January 2024

Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

 

Netralpost.net --- Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan pengiriman berkas perkara (tahap I), terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan di RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya, yang diduga dilakukan oleh tersangka drg RP.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perkara dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2012 dimana RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya telah melakukan pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan, dengan menggunakan DPA SKPD tahun anggaran 2012, yakni rinciannya alat kesehatan Cath Lab Rp 17.050.000.000 dan CT Scan Rp 14.500.000.000.

Trunoyudo menuturkan, pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan CT Scan itu sendiri diawali sejak tahun 2011 dimana mulai dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya dengan menunjuk salah satu produk tertentu.

"Pada tanggal 10 November 2022 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung RI," katanya.

Pada tanggal 25 November 2022, penyidik menerima pengembalian berkas dengan disertai beberapa kekurangan baik petunjuk formil maupun materil yang harus dipenuhi penyidik.

Setelah penyidik melengkapi petunjuk formil maupun materil, kemudian pada 16 Januari 2024 telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung.

Tersangka RP dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK RI adalah sebesar Rp 13.213.174.883.(*)

Padang, netralpost.net - Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumbar 1  (Kota Padang) Nomor Urut 2 dari partai PKB, Dahler, M.Sc Dt. Panghulu Sati jalin silahturahmi Majelis Taklim Indonesia (MTI) Masjid Raya Al Munawaroh Siteba Kec. Nanggalo Kel. Surau Gadang, Rabu (31/1/24).

Dahler Dt Panghulu Sati, Caleg Provinsi PKB Perkuat Silaturahmi Dengan Majelis Ta'lim Indonesia (MTI) di Siteba.

Ia memperkuatnya melalui kunjungan langsung ke Tempat MTI.

Kegiatan kunjungan ini berlangsung dengan suasana kekeluargaan, canda dan derai tawa.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari inisiatif Dahler untuk berkeliling menjalin hubungan silaturrahmi dengan masyarakat Kota Padang serta memberikan kesempatan dialog dan interaksi antara dia dan warga.

“Saya menekankan pentingnya menjaga hubungan antar kelompok masyarakat, khususnya kelompok masyarakat Kota Padang khusus MTI Siteba, berkelompok itu sangat baik namun yang lebih penting adalah menjaga sikap, solidaritas dan toleransi kita kepada kelompok masyarakat yang lain, dimana bumi kita pijak disitulah langit kita junjung,” tutur Dahler.

Dahler mengungkapkan rasa terima kasih pada Majelis Taklim Indonesia (MTI)  yang telah memberikan kesempatan untuk bertatap muka, bercerita dan mendengarkan keluh kesah masyarakat Disiteba.

Selama kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung, Dahler fokus mendengarkan kendala-kendala yang ada dimasyarkat kota Padang.

” Saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang sangat antusias, saya bertekad semaksimal mungkin untuk memperjuangkan mereka kedepan Insya Allah” kata Dahler Dt. Panghulu Sati.(rinov)

 

Mandailing, Natal-netralpost.net- Serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah Kapolres di Polda Sumatera Utara (Sumut) berlangsung hari ini. Kapolres Mandailing Natal (Madina) baru AKBP Arie Sofandi Paloh tampak bergandengan tangan salam komando dengan mantan Kapolres Madina AKBP HM. Reza Chairul Akbar Sidiq.

Sertijab tersebut dipimpin oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi.

Plh. Kasi Humas Polres Madina Ipda Bagus Seto, SH menyebut sertijab dilaksanakan di Polda Sumut.

“Hari ini sertijab Kapolres Madina dari yang lama ke yang baru di Polda Sumut selesai dilaksanakan,” kata Bagus, Selasa (30/1/2024).

Bagus yang juga menjabat Kaurbin Operasi Satreskrim Polres Madina ini menerangkan, pisah sambut juga akan dilakukan di Polres Madina pada Kamis 1 Februari 2024.

“Pisah sambut dan pelepasan dilakukan di Mapolres Madina. Kemudian malam harinya pukul 20.00 Wib dilanjutkan kegiatan ramah tamah di ballroom Ladang Sari bersama Forkopimda Madina,” tambah Bagus.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Madina M. Ridwan Lubis mengucapkan selamat datang kepada AKBP Arie Sofandi di Kabupaten Madina, Bumi Gordang Sambilan.

Begitu juga dengan AKBP Reza, Ridwan mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama bertugas di Madina.

“Semoga apa yang baik dalam kepemimpinan AKBP Reza dapat dilanjutkan oleh AKBP Arie di Madina. Kami berdoa semoga dua perwira menengah Polri ini selalu sehat dan sukses kariernya,” ucap Ridwan Lubis.

Dapat diketahui, AKBP HM Reza Chairul Akbar Sidiq bertugas di Kabupaten Madina selama 25 bulan sejak Desember 2021. Kini, Reza pindah tugas menjadi Wakapolresta Serang Kota Polda Banten.

Sementara AKBP Arie Sofandi Paloh sebelum jadi Kapolres Madina bertugas di Polda Bengkulu sebagai Kasubdit audit Ditpamobvit.A (***)

Padang, netralpost.net --- Kerja nyata Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi kembali mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang diperjuangkannya. Hal itu terungkap ketika  Athari mengunjungi daerah pesisir Kota Padang itu bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Indra Dt Rajo Lelo dari fraksi Partai Amanat Nasional. Minggu (21/1/24).

Kehadiran politisi dari partai Amanat Nasional (PAN) ini disambut masyarakat Sungai Pisang dengan antusias dan senang hati.

Pada kesempatan ini, masyarakat Sungai Pisang, Kota Padang sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Athari Gauthi Ardi atas program pembangunan jembatan gantung yang telah lama diimpikan oleh masyarakat setempat. Sebelumnya jembatan Gantung Sungai Pisang itu dalam kondisi tidak layak pakai selama bertahun-tahun.

Diketahui pembangunan kembali jembatan ini melalui aspirasi Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi dengan total anggaran 4 Miliar.

Kini jembatan yang berada di salah satu kawasan wisata Kota Padang itu kembali berdiri kokoh, hal itupun disambut baik oleh masyarakat setempat dan masyarakat merasa sangat puas.

"Alhamdulillah kami sangat puas, dulunya jembatan ini cukup memprihatinkan, selaku warga disini kami sangat berterimakasih kepada buk Athari" ujar Donny  salah seorang warga Sungai Pisang saat menghadiri Kunjungan Athari ke kampung halamannya itu, Minggu (21/1/24).

Donny yang juga pemilik Boat wisata pulau tersebut mengatakan jembatan tersebut juga berdampak baik untuk menunjang kegiatan pariwisata disana.

"Jembatan ini juga akses bagi wisatawan untuk menaiki boat menuju pulau-pulau disekitaran wilayah kami, tentu kami sangat berterimakasih, karena dengan fasilitas yang baik wisatawan akan sangat senang untuk berkunjung dan ekonomi kami disini juga meningkat,"pungkasnya.

Disamping itu, wisatawan disana juga merasa senang dengan kondisi jembatan tersebut.

"Tentunya kami menilai ini bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menunjang pariwisata disini. Sebagai wisatawan kami sangat senang," ujar yanti salah seorang wisatawan yang akan menuju salah satu pulau di kawasan Sungai Pisang tersebut.

Menanggapi apresiasi yang disampaikan padanya, Athari khas dengan senyum anak mudanya itu mengatakan sangat senang bisa mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat, terutama yang ada di daerah pemilihannya. Karena menurutnya itu sudah merupakan kewajibannya sebagai wakil rakyat ketika dipercaya.

“Bukan saja masyarakat bisa senang, saya juga merasa senang. Dengan telah dibangunnya jembatan ini, berarti satu lagi tugas saya untuk menyediakan pembangunan untuk masyarakat terpenuhi. Semoga sarana ini dapat bermanfaat bagi masyarakat disini. Dan saya harapkan masyarakat juga bisa menjaga fasilitas ini dengan baik, supaya setelah ini kita bisa fokus pada sarana-sarana infrastuktur lainnya yang dibutuhkan oleh rakyat,” katanya singkat.

Untuk diketahui, seperti halnya data dan fakta yang didapatkankan oleh media ini, Athari yang bernaung di Partai Amanat Nasional (PAN) ini merupakan salah satu Anggota DPR RI asal Sumatera Barat yang paling produktif untuk membawa aliran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Sumbar. Bahkan tercatat dari berbagai program yang berhasil dibawanya, total seluruh anggaran yang dibawa mencapai Rp 465,3 Milyar.

Jumlah APBN yang fantastis ini tentunya tidak lepas dari kepiawaian Athari dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Politikus muda yang dikenal cerdas, visioner dan santun dalam berpolitik ini mampu menjadi jembatan hati rakyat Sumatera Barat dengan pemerintah pusat, terutama dengan beberapa kementerian yang bermitra langsung dengan Komisi V DPR RI.

Diantaranya kementerian yang bermitra langsung dengan Komisi V DPR RI tempat Athari bertugas  adalah, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDT, dimana semuanya  sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Berikut total hasil kerja nyata berupa dana aspirasi yang dibawa ke Sumatera Barat dari tahun ke tahun oleh Athari Gauthi Ardi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2020 Rp 49,8 Miliar. Tahun 2021 Rp 75,17 Miliar. Tahun 2022 Rp 118,55 Miliar, dan Tahun 2023 Rp 221,8 Miliar.

Dengan beberapa program unggulan yang telah banyak dirasakan manfaatnya di Sumatera Barat, yakni 

1. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI)

2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

3. Program Kota Tanpa Kumuh  (Kotaku)

4. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/ Bedah Rumah

5. Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

6. Pengadaan Bis Sekolah

7. Bantuan Operasional BUMNAG

8. Pembangunan Desa Wisata

9. Jembatan Gantung

10. Normalisasi batang Tapan

11. Normalisasi Batang Lembang

12. anitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

13. Sanitasi pedesaan

14. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)

15. Pamsimas

16. Peningkatan pembangunan jalan Desa tertinggal (Rimbo data-Kapujan) Solok

17. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R)

18. Lampu penerangan jalan

19. Sanitasi Pesantren

20. Fasilitas Keselamatan jalan

21. Fasilitas Poltekpel Sumbar

Sumbar, netralpost.net - Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik menyampaikan bahwa hingga saat ini, wilayah hukum Polda Sumbar terdapat dalam keamanan dan kondusif. 

Walaupun masih dalam tahapan kampanye Pemilu 2024, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

"Hingga saat ini Kamtibmas itu masih kondusif ya, masih stabil, tidak ada riak-riak yang berpotensi huru-hara," katanya  saat silaturahmi dengan Pengurus Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumbar, Selasa (23/01/2024) di Padang.

Dalam pertemuan tersebut, Polda Sumbar tetap meminta kepada media agar dapat membantu dan bisa menangkal hoax serta ujaran kebencian jelang pemilihan nanti.

Lanjut Kabid Humas, ia berharap kepada para jurnalis agar terlibat aktif dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Yang paling utama itu sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menangkal berita hoax.

Dimana, tahun politik ini dengan segala dinamikanya juga merembet ke pemberitaan yang tidak berimbang, menjatuhkan dan berbau suku, agama dan ras (SARA).

Polisi sendiri katanya, juga memantau pemberitaan-pemberitaan tersebut lewat petugas patroli cyber yang ada di Bidang Humas, Ditintelkam dan Ditreskrimsus. 

"Bantu polisi dalam menangkal berita hoax atau ujaran kebencian," ujarnya menjelaskan. 

Dalam kegiatan ini, Pengurus FJPI Sumbar hadir dipimpin langsung Ketua FJPI Nita Indrawati dari media www.padangmedia.com, Devi Diany dari Harian Khazanah, Melba dari www.binews.id, Yeyen dari www.sumbarfokus.com, Mona Sisca dari www.tribunsumbar.com, Dewi Simpatik dari www.relasipublik.com, Yuke dari Harian SInggalang, Sri Taufik dari www.lintasmedia.com, dan Silfiana dari www.kitapunya.id.(*)

Jambi, netralpost --- Kapolda Jambi, Irjen Pol. Rusdi Hartono didampingi Wakapolda Jambi, Brigjen Edi Mardianto memimpin pelepasan rangkaian Bakti Sosial Presisi Untuk Negeri pada Senin, (22/01/2024).

Bantuan Sosial yang di berikan oleh Polda Jambi dan jajaran yaitu berupa 12.000 Paket Sembako yang akan segera dibagikan kepada masyarakat Jambi .

Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono  menyebutkan bahwa pagi hari ini Polda Jambi menghadirkan beberapa perwakilan dari masyarakat yang terdiri dari pemandi jenazah, marbot masjid, perwakilan komunitas tionghoa, pengurus gereja dan beberapa perwakilan komunitas lainnya. 

" Hari ini Kapolda Jambi melepas secara simbolis kendaraan yang membawa paket sembako yang akan segera dibagikan kepada masyarakat, ada 12.000 paket yang dibagikan oleh Polda Jambi dan jajaran," jelas Kapolda Jambi.

Lebih lanjut diterangkan Alumni Akpol 1991 ini pembagian bantuan sosial ini adalah sebagai wujud kepedulian Polri khususnya Polda Jambi kepada masyarakat Jambi yang membutuhkan bantuan.

" Kita berharap tentunya bantuan paket sembako ini, sedikit banyaknya dapat membantu meringankan masyarakat Jambi yang sedang membutuhkan bantuan, mengingat beberapa wilayah di Jambi juga sedang di landa bencana banjir sehingga diharapkan bisa membantu,"ujarnya.




Lima Puluh Kota,netralpost.net--Kebijakan penganggaran dana BKK pada nagari diatur melalui Perbup Nomor : 21 tahun 2021, tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH NAGARI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.


"Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus selama 2 tahun anggaran berturut-turut, Pemerintah Nagari harus menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Kabupaten," kata Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota, Irwandi saat diwawancarai, di ruang kerja Sarilamak, Jumat ( 19/1).


Badan Keuangan melakukan penagihan merupakan tindak lanjut   hasil evaluasi  Inspektorat daerah atas dana Bantuan Keuangan Khusus  (BKK) tahun anggaran 2021 dan 2022. "Jadi proses dari pengelolaan BKK sesuai peraturan Bupati  nomor 21 tahun 2021 telah berjalan sesuai prosedur," ucap Irwandi.


1.Terdapat sisa dana BKK Tahun Anggaran 2021 pada Kas Nagari yang belum disetorkan ke Kas Daerah sejumlah Rp Rp 128.117.670,45 dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 473.424.195,00. 


2.Terdapat kegiatan dana BKK Tahun Anggaran 2022 pada Satu nagari  sejumlah Rp 200.000.000,00 yang dialihkan ke kegiatan lain dan / atau tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota. 


3.Terdapat 3 (tiga) Nagari dengan 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari dana BKK TA. 2022 yang telah terlaksana oleh Nagari namun belum dilakukan pencairan dana oleh Badan Keuangan sejumlah Rp 219.926.763,00. 


4.Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Nagari penerima dana BKK Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SP2D Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan anggaran sejumlah Rp 7.978.000.00,00 dan sebanyak 30 (tiga puluh) Nagari penerima dana BKK Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran sejumlah Rp 8.301.000.000,00.


5. Penggunaan dana BKK Tahun Anggaran 2021 dan 2022  tidak sesuai dengan maksud Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2021, berdasarkan program prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Nagari. 


6. Realisasi kegiatan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 78 kegiatan dan 1 kegiatan tidak terealisasi/tidak terlaksana, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebanyak 86 kegiatan dan 20 kegiatan tidak terealisasi/tidak terlaksana.


Pasal 15.

(1). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat umum wajib menggunakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar Nagari akibat kesenjangan fiskal yang dialaminya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. 


(2). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat khusus wajib menggunakan dana sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan APB Nagari yang sudah disahkan. 


(3). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat khusus dilarang mengalihkan dana dan alokasi selain dari kegiatan dan lokasi yang telah ditetapkan. 


(4). Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan bersifat khusus, dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk optimalisasi kegiatan yang sama, dalam rangka menambah volume / target capaian program dan kegiatan dimaksud.


(5). Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus, dapat menganggarkan kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan yang sejenis pada tahun anggaran berikutnya. 


(6). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari tahun anggaran berkenaan.


(7). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Wali Nagari kepada Bupati. 


(8). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepenuhnya menjadi tanggungjawab WaIi Nagari yang bersangkutan. 


(9). Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus selama 2 tahun anggaran berturut-turut, Pemerintah Nagari harus menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Kabupaten.


Berdasarkan kesimpulan tersebut Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merekomendasikan : 

1. 

a) Pemerintah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota agar menyetorkan sisa dana BKK yang masih berada pada Kas Nagari ke Kas Daerah pada Rekening Giro Nomor 0100.0101.XXXXX.X pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh.


 b) Pemerintah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan penyetoran sisa dana BKK, agar melakukan koreksi pada Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Tahun 2023 atas sisa dana BKK yang tercatat sebagai SILPA. 


2. Terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota  untuk didalami melalui Audit Dengan Tujuan Tertentu. 


3. Kegiatan yang telah terlaksana s/d Evaluasi dilakukan Penganggaran dan Pembayaran paling lambat Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


4. Sesuai dengan maksud pemberian Bantuan Keuangan bersifat Khusus untuk Tahun 2024 dan seterusnya, agar disesuaikan dengan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. 


5. Bagi kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang telah selesai 100% (seratus persen) ataupun pada kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan ( KDP ) agar dipelihara dan dilanjutkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). 


6. Agar Kepala Badan Keuangan menagih laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BKK TA 2021 dan 2022 kepada Pemerintah Nagari serta diminta kepada Camat untuk menegur Wali Nagari sebagaimana tercantum pada lampiran 5. 7. DPMD/N agar  melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2021,


7. Terdapat 11 Nagari yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ( SPJ ) dana BKK Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan 31 Nagari belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.


Kewenangan pengawasan terhadap  kebijakan BKK diatur  pada  Pasal 20 ayat (3)  yang berbunyi,

Bupati melalui inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pertanggungiawaban dan pelaporan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peundang-undangan.


Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk Menilai Efisiensi, Efektifitas serta Azas Manfaat dari Output terhadap Bantuan Keuangan Khusus ( BKK ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada Pemerintahan Nagari, tegas Irwandi. 


" Irwandi berharap dengan penjelasan ini tidak terjadi salah pemehaman baik bagi pemerintah nagari yang melaksanakan maupun masyarakat tentang dana BKK tersebut," ujar Irwandi. (Yon)

Jakarta, netralpost.net - Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani senang mendengar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan inklusif untuk para penyandang disabilitas menjadi anggota polisi.

Menurutnya, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 telah memberikan kesempatan kelompok disabilitas mengikuti seleksi.

"Senang sekali mendengar kabar ini, tentu kita apresiasi," kata Andy, Sabtu (20/1/2024).

Andy berharap ada keterwakilan penyandang disabilitas menjadi polisi wanita (polwan). Sehingga kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus.

Selain itu kata Andy, Komnas Perempuan juga berharap kebijakan merekrut penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

"Semoga menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan juga dapat diterapkan pada rekrutmen polwan agar kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembinaan kondisi aman bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan," tandasnya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. "Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis," kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

"Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris," ucapnya.

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri.

 

Padang-netralpost.net- Komandan Lanud SUT Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili kepala Dinas Personel Letkol Adm Aliyus, S.E., M.M., bersama Kepala Dinas Operasi Lanud SUT Mayor Lek Bambang Brades, S.Kom., menghadiri peringatan HUT Ke-1 Persatuan Putra-Putri Angkatan Udara (PPPAU) Pengurus Daerah Sumatera Barat yang berlangsung di jl. Angkasa Puri I, Padang. Sabtu, (20/1/2024). 

Dalam peringatan HUT PPPAU PD Sumbar Ke-1 tersebut, sekaligus dengan peresmian Sekretariat baru PPPAU PD Sumbar yang terletak di jl. Angkasa Puri I dan masih di bilangan Tunggul hitam kota Padang.

Pada kesempatan tersebut, Danlanud yang diwakili Kadisops memberikan sambutan, Lanud SUT sangat mengapresiasi atas inisiatif, kreativitas, dan kegiatan swadaya yang dilakukan PPPAU sehingga menjadi suatu penyemangat dalam meningkatkan solidaritas, kekeluargaan, silaturahmi, dan persatuan diantara anggota dan pengurus PPPAU.

PPPAU bisa terus menjaga solidaritas dan kekeluargaan serta menjadi lapisan masyarakat yang selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, dan yang terpenting selalu menjaga nama baik TNI Angkatan Udara", harapnya.

Ketua PPPAU PD Sumbar Bpk. Lexi.Y.Leatemia, S.H., juga mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah mendukung PPPAU Sumbar terutama Lanud Sutan Sjahrir.

"Saya ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung PPPAU Sumbar, sehingga program PPPAU Sumbar dapat terlaksana dengan baik. Terutama kepada Lanud Sutan Sjahrir yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya untuk kemajuan PPPAU Sumbar", ungkapnya.

PPPAU merupakan organisasi yang disahkan oleh Kasau pada tanggal 27 Februari 2022 di Jakarta sebagai wadah untuk menaungi dan menyatukan seluruh Putra Putri Keluarga Besar TNI Angkatan Udara dengan harapan dapat mempererat jalinan kekeluargaan, saling membantu dan saling melengkapi serta memberikan manfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Turut Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, perwakilan kepala Kesbangpol, Ketua PD III FKPPI SUMBAR, dan Ketua PC 0301 FKPPI Padang. (Pen Lanud SUT)

 

Sumbar, netralpost.net -  Polda Sumbar dan Polres jajaran menurunkan ribuan personel pengamanan yang untuk melakukan pengamanan tahapan kampanye yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat. 

Kasatgas Humas Kombes Pol Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.I.K, M,Si mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumbar dan Polres jajaran dalam tahapan kampanye ini merupakan bentuk komitmen Polri memastikan setiap tahapan dalam berjalan dengan aman dan lancar.

“Pengamanan tahapan kampanye yang ada di seluruh Provinsi Sumbar ini merupakan bentuk komitmen Polri memastikan setiap tahapan dalam berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kabid Humas. 

Tahapan kampanye pada Pemilu 2024 sendiri telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.

Menurutnya, di hari ke 52 saat ini, Kampanye dilakukan secara terbuka, tatap muka maupun pertemuan terbatas.

Kombes Dwi juga menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif pada masa kampanye yang saat ini masih berlangsung.

Kabid humas juga mengajak kepada seluruh masyarakat utuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama tahapan kampanye pada pemilu 2024.

“Mari sama sama kita jaga kamtibmas yang aman dan kondusif selama tahap kampanye Pemilu 2024 ini,” tutupnya.(*)

 

Padang, netralpost.net - Pemerintah Kota Padang mengikuti Rapat Pra Evaluasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan IV Tahun 2023, yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Rapat yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar selaku Ketua Tim Penerapan SPM Kota Padang, di Aula Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/1/2024).

Andree Algamar mengatakan, rapat pra evaluasi pelaporan SPM bertujuan untuk melihat sejauh mana proses penginputan indeks pencapaian SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui website e-SPM. 

"Untuk tingkat keterisian e-SPM Triwulan IV per 14 Januari 2024 ini Kota Padang sudah di angka 100 persen. Ini perlu kita jaga dan kawal sampai proses penginputan selesai pada 20 Januari 2024 mendatang, karena ini merupakan komitmen kita dalam meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan mengoptimalkan target capaian SPM," sebut Andree.

Andree Algamar menambahkan, pada 2022 lalu Pemerintah Kota Padang berhasil menempati posisi 3 se-Indonesia dalam menerapkan SPM. Atas prestasi ini Kota Padang mendapat penghargaan dari Kemendagri Republik Indonesia. 

"Saat ini sudah ada empat kota yang masuk paripurna dan bersaing dalam penilaian SPM ini yakni, Kota Padang, Palembang, Tangerang dan Tangerang Selatan. Kita tentu berharap Kota Padang mendapatkan hasil terbaik dalam penilaian ini dan kembali meraih penghargaan di 2024 ini," ucap Andree Algamar.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintah Setdako Padang Yuska Libra Fortuna menjelaskan, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. 

Mutu pelayanan dasar ini mencakup enam aspek yakni; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.

 

Padang- Memasuki awal tahun  2024 Korem 032/Wirabraja menggelar upacara bendera sebagai salah satu program rutinitas yang dilaksanakan tanggal 17 setiap bulan, Kegiatan ini berlangsung dilapangan Sport Center Trandam kota Padang, Rabu (17/01/2024).

Upacara bendera diikuti oleh seluruh personil TNI AD dan PNS se Garnesiun Kota Padang dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Komandan Korem 032/Wbr Brigjen TNI Rayen Obersyl dan Komandan Upacara Mayor Chb Ruslan Hadi. 

Tampak dari pantauan Penerangan Korem prosesi pelaksanaan upacara hari ini berlangsung lancar, seluruh pasukan berbaris rapi dibarisan masing masing sesuai kelompok  satuan dengan formasi  bersaf tiap hubungan pleton.

Pada kesempatan ini, Danrem selaku Irup memberikan beberapa koreksi kepada penyelenggara dan peserta upacara agar lebih mempersiapkan diri dan perlengkapan yang digunakan pada saat upacara sehingga terlihat lebih baik karena upacara ini merupakan cerminan kepada masyarakat sekitar serta menunjukkan ketulusan dan keikhlasan kita dalam mengemban tugas yang  dipercayakan negara kepada kita.

Dalam pelaksanaan upacara, Danrem membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.S.i. menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang menyelesaikan program kerja dan anggaran Tahun 2023 dengan baik.

Termasuk juga tantangan pemilu di tahun 2024 untuk mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi dalam rangkaian Pilpres, Pilleg, dan Pemilukada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional sehingga kita harus memastikan agar agenda politik nasional ini dapat berjalan dengan aman dan damai.

“Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk berpegang teguh pada pedoman netralitas TNI yang telah ditentukan. Jangan terpengaruh pada berbagai isu yang digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga TNI menjadi korban adu domba dan dibenturkan dengan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya” ujarnya.

Selanjutnya Panglima TNI menekankan bahwa segenap prajurit dan PNS TNI harus meneguhkan integritas dan menjaga citra institusi TNI di mata masyarakat. Hal itu dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika, untuk membangun citra positif sebagai penjaga pertahanan negara. Pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, Narkoba, perkelahian dengan masyarakat, main hakim sendiri, Curanmor, insubordinasi dan lain sebagainya akan dapat menggoyahkan pondasi kepercayaan masyarakat dan merugikan reputasi TNI.

“Menjaga disiplin bukan hanya kewajiban internal, tetapi juga investasi jangka panjang dalam hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Mari kita jaga marwah TNI sebagai Tentara Rakyat dengan senantiasa membantu kesulitan dan menjadi solusi permasalahan rakyat” imbuhnya.

Sebelum menutup Amanatnya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, mengajak Segenap Prajurit untuk menjadi prajurit yang Prima dengan semangat, disiplin dan dedikasi yang tinggi yang menjadi jati diri TNI.

“Marilah bersama-sama mengukir prestasi gemilang untuk bangsa Indonesia. Jadilah prajurit TNI yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif) dengan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI agar TNI senantiasa sebagai benteng pertahanan yang kokoh dan perekat keutuhan bangsa Indonesia” katanya.

Upacara ini turut dihadiri oleh Danrem 032/Wbr, Kasrem 032/Wbr, Para Kasi Korem 032/Wbr, Dan/Kadisjan jajaran Korem 032/Wbr, Para Pasi serta Kabalak Korem 032/Wbr.

 

Arosuka, netralpost.net --- Kunjungan Kerja Bupati Solok di Nagari Koto Hilalang di Kantor Walinagari Koto Hilalang, Rabu (17/1/24).

Walinagari Koto Hilalang mengucapkan Terimakasih Atas Kehadiran Bupati Solok di Nagari Koto Hilalang semoga dengan kehadirannya dapat membawa lebih banyak pembangunan untuk Nagari kita di masa yang akan datang.

"Alhamdulillah telah banyak Pembangunan yang terlaksana di Nagari Koto Hilalang namun tentu masih banyak Kebutuhan-kebutuhan untuk Nagari kita Kedepannya", Ujarnya.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Bupati Solok  Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar Dt Sutan Majo Lelo, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Kepala OPD, Direktur PDAM Kab. Solok, Camat Kubung Acil Fasra S.IP, MM, Forkopimcam, Walinagari Koto Hilalang Yuli Endra, ST, Walinagari se-Kecamatan Kubung, Tokoh-tokoh Agama dan Adat Nagari Koto Hilalang dan Masyarakat Nagari Koto Hilalang.

 Bupati Solok mengucapkan Alhamdulillah saat ini Kabupaten Solok dalam keadaan yang baik dimana telah banyak Prestasi dan Penghargaan yang didapatkan, untuk itu mari bersama-sama kita bersatu demi menjaga dan memajukan Kabupaten Solok.

"Saat ini Kabupaten Solok tengah melaksanakan Pembangunan di seluruh Nagari, untuk itu Nagari Koto Hilalang juga akan dibangun untuk kedepannya", Kata Bupati Solok.

"Saat  ini kita hadir langsung ke tiap-tiap Nagari dalam rangka menyusun anggaran sebagai mana prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat yang artinya proses penyusunan anggaran itu kami buat berdasarkan usulan dari masyarakat", Lanjutnya.

Untuk itu kepada seluruh unsur Masyarakat nantinya silahkan usulkan apa saja yang diperlukan untuk nagari kita baik dibidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya.


Usulan Masyarakat Nagari Koto Hilalang :

- Perbaikan Balai-balai Adat Nagari Koto Hilalang

- Lanjutan Pembangunan Rombel dan Pengecoran serta tambahan Crone Book dan Pembangunan Mushalla SDN 25 Koto Hilang

- Lanjutan Pembangunan Mushalla dan Mobiler serta Pensertifikatan Tanah SMPN 8 Kubung.

- Gedung Pustaka, WC, Mobiler serta Pensertifikatan Tanah SDN 04 Koto Hilalang.

- Lanjutan Bangunan Sekolah dan Mobiler SDN 03 Koto Baru

- Tambahan Gaji Guru PAUD

- Pensertifikatan Tanah Pustu Koto Hilalang

- Irigasi Lembang Duri Jorong Simpang Ampek

- Perbaikan Jalan Koto Hilalang Gantung Ciri

- Perbaikan Jalan Koto Hilalang Sawah Suduik Jorong Dalam Nagari

- Irigasi Sawah Aro Jorong Dalam Nagari

- Perbaikan Jalan dan Jembatan Koto Hilalang Batu Palano Jorong Kapondong

- Perbaikan Jalan Koto Tingga ke Muaro Busuak

- Penambahan Jalan Usaha Tani Sikabu Jorong Koto Tingga

- Perawatan Jalan Muara Pinang Sikabu

- Usulan Beasiswa bagi Mahasiswa dan Pelajar ke Kemendiknas

- Bantuan 10 Juta untuk Mesjid Al-Munawarah

- Pembinaan UMKM di Nagari Koto Hilalang

- Bantuan Laptop untuk masing-masing Nagari Guna Penyimpanan Data Posyandu

- Bantuan Alsintan Untuk Kelompok Tani di Nagari Koto Hilalang

 


Sumbar, netralpost.net - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) Dr. Edi Hasibuan memberikan penghargaan kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH pada Rabu tanggal 17 Januari 2024, di ruang kerja Kapolda Sumbar. 

Penghargaan yang diberikan ini, dalam bentuk Piagam Presisi Award atas kinerja yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono. 

Edi Hasibuan menuturkan, penghargaan diberikan atas dasar riset yang dilakukan oleh pihaknya terhadap bagaimana kinerja Polda Sumatera Barat.

"Kami tahu ada peningkatan besar dalam kinerja. Yang hampir setahun ini saya kira ruangan Kapolda menjadi ruangan rumah masyarakat, banyak menyelesaikan menyampaikan aspirasi ke sini, bertemu langsung dengan bapak Kapolda," katanya. 

Dirinya menilai, bahwa Kapolda Sumbar juga sangat terbuka dan juga transparan. Kemudian, melihat bagaimana penanganan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Selanjutnya ucap Edi Hasibuan, apresiasi yang diberikan terkait penanganan narkoba di Sumbar yang terlihat ada peningkatan besar. 

"Kalau kita lihat di dalam keterangan pers akhir tahun, Kapolda ada peningkatan beberapa persennya, bahkan lebih daripada 1.000 kasus ini ditangani di Polda Sumatera Barat. Tentu itu semua adalah bentuk Kapolda Sumbar dalam memberikan perlindungan, dalam memberikan pertolongan, pengayoman kepada masyarakat (Sumbar)," terangnya. 

Dirinya berharap, apresiasi yang telah diberikan jangan puas hanya sampai sini, tetapi teruslah meningkatkan pelayanan. "Teruslah meningkatkan. Perlindungan kepada masyarakat agar polri semakin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya. 

"Saya kira itu adalah merupakan bentuk ke transparansi keterbukaan polri. Dalam memberikan pelayanan masyarakat, ini kami harapkan terus ditingkatkan bapak Kapolda," pungkasnya menambahkan.

Dalam pemberian penghargaan tersebut, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Irwasda Polda Sumbar, Dirreskrimum, Dirlantas, Kabid Humas dan Kabid Propam.(*)

 

Sumbar, netralpost - Polda Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan audiensi dengan Deputi Bidang Perkoperasian Kementrian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Prov. Sumbar dan tokoh masyarakat Andre Rosiade membahas terkait dengan dugaan penyimpangan atau fraud pada salah satu Koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

Audiensi tersebut, dilakukan bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiono, S.Ik. MH, Irwasda Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH dan Dirreskrimum Kombes Pol Andry Kurniawan, S.Ik. MH, pada Selasa tanggal 16 Januari 2024 di Mapolda Sumbar.

Usai audiensi, Kapolda Sumbar Irejn Pol Suharyono mengatakan, bahwa tidak kurang dari 16.000 keanggotaan di salah satu Koperasi di Dharmasraya ini menuntut kepada pihak pengurus untuk mengembalikan dana atau meminta dana yang ada selama ini di koperasi tersebut. 

“Tetapi pastinya dari adanya laporan dan atau pengaduan ini, kami menindaklanjuti dengan menyelidiki dan menyidik, di dalam penyelidikan sudah ada dugaan bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tertentu dari pengurus ini,” katanya.

Dugaan seperti itu kata Kapolda, dengan bukti permulaan yang cukup maka Polda menaikkan dari proses lidik di naikkan menjadi penyidikan. Dalam penyidikan pastinya tetap memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk mencari siapa nanti tersangka. “Proses inilah yang sedang berjalan sehingga sudah ada 13 saksi,” ujarnya. 

Lanjut Kapolda, saat ini permasalahan tersebut tengah diperiksa dan ditangani di Ditreskrimum Polda Sumbar, dimana sebelumnya dilakukan oleh Polres Dharmasraya.

“Tapi kami tarik ke Polda ditangani Ditreskrimum karena ini kasusnya sudah kami anggap kasus yang relatif menonjol, sudah menjadi atensi public, sudah menjadi penekanan dari pimpinan dan memang atas nama Undang-undang kami melakukan penegakan hukum ini,” katanya.

“Kalau dari adanya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan yaitu anggota koperasi tersebut, kemudian sudah kami lakukan penyelidikan meningkat menjadi penyidikan ini otomatis dalam waktu yang tidak lama ini kami akan menetapkan tersangkanya,” sambung Irjen Pol Suharyono. 

Dalam proses yang sedang berjalan, sampai saat ini Polda Sumbar belum menetapkan tersangka karena memang tahapannya masih penyidikan. 

“Penyidikan itu mencari bukti bukti dulu, kesaksian dulu, dan hal-hal lain yang mendukung seseorang pantas atau memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka,” terangnya.

Irjen Pol Suharyono juga mengimbau kepada masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, dan kemudian menjadi yang menjadi keanggotaan koperasi itu pada khususnya yaitu masyarakat Dharmasraya untuk tenang. 

“Kami dari Polri akan profesional menangani perkara ini. Dengan meneliti satu persatu nanti dalam proses penyidikan ini, ya harapannya nanti sesuai yang diinginkan masyarakat yang menjadi keanggotaan koperasi ini,” jelasnya. 

Kemudian yang kedua, Kapolda menyampaikan permohonan kepada semua pihak untuk tidak melakukan sesuatu apapun yang kira-kira akan merugikan diri sendiri, dan menahan diri sehingga tetap dilakukan colling sistem di dalam pelaksanaan penegakan hukum, maka semua pihak tetap bersabar menanti terhadap apa yang sedang dilakukan oleh polisi.

“Tetapi andai kata ada informasi apapun yang terkait dengan perkara ini, kami juga masih sangat membuka diri karena penyidik pun dalam proses penegakan hukum selalu bertumpu kepada Asas keadilan, Asas kepastian hukum dan asas manfaat. Sehingga kalau dalam proses ini ada informasi baru dari siapa pun kami akan tetap terbuka. Penyidik kami akan menampung apa yang menjadi masukan atau informasi yang dimiliki oleh semua pihak,” ungkapnya.

Sementara, Andre Rosiade menyampaikan apresiasinya kepada pihak kepolisian khususnya Polda Sumbar yang telah merespon cepat menangani kasus terkait dugaan penyimpangan salah satu Koperasi di Kabupaten Dharmasraya.(*)

 

Arosuka, netralpost – Dalam rangka pencegahan konflik sosial yang kerap terjadi di antara masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Solok Fasilitasi kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) pada Selasa, (16/01/2024) bertempat di Gedung Solok Nan Indah.

Dalam kegiatan itu Komandan Kodim 0309 Solok menyampaikan Terima Kasihny serta mengucapkan selamat datang kepada Bapak Waas Intel Kasad, Bapak Antoninho atas waktunya untuk bisa hadir disini dalam acara Binkom Cegah Konflik Sosial.

Dapat kami laporkan bahwa kegiatan ini akan di tampilkan di salah satu Channel TNI Official serta Binkom ini diadakan di seluruh indonesia dan Kabupaten Solok yang mewakili Sumatera Barat. ucapnya.

“Dengan di tampilkan di salah satu Channel TNI mudah mudahan kegiatan ini dapat berdampak positif bagi pembangunan maupun perekonomian Kabupaten Solok”. pungkasnya.

Kemudian Bupati solok juga dalam penyampai sambutanya menyampaikan Kita hadir disini dalam rangka Pembimbingan Komunikasi tentang konflik sosial yang kerap terjadi di antara masyarakat. Konflik Sosial ini merupakan hal yang lumrah terjadi di Kabupaten Solok karena adanya perbedaan adat di antara nagari.

Dirinya juga menyampaikan terima kasihnya kasih kepada seluruh Forkopimda di Kabupaten Solok, karena telah berusaha dan bisa menjadikan kabupaten solok ini aman dan damai.

“Salah satu Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Solok ini adalah Narkoba, Maka dari itu selain dari Bapak Ibu Forkopimda peran Niniak Mamak dam Tokoh Tokoh adat sangat di perlukan dalam pencegahan terjadinya Konflik Sosial ini. Ujarnya.

Saya sebagai Kepala Daerah mendukung kegiatan Niniak Mamak di dalam nagari, karena itu dapat berdampak positif bagi masyarakat kita di Nagari Nagari. Dengan adanya bimtek ini dan bisa di implementasikan dalam kehidupan sehari hari, mudah mudahan konflik sosial di Kabupaten Solok dapat berkurang.

Bupati mengajak ari kita ikuti bimtek ini dengn sebaik baiknya, saya juga siap mendukung sepenuh nya dan memfasilitasi Ormas yang tujuannya untuk kemaslahatan dan keamanan di kabupaten solok ini. tutup bupati.

Dikesempatan yang sama itu Wakil Asisten Intelejen Kasad ( Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva ) dalam sambutannya menyampaikan pesan KSAD ( Kepala Staf Angkatan Darat) bahwa Solok diharapkan menjadi barometernya indonesia dan menjadi miniaturnya indonesia karena di Solok memiliki Culture Budaya yang unik.

Diungkapkanya, Untuk mewujudkan itu semua, Maka putra daerah Solok yang harus menjadi tulang punggung terciptanya Solok menjadi barometer nya indonesia. Ujar Antoninho.

“Kami memilih untuk hadir disini selain Kabupaten Solok merupakan daerah yang indah dan juga Karena Bupati Solok telah berhasil membangun daerahnya secara komperhensif, holistik dan integratif, yang memiliki outcome untuk kesejahteraan masyarakat”. tutupnya.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Asisten Staf Intelejen Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, S. IP, M. Han., Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar., Dandim 0309 Solok, Letkol Inf. Aji Satrio, SE, M. Si., beserta Jajaran,. Salin itu juga tampak hadir, Bupati Solok Selatan diwakili oleh asisten Ekbang, Walikota Solok diwakili Staf Ahli Bid Pemerintah, Forkopimda Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok, Plh. Sekda Kabupaten Solok, Kepala OPD Kabupaten Solok, Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, serta Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Pemberian materi oleh Narasumber Diantaranya Bupati Solok, Wakil Asisten Intelejen Kepala Staf Angkatan Darat, serta Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Adm


 

Arosuka, netralpost ---  Pemerintah Kabupaten Solok melakukan Rapat Kerja Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Solok, di ruang rapat Inspektorat Daera h, Selasa (16/1/24).

 Rapat kerja ini dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dipimpin oleh Irban V Hafizol Gafur,  Kejari Solok dihadiri oleh Kasi intel kejari Solok Yova Yofirsta dan Kasi Pidsus Melhadi Polres Arosuka disertai Masrizal Kanit Tipikor Polres Solok Kota Yoserizal Kodim 0309 yang diwakili Danramil Talang Edi Can Putra Irban IV Vera Neldy Kabag Hukum Setda Febrizaldi Sekretaris Dinas Kominfo Marcos Sophan Sekretaris Satpol PP M. Alfajri Kabid pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Maiseven Y. Badan Kesbangpol Kabupaten Solok dihadiri Riswanto dan Lili Guswanli. Dan untuk Auditor Inspektorat.

Rapat kerja ini dilakukan sebagai upaya anggota pungutan pembohong guna menciptakan kondisi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Solok yg aman, tentram, bersih dan bebas dari korupsi serta guna mematuhi Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar .

 Dalam rapat kerja tersebut, dibahas beberapa penyesuaian kumpulan Satgas, tugas pokok, dan fungsi, serta rencana aksi Satgas Sabre Pungli Kabupaten Solok untuk tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan bahwa tindakan pencegahan menjadi fokus utama dalam rencana aksi Satgas ini. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemahaman di kalangan aparatur, petugas pelayanan publik, dan masyarakat terhadap dampak pungutan liar terhadap kinerja pelayanan publik, serta citra daerah yang negatif. Langkah ini diharapkan juga akan berdampak positif terhadap penilaian investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Solok.

Dengan semangat dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat, Pemerintah Kabupaten Solok yakin bahwa upaya ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi anggota pungutan liar dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan daerah. (Admin)

 

PADANG, netralpost.net - Sejak dicanangkan Wali Kota Padang pada 19 September 2023 lalu, pelaksanaan Muatan Lokal (Mulok) Keminangkabauan yang diterapkan bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang terus berjalan dengan efektif.

Seperti pelaksanaan Mulok di SMPN 12 Padang, Selasa (16/1/2024). Seluruh murid terlihat mengikuti kegiatan adat, seni dan budaya Minangkabau dengan masing-masing menggunakan pakaian adat Minangkabau.

Hal ini mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar, yang hadir menyaksikan pelaksanaan Mulok Keminangkabauan di salah satu SMP negeri di Kota Padang ini. 

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang, kita sangat mengapresiasi pelaksanaan Mulok Keminangkabauan di SMPN 12 Padang ini. Para peserta didik tampak mengikuti dengan antusias dan juga mampu menampilkan berbagai penampilan adat, seni dan budaya Minangkabau dengan begitu baik," ungkap Sekdako Padang mewakili Wali Kota Padang.

Pelaksanaan Mulok Keminangkabauan di SMPN 12 ini diawali dengan Tari Pasambahan yang disonsong Silek jo Galombang. Kemudian dilanjutkan Penampilan Tari Dek Basamo, Drama Singkek tentang Silek hingga menyanyikan Lagu Minang yang ditutup Pembacaan Kalam Ilahi dan Doa Basamo.

“Saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah dan para guru di SMPN 12 Padang, serta seluruh siswa yang mendukung pelaksanaan Mulok Keminangkabauan ini. Semoga hal ini berjalan rutin dan bisa kita jalankan dengan baik," harap Andree.

Lebih jauh dijelaskan Andree, Mulok Keminangkabauan adalah upaya Pemerintah Kota Padang dalam menanamkan karakter Minangkabau kepada para siswa, yang bertujuan untuk mewujudkan peserta didik Kota Padang yang paham akan adat dan budaya Minangkabau serta berakhlak mulia.

"Mulok Keminangkabauan masuk dalam mata pelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan selama dua jam di jam pertama pembelajaran setiap hari Selasa. Kita juga berharap, adanya mata pelajaran muatan lokal ini membuat pelajar di Kota Padang terhindar dari hal-hal negatif yang bisa merusak masa depan mereka," imbuh Sekdako Padang yang disambut antusias ratusan siswa. 

Dalam kesempatan ini turut hadir Camat Nanggalo bersama Sekcam dan Lurah setempat serta Kepala Sekolah SMPN 12 Padang dan para majelis guru. (Prokopim Pdg)

Padang, netralpost.net - Sebagai langkah awal menjalani tahun 2024, UPT Asrama Haji Embarkasi Padang menggelar rapat perdana pada senin (15/01/2023), di ruang kerja Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang. Acara ini dihadiri oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang berlangsung setelah pelaksanaan apel rutin senin.

Dalam kesempatan ini, H. Afrizen, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan di tahun yang baru ini.

H. Afrizen menekankan perlunya peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan untuk memastikan calon jamaah haji serta pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan terbaik serta upaya untuk mencapai standar yang lebih tinggi juga melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Asrama Haji Padang. 

“Kami mendorong seluruh SDM untuk terus meningkatkan kemampuan dan melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi, karena kualitas SDM yang unggul menjadi kunci kelola Organisasi Publik dengan baik” tutur H. Afrizen.

Selajutnya, selama tahun 2024, UPT Asrama Haji Embarkasi Padang akan memfokuskan peningkatan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan bertaraf hotel bintang 3.

H. Afrizen juga menekankan persiapan untuk pelayanan haji tahun 2024 di Embarkasi dan Debarkasi Padang. Hal ini sebagai bagian dari strategi menyambut musim haji dengan segala kesiapan dan peningkatan layanan yang diperlukan.

Rapat ini menjadi platform penting untuk menyatukan visi dan misi seluruh ASN, memastikan semua komponen bekerja seiring dalam mencapai tujuan bersama pada tahun 2024. (HumPro)

 

Arosuka, netralpost – Saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Nagari Saniang Baka, pada Senin (15/01/2024), bertempat di Medan Nan Bapaneh Balai Lalang, Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar, terima usulan masyarakat.

Adapun usulan Pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat Nagari Saniang Baka, yakni perbaikan dan Pembangunan Fasilitas Sekolah. Alsintan untuk Kelompok Tani. Bantuan Peralatan untuk Kelompok Nelayan. Bantuan Alat Usaha untuk Pelaku UMKM. Bantuan BPJS bagi Masyarakat Kurang Mampu. Rehab dan Pengecoran Pustu. Jembatan Jorong Balai Panjang-Jambak, serta Pengelolaan Air Bersih.

Sebelumnya Wali Nagari Saniang Baka, Dasrizal Chandra Bahar, melaporkan bahwa, “kehadiran Bupati beserta Jajaran Pemerintah Kabupaten Solok akan menampung usulan dan aspirasi dari masyarakat. Terimakasih juga atas bantuan Excavator yang telah banyak membantu memudahkan akses jalan usaha tani dan melancarkan irigasi bagi kawasan pertanian di Nagari ini. Untuk Program kedepannya Pemerintah Nagari mengusulkan perbaikan Jalan Buntu dan Jalan Usaha Tani.”

Menanggapi usulan Wali Nagari, Anggota DPRD Kab. Solok Septrismen, SH, menjelaskan bahwa, “untuk perbaikan jalan buntu alhamdulilah kita telah menganggarkan melalui pokir sebesar Rp. 100 juta.”

Pada kesempatan yang sama, Bupati Epyardi Asda menyampaikan bahwa, “keberhasilan Pemerintah dapat dilihat dari pelayanan terhadap masyarakatnya, Alhamdulillah pada tahun ini telah mendapatkan nilai standar pelayanan melalui Ombudsman RI sebesar 95,08% dimana sebelumnya pada awal jadi Bupati di Tahun 2021 dengan nilai hanya 29%.”

Lanjutnya, demi mewujudkan Visi Mambangkik Batang Tarandam telah banyak Prestasi dan Penghargaan di tingkat Provinsi maupun Nasional, hal ini dapat terlaksana berkat usaha dan Perjuangan bersama Solok Super Team. Menyikapi tahun politik kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kedamaian dan ketenteraman antar sesama kita.

“Untuk Perbaikan Jalan Usaha Tani Saniangbaka Jambak telah dianggarkan pada tahun 2024 ini. Karena Kita telah menganut sistem Full day School maka untuk seluruh Sekolah kita wajibkan untuk memiliki Mushalla dan WC sekolah, untuk itu kepada seluruh Kepala Sekolah silahkan diusulkan kepada Dinas Pendidikan,” ungkapnya. (Kominfo)




 Padang, netralpost.net - Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar bertindak selaku pembina Apel Pagi di lingkungan Balaikota Padang, Aie Pacah, Senin (15/1/2024).

Dalam arahannya, Andree mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang, karena telah meningkatkan disiplin, terutama dalam pemakaian seragam dinas.

"Saya apresiasi Bapak Ibu semua karena telah disiplin dalam berpakaian. Atribut dipakai sudah lengkap, berbeda dari waktu sebelumnya. Saya harap ini terus dipertahankan agar kita terlihat rapi ketika bekerja melayani masyarakat," ucap Andree.

Sekda juga mengingatkan kepada seluruh ASN Pemko Padang untuk terus meningkatkan kinerja dan menyukseskan program dan kegiatan Pemko Padang yang akan dilaksanakan di 2024, salah satunya “Padang Bagoro”.

"Sebentar lagi kita akan kembali melaksanakan Program Padang Bagoro. Untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu agar mengajak masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggalnya mendukung dan menyukseskan program tersebut,” imbuh Sekda.

Apel gabungan ini turut dihadiri oleh para asisten, staf ahli, serta kepala OPD dan unit kerja di lingkungan Balaikota Padang, Aie Pacah. (Prokopim Pdg)

 


Arosuka, netralpost.net --- Dua kali Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Bank Tanah tentang Tanah Cadangan Umum Negara di Kabupaten Solok, terkait HGU 01 PT Krakatau Limo Sejati yang berlokasi di Bukit Gompong Kecamatan Gunung Talang.

Sosiasilasi telah dilaksanakan di dua tempat, yaitu di SDN 06 Gunung Talang, pada hari Sabtu Sabtu tanggal 13 Januari 2024 dan di Kantor KAN Talang, Senin 15 Januari 2024.

Sosialisasi di dua tempat tersebut  dahari oleh:  

1. Kepala Dinas DPRKPP Kabupaten Solok, Retni Humaira.

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Desrizal, S.Pt.

3.   Badan Bank tanah : Dadat dariatna dan San Yuan Sirait.

4. Camat Gunung Talang, M. Jhony.

5. Unsur Forkompimcam Gunung Talang

6.Wal Nagari Koto Gadang Gugu, Yulianir, di  SDN 06 Gunung Talang, Nagari Guguk

7. Wali Nagari Talang, Zulfadri di Kantor KAN Talang

7. Peserta Sosialisasi, petani pengarap tanah Eks. PT Krakatau Steel dari kedua nagari.

Dari beberapa nara Sumber menjelaskan Status  tanah Eks HGU PT Krakatau Limo Sejati, yang diberikan Pemerintah tahun 1990,  yang bergerak pada Perkebunan Kopi dan berlokasi di Bukit Gompong Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, yang dipergunakan lagi sesuai peruntukan HGU oleh Prusahaan Perkebunan Kopi Krakatau Limo Sejati.

Kepala Bagian Perolehan, Pengadaan, dan Pendistribusian Tanah badan Bank Tanah, San Yuan sirait, kepada penggarap yang berdomisil di nagari Koto Gadang Guguk menjelaskan bahwa setelah tanah Eks HGU PT Krakatu Limo Sejati tidak lagi dipergunakan sesuai fungsinya atau tidak lagi diolah maka pada Tahun 2013 tanah HGU 01 tersebut ditetapkankanlah itu sebagai tanah terlantar dengan status menjadi tanah Negara.

Waktu sosialisasi di Kantor KAN Talang, 15 Januari 2024, pernyataan San Yuan Sirait dikuatkan lagi oleh Dadat Dariatna dari Badan Bank Tanah. 

Dadat Dariatna menyebut stelah dilakukan pemasangan patok batas dan pengukuran nanti akan diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan, dan stelah itu baru akan diterbitkan sertifikat hak pakai kepada petani penggarap eks lokasi tersebut. 

Lebih lanjut menurut Dadat Dariatna, hak pelolaan sksn diberika kepada petani penggarap selama jangka waktu 10 tahun. Tujuan pemberian jangka waktu 10 tahun terhitung semenjak sertifikat diberika atau dikeluarkan, tujuannya adalah agar tanah tersebut betul-betul diolah dan digunaka untuk meningkatkan tarah hidup dan kemakmuran masyarakat penggarap.

Tak hanya itu, Dadat dariatna juga menjelaskan dengan adanya kepastian hak tersebut, maka akan memberikan akses kepada masyarakat yaitu akses pendampingan dari badan tertentu seperti mempermudah akses jika ada bantuan pupuk, bantuan bibit, dan bantuan alsintan dari Pertanian dan lainnya. 

Setelah masyarakat penggarap mengolah dan mempergunakan lahan tersebut selama 10 tahun, menurut dadang Dariatna baru nanti akan diberika sertifikat hak milik. 

Sementara itu Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Desrizal, mengatakan proses sertifikasi dari 467 Ha tanah Eks HGU 01 PT Krakatau Limo Sejati, akan dilakukan melalui reforma Agraria.

Desrizal meminta peran aktif dan partisipasi masyarakat penggarap untuk membantu proses pemasangan patok batas dan pengkururan di lokasi nanti. Dia berharap dengan partisipasi semua pihak, proses reforma agria tersebut dapat berjalan dengan lancar. 

Mewakili Pemerintah Daerah, Kepala DPRKPP Kabupaten Solok, Retni Humaira mengatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Badan bank Tanah dalam proses redistribusi tanah eks HGU PT Krakatau Limo Sejati tersebut. 

Menurut Retni Humaira lagi, Pemerintah daerah akan selalu memfasilitasi dengan baik setiap tahapan prosesnya, termasuk inventarisasi dan validasi pengelola atau penggarap sesuai data yang ada. 

Retni Humaira menyebut dengan adanya proses tersebut tentu aka nada kepastian hak bagi petani dan masyarakat. Humaira juga berharap agar semua pihak dapat membantu demi kelancaran proses selanjutnya. 

Masyarakat dari kedua nagari yang telah menggarap tanah Eks PT Krakatau Limo Sejati tersebut menyambut gembira upaya yang telah dilakukan oleh Badan Bank Tanah, Kantor BPN, dan Pemerintah Kabupaten Solok tersebut. (admin)

 

Jakarta, netralpost.net - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan adalah pernyataan umum. 

"Pernyataan itu umum saja, artinya silakan memilih paslon manapun yang akan menggantikan kepemimpinan nasional," tegas Sugeng, hari ini. 

Sugeng menegaskan bahwa pernyataan Kapolri tersebut harus dilihat secara utuh untuk menilai maknanya. 

"Jadi harus dilihat utuh makna dari pernyataan tersebut. Apalagi sudah diklarifikasi oleh humas Polri bahwa polisi netral dan menyerahkan pilihan paslon capres-cawapres secara demokrartis, yakni yang akan melanjutkan kepemimpinan nasional kedepan," tuturnya.

Sugeng melanjutkan bahwa IPW lebih memperhatikan bila ada perbuatan nyata yang mengarahkan pada tekanan penggunaan kewenangan Polri. 

"Kita lebih menyoroti jika ada perbuatan nyata yang menggunakan kewenangan Polri sebagai tekanan ke masyarakat, misalnya membatasi hak pilih masyarakat atau intimidasi," pungkasnya.

 

Sumbar, netralpost.net - Polda Sumatera Barat menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) beberapa Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres di jajaran Polda Sumbar. 

Upacara sertijab tersebut, dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Jumat (12/1) pagi di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 

Sertijab tersebut berdasarkan Surat telegram (ST) Kapolri nomor ST/2864/XII/KEP.2023, ST/2865/XII/KEP.2023 dan ST/2866/XII/KEP.2023 tanggal 28 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

Jabatan yang di serah terimakan yakni jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) dari Kombes Pol Roedy Yulianto, S.Ik kepada Kombes Pol Nico Andreano Setiawan, S.Ik.

Kemudian, jabatan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) dari Kombes Pol Imran Amir, S.Ik kepada Kombes Pol Teddy Rayendra, S.Ik. 

Selanjutnya jabatan Kabidkum dari Kombes Pol Nina Febri Linda, SH, kepada Kombes Pol Janes Hasudungan Simamora, SH, dan jabatan Kabiddokkes dari Kombes Pol drg. Lisda Cancer, M.Biotech kepada Kombes Pol dr. Sri Handayani.

Sedangkan untuk jabatan Kapolres diantaranya, Kapolres Pariaman dari AKBP Abdul Aziz, S.Ik kepada AKBP Agung Basuki, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat. 

Untuk jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya. Jabatan Kapolres Dharmasraya diserahkan kepada AKBP Bagus Ikhwan Christian, S.Ik yang sebelumnya Kapolres Padang Pariaman.

Jabatan Kapolres Padang Pariaman dari AKBP Bagus Ikhwan Christian diserahkan kepada AKBP Ahmad Faisol Amir, S.Ik.

Kemudian Jabatan Kapolres Padang Panjang dari AKBP Donny Bramanto, S.Ik diserahkan kepada AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.Ik 

Jabatan Kapolres Kepulauan Mentawai dari AKBP Dr. Fahmi Reza, S.Ik, diserahkan kepada AKBP Rori Ratno A., SE. M.Tr.Opsla.

Dalam upacara sertijab ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar.(*)

 

Arosuka, netrralpost.net --- Kunjungan Kerja Peningkatan Mutu Pendidikan dan Fasilitas Sekolah Dengan Masyarakat Nagari Sirukam di SMPN 1 Kecamatan Payung Sekaki, Sabtu (13/1/24).

Dalam Kegiatan tersebut turut hadir Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar Dt Sutan Majo Lelo, Kepala Disdikpora  Zainal Jusmar, S.Pd, MM, Kepala OPD, Camat Payung Sekaki Drs. H. N. Effyardi, Forkopimcam, Walinagari Sirukam Romi Febriandi, S.Pd, Walinagari se-Kecamatan Payung Sekaki, Tokoh-tokoh Agama dan Adat se-Kecamatan Payung Sekaki, Kepala SMPN 1 Kec. Payung Sekaki Helda Yosefa, Kepala SMP se-Kabupaten Solok dan Masyarakat Nagari Sirukam.

 Kepala SMPN 1 Kecamatan Payung Sekaki menyampaikan Ucapan Terimakasih atas Kehadiran Bupati Solok beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, semoga dengan hadirnya beliau bersama kita dapat membawa lebih banyak perbaikan infrastruktur bagi SMPN 1 Kecamatan Payung Sekaki.

"Melalui Kegiatan ini kita Bertekad untuk dapat lebih memajukan Pendidikan di Kecamatan Payung Sekaki", Ujarnya.

Kemudian, Walinagari Sirukam Menyampaikan Bahwa Sebagai Walinagari kita bangga dengan hadirnya Bupati Solok untuk datang bertemu dengan masyarakatnya pada hari ini.

 "Izinkan Kami menyampaikan gelar kehormatan kepada Bupati Solok sebagai Bapak Pembangunan, karena semenjak kepemimpinannya telah banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan untuk Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki bahkan Kabupaten Solok", Kata Wali Nagari Sirukam. 

Bupati Solok Menyampaikan dalam Sambutannya Dengan Prinsip Anggaran Berbasis Kebutuhan Rakyat maka kita akan hadir turun langsung ditengah-tengah Masyarakat mendengarkan apa saja yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

 "Alhamdulillah melalui metode ini kita telah mulai mewujudkan visi Mambangkik Batang Tarandam Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik dengan berbagai penghargaan dan prestasi yang membanggakan." Ungkap Epyardi Asda.

"Dalam setiap kunjungan kita selalu menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan bantuan apa yang dibutuhkan bagi seluruh masyarakat dengan tetap  berpegang teguh pada aturan dan Perundang-undangan yang berlaku", Pungkasnya.

"Karena Kita telah menganut sistem Full day School maka untuk seluruh Sekolah kita wajibkan Untuk memiliki Mushalla dan WC sekolah, untuk itu kepada seluruh Kepala Sekolah silahkan diusulkan kepada Dinas Pendidikan", Ujar Bupati Solok.

Usulan Pembangunan di Nagari Sirukam :

- Pagar SMPN 1 Kec. Payung Sekaki

- Perbaikan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Solok

- Rehab Gedung Puskesmas Sirukam

- Pembuatan Bak Persediaan Air Bersih untuk Jorong Lubuak Pulai

- Bantuan Alsintan untuk Kelompok Tani di Nagari Sirukam

- Perbaikan Jalan Parik-Tabek jorong Gantiang

- Bantuan Alat Usaha untuk Pelaku UMKM Nagari Sirukam

- Pengecoran Jalan Kajai ke Panjuik Nagari Supayang

- Perbaikan Irigasi Sawah Baruah

- Air Bersih Jorong Gantiang. (Nofri)

Arosuka, netralpost.net --- Peresmian Mesjid An-Nur Pondok Pesantren Raudhatul Ulum di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Nagari Sirukam, Sabtu (13/1/24).

Turut Hadir Bupati Solok  Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar Dt Sutan Majo Lelo, Pimpinan Yayasan Bina Muwahhidin Surabaya (Donatur Utama Pembangunan Mesjid An-Nur) Al Ustadz H. Ansharul Adhim, S.Ag, Kepala OPD, Camat Payung Sekaki : Drs. H. N. Effyardi, Forkopimcam, Walinagari se-Kecamatan Payung Sekaki, Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Buya Zaldi At- Tahiry, Tokoh-tokoh Agama dan Adat Nagari Sirukam, Masyarakat Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.

Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Mengucapkan Terimakasih kepada Bupati Solok dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok yang bersedia Hadir ikut meresmikan Mesjid An-Nur Pondok Pesantren Raudhatul Ulum pada hari ini.

"Semoga dengan adanya Mesjid ini dapat mendatangkan Rahmat dan Nikmat Bagi seluruh peserta didik kita serta masyarakat Nagari Sirukam yang ada di sekitar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.", ujar Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.

"Terimakasih kepada seluruh Donatur yang telah membantu mensukseskan pembangunan Mesjid An-Nur sehingga dapat kita nikmati manfaatnya pada hari ini", Lanjutnya.

Pimpinan Yayasan Bina Muwahhidin mengucapkan Alhamdulillah dalam waktu 2-3 tahun terakhir, yayasan Bina Muwahhidin Surabaya telah berhasil membantu pembangunan 42 Mesjid Di Sumatera Barat.

"Kita bersama ikut bergembira atas berhasilnya pembangunan Mesjid An-Nur Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat disekitar", Ungkap Pimpinan Yayasan Bina Muwahhidin.

Semoga kedepannya akan ada lebih banyak lagi pembangunan mesjid yang kita laksanakan di Sumatera Barat. 

Bupati Solok menyampaikan dalam Sambutannya, "Alhamdulillah telah berdiri sebuah Mesjid berkat Partisipasi  seluruh Masyarakat dan Donatur, harapan kita sesuai janji Allah barangsiapa yang membangun mesjid di dunia ini maka akan dibangunkan baginya istana di surga kelak.", ungkapnya.

"Sebagai Bupati Solok saya merasa bangga kepada kita semua yang telah membangun Mesjid yang megah di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ini, untuk itu kita ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pembangunan Mesjid ini", Kata Epyardi Asda.

"Sebagai Pemerintah Daerah kita siap untuk membantu segala yang dibutuhkan oleh Masyarakat Kabupaten Solok khususnya untuk Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ini", Lanjutnya.

Bupati Solok Lakukan Peresmian Mesjid An-Nur Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Peresmian.(KOMINFO)

Arosuka, netralpost.net --- Dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Solok lakukan inovasi berupa pelaksanaan kegiatan pasar tani yang digelar di Masjid Al-Izzah Kawasan Perkantoran Bupati Solok, Jum'at (12/01/2024).

Hari ini Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pertanian menggelar giat Pasar Tani yang menjual hasil pertanian milik Masyarakat Petani di Kabupaten Solok, hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat petani dan sekaligus dapat menekan angka inflasi di Kabupaten Solok. Pasar Tani ini direncanakan akan dilaksanakan setiap minggunya pada hari Jum'at sehabis wirid pagi bertempat di depan Mushalla Al-Izzah Kawasan Perkantoran Bupati Solok. (Admin)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.