke sekolah, tempat ibadah, hingga komunitas setempat," ujar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta. Beliau mengimbau para orang tua untuk senantiasa hadir dan proaktif mengawasi pergaulan anak-anak mereka. Menurutnya, ketahanan domestik merupakan benteng utama yang paling efektif sebelum menangani permasalahan hukum di tingkat aparat penegak hukum. 

Guna memperkuat gerakan ini, Polda Sumbar berkomitmen menggalakkan program Kampung Bebas Narkoba di berbagai wilayah kabupaten dan kota. Kepolisian juga membuka ruang sinergi seluas-luasnya dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM Sumbar) demi menyelaraskan sanksi hukum negara dengan hukum adat di daerah. Langkah ini dirancang untuk menciptakan efek jera serta mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 

Melalui deklarasi akbar ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan kembali memegang teguh falsafah luhur Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sinergi yang kokoh antara instansi kepolisian, pemerintah daerah, pemuka agama, dan warga sipil diyakini mampu menjaga kondusivitas wilayah. Dengan demikian, Sumatera Barat dapat mewujudkan lingkungan sosial yang aman, bersih, religius, serta bermartabat demi menyongsong generasi emas masa depan.

Bagi masyarakat yang ingin memantau perkembangan program sosial, peluncuran posko aduan, ataupun aktivitas pengamanan wilayah hukum Sumatera Barat, silakan mengunjungi portal resmi Humas Polda Sumbar.

JAKARTA,NETRALPOST -- Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan BSN, buronan kasus dugaan korupsi yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat.

Sebanyak 50 orang pengurus yang berasal dari tujuh cabang PMII se-Sumatera Barat dilantik dan diambil sumpahnya. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, yang turut didampingi sejumlah pengurus pusat, dan tokoh alumni. Kehadiran para kader dari berbagai daerah di Sumbar menambah semarak sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam membangun organisasi yang lebih progresif.

Ketua PKC PMII Sumbar, M. Yusuf Rahman, menegaskan bahwa pelantikan bukanlah garis akhir dari proses kaderisasi, melainkan titik awal untuk menjalankan amanah organisasi secara lebih nyata di tengah masyarakat.

Menurut Yusuf, PMII harus mampu menghadirkan gagasan dan gerakan yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pergerakan yang selama ini menjadi fondasi organisasi.

"Momentum ini adalah awal dari kerja-kerja kolektif yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. PMII Sumbar harus hadir sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial, pendidikan dan kebangsaan," ujar Yusuf dalam sambutannya.

Yusuf juga menekankan pentingnya membangun sinergi antar cabang serta memperkuat kualitas kader agar mampu bersaing dan berkontribusi di berbagai sektor.

Sementara itu, Majelis Pembina Daerah (Mabinda) PMII yang diwakili oleh Sekretaris Mabinda, Defi Mulyadi menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kader PMII yang terus berkembang di berbagai daerah di Sumatera Barat. Menurutnya, keterlibatan tujuh cabang PMII dalam pelantikan tersebut menunjukkan bahwa organisasi masih memiliki energi besar untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi daerah.

"Pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk menggerakkan organisasi. Saya berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat kaderisasi, menjaga persatuan, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata defi.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini semakin kompleks. Oleh sebab itu, kader PMII dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual, memperkuat integritas moral dan menjaga tradisi intelektual yang menjadi ciri khas organisasi.

Dalam arahannya, Shofi menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah kepengurusan tidak diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dilakukan, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu melahirkan kader yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

"PMII harus tetap menjadi rumah kaderisasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pengurus yang baru dilantik harus mampu menjaga semangat pergerakan, memperkuat cabang dan memastikan kaderisasi berjalan secara berkelanjutan," katanya.

Ia juga menilai Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam melahirkan kader-kader berkualitas yang mampu berkiprah di tingkat nasional maupun daerah.

Senada dengan itu, Mabinas PMII, Firdaus menilai perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut kader PMII untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang menjadi landasan gerakan organisasi.

“PMII harus tetap menjadi ruang pembelajaran yang melahirkan kader-kader yang kritis dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kepengurusan yang baru harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri organisasi,” ujar Firdaus.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan internal sebagai modal utama dalam menjalankan roda organisasi selama masa kepengurusan berlangsung.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alumni PMII, organisasi kepemudaan. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan gerakan PMII sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal isu-isu keumatan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, PKC PMII Sumbar diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak demi menghadirkan gerakan yang lebih adaptif, inklusif dan berdampak bagi masyarakat Sumatera Barat. (Tmi)

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman, kita tentu berhak berbeda pendapat dalam persoalan politik, sosial, maupun kebangsaan. Namun, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan label negatif kepada suatu suku, budaya, atau kelompok masyarakat tertentu.

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu kelompok etnis yang memiliki tradisi intelektual yang kuat. Dari Ranah Minang lahir banyak tokoh nasional yang berkontribusi besar terhadap kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" telah membentuk karakter masyarakat yang menjunjung musyawarah, pendidikan, dan penghormatan terhadap sesama.

Dalam pandangan masyarakat Minang, kritik terhadap seseorang atau kelompok tertentu adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, ketika kritik berubah menjadi generalisasi terhadap seluruh masyarakat Sumatera Barat, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam berpikir. Tidak ada satu pun suku di Indonesia yang dapat dinilai hanya berdasarkan tindakan sebagian kecil anggotanya.

Secara logika, pernyataan yang menggeneralisasi jutaan penduduk Sumatera Barat sebagai "barbar" merupakan sebuah kekeliruan berpikir atau hasty generalization (generalisasi terburu-buru). Jika ada beberapa individu yang memiliki sikap atau pandangan tertentu, tidak berarti seluruh masyarakat yang berasal dari daerah yang sama memiliki karakter yang identik. Cara berpikir seperti ini justru bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan keadilan.

Lebih jauh lagi, sejarah membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki kontribusi besar dalam membangun peradaban bangsa. Budaya merantau, tradisi pendidikan, kemampuan berdagang, serta semangat berorganisasi telah melahirkan banyak tokoh yang memperjuangkan persatuan Indonesia. Menyematkan stigma "barbar" kepada masyarakat yang memiliki sejarah panjang dalam membangun bangsa tentu tidak memiliki dasar yang kuat.

Sebagai Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran bersama. Ruang publik harus diisi dengan dialog yang santun, argumentasi yang sehat, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan itu melahirkan ujaran yang merendahkan identitas suatu suku atau daerah.

Masyarakat Minang tidak membutuhkan kemarahan untuk membuktikan martabatnya. Sejarah, budaya, pendidikan, dan kontribusi nyata kepada bangsa sudah menjadi jawaban yang paling kuat. Karena itu, mari kita terus menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan menolak segala bentuk stereotip yang dapat memecah belah anak bangsa.

Minangkabau bukanlah "barbar". Minangkabau adalah bagian penting dari mozaik Indonesia yang telah memberikan banyak warna bagi perjalanan bangsa ini. (*) 

‎PADANG, NETRALPOST – Gerbong mutasi dan penyegaran organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat kembali bergulir. Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., secara resmi mengemban amanah baru sebagai Komandan Korem (Danrem) 032/Wira Braja, menggantikan Brigjen TNI Mahfud, S.E., M.Si.

‎Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Korps ini dipimpin langsung oleh Panglima Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Pangdam XX/TIB), Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., bertempat di Gedung Sapta Marga, Makodam XX/TIB, pada Minggu (17/5/2026).

‎Momentum Penyegaran dan Inovasi Satuan Dalam amanatnya, Pangdam XX/TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian krusial dari dinamika organisasi dan pembinaan personel. Langkah ini diambil guna mendongkrak kinerja satuan serta mendukung pengembangan karier prajurit secara berkesinambungan.

‎“Pergantian jabatan hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk menghadirkan semangat baru, inovasi, dan pengabdian terbaik dalam menjalankan tugas pokok demi kepentingan bangsa dan negara,” tegas Jenderal Bintang Dua tersebut.

‎Sebelum dipercaya memimpin Korem 032/Wbr, Brigjen TNI Aji Mimbarno menduduki jabatan sebagai Waaspers Kasad Bidang Watpers. Sementara itu, pejabat lama Brigjen TNI Mahfud, Saat ini melaksanakan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

‎Pergantian Pejabat Utama di Internal Korem 032/Wbr Satu hari sebelum pucuk pimpinan Korem berganti, bertempat di Youth Center Bagindo Azis Chan pada Sabtu (16/5/2026), Brigjen TNI Mahfud telah lebih dulu memimpin rangkaian upacara Sertijab dan tradisi korps di internal jajaran Korem 032/Wbr.

‎Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian transisi kepemimpinan agar roda organisasi di jajaran Korem 032/Wbr tetap berjalan optimal. Beberapa pejabat penting yang resmi dilantik antara lain:

‎Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P., M.Han., menjabat  sebagai Kepala Staf Korem (Kasrem) 032/Wbr.

‎Dandim 0306/Lima puluh Kota kini diemban oleh Letkol Inf Adi Nofriadi Nata, menggantikan Letkol Inf Ucok Namara.

‎Dandim 0307/Tanah Datar Resmi dijabat oleh Letkol Arm Hendriyana, menggantikan Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi.

‎Seluruh rangkaian acara pelantikan, baik di tingkat Kodam maupun Korem, berlangsung dengan tertib dan khidmat.

‎Agenda ini turut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Kodam XX/TIB, PJU Korem 032/Wbr, para Komandan Satuan (Dansat) jajaran, serta Ketua beserta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XX/Tuanku Imam Bonjol dan Koorcab Rem 032 PD XX/TIB. (Penrem 032)

​Rencana strategis ini dipaparkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Senin (11/5).

​"Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal," tegas Mahyeldi.

Gubernur mengungkapkan bahwa penetrasi ekonomi syariah di Sumbar menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2025, tingkat inklusi keuangan syariah di Ranah Minang telah menyentuh angka 92,14 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh performa Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari yang mencatatkan kenaikan signifikan pada sisi pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Bukan sekadar teori, integrasi ekonomi syariah diwujudkan melalui penetapan kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai zona Halal Life Style. Kawasan ini dirancang menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui berbagai program seperti Klinik Konsultasi Motivasi Muda (KLIK MEMO).

Di sektor pariwisata, Sumbar kini mengukuhkan posisi di tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Keberadaan 566 desa wisata yang tersebar di berbagai kabupaten/kota menjadi motor penggerak utama dalam menarik kunjungan wisatawan berbasis budaya dan syariah.

​Selain penguatan sektor wisata, Pemprov juga terus mempercepat digitalisasi transaksi melalui QRIS Syariah untuk UMKM dan masjid, serta memperluas program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi para pelaku usaha lokal.

​"Penguatan ekonomi syariah adalah bagian penting pembangunan daerah sekaligus mempertegas identitas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)," pungkas Mahyeldi.(*) 

​Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, mengungkapkan bahwa pembangunan fisik rencananya akan dilakukan di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan sebagian lahan milik warga.

​"Desain lajur penyelamat sudah selesai, sekarang tinggal pembebasan lahan," ujar Elsa Putra saat memberikan keterangan di Kota Padang, Senin (11/5).

Proyek yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp30 miliar ini menggunakan skema kolaborasi. Biaya konstruksi akan sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara proses ganti rugi atau pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui APBD.

​Bupati Tanah Datar sebelumnya telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan tersebut pada APBD Perubahan 2026. Jika proses administrasi lahan ini tuntas tepat waktu, pengerjaan fisik diprediksi mulai berjalan pada awal 2027.

Rencana ini mendapat sinyal hijau dari berbagai pihak. PT KAI Divre II Sumbar telah menyatakan dukungannya karena sebagian jalur akan menggunakan lahan milik KAI di KM 79+200 hingga KM 79+325.

​Bahkan, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, telah meninjau langsung lokasi pada Februari lalu untuk memastikan percepatan fasilitas keselamatan ini.

Lajur penyelamat ini dipandang sebagai solusi mendesak di kawasan Panyalaian yang memiliki kontur jalan menurun tajam. Jalur ini nantinya akan dilengkapi dengan hamparan pasir atau kerikil yang berfungsi menghentikan kendaraan secara darurat, terutama bus dan truk yang mengalami rem blong, guna mencegah kecelakaan fatal di masa mendatang.(Nofri Tanjung) 

SUMBAR, NETRALPOST | Di balik ramainya lalu lintas di jalan nasional Sumatera Barat, ada pekerjaan yang berjalan tanpa banyak terlihat namun berdampak langsung bagi keselamatan. Preservasi jembatan menjadi salah satu fokus yang terus dilakukan BPJN 2.1 Sumbar. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah teknis untuk memastikan setiap struktur tetap layak dilalui. Perawatan dilakukan secara berkala agar potensi kerusakan bisa ditekan sejak awal.

Dalam periode April 2026, sejumlah jembatan di jalur strategis masuk dalam penanganan. Tim turun berdasarkan hasil identifikasi kondisi lapangan, bukan menunggu kerusakan besar terjadi. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga fungsi jembatan tetap stabil dalam jangka panjang. Setiap titik memiliki karakteristik berbeda sehingga penanganannya disesuaikan.

Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah pemasangan expansion joint tipe asphaltic plug. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antar segmen jembatan yang memungkinkan pergerakan struktur. Jika tidak dalam kondisi baik, sambungan ini bisa menimbulkan getaran hingga kerusakan lanjutan. Karena itu, pengerjaan dilakukan dengan detail dan pengawasan ketat.

Di kawasan Overpass Duku, aktivitas tersebut tampak dari adanya pembatasan sebagian lajur. Pekerja terlihat fokus menyelesaikan pemasangan sambungan dengan metode yang telah ditentukan. Lalu lintas tetap berjalan, meski harus diatur agar tidak terjadi kepadatan. Situasi ini menggambarkan bagaimana pekerjaan teknis harus berjalan berdampingan dengan manajemen arus kendaraan.

Selain pada struktur utama, perhatian juga diarahkan ke bagian pengaman jembatan seperti railing. Komponen ini rentan terhadap karat akibat paparan panas dan hujan. Jika dibiarkan, kekuatannya bisa menurun dan berisiko terhadap keselamatan. Oleh sebab itu, dilakukan pembersihan menyeluruh dan pengecatan ulang.

Di Jembatan Batang Lembang, proses perawatan railing terlihat cukup signifikan. Permukaan besi yang mulai kusam dibersihkan sebelum dilapisi cat baru. Tahapan ini dilakukan agar hasilnya tidak hanya rapi, tetapi juga bertahan lama. Perubahan yang terjadi memang tidak mencolok, namun penting bagi ketahanan struktur.

Penanganan serupa juga berlangsung di Jembatan Tanjung Sabar. Dengan kondisi lalu lintas yang cukup padat, pekerjaan dilakukan secara hati-hati. Petugas mengatur ruang kerja agar tidak mengganggu pengguna jalan. Di sisi lain, kualitas pekerjaan tetap dijaga agar sesuai dengan standar yang berlaku.

Sementara di Jembatan Lara B, fokus pekerjaan berada pada bagian yang mulai terpengaruh korosi. Pembersihan dilakukan hingga ke bagian detail sebelum proses pengecatan dimulai. Langkah ini penting agar lapisan pelindung dapat menempel dengan maksimal. Hasil akhirnya diharapkan mampu memperpanjang usia pakai railing.

PPK 2.1 BPJN Sumbar, Zulfikar Kurniawan, mengatakan pekerjaan seperti ini sering dianggap kecil, padahal dampaknya langsung dirasakan. “Sambungan di jembatan itu kalau bermasalah, pengguna jalan pasti merasakan. Bisa timbul getaran atau bunyi yang mengganggu, bahkan berisiko kalau dibiarkan,” ujarnya kepada awak media. Ia menekankan bahwa pekerjaan dilakukan sebelum kondisi memburuk.

Menurutnya, pendekatan pencegahan lebih efektif dibanding menunggu kerusakan besar. “Secara visual mungkin masih terlihat bagus, tapi secara teknis sudah harus ditangani. Itu yang kita lakukan di lapangan,” katanya. Dengan cara ini, fungsi jembatan bisa tetap terjaga tanpa harus melakukan perbaikan besar.

Ia juga menyoroti pentingnya perawatan pada bagian railing. “Banyak yang anggap ini hal kecil, padahal fungsinya sebagai pengaman. Kalau sudah berkarat dan tidak ditangani, tentu ada risiko,” ujarnya. Karena itu, pekerjaan pembersihan dan pengecatan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari preservasi.

Di lapangan, pekerjaan tidak selalu berjalan mudah. Faktor cuaca dan padatnya lalu lintas menjadi tantangan yang harus dihadapi. Penyesuaian metode kerja dilakukan agar aktivitas tetap aman bagi pekerja dan pengguna jalan. BPJN 2.1 Sumbar memastikan setiap pekerjaan dilakukan dengan perhitungan matang dan tetap mengutamakan keselamatan.(nofri) 

PADANG, NETRALPOST – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh Bupati dan Walikota di Sumbar untuk segera mengambil langkah konkret dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

Mahyeldi menekankan pentingnya sinergitas antar unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Kita menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Kendati demikian, aspek lingkungan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bijak, terukur, dan memberikan solusi,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26/4/2026).

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan.

“Melalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan masyarakat berjalan secara legal, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” kata Mahyeldi.

Seiring dengan itu, ia meminta seluruh pelaku PETI untuk segera menghentikan aktivitas ilegal, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan yang masif dan berpotensi permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap, melalui transisi menuju skema IPR, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu dan kelestarian lingkungan juga terjaga. Ia menyebut, dengan adanya IPR, masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan dengan cara yang legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait penanganan kasus hukum PETI, Gubernur menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara adil dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung di lapangan.

Ia juga meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas seluruh kasus terkait PETI, guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi para pelaku. (*)

Padang, netralpost --- Di Padang, ketika senja jatuh di batas Pantai Purus, dan riuh jalanan Iman Bonjol mulai mereda, ada satu nama yang tetap tenang menatap layar gawai. Ia bukan anak muda yang mengejar clickbait, melainkan seorang penjaga api jurnalistik yang jemarinya telah menari di atas mesin tik sejak Orde Baru. Ia adalah Obral Chaniago. 

Lahir di Bayang, Pesisir Selatan pada tahun 1966, Obral membawa aroma laut dan keteguhan alam Minang  ke dalam setiap tulisan. Sejak 1988, saat dunia masih mencium bau tinta basah Harian Umum Semangat-di mana redaksinya pernah berteduh di Jalan Iman Bonjol 50, Padang-Obral telah menasbihkan diri sebagai "kuli tinta".

Surat Kabar ke Layar Digital: Sebuah Kesetiaan

Menyaksikan Obral hari ini adalah menatap sejarah yang hidup. Ia jembatan dari zaman kertas koran yang kuning dimakan usia, beranjak ke era cahaya digital yang serba cepat. Pria berdarah Pesisir Selatan ini tidak tumbang oleh milenialisme, ia mengadopsinya. Baginya, teknologi hanyalah alat, namun netralitas dan konfirmasi berimbang adalah ruh yang tak boleh mati. 

Ia bukan wartawan yang duduk manis menunggu rilis berita. Obral adalah pelancong informasi. Kita sering menemuinya  melangkah penuh wibawa namun santun di ruang-ruang OPD Pemprov Sumbar maupun Pemko Padang, mengejar wawancara khusus.

Namun, di saat yang sama, ia tak canggung duduk di warung kopi, mendengar keluh kesah masyarakat akar rumput. Narasi politik, sosial, budaya, ekonomi, hingga hukum,  ia jalin menjadi berita yang menyuarakan kepentingan orang banyak. 

Mengunyah Asam Garam: Merawat Kepuasan

Menjadi wartawan selama puluhan tahun-sejak 1988-bukanlah perjalanan yang lurus. 

Obral telah begitu banyak menelan "asam garam" pemberitaan. Ada kalanya tulisannya berseberangan dengan arus pemikiran masyarakat, atau membuat telinga pejabat memerah. Namun, bagi Obral, itu bukan tantangan yang menegangkan. Itu adalah kesenangan. 

"Profesi ini adalah kepuasan", ujarnya. "Bila sebuah tulisan, sebuah konfirmasi, dapat menjadi acuan, menjadi penerang bagi pembaca, di situlah letak bahagia saya."

Ia menghabiskan masa mudanya untuk mengabdi pada kata. Kini, di usianya yang tak muda lagi,  ia gonta-ganti redaksi, berpindah platform lokal demi memastikan tulisannya terus tayang. Namun, gairahnya tetap sama: menyajikan berita yang konformatif, berimbang, dan berpihak pada pembangunan yang bersentuhan langsung dengan keperluan masyarakat banyak. 

Obral Chaniago adalah saksi. Ia adalah pena yang menolak berkarat. Ia membuktikan bahwa meski media berubah, dari cetak ke digital, integritas seorang jurnalis sejati-sang pengunyah asam garam itu-akan terus abadi.

Penulis: Obral Chaniago.

Sumbar, netralpost – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat resmi memulai Operasi Keselamatan Singgalang 2026 selama 14 hari ke depan, terhitung mulai Senin (2/2) hingga 15 Februari 2026, yang ditandai dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan. Operasi ini digelar sebagai langkah cipta kondisi guna memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran mendatang.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, menyatakan bahwa operasi ini mengedepankan pendekatan edukatif, sosialisasi, serta teguran simpatik kepada pengguna jalan.

"Fokus kami adalah meningkatkan disiplin masyarakat melalui langkah preemtif dan preventif. Edukasi langsung kami lakukan agar keselamatan berlalu lintas benar-benar menjadi kebutuhan bersama," ujar Kombes Pol Reza, Senin (2/2).

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan operasi ini dengan cara mematuhi aturan sejak dari rumah.

"Kami mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya, bukan karena takut ada petugas. Operasi ini adalah upaya preventif Polri untuk melindungi nyawa pengendara. Mari kita persiapkan fisik dan kelaikan kendaraan demi keselamatan kita bersama di jalan raya," ujar Kombes Pol Susmelawati.

Selain menyasar perilaku pengendara, Ditlantas juga memberikan perhatian khusus pada aspek kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang. Polisi akan melakukan pemeriksaan teknis atau ramp check secara intensif di berbagai terminal dan titik strategis di Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh armada yang tidak layak jalan atau kerusakan teknis).

Meski mengedepankan teguran simpatik, petugas di lapangan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap sembilan jenis pelanggaran prioritas yang berpotensi memicu kecelakaan, antara lain:

 1. Penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (brong).

 2. Kendaraan tanpa dokumen lengkap.

 3. Penggunaan rotator atau sirene ilegal.

 4. Pelat nomor (TNKB) tidak standar.

 5. Tidak menggunakan helm SNI.

 6. Berboncengan lebih dari satu orang.

 7. Penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang.

 8. Praktik travel ilegal.

 9. Parkir sembarangan di badan jalan yang memicu kemacetan.

Melalui momentum awal tahun ini, Polda Sumbar berharap budaya tertib berlalu lintas dapat terbangun lebih kuat sebelum memasuki periode padat arus mudik nanti.

(Red)

Sumbar, netralpost -- Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi terdampak bencana alam di Kecamatan Malalak. Selasa (27/01/2026) 

Dalam kunjungannya, Menteri PU menegaskan pentingnya menjaga konektivitas dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pascabencana.

Menteri PU menyampaikan bahwa salah satu langkah cepat yang dilakukan adalah pembangunan jembatan Bailey di beberapa titik. Saat kunjungan awal pascabencana, akses jalan di lokasi tersebut benar-benar terputus dan belum terdapat jembatan sementara. Meski saat itu masyarakat tidak secara langsung meminta jembatan Bailey, Menteri PU menilai keberadaan jembatan tersebut sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran logistik warga.

Sebelumnya, masyarakat terpaksa melintasi sungai secara swadaya menggunakan kayu, yang dinilai berbahaya dan tidak layak. Oleh karena itu, pembangunan jembatan Bailey diperintahkan agar warga di seberang tetap terhubung dan aktivitas logistik tidak terhenti.

Selain infrastruktur darurat, Kementerian Pekerjaan Umum juga melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat yang terdampak bencana tidak mengalami gangguan ekonomi.

Menteri PU menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan yang dilakukan merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan keselamatan, akses, dan penghidupan masyarakat pascabencana.(nofri_tanjung)