October 2024

Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis kasat lantas Solok Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

 

Sumbar — Dalam rangka memperingati Hari jadi Humas Polri yang ke-73 Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggelar kegiatan bakti sosial donor darah.

Kegiatan ini diadakan pada Selasa (29/10/2024) di Ruang Jenderal Hoegeng lantai 4 Polda Sumbar, sebagai penanda solidaritas dan kepedulian, kegiatan serupa juga digelar serentak oleh Polres jajaran se-Sumatera Barat.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Dwi Sulistyawan, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangannya mengatakan kegiatan donor darah yang pagi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun humas yang ke- 73, Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari program Divisi Humas Mabes Polri yang diselenggarakan secara bersamaan di seluruh Indonesia.

“Setiap Polda sampai Polres jajaran melaksanakan kegiatan donor darah,Kemudian tanggal 30 Oktober itu merupakan hari ulang tahun Humas Polri yang Ke- 73,” Ucap Kabid Humas.

Dikarenakan pentingnya kegiatan ini, dengan  antusias, personel Polri turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.

"Jadi kemarin sudah direncanakan kurang lebih personil polri yang dari Polda sendiri kurang lebih 350 orang," lanjut Kabid Humas. 

Selain itu, ia menambahkan bahwa jika dihitung bersama dengan personel dari Polres jajaran, jumlah partisipan bisa mencapai sekitar 500 orang.

Lebih lanjut Kabid humas menyampaikan Kegiatan donor darah ini tentunya salah satu kegiatan cooling system ,karna Kepolisian saat ini sedang melaksanakan pengamanan Pilkada bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kabid Humas juga mengatakan, saat ini Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang tengah mengalami krisis stok darah

“jadi kegiatan donor darah kita laksanakan benar-benar bermanfaat bagi PMI kota Padang,” tutup Kabid Humas.

Tidak hanya personel Polri, kegiatan donor darah ini juga melibatkan ASN Polda Sumbar serta personel dari TNI AD, AU, dan AL, menunjukkan sinergi TNI-Polri dalam aksi sosial. 

Dengan menggelar kegiatan donor darah ini, Polda Sumbar ingin menunjukkan kepedulian dan kontribusi nyata kepada masyarakat, sekaligus mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat.(*)

 

Arosuka, netralpost.net --- Pembukaan Sosialisasi Kegiatan Jaksa Garda Desa / Nagari Tahun 2024 di Kabupaten Solok, Selasa (29/10/2024).

Yang menghadiri Pjs. Bupati Solok Akbar Ali, AP, M. Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si, Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Sumbar diwakili Asisten Intelejen Efendri Eka Saputra, SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Solok diwakili Kasi Intelejen Rova Yofirsta, SH, Kepala DPMD Prov. Sumbar Mahdianur SE, MM, Kepala DPMN Kab Solok Romi Hendrawan, S. Sos, M. Si, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kab Solok, Camat se-Kabupaten Solok, Walinagari se Kabupaten Solok dan Tamu undangan lainnya.

Sambutan Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar Mahdianur, SE, MM Program Jaksa Garda Desa / Nagari merupakan upaya memaksimalkan penggunaan dana desa dengan menekan permasalahan yang dihadapi oleh para Kepala Desa / Wali Nagari.

Jaksa Garda Desa membantu wali Nagari dalam mengawal pemanfaatan dana yang efektif, akuntabel guna peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Nagari
- Program ini diharapkan menjadi bagian dalam pembinaan hukum kapasitas perangkat nagari karena kita sebagai pelaksana kebijakan yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan program program yang di biayai dari dana desa.

Maka Program Jaksa Garda Desa menjadi upaya dalam melakukan asistensi dan bimbingan penyuluhan hukum bagi para aparatur dan masyarakat.

Ini juga bisa menjadi solusi yang solutif dan preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Kapasitas perangkat nagari sebagai pelaksana kebijakan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan program - program yang dibiayai oleh dana desa.

Diharapkan dengan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara perangkat desa dengan kejaksaan dapat mengefektifkan pemanfaatan dana desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan sumber daya manusia di nagari.

Sekda Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si menyampaikan dalam Sambutannya Kabupaten solok salah satu dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang  ikut mensukseskan program Jaksa Garda (JAGA) Desa/Nagari ini.

Melaksanakan Program JAGA Nagari ini sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dalam pemanfaatan dana desa.

Selain itu juga untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh perangkat nagari, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat nagari.

Ada kecenderungan penyalahgunaan dana desa karena ketidakpahaman aparat nagari terhadap aturan dan ketentuan penggunaan dana desa. Untuk itu, sosialisasi dari Kejaksaan Negeri diharapkan semakin menambah wawasan aparat nagari agar lebih baik dan optimal dalam mengelola dana desa/nagari, serta mampu menyampaikan pelaporan pertanggung jawaban setiap akhir kegiatan.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan apresiasi karena telah menggagas program ini dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kami akan mendukung seluruh program Propinsi Sumbar dalam rangka menyempurnakan dan menyelamatkan program yang masuk ke Nagari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat kita di nagari.

Kepada Walinagari kami imbau agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nanti akan kita tindak lanjuti.

Pjs. Bupati Solok Akbar Ali, AP, M. Si Mengatakan bahwa "Saya sebagai Pjs. Bupati Solok sangat mengapresiasi langkah yang di lakukan oleh jajaran Kejati karena telah memberikan perhatian khusus kepada kita semua dalam memanfaatkan pengelolaan pertanggung jawaban dana desa/nagari.", Katanya.

Pada saat ini kita menyadari bahwa pembangunan itu dilakukan dari pinggiran, dan desa/nagari dijadikan sebagai garda terdepan dalam memperkokoh pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Program ini digunakan oleh para perangkat nagari untuk bertanya kepada Kejaksaan jika ada suatu hal yang dihadapi dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa yang masih belum jelas.

Sehingga dengan bertanya, kita bisa menggunakan dana desa untuk pembangunan ekonomi, inovasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepada perangkat nagari, gunakan prinsip tertib aturan, tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan pelaporan, Insya Allah kegiatan dan program program di nagari bisa berjalan dengan lancar.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar.

 

Padang, netralpost.net - Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan prosesi wisuda Ke-92 dalam Rapat Senat Terbuka di Gedung J Kampus III, Sungai Bangek, Kota Padang, Senin (28-10-24).

Sebanyak 1.428 wisudawan akan diwisuda selama tiga hari kedepan terdiri dari program Sarjana/Diploma, Magister dan Program Doktor Pascasarjana.

Dalam sambutannya Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. menyampaikan, menyikapi ketatnya persaingan daya serap tenaga ahli dan terampil dalam dunia kerja, UIN Imam Bonjol Padang telah melahirkan alumni yang kuat dan siap bersaing ditengah-tengah masyarakat.

Sebelum diwisuda pada hari ini, para wisudawan telah diberikan pembekalan secara formal dan informal dengan berbagai skill untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

"Hari ini UIN IB Padang merespon perkembangan zaman bahwa Alumni UIN IB Padang tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan keagamaan saja, tetapi juga dibekali dengan ilmu pengetahuan Sains dan Teknologi.," Ujar Rektor.

UIN IB Padang bertekad akan terus meningkatkan mutu secara berkelanjutan agar bisa terus mewujudkan visinya menjadi Universitas Islam yang Kompetitif di Asean dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul Tahun 2040.

Beberapa waktu yang lalu, seluruh Civitas Akademika UIN IB Padang telah melakukan segala upaya, proses penilaian Akreditasi Institusi Kampus UIN IB Padang menuju Kampus Unggul.

"Semua proses telah kita jalankan. Semoga proses ini membawa hasil yang memuaskan dan membawa kemajuan Kampus UIN IB Padang kedepannya" Katanya.

Tak lupa Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. mengucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Orangtua, para wisudawan angkatan Ke-92 dan Civitas Akademika UIN IB Padang atas kepercayaan dan kerja sama yang telah diberikan kepada UIN IB Padang.

Tanpa dukungan, semua usaha yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal.

"Semoga apa yang anak-anak kita cita-citakan segera terwujud, menjadi insan yang membanggakan, berkontribusi untuk keluarga, masyarakat dan Bangsa Indonesia." Katanya.

Terkait beasiswa wisudawan terbaik dan bintang aktivis kampus, Prof. Martin mengatakan, mulai wisuda kemarin angkatan Ke-91, UIN IB Padang sudah memberikan beasiswa kepada alumni terbaik yang tidak hanya mumpuni dalam bidang keilmuan tetapi juga memiliki prestasi serta skill.

"Saat ini kita baru hanya bisa memberikan satu orang per fakultas, dalam bentuk beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di Kampus UIN IB Padang." Tutupnya.


 

Arosuka, netralpost.net --- Penilaian Calon Desa/Nagari Percontohan Antikorupsi pada Pemerintah Nagari Talang Babungo Kec Hiliran Gumanti Kab Solok di Aula Gedung Pertemuan Kantor Wali Nagari Talang Babungo, Senin (28/10/2024)

Turut Hadir Bupati Solok diwakili Oleh Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik Safrudin, S.Sos, M.Si, Ketua Tim Penilai Desa Anti Korupsi Prov Sumbar  Megah Vivyawati. SH.CFr.A, Tim Penilai Desa Anti Korupsi Kabupaten Solok, Kepala OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten  Solok, Camat Hiliran Gumanti Zulbakti, S.Pd, Forkopincam Kec Hiliran Gumanti, Wali Nagari Talang Babungo Hafizur Rahman, Ketua KAN dan Ketua BPN Nagari Talang Babungo beserta jajaran dan Tamu undangan Lainnya.

Sambutan serta arahan Bupati Solok diwakili Oleh Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik  Safrudin, S.Sos, M.Si menyampaikan Permohonan maaf dari Bapak PJS Bupati Solok atas ketidakhadiran beliau secara langsung pada kegiatan kita hari ini, dikarenakan ada agenda dengan Pimpinan DPRD Kab Solok yang tidak dapat diwakilkan.

"Nagari Talang Babungo adalah 1 dari 14 Nagari di Provinsi Sumbar sebagai Perwakilan Kabupaten Solok untuk mengikuti penilaian Desa/Nagari antikorupsi di Provinsi Sumbar.", Katanya.

"Nagari Talang Babungo telah memenuhi kriteria serta ketentuan-ketentuan tingkat Kabupaten Solok, yakninya pada hari ini kita menjajaki serta berusaha memenuhi syarat serta kriteria yang ditentukan.", Imbuhnya.

Bapak Wali Nagari Talang Babungo  termasuk Top 10 menerima sertifikat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan langsung oleh Kepala PT HM Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 1 Juni 2024 kemarin.

"Kami mewakili Bupati Solok berpesan kepada Wali Nagari Talang Babungo beserta staf dan jajaran agar tidak merasa puas dengan hasil yang di capai kali ini, kami sangat berharap agar bisa terus berkarya serta bergerak membangun nagari menuju lebih baik lagi.", Pungkasnya.

Kami mengajak seluruh elemen serta semua pihak agar bisa berpartisipasi pada kegiatan penilaian Desa/Nagari Percontohan anti korupsi ini agar bisa membawa manfaat yang besar bagi kita semua.

Sambutan Ketua Tim Penilai Desa/Nagari Antikorupsi Prov Sumbar Megah Vivyawati. SH.CFr.A Yang pertama kami mengucapkan terimakasih banyak atas sambutan yang meriah yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Talang Babungo atas kedatangan kami.

"Pada hari ini kami selaku tim penilaian dari Propinsi Sumbar melaksanakan kunjungan lapangan ke  Nagari Talang Babungo.", Ujarnya.

Di Provinsi Sumbar kegiatan ini diadakan setiap tahunnya karena bisa menunjang Desa/Nagari terhindar akan tindak korupsi.

Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya penilaian ini Talang Babungo bisa menjadikan salah satu Nagari percontohan  guna mewakili Provinsi Sumbar di tingkat nasional nantinya.

Arosuka, netralpost.net --- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melaksanakan Interviu evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok Tahun 2024 secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di ruang rapat Sekretariat Daerah, Senin (28/10/2024).

Tampak hadir dalam interviu Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Diskominfo Teta Midra, S.STP, M.Si, Kabid PPIPS Diskominfo Baitul Azuwar, Kabid Aptika dan Persandian Diskominfo Fitria Fenti serta jajaran Dinas Kominfo. Selain itu juga dihadiri jajaran Dispersip, jajaran Inspektorat Daerah; Jajaran Bapelitbang; Jajaran BKPSDM; Jajaran BKD; Jajaran Dinas Perhubungan; Bagian Organisasi; dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri PAN-RB Nomor : 3 Tahun 2024 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE.

Asisten III Editiawarman menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Solok masih membutuhkan banyak pembenahan dalam penyelenggaraan SPBE, tentunya hal akan dilakukan  secara bertahap dan akan terus disempurnakan. “Harapan kami melalui evaluasi ini Kabupaten Solok akan lebih berkembang menjadi lebih baik dalam penyelenggaraan SPBE dimasa yang akan datang” tuturnya.

Di penghujung kegiatan Editiawarman kembali menegaskan   kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE agar kembali menjalin koordinasi untuk bisa mengintegrasikan seluruh sistem pemerintahan di Kabupaten Solok, sehingga penyelenggraan pemerintahan  lebih terorganisir dan memudahkan kita dalam pemrosesan data dan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Solok. (admin)

 

Arosuka, netralpost.net --- Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 96 Tahun 2024 di Lapangan Kantor Bupati Solok, Senin (28/10/2024)

Turut Hadir  Pjs Bupati Solok Sekaligus  Inspektur Upacara  Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si, Forkopimda, Ketua DPRD Ivoni Munir, S.Farm, Apt., Sekretaris Daerah : Medison, S.Sos, M.Si, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, Kepala Bagian Lingkup Setda Kab. Solok, Walinagari se-Kabupaten Solok, ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Arahan Menpora RI yang disampaikan oleh Inspektur Upacara Pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa dimana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan Negara Indonesia.

Bulan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target Pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target Pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global.

Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam Pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek  maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek Pembangunan sebahagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan pada agenda SGDs (Sustainable Development Goals) Perserikatan Bangsa Bangsa yang merupakan agenda global.

Pada sebahagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirauasahaan.

Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33 persen, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70 persen, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65 persen, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45 persen serta domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen.

Peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan, sehingga tidak ada satu orang pemudapun yang tidak mendapatkan pelayanan.

Pada momentum peringatan hari sumpah pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan.

"Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing.", Ujarnya.

"Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata-kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda.", Imbuhnya.

"pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang Pembangunan", Sambungnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang Lomba pada Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Pemenang Pawai Alegoris Kategori TK
- Harapan 3 : TK Anisa Kubung
- Harapan 2 : TK Merpati Kubung
- Harapan 1 : TK Pertiwi Nagari Jawi-jawi Kec. Gunung Talang
- Juara 3 : TKN 1 Gunung Talang
- Juara 2 : TKN 2 Kubung
- Juara 1 : TKN 1 Kubung

Pemenang Pawai Alegoris Kategori SD
- Harapan 3 : SDN 06 Koto Gadang Guguak
- Harapan 2 : SDN 20 Koto Gaek Guguak
- Harapan 1 : SDN 18 Batang Barus
- Juara 3 : SDN 03 Koto Baru
- Juara 2 : MIN 1 Solok
- Juara 1 : SDN 22 Koto Baru

Pemenang Pawai Alegoris Kategori SMP
- Harapan 3 : SMPN 4 Kubung
- Harapan 2 : SMPN 5 Gunung Talang
- Harapan 1 : SMPN 2 Gunung Talang
- Juara 3 : SMPN 2 Kubung
- Juara 2 : SMPN 3 Gunung Talang
- Juara 1 : MTsN 2 Koto Baru

Pemenang Pawai Alegoris Kategori SMA/SMK
- Harapan 1 : SMKN 1 Gunung Talang
- Juara 3 : SMKN 2 Gunung Talang
- Juara 2 : MAN 1 Solok
- Juara 1 : SMAN 2 Sumatera Barat

Pemenang Pawai Alegoris Kategori Nagari
- Harapan 3 : Nagari Panyakalan
- Harapan 2 : Nagari Koto Gaek Guguak
- Harapan 1 : Nagari Talang
- Juara 3 : Nagari Koto Baru
- Juara 2 : Nagari Cupak
- Juara 1 : Nagari Selayo

Pemenang Pawai Alegoris Kategori SKPD
- Harapan 3 : Disdukcapil
- Harapan 2 : Disdikpora
- Harapan 1 : Dinas Sosial
- Juara 3 : Dinas Pertanian
- Juara 2 : Kesbangpol
- Juara 1 : DPRKPP

Pemenang Lomba Karaoke Antar SKPD
- Juara 3 : Irhamdi Jumaika, BKD
- Juara 2 : Hendra Persel, Dispersip
- Juara 1 : Riki Hamdani, DPP

Pemenang Lomba Tenis Meja Antar SKPD (Putra)
- Juara 3 : Dinas PUPR
- Juara 2 : Disdukcapil
- Juara 1 : Dinas PUPR

Pemenang Lomba Tenis Meja Antar SKPD (Putra)
- Juara 3 : Dinas PUPR
- Juara 2 : Disdukcapil
- Juara 1 : Diskominfo.

Arosuka, netralpost.net --- Pemerintah Kabupaten Solok raih penghargaan dan menjadi salah satu dari tiga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik di Sumatera Barat tahun 2024 bersama dengan dua Kabupaten lainnya, hal ini di umumkan oleh OJK Provinsi Sumatera Barat pada Acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang bertempat di Basko Grand Mall Padang, Sabtu(26/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Gubernur Sumatera Barat diwakili Kepala Biro Perekonomian Ir.Kuartini Deti Putri,M.Si; Kepala Perwakilan BI Sumbar; Direksi Bank Nagari; Kepala OJK Sumatera Barat diwakili Deputi Direktur Pengawasan LJK2 Adi Surahman; PJS Bupati Solok diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, SH, MM; Kepala Daerah di Sumatera Barat; Ketua DPD Perbarindo Sumbar dan Bengkulu; Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Sumbar; Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia; Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Sumbar; dan Pimpinan Industri Jasa Keuangan dan Asosiasi Jasa Keuangan di Sumatera Barat.

Penghargaan ini diterima oleh PJS Bupati Solok yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, SH, MM.

Penghargaan ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Solok setelah berhasil memenuhi beberapa aspek penilaian yang dilakukan oleh OJK Provinsi Sumatera Barat yang diantaranya :

- Kesesuaian  rencana dan realisasi program kerja  TPAKD dari tahun 2021-2025

- Penyampaian ringkasan eksekutif TPAKD

- Kesesuaian isi ringkasan eksekutif dengan rencana dan realisasi program kerja TPAKD yang di sampaikan melalui SITPAKD

- Ketepatan waktu penyampaian laporan rencana kerja dan laporan realisasi pada SITPAKD

- Jumlah kegiatan literasi keuangan yang telah dilakukan dan Jumlah inklusi keuangan yang telah dilakukan

- Sinergi TPAKD Kabupaten/Kota dengan dan stakeholders dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan. 

Dalam sambutannya Kepala OJK Sumatera Barat yang saat itu diwakili Deputi Direktur Pengawasan LJK2 menyampaikan apresiasi terhadap TPAKD Kabupaten/Kota yang telah membantu dan berkontribusi terhadap peningkatan akses keuangan di Sumatera Barat yang mana hal ini berpengaruh besar terhadap perputaran perekonomian masyarakat di Wilayah Sumatera Barat.

 



Padang - Dalam rangka menyongsong Pilkada 2024 di Sumatera Barat, pentingnya peran media dalam penguatan demokrasi kembali menjadi sorotan. Salah satu diskusi penting terkait peran media diadakan dalam sebuah forum yang dipandu oleh Hani Tanjung sebagai moderator. Acara ini mempertemukan dua narasumber berpengaruh, yakni Lindo Karsyah dan Syofiardi Bachyul, untuk membahas bagaimana media, khususnya media online, dapat berperan optimal dalam mengawal proses demokrasi melalui peliputan Pilkada.

Media Online vs Media Cetak: Relevansi dan Tantangan

Lindo Karsyah, salah satu tokoh yang sangat paham dengan dunia media, mengemukakan kegelisahannya mengenai perlakuan terhadap media online yang cenderung diabaikan. Menurut Lindo, ada ketidakmasukakalan dalam logika media saat ini, terutama dalam hal iklan. "Mengapa media online sering diabaikan, padahal kita tahu media cetak mematok harga iklan yang sangat mahal, sementara pembacanya terus berkurang? Siapa lagi yang melihat iklan di koran cetak saat ini?" ungkap Lindo. Pernyataan ini mencerminkan kenyataan bahwa media cetak mulai kehilangan relevansinya di era digital, sementara media online berkembang pesat sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat.

Lindo juga menekankan pentingnya media online dalam Pilkada 2024. Menurutnya, publik saat ini lebih mengandalkan media digital untuk memperoleh informasi. Namun, meski demikian, masih ada tantangan besar terkait akurasi dan kecepatan berita, yang menjadi perhatian utama dalam peliputan pemilu.

Pers sebagai Pilar Demokrasi

Dalam diskusi tersebut, Syofiardi Bachyul, seorang ahli pers yang juga menjadi narasumber, memberikan pandangan tentang bagaimana pers dapat berperan sebagai pengawal demokrasi. "Ada empat pilar demokrasi yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kontrol sosial," jelas Syofiardi. Ia menegaskan bahwa peran pers sebagai pilar kontrol sosial sangat penting untuk memastikan jalannya pemilu yang adil dan transparan. Menurutnya, tanpa adanya pers yang kritis dan berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, kualitas demokrasi dapat terancam.

Namun, Syofiardi juga mengingatkan bahwa saat ini pers menghadapi krisis kepercayaan di tengah maraknya berita yang serba cepat dan kadang kurang mendalam. "Kecepatan memang menjadi masalah utama saat ini. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi dan kualitas informasi. Pers harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, dengan menjaga akurasi dan kepercayaan publik," tegasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana media online telah dianggap penting oleh banyak lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sendiri menyadari bahwa media online merupakan alat penting dalam menyebarkan informasi terkait Pilkada.

Memperkuat Peran Pers di Pilkada 2024

Sebagai komisioner KPU Sumatera Barat, Hamdan memberikan jaminan bahwa KPU siap menyelenggarakan Pilkada di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hamdan juga menyampaikan bahwa pers memiliki peran krusial dalam membantu KPU menjaga transparansi tersebut. "Pers sangat dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan Pilkada ini. Kami di KPU siap, tetapi kami juga perlu dukungan dari pers untuk menjaga agar proses ini berjalan lancar dan sesuai harapan masyarakat," ujar Hamdan.

Dalam kesimpulannya, Hamdan menekankan pentingnya pers dalam menjaga demokrasi. "Pers adalah mitra kami dalam menjaga agar Pilkada berjalan dengan adil dan transparan. Tanpa pers, kontrol sosial tidak akan berjalan dengan baik," tuturnya.

Kunci Liputan Pemilu: Akurasi dan Ketelitian

Salah satu poin menarik yang diangkat oleh kedua narasumber adalah pentingnya liputan yang berbeda dan terkontrol. "Apa yang menarik belum tentu penting, dan apa yang penting belum tentu menarik," ujar Lindo Karsyah. Menurutnya, media harus mampu memilah informasi yang layak diberitakan dan disajikan kepada publik. Tantangannya adalah bagaimana membuat berita yang mendalam dan bermakna tanpa kehilangan daya tarik bagi pembaca.

Lindo menambahkan bahwa dalam pemilu, liputan yang berbeda dari perspektif umum, namun tetap dikendalikan dengan ketat, akan memberikan nilai lebih. Liputan yang hanya mengejar sensasi sering kali mengabaikan substansi informasi. Pers harus berperan sebagai pengawal demokrasi yang selalu memegang teguh prinsip akurasi.

Menjaga Kesetiaan pada Nilai Jurnalisme

Krisis yang dialami pers saat ini tidak hanya soal kecepatan, tapi juga soal menjaga kepercayaan publik. "Jurnalis harus tetap setia pada tugasnya memberikan informasi yang akurat dengan cara yang benar," ujar Syofiardi. Ia juga menyoroti hak istimewa yang dimiliki pers dalam melaksanakan tugasnya, yang harus dijaga dan digunakan dengan tanggung jawab.

Pada akhirnya, tujuan pers dalam Pilkada 2024 adalah untuk menjadi pengawal demokrasi yang selalu kritis, akurat, dan bertanggung jawab. Tantangan yang dihadapi pers saat ini harus dijawab dengan komitmen pada nilai-nilai jurnalisme yang benar.

Dengan acara diskusi ini, diharapkan media di Sumatera Barat, terutama media online, semakin menyadari peran strategis mereka dalam Pilkada 2024. Tidak hanya sebagai penyaji informasi, tetapi juga sebagai pengawal proses demokrasi yang transparan dan adil.

(Rini)

 


Padang - Salah seorang tokoh pemuda Provinsi Sumatera Barat yang tengah naik daun dan juga mengemban jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria mencalonkan diri sebagai ketua umum Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Sumbar.

Pada tanggal 22 oktober 2024, Wakil Ketua DPRD Sumbar tersebut  menyerahkan formulir pendaftaran ke tim TPP Musprovlub Perpani Sumbar dan diterima langsung oleh ketua Tim Musprovlub Perpani Sumbar, Kompol Alvira.

Turud juga di dampingi Yunaidi Riki Putra sebagai sekretaris, Fernando Anggiatman anggota, Anton Wijaya ketua Kota Padang, Sekum Padang Peba Rasaki , Hendrix Andersen Wakil ketua 50 kota dan Riko ketua Payakumbuh.

Ketua tim TPP Musprovlub Perpani Sumbar, Kompol Alvira mengatakan dalam keterangannya bahwa Nanda Satria merupakan calon pertama yang menyerahkan formulir pendaftaran.

Masih kata Ketua Tim Musprovlub Perpani Sumbar Alvira, selanjutnya kita akan verifikasi pada Musprovlub tanggal 02 November 2024 mendatang.

Majunya Nanda Satria sebagai calon ketua umum Perpani Sumbar juga telah mendapatkan didukung sebanyak 14 Pengurus Cabang (Pengcab) Kabupaten/kota.

Adapun Pengcab-pengcab Perpani berharap penuh kepada Nanda Satria calon ketua umum bisa membawa perubahan yang signifikan untuk kemajuan prestasi Panahan di sumbar.(SRP)

 

Padang, netralpost --- Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat Gelar Pra Konferwil - XIII dengan Tema "Konsolidasi Ansor Sumbar Untuk Indonesia Maju" di Hotel Truntum Padang (20/10/2024). 

Kegiatan Konferwil langsung di Buka oleh Ketua PW GP Ansor Sumbar H. Rahmat Tk. Sulaiman. 

"Alhamdulillah Sampai saat ini kita terus menjalankan kegiatan GP Ansor untuk menjalankan mandat organisasi", Ujar Tuanku Rahmat Sulaiman. 

" Kita semua berkomitmen dalam membesarkan Organisasi saya ingin membangun persahabatan diantara kita semua. Supaya kita loyal terhadap organisasi", Imbuhnya. 

"Saya berpesan kepada sahabat semua jangan rusak persahabatan kita karena kontestasi. GP Ansor Sumbar baru berkembang dan bertumbuh supaya Ansor terus bertumbuh", Jelasnya. 

Setiap cabang harus melakukan kegiatan kaderisasi sehingga kita terus berkembang. 

Pesan pesan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua untuk melengkapi data base organisasi di seluruh cabang di Sumatera Barat. 

"Saya juga berharap kegiatan ini bisa menyatukan dan jangan menimbulkan perpecah belahan diantara kita. Jadikan momentum konferwil ini sebagai kegiatan yang efektif dan efisien serta menyatukan untuk sahabat-sahabat semua", Tutup Tuanku Rahmat Sulaiman. (Nofri_Tanjung) 





Padang - Ikatan Pemuda Peduli Piaman (IPPP) yang diketuai oleh Idman mendukung penuh Fadly Amran dan Maigus Nasir untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Walikota Padang periode 2024-2029.

Dirinya yakin dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat untuk kemenangan pasangan calon Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Nomor urut satu, Fadly - Maigus, optimis tersebut diyakini Idman akan terlaksana melihat dari antusias Masyarakat.

Sutan Idman mengatakan, IPPP dan masyarakat pasar raya serta PKL yang tergabung dalam KBPKL Kota Padang dan 11 Kecamatan PKDP Padang juga menyatakan dukungannya untuk pasangan Nomor urut satu, Fadly Amran - Maigus.

"Perpaduan dua tokoh muda dan senior yakni Fadly Amran dan Maigus Nasir tentu akan membawa arah baru bagi Kota Padang, dengan segudang pengalaman yang dimiliki Fadly Amran pernah memimpin berbagai Organisasi dan Wali Kota Padang Panjang yang apa bila dikolaborasikan dengan kepemimpinan Buya Maigus di DPR sudah lengkap rasanya untuk memimpin Kota Padang lima tahun kedepan," ungkap Idman yang juga ketua umum IPPP Sabtu, (19/10) di kantornya.

Masih kata Idman, dua tokoh tersebut sudah layak memimpin Kota Padang, dukungan pun sudah mulai banyak, kita berharap semoga nanti pasangan Fadly Amran dan Maigus Nasir bisa menang dan menjadi Wali Kota dan Wakil Walikota Padang.(*)

 

Jakarta, netralpost.net - Pjs. Bupati Solok Akbar Ali menghadiri kegiatan Workshop Uji Coba Aplikasi Indeks Kepemimpinan Kepala daerah (IKKD) di Orchardz Hotel Jayakarta, Jumat (18/10/24).  Kehadirannya di acara ini selain memenuhi undangan sebagai Pjs Bupati Solok, juga sekaligus “tuan rumah” penyelenggaraan kegiatan ini, karena Akbar Ali sendiri merupakan Kepala Pusat Strategi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri.

IKKD  merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi, indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah yang diinisiasi oleh BSKDN Kemendagri. Selain untuk mengawal kinerja pimpinan daerah, IKKD juga berfungsi memastikan ketersediaan data serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. 

“Kualitas kepemimpinan kepala daerah dapat menentukan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan hal tersebut pengukuran IKKD juga bertujuan untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah,” ujar Akbar Ali.

Pengukuran IKKD terdiri dari dua variabel yakni : kinerja pemerintah daerah, dan kepemimpinan kepala daerah. Sedangkan untuk dimensinya terdiri dari : kinerja pembangunan ekonomi dan sosial, penerimaan penghargaan pembangunan, kinerja kepemimpinan birokrasi, kinerja kepemimpinan politik serta kinerja kepemimpinan sosial disertai dengan bobot nilai pada masing-masing dimensi.

Pada akhir acara Akbar menjelaskan, pihaknya masih terus menyempurnakan variabel dan dimensi dalam pengukuran IKKD dengan menyesuaikan ulang pembobotan nilai. Ia menginginkan dengan variabel yang sempurna, hasil pengukuran IKKD juga dapat sejalan dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif semata tetapi kualitas kepemimpinannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

“Walaupun pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, namun penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan baru akan dilakukan pada tahun 2025. Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024”, pungkasnya.

 

Sumbar, netralpost -- Polda Sumbar telah menggelar Apel gelar pasukan Operasi Zebra Singgalang 2024 di lapangan Mapolda Sumbar, Senin (14/10/2024). 

Operasi Zebra Singgalang 2024 dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai 14-27 Oktober 2024 dalam rangka menciptkan Kamseltibcarlantas dan pengamanan Pemilukada serentak di wilayah Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Dwi Sulistyawan, S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa operasi tersebut akan memfokuskan pada penindakan dua belas jenis pelanggaran yang kerap terjadi.

“Operasi ini menargetkan pengemudi yang melakukan pelanggaran seperti penggunaan telepon genggam saat berkendara, mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), pengemudi di bawah umur, boncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan sabuk pengaman serta mengemudi secara ugal-ugalan, melawan arus lalu lintas, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol,” ucap Kabid Humas.

Selanjutnya, Operasi Zebra 2024 tidak hanya berfokus pada tindakan pelanggaran oleh pengemudi namun juga menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan operasional. 

Kabid Humas melanjutkan beberapa aspek yang menjadi sorotan termasuk kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penggunaan aksesori kendaraan yang tidak sesuai dengan regulasi, seperti rotator dan plat nomor yang tidak standar.

Selain itu, kendaraan yang melebihi kapasitas (over dimension dan over load) dan penggunaan knalpot brong atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik (SPEKTEK) juga menjadi titik penekanan dalam operasi ini.

Kegiatan Operasi Zebra Sumbar 2024 ini merupakan bagian dari komitmen yang berkelanjutan dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum saja, namun juga menjadi tanggung jawab setiap pengguna jalan. 

“Dengan sinergi dan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat, diharapkan akan tercipta situasi Kamseltibcarlantas yang selamat dan lancar di provinsi Sumatera Barat.” Tutup Kombes. Pol Dwi.(*) 

 


Jakarta --- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 yang diselenggarakan Oleh Inews. Dalam pemberian penghargaan itu, Jenderal Sigit dinobatkan dalam kategori pelayanan dan komunikasi terbaik.

Kategori ini diraih lantaran Polri dipandang memiliki peran aktif dalam membagikan informasi dengan media melalui Divisi Humas Polri. Selain itu, Polri mendapat perhargaan karena telah koorperatif dalam pelayanan masyarakat, termasuk transparansi kasus, Konferensi pers, dan komunikasi bersama media.

Penghargaan ini diberikan Inews setelah melewati penjurian sejak 1 bulan lalu yang dilakukan pemimpin redaksi Inews bersama Aiman Wicaksono. Direktur Utama Inews Grup Syafril Nasution menyatakan, penghargaan ini ditujukan agar kementerian dan lembaga termotivasi untuk meningkatkan peran di masyarakat, tidak hanya di jajaran pusat, tetapi juga hingga ke seluruh daerah.

“Penghargaan ini juga diberikan sebagai bentuk apresiasi di akhir masa jabatan dari pemerintahan dan lembaga, untuk mengapresiasi dengan niat yang unggul serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di 10 tahun pemerintahan Bapak Jokowi,” ungkapnya, Senin (15/10/24).

Penghargaan itu pun diterima Kapolri dengan diwakilkan oleh Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho.

“Penghargaan ini baru perdana mendapatkan diterima Polri untuk acara Kementerian dan Lembaga Award 2024 yang juga baru perdana ini dilaksanakan,” jelas Irjen. Pol Sandi.

Irjen. Pol. Sandi menyampaikan pesan dari Kapolri atas ucapan terima kasih telah diberikannya penghargaan ini. Jenderal Sigit mengaku bahwa penghargaan ini adalah sebuah amanah yang harus membuat Polri semakin baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, insan media, seluruh stake holder dan MNC Grup atas penghargaan yang diberikan. Tentunya ini menjadi semangat bagi Polri untuk bisa bekerja lebih baik lagi, dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi agar Polri lebih bermanfaat untuk masyarakat.” ungkap Kadivhumas.

 

Sumbar, netralpost — Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Operasi Zebra Singgalang 2024 terhitung mulai 14-27 Oktober 2024 dalam rangka menciptkan Kamseltibcarlantas dan pengamanan Pemilukada serentak di wilayah Sumbar.

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan di Lapangan Mapolda Sumbar dan dipimpin oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes. Pol. Prabowo Santoso, S.I.K., M.H., Senin (14/10/2024).

Dalam amanat Kapolda Sumbar yang di bacakan oleh Irwasda Polda sumbar mengatakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan , ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum, dan bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Lebih lanjut irwasda mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, keberhasilan pelaksanaan tugas polri dalam menciptakan kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas diperlukan sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam melaksanakan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terencana, sistematis, sinergis dan terkoordinasi antar fungsi kepolisian dan / atau dengan unsur terkait lainnya diluar kepolisian dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya guna menciptakan Kamtibmas dan Kamseltibcar lantas yang kondusif.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Operasi Kepolisian di bidang lalu lintas dengan sandi operasi “ Zebra 2024 “ yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 14 oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 oktober 2024 dengan tujuan menurunkan angka pelanggaran, laka dan angka fatalitas serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” ucap Irwasda.

Dalam kesempatan itu ada enam poin penekanan dari Kapolda Sumbar yang dibacakan Irwasda Polda Sumbar sebagai berikut : 

1.  Laksanakan deteksi dini, lidik dan pemetaan terhadap lokasi / tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan.

2.  Laksanakan Binluh kepada semua masyarakat tentang pentingnya Kamseltibcar Lantas melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan melalui pemasangan spanduk, banner, baliho, penyebaran leaflet dan stiker serta melalui media cetak , eloktronik maupun media sosial.

3.  Melaksanakan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

4.  Dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara elektronik dan teguran secara simpatik.

5.  Hindari sikap dan perilaku serta tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang dapat menyakiti hati masyarakat sehingga berdampak negatif turunnya kepercayaan masyarkat kepada Polri khususnya polisi lalu lintas.

6.  Lakukan counter opini terhadap berita-berita hoaks di media sosial, online maupun mainstream terkait Ops Zebra Singgalang 2024.

“Semoga operasi zebra singgalang 2024 dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada polri khususnya polisi lalu lintas,” Tutup Irwasda Polda Sumbar.

Apel gelar pasukan ini di hadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar, Forkompinda Sumbar, serta personel Polda Sumbar.

Arosuka, netralpost.net --- Apel Pagi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok, Senin (14/10/2024). 

Hadir Juga Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Safrudin, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM drg. Muswir Yones Indra, MM, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Asisten lll Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pembina Apel Teta Midra, S.STP, M.Si, Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, Para ASN dan THL di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. 

Pembina Apel Teta Midra, S.STP M.Si menyampaikan dalam Arahan Pertama kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kami atas kedisiplinan kita yang hadir pada apel pagi hari ini. Untuk itu mari kita selalu tingkatkan disiplin dan integritas kita sebagai ASN di Kabupaten Solok. 

"Kemudian tak bosan kami ingatkan kepada kita bersama kebersihan kantor agar tercipta kenyamanan dalam bekerja, dan juga dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita di Kabupaten Solok", Ujarnya. 

"Pada minggu kemarin kita telah melaksanakan dua agenda pemerintah daerah, yang pertama adalah launching mall pelayanan publik secara resmi oleh KemenPan-RB di Jakarta ini adalah langkah awal bagi kita pemerintah daerah untuk meningkatkan lagi kepercayaan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kita kepada masyarakat", Imbuhnya. 

"Kemudian pada hari Rabu kemarin kita juga melaksanakan launching dari Computer Security Incident Response Team (CSIRT) artinya kita di Kabupaten Solok telah membentuk tim keamanan cyber, dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat 6 diantaranya termasuk kita telah membentuk CSIRT dan kemarin kita telah melakukan launching CSIRT. Untuk itu diharapkan kepada tim keamanan yang telah ditunjuk agar bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan mengantisipasi jika ada serangan cyber yang dapat mengganggu pelayanan kita di Kabupaten Solok.", Imbuhnya. 

Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2024 mendatang, kita akan melaksanakan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, harapan kami mohon dukungan dan support dari OPD Kabupaten Solok bagaimana nantinya nilai SPBE kita bisa meningkat dari pada tahun sebelumnya, pada tahun sebelumnya kita memperoleh nilai 3,49 di kategori baik, mudah-mudahan dengan kerjasama seluruh OPD kita bisa melebihi target sangat memuaskan diatas 3,50.

 

Padang, netralpost --- Menghadapi Pilkada Serentak 2024, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang nomor urut 3 Hendri Septa - Hidayat menggandeng Kantor Hukum Miko Kamal & Associates sebagai tim hukum yang kami sebut dengan “Orang Hukum”.

Kontestasi Pilkada Serentak 2024 harus dikawal dan diawasi dengan baik oleh setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Pilkada sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Pelanggaran Pilkada diatur di dalam Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dibagi menjadi 4 (empat) jenis: Pertama, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara; Kedua, Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Ketiga, Sengketa Pemilihan; dan Keempat, Tindak Pidana Pemilihan. Pilkada Serentak 2024 telah memasuki tahap pelaksanaan masa kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September 2024 dan berakhir tanggal 23 November 2024. Dalam mengarungi masa kampanye, tentu terdapat kemungkin terjadinya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh 

pihak-pihak tertentu, diantaranya: Pertama, Kampanye di luar Jadwal (Vide: Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016); Kedua, Pelanggaran larangan kampanye (Vide: Pasal 187 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 dan Pasal 187 ayat (3) UU No. 10 tahun 2016); Ketiga, menghalangi dan mengganggu kampanye (Vide: Pasal 187 ayat (4) UU No. 10 tahun 2016); Keempat, pelanggaran ketentuan dana kampanye (Vide: Pasal 187 ayat (5) UU No. 10 tahun 2016, Pasal 187 ayat (6) UU No. 10 tahun 2016, Pasal 187 ayat (7) UU No. 10 tahun 2016, dan Pasal 187 ayat (8) UU No. 10 tahun 2016); Kelima, menempelkan Bahan Kampanye (BK) di tempat yang dilarang (Video) Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024); Keenam, memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang dilarang (Vide Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024); Ketujuh, memberi dan/atau menerima uang (Vide Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 ); dan Kedelapan, pelibatan pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara, anggota Polri, anggota TNI, dan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau perangkat kelurahan (Vide Pasal 70 UU No. 10 Tahun 2016).

Menghadapi potensi banyaknya pelanggaran dalam konstestasi Pilkada Kota Padang 2024, 

kami “Orang Hukum” Hendri Septa - Hidayat menyediakan kanal khusus bagi masyarakat dan relawan dengan mekanisme:

1. Masyarakat bisa melaporkan kejadian pelanggaran dengan menghubungi nomor Whatsapp

“Orang Hukum” Hendri Septa - Hidayat di nomor 082284905904;

2. Setelah menghubungi, masyarakat membuat ringkasan kejadian melalui Nomor Whatsapp 

(WA) dan/atau melalui Link Google Formulir yang tersedia;

3. Kemudian, “Orang Hukum” melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut;

4. Selanjutnya, “Orang Hukum” menganalisa laporan dari masyarakat;

5. Setelah dianalisa, “Orang Hukum” mengambil tindakan atas laporan masyarakat tersebut.

Selain melalui mekanisme di atas. Masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran dalam 

pelaksanaan Pilkada Kota Padang 2024 bisa mendatangi dan/atau membuat laporan ke Posko 

“Orang Hukum” Hendri Septa - Hidayat di Jl. Permindo No. 61, Kota Padang.(*) 

 

Arosuka, netralpost --- Rakor TPPS Bersama Mitra BAAS dan Faskes di Kabupaten Solok Tahun 2024 di Ruang Rapat Perpusda Kab. Solok, Kamis (10/10/2024) 

Turut Hadir PJS. Bupati Solok Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si, Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN  dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid, Direktur PT. Semen Padang diwakili Kepala Unit CSR  Ilham, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala DPPKBP3A dr. Maryeti Marwazi, MARS, Kepala OPD, Mitra BAAS yang bekerjasama dengan Pemkab. Solok, Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Solok, Ketua Organisasi Profesi, Ormas dan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Solok, Camat se-Kabupaten Solok, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Solok dan Pengelola Pelayanan KB se-Kabupaten Solok. 

Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama Mitra Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Faskes ini dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Pelayanan KB untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok.

Laporan Ketua Pelaksana oleh Kepala DPPKBP3A Salah satu kegiatan dalam percepatan penurunan stunting ini adalah “melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang kali ini diadakan bersama Mitra BAAS dan Faskes dalam Perluasan Jangkauan Pelayanan KB untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok. 

"Mitra BAAS yang saat ini menjalin kerjasama dengan Kabupaten Solok yakni Baznas Kab. Solok melalui bantuan PMT khusus mulai tahun 2022 sampai sekarang, IIP dan FIIK BUMN Sumatera Barat, PT. Semen Padang bantuan PMT khusus untuk balita stunting yang ada di Nagari Labuah Panjang X koto diatas pada tahun 2023 serta CSR PT. Semen Padang bantuan pengadaan sumber air bersih untuk seluruh penduduk Nagari Labuah Panjang X Koto Diatas pada tahun 2023, PT. PLN Persero UP3 Solok dan KPPN Solok melalui bantuan PMT Khusus pada tahun 2022.", Ujannya. 

Pada tahun ini Kabupaten Solok melalui DPPKBP3A mendapat bantuan alat laparaskopi dari Anggaran DAK Fisik, yang sangat membantu dalam pelayanan KB khususnya untuk meningkatkan pelayanan KB MKJP yaitu teknik bedah untuk MOW (Metode Operasi Wanita). 

"Dilihat dari trend hasil survei nasional terkait stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Solok mengalami penurunan dari 40,1% pada tahun 2021 turun menjadi 24,2 % pada tahun 2022 dan 25,4 % tahun 2023. Keberhasilan ini berkat peran semua OPD terkait yang tergabung dalam TPPS mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nagari, serta peran TIM PAKAR ( dr SpA, SpOG, Ahli Gizi, Psikolog)  pada AKS (audit kasus stunting) dan tak kalah penting peran MITRA sebagai BAAS", Jelasnya. 

Peserta kegiatan ini berjumlah ± 190 orang yang berasal dari perwakilan komponen:  TPPS Kab Solok, OPD/Kepala Badan di lingkup Pemerintah Kab. Solok, Camat se-Kabupaten Solok, Tim Pakar AKS, Pengelola Faskes se-Kabupaten Solok, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Solok, serta mitra kerja Lainnya. 

Pjs. Bupati Solok menyampaikan dalam sambutannya Terimakasih dan apresiasi kepada TPPS Kab. Solok, Mitra serta seluruh pihak terkait yang telah berpartisipasi dan berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Solok.

"Kerja kolaborasi merupakan kunci utama, karena intervensi percepatan penurunan stunting merupakan program/kegiatan di Kabupaten Solok dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing bahkan hingga di tingkat nagari, dengan demikian Intervensi yang sifatnya multi govemment level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi.", Imbuhnya. 

Jika Pemerintah bisa menyediakan progam, data dan akses serta masyarakatnya memiliki kesadaran untuk mendukung seluruh program yang dijalankan ditambah dengan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Usaha dan Korporasi yang ada, maka yakinlah penanganan Stunting di Kabupaten Solok bukanlah hal yang sulit, dan bahkan hal ini juga bisa kita terapkan untuk penanganan permasalah lainnya yang ada di Kabupaten Solok.

"Saya meminta agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat nagari, agar dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting.", Katanya. 

Pemetaan ini penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang sudah terhenti.

Berbagai program yang terkait dengan penurunan stunting selama ini sudah dijalankan pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program dan alokasi anggarannya dapat secara konvergen sampai dan diterima oleh keluarga sasaran.

Dalam ajaran Agama Islam, kita diamanatkan untuk tidak mewariskan generasi yang lemah atau dzurriyatan dhia'fan. Generasi yang lemah ini bukan hanya lemah dari sisi pemahaman agama, tetapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dengan demikian masalah penanggulangan stunting adalah tuntunan agama yang sesuai dengan Syariah dalam rangka pencegahan terjadinya generasi yang lemah. 

Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah secara bersama-sama.

Selanjutnya dilakukan wisuda sekaligus penyerahan sertifikat bebas stunting (14 anak stunting Nagari Labuah Panjang Kec. X Koto di Atas) yang mendapatkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dari PT. Semen Padang.

Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis serta pemaparan dari Mitra BAAS Kabupaten Solok.

 

Arosuka, netralpost.net -Kominfo, Pemerintah Kabupaten Solok, laksanakan Sosialisasi Databse  Pemanfatan Sumber Daya Air di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Solok, Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Rabu (9/10/2024). 

Peserta Sosialisasi Camat Gunung Talang Riswandi Bahaudin, Wali Nagari se Kecamatan Gunung Talang, Staf Bagian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Solok,

Sosialisasi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Solok yang diwakili oleh Kepala Bagian SDA Setda Kabupaten Solok, Bapak Anthony Saliza S.E., M.Ec.Dev.

Kabag. Sumber Daya Alam Sekreyariat Daerah Kabupaten Solok, Anthony Saliza,  menjelaskan bahwa agenda kegiatan ini adalah sosialisasi terkait inovasi yang diinisiasi oleh Kabag SDA. Inovasi tersebut dinamakan Database Pemanfaatan Sumber Daya Alam, atau disingkat SEMALAM. Pembuatan inovasi database SEMALAM ini dilakukan dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai stakeholders seperti dengan Dinas DLH Kabupaten Solok, Dinas PTSP Naker Kabupaten Solok, Dinas PU, Dinas Pertanian, dan stakeholders lainnya.

Lebih lanjut Anthony menjelaskan juga bahwa untuk pelaksanaan inovasi SEMALAM ini secara perdana, telah dipilih wilayah Kecamatan Gunung Talang sebagai pilot project. Ia menambahkan bahwa database SEMALAM untuk wilayah Kecamatan Gunung Talang telah disusun. Pada sosialisasi tersebut, Anthony juga memaparkan bahwa terdapat berbagai data yang dapat diakses pada database SEMALAM tersebut, diantaranya adalah data rekapitulasi pemanfaatan sumber daya alam per wilayah, dan juga per sektor. Lebih lanjut Anthony juga menjelaskan bahwa pada database tersebut juga dapat dilihat peta sebaran titik-titik pemanfaatan sumber daya alam baik per wilayah maupun per sektor, dan berbagai data lainnya. Diharapkan kedepannya, database ini dapat membantu meningkatkan kinerja Bagian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terakhir, Anthony juga menyampaikan bahwa untuk kedepannya, penyusunan database SEMALAM ini masih akan berlanjut dimana akan disusun juga untuk 13 kecamatan lainnya, dan database SEMALAM ini juga akan dilakukan update secara berkala dengan berbagai stakeholders terkait. (Admin)

 

Arosuka, netralpost -- Puskesmas Jua Gaek mengikuti zoom meeting penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi bersama Evaluator dari Kementerian PANRB Republik Indonesia, Rabu 09/10/2024 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab Solok.

Terlihat hadir Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Adriani Djaafar, Inspektur Pembantu Urusan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi Hafizol Gafur, SE.CRMO,  Kepala Puskesmas Jua Gaek Silvia Febrina SKM beserta jajaran staf Puskesmas Jua Gaek.

Tim Evaluator dari Kementrian yakni bpk. Adi dan ibu chafidloh mufidah Pada awal wawancara dilaksanakan pemaparan materi oleh Kepala Puskesmas terkait indikator indikator penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dihadapan evaluator Kemenpan-RB. Setelah pemaparan dilakukan diskusi dan tanya jawab oleh evaluator kepada Kepala Puskesmas beserta jajaran.

Di akhir kegiatan, Kepala puskesmas Jua Gaek berharap Puskesmas Jua Gaek menjadi unit kerja (Puskesmas) pertama di Sumatera Barat, yang memperoleh predikat ZI WBK/ WBBM atau instansi yang memiliki Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

 

Arosuka, netralpost.net --- Apel Pagi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati, Senin (7/10/2024). 

Turut Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Safrudin, S.Sos, M.Si, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Asisten lll Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Disdukcapil Sebagai Pembina Apel Ricky Carnova, S.STP, M.Si, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Titony Tanjung, Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Para ASN dan THL di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. 

Pembina Apel Ricky Carnova, S.STP, M,Si menyampaikan Sesuai arahan pimpinan untuk absensi apel setiap Senin untuk mengumpulkan ke BKPSDM, semoga kedisiplinan kita para ASN dan THL meningkat dari sebelumnya.

Terkait dengan kebersihan kantor dan juga beberapa waktu lalu Bapak Pjs Bupati Solok sudah memberi contoh kepada kita semua untuk secara bersama menjaga kebersihan lingkungan kantor kita masing-masing, hal ini akan memberikan dampak positif baik dari segi estetika, kebersihan maupun kenyamanan kita dalam bertugas terutama dalam melayani masyarakat.

Memasuki triwulan yang keempat ini, sembari kita menunggu evaluasi provinsi APBD perubahan 2024, kita berharap kepada seluruh pelaksanaan kegiatan untuk mempersiapkan rencana kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita di tahun 2024, jangan terjadi lagi adanya penumpukan-penumpukan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Desember ini. 

Terkait Disdukcapil, saat ini sudah banyak inovasi- inovasi yang kita lahirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti marawa nagari, kerjasama dengan PT. POS, dan dalam tahun ini untuk cetak KTP yang rusak maupun hilang di wilayah selatan Kabupaten Solok sudah bisa dilaksanakan di Kantor Camat Lembah Gumanti, tanpa harus ke Disdukcapil, kita juga akan merencanakan proses pencetakan KTP di Mal Pelayanan Publik, dan tahun 2025 mendatang akan kita upayakan hal yang sama bisa terlaksana di Kantor Camat Singkarak.

Ketua Bawaslu terkait netralitas ASN Titony Tanjung Hari ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Bawaslu diundang dalam kegiatan Apel dalam rangka menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan netralitas asn dalam pemilihan tahun 2024.

Perlu kita sampaikan kepada semua ASN tentang Netralitas ASN itu regulasi yang mengatur netralitas ASN adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 2  jelas dikatakan ASN itu harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Bapak Ibu silahkan berpedoman kepada aturan tersebut, agar terhindar dari masalah hukum maupun kode etik ASN selama masa kampanye pilkada ini. 

Bapak Ibu ASN mempunyai hak politik/hak pilih dan itu bisa digunakan nanti saat pencoblosan, Bapak dan Ibu ASN dilarang mempengaruhi siapapun untuk memilih salah satu Pasangan Calon (Paslon) baik itu Bupati maupun Gubernur.

Sebagai pelayan publik harus menjadi teladan bagi masyarakat kita dalam menyikapi masa kampanye ini.  Kita  tidak boleh mengumbar atau mempresentasikan yang mengarahkan kita kepada upaya-upaya untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon.

Di Bawaslu sendiri kami mempunyai tim cyber yang tugasnya melacak dan memantau akun media sosial milik bapak/ibu sekalian. Kami imbau untuk berhati-hati dalam bermedia sosial, kami juga memantau aktivitas media sosial milik para Paslon, dan kami akan perhatikan siapa saja yang me like postingan-postingan yang diunggah oleh calon tersebut.  

Penting juga kami sampaikan kepada kita semua tentunya kami berharap di Bawaslu tidak ada lagi laporan-laporan yang masuk atau temuan-temuan Bawaslu terkait Netralitas ASN. Bagi para ASN yang masih belum mengetahui informasi terkait Netralitas ASN, maka hari ini sudah kami sampaikan dan sosialisasikan di hadapan Bapak-Ibu sekalian, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak memahami terkait Netralitas ASN tersebut.

"Mari sama - sama kita jaga kondusifitas selama masa kampanye ini, siapapun yang nantinya terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati maupun Gubernur/ Wakil Gubernur, itulah pasangan terbaik yang diberi amanat dan kepercayaan oleh masyarakat kita, terutama di Kabupaten Solok.", Tutupnya. 

 

Arosuka, netralpost.net - Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi  (MCP 2024) sekaligus koordinasi penyelesaian Sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD), PSU dan Piutang Pajak dengan KPK RI di ruang rapat sekretariat daerah, Kamis (03/10/2024).Tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Tim Korsul KPK RI Wilayah I, Kepala OPD terkait, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Kasi Datun Kejari Solok, serta Tim Verifikasi PSU Kabupaten Solok.

Dalam agenda rapat tersebut dilaksanakan pemaparan materi terkait laporan perkembangan MCP 2024 Kabupaten Solok serta penanganan reviu dan audit oleh Inspektorat Daerah. Selain itu juga dilakukan pemaparan terkait sertifikasi aset BMD, PSU serta Piutang Pajak oleh OPD dan stake holder terkait. 

Di tengah acara dilaksanakan penyerahan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas) dari pihak pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Solok. penyerahan PSU terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, tanah fasilitas umum. 

Penyerahan PSU ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, yang diserahkan langsung dari perwakilan pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison.

Sebelum penyerahan tersebut dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) PSU oleh Pengembang Perumahan Permata Halaban Koto Baru - PT Batu Baroda Internasional, dan dari Perumahan Griya Hansela 4 - PT. Griya Hansela Berkah Abadi yang kemudian ditandatangi oleh Sekretaris Daerah.

Tujuan dari penyerahan PSU adalah agar dilakukan pembangunan yang berkelanjutan, dengan diserahterimakannya PSU maka pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pemeliharaan terhadap PSU yang ada melalui dana APBD Kab. Solok. 

Ketua Rombongan Wilayah I KPK RI Mohammad Jhannatan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.  Hal ini mengingat PSU perumahan merupakan aset negara yang harus diselamatkan agar tidak terjadi kerugian negara.

Selain itu ia juga berpesan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk terus bekerjasama meningkatkan pencapaian target mengenai piutang pajak dan lain sebagainya agar target dari Pemerintah Kabupaten Solok mencapai titik maksimal sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

PSU sendiri merupakan bantuan jalan lingkungan untuk pengembang yang membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PSU juga merupakan kelengkapan fisik yang mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau.

Pada kesempatan ini diserahkan PSU senilai lebih dari Rp. 2 Miliyar.

 

Arosuka, netralpost.net --- Pemkab Solok Terima Rombongan Study Tiru Kabupaten Rokan Hulu Riau di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Jumat (4/10/2024). 

Turut Hadir Sekretaris Daerah Kab. Solok  Medison, S.Sos, M.Si, Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu  Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Inspektur Daerah Kab. Solok Dery Akmal, Kepala BKD Kab. Solok : Indra Gusnadi, Kepala OPD Terkait Lingkup Pemkab. Solok, Kepala OPD Kab. Rokan Hulu, Jajaran Study Tiru Kab. Rokan Hulu. 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengalaman bagi tim TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian akibat pengelolaan keuangan negara/daerah yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu menyampaikan dalam Sambutannya Hari ini kami berkunjung melaksanakan study tiru terkait dengan pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang disarankan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kepada kami, yang salah satunya adalah ke Kabupaten Solok.

"Dengan kunjungan kami ini diharapkan banyak hal yang kami pelajari dari Kabupaten Solok, kami berharap mendapatkan ilmu yang lebih sehingga bisa diterapkan di Kabupaten Rokan Hulu.", ujarnya. 

Sambutan Sekretaris Daerah Kab. Solok Kedatangan Bapak/Ibu dari Riau ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami di Kabupaten Solok, karena salah satu program unggulan kita adalah sektor Pariwisata, dari yang kita ketahui Bapak/Ibu rombongan menginap di salah satu penginapan yang ada di sini, harapan kita Bapak/Ibu mendapatkan kesan yang baik selama berada disini.

Terkait pelaksanaan tuntutan ganti rugi baik terhadap temuan-temuan BPK terutama yang ada di Kabupaten Solok, pada tahun ini tingkat penyelesaiannya sudah mencapai 82,17%.

"Untuk kebijakan kita menindaklanjuti temuan-temuan BPK di tahun berjalan maupun piutang-piutang daerah yang sudah ada dalam waktu cukup lama di Kabupaten Solok kita selalu benahi secara berkelanjutan.", ucapnya. 

Dalam hal ini kita di Kabupaten Solok menjalin MoU bersama Kejaksaan Negeri Solok, tepatnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), hal ini dapat dilaksanakan karena saat ini kejaksaan tidak hanya bertujuan guna penegakan hukum namun juga guna pengembalian kerugian negara, sehingga hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi di Kabupaten Solok.

Inspektorat daerah kita cukup proaktif berkoordinasi dalam mengingatkan setiap ASN yang belum menindaklanjuti LHP dari BPK, dan secara rutin melakukan rapat terhadap tindak lanjut temuan BPK tersebut.

Paparan Inspektur Daerah Kab. Solok Dari tahun 2021-sekarang pengembalian kerugian Negara, Daerah dan Nagari yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 3,7 milyar,  2022 sebesar Rp. 3,5 milyar, 2023 sebesar Rp.10,2 milyar, dan pada tahun 2024 hingga bulan ini sudah terhitung Rp. 2,6 milyar.

Penyelesaian tindak lanjut BPK pada tahun 2021 sebesar 66,16%, tahun 2022 meningkat jadi 70,1%, tahun 2023 meningkat jadi 77,4% dan terakhir pada semester satu tahun 2024 meningkat lagi menjadi 82,17% dan insyallah target kami di semester 2 2024 ini bisa mencapai 85%.

Upaya yang dilakukan untuk penegakkan tindak lanjut temuan BPK ini yakni pemantauan tindak lanjut tiap bulannya 

Inspektorat harus lebih pro aktif kepada opd maupun asn yang ada di opd, melakukan koordinasi yang lebih berorientasi melalui pembinaan tidak hanya sekedar memberikan teguran.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis serta tanya jawab dari rombongan Study Tiru Kabupaten Rokan Hulu dengan Pemerintah Kabupaten Solok.

 

Arosuka, netralpost.net --- Rapat Pengendalian Inflasi TPID Bersama Kemendagri di Ruang Rapat Setda Kabupaten Solok, Rabu (2/10/2024). 

Turut Hadir  PJS. Bupati Solok Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si, Forkopimda, Staf Ahli Bid. Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, SH, MM, Asisten II  Deni Prihatni, ST, MT, Kepala OPD, Kepala BPS Kab. Solok Mukhlis, SE, MM, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Solok Yossi Agusta, SP, M.Si.

Kegiatan Diikuti secara Video Conferance bersama Kemendagri,TNI, POLRI, Kementrian dan Lembaga di Pemerintahan Republik Indonesia serta Seluruh Kepala Daerah dan Fokopimda se-Indonesia. 

Arahan PLT Sekjen Kemendagri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si, "Saat ini kita telah mendapatkan data terbaru yang dirilis dari BPS, dan ini merupakan data terbaik yang kita capai semenjak Republik Indonesia merdeka.", Ujarnya. 

Tentu hal ini patut kita syukuri bersama karena apa yang telah kita upayakan bersama diberi kelancaran dan kemudahan sehingga hal ini bisa dirasakan mafaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-4 september 2024 mengalami Deflasi sebesar 0,12% dan ini merupakan deflasi terdalam dibulan yang sama dalam 5 tahun terakhir.

Diakhir kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok melaunching secara resmi Aplikasi SIGADISELOK Sistem Informasi Pangan Strategis Kabupaten Solok. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk mengetahui perkembangan harga pangan pokok strategis di Kabupaten Solok dan bisa diakses oleh seluruh kalangan pada link https://sigadiselok.solokkab.go.id

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.