NetralPost.net

Kepastian itu didapat setelah Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, datang ke  kawasan Palukahan dan TPST Air Dingin pada Senin (27/4/2026).

​Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional di Kota Padang, khususnya terkait penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat pascabencana.

​Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah meninjau rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Palukahan, di Air Dingin, Koto Tangah.

Proyek besar ini diproyeksikan mampu menambah kapasitas air bersih yang sebelumnya berkekuatan 300 liter per detik menjadi 500 liter per detik.  

​Zigo Rolanda menjelaskan bahwa proyek ini telah masuk tahap lelang dan ditargetkan mulai terkontrak pada Mei mendatang.

​"Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp284 miliar untuk dua tahun anggaran. Pekerjaan ini mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 4x50 liter per detik, jaringan pipa, reservoar, hingga perbaikan intake melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)," ujar Zigo.

​Zigo menambahkan bahwa penanganan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat melalui program rehabilitasi pascabencana untuk menjamin kualitas air dan pengendalian banjir di aliran Batang Kuranji hingga Batang Lubuk Laweh.

Sementara, ​Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik langkah cepat DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam merealisasikan proyek ini. 

Menurutnya, kualitas layanan air bersih di Kota Padang sempat menurun akibat kondisi infrastruktur yang terdampak bencana.

​"Terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda, Bapak Ikra dari DPRD Provinsi, dan jajaran Kementerian PU. Ini adalah jawaban atas keluh kesah masyarakat terkait kondisi SPAM kita yang belum maksimal. Kami berharap pembangunan SPAM terbaru ini bisa segera berjalan setelah proses lelang selesai," ungkap Fadly.

​Selain di Palukahan, Fadly juga menitipkan harapan agar pembangunan SPAM di kawasan Universitas Andalas (Unand) dapat didorong percepatannya guna memperluas cakupan layanan air bersih dalam beberapa tahun ke depan. 

​Selain masalah air, kunjungan ini juga menyoroti pengelolaan limbah di TPST Air Dingin. Rencananya, pada bulan Mei ini akan dilakukan lelang proyek Refuse Derived Fuel (RDF) atau pengelolaan sampah terpadu.(*)

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat bencana hidrometeorologi.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur menyusul adanya kesepakatan seluruh pihak terkait untuk melakukan percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Senin (5/1) lalu. Dalam FGD tersebut, diketahui BWS Sumatera V telah menyiapkan 50 unit alat berat untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai di wilayah terdampak.

“Saya berharap BWS Sumatera V dapat segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak, agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir,” ujar Mahyeldi saat melakukan peninjauan ke sejumlah daerah aliran sungai yang terdampak banjir bandang di Kota Padang, Selasa (6/1/2026).

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Gubernur menyebut masih banyak material kayu yang tersangkut di sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan sehingga dinilai rawan meluap saat debit air meningkat.

“Terutama di Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji, material kayu dan pendangkalannya cukup mengkhawatirkan. Penanganannya perlu diprioritaskan karena berada di kawasan permukiman padat. Selain itu, Sungai Tabiang Banda Gadang dan Lubuk Minturun juga perlu mendapat perhatian serius,” ungkap Mahyeldi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar juga menyampaikan material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan mengendap di permukiman, lahan pertanian, maupun bantaran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Untuk itu, saya minta Camat, Lurah, dan Wali Nagari dapat berkoordinasi dengan masyarakat untuk pemanfaatan material kayu yang terbawa arus. Harapan kita, selain sungai kembali bersih, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh warga terdampak,” jelasnya.

Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Defi Diantolani; Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Era Sukmamunaf; Kepala Biro Adpim Sumbar, Nolly Eka Mardianto; serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumbar. (Adpsb/nov/bud)

Padang, netralpost.net – Ribuan hektare sawah di Kota Padang terancam kekeringan akibat banjir bandang pada Jumat (28/11/2025) lalu. Kekeringan diakibatkan rusaknya bendungan besar di Kota Padang. 

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani saat dikonfirmasi mengatakan bahwa 2.912,16 hektare sawah terancam kekeringan terdapat yakni di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, sebagian di Kecamatan Lubuk Kilangan,  Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Timur, serta sebagian Kecamatan Pauh. Sementara luas sawah eksisting di Kota Padang 4.358 hektare. Artinya lebih dari 50 persen sawah di Kota Padang akan berdampak kekeringan.

“Iya, akibat bencana kemarin ada dua irigasi bendungan besar yang rusak, yakni di Koto Tuo dan Gunung Nago,” terang Yoice saat dikonfirmasi Diskominfo, Selasa (2/12/2025). 

Bendungan Koto Tuo terletak di Koto Tangah. Di bendungan ini terdapat intake dengan jalur ke kanan maupun ke kiri. Saat ini, kondisi intake itu mengalami kerusakan berat. 

“Intake tersebut jebol sehingga tidak dapat mengairi sawah,” terang Yoice. 

Akibat jebolnya intake itu, sekitar 900 hektare sawah di Koto Tangah menjadi terdampak. Sementara luas sawah di kecamatan itu seluas 1.200 hektare. Diperkirakan, dalam kurun beberapa hari ke depan seluruh sawah di kecamatan tersebut kekeringan akibat tak bisa di airi. 

Sementara itu kondisi bendungan irigasi di Gunung Nago juga mengalami hal serupa. Intake ke jalur kanan yang mengairi sawah di Kecamatan Nanggalo, sebagian Kelurahan Gunung Sarik,  Kelurahan Sungai Sapih, Kelurahan Kalumbuk, Kelurahan Korong Gadang juga ikut jebol.

Begitu juga intake Gunung Nago ke jalur kiri yang mengairi sawah Kelurahan Piai Tangah, Kelurahan Pisang, sebagian Kelurahan Binuang Kampung Dalam, sebagian Cupak Tangah, dan sawah di sebagian Kecamatan Padang Timur, sebagian sawah di Kecamatan Kuranji dan sawah di tiga Kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung. 

“Melalui Irigasi Gunung Nago  ini sawah yang akan terdampak kekeringan lebih luas lagi, kurang lebih 2.000 hektare,” jelas Yoice. 

Pihak Dinas Pertanian Kota Padang telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) V untuk  mengatasi kondisi demikian. Kelompok Tani di Kecamatan Koto Tangah meminta supaya air bisa mengalir kembali, agar dibantu dengan pompa besar, karena banyak tanaman padi yang sedang baru tumbuh.  BWS V menyarankan agar Dinas Pertanian tidak menggunakan pompa besar untuk menarik dan mengalirkan air ke sawah. Karena akan memakan biaya operasional yang besar. 

“Saran BWS V dibuat batu bronjong, sehingga air dapat masuk. Sementara untuk bendungan di Koto Tuo  dan Gunung Nago merupakan kewenangan Provinsi (Pemprov Sumbar).  Nanti pihak Dinas PUPR Kota Padang yang akan berkoordinasi langsung,” sebut Kadis Pertanian Padang. 

Sisi lain Yoice Yuliani mengatakan, saat ini terdapat sekitar 357 hektare sawah yang mengalami puso (gagal panen), termasuk di Kelurahan Kuranji yang terbenam oleh lumpur. Diperkirakan puso akan merebak ke daerah lain akibat dampak kekeringan yang membuat tanaman padi tidak berkembang. 

Dinas Pertanian mencatat, sejumlah lahan sawah yang tidak terdampak kekeringan adalah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 650 hektare, dan Kecamatan Lubuk Begalung yang aman dari banjir bandang. Sebab sawah di kecamatan itu, 75 persen sumber airnya berasal dari hulu Lubuk Peraku. (Charlie)

Bantuan kemanusiaan tersebut telah dikirimkan dan didistribusikan melalui Sekretariat DPP Kumpulan Jurnalis Indonesia (KJI).

Distribusi Inklusif Tanpa Pandang Latar Belakang

Ketua Umum DPP KJI , Andarizal, menyatakan apresiasinya terhadap langkah cepat ini. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para pekerja media yang juga merasakan dampak bencana.

“Alhamdulillah, kawan-kawan kita para jurnalis juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Melalui BWSS V Padang bekerja sama dengan Brantas Abipraya, kawan-kawan mendapat bantuan sembako,” ujar Andarizal.

Ia juga menegaskan bahwa proses pembagian bantuan dilakukan secara terbuka dan inklusif.

“Kita tidak memilih siapa wartawan yang menerima, apakah dia anggota KJI atau bukan. Yang penting seprofesi,” tambahnya, menjamin setiap awak media yang terdampak mendapatkan hak yang sama.

Dukungan untuk Garda Depan Informasi

Bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja media. Selain itu, dukungan ini dinilai sebagai bentuk apresiasi atas peran vital jurnalis sebagai garda depan penyebar informasi publik, terutama saat kondisi darurat dan pemulihan bencana.

Pembagian sembako berjalan tertib dan mendapatkan respons positif dari para penerima, yang menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada jurnalis.

Melalui program ini Athari menunjukkan keberpihakannya kepada kesejahteraan petani dengan merevitalisasi irigasi sebagai kunci utama sektor pertanian. Kini Athari sudah membangun 700 titik irigasi yang tersebar di delapan kabupaten kota yang ada di Sumbar.

Hal tersebut terungkap saat acara serah terima program P3TGAI bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang di Hotel ZHM pada Jumat, (17/11/23). 

"Alhamdulillah kita sudah membangun 700 titik irigasi untuk petani di Sumbar," ujar Athari saat menyampaikan sambutan.

Diketahui acara tersebut merupakan serah terima program P3TGAI tahun anggaran 2023, Tahun ini Athari kembali berhasil membangun 175 titik irigasi.

Disamping itu Athari menekankan pentingnya infrastruktur di daerah. Ia menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah guna mendukung perekonomian masyarakat.

"Kepada bapak ibu saya sampaikan, infrastruktur itu sangat penting untuk kita, apalagi untuk perekonomian masyarakat di daerah. Saya akan terus berupaya meningkatkan infrastruktur kita agar perekonomian masyarakat semakin lancar," ujar legislator muda tersebut.

Selain itu Athari juga rajin membawa program lain untuk masyarakat di daerah, baik berupa pembangunan jalan, sanitasi, pembangunan pesantren dan bedah rumah.(***)

Serah terima tersebut dilakukan bersama Balai Sungai Wilayah Sumatera V di Hotel ZHM, Padang. 175 titik pembangunan irigasi tersebut berasal dari usulan Athari kepada Kementerian PUPR RI tahun anggaran 2023.

Dalam sambutannya, Legislator muda tersebut berharap program itu dapat digunakan sebaik-baiknya dan dipelihara agar berdampak secara berkelanjutan untuk petani.

"Alhamdulillah, saya ucapkan terimakasih kepada bapak ibu kelompok tani yang telah berpartisipasi dan bekerjasama untuk menyukseskan program ini. Pesan saya, pelihara program ini dengan baik, jaga baik-baik agar dampaknya terus dirasakan oleh petani di daerah," ujar Athari dihadapan perwakilan kelompok tani dan walinagari yang hadir.

Kemudian Athari menyampaikan betapa pentingnya infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat. Ia berkomitmen untuk terus mendongkrak pembangunan infrastruktur tersebut.

"Bagi saya infrastruktur ini sangat penting, terutama bagi para petani yang membutuhkan air dan akses jalan untuk mendongkrak hasil pertanian. Insyaallah saya akan terus berupaya mendorong agar kebutuhan infrastruktur di daerah dapat dipenuhi secara maksimal," pungkas anggota DPR RI termuda dari Sumbar tersebut.(*)