September 2021


Padang-netralpost.net-
Sebagai mitra kepolisian membantu menjaga Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), anggota Kelompok Sadar (Pokdar). Pokdar Kamtibmas, merupakan organisasi yang dibentuk oleh Institusi Kepolisian, yang juga turut berperan aktif melakukan sosialisasi penerapan protokoler kesehatan, kepada masyarakat untuk menekan penyebaran Wabah Pandemi Virus Corona.

Pengurus Pokdar Kamtibmas, harus mampu menjadi salah satu tim terdepan untuk ikut memberikan contoh nyata kepada masyarakat tentang pentingnya Program Vaksinasi Covid 19, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan tujuan utama untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran wabah pandemi Virus Corona.

Triski selaku Ketua Pokdar Kamtibmas Sumatera Barat, menjelaskan bahwa Proses Vaksinasi ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan pada Program Vaksinasi Covid- 19, yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, dalam rangka menangani dan menekan penyebaran wabah virus Corona, khususnya di Sumatera Barat, Kamis (30/9/2021).

Sebagai Mitra Polri, Pokdar Kamtibmas Bhayangkara mendukung penuh pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19.

Triski mengajak kepada seluruh warga Sumbar tetap mematuhi anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19. ” Tetap disiplin protokol kesehatan”, ajaknya.

Pantauan dilapangan, tidak hanya anggota Pokdar Kamtibmas saja yang turut ikut dalam Vaksinasi Covid-19. Berbagai Mahasiswa dan masyarakat turut serta dalam vaksinasi di halaman Mapolda Sumbar.

(Abrol)


Padang-netralpost.net-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Sambut kedatangan KPK RI, Dengan agenda Rapat Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegritas, Kamis (30/9/2021) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dodi Hendra yang didampingi oleh Wakil Ketua Ivoni Munir dan Wakil Ketua Lucki Efendi,  Plt Sekwan Zaitul Ikhlas serta Anggota DPRD Kabupaten Solok. Sementara dari KPK RI dipimpin oleh Arif Nurcahyo.

Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim KPK RI untuk memberikan Masukan dan Pencerahan serta sosialisasi Program Pencegahan Korupsi terintegrasi  dengan DPRD Kabupaten Solok.

Sambil melemparkan Pantun “ Bengkak Pipinya terkena Siput, Pelaku belum ditangkap, datang KPK janganlah Takut, kalau tak salah tak akan tertangkap”. Beli Napan Berisi nasi, makan berdua biar mesra, mari kita lawan Korupsi, agar rakyat sejahtera.

Senada dengan Dodi Hendra Pembicara dari KPK RI Arif NurCahyo menjelaskan bahwa unsur Korupsi berupa SPG yaitu suap Pemerasan dan Gratifikasi yang pada dasarnya unsurnya  sama yaitu ada pihak Pemberi dan Pihak penerima yang subjek hukumnya adalah para penyelenggara Pemerintahan termasuk ASN dan DPRD.

Suap menyuap unsurnya sama yaitu ada pihak Pemberi dan Pihak penerima yang objeknya berupa uang,barang, fasilitas lainnya dsbnya.dan adanya kesepakatan/dealnya disana.yang biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup, ungkapnya. 

Pemerasan pihak yang aktif adalah pihak penerimanya yang bisa menentukan harganya.dan adanya permintaan sepihak dari penerima (pejabat), bersifat memaksa dan juga bersifat penyalahgunaan kekuasaan.pihak pemberi punya peluang untuk melaporkan, jelasnya. 

Gratifikasi berupa semua pemberian baik uang, barang, fasilitas, yang diterima dalam bentuk tunai atau non tunai yang intinya yang berhubungan dengan jabatan dan tidak perlu ada kesepakatan antara kedua belah pihak kadang-kadang tanpa disadari, tambahnya. 

Dari hal diatas ada berupa sansi pidana penjara dari 4 tahun sampai seumur hidup, juga sangsi berupa denda. Cara untuk menghilangkan sangsi pidananya yaitu menolaknya atau diterima “TAPI” diserahkan atau dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima,berdasarkan laporan tersebut pelapor akan dilindungi oleh negara berdasarkan UU, tegasnya. 

Perencanaan dan penganggaran semua yang ada di DPA sudah harus ada pengusulannya atau dasarnya baik dari hasil Reses atau musrembang serta rekam jejaknya.

Fokus Koordinasi Pencegahan Korupsi garis besarnya pada 1.Perencanaan dan Penganggaran APBD,2.Pengadaan Barang dan Jasa,3. Perizinan,4 APIP ( Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ),5 Manajemen ASN,6.Optimalisasi Pajak daerah,7.Manajemen Aset daerah,8. Tata Kelola Dana Desa.

Berdasarkan Jenis Tipikor berdasarkan ( UU No.31/1999 Jo. UU No 20/2001) Korupsi  dirumuskan dalam 30 Jenis Tipikor yang dikelompokkan menjadi tujuh Jenis Besar.

1.Kerugian Keuangan Negara

2.Suap Menyuap

3.Penggelapan dalam Jabatan,4.Pemerasan

5.Perbuatan Curang

6.Konflik Kepentingan dalam Pengadaan

7. Gratifikasi

Beberapa anggota DPRD melakukan tanya jawab dengan tim KPK seputar permasalahan Korupsi serta Permasalahan yang terjadi saat ini, seperti permasalahan RPJMD yang baru ini sistem Kolektif Kolegial.yang terpenting bagi KPK tidak ada unsur korupsinya yang berkaitan dengan keuangan, karena hal ini merupakan diluar ranah KPK,sebaiknya hal ini konsultasikan  ke kementrian atau kemendagri. Tujuan kedatangan KPK kesolok salah satunya adalah melakukan deteksi dini agar DPRD dapat terhindar dari tindak pidana korupsi.(***)


Agam-netralpost.net-
Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) yang menjadi program sasaran fisik TMMD Reg-112 tahun 2021 Kodim 0304/Agam, rehab rumah Afrizal (36) yang beralamatkan di Jorong Siguhung, Nagari Lubuk basung, Kabupaten Agam, sampai saat ini berjalan dengan lancar dan kini tinggal proses finishing, Kamis (30/9/2021).

Menurut anggota Satgas TMMD Reg ke-112 Kodim 0304/Agam, Serka Agus mengatakan, kegiatan sasaran TMMD Reg ke-112 Kodim Agam pada rumah RTLH Afrizal (36) di Jorong Siguhung, Nagari lubuk basung Kabupaten Agam saat ini sudah pada tahap pengecatan rumahnya. tutur Serka Agus.

“Sebelum dilakukan pengecatan, saya bersama anggota satgas yang lain yang membantu kegiatan pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Afrizal (36) saat ini sudah melakukan pengecatan dinding rumah.” ungkap Serka Agus dilokasi RTLH.

Dia menambahkan, finishing pada penerima RTLH rumah milik Afrizal (36) dari program TMMD Reg ke-112 TA. 2021 Kodim Agam, kini sudah mencapai tahap pengecatan.

“Tinggal beberapa titik saja, rumah Afrizal (36) akan rampung pada tepat waktunya.” pungkasnya.

Selain itu Afrizal (36) penerima bantuan RTLH mengucapkan sangat banyak terimakasih kepada Bapak TNI pada khususnya Kodim 0304/Agam, Yang mana rumah saya sebelumnya sangat tidak layak untuk dintempati tetapi sekarang setelah di rehab Alhamdulillah saya sangat senang dan bangga Ucap Afrizal. (**)


Padang-netralpost.net-
Tenaga kesehatan (Nakes) dari Dinas Kesehatan Diskes Pangkalan Utama TNI AL Lantamal II Padang, terus melanjutkan pelayanan dalam pemberian vaksinasi. Untuk memberikan dorongan moril kepada para Nakes, Komandan Pangkalan Utama TNI AL Danlantamal II Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E.,S.H.,M.M.M.Si(Han) ikut serta dalam rombongan Nakes menuju daerah Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Kamis (30/9/2021).

Dengan tetap mengedepankan pelayanan yang optimal dan humanis, Nakes dari Diskes Lantamal II ini sudah memberikan pelayanan vaksinasi ke beberapa titik pelayanan terhadap masyarakat. Vaksinasi ini terus dikebut agar terbentuk Herd Immunity di tengah masyarakat, terutama di kalangan para siswa. Target dunia pendidikan agar proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara tatap muka.

Vaksinasi kali merupakan menunjukan soliditas TNI dengan Yayasan Kriya Minangkabau serta Dinkes Kabupaten Tanah Datar. Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe untuk mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. 

Vaksinasi ini merupakan bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang masih belum dapat diatasi. Sehingga Nakes dari TNI, terutama TNI AL atau Pangkalan Utama TNI AL Lantamal II terus memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat luas.

Serbuan vaksinasi yang dilakukan, merupakan kerjasama antara Diskes Lantamal II dengan Tim Kesehatan dari Puskesmas Lintau Buo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan vaksinasi ini mengambil tempat di Unit Pelaksana Teknis atau UPT Puskesmas Lintau Buo. 

Para Nakes dari Lantamal II ini, sebelumnya sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat Maritim dan masyarakat lain yang ada di wilayah kota Padang dan luar Padang terutama mereka yang belum menerima vaksin. 

Kerjasama dua kelompok Nakes ini dapat memberikan  pelayanan kepada 193 orang  siswa sekolah tenun dan masyarakat. Vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinovac dan Vaksin Modena, dengan sumber vaksin dari TNI dan Dinkes Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah terus berupaya  menghimbau untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat luas, hal ini yang dilakukan oleh Lantamal II.

Berikan pelayanan yang Humanis kepada masyarakat dari Nakes, merupakan arahan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.S.E.,M.M.,berikan pelayanan vaksinasi terbaik kepada masyarakat Maritim dan masyarakat sekitar di lingkungan kita. Kalimat yang selalu keluar pada saat Kepala Staf TNI Angkatan Laut memberikan arahan kepada Nakes TNI AL.

Kondisi dan  situasi Pandemi Covid-19 yang masih belum dapat di atasi. Sehingga pemerintah terus berupaya dan mengambil langkah langkah terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menyikapi hal demikian, pemerintah melalui TNI, Polri dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah menghimbau dan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin. Di lokasi kegiatan, ikut membantu dari personil Polisi Militer Lantamal dan Bintara Pembinaan Potensi Maritim atau Babinpotmar.

Ikut mendampingi Danlantamal, Asisten Intelijen Asintel Letkol Laut (KH) Christianto Nugroho, Kepala Dinas Administrasi dan Personil Lantamal Letkol Laut (KH)  Darma Elius. S.Ag. dan Kepala Dinas Kesehatan Kadiskes Lantamal Letkol Laut (K) Zulfitri. S.Si., M.Kes. Sedangkan dari Pemda Tanah Datar ikut hadir Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra. S.E., beserta Forkompinda Kabupaten Tanah Datar.

Pada pelaksanaan pelayanan oleh Nakes dikendalikan langsung oleh Kadiskes Lantamal II Letkol Laut (K) Zulfitri.S.Si. M.Kes., sebagai penanggung jawab kegiatan serbuan vaksinasi ini juga sekaligus sebagai Komandan Satuan Tugas atau Dansatgas Covid-19 di Lantamal II Padang. 

Dispen Lantamal II.




Lima Puluh Kota,Netralpost-- Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo melakukan pelantikan dan serah terima jabatan Pj. Wali Nagari Maek, pada Kamis, (30/9/2021) di GOR Lunawan, Jorong Ronah, Nagari Maek. 


Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 312 tahun 2021, Pj. Wali Nagari Maek yang semula dijabat oleh Apri Yulianto S. Sos, diserahkan kepada Ciswarman S. Pd untuk mengemban amanah sebagai Pj. Wali Nagari Maek yang baru, mengingat beberapa waktu yang lalu Apri Yulianto mendapat amanah sebagai Sekcam di Kecamatan Payakumbuh. 


Mengawali sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengucapkan selamat kepada Pj. Wali Nagari yang baru saja dilantik, sekaligus ungkapan terima kasih kepada Pj. Wali Nagari yang lama atas segala dedikasi yang telah diberikan selama melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Maek.


"Selamat kepada Saudara Ciswarman. Mudah-mudahan amanah dan dapat membawa kemajuan di Nagari Maek," Harapnya


Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo berharap kepada pada Wali Nagari Maek beserta anggota Bamus untuk meningkatkan SDM dan inovasi agar terhindar dari disharmonisasi serta perselisihan antara Bamus dengan Wali Nagari, akibat kesenjangan pemahaman, pengetahuan mengenai peraturan dan regulasi yang ada. 


"Segera lakukan koordinasi internal dengan perangkat Nagari, Bamus dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari dalam melakukan perencanaan dan target pembangunan di Nagari Maek," ulasnya


Dalam menyelaraskan program Nagari dengan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mendukung visi misi daerah, Bupati juga menghimbau pada Wali Nagari beserta perangkat untuk berpedoman kepada RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota.


Pasalnya, menurut Bupati yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sumbar itu, ada beberap program prioritas yang mesti disingkronkan pemerintah nagari dengan daerah, diantaranya meningkatkan SDM yang berdaya saing dan berlandaskan keimanan,  meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor ril yang mempunyai keunggulan di tingkat lokal dan regional,  mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur secara terpadu.


Disamping itu, sektor pendidikan yang merupakan pondasi dasar pembangunan, juga tidak luput untuk terus dibenahi, salah satunya dengan menjamin ketersediaan guru guru agama yang selama ini masih kekurangan di sekolah-sekolah SD maupun SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota. 


"Walaupun secara nasional pemerintah tidak membuka formasi CPNS untuk Guru Agama, Insya Allah tahun 2022 keterbatasan guru agama di SD, SMP akan kita siasati dengan mengangkat guru agama melalui honor darah. Ini salah satu program kita dalam menetapkan pondasi dasar pendidikan," tambah Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.


Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Bisron Hadi, S.Pdi dalam sambutannya berharap, akan ada singkronisasi antar program-program pembangunan yang ada di Nagari Maek, untuk membawa kemajuan Nagari Maek secara keseluruhan sesuai target yang diharapkan masyarakat.


"Terima kasih kita ucapkan pada Pj. Wali Nagari  Maek uda Apri Yulianto yang telah mengabdi di Nagari Maek selama ini, dan selamat datang Pj. Wali Nagari yang baru, uda Ciswarman. Semoga dapat membawa kemajuan di Nagari ini," ulasnya.


Selain Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Bisron Hadi, S.Pdi, hadir pada kesempatan itu Asisten Pemerintahan, Drs. Dedi Permana, Kepala BPN. Dr.Yulizar Yakub. M. Hum, Ketua TP-PKK Kabupaten Lima Puluh Kota, Nevi Zulvia Safaruddin, Camat Bukit Barisan, Wardi, Ketua beserta Anggota Bamus Nagari Maek dan para Wali Nagari se Kecamatan Bukit Barisan serta para tokoh masyarakat.(Yon)





Lima Puluh Kota,netralpost -Diskominfo-  Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan salah satu kebijakan terobosan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini didasari oleh intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.


Bertempat di aula Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota pada Rabu (29/09/2021) berlangsung acara sosialisasi penguatan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di era pandemi Covid 19. Didukung oleh Kementerian Kesehatan yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera barat. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Lima Puluh Kota, OPD terkait, BUMN, BUMD, Pers beserta Organisasi Masyarakat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan salah satu Program Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19 yang melibatkan pemangku kepentingan, swasta, akademisi, LSM dan sektor-sektor lainnya agar dapat berperan dalam pembangunan kesehatan dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif.


Tidak kurang dari 50 peserta yang hadir pada kegiatan dengan protokol kesehatan ketat. Sosialisasi ini Dibuka oleh Bupati Lima Puluh Kota dalam hal ini diwakili oleh Asisten II bidang perekonomian dan Pembangunan, Fitma Indrayani SH.


Dalam sambutannya, Fitma Indrayani menitipkan pesan kepada masyarakat untuk dapat berperilaku hidup bersih dan sehat, selalu menjaga kesehatan, dan menerapkan Protokol kesehatan secara ketat pada masa Pendemi Covid-19.


"Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Program Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) ini akan berjalan maksimal jika pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam program ini," tambah Fitma.


Rangkaian acara program sosialisasi ini dimulai dengan pemaparan Gerakan masyarakat Hidup Sehat di era Pandemi Covid-19 oleh Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Liliyarni, M.Kes, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Dilanjutkan dengan presentasi materi  penyakit Hipertensi dan Komplikasinya oleh dr. Arisman, SpPD-FINASIM dari RSUD Achmad Darwis Suliki. Acara ditutup dengan pemaparan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tema Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2019 tentang pelaksanaan GERMAS di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota. 


dr. H. Tien Septino, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam sambutannya sekaligus menutup kegiatan sosialisasi ini berharap. Program sosialisasi Germas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan diharapkan perilaku GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) ini dapat dibiasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 



Lebih lanjut, dr. Tien mengungkapkan untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat maka diperlukan suatu upaya Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. “seminimalnya, setelah kegiatan sosialisasi ini. Peserta yang hadir mampu melaksanakan program GERMAS terhadap diri masing-masing". (Yon)


Padang-netralpost.net-
Kolaborasi terus dilakukan Tim Tenaga kesehatan (Nakes) dari Dinas Kesehatan Diskes Pangkalan Utama TNI AL Lantamal II Padang. Kali mendatangi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pariaman. Dalam rangka memberikan pelayanan vaksinasi di Aula SMK 3 kepada para Siswa, Rabu (29/92021).

Dengan tetap mengedepankan pelayanan yang optimal dan humanis, Nakes dari Diskes Lantamal II ini sudah memberikan pelayanan vaksinasi ke beberapa titik pelayanan terhadap masyarakat. Vaksinasi ini terus dikebut agar terbentuk Herd Immunity di tengah masyarakat, terutama di kalangan para siswa. Target dunia pendidikan agar proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara tatap muka.

Ini merupakan bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang masih belum dapat diatasi. Sehingga Nakes dari TNI, terutama TNI AL atau Pangkalan Utama TNI AL Lantamal II terus memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat luas.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) II Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E.M.M.M.Si(Han)  terus mensupor para Nakes Diskes Lantamal, untuk melakukan yang terbaik pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Serbuan vaksinasi yang dilakukan, merupakan kerjasama antara Diskes Lantamal II dengan Tim Kesehatan dari Puskesmas Kurai Taji dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman. Para Nakes sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat Maritim dan masyarakat lain yang ada di wilayah kota Padang, terutama mereka yang belum menerima vaksin. 

Kerjasama dua kelompok Nakes ini dapat memberikan  pelayanan kepada 409 orang  siswa SMK N 3. Vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinovac dan Coronovac. Pemerintah terus berupaya  menghimbau untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat luas, hal ini yang dilakukan oleh Lantamal II.

Berikan pelayanan yang Humanis kepada masyarakat dari Nakes, merupakan arahan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.S.E.,M.M.,berikan pelayanan vaksinasi terbaik kepada masyarakat Maritim dan masyarakat sekitar di lingkungan kita. Kalimat yang selalu keluar pada saat Kepala Staf TNI Angkatan Laut memberikan arahan kepada Nakes TNI AL.

Kondisi dan  situasi Pandemi Covid-19 yang masih belum dapat di atasi. Sehingga pemerintah terus berupaya dan mengambil langkah langkah terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menyikapi hal demikian, pemerintah melalui TNI, Polri dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah menghimbau dan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin.

Dilokasi kegiatan para Nakes dikendalikan langsung oleh Kadiskes Lantamal II Letkol Laut (K) Zulfitri.S.Si. M.Kes., sebagai penanggungjawab kegiatan serbuan vaksinasi ini juga sekaligus sebagai Komandan Satuan Tugas atau Dansatgas Covid-19 di Lantamal II Padang. 

Dispen Lantamal II.


Agam-netralpost.net-
Untuk mengejar target pembangunan jalan yang menjadi salah satu sasaran fisik TMMD Reguler ke-112 Kodim 0304/Agam, anggota Satgas TMMD dan warga harus bekerja ekstra keras. Salah satunya mereka harus melangsir material dikarenakan lokasi drop pasir dan batu jauh dengan lokasi pembangunan, Apalagi dengan cuaca sekarang tiap hari hujan, di Jorong Siguhung, Nagari Lubuk basung, Kabupaten Agam, Rabu (29/9/2021).

Kapten Arh Herman Danramil 07/Pilatang kamang selaku Ketua kelompok menyampaikan, sesulit apapun medan yang ada, kita juga sudah harus mengejar pembangunan jalan harus dicor menjadi salah satu sasaran fisik TMMD. Pihaknya mengapresiasi semangat warga yang begitu semangat, bahu membahu dengan anggota Satgas  membangun jalan tersebut.

“Meski harus melangsir material dengan memikul karung berisikan pasir tetapi tidak mengendorkan semangat mereka. Kondisinya memang material tidak bisa sampai ke lokasi, karena akses jalan sangat licin dikarenakan musim hujan sehingga tidak bisa dilewati roda empat”, Ungkap Kapten Arh Herman.

Jalan ini diharapkan mempunyai nilai positif karena akan berguna untuk masyarakat jalan penghubung Jorong Siguhung dengan Jorong Silayang, apalagi saat musim hujan. Sehingga pembangunan jalan yang dicor tentunya mempunyai nilai guna bagi masyarakat Jorong Siguhung dan Jorong Silayang, Terangnya. (**)


Padang-netralpost.net-
Setalah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitung Cepat Pengkajian dan Perhitungan Pascabencana (Jitu Pasna) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) angkatan ke VIII (delapan) dibuka resmi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di auditorium hotel Bumi Minang, Rabu (29/09/2021). Kabid Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri memberikan pengarahan terhadap peserta.

"Kegitan Bintek Jitu Pasna ini akan kita mulai Pukul 08 Wib, jadi diharapkan seluruh peserta agar tepat waktu hadir ruangan auditorium hotel ini," kata Suryadi Eviontri sambil perkenalkan dirinya dengan sapaan Pak Os.

Dikatakannya, “Besok kita akan diberi pembekalan dan latihan bagai mana cara menghitung dan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien, tidak hanya sewaktu terjadi bencana, tetapi juga saat pemulihan. Karena itu, diperlukan SDM yang terampil menangani pascabencana. Salah satunya SDM di bidang Jitu Pasna. Khusunya para jurnalistik,” sebut Os

Kepada Relawan dari Kabupaten Solok Selatan Suryadi Eviontri mita agar tim relawan menyiapkan Infografis dan Rekonstruksi wilayanya.

"Jitu Pasna sangat penting. Jangan sampai aparatur negara yang ditunjuk sebagai PPK dan KPA mengurus korban bencana, tetapi justru terseret ke ranah hukum. Hal ini terjadi karena tidak adanya keakurasian data dimulai dari awal terjadinya bencana. maka untuk itu seluruh peserta diminta menyiapkan Rekonstruksi di wilayanya terutama relawan dari Kabupaten Solok Selatan, karena termasuk yang rawan bencana," tutup OS.(***)


Padang-netralpost.net-
Gubernur Mahyeldi mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan daerah dengan potensi bencana yang tinggi. Di laut ada ancaman tsunami. Di darat ada gempa, banjir dan angin puting beliung serta tanah longsor. 

"Orang mengatakan daerah kita bagus, apalagi potensi wisatanya, sangat indah. Tapi, ancaman bencananya juga tinggi," ujar Gubernur Mahyeldi dalam sabutannya saat buka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) BPBD Sumbar angkatan VIII di Kryad Bumiminang, Rabu (29/9/2021) malam.

Karena itu, lanjut Mahyeldi, sangat diperlukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut. Masyarakat perlu dibimbing dan dilatih agar selalu siaga saat terjadi bencana di daerahnya. 

"Memang di balik kesusahan itu ada manfaatnya. Tapi yakinlah, semua itu ada dampak positifnya. Untuk itulah diperlukan adanya Bimtek ini," ujar Mahyeldi.

Ditambahkan Mahyeldy, pengkajian kebutuhan pasca bencana ini sangat diperlukan, agar dengan cepat bisa diketahui apa apa saja yang dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah terbaik dalam penanganan bencana.

"Apalagi bagi kalangan jurnalis, bimtek ini sangat diperlukan sehingga maka apa yang diberitakan dapat ditangani dengan cepat dan tepat khususnya oleh BPBD selaku instansi yang bertugas menangani bencana," ungkap Mahyeldi.

Sebelumnya Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Erman Rahman selaku panitia pelaksana menyampaikan bahwa Bimtek ini guna memberikan gambaran dalam penghitungan kebutuhan pasca bencana. 

"Karena itu, diperlukan relawan baik kalangan jurnalis maupun masyarakat di kelurahan dan desa untuk dibimbing agar bisa melakukan penghitungan pasca bencana di lapangan," ungkap Ehman Rahman dalam laporannya.

Ditambahkan, untuk Bimtek Jitu Pasna BPBD Sumbar selama tiga hari ini, menghadirkan narasumber dari Pusdiklat BNPB dan praktisi kebencanaan. 

"Acara ini berlangsung dengan protokol ketat. Dan alhamdulillah, dari hasil rapid antigen sebelum acara dimulai, semua peserta dinyatakan negatif Covid-19," terang Erman. 

Acara yang diikuti oleh kalangan jurnalis dan kelompok siaga dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar, juga dihadiri Suryadi Eviontri, Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD Sumbar. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi berkesempatan masangkan tanda bimtek kepada perwakilan peserta. 

Sementara itu Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD Sumbar menyatakan bahwa peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Angkatan VIII sebanyak 114 orang, merupakan orang-orang yang terpanggil untuk tugas kemanusiaan.

"Kita yang hadir dalam mengikuti Bimtek Jitu Pasna ini merupakan orang-orang yang terpanggil untuk tugas kemanusiaan dalam upaya mengkaji kebutuhan masyarakat kebutuhan pasca bencana," ujar OS, panggilan akrab Suryadi Eviontri di kalangan jurnalis di Sumbar. 

Karena itu, Suryadi Eviontri berharap, semua peserta, baik dari kalangan jurnalis maupun dari perwakilan masyarakat, untuk dapat mengikuti bimtek ini dengan baik sehingga dapat memahami berbagai teori dan kajian kebutuhan pasca bencana sehingga dapat membantu masyarakat korban bencana.

"Semoga, apa yang kita pelajari dalam bimtek ini, dapat kita praktekkan saat terjadi bencana apa saja, agar penanganan kebutuhan korban bisa dapat dilakukan dengan cepat," ujar OS. (***)


Padang-netralpost.net-
Puluhan wartawan Sumatera Barat (Sumbar) ikut Bimbingan Teknis (bintek) Hitungan Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) angkatan ke VIII yang di adakan BPBD Propinsi Sumatra Barat. Tahun 2021 di hotel Bumi Minang lakukan Tes Swab terlebih dulu, Rabu (29/09/2021).

"Sebelum acara di mulai, setiap peserta harus menjalankan Prokes Covid-19, dengan mengikuti tes swab," sebut Suryadi Eviontri, ST.

Dikatakannya, setelah di nyatakan negatif oleh pihak nakes para peserta melakukan registra sesuai dengan data nama yang sama panitia. 

"Setiap peserta di beri atribut jitu pasna, seperti, sepatu, tas rensel, topi, baju, rompi," katanya.

Terpisa salah seorang peserta, mengatakan, "Ini adalah satu penghargaan buat kita selaku jurnalis/wartawan yang telah di ikut sertakan oleh BPBD propinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Bintek Jitu Pasna ini. Semoga apa yang kita pelajari dalam mengikuti bintek ini nantinya barmamfaat untuk masyarakat khususnya Sumatra Barat," tuturnya.(***)


Padang-netralpost.net-
Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD Sumbar menyatakan bahwa peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Angkatan VIII sebanyak 114 orang, merupakan orang-orang yang terpanggil untuk tugas kemanusiaan.

"Kita yang hadir dalam mengikuti Bimtek Jitu Pasna ini merupakan orang-orang yang terpanggil untuk tugas kemanusiaan dalam upaya mengkaji kebutuhan masyarakat kebutuhan pasca bencana," ujar OS, panggilan akrab Suryadi Eviontri di kalangan jurnalis di Sumbar. 

Karena itu, Suryadi Eviontri berharap, semua peserta, baik dari kalangan jurnalis maupun dari perwakilan masyarakat, untuk dapat mengikuti bimtek ini dengan baik sehingga dapat memahami berbagai teori dan kajian kebutuhan pasca bencana sehingga dapat membantu masyarakat korban bencana, harapnya.

"Semoga, apa yang kita pelajari dalam bimtek ini, dapat kita praktekkan saat terjadi bencana apa saja, agar penanganan kebutuhan korban bisa dapat dilakukan dengan cepat,".

Sementara itu Gubernur Mahyeldi mengatakan, bahwa Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan daerah dengan potensi bencana yang tinggi. Di laut ada ancaman tsunami. Di darat ada gempa, banjir dan angin puting beliung serta tanah longsor. 

"Orang mengatakan daerah kita bagus, apalagi potensi wisatanya, sangat indah. Tapi, ancaman bencananya juga tinggi," ujar Gubernur Mahyeldi dalam sabutannya saat buka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Paaca Bencana (Jitu Pasna) BPBD Sumbar angkatan VIII di Kryad Bumiminang, Rabu (29/9/2021) malam.

Ia menambahkan, pengkajian kebutuhan pasca bencana ini sangat diperlukan, agar dengan cepat bisa diketahui apa apa saja yang dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah terbaik dalam penanganan bencana.

"Apalagi bagi kalangan jurnalis, bimtek ini sangat diperlukan sehingga maka apa yang diberitakan dapat ditangani dengan cepat dan tepat khususnya oleh BPBD selaku instansi yang bertugas menangani bencana," ungkap Mahyeldi.

Sebelumnya Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Erman Rahman selaku panitia pelaksana menyampaikan bahwa Bimtek ini guna memberikan gambaran dalam penghitungan kebutuhan pasca bencana. 

"Karena itu, diperlukan relawan baik kalangan jurnalis maupun masyarakat di kelurahan dan desa untuk dibimbing agar bisa melakukan penghitungan pasca bencana di lapangan," ungkap Ehman Rahman dalam laporannya

Ditambahkan, untuk bimtek Jitu Pasna BPBD Sumbar selama tiga hari ini, menghadirkan narasumber dari Pusdiklat BNPB dan praktisi kebencanaan. 

"Acara ini berlangsung dengan protokol ketat. Dan alhamdulillah, dari hasil rapid antigen sebelum acara dimulai, semua peserta dinyatakan negatif Covid-19," terang Erman. (Dori/ms/ald)



Lima Puluh Kota, netralpost

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus memberdayakan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi angka penganguran. Pameran merupakan salahsatu cara dan strategi yang digunakan untuk menampilkan beberapa produk dan dipasarkan kepada masyarakat umum. 


"Pameran ini salahasatu caranya. UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Kita pemerintah daerah berkewajiban memberikan perhatian tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha," Kata Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo usai menghadiri pameran produk UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota di Ciwalk Mall Bandung, Minggu (26/9/2021).


Dikatakan Safaruddin, pada masa pandemi Covid-19, UMKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup terdampak secara ekonomi karena kurangnya minat beli dan akibat keterbatasan aktivitas untuk pemasaran produk yang ada. 


"Tugas pemerintah daerah untuk mengangkat kembali produk-produk UMKM yang ada." kata Safaruddin. 


Ditambahkannya, Pemkab Lima Puluh Kota dalam dukungan modal usaha bagi UMKM telah melakukan MoU dengan Bank Nagari untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pinjaman modal usaha sekaligus solusi bagi masyarakat untuk tidak meminjam kepada rentenir. 


"Sektor-sektor produktif yang ada ditengah-tengah masyarakat perlu dijaga dengan baik. Sumber modal usaha dengan regulasi yang mudah hingga kepada bentuk pemasaran produk UMKM masyarakat." Tambah Safaruddin.


Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ayu Mitria Fadri menyebutkan, sektor-sektor produktif koperasi dan UMKM menjadi prioritas kerja pada saat ini. Pemberdayaan dan pendampingan secara berkesinambungan sehingga setiap UMKM yang ada dapat memanfaatkan peluang pasar strategis dan berkelanjutan. 


"Melalui dinas kita akan terus berkontribusi untuk UMKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Langkah, upaya dan strategi agar UMKM memberikan dampak baik kepada perekonomian masyarakat merupakan prioritas kerja kita," Tutup Ayu.(Yon)


Agam-netralpost.net-
Proses pemasangan dinding di rumah Mairizal (53), warga Jorong Siguhung, Nagari Lubuk basung, Kabupaten Agam, salah satu dari empat penerima program rehab RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sasaran tiga, program TMMD Reguler 112 Kodim Agam, juga dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya Presisi.

Kehadiran ahli tukang bangunan dari tim teknisi bangunan Kodim 0304/Agam yang dipadukan dengan para tukang bangunan dari warga adalah alasan pekerjaan tidak dilakukan secara asal-asalan.

“Walaupun mudah dengan waktu yang terbatas, namun pekerjaan tetap dilakukan dengan perhitungan yang tepat khususnya saat memasang dinding bata,” ungkap Serda Bertoni, Rabu (29/9/2021).

Ditambahkannya, selain pemasangan dinding, pekerjaan di rumah Mairizal adalah pemasangan kusen, daun pintu, maupun jendela, sehingga diperkirakan pekerjaan akan selesai dengan waktu yang ditentukan, sebelum TMMD ditutup," imbuhnya.

Selain itu pak Mairizal penerima bantuan RTLH juga mengucapkan  terimakasih kepada Bapak TNI khususnya Kodim 0304/Agam yang mana rumah saya selama ini tidak layak huni sekarang sudah hampir rampung ucap Mairizal.(**).


Padang-netralpost.net-
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 76 tahun 2021, Polisi Militer PM Lantamal II melaksanakan kegiatan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) TA 2021 dan Pekan Disiplin. Kegiatan ini Juga didukung oleh Provos Yonmarhanlan II. Kegiatan dilaksanakan di jalan Sutan Syahrir Teluk Bayur Padang, pukul 06.15 s.d. 07.15 WIB, Selasa (28/9/2021).

Kegiatan ini menargetkan Para Prajurit Lantamal II, PNS, maupun masyarakat umum pengguna kendaraan yang memakai atribut TNI. Kelengkapan surat kendaraan bermotor, kelengkapan keselamatan, maupun pelaksanaan protokol kesehatan menjadi hal utama yang menjadi target penertiban. Selaku Komandan tim Operasi, Mayor Laut (PM) M. Ridwan.

Sebelumnya, Pada hari Ahad, 26 September 2021, pukul 00.15 PM Lantamal II ikut serta dalam Operasi gabungan, "Pos Gaktib Waspada Wira Pari. Komandan PM Lantamal II, Letkol Laut (PM) Wahyu Dwi Sulistyo, S.T., M.Tr Hanla, menyampaikan OPS gabungan ini dilaksanakan bersama POM TNI, Polri dan Pol PP Kota Padang. Operasi gabungan ini menyisir beberapa tempat hiburan malam dan menargetkan Prajurit TNI, Polri dan ASN serta masyarakat yang tidak dapat menunjukkan surat identitas serta peredaran narkoba.

Dalam Ops gabungan ini, terjaring 1 ASN, dan 3 masyarakat yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas. Selama pelaksanaan kegiatan ini tetap memperhatikan dan sekaligus menghimbau masyarakat pengunjung untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Dispen Lantamal II


WISATASUMBAR- Padang-
Ichiro Hayashi sangat terkesan dengan Batu Batindiak ketika beliau diajak sang pemilik lahan Hendrizon, SH untuk berkunjung kesalah satu simenanjung Mandeh destinasi dikawasan Mandeh Pesisir Selatan Sumbar tersebut.

Ichiro Hayashi adalah seorang konsultan  yang sangat tertarik dengan keunikan budaya Minangkabau dengan matrilineal societynya. Dan dengan mitra lokalnya Dedy Maries, Sp sekarang sedang mengembangkan Rumah Sehat Genki di Padang.

Beliau juga tertarik untuk mengembangkan sebuah destinasi untuk overseas market khususnya Jepang. Yang menjadikan destinasi wisata dunia kedepannya untuk salah satu wilayah di Sumatera Barat.

Ketika menyisiri kawasan yang cukup besar tersebut dengan perahu beliau sangat takjub dengan struktur kawasan perbukitan dan pantainya yang putih dengan hiasan batu – batu vulkaniknya yang tersusun sangat artistik. Dia melihat dari kejauhan seperti Gajah yang sedang tidur. Saking tertariknya walapun perahu yang ditumpangi tidak bisa merapat kepantai karena kondisi cuaca, beliau yang juga seorang penyelam tetap berusaha berenang dan skin diving disekitar pantai. Kagetnya beliau mengatakan, melihat pemunculan beberapa jenis ikan disekitaran pantai yang kalau didaerah lain pemunculan ikan tersebut cukup jauh dari pantai. Dan beliaupun cukup yakin dengan potensi kawasan tersebut kedepannya. Menjadi mimpi yang terindah dalam sejarah wisata kedepannya.

Melihat hal tersebut sang pemilik lahan Hendrizon, SH sangat merasa optimis dan mencari dukungan semua pihak untuk mengembangkan lahan sekitar 40 hektar tersebut untuk menjadi destinasi wisata yang menyehatkan dengan forest healing dan oceanic healing nya serta mensupport perekonomian masyarakat setempat.(RW)


Jakarta-netralpost.net-
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satgas Operasi Madago Raya yang telah menindak tegas pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora. Menurutnya, hal itu wujud dari kehadiran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala ancaman teror.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin pengarahan kepada Satgas Operasi Madago Raya, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (28/9/2021).

"Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror dapat menjadi ladang amal bagi kami semua," kata Sigit dalam pengarahannya. 

Lebih dalam, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, kepada seluruh personel Madago Raya untuk terus melakukan pengejaran terhadap empat orang sisa dari kelompok teror tersebut. 

Satgas Madago Raya sendiri kontak tembak dengan Ali Kalora pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Aparat berhasil menindak tegas Ali Kalora dan Jaka Ramadhan di Desa Astina Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.

Setelah berhasil menindak Ali Kalora, kini MIT hanya tersisa empat orang, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. 

"Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap target yang tersisa," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, meski sudah menindak pimpinan MIT, kedepannya TNI-Polri harus terus memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta soliditas untuk memberikan kepastian keamanan dan ketenangan terhadap masyarakat. 

Lebih dalam, Sigit menegaskan, Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran dan terorisme. Ia menyebut, tidak ada tempat bagi kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI di bumi nusantara.

"Saya akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan reward kepada personel yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga kamtibmas dari segala bentuk gangguan dari kelompok MIT," ucap Sigit.(*)


Agam-netralpost.net-
Anggota Satgas TMMD ke -112 Kodim 0304/Agam ternyata juga punya bakat terpendam dalam menjalankan alat berat Bulldozer untuk memadatkan tumpukan pasir di lokasi TMMD diJorong Siguhung, Nagari Lubuk basung, Kabupaten Agam, Selasa(28/9/2021).

Sejumlah masyarakat yang ikut goro dan menyaksikan pembangunan pada jalan TMMD ke -112 Kodim 0304/Agam Jorong Siguhung  sempat kaget melihat operator alat berat Bulldozer ternyata Anggota TNI. Masyarakat hanya tahu kalau TNI itu bisanya perang dan memegang senjata saja.

"Eh, tak tahunya jago juga tentara ini mengoperasikan alat berat Bulldozer seperti ini," ujar Firman masyarakat yang ikut goro dan menyaksikan anggota Satgas TNI Manunggal membangun Desa (TMMD) ke - 112 yang tampak lihai mengendalikan alat berat.

Dalam hal itu Prada Jaya wardana dari Batalyon 131/Braja Sakti yang ditugaskan bergabung pada kegiatan Program TMMD ke -112 di Jorong Siguhung, Nagari Lubuk basung, Kabupaten Agam, Layaknya seorang operator alat berat yang sudah lihai, ia tidak tampak kaku mengoperasikannya.

Prada Jaya wardana mengaku bahwa, dirinya sering mengoperasikan alat berat seperti itu, sehingga ia tidak kaku. "Ya, kebetulan saya dulu sebelum berdinas di Yonif 131/Braja Sakti Atau masih belum jadi Tentara saya sudah pandai mengoperasikan alat berat tersebut Fungkas Jaya Wardana.

Selain itu, dibidang pekerjaan, saya selalu dipertemukan dengan rangkaian pekerjaan yang sifatnya pembangunan seperti saat ini. Jelas ada pengetahuan dan pengalaman yang masih bisa saya gunakan, "tandasnya.(**)




Payakumbuh,netralpost--- Fraksi PKS di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/9).


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.


Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.


"Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Hamdi.


Juru Bicara Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam menyampaikan terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengingat bahwasanya cakupan dari permasalahan sosial cukup banyak dan luas, sehingga perlu adanya landasan aturan dalam penyelenggaraannya. Hal ini dikarenakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi banyak aspek, antara lain anggaran, administrasi, target, serta dampak kegiatan, dan lain-lainnya.


"Oleh karena itu Fraksi PKS menilai dengan adanya Peraturan Derah yang mengatur secara khusus akan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Payakumbuh bisa berefek semakin meningkatnya pelayanan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan di Kota Payakumbuh. Karena mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita kita bersama," ujarnya.


Selanjutnya dengan adanya aturan yang khusus ini menurut Heri makin merapikan dan tersinkronisasinya database masyarakat yang ada di lingkungan dinas sosial, sehingga makin memudahkan untuk melakukan assementnya.   


Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dalam rangka terwujudnya Koperasi yang sehat dan profesional di Kota Payakumbuh, Fraksi PKS menilai perlu adanya aturan yang jelas, detail, dan komprehesif. 


"Hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan ekonomi berbasis kerakyatan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat," tukuk Heri.


Terkait dengan Ranperda tentang Penyelenggaran Perkoperasian ini, diharapkan oleh Fraksi PKS agar koperasi yang ada di Payakumbuh kedepanya bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi penopang ekonomi dan solusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 


"Karena pengaturan dan pengawasan serta pembinaan yang berkelanjutanlah yang bisa menjadikan suatu koperasi tersebut menjadi koperasi yang sehat," ungkap Heri.


Terakhir, untuk Ranperda tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Fraksi PKS sangat menyambut baik adanya Ranperda ini, dikarenakan salah satu permasalahan yang secara umum terjadi di suatu wilayah atau kawasan adalah masalah lingkungan. Kondisi perumahan dan pemukiman kumuh menjadi permasalahan serius terutama di daerah perkotaan. Hal ini, kata Heri disebabkan karena masih kurangnya perencaan serta penanggulangannya dari awal.


"Oleh sebab itu Ranperda ini merupakan langkah maju serta langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya perumahan dan pemukiman kumuh. Karena Kota Payakumbuh dalam beberapa waktu kedepannya merupakan Kota yang sangat berpotensi maju, sehingga konsekuensinya adalah makin padat jumlah penduduk dan pemukimannya," ungkapnya.


Fraksi PKS menyetujui 3 Ranperda disahkan menjadi Perda. (Yon)



Payakumbuh,netralpost--- Fraksi Demokrat di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/9).


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.


Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.


"Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Hamdi.


Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyampaikan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, para pendiri negara ini telah mengetahui benar arti kesejahteraan bagi warga negara, oleh sebab itu salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. 


"Di lain pihak kita juga menyadari bahwa mencapai  Kesejahteraan tersebut tidaklah mudah, karena masih banyaknya warga negara yang belum dapat memenuhi fungsi sosialnya dengan berbagai karakteriktik. Kami juga sependapat dengan Wali Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa hadirnya Corona Virus Desease-19 memiliki andil dalam perubahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial," ungkapnya.


Dijelaskan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk penyusunan program kerja yang lebih terarah dan terukur. Kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. 


"Kesejahteraan sosial merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Agar pelaksanaannya lebih terarah, pemerintah daerah perlu membuat sebuah regulasi sebagai payung hukum. Dengan adanya payung hukum, pelaksanaan pelaksanaan amanat undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat bisa lebih fokus dalam menyusun dan melaksanakan program kerja pada OPD yang betugas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga Ranperda Kesejahteraan Sosial menjadi regulasi yang mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia ke depan," kata Fahlevi Mazni yang juga Ketua KAN Aia Tabik.


Terkait dengan saran, pendapat Fraksi Demokrat adalah meminta dan mengajak pemerintah daerah untuk selalu melakukan evaluasi dan verifikasi serta validasi data penerima bantuan sosial agar tidak salah sasaran, dan juga melalui dinas sosial memperbaiki data dengan sosialisasi di 5 kecamatan dan juga melibatkan RT dimasing-masing kelurahan.


"Karena tentu mereka lebih tahu dengan kondisi warga di lingkungan RT masing-masing, juga menyampaikan untuk segera menghapus data yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial," ujar Fahlevi Mazni.


Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menambah alokasi anggaran dalam peningkatan SDM terhadap para pekerja sosial masyarakat (PSM) yang banyak membantu dalam hal pendataan calon penerima bantuan dan juga mohon pertimbangannya untuk dapat diberikan insentif .


Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi Fraksi Demorat menilai koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.


"Permasalahan koperasi yang terjadi di masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian yang masih terbatas dan belum tersedianya informasi yang tepat mengenai perkoperasian di Indonesia untuk diakses oleh masyarakat," tukuk Fahlevi Mazni.


Dijelaskan Fahlevi Mazni, saat ini pendidikan koperasi yang pernah dikembangkan diberbagai tingkatan sekolah, banyak yang ditinggalkan dan diganti dengan pelajaran lain yang dianggap lebih penting dari pelajaran koperasi, sementara itu jumlah Penyuluh Koperasi Lapangan (PKL) sebagai ujung tombak pencerdasan koperasi di masyarakat masih sangat terbatas dan belum dikembangkan secara melembaga untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu belum maksimalnya koperasi yang ada melaksanakan pendidikan untuk anggotanya sebagai salah satu prinsip koperasi.


Terkait dengan saran, Fraksi Demokrat berharap dengan lahirnya Perda ini nantinya Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemberdayaan Koperasi dengan peningkatan kualitas kelembagaan terutama peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dengan pendidikan dan pelatihan secara terencana dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi itu sendiri.


"Kami juga beharap pada Pemerintah Kota melalui OPD terkait dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang koperasi nya tidak ada atau tidak aktif sehingga lebih menumbuhkan minat dari masyarakat untuk bargabung kedalam suatu koperasi dan lebih memudahkan koperasi dalam merekut anggota koperasi," terang Fahlevi.


Fraksi Partai Demokrat beharap pemerintah Daerah dapat juga menjembatani pelaku usaha koperasi dalam mendapatkan informasi penyediaan permodalan dalam membantu koperasi baru merintis usaha ataupun yang kekurangan modal dalam menjalankan koperasinya sehingga lebih memudahkan dalam meningkatkan usahanya.


Terkahir, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Fraksi Demokrat menyampaikan kalau Perda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Dalam Pasal 94 Ayat 3 dijelaskan, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 


"Keberadaan Perda ini sangat dibutuhkan guna menjamin hak setiap warga Kota Payakumbuh untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat," ulas Fahlevi Mazni.


Ditambahkannya, apalagi dengan dengan meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni dianggap dapat menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. 


"Guna mengantisipasi hal itu, tentu kita rasa perlu untuk membuat kebijakan dan peraturan agar lebih menjamin hak masyarakat untuk hidup secara layak, Apalagi, Kita melihat kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh terus meningkat baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Substansi mendasar Ranperda ini meliputi pengawasan dan pengendalian. Serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan," ulasnya.


Terkait dengan saran, Fraksi Partai Demokrat berharap kepada Pemerintah Kota Payakumbuh agar Perda ini nantinya dapat mencegah, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang telah ada dan yang akan dibangun sehingga dapat mewujudkan Perumahan dan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh yang layak huni dalam lingkungan yang sehat aman serasi teratur dan nyaman bagi seluruh masyarakat.


"Terkait Raperda ini Fraksi Demokrat berharap akan lebih memudahkan koordinasi kelembagaan sampai ke tingkat kementrian PUPR dan bisa membawa dana pusat dalam penataan kawasan pemukiman kumuh,dan juga Perda ini nantinya  diharapkan mampu melakukan penanganan yang bersifat multi sektor serta dukungan kolaborasi kelembagaan dan masyarakat," ulas Fahlevi Mazni.


Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Kota Payakumbuh menerbitkan regulasi mengenai penetapan lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh, sehingga pemerintah memiliki skala prioritas penanganan yang harus dikerjakan secara bertahap dan berkelanjutan.


"Berdasarkan Rapat Fraksi, dalam proses pembahasan Raperda ini sudah memenuhi Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan, maka kami Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk menetapkan tiga Rancangan Perda menjadi Peraturan Daerah," tutup Dt. Bandaro Nan Balidah. (Yon)




Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Gerindra di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/9).


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.


Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.


"Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Hamdi.


Juru Bicara Fraksi Gerindra Yernita menyampaikan 3 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh telah melalui proses pembahasan di tingkat Pansus dan pembahasan di internal Fraksi. Ada catatan, saran, dan rekomendasi terkait Ranperda ini, yaitu Fraksi Partai Gerindra mengucapkan apresiasi kepada Pansus 1, 2, dan 3 beserta tim Ranperda Pemko Payakumbuh yang telah melakukan pembahasan yang mendalam terhadap 3 (Tiga) buah Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh.


Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa 3 (Tiga) buah Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh sangat penting sebagai payung hukum bagi Pemko Payakumbuh dalam melaksanakan tugasnya kedepan. 


"Fraksi Partai Gerindra sangat berharap agar 3 (Tiga) buah Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya," ujar Yernita.


Yernita menambahkan, pada akhirnya dengan memperhatikan catatan diatas yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendapat Fraksi dan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus).


"Kami Fraksi Partai Gerinda DPRD Kota Payakumbuh dapat menerima 3 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh," tukuknya. (Yon)



Payakumbuh,netralpost--- Fraksi PPP di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/9).


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.


Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.


"Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Hamdi.


Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF mengatakan pengajuan tiga Ranperda Inisiatif oleh DPRD ini merupakan pengejewantahan dari persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan regulasi yang mumpuni sehingga dalam penanganannya diperoleh hasil yang sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.


"Dalam persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini misalnya. Kita dapat melihat terjadi kesenjangan yang cukup tajam. Sudah menjadi rahasia umum, di Kota Payakumbuh saat ini masih ada anggota masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tinggal di rumah tak layak huni, meminta-minta dan lain sebagainya. Sementara pemerintah terus berupaya untuk membuat program yang dapat untuk mengentaskan masalah-masalah sosial tersebut. Tapi belum juga memuaskan," ujarnya.


Kemudian dalam masalah-masalah yang ada di koperasi dinilai Fraksi PPP cukup pelik juga. Tidak dapat dipungkiri beberapa koperasi di Kota Payakumbuh, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu masih melakukan aktifitas usaha apakah simpan pinjam, produksi, konsumen dan usaha lainnya saat ini tidak terlihat lagi. Kenapa?


"Begitu pula sumber daya yang ada di koperasi tersebut, apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yakni Dewan Pengawas, Pengurus dan Anggota, ada yang menjadikan koperasi untuk kepentingan pribadi. Dan ada juga koperasi yang melakukan kongkanglingkong antara pengurus dengan pejabat-pejabat yang sudah purnatugas. Karena pengurus tetap memberikan peran kepada mereka yang dulunya adalah pejabat di dinas yang relevan dengan usaha koperasi tersebut," kata Edward.


Sedangkan, tambah Edward, sumber daya alam yang ada apakah di bidang pertanian dan peternakan, bidang ekonomi dan lainnya. Sumber-sumber daya alam tersebut ada yang sudah beralih kepemilikan. Yang semula merupakan milik Koperasi, kemudian pindah menjadi milik oknum pengurus. 


"Begitu pula anggota. Dalam soal meminjam misalnya, adakalanya yang bersangkutan mengikuti aturan yang ada hanya sampai pinjaman cair. Setelah pinjaman sudah di tangan tidak dicicil lagi. Tidak sedikit koperasi di Kota Payakumbuh yang dalam laporan keuangan pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ada kredit macet," tukuknya.


Tentang komplek perumahan di Kota Payakumbuh yang tumbuh dengan pesatnya, Fraksi PPP menilai sebelum timbul konflik horizontal apakah tentang K3 (kebersihan keindahan dan ketertiban) maupun lainnya perlu adanya aturan. Memang, saat ini Pemerintah Kota telah melakukan berbagai program untuk mengantisipasi terjadinya perumahan kumuh dan  pemukiman kumuh seperti adanya truk-truk sampah, betor sampah, bank sampah dan lainnya. 


"Namun hal itu belum lah terasa cukup karena masih ada di beberapa komplek perumahan kita menemukan sampah-sampah yang tidak terurus. Kemudian diduga ada warga suatu komplek perumahan yang membuang sampah rumah tangga yang sudah diplastikin di jalan-jalan yang sepi rumah penduduk atau membuangnya ke drainase waktu hari hujan," ungkap Edward.


Dari realitas yang ada pada tiga persoalan yang menjadi bahasan di tiga Ranperda Inisiatif DPRD di atas, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan tanggapan dan pendapat tentang Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dimana Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sepakat dengan OPD yang terkait bahwa batas-batas tanggungjawab antara satu OPD dengan OPD lainnya harus jelas.


"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh untuk bisa mempunyai Perda tentang Lanjut Usia dan Perda tentang Distabilitas. Kedua Perda ini bisa dijadikan pembanding serta pengayaan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kami mengharapkan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menganggarkan di APBD secara rutin untuk program distabilitas di dalam panti dan bantuan untuk anak panti setiap harinya. Apalagi dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar," ungkap Edward.


Terkait Ranperda Penyelenggaraan Perkoperasian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan dengan adanya Perda ini nantinya koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia tidak hanya menjadi slogan belaka. Sebab masih ada koperasi di Kota Payakumbuh yang beroperasi tidak sesuai dengan harapan kita semua.


"Kami berpendapat untuk menjadikan koperasi yang tujuannya untuk kesejahteraan anggota, maka setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda harus diikuti dengan aturan lanjutannya yakninya Perwako," kata Edward.


Secara garis besar, menurutnya masalah-masalah yang dihadapi koperasi belakangan ini adalah kurangnya minat masyarakat karena faktor image dan ketidakpercayaan masyarakat, untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak Pemerintah Kota Payakumbuh untuk bisa mengembalikan imej dan kepercayaan tersebut seperti semula sesuai harapan Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta.


Terkahir, terkait Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (P2-KPKPK), Pengembangan perumahan dan permukiman pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang layak huni aman, nyaman dan sejahtera serta berkelanjutan. Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak semua pihak bersama-sama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.


"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan dengan adanya potensi terjadinya masalah lingkungan yang serius seperti K3, supaya Pemerintah Kota Payakumbuh untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan perumahan dan permukiman itu lebih merata. Kami mengajak semua pihak untuk sama-sama memahami bagaimana hidup dan tinggal di komplek perumahan dan permukiman tersebut. Dalam bertindak dan berbuat Jangan pakai Ilmu Basi: Basibanak dan Basipakak. Tapi bertindak dan berbuatlah lamak dek awak katuju dek urang," pungkas Edward yang juga Sekretaris Fraksi PPP itu.


Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan  menerima Tiga Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh menjadi Tiga Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh. (Yon)




Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/9).


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.


Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.


"Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Hamdi.


Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan Pendapat Akhir dengan ucapan terimakasih, penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan pada Wali Kota bersama Tim Ranperda Kota Payakumbuh atas telah dilaksanakannya pembahasan bersama terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh.


"Masukan dan saran yang sangat positif demi kesempurnaan Ranperda Inisiatif ini kami nilai sangat berharga, sehingga Naskah Ranperda Inisiatif dapat kita sempurnakan dan sepakati. Kita semua berharap kiranya Ranperda yang akan kita tetapkan menjadi Perda ini akan membawa dampak positif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diamanahkan pada kita semua," ujarnya.


Fraksi NasDem Bintang perjuangan secara istimewa juga memberikan apresiasi dan penghargaan pada pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Pansus, Tim Ahli, Biro Hukum Kantor Gubernur, Kantor Kemenkumham Wilayah Provinsi Sumatera Barat serta Sekwan beserta staf yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD. Semoga kerjasama yang baik ini tetap terjalin dimasa mendatang.


"Kami sangat menghormati semua catatan, usul, saran dan Rekomendasi Pansus dalam upaya penyempurnaan ranperda inisiatif dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari naskah ranperda inisitif ini dan kami menyetujui 3 buah Ranperda inisiatif DPRD Kota Payakumbuh untuk ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah," pungkasnya. (Yon)




Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/9).


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.


Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.


"Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Hamdi.


Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opet Nawati menyampaikan menurut Bapak Koperasi Indonesia, Dr Muhammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong, seorang untuk semua dan semua untuk seorang.


Bersesuaian dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992, bahwa Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.


"Oleh karena itu, sudah selayaknya kita yang sedang mempunyai kesempatan dan kekuasaan untuk berpartisipasi semampu kita dalam mensejahterakan rakyat melalui koperasi, yaitu dengan menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita," kata Opet.


Terkait Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, dijelaskan Opet, dalam Undang-undang Nomor4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan bahwa perumahan diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkunan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.


Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara penghuninya, serta dilengkapi prasaran sosial, ekonomi, budaya dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan.


"Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan serta system nilai yang berlaku bagi warganya. Maka, agar ketentuan dalam perundang-undangan tersebut dapat terwujud dan ketertiban serta keindahan sebuah perumahan dapat terjadi dalan masyarakat Kota Payakumbuh, maka sudah selayaknya kita memberikan solusi dan aturan untuk tercapainya maksud dari aturan Negara tersebut," kata Opet.


Tekait Ranperda Kesejahteraan Sosial, Opet menambahkan, sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2, dan telah dijabarkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan turunannya telah dijabarkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012, bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi social jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.


"Maka seiring dengan Amanat masyarakat kepada kita sebagai pemimpin, maka sudah sewajarnya kita mengukuhkan aturan Negara yang tersebut di atas dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, yang mengatur dan menjelaskan dengan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah kita tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," kata Opet.


Opet menambahkan, proses pembahasan ke-Tiga Ranperda Inisiatif ini telah melalui prosedur sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan telah dikomunikasikan serta didiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait. Dan ke-Tiga Ranperda ini telah memenuhi Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional sepakat untuk menjadikan Ketiga Ranperda ini dijadikan Perda Kota Payakumbuh.


"Namun demikian, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional perlu memberikan catatan, bahwa apabila Perda ini sudah memungkinkan untuk direalisasikan, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional mengharapkan agar Perda ini harus betul-betul diSOSIALISASIKAN terlebih dahulu sebelum dijalankan. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan benturan dalam masyarakat Kota Payakumbuh yang terkena oleh imbas dari Perda ini," pungkasnya. (Yon)




Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Golkar di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/9).


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.


Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.


"Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Hamdi.


Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra Dt. Mantiko Alam menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimana masalah sosial merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, karena pada hakikatnya penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan merupakan kunci dalam kesejahteraan masyarakat disinilah peran pemerintah daerah dan diharapkan perda ini mampu menjawab persoalan sosial kemasyarakatan di Kota Payakumbuh.


"Untuk itu kami berharap apabila perda ini telah disahkan agar segera diperwakokan. Kami harapkan setelah disahkan OPD terkait agar segera mensosialisasikan. Untuk data DTKS agar bisa diupdate karena akibat wabah Covid 19 banyak warga yang baru terdampak," ujarnya.


Terkait Ranperda Penyelenggaraan Koperasi, menurut Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar karena dirasa sudah memenuhi persyaratan ditinjau dari segi Landasan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis maka dapat disetujui untuk dijadikan Perda Penyelenggaraan Perkoperasian dengan saran setelah dijadikan Perda agar disosialisasikan kepada semua pengurus yang ada di Kota Payakumbuh.


Naskah Perda yang sudah disahkan dibagikan kepada kepada semua koperasi yang ada di Kota Payakumbuh Perda Koperasi yang sudah disahkan betul-betul dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Perkoperasian di Kota Payakumbuh.


"ASN yang bertugas pada Dinas Koperasi & UMKM Kota Payakumbuh, khusus bidang koperasi sangat diharapkan orang yang punya kompentensi cukup memadai sehingga ia dapat mengayomi tugasnya sesuai harapan," tutur Wirman.


Berkaitan dengan Rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemungkiman kumuh, Fraksi Golkar berharap Pemko dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemungkiman kumuh agar menginventarisir Daerah Daerah/ Wilayah yang berkategori Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh supaya dalam penanganannya cepat dan tepat sasaran.


"Perda ini dapat dijadikan pijakan dalam Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Pemukinan kumuh dan untuk menyiapkan tahapan-tahapan dalam penanganan kawasan kumuh," ungkap Wirman.


Pada hakikatnya 3 buah Ranperda inisiatif ini untuk melindungi kepentingan masyarakat berkenaan dengan hak-haknya diharapkan pemerintah daerah konsisten melaksanakan perda ini setalah disahkan bersama.


"Berkenaan dengan anggaran dengan lahirnya perda ini tentu pemerintah sudah punya dasar hukum untuk pengajuan permohonan bantuan atau program kegiatan misalnya APBD Provinsi, APBN atau partisipasi masyarakat, khusus untuk APBD kota Payakumbuh disesuaikan dengan keuangan daerah," tutup Wirman. (Yon)




Payakumbuh,netralpost --- Buku Pajacombo yang ditulis oleh Feni Efendi mulai dilirik oleh berbagai kalangan yang penasaran dan ingin membacanya. Mulai dari masyarakat biasa, orang kantoran, hingga pejabat. Tak terkecuali Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, yang ditemui langsung oleh penulis buku Pajacombo, Feni Efendi di Rumah Dinas Ketua DPRD, Sabtu (25/9) malam.


"Buku Pajacombo ini yang ditulis saudara Feni Efendi, seorang anak muda yang luar biasa memberikan karya dengan menulis buku ini, perlu diberikan apresiasi atas karya beliau," kata Hamdi kepada media.


Hamdi melihat buku ini bagus untuk dibaca sebagai masyarakat Kota Payakumbuh, untuk mengenal sejarah daerahnya sendiri, sejarah sejak sebelum Luhak Lima Puluh ada, sampai pasca kemerdekaan. 


"Sebuah daerah yang ingin mendapatkan kesuksesan, masyarakat dan para tokoh serta pemangku kepentingannya tentu perlu belajar sejarah daerahnya sendiri, melihat nilai-nilai kebudayaan, mengambil semangat di masa lalu untuk berbuat di masa yang akan datang," kata Politikus PKS itu.


Disinilah menurut Hamdi, dia tertarik untuk mendapatkan buku ini, apa lagi buku bertebal 517 halaman itu tentu banyak informasi tentang Payakumbuh yang bisa diambil, atau mungkin bahkan yang belum diketahui oleh orang banyak.


"Saya mengajak anak-anak muda sekarang, penerus generasi di masa yang akan datang, mari belajar sejarah mengenali diri kita, daerah kita, nilai-nilai budaya dan kebaikan daerah kita untuk kita jadikan semangat berbuat bagi kemajuan dan kesuksesan di masa yang akan datang," kata Hamdi.


Sementara itu, Feni Efendi menyampaikan apresiasi dengan Ketua DPRD Hamdi Agus yang juga tertarik dengan buku Pajacombo. 


"Selisih umur kami hanya 2 tahun. Dan ternyata Pak Hamdi ini juga sama-sama memiliki minat tentang sejarah, adat, dan budaya. Alhamdulillah, ternyata sambutan buku Pajacombo sangat luar biasa. Buku ini juga telah dipesan dari Afrika Selatan dan Papua Nugini. Terima kasih atas semua apresiasi dan penghargaan dari warga kota," kata Feni.


Menurut cuplikan testimoni dari Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan tentang buku Pajacombo itu menyampaikan Ensiklopedi Payakumbuh adalah nama lain atau judul lain yang cocok untuk buku ini. Penamaan ini didasarkan pada isinya yang sangat beragam dan luas. Buku ini mencakup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya Payakumbuh dalam rentang waktu yang sangat panjang, mulai dari periode legendaris hingga kontemporer. 


Dari pola pengerjaan, interpretasi dan rekonstruksi, serta tujuan penulisannya, buku ini juga layak disebut sebagai Sejarah Publik tentang Kota Payakumbuh.


Sejarah Publik adalah sejarah sebagaimana dipahami, diinterpretasikan dan direkonstruksi dalam bentuk yang non-konvensional oleh sejarawan akademis atau non-akademis yang ditujukan untuk kalayak luas. Aspek scholarship pembaca, yakni klayak luas, menjadi titik tumpu utama, baik dalam proses penyusunan atau sasaran pembacanya. 


Bila saat sekarang Sejarah Publik sedang digadang-gadang oleh sejarawan Indonesia, maka buku ini adalah salah satu contoh yang bisa dijadikan contoh dan rujukan untuk genre sejarah yang baru bangkit di persada ini.  (Yon)


Agam-netralpost.net-
Program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-112 Ta 2021 Kodim 0304/Agam di hari kedua belas, Dansatgas TMMD Letkol Arh Yosip Brozti Dadi,  S.T., M.r(Han) meninjau kegiatan TMMD Reg ke - 112 di lokasi sasaran kegiatan di Jorong Siguhung, Nagari Lubuk basung, Kabupaten Agam, Senin (27/9/21).

Saat melakukan peninjauan kegiatan TMMD Reg ke -112 di lokasi sasaran, Dansatgas TMMD Letkol Arh Yosip Brozti Dadi, S.E.,M.Tr(Han)  memberikan banyak arahan kepada anggota Satgas TMMD Reg ke -112 yang berada di lokasi sasaran kegiatan.

Dikatakan, Dandim  dengan cara mencegah jalan air yang tersumbat di gorong-gorong akibat musim hujan terus menerus salah satunya untuk sementara kita manpa'atkan mesin sedot air untuk mencegah banjir di sekitar jalan yang dilalui, karna kalau tidak cepat kerjakan bisa menghambatnya mobil yang lewat melansir semen dan sirtu untuk memperkeras jalan dilokasi TMMD, Selain itu Dansatgas juga menjelaskan bahwa jalan TMMD yang sudah diperkeras sudah mencapai 50 persen, terangnya.

Dansatgas juga berharap, “kegiatan TMMD Reg ke -112 Ta 2021 Kodim 0304/Agam ini, dapat berjalan lancar tidak terkendala satu apapun. Sehingga kegiatan di lokasi sasaran TMMD Reg ke -112 bisa selesai tepat waktu yang sudah direncanakan”, harapnya.

Pelaksanaan TMMD Reg ke 112 terkendala oleh pandemi Covid 19. Tapi itu bukan hambatan bagi kami karena memang kami sudah lakukan protokol kesehatan. Nanti dalam pelaksanaan  kegiatan menyebar sehingga tidak terjadi penumpukan atau terjadinya kerumunan. Kita tetap sosialisasikan kepada masyarakat tetap pedomani prokes, pungkasnya.(**)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.