NetralPost.net

Penutupan kegiatan yang berlangsung di Aula Bawaslu Sumbar itu dilakukan Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni secara virtual.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi, Vifner dan Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, serta jajaran sekretariat.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia mengatakan, orientasi tersebut diikuti 176 peserta PPPK. Pelaksanaan dilakukan secara mandiri dan dibagi dalam lima gelombang sesuai instruksi Bawaslu RI.

"Peserta sebanyak 176 orang. Kita sudah melakukan secara mandiri pembekalan. Dengan adanya instruksi dari Bawaslu RI, kita membagi kelas menjadi lima gelombang. Hari ini penutupan gelombang lima dan seluruh peserta orientasi PPPK," kata Rinaldi.

Ia menyebutkan, Bawaslu Sumbar juga memberikan penilaian terhadap peserta di masing-masing kelas. Lima peserta dengan nilai terbaik dari setiap kelas diberikan apresiasi sebagai pemicu semangat dalam bekerja.

"Kami bangga teman-teman PPPK telah menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi mengatakan, orientasi tersebut menjadi bagian dari persiapan jajaran Bawaslu menghadapi Pemilu 2029.

Menurutnya, pembekalan yang diberikan menjadi penanda bahwa Bawaslu mulai mempersiapkan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pencegahan, pengawasan dan penindakan.

"Ini penanda bahwa kita sudah siap melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan di Pemilu 2029. Kita sudah mulai persiapan untuk tugas dan fungsi kewenangan kita," katanya.

Khadafi mengatakan, persiapan menghadapi pemilu perlu dilakukan lebih awal, termasuk menyiapkan personel dan sumber daya pendukung.

"Ini mesti kita sampaikan ke publik, kita lebih awal melakukan persiapan pemilu. Kita mempersiapkan personel dan sumber daya agar tugas pokok dan fungsi kewenangan kita bisa digunakan di 2029," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada 176 peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian orientasi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, masing-masing angkatan mengikuti pembekalan selama delapan hari. Peserta mendapatkan pengetahuan mengenai langkah kerja, tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu.

"Proses pembekalan masing-masing angkatan selama delapan hari, diberikan pengetahuan soal langkah kerja dan tugas dan tanggung jawab di Bawaslu," katanya.

Vifner menekankan pentingnya peran sekretariat dalam mendukung kerja pimpinan Bawaslu. Menurutnya, tugas pengawasan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan jajaran sekretariat.

"Seluruh tahapan dan aktivitas dalam melakukan pekerjaan tentu saja kita pimpinan tidak akan bekerja maksimal tanpa teman-teman sekretariat," ujarnya.

Ia berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi para PPPK sehingga mampu mendukung kinerja kelembagaan Bawaslu secara maksimal.

Hal senada disampaikan Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Sumbar Febrian Bartez. Ia mengatakan, para peserta yang telah mengikuti orientasi kini menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu.

"Teman-teman sudah menjadi keluarga Bawaslu. Output dari kegiatan akan berdampak positif terhadap Bawaslu. Saya berharap dengan kegiatan orientasi meningkatkan kapasitas menyongsong Pemilu 2029," katanya.

Bartez mengingatkan peserta agar terus meningkatkan kualitas dan kemampuan, tidak hanya melalui pembelajaran formal.

"Orientasi ini belajar yang sangat normal. Pesan saya, tidak hanya di ruangan formal, kita dituntut belajar meningkatkan kualitas dan kemampuan. Mari jaga kekompakan," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni mengatakan, setelah orientasi berakhir, seluruh peserta diharapkan kembali menjalankan tugas di bidang masing-masing dan memberikan kontribusi bagi lembaga.

"Setelah penutupan ini kembali bekerja di bidang masing-masing dan memberikan kontribusi yang besar," katanya.

La Bayoni menilai keberadaan PPPK memiliki posisi strategis dalam mendukung tugas Bawaslu. Karena itu, ia meminta seluruh peserta terus meningkatkan kapasitas dan memahami tugas serta tanggung jawabnya.

Menurutnya, Bawaslu saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di semua tingkatan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

"Keberadaan PPPK sangat strategis. Kita sedang berupaya untuk meningkatkan SDM di semua tingkatan," ujarnya.

La Bayoni menyebut persiapan menuju Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini. Ia mengatakan tahapan persiapan akan dimulai pada 2027 sehingga waktu yang tersedia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan jajaran Bawaslu.

"Harap memantaskan diri dan bekerja dengan baik. Jadikan orientasi ini sebagai titik awal bekerja dengan baik untuk menghadapi Pemilu 2029," katanya.

Dengan berakhirnya orientasi tersebut, 176 PPPK Bawaslu Sumbar diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan pembekalan yang diperoleh dalam mendukung tugas kelembagaan serta memperkuat kesiapan pengawasan menuju Pemilu 2029. (*)

Upaya itu dilakukan melalui rapat penguatan kemitraan strategis yang digelar secara hybrid di Kantor Bawaslu Sumbar dan Zoom Meeting, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni. Hadir sebagai narasumber Dewan Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.

Peserta kegiatan terdiri dari pimpinan media online, mahasiswa, serta jajaran humas Bawaslu kabupaten dan kota se-Sumbar yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menegaskan media massa memiliki peran penting dalam memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu dan media diperlukan untuk membangun pengawasan partisipatif sekaligus meminimalisasi penyebaran hoaks dan disinformasi selama proses pemilu.

“Media menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi politik dan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat JPS, Novrianto, menilai sinergi antara penyelenggara pemilu dan media harus terus diperkuat demi menjaga kualitas demokrasi.

Ia menyebut media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga ikut mengawasi jalannya demokrasi secara independen dan profesional.

Menurut Novrianto, kecepatan dan ketepatan menjadi unsur penting dalam kerja jurnalistik agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.

“Yang paling penting dalam berita itu cepat dan tepat, sehingga informasi menjadi akurat,” ujar Novrianto.

Ia juga mengingatkan insan pers agar tidak menggiring opini dalam pemberitaan.

“Berita tidak boleh berisi kesimpulan. Kesimpulan biarkan pembaca yang membuat,” katanya.

Selain itu, Novrianto menilai media memiliki tanggung jawab memberi edukasi kepada publik, bukan sekadar menyampaikan informasi.

“Informasi tanpa edukasi tidak banyak gunanya bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang diskusi antara Bawaslu, insan pers, dan mahasiswa terkait tantangan pengawasan pemilu di era digital, termasuk maraknya informasi palsu di media sosial.

Bawaslu Sumbar berharap kemitraan dengan media dan elemen masyarakat dapat memperkuat pengawasan partisipatif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Sumatera Barat. (***)

Diantara CPNS Bawaslu yang dilantik, termasuk 61 orang untuk penugasan Sumbar, 11 berada di Provinsi, selebihnya ditempatkan pada kabupaten dan kota se-Sunatera Barat. 

Pelantikan CPNS oleh Sekjend Bawaslu RI melalui zoom meeting, untuk Sumatera Barat, juga disaksikan Kabag Hukum, Humas, Datin, Roza Maulina, Kabag Administrasi Mafral, Kabag Penanganan Penyelesaian Sengketa Eriayanti, di ruang Rapat Bawaslu Sumbar, Selasa (19/5/2026). 

Pada kesempatan tersebut Sekjend Bawaslu RI, Drs. Ferdinan Eskol Tiar Sirait, M.H, M.E, M.Si, menyampaikan amanah kepada ASN yang baru dilantik, untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu melalui peningkatan kapasitas kerja, dedikasi, serta memperkuat budaya kerja dengan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Amanah tersebut mencakup beberapa poin penting yakni, Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme, dimana seluruh pegawai didorong untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi diri, serta berinovasi untuk mendukung kemajuan lembaga.

Selanjutnya implementasi Nilai BerAKHLAK,dimana CPNS diminta untuk menjadikan nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman kerja sejak awal pengabdian.

"Pegawai juga harus memiliki dedikasi dan mental kerja, diharapkan memiliki kesiapan dalam menerima penugasan, berdedikasi tinggi, serta mampu menjaga komunikasi dan kesehatan mental yang baik di lingkungan kerja," tegas Ferdinan. 

Dia juga menambahkan, dengan kesipan tersebut maka akan meningkatnya etos kerja, serta mengangkat harkat dan martabat lembaga, dan bisa meminimalisir sekaligus dapat menghilangkan kesalahan atau kelalaian dalam bekerja. 

"CPNS harus siap bekerja sama untuk meningkatkan etos kerja, agar tidak terjadi kesalahan dan kelalaian dalam bekerja, dengan demikian marwah serta kehormat lembaga tetap terjaga," tambahnya. 

Pelantikan CPNS berjalan lancar, sesuai dengan tahapan, semua mengikuti dan melaksanakan dengan serius, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan, meskipun melalui zoom meeting.(***)

Sumatera Barat, netralpost --- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Sumbar) melaksanakan konsolidasi demokrasi melalui audiensi bersama Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada Rabu, 6 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman Sumbar ini membahas rencana pelaksanaan perjanjian kerja sama antara kedua lembaga dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berintegritas.

Dari Bawaslu Sumbar hadir Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi, Kepala Bagian Pengawasan Fadhlul Hanif, serta jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Sumbar. Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi kelembagaan antara Bawaslu dan Ombudsman sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengawasan pemilu yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan Ombudsman dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya pada aspek pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses demokrasi. Kedua lembaga memiliki irisan tugas yang saling mendukung, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, edukasi publik, serta penanganan aduan masyarakat yang berkaitan dengan proses kepemiluan. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Selain itu, Bawaslu Sumbar memandang Ombudsman sebagai mitra strategis dalam membangun budaya pengawasan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Sumatera Barat, terutama dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga pengawas dan penguatan jejaring kelembagaan, guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat di Sumatera Barat.(*) 

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Kakak Audy Joinaldi. Dalam prosesi pelantikan, para pengurus resmi dikukuhkan melalui pengucapan ikrar serta penyematan tanda jabatan sebagai simbol tanggung jawab dalam mengemban amanah organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni menyampaikan bahwa pembentukan Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Melalui Saka Adhyasta Pemilu, kami ingin menanamkan semangat pengawasan sejak dini kepada generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi peserta demokrasi di masa depan, tetapi juga pengawal demokrasi yang berintegritas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kakak Audy Joinaldi menegaskan bahwa kehadiran Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai ruang strategis dalam pembinaan karakter generasi muda.

“Kita tidak hanya membentuk pramuka yang disiplin, tetapi juga generasi yang berani menjaga kejujuran dan keadilan dalam demokrasi,” tegasnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam mendorong pengawasan partisipatif, khususnya di kalangan generasi muda. Saka Adhyasta Pemilu diharapkan mampu menjadi wadah edukasi kepemiluan, peningkatan kesadaran demokrasi, serta penguatan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memandang pembentukan Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu sebagai langkah strategis untuk menanamkan semangat pengawasan sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Melalui kepengurusan yang baru dilantik ini, diharapkan program-program pembinaan dan edukasi kepemiluan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Sumatera Barat.(*) 

Padang, netralpost — Upaya memperkuat peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi mengemuka dalam pelantikan pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Cabang Satuan Karya (Saka) Pramuka Adhyasta Pemilu Kota Padang masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Bawaslu Kota Padang, Jumat (30/1/2026).

Pelantikan dilakukan Ketua Kwartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree Algamar dan dihadiri Anggota Bawaslu Sumatera Barat Muhamad Khadafi.

Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda menyampaikan bahwa pelantikan Saka Adhyasta Pemilu menjadi bagian dari upaya merespons tren penurunan Indeks Demokrasi Indonesia yang terjadi sejak 2023.

“Demokrasi memang menghadapi persoalan, tetapi bukan berarti demokrasi itu buruk. Demokrasi yang buruk bukan untuk dihilangkan, melainkan diperbaiki dengan menghadirkan elemen-elemen demokrasi seperti tindakan komunikatif, diskursus, dan proses deliberasi,” ujar Eris.

Ia menegaskan, pengukuhan Saka Adhyasta Pemilu tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan diarahkan untuk menghadirkan Pramuka sebagai elemen demokrasi yang aktif di ruang pikir dan ruang tindakan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Kwarcab yang telah mengukuhkan kami. Harapannya, Pramuka bisa menjadi pelopor dalam menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi menekankan pentingnya penguatan peran Saka Adhyasta Pemilu, tidak hanya melalui sosialisasi kepemiluan, tetapi juga pencegahan pelanggaran pemilu, terutama praktik politik uang.

“Tidak boleh terlibat politik uang dan ranah pelanggaran lainnya. Apa yang sudah dilakukan Pramuka ini patut dicontoh oleh banyak pihak, dan ini menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas,” kata Khadafi.

Ia menyebut Kota Padang menjadi titik ke-11 dalam penguatan kolaborasi pencegahan pemilu. Menurutnya, praktik politik uang memang sulit dihilangkan, namun akan terus bergeser seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.

“Ke depan kita berharap proses pergantian kepemimpinan bisa berjalan tanpa politik uang. Tugas kita bukan hanya sosialisasi, tetapi juga pencegahan,” tegasnya.

Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree Algamar menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kami bersedia bekerja sama dan berkolaborasi. Isu politik uang menjadi perhatian bersama, dan Pramuka siap ambil bagian. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andree Algamar juga secara resmi melantik jajaran Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Kota Padang. Pelantikan ini diharapkan memperkuat peran Pramuka dalam membangun demokrasi yang berintegritas dan berkelanjutan di Kota Padang.

Susunan Majelis Pembimbing yang dilantik terdiri atas Eris Nanda sebagai Ketua, Zulhendri sebagai Wakil Ketua, serta anggota Firdaus Yusri, Rahmad Ramli, Akhiro Murio, Afriszal, Prof. Dr. Damrah, dan Afirdal. (***)

TANAH DATAR, NETRAL POST — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyalurkan bantuan sosial bagi korban bencana alam di Sumatera Barat, Selasa. 16/12/2025.

Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan hasil penggalangan dari Keluarga Besar Bawaslu se-Indonesia. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu dan meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Keluarga Besar Bawaslu se-Indonesia. Semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera Barat,” ujar Alni.

Sementara itu, Perwakilan Tim Bawaslu RI, Lesmana, menjelaskan bahwa bantuan tersebut disalurkan dengan tajuk “Bawaslu RI Peduli Bencana Banjir Bandang Sumbar”. Bantuan kemanusiaan ini dialokasikan untuk tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Khusus hari ini, bantuan kami serahkan di Provinsi Sumatera Barat yang terdampak cukup parah. Berdasarkan data yang telah kami catat, daerah terdampak antara lain Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar,” ungkap Lesmana. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Keluarga Besar Bawaslu se-Indonesia atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Keluarga Besar Bawaslu se-Indonesia yang telah peduli kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Bantuan ini akan segera kami salurkan kepada warga yang membutuhkan. Semoga kebaikan ini dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda,” tuturnya.

Bawaslu berharap melalui kegiatan ini, semangat gotong royong dan solidaritas antar sesama terus terjaga, khususnya dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

AGAM, NETRALPOST-  Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan langsung ke dua daerah yang terdampak bencana yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Selasa (16/12/2025). 

Sebelumnya daerah tersebut sempat dilanda bencana alam yang menyebabkan kerugian materil cukup besar dan  menelan korban jiwa, yang tidak sedikit, serta membuat pilu hari semua orang. 

Dalam penyerahan bantuan, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni S.H, M.Kn. didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia,AP.,M.Si. melakukan pelepasan dan pengarahan kepada tim yang akan dibagi menjadi dua tim, yakni untuk disebar di dua kabupaten dan tiga kecamatan, antara lain kecamatan Palembayan dan kecamatan Tanjung Raya terletak di Kabupaten Agam, serta kecamatan malalo di Kabupaten Tanah Datar.

"Kita harus bisa merasakan bagaimana sedih dan pedihnya ketika terdampak bencana, mari kita bersama membantu meskipun tidak besar, namun tanda rasa sedih itu juga kita rasakan," tutur Alni, sebelum melanjutkan missi kemanusiaan. 

Dalam pelepasan team peduli bencana Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, menyampaikan, untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten yang berada di daerah tersebut.

"Tim yang turun kelapangan nantinya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten setempat, agar pengiriman bantuan ini tepat sasaran karena Bawaslu setempat yang tau akan keadaan di lokasi bencana daerahnya, " ujar Rinaldi, Selasa (26/12/2025).

Bantuan dengan tajuk "Bawaslu RI Peduli Bencana  Banjir Bandang Sumbar", dipimpin langsung Ketua dan kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, untuk melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat terdampak bencana tersebut. 

Ketua Bawaslu Sumbar,  Alni S.H, M.Kn. sebagai kordinator tim 1 menuju Kabupaten Tanah Datar, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi Aulia,AP.,M.Si. didampingi awak media bersama tim 2 mengunjungi daerah Kabupaten Agam.

Sebelum menuju lokasi bencana alam, dilakukan penyerahan secara simbolis dari Bawaslu RI pada Bawaslu Sumbar melalui perwakilan Bawaslu RI Septina Widya. 

Dalam penyerahkan secara simbolis bantuan berupa logistik  untuk Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Septina mengatakan, ditugaskan untuk menyampaikan sedikit bantuan guna bisa membantu masyarakat yang terdampak, agar bisa meringankan beban mereka juga, dan bagi yang terdampak musibah ini, semoga di berikan kesabaran dan ketabahan

"Kami ditugaskan untuk bisa menyampaikan sedikit bantuan  berupa logistik, baik itu perlengkapan anak bayi, sembako, serta kompor yang nantinya dibutuhkan oleh posko atau masyarakat nantinya, semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,"ujar Septina, untuk selanjutnya menuju lokasi bencana. 

Pada lokasi bencana di kabupaten Agam, kedatangan tim Bawaslu Provinsi dilokasi bencana disambut langsung  jajaran Bawaslu Kabupaten Agam, dipimpin Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Randi Oktafiandi, SHI. 

Pada kesempatan tersebut, Randi menyampaikan rasa terimakasih pada Bawaslu RI yang telah menyalurkan bantuan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

"Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan baik itu kepada anggota Bawaslu yang terdampak, maupun masyarakat yang terdampak di Kabupaten Agam ini" ujar Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam tersebut.

Kita sama-sama berharap agar bencana yang menerpa tiga Provinsi di Indonesia ini khususnya Sumatera Barat cepat pulih, dan Pemerintah juga harus optimal dalam memulihkan pasca trauma terhadap korban yang terdampak bencana alam ini,sehingga semua berjalan normal dan aktifitas berjalan lancar. (aji)

Sumatera Barat, netralpost --- Bawaslu Sumatera Barat Lakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Semester II di Tingkat provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka No. 11 Padang, Selasa (25/11/2025).

Pada Kegiatan ini juga hadir Perwakilan dari Polda Sumatera Barat, Kodaeral II Padang, BPS Sumbar, Disdukcapil Sumbar, Dinas Pendidikan Sumbar dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kota Se-Sumatera Barat.

Kabag Pengawasan Bawaslu Sumbar, Fadhlul Hanif, menyampaikan Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu maka salah satu program atau Aktivitas yang dilakukan oleh Bawaslu secara jelas disebutkan padang UU tersebut adalah melakukan pengawasan Pemutakhiran berkelanjutan yang di lakukan oleh KPU.

"Bawaslu diberi amanah untuk memastikan semua berjalan sesuai mekanisme yang mengaturnya", Ujarnya.

Kemudian, Muhammad Khadafi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
mengatakan rapat koordinasi tersebut diselenggarakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan, dalam memastikan kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui forum ini, kata dia, Bawaslu ingin memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih di tingkat daerah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan di lapangan, sehingga kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga integritas data pemilih sangat penting.

Menurut dia, pemutakhiran daftar pemilih merupakan pekerjaan berkelanjutan yang tidak boleh dipandang sebagai rutinitas semata. Kualitas data pemilih sangat menentukan kualitas tahapan pemilu maupun pilkada selanjutnya.

"Oleh karena itu, koordinasi seperti ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi, menyampaikan kendala dan menyusun strategi bersama," katanya.

Pihaknya pun melakukan penyampaian hasil pengawasan yang telah dilaksanakan dengan metode uji petik, ditambah sesi diskusi terkait dinamika dan tantangan dalam pemutakhiran data pemilih, termasuk pembahasan data pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, serta pemadanan data kependudukan.

Muhammad Khadafi berharap, upaya ini akan memperkuat hubungan antar instansi penyelenggara pemilu dan menghasilkan pemahaman bersama (kesepahaman) guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing. 
(nofri_Tanjung)

Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja kehumasan Bawaslu kabupaten dan kota serta penyusunan rencana pengelolaan humas tahun 2026.

Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina, menyampaikan kegiatan ini penting untuk meningkatkan koordinasi antardaerah. Ia menegaskan semangat peserta yang hadir sangat tinggi.

“Kegiatan kehumasan ini menjadi awal yang baik dan pertama untuk tahun 2025 menuju 2026,” ujar Roza.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat sinergi antara Koordinator Divisi (Kordiv) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) di seluruh kabupaten dan kota. Roza juga menambahkan, kolaborasi yang baik akan memperlancar penyebaran informasi publik secara cepat dan akurat.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, mengapresiasi semangat jajaran Bawaslu daerah yang terus aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu.

“Saya melihat tidak ada teman teman yang lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Khadafi.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan di Pesisir Selatan, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Padang. Bahkan di Bukittinggi, edukasi kepemiluan telah menjadi bagian dari kurikulum di beberapa kampus.

Khadafi menilai, kerja keras seluruh jajaran terlihat dari meningkatnya publikasi digital. “Grafik pemberitaan di website, YouTube, dan Instagram Bawaslu daerah terus meningkat signifikan,” jelasnya.

Ia mencontohkan Bawaslu Kepulauan Mentawai yang sukses menarik perhatian publik melalui konten digital. “Video kegiatan pengawasan di Mentawai sudah ditonton hampir 25 ribu kali,” tambahnya.

Lebih lanjut, Khadafi menyampaikan bahwa Bawaslu Sumbar akan melanjutkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Program ini melibatkan masyarakat secara luas untuk menumbuhkan kesadaran terhadap larangan-larangan pemilu serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.

“Masih banyak yang harus kita lakukan hingga Desember nanti. Namun semangat teman-teman daerah patut diapresiasi,” ujarnya.

Khadafi menutup dengan pesan agar seluruh jajaran terus menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kita ingin forum ini menjadi kisah menarik bagi semua agar satu sama lain memiliki kecepatan dalam memberikan informasi kepada publik sebagai wujud kehadiran kita di tengah masyarakat,” pungkasnya. (***)

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PP DATIN) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang terus berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

“Predikat informatif bukan hanya penghargaan, tapi juga tanggung jawab moral bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari pengawasan pemilu yang berintegritas,” ujar Vifner.

Capaian ini menunjukkan bahwa Bawaslu se-Sumatera Barat telah berhasil bertransformasi menjadi lembaga publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan website resmi, serta penguatan kanal layanan digital, Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mampu memastikan setiap informasi publik tersaji secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Bawaslu Sumatera Barat secara konsisten mendorong budaya keterbukaan di internal lembaga melalui berbagai langkah strategis, antara lain: Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID di seluruh jajaran, Penguatan sistem dokumentasi dan arsip informasi publik, Serta kolaborasi dengan media dan masyarakat sipil dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan.

“Kami percaya, semakin terbuka informasi publik, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu. Inilah semangat yang terus kami jaga,” tambah Vifner.

Dengan diraihnya predikat Informatif secara menyeluruh, Bawaslu se-Sumatera Barat meneguhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat keterbukaan informasi terbaik di Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum penting untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat integritas lembaga pengawas pemilu di ranah Minangkabau. (Rls) 

Mentawai, netralpost --- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Lolly Suhenty, bersama jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, melakukan kunjungan kerja ke Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan dideklarasikannya Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Matotonan, sebuah langkah strategis dalam memperkuat pengawasan demokrasi dari wilayah terdepan dan terdalam Indonesia. Matotonan, Kepulauan Mentawai, Minggu (19/10/25). 

Dalam sambutannya, Lolly Suhenty menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pelosok negeri.

“Menjaga Indonesia dan menjaga demokrasi tidak cukup dari kota atau Jakarta saja, tapi harus dimulai dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita yang ada di Mentawai,” ujar Lolly.

Beliau juga mengapresiasi setinggi-tingginya partisipasi masyarakat Mentawai dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, yang mencerminkan kesadaran politik dan tanggung jawab warga terhadap masa depan bangsa. Lolly menekankan bahwa daerah-daerah terdepan, terluar, dan terdalam seperti Mentawai harus menjadi perhatian bersama dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Lolly berharap Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Matotonan dapat menjadi percontohan bagi kampung-kampung pengawasan lainnya, terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan.

“Kampung pengawasan partisipatif di Desa Matotonan mudah-mudahan menjadi percontohan bagi kampung pengawasan lainnya, khususnya di daerah pedalaman. Dari Matotonan, semangat pengawasan partisipatif bisa menginspirasi seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Lolly juga menyoroti nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki suku Mentawai, salah satu suku tertua di dunia, sebagai sumber inspirasi bagi Bawaslu dalam membangun budaya demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

“Bawaslu perlu belajar dari Matotonan tentang bagaimana menjaga Indonesia melalui proses demokratisasi yang tidak meninggalkan kebudayaan lokal,” katanya.

Pada kesempatan itu, Lolly juga menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya atas penyambutan masyarakat Desa Matotonan.

“Apa yang saya lihat dan saksikan hari ini — mulai dari arian yang menyambut saya, kalung, dan ikat kepala ini — membuat saya merasa sudah menjadi bagian dari Matotonan,” tuturnya.

Dengan deklarasi ini, Desa Matotonan resmi menjadi bagian dari jejaring nasional Kampung Pengawasan Partisipatif, sebuah inisiatif Bawaslu yang bertujuan membangun demokrasi berintegritas berbasis masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Dalam arahannya, Lolly menekankan pentingnya memperkuat pengawasan partisipatif dengan cara membangun kompetisi sehat di antara para pihak yang berperan dalam proses demokrasi.

“Carilah kompetitor untuk tujuan kuatkan pengawasan partisipatif. Semakin banyak pihak yang ikut mengawasi, semakin kuat pula kualitas demokrasi kita,” ujar Lolly Suhenty dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Lolly juga menyoroti pentingnya ketepatan dan kecepatan data dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Ia menjelaskan bahwa salah satu aspek yang diuji dalam Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah sejauh mana data dari tingkat kabupaten/kota dapat disampaikan secara cepat dan akurat hingga ke tingkat provinsi dan nasional.

“Ketepatan data di seluruh kabupaten/kota serta kecepatan dalam memberikan informasi dari bawah ke atas menjadi kunci penting. Analisa yang baik membutuhkan waktu yang cukup, dan itu bergantung pada kecepatan aliran informasi,” tegas Lolly.

Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta tim dari Bawaslu RI. Tim memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kepulauan Mentawai, terutama dalam memperkuat sinergi antara pengawas di lapangan dengan masyarakat.

Lolly menambahkan bahwa Mentawai memiliki tantangan geografis yang khas, namun semangat dan komitmen jajaran pengawas di daerah ini menjadi modal penting dalam menjaga integritas pemilu.

“Kami hadir untuk memastikan setiap daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Mentawai, mendapat perhatian dan dukungan yang sama dalam mewujudkan pengawasan yang berintegritas,” tutupnya.

Vinner S.H., M.H Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera BaratKoordinator Divisi Penanganan Pelanggaran data dan Informasi mengatakan bahwa ASN dan Kepala Desa harus netral.  Mengapa ASN harus netral karena ia bertanggung jawab untuk tidak terpengaruh oleh partai politik, ASN Juga menjadi objek Pengawasan tidak hanya oleh bawaslu tetapi juga oleh komisi ASN dan Kewenangan dan kekuasaan ASN yang dimilikinya sangat rentan untuk mempengaruhi orang lain. 

"Adapun Modus Pelanggaran ASN rata rata adalah kekuasaan", Imbuhnya. 

"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bawaslu dari bank kompas 75,5 %. Orang berharap banyak kepada bawaslu terkait dengan pengawasan pemilu yang lebih baik terhadap masyarakat.", Katanya. 

Penanganan pelanggaran terhadap netralitas yang dilakukan oleh ASN maka yang melakukan penanganan nya adalah bawaslu dan di rekomendasikan ke badan kepegawaian Republik Indonesia. 

Penanganan pelanggaran dilakukan berdasarkan laporan dan temuan pengawas. 

Penanganan pelanggaran terhadap dugaan pidana yang dilakukan oleh ASN, maka yang melaksanakan penanganannya adalah sentra gakkumdu yang tergabung di bawaslu, kepolisian dan kejaksaan(*) 

Padang, netralpost --- Dalam rangka mengoptimalisasikan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun

2024 di Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengelar kegiatanPemilu Partisipatif Bersama Organisasi Masyarakat “Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat”, di Hotel ZHM padang, Rabu (6/11/2024). 

Muhammad Khadafi Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masayarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumatera Barat menyampaikan bahwa Bawaslu sumbar tidak pernah bosan memberikan informasi kepada siapa saja terkait dengan pengawasan pilkada serentak tahun 2024.

"Pada Saat ini Bawaslu sumbar telah melakukan pencegahan terhadap beberapa pelanggaran pemilu di beberapa daerah. Apabila pencegahan tidak di indahkan maka kita akan melakukan penindakan", Ujar Khadafi. 

Kami juga perlu bekerja sama dengan Keluarga Serikat islam Sumatera Barat agar bisa bersama sama kita bisa melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu di Sumatera Barat. 

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penanda tanganan pengawasan partisipatif bersama organisasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumbar tahun 2024.

Anggota Bawaslu Sumbar muhammad khadafi membahas tentang fokus pencegahan dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.

"Dengan hadirnya Bawaslu bisa mencegah pelanggaran pemilu. Kami dari Bawaslu para calon kita sudah cukup baik sampai saat ini.", tutup Khadafi. (*)

Padang, netralpost.net --- Salah Satu Warga Masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu berupa pemberian uang tunai  suara yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat berlangsungnya pencoblosan ke Bawaslu Sumbar.

Laporan ini atas nama Zailendra yang beralamat di Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat di dampingi oleh Pengacaranya Naldi Zantika, SH, MH.

Zailendra menyampaikan bahwa ada Dugaan Money Politik yang dilakukan oleh salah seorang caleg dari partai demokrat nomor urut 1 untuk provinsi sumatera barat yaitu berupa uang tunai di bagikan kepada masyarakat.

"Harapannya Bawaslu Sumbar menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini dan kami berharap ini bisa di proses sebagaimana mestinya", Ujarnya.

Semoga apapun yang dilakukan pelanggaran ini yang kita buktikan untuk dilakukan pemilihan ulang jika terbukti, dan bagi oknum penyelenggara untuk diganti," pintanya.

"Tanda bukti Laporan Uang tunai sejumlah 5.600.000, Print out foto pencoblosan atas nama terlapor dengan nomor urut 1 Caleg Partai demokrat Dapil Sumbar 1 kota Padang. Print out pencatatan pembagian uang Kepada pemilih", ujarnya.

Sementara itu, Pihak Bawaslu Lusy rahmawati, S.H Kami memang menerima laporan  tersebut, selanjutnya kami akan memproses penanganan pelanggaran perkara sesuai dengan perbawaslu No. 7 Tahun 2022.

Terkait dengan dugaan money politik ini kita juga akan melibatkan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Kalau sudah diregistrasi kita akan melakukan proses penanganan pelanggaran lebih kurang selama 7 hari kerja.

Menyampaikan Bahwa dugaan money politik di temukan di salah satu Parpol.

Dugaan ini akan di tindak lanjuti dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan akan di tindak lanjuti oleh Kejaksaan dan akan di proses secepatnya jelasnya .(*)