NetralPost.net

JAKARTA, NETRALPOST — Komisi IV DPR RI mewanti-wanti pemerintah agar memperketat pengawasan tata niaga hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pengawasan di lapangan dituntut harus komprehensif dan nyata, bukan sekadar formalitas administratif.

​"Pengawasan tata niaga hewan kurban tidak boleh longgar demi menjaga kepercayaan dan kesehatan masyarakat," tegas Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, Senin (25/5/2026).

​Daniel mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum untuk bergerak cepat mengantisipasi praktik curang yang kerap berulang setiap tahun, salah satunya fenomena sapi glonggongan.

​Menurutnya, lonjakan permintaan menjelang Idul Adha tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menurunkan standar kualitas dan kelayakan hewan.

​"Ruang manipulasi bobot hewan dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat harus bisa diatasi. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga perlindungan konsumen," lanjut Daniel.

​Dampak Ekonomi dan Ancaman Penyakit (PMK & LSD)

​Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini menjelaskan bahwa praktik sapi glonggongan sangat merugikan pembeli secara ekonomi karena kualitas daging yang merosot tajam. Lebih dari itu, jika pengawasan dari hulu ke hilir longgar, standar kesehatan konsumsi masyarakat dipertaruhkan.

​Oleh karena itu, Daniel meminta adanya pengawasan terpadu yang ketat di berbagai titik krusial. Mulai dari titik distribusi, pasar hewan, lokasi penjualan musiman, hingga Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

​"Pengawasan tidak cukup hanya lewat dokumen kesehatan di atas kertas, tapi harus berbasis pemeriksaan lapangan yang aktif dan terukur. Pengawasan jangan asal-asalan karena taruhannya adalah masyarakat," ujarnya.

​Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi kesiapan dinas peternakan di daerah dalam menghadapi lonjakan distribusi nasional. Daniel mengingatkan, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) sempat meluas akibat lemahnya pengawasan distribusi.

​"Ancaman PMK dan LSD berdampak luas terhadap kesehatan hewan nasional dan stabilitas ekonomi peternak rakyat. Antisipasinya harus betul-betul serius," imbuh Daniel.

​Edukasi Publik dan Transparansi

​Di sisi lain, Daniel melihat rendahnya literasi masyarakat mengenai indikator kesehatan hewan masih menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum pedagang nakal.

​Pemerintah melalui dinas terkait diminta gencar memperluas edukasi publik mengenai:

​Ciri-ciri fisik hewan kurban yang sehat.

​Cara mengecek keaslian sertifikat kesehatan ternak.

​Imbauan untuk membeli hewan hanya dari lapak resmi yang berada di bawah pengawasan dinas.

​Sebagai penutup, Anggota Komisi yang membidangi pangan dan peternakan ini menekankan pentingnya transparansi. Langkah konkret pemerintah dalam mengawasi lalu lintas hewan kurban harus dibuka ke publik agar masyarakat merasa aman dan tenang saat beribadah.(Nofri Tanjung) 

Solok, netralpost - Perbaikan besar-besaran pada ruas jalan nasional yang menghubungkan Lubuk Selasih, Kabupaten Solok, hingga Solok Selatan terus menunjukkan progres positif. 

Jalur vital ini diproyeksikan rampung sepenuhnya pada 2027, sejalan dengan penyelesaian pembangunan Flyover Sitinjau Lawik Tahap I yang digarap dengan nilai investasi mencapai Rp2,79 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur jalan tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah strategis untuk menggerakkan roda ekonomi dan membuka akses pariwisata yang lebih luas di wilayah Solok Raya.

“Ketika jalannya sudah layak, arus barang dan orang akan jauh lebih lancar. Dampaknya langsung terasa pada sektor ekonomi dan pariwisata, khususnya di Solok Selatan,” ujar Zigo, Senin (12/1/2026).

Ia mengungkapkan, khusus untuk wilayah Kabupaten Solok, pengerjaan jalan di ruas Air Dingin telah selesai dengan total anggaran mencapai Rp293 miliar. Dua jembatan penting, yakni Jembatan Air Dingin dan Jembatan Pisau Hilang, kini telah berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Peningkatan kualitas jalan ini juga memangkas waktu tempuh dari Kota Padang menuju Solok Selatan. Jalur yang sebelumnya dikenal sempit dan rawan kerusakan kini mulai berubah menjadi lebih lebar dan aman dilalui berbagai jenis kendaraan.

“Masih ada sisa anggaran sebesar Rp223 miliar dari kontrak multiyears yang difokuskan untuk penyempurnaan jalan nasional dan ditargetkan rampung tahun ini,” jelas legislator Partai Golkar tersebut.

Menurut Zigo, keterbatasan akses selama ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya kunjungan wisatawan ke Solok Selatan. Kondisi jalan yang belum memadai menyulitkan bus pariwisata maupun kendaraan besar untuk masuk ke daerah tersebut.

Oleh sebab itu, ia memastikan akan terus mengawal percepatan pembangunan jalan nasional Lubuk Selasih–Solok Selatan hingga benar-benar memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan.

Solok, netralpost - Wakil Bupati Solok, H. Candra, bersama Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, meninjau progres pengerjaan proyek pengendalian banjir Batang Lembang di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Minggu (23/11/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai target, sekaligus menjawab kebutuhan warga terhadap penanganan banjir yang lebih komprehensif. 

Dalam kesempatan tersebut, Wabup H. Candra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Zigo Rolanda, yang telah memperjuangkan proyek tersebut. 

“Atas nama Pemkab Solok, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zigo yang telah membantu merealisasikan proyek ini melalui kementerian terkait dengan kewenangan beliau di pusat. Proyek ini sangat membantu warga, terutama saat seperti sekarang ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Bahkan ada sawah warga yang terdampak, termasuk sekolah yang kena imbas luapan Sungai Batang Lembang,” ujar Candra. 

Ia menambahkan bahwa untuk sisa lahan yang belum dikerjakan hingga ke batas Kota Solok, masyarakat setempat telah menyatakan kesiapan jika lahannya diperlukan untuk kepentingan pembangunan. “Melalui keterangan Camat, Wali Nagari, dan KAN, masyarakat sudah bersedia jika ada lahannya yang terpakai nantinya. Ini bentuk dukungan luar biasa demi keselamatan bersama,” lanjutnya. 

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, menjelaskan bahwa peninjauan langsung dilakukan karena meningkatnya curah hujan beberapa hari terakhir. “Beberapa hari ini hujan turun terus, debit air meningkat. Kita dapat informasi, maka kita segera melihat ke lokasi,” ungkapnya. 

Zigo menegaskan bahwa pihaknya akan terus memaksimalkan upaya percepatan pembangunan pengendalian banjir di sepanjang aliran Batang Lembang. “Kita akan terus maksimalkan untuk sisa sepanjang jalur Batang Lembang di Nagari Salayo sampai batas kota, dan juga yang berada di kawasan Kota Solok. Saat ini yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Solok menggunakan anggaran sekitar Rp. 48,6 miliar. Sementara sisa pekerjaan sampai perbatasan kota, menurut perhitungan teknis sementara, membutuhkan sekitar Rp. 80 miliar lagi,” paparnya. 

Ia juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh proses berjalan lancar. “Mohon doa kepada masyarakat Kabupaten Solok agar ada kemudahan, apalagi ini menyangkut lahan pertanian warga serta berdampak pada ketahanan pangan kita,” tutup Zigo. 

Proyek pengendalian banjir Batang Lembang sangat berdampak positif bagi masyarakat terutama sepanjang aliran sungai. Pemerintah berharap pembangunan ini mampu mengurangi risiko banjir yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan utama masyarakat setempat. 

Turut hadir dalam tinjauan lapangan ini Kadis PUPR Kab. Solok Effia Vivi Fortuna, Kadis PRKPP Retni Humaira, Kabid BPBD Indra Muchsis beserta Tim BPBD, Ketua Golkar Kab. Solok Mukhkis Dt. Gampo, Camat, Wali Nagari, KAN dan tokoh masyarakat setempat.

Kali ini Athari menuntaskan harapan santri di pondok pesantren bersejarah di Sumatera Barat yaitu Thawalib Padang Panjang. Sekolah Islam modern pertama di zaman Hindia-Belanda tersebut mendapat program pembangunan berupa Rusunawa dengan anggaran 7,1 Miliar. Hal itu dibuktikan dengan diresmikannya Rusunawa tersebut pada Senin, (5/2/24). 

"Gedung Rusunawa yang diperuntukkan untuk asrama dengan tiga lantai ini berkat upaya dan perhatian dari beliau (Athari) melalui kementerian PUPR," kata Sonny Budaya Putra, Penjabat (Pj) Wali kota Padang Panjang dalam sambutannya.

Athari merasa bersyukur pembangunan Rusunawa tersebut berjalan lancar. Ia berharap gedung tersebut dapat membangkitkan semangat para santri untuk terus menimba ilmu.

"Alhamdulillah, berkat kerjasama kita semua gedung Rusunawa ini telah selesai dibangun dengan baik. Tentu dengan adanya fasilitas ini menjadi pendobrak semangat bagi para santri untuk terus belajar, menimba ilmu agama yang amat penting bagi generasi kita kedepan dalam membangun peradaban," ujar anggota DPR RI itu.

Wasekjend Partai Amanat Nasional itu kemudian menyampaikan betapa pentingnya pendidikan berbasis agama untuk menghadapi tantangan di era modern ini.

"Kita sama-sama tau bagaimana tantangan bagi generasi muda kita, tantangan di era modern cukup mengancam. Pastinya salah satu yang bisa menjawab tantangan tersebut adalah pendidikan berbasis agama dan sejarah sudah membuktikan hal itu," pungkas Athari.(*)

Padang, netralpost.net --- Kerja nyata Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi kembali mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang diperjuangkannya. Hal itu terungkap ketika  Athari mengunjungi daerah pesisir Kota Padang itu bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Indra Dt Rajo Lelo dari fraksi Partai Amanat Nasional. Minggu (21/1/24).

Kehadiran politisi dari partai Amanat Nasional (PAN) ini disambut masyarakat Sungai Pisang dengan antusias dan senang hati.

Pada kesempatan ini, masyarakat Sungai Pisang, Kota Padang sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Athari Gauthi Ardi atas program pembangunan jembatan gantung yang telah lama diimpikan oleh masyarakat setempat. Sebelumnya jembatan Gantung Sungai Pisang itu dalam kondisi tidak layak pakai selama bertahun-tahun.

Diketahui pembangunan kembali jembatan ini melalui aspirasi Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi dengan total anggaran 4 Miliar.

Kini jembatan yang berada di salah satu kawasan wisata Kota Padang itu kembali berdiri kokoh, hal itupun disambut baik oleh masyarakat setempat dan masyarakat merasa sangat puas.

"Alhamdulillah kami sangat puas, dulunya jembatan ini cukup memprihatinkan, selaku warga disini kami sangat berterimakasih kepada buk Athari" ujar Donny  salah seorang warga Sungai Pisang saat menghadiri Kunjungan Athari ke kampung halamannya itu, Minggu (21/1/24).

Donny yang juga pemilik Boat wisata pulau tersebut mengatakan jembatan tersebut juga berdampak baik untuk menunjang kegiatan pariwisata disana.

"Jembatan ini juga akses bagi wisatawan untuk menaiki boat menuju pulau-pulau disekitaran wilayah kami, tentu kami sangat berterimakasih, karena dengan fasilitas yang baik wisatawan akan sangat senang untuk berkunjung dan ekonomi kami disini juga meningkat,"pungkasnya.

Disamping itu, wisatawan disana juga merasa senang dengan kondisi jembatan tersebut.

"Tentunya kami menilai ini bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menunjang pariwisata disini. Sebagai wisatawan kami sangat senang," ujar yanti salah seorang wisatawan yang akan menuju salah satu pulau di kawasan Sungai Pisang tersebut.

Menanggapi apresiasi yang disampaikan padanya, Athari khas dengan senyum anak mudanya itu mengatakan sangat senang bisa mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat, terutama yang ada di daerah pemilihannya. Karena menurutnya itu sudah merupakan kewajibannya sebagai wakil rakyat ketika dipercaya.

“Bukan saja masyarakat bisa senang, saya juga merasa senang. Dengan telah dibangunnya jembatan ini, berarti satu lagi tugas saya untuk menyediakan pembangunan untuk masyarakat terpenuhi. Semoga sarana ini dapat bermanfaat bagi masyarakat disini. Dan saya harapkan masyarakat juga bisa menjaga fasilitas ini dengan baik, supaya setelah ini kita bisa fokus pada sarana-sarana infrastuktur lainnya yang dibutuhkan oleh rakyat,” katanya singkat.

Untuk diketahui, seperti halnya data dan fakta yang didapatkankan oleh media ini, Athari yang bernaung di Partai Amanat Nasional (PAN) ini merupakan salah satu Anggota DPR RI asal Sumatera Barat yang paling produktif untuk membawa aliran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Sumbar. Bahkan tercatat dari berbagai program yang berhasil dibawanya, total seluruh anggaran yang dibawa mencapai Rp 465,3 Milyar.

Jumlah APBN yang fantastis ini tentunya tidak lepas dari kepiawaian Athari dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Politikus muda yang dikenal cerdas, visioner dan santun dalam berpolitik ini mampu menjadi jembatan hati rakyat Sumatera Barat dengan pemerintah pusat, terutama dengan beberapa kementerian yang bermitra langsung dengan Komisi V DPR RI.

Diantaranya kementerian yang bermitra langsung dengan Komisi V DPR RI tempat Athari bertugas  adalah, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDT, dimana semuanya  sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Berikut total hasil kerja nyata berupa dana aspirasi yang dibawa ke Sumatera Barat dari tahun ke tahun oleh Athari Gauthi Ardi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2020 Rp 49,8 Miliar. Tahun 2021 Rp 75,17 Miliar. Tahun 2022 Rp 118,55 Miliar, dan Tahun 2023 Rp 221,8 Miliar.

Dengan beberapa program unggulan yang telah banyak dirasakan manfaatnya di Sumatera Barat, yakni 

1. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI)

2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

3. Program Kota Tanpa Kumuh  (Kotaku)

4. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/ Bedah Rumah

5. Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

6. Pengadaan Bis Sekolah

7. Bantuan Operasional BUMNAG

8. Pembangunan Desa Wisata

9. Jembatan Gantung

10. Normalisasi batang Tapan

11. Normalisasi Batang Lembang

12. anitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

13. Sanitasi pedesaan

14. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)

15. Pamsimas

16. Peningkatan pembangunan jalan Desa tertinggal (Rimbo data-Kapujan) Solok

17. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R)

18. Lampu penerangan jalan

19. Sanitasi Pesantren

20. Fasilitas Keselamatan jalan

21. Fasilitas Poltekpel Sumbar

Melalui program ini Athari menunjukkan keberpihakannya kepada kesejahteraan petani dengan merevitalisasi irigasi sebagai kunci utama sektor pertanian. Kini Athari sudah membangun 700 titik irigasi yang tersebar di delapan kabupaten kota yang ada di Sumbar.

Hal tersebut terungkap saat acara serah terima program P3TGAI bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang di Hotel ZHM pada Jumat, (17/11/23). 

"Alhamdulillah kita sudah membangun 700 titik irigasi untuk petani di Sumbar," ujar Athari saat menyampaikan sambutan.

Diketahui acara tersebut merupakan serah terima program P3TGAI tahun anggaran 2023, Tahun ini Athari kembali berhasil membangun 175 titik irigasi.

Disamping itu Athari menekankan pentingnya infrastruktur di daerah. Ia menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah guna mendukung perekonomian masyarakat.

"Kepada bapak ibu saya sampaikan, infrastruktur itu sangat penting untuk kita, apalagi untuk perekonomian masyarakat di daerah. Saya akan terus berupaya meningkatkan infrastruktur kita agar perekonomian masyarakat semakin lancar," ujar legislator muda tersebut.

Selain itu Athari juga rajin membawa program lain untuk masyarakat di daerah, baik berupa pembangunan jalan, sanitasi, pembangunan pesantren dan bedah rumah.(***)

Serah terima tersebut dilakukan bersama Balai Sungai Wilayah Sumatera V di Hotel ZHM, Padang. 175 titik pembangunan irigasi tersebut berasal dari usulan Athari kepada Kementerian PUPR RI tahun anggaran 2023.

Dalam sambutannya, Legislator muda tersebut berharap program itu dapat digunakan sebaik-baiknya dan dipelihara agar berdampak secara berkelanjutan untuk petani.

"Alhamdulillah, saya ucapkan terimakasih kepada bapak ibu kelompok tani yang telah berpartisipasi dan bekerjasama untuk menyukseskan program ini. Pesan saya, pelihara program ini dengan baik, jaga baik-baik agar dampaknya terus dirasakan oleh petani di daerah," ujar Athari dihadapan perwakilan kelompok tani dan walinagari yang hadir.

Kemudian Athari menyampaikan betapa pentingnya infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat. Ia berkomitmen untuk terus mendongkrak pembangunan infrastruktur tersebut.

"Bagi saya infrastruktur ini sangat penting, terutama bagi para petani yang membutuhkan air dan akses jalan untuk mendongkrak hasil pertanian. Insyaallah saya akan terus berupaya mendorong agar kebutuhan infrastruktur di daerah dapat dipenuhi secara maksimal," pungkas anggota DPR RI termuda dari Sumbar tersebut.(*)

Sijunjung, netralpost - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Solok, Sumatera Barat menyosialisasikan program beserta manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada petani di Kabupaten Sijunjung.

“Saya berharap tenaga kerja mandiri (informal) mendaftarkan diri sebagai peserta BPJAMSOSTEK supaya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Darul Siska, di Sijunjung, Kamis.

Sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi petani.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan Amanah UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 dan memberi pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dari negara yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan

Peserta sosialisasi sebanyak 300 orang tenaga kerja informal dan akan segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Solok, Maulana Anshari Siregar, menjelaskan dengan hanya Rp16.800 per bulan atau dengan menabung sekitar Rp500 per hari dengan membayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta akan mendapat manfaat jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

“BPJAMSOSTEK akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder dan perangkat desa agar informasi terkait program BPJAMSOSTEK dapat semakin luas diterima oleh seluruh lapisan masyarakat pekerja, dijadikan kebutuhan hidup dasar” ujarnya.

Maanfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan katanya, sangat banyak seperti perawatan tanpa batas hingga sembuh bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja sesuai indikasi medis di kelas I RS Pemerintah.

Jika dalam masa pemulihan katanya, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebagai pengganti penghasilan yang hilang selama masa pengobatan sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama, dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Jika terjadi risiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja, sambungnya, ahli waris mendapatkan santunan JKK 48 kali upah terakhir yang dilaporkan, serta beasiswa pendidikan 2 orang anak sampai perguruan tinggi maksimal Rp.174 juta.

Sedangkan bila meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja (JKM), santunan yang akan diterima Rp42 juta, atau setara dengan menabung sebesar Rp.16.800/bulan selama 208 tahun.

Selain sosialisasi Darul Siska juga menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris dari Almarhum Yesmida sebesar Rp.42 juta .

Almarhumah Yesmida merupakan salah satu dari 300 orang lainnya yang di undang saat kegiatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 24 September lalu di Sungai Lansek, dimana saat itu seluruh peserta dibantu daftarkan dan pembayaran iuran kepersertaanya selama tiga bulan oleh Pak Darul Siska.

Takdir manusia tidak ada yang tau selain Allah SWT, lima hari setelah kegiatan tersebut tepatnya pada tanggal 29 septermber lalu, kabar duka bahwasanya almarhumah Yusmida berpulang kerahmatullah .

“Mendengar kabar tersebut tim kami di Kabupaten Sijunjung bergerak cepat berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berkantor di Kota Solok menginformasikan bahwa almarhumah Yusmida, pekebun yang merupakan salah satu peserta sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang saya undang telah meninggal dunia,” tambahnya.

Ini salah satu contoh konkrit manfaat mengikuti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yaitu mendapatkan Jaminan Kematian (JKM) di mana program perlindungan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris peserta yang diberikan saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

Santunan yang diberikan diharapkan dapat menjadi pelindung keluarga dari penurunan atau kegoncangan perekonomian setelah tulang punggung keluarga meninggal dunia dan agar ahli waris terus dapat produktif.

Besar harapan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat membantu mencegah lahirnya kemiskinan baru buat ahli waris dan beasiswa pendidikan sebanyak dua orang sampai keperguruan tinggi mencegah putus sekolahnya anak-anak. Karena masyarakat minangkabu ini sangat konsen dengan pendidikan anak.

Sumatera Barat, netralpost.net --- H.Darul Siska serahkan secara simbolis Santunan Jaminan Kematian (JKM) Peserta Iuran BPJS Ketenagakerjan sebesar Rp 42.000.000,00 kepada ahli waris Almarhumah Yusmida seorang petani, pada saat kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Aula Kantor Kecamatan Sijunjung.

"Saya menyerahkan secara simbolis Santunan Jaminan Kematian (JKM) Peserta Iuran BPJS Ketenagakerjan sebesar Rp 42.000.000,00 kepada ahli waris Almarhumah Yusmida seorang petani, pada saat kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Aula Kantor Kecamatan Sijunjung." Ujar Anggota Komisi IX DPR RI.

“Alamarhumah Yesmida merupakan salah satu dari 300 lainnya yang saya undang saat kegiatan Sosialisa BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 24 September lalu di Sungai Lansek, dimana saat itu seluruh peserta saya bantu daftarkan dan pembayaran iuran kepersertaanya selama tiga bulanTakdir manusia tidak ada yang tau selain Allah SWT, lima hari setelah kegiatan tersebut tepatnya pada tanggal 29 septermber lalu, saya mendengar kabar duka bahwasanya almarhumah Yusmida berpulang kerahmatullah mendahului kita semua." Pungkas Darul Siska.

InsyaAllah beliau khusnul khotimah dan mendapatkan kemuliaan di sisi-Nya.Mendengar kabar tersebut tim saya di Kabupaten Sijunjung bergerak cepat berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berkantor di Kota Solok menginformasikan bahwa almarhumah Yusmida salah satu peserta sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang saya undang telah meninggal duniaIni salah satu contoh konkrit manfaat mengikuti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yaitu mendapatkan Jaminan Kematian (JKM) di mana program perlindungan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris peserta yang diberikan saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

Santunan yang diberikan diharapkan dapat menjadi pelindung keluarga dari penurunan perekonomian dan terus dapat produktif.Besar harapan manfaat kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat membantu mencegah lahirnya kemiskinan baru buat ahli waris dan menjadi beasiswa pendidikan sebanyak 2 orang sampai keperguruan tinggi.(*)

Sumatera Barat, netralpost. Net --- Anggota Komisi IX DPR RI H.Darul Siska Melalui Pemberdayaan Masyarakat seperti ini saya mengajak masyarakat agar mengedepankan Prinsip Antisipasi, sehingga terhindar dari dampak merugikan jika ternyata Produk yang dikonsumsi tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya menganggu kesehatan.

Pada Kegiatan ini di gelar di Balairung Lansek Manih Kantor Bupati Sijunjung dengan 2 sesi pertemuan pagi dan siang (15/11/23).

Pada kesempatan itu Darul Siska mengungkapkan bahwa, "Senang sekali hari ini saya bertemu dengan 500 masyarakat dari Nagari Silokek dan Nagari Durian Gadang dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan mitra kerja Komisi IX Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan masyarakat supaya tidak lengah dalam mengonsumsi Obat dan Makanan." ujarnya.

Masyarakat perlu mengetahui permasalahan Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar kita, seperti beredarnya produk palsu dan ilegal yang dapat membahayakan masyarakat dan beredarnya produk yang mengandung bahan berbahaya.

Tugas saya di Komisi IX DPR RI itu di bidang kesehatan ya itu untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberi edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin cerdas tentang Obat dan Makanan yang aman itu seperti apa.

Saya juga yang mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan KIE ini kepada komunitasnya masing-masing.

Dengan teraksanakannya kegiatan KIE ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih cerdas ketika akan mengkonsumsi Obat dan Makanan  dengan menerapkan CEK KLIK ketika berbelanja produk Obat dan Makanan.

Setelah mendapatkan informasi mengenai adanya balita menderita penyakit Hydrocephalus tersebut, Politisi Golkar ini langsung bergerak menghampiri kediaman orangtua balita penderita Hydrocephalus tersebut.

Balita malang tersebut diketahui bernama Alfarizi Shahputra berumur 6 bulan, ia di diagnosa oleh dokter menderita Hydrocephalus semenjak berada di dalam kandungan.

Alfarizi Shahputra merupakan anak dari pasangan Syafrianto dan Siska, ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan tersebut.

Saat rombongan datang, Alfarizi terbaring dengan slang dikepalanya, dengan kondisi yang sangat memperhatikan, tampak ukuran kepala balita enam bulan ini sangat tidak normal, sekitar dua kali ukuran kepala orang dewasa.

"Kita prihatin atas penderitaan yang dialami Alfarizi dan kedua orangtua hari ini, Ini kita harus lebih intensif penanganannya oleh dokter, karna itu  nanti saya akan minta Direktur M. Djamil agar memberikan perhatian khusus kepada Alfarizi kalau perlu dokternya datang rutin untuk memantau perkembanganya, ucap Darul Siska kepada orangtuanya.

Darul Siska menyarankan kepada orangtuanya agar memberikan perhatian yang lebih kepada Alfarizi agar selalu berkordinasi dengan puskesmas terkait perkembangan Alfarizi, serta tak lupa ia mengajak untuk terus berdoa kepada Allah SWT karna anak tersebut adalah titipan dan orangtua harus menjaga dan merawatnya.

Sebelum meninggalkan kediaman orangtua Alfarizi Darul Siska memimpin doa bersama untuk kesembuhan balita berumur 6 bulan tersebut, serta memberikan bantuan tali asih dan memberikan semangat kepada keluarga, untuk tetap semangat serta selalu berusaha dan berdoa agar Alfarizi segera diberikan kesembuhan.

Langsung Bertindak Cepat

Tak perlu menunggu waktu yang lama Anggota DPR RI Komisi IX ini langsung menghubungi Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG(K) Direktur Utama Rumah Sakit M. Djamil.

Darul Siska segera menghubungi Direktur M. Djamil tersebut via telepon ditengah kesibukannya melakukan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembah Jaya.

Ia meminta pihak Rumah Sakit M. Djamil memberikan perhatian khusus kepada Alfarizi serta penangan yang intensif untuk kesembuhan balita 6 bulan tersebut, Darul Siska juga mengirimkan data dan rekam medis Alfarizi kepada dr. Dovy Djanas agar ditindak secepat mungkin. (Fikri Haldi)

Pesisir Selatan, netralpost – Mendikbudristek Nadiem Makarim membolehkan mahasiswa S1 dan D4 lulus tanpa diwajibkan membuat skripsi. Aturan mahasiswa tidak wajib skripsi sebagai syarat kelulusan tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi X Lisda Hendrajoni menyebut bahwa skripsi bukanlah satu-satunya tolok ukur terakhir seorang mahasiswa disebut lulus perguruan tinggi. Namun, selain untuk menyampaikan hasil penelitian bagi mahasiswa, skripsi juga sarana untuk menunjukkan sistematika berpikir, logika, argumentasi dan ketrampilan dalam menyampaikan buah pikiran secara tertulis.

“Ya, kami sependapat skripsi bukanlah satu-satunya tolok ukur terakhir dalam menentukan kelulusan seorang mahasiswa. Namun, sejauh ini skripsi tidak hanya untuk menyampaikan hasil penelitian bagi para mahasiswa, akan tetapi juga merupakan sarana untuk menunjukkan sistematik berpikir, argumentasi, logika dan keterampilan,” ujar Lisda dikutip keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Lisda menilai, salah satu medium penyebarluasan ilmu pengetahuan adalah melalui karya tulis. Jika skripsi ditiadakan hendaknya ada cara lain untuk meneruskan kebiasaan menulis, termasuk menulis karya ilmiah populer sehingga mudah dipahami pembaca.

“Dalam artian, jangan sampai dengan tidak adanya skripsi membuat bangsa ini semakin jarang menghasilkan karya ilmiah ataupun buku-buku. Jadi, harus ada opsi lain untuk kedepan bagaimana meneruskan kebiasaan menulis termasuk karya ilmiah sebagai salah satu medium penyebarluasan ilmu,” kata Lisda.

Menurutnya, meskipun masih terdapat mahasiswa yang belum sempurna dalam membuat karya tulis seperti penempatan tanda baca. Namun menurut Politisi NasDem asal Sumbar itu, tidak sedikit pula skripsi mahasiswa yang dijadikan referensi para akademisi.

“Setidaknya ada suatu kebanggaan bagi mahasiswa mereka melakukan riset dan menulis skripsi, serta di kemudian hari skripsinya dijadikan referensi oleh mahasiswa lainnya bahkan akademisi. Nah, kebiasaan baik seperti ini juga harus mendapatkan tempat yang layak di masa yang akan datang,” ucapnya lagi.

Namun demikian, kata Lisda, masing-masing perguruan tinggi juga harus membuat aturan yang tegas sehubungan dengan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Ketegasan tersebut juga harus disampaikan kepada mahasiswa.

“Kami berharap masing-masing perguruan tinggi membuat aturan yang tegas mengenai soal boleh atau tidaknya ujian skripsi tersebut. Karena tidak wajib, bukan berarti tidak boleh dilaksanakan,” ujar Lisda.(Rls)

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siksa mengatakan bahwa ini adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Langkah konkrit yang perlu dilakukan pemerintah daerah, lanjut Darul Siska adalah bergerak cepat mengkroscek dan melakukan pendataan untuk memastikan berapa total warga tidak mampu yang layak menerima manfaat PBI.

“BPJS menyalurkan anggaran berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Kalau ini diputus, maka sinkronisasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Dinas Sosial dan DTKS Kemensos perlu dicek dan terus diupdate sebagai pedoman BPJS membayar iuran PBI,” katanya saat memimpin audiensi dengan DPRD Tanah Datar di di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/08/2023).

Update kependudukan oleh Dukcapil yang dilakukan 6 bulan sekali lanjut Darul Siksa sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan, maka dari itu harus dilakukan pendataan ulang agar masyarakat (5000 peserta PBI yang dinonaktifkan) bisa segera mendapatkan haknya.

“ Penjaminan layanan kesehatan tidak dapat dijamin oleh BPJS jika datanya tidak benar, kami minta DPRD melakukan pengawalan perbaikan data agar akurasinya terjamin,” tegasnya, seraya mengatakan rasa prihatin atas kejadian ini, untuk itu dia akan menyampaikan hasil pertemuan ini dalam rapat dengan mitra kerjanya.

Dalam audiensi, DPRD Tanah Datar menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain persoalan Penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan oleh sistem karena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.

Dari keterangan yang disampaikan dalam rapat terdapat 5 ribu penerima KIS yang dinonaktifkan. Persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut hal layanan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Tanah Datar. KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (*)

Kegiatan Advokasi dan KIE tersebut digelar atas inisiasi Anggota DPR RI Drs H. Darul Siska di Hotel Razaki, Padang, Minggu (13/8/2023).

Lama tak bersuara, tiba tiba Jalan Kapujan-Rimbo Data diliriknya. Jalan tersebut terletak paling terpelosok wilayah Kabupaten Solok, tepatnya di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat.

Direalisasikan athari, tepatnya pada Jum’at (11/8) pekan lalu, bersama Bupati Solok H Epyardi Asda, anggota DPR RI Komisi V tersebut kunjungi lokasi pengerjaan Peningkatan Jalan Kapujan-Rimbo Data.

“ibarat api dalam sekam,” sang legislator tersebut membuktikan perjuangannya, Jalan penghubung antara Kecamatan Tigo Lurah dengan Kecamatan Lembah Gumanti tersebut mulai dikerjakan.

Kita ketahui bersama, jalan Kapujan-Rimbo Data ini merupakan usulan dari masyarakat Jorong Kapujan Nagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah setahun lalu (18 Juni 2022). Usulan tersebut disampaikan warga langsung ke Athari saat melakukan kunker bersama Bupati Solok H. Epyardi Asda dalam rangka Launching Ekskavator.

Hari ini, usulan masyakarat pun terealisasikan. Dengan pagu anggaran Rp 35.991.122.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), jalan Kapujan-Rimbo pun digarap dan dikerjakan.

Atas dikerjakannya ruas jalan tersebut, Athari mengungkapkan inilah buah dari perjuangan, ucapnya. Ia menyebutkan, kita sebagai pemegang amanah rakyat, harus melakukan kewajiban, terkadang kita harus maraton, namun pasti dan kita yakin, “usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil”.

”Khusus bagi Kabupaten Solok, itu adalah bahagian dari tekad dan janjinya untuk terus membangun kampung halaman tercinta”.

Disebutkan Athari, bukanlah perjuangan yang mudah untuk meyakinkan Kementerian PUPR, supaya jalan Rimbo Data-Kapujan bisa dibangun. Karena awalnya, untuk pembangunan jalan tersebut, hanya disetujui 9 M saja, sedangkan panjang jalannya ada 16 Km.

“Dengan anggaran 9 M tersebut, tidak akan terbangun semuanya. Anggaran itu saya tolak, karena tidak akan menyelesaikan pekerjaan, dan tidak akan menjadi solusi bagi masyarakat”.

Diakui Athari, inilah perjuangan. Dengan tidak berputus asa, kembali kita lampirkan data data yang ada, dan kembali meyakinkan kementerian PUPR, betapa pentingnya jalan itu bagi masyarakat. Akhirnya dari usulan di angka 39 Milyar, disetujui 37 Milyar yang terealisasi di angka mendekati 36 Milyar usai dilaksanakannya proses lelang.

Khusus untuk Jalan dari Rimbo Data ke Kapujan Nagari Rangkiah Luluih Kecamatan Tigo Lurah ini, ia juga sangat tahu, sangat penting artinya bagi masyarakat disana, selain menjadi salah satu akses utama jalan masuk ke Kecamatan Tigo Lurah, jalan itu juga merupakan kebutuhan utama.

”Karena, selain jalan penghubung utama, jalan itu juga merupakan penopang peningkatan perekonomian, dan sektor lainnya bagi masyarakat setempat” terang Athari.(*)

Saat ini, Darul Siska diketahui duduk pada Komisi IX DPR RI dan memang konsen pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Itu dibuktikan dengan seringnya ia turun langsung ke masyarakat membawa program-program khususnya bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Dari pantauan tim detaksumut.id, sosialisasi fasilitas kesehatan tersebut dihadiri lebih kurang 600 peserta. Seluruh peserta pun terlihat antusias mengikuti materi materi yang dipaparkan pada sosialisasi tersebut.

Darul Siska pada kesempatan tersebut mengajak peserta untuk melaksanakan hidup sehat.

"Kami hadir disini mempromosikan hidup sehat dan mencegah datangnya penyakit kepada masyarakat," ujarnya.

Darul menjelaskan, pencegahan penyakit itu bisa dilakukan dengan melaksanakan pola hidup sehat.

"Cara mencegahnya bisa dengan cara makan yang seimbang, tidur yang cukup san teratur, olahraga yang cukup, usahakan untuk tidak merokok," paparnya.

Selanjutnya, kata Darul, masyarakat harus mengetahui dan mengecek kesehatan secara rutin ke puskesmas.

"Masyarakat juga dihadapkan untuk mendatangi puskesmas secara berkala, tujuannya bukan hanya mengobati kalau ada yang sakit, akan tetapi untuk mendeteksi dini, cek kesehatan atau mengecek kemungkinan - kemungkinan penyakit yang menyenang," katanya.(*)

Diskusi Kegiatan Tersebut dihadiri oleh  M. Khadafi S.kom komisioner Bawaslu bidang partisipasi, pencegahan dan hubungan masyarakat dan Cerint Iralloza Tasya Bakal Calon DPD RI Sumbar termuda.

Pada Kesempatan itu dr. Suir Syam mengatakan Bahwa, "kita telah berhasil keluar dari wabah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di indonesia. Namun, Penanganan kesehatan di indonesia masih belum baik. Misalnya kita masih mengeskpor obat-obatan dari luar negeri", Katanya.

"Untuk tenaga medis indonesia masih jauh kekurangan dari negara lain, indonesia merupakan daerah yang kekurangan tenaga medis nomor 2 (dua) di ASEAN", Ujarnya.

Sedangkan untuk di Indonesia tenaga medis 90% menumpuk didaerah Jawa. Sedangkan di daerah pelosok seperti papua dan daerah lainnya masih banyak kekurangan tenaga medis.

Saat ini kami dari Komisi IX Sedang berusaha untuk membuat RUU untuk kesehatan. Sehingga dengan adanya RUU ini bisa meningkat kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan bisa mempermudah tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. 

Dalam kesempatan itu Cerint Iralloza Tasya Calon Anggota DPD RI mengatakan tingkat stunting di Indonesia masih sangat tinggi. Dan masih banyak anak anak di sumatera barat yang kekurangan gizi. Selain itu, masih banyak rumah sakit yang kurang memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya perhatian pemerintah terhadap pegawai rumah sakit terutama perawat", jelasnya.

M. Khadafi S.kom komisioner Bawaslu bidang partisipasi, pencegahan dan hubungan masyarakat juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2024. Dan untuk pelanggaran pemilu kita harus bersama sama mengawasi sehingga tidak terjadi pelanggaran dan tercipta Pemilu yang damai", ujar M. Khadafi.(Nofri Tanjung)

Padang, netralpost -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aksi korupsi masih banyak terjadi di sektor pendidikan. Salah satunya yakni, Penerimaan mahasiswa baru yang kerap dijadikan ladang untuk meraup keuntungan secara ilegal.  Juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan pihaknya sudah memetakan modus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. 

“KPK mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, adanya ketidakpatuhan perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap kuota penerimaan mahasiswa khususnya jalur mandiri," terang juru bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (21/6).

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni meminta agar seluruh aktivitas penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru dihentikan.

“Sungguh memprihatinkan bila lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu benteng bagi tumbuh kembangnya sikap antikorupsi justru menjadi ladang korupsi. Berdasarkan temuan KPK, kami berharap agar seluruh penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, dapat dihentikan,” ungkap Lisda.

Anggota Fraksi Nasdem tersebut mendesak agar proses penerimaan mahasiswa baru, berlangsung secara transparan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.

“Untuk itu perlu pengawasan ekstra ketat terhadap proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini, agar semua celah pungli dan korupsi seperti jalur mandiri dapat ditutup rapat dari segala potensi penyelewengan,” tegasnya.

Anggota DPR RI Asal Sumatera Barat tersebut juga berharap agar berani untuk mengungkap dan melaporkan kepada pihak berwajib, bila menemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

“Jangan takut untuk melaporkan jika menemukan praktek kotor dalam penerimaan mahasiswa baru. Seluruh penyelewengan dan penyimpangan tersebut harus ditumpas dan dihentikan,” pungkasnya. (*)

"Saya kira kesehatan menjadi sangat penting bagi jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tidak sehat, maka ibadahnya juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi untuk mencapai kekhusyukan saat sedang sakit, pasti akan sulit (ibada). Kami bersyukur hari ini tim pengawas Haji bisa bertemu dengan Dr. Al -Farizi dan kawan-kawan yang menyatakan banyak keluhan-keluhan kepada kami," ujar Anggota Komisi IX DPR ini saat memimpin Timwas Haji DPR mengunjungi KKHI di Madinah, Arab Saudi, Rabu (21/6/2023).

Politisi F-Golkar ini berharap ke depannya jika semakin banyak jamaah haji Lansia, maka dibutuhkan banyak tenaga dokter yang memadai. Ia memberikan komparasi rasio dokter yang ada harus sesuai dengan berbagai penyakit yang dialami oleh jamaah. 

“Tadi kami juga mendapatkan informasi jamaah haji yang dirawat di (klinik) ini sudah mencapai angka 400 orang dan ada 12 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Selain itu di sini ada tiga pasien yang nantinya akan dibawa ke Arofah," terang Darul.

Selain itu, Legislator Dapil Sumbar I itu mengungkapkan sesuai rekomendasi dari Komisi VIII DPR RI, agar pemanfaatan dari klinik ini dapat ditingkatkan supaya tidak mubazir. Karena, menurutnya, aset ini disewa sepanjang tahun, tetapi penggunaanya hanya untuk musim haji saja.

"Saya yang berasal dari Komisi IX DPR, tentu akan membicarakan dengan Menkes supaya ada good will dan political will dari pemerintah. Agar fasilitas ini ditingkatkan menjadi rumah sakit dan bisa dimanfaatkan oleh jamaah umroh kita yang setiap tahunnya hampir satu juta orang datang ke sini. Bahkan kalau bisa jadi rumah sakit. Semoga bisa berkompeten untuk melayani berbagai macam penyakit. Saya juga berharap bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk semua orang yang datang ke tanah suci ini," tutupnya. (Rls)

Kegiatan work shop tersebut dihadiri Direktur PAUD Ir. Djenjeng Baskoro, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang diwakili oleh Kabid PAUD dan  Dikmas Sukma Wati  berbagai lapisan masyarakat diantaranya Kepala sekolah, Ormas Tingkat Kota Padang dan DPW MOI Sumbar.

Direktur PAUD Ir. Djenjeng Baskoro, M.Pd Perwakilan Kemendiburistek RI Menyampaikan bahwa, "Kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Khususnya Kota Padang terutama untuk anak usia dini", Katanya.

"Merdeka Belajar yang dimaksud adalah untuk meningkatkan layanan pendidikan kita. Kita berusaha memperbaiki proses belajar sehingga perlu proses yang panjang untuk mengimplementasikannya", Tuturnya.

Hj. Lisda Hendrajoni membuka sekaligus menyampaikan bahwa, "Komisi X DPR RI mendukung penuh kurikulum mardeka belajar. Selain itu lisda Hendrajoni juga mengupayakan Beasiswa PIP untuk pelajar dan mahasiswa yang ada di Sumatera Barat" Katanya.(Rls)