NetralPost.net

Ketua DPW PW Fast Respon Nusantara Counter Polri Sumatera Barat, Ridwan Syafriandi, S.IP., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, yang dinilai telah bekerja dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Ranah Minang.

"Atas nama keluarga besar DPW PW Fast Respon Nusantara Counter Polri Sumatera Barat, kami mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Terima kasih atas dedikasi, pengabdian, serta kerja keras seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Semoga Polri semakin Presisi, semakin dicintai rakyat, dan terus menjadi institusi yang profesional, modern, serta terpercaya," ujar Ridwan.

Pada momentum istimewa tersebut, Ridwan juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., atas kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi.

Menurutnya, kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi, integritas, kepemimpinan, serta prestasi yang telah ditunjukkan Komjen Pol. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si. selama mengabdi di institusi Polri.

"Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Komjen Pol. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si. atas amanah dan kehormatan yang diberikan negara melalui kenaikan pangkat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam mengemban tugas dan membawa Polda Sumatera Barat semakin maju, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat," ungkapnya.

Ridwan menambahkan, selama kepemimpinan Komjen Pol. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., Polda Sumatera Barat dinilai berhasil membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, hingga tokoh adat dan agama. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

DPW PW Fast Respon Nusantara Counter Polri Sumatera Barat, lanjut Ridwan, berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program positif Polri melalui kolaborasi yang konstruktif, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, edukasi kamtibmas, serta penguatan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

"Semoga di usia ke-80 ini Polri semakin Presisi, semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Ridwan.

Kunjungan Menteri Agama ke Ranah Minang dalam rangka menghadiri sejumlah agenda di Sumbar, di antaranya peresmian Gedung Kuliah Terpadu, kuliah umum, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan sarat nilai budaya Minangkabau. Gubernur Mahyeldi memasangkan deta (penutup kepala khas Minangkabau) serta mengalungkan sal batik kepada Menteri Agama sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan tersebut.

“Selamat datang di Sumatera Barat, Pak Menteri,” ujar Mahyeldi. 

Mahyeldi menilai, kehadiran Menteri Agama menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengembangan pendidikan keagamaan serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

“Kehadiran Bapak Menteri menjadi dorongan bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memperkuat pembinaan ASN yang berintegritas,” ujar Mahyeldi.

Selain meresmikan gedung baru, Menteri Agama juga dijadwalkan memberikan kuliah umum kepada civitas akademika serta arahan kepada ASN guna memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Umum Andree Harmadi Algamar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi, serta jajaran civitas akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar. (*)

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, pengurus KONI, cabang olahraga, pelatih, serta insan olahraga Sumbar.

Dalam sambutannya, Mahyeldi menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kolaborasi antar seluruh elemen olahraga guna mendorong peningkatan prestasi sekaligus memastikan program pembinaan berjalan optimal.

“Silaturahmi ini penting untuk memperkuat kebersamaan. Dengan kekompakan, kita bisa mendorong kemajuan olahraga Sumbar secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menegaskan, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Tahun 2026 harus tetap terlaksana setelah sempat tertunda selama delapan tahun akibat pandemi Covid-19.

“Kita tidak boleh lagi menunda. Meskipun ada keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan, Porprov harus menjadi momentum kebangkitan olahraga Sumbar,” tegasnya.

Menurut Mahyeldi, Porprov tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Event olahraga diyakini mampu menghidupkan sektor UMKM, perdagangan, dan jasa di daerah penyelenggara.

“Porprov harus memberi manfaat luas, termasuk bagi pelaku usaha dan masyarakat. Ini peluang untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan daerah,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan melakukan renovasi GOR Haji Agus Salim yang direncanakan mulai Mei 2026. Gubernur mengajak seluruh insan olahraga dan masyarakat untuk memberikan dukungan agar proses renovasi berjalan lancar.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus menyampaikan kegiatan halal bihalal ini menjadi ajang memperkuat soliditas dalam menghadapi berbagai agenda olahraga ke depan.

“Prestasi olahraga tidak lahir dari kerja individu, tetapi dari sistem yang solid dan kolaboratif. Karena itu, silaturahmi ini penting untuk memperkuat kebersamaan kita,” ujarnya.

Melalui penguatan sinergi ini, Pemprov Sumbar optimistis olahraga daerah akan semakin berkembang, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kebangkitan ekonomi masyarakat. (adpsb/nov/bud)

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melantik Andree Harmadi Algamar sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Prosesi pelantikannya dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan 65 Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (12/2/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola birokrasi dan pendidikan di Sumbar, sekaligus momentum refleksi menjelang bulan suci Ramadan. Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual.

“Jabatan ini bukan sekadar kepercayaan administratif, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual. Terlebih menjelang Ramadan, ini menjadi pengingat bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban,” ujar Mahyeldi.

Ia menyampaikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme sesuai sistem merit, dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.

“Birokrasi yang kuat hanya bisa dibangun dengan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat,” tegasnya.

Khusus kepada Kepala Biro Umum yang baru dilantik, Mahyeldi menekankan peran strategis Biro Umum sebagai tulang punggung kelancaran administrasi dan dukungan teknis pimpinan. Meski sering bekerja di balik layar, fungsi biro ini sangat menentukan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah.

“Jika Biro Umum tertib dan sigap, kerja pimpinan akan lebih efektif. Sebaliknya, jika lamban dan tidak presisi, kebijakan yang baik pun bisa terhambat,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Loyalitas, menurutnya, harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.

“Loyalitas itu penting, tetapi harus berjalan bersama integritas. Jangan ada toleransi terhadap hal-hal yang menyimpang dari aturan,” ujarnya.

Kepada 65 Kepala Sekolah yang dilantik, Mahyeldi menegaskan bahwa sekolah memegang peran sentral dalam membentuk generasi masa depan bangsa. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

“Sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu, tetapi tempat membentuk karakter dan membangun peradaban,” ucapnya.

Ia mendorong para kepala sekolah untuk memperkuat literasi dan numerasi, menghadirkan inovasi pembelajaran, serta menanamkan nilai akhlak dan budaya kepada peserta didik.

“Perkuat literasi dan numerasi, dorong inovasi pembelajaran, tetapi jangan pernah meninggalkan pendidikan akhlak,” pesannya.

Diakhir sambutannya, Mahyeldi kembali mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata. (adpsb/cen/bud)

Padang, netralpost - Memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Solok terus memfokuskan langkah pada penguatan aspek teknis dan administrasi bantuan. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/01/2026), di Kantor BPBD Sumbar. 

Pada acara koordinasi dari pemerintah daerah mewakili Bupati Solok, dihadiri oleh Wabup Solok H. Candra, S.H.I, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos beserta jajaran. Rombongan diterima Kalaksa BPBD Sumbar Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M, bersama Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab. 

Wakil Bupati Solok menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh proses bantuan pascabencana berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. 

“Setelah masa tanggap darurat, tantangannya bukan lagi sekadar bantuan darurat, tetapi bagaimana memastikan pemulihan berjalan terencana. Banyak hal teknis yang kami bahas, terutama menyangkut data, angka, dan petunjuk teknis yang diminta pemerintah pusat,” ujar Wabup. 

Menurutnya, validitas data menjadi faktor krusial agar pengajuan bantuan tidak terhambat di tingkat pusat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah. Ditambah lagi bahwa data pengusulan bantuan untuk daerah terdampak akan segera ditindaklanjuti oleh BAPPENAS. 

Dari sisi provinsi, Kalaksa BPBD Sumbar Erasukma Munaf menyebutkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup huntap, tetapi juga rencana bantuan rumah ibadah terdampak, pembangunan jembatan gantung, serta kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya. 

Ia juga menyoroti respon cepat pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di Sumatera Barat, yang dinilainya tidak terlepas dari solidnya komunikasi antara pimpinan daerah, Forkopimda, serta dukungan masyarakat di ranah dan rantau. 

“Koordinasi dan kebersamaan menjadi kekuatan kita di Sumatera Barat. Ini yang membuat proses penanganan bencana  lebih cepat dan respon pusat juga cepat, karena laporan dan komunikasi berjalan dengan baik,” kata Erasukma. 

Namun demikian, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak, terutama dalam menyiapkan data teknis dan proposal bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Sinkronisasi antar OPD mutlak diperlukan agar proses rehab rekon bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya. 

Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk menindaklanjuti pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB, sekaligus memastikan daerah memahami mekanisme teknis penerimaan bantuan. 

“Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya. 

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam fase pascabencana. Tidak hanya untuk mempercepat bantuan, tetapi juga untuk membangun kesepahaman agar pemulihan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Ketiga destinasi itu adalah Jam Gadang Bukittinggi, Istano Basa Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar dan Kawasan Wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. 

Peluncuran ditandai dengan pelepasan selubung desain e money edisi wisata Sumbar oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, bersama Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar, Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri Andrinof A Chaniago dan Bupati Pessel Rusma Yul Anwar. 

Dalam sambutannya Wagub Audy mengapresiasi Bank Mandiri yang telah memilih destinasi wisata di Sumbar sebagai desain e money. Ia berharap peluncuran e money edisi destinasi wisata Sumbar tersebut akan mendongkrak pariwisata dan ekonomi daerah serta nasional.

"Ide awalnya dari pembicaraan lepas saja, kalau bagus sekali jika ada e-money yang edisi wisata Sumbar, dan Alhamdulillah ide ini diteruskan oleh Bank Mandiri. Dan edisi spesial ini pertama di Indonesia. Jadi kita orang Sumbar harus berbanggalah," ungkap wagub.

Gubernur juga berharap semoga kedepannya  bisa dikembangkan lagi dengan destinasi wisata unggulan kabupaten dan kota lainnya di Sumbar.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menyampaikan peluncuran e money dengan edisi pariwisata merupakan wujud komitmen Bank Nagari mendukung kemajuan pariwisata Sumbar dan Pessel secara khusus. Ia berharap komitmen tersebut juga akan turut memajukan masyarakat dan ekonomi bangsa.

Alexandra juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan Pemerintah daerah Sumbar terhadap kegiatan peluncuran yang dipadu dengan iven bike camp dan art performance di Sungai Nyalo Mudiak Aia.

"Saya baru sekali ini ke Mandeh, luar biasa sekali. Potensinya sangat besar dan banyak yang bisa digarap. Kehadiran perbankan jadi kunci pertumbuhan kawasan. Makanya kami launching e money edisi pariwisata Sumbar.

Desainnya jam gadang, istana pagaruyung dan kawasan mandeh," kata Alexandra.(Diskominfotik Sumbar)

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Lila Yanwar dalam keterangannya Rabu malam (26/7/2023) memberikan penjelasan, bahwa, Produk Makanan Tambahan (PMT) diberikan untuk balita stunting dan Ibu Hamil (Bumil) Kurang Energi Kalori (KEK) dan Anemia sebagai pengganti anggaran PMT bersumber APBN yang tarik salur. 

“PMT Balita, Bumil KEK dan Anemia telah disepakati pada kesepakatan perubahan APBD tahun 2022 dengan rincian untuk Balita Stunting 30.090 kotak dan Bumil KEK dan Bumil Anemia 37.162 kotak,” jelasnya.

Menurutnya PMT diterima pada bulan Desember tahun 2022, dimana 50% telah langsung didistribusikan ke kab/kota di Sumatera Barat. Sedangkan sisanya secara bertahap sehingga saat ini telah tersalurkan 81,56% PMT Balita dan PMT Bumil 67,94% . 

“Sisa akhir adalah 5.547 kotak PMT Balita stunting dan 10.913 PMT bumil. Jadi, Penyaluran PMT ini telah sesuai dengan tahapan perencanaan dan dengan keterangan expired datenya bulan Desember tahun 2024,” tulisnya.

Disamping itu, Dinkes provinsi dan kab/kota hingga kini masih mengambil secara bertahap ke Gudang yang disediakan dan disewa oleh Dinas Kesehatan sampai akhir tahun 2023.

Pemberian PMT juga diikuti dengan kegiatan pemberian edukasi sasaran keluarga untuk juga dapat secara mandiri menyediakan pangan berbayar. 

“Jadi penerapan PMT sudah sesuai dengan tahapan penyelesaian, dalam 10 hari kedepan InsyaAllah 10.000 kotak lagi PMT disalurkan, " jelasnya. 

Sumber: (ISC / Diskominfotik Sumbar)

Meresmikan sistem pendakian booking online, Audy Joinaldy mengatakan Gunung Marapi merupakan TWA pertama di seluruh Indonesia yang menerapkan sistem pendakian online. Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar. 

Dijelaskan Audy, lewat sistem booking online ini nantinya para pendaki dapat melakukan pendakian dari tiga pintu TWA Gunung Marapi, yaitu melalui Batu Palano yang berlokasi di Kabupaten Agam, serta melaui Koto Baru dan Aia Angek yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar.

Kami mulai dari pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga nagari sangat mengapresiasi dan mendukung inovasi sistem booking online ini, diharapkan dengan adanya sistem ini dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan, khususnya para pendaki dan pecinta alam datang ke Sumatera Barat," ujar Audy.

Semantara itu, Kepala Balai KSDA Sumbar Ardi Andono mengatakan, penerapan sistem booking online dilakukan untuk mempermudah pengunjung dalam melakukan pendaftaran, serta memudahkan proses pendataan pengunjung. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan pendakian akan semakin meningkat. Kemudahan yang ditawarkan inovasi sistem booking online ini menurt Ardi, akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan ke TYA Gunung Marapi dan berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

"Harapan kami aplikasi booking online yang dibangun dengan dukungan Pemprov Sumbar dan PT. Semen Padang ini akan meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan bagi negara maupun masyarakat,'ungkapnya.

Selain Wagub Sumbar dan BKSDA, peresmian reaktivasi dan inovasi sistem booking online TWA Gunung Marapi tersebut juga didukung oleh Bupati Agam Andri Warman, Bupati Tanah Datar yang diwakili Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, BASARNAS, dan PT. Semen Padang.

Disamping itu, tampak hadir pula Camat dan Wali Nagari dari kecamatan yang dilewati jalur pendakian, yaitu Kecamatan Sungai Puar Kab. Agam dan Kecamatan Sepuluh Koto Kab. Tanah Datar, serta tiga kelompok masyarakat yang menjadi pengelola jalur pendakian.

Guna menunjang kebutuhan kelompok masyarakat pengelola jalur pendakian, sebelum acara ditutup dilakukan penyerahan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat secara simbolis kepada dua kelompok penerima bantuan, yaitu kelompok Pengelola Pendakian Aia Angek dan kelompok Pengelola Pendakian Koto Baru.

 Sumber: Dinas Kominfotik Prov. Sumbar

"Jangan pemerintah yang menjadi pemicu masalah," ujar Gubernur Mahyeldi saat melantik Kepala Biro Adpim di Auditorium Gubernuran, Padang. Senin (24/07/2023).

Ia berharap, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumbar bisa bersinergi dengan segala potensi yang ada, baik antar sesama pemerintah maupun dengan masyarakat untuk mensukseskan berbagai program dan kegiatan.

"Salah satu tugas dari Biro Adpim adalah menjembatani hubungan antara pimpinan dengan masyarakat agar terbangun kemitraan, kolaborasi dan kerjasama," ungkap Mahyeldi.

Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Biro Adpim tersebut adalah Mursalim. Dulunya ia bertugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Mursalim dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat tertanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor: 821/4735/BKD/2023.

Mahyeldi menegaskan, pelantikan ini bukan hanya sekedar pengisian jabatan yang kosong semata, tapi juga bertujuan untuk penguatan kinerja organisasi.

Selanjutnya, Gubernur menyampaikan selamat mengemban amanah kepada Kepala Biro Adpim yang baru, sembari menginstruksikan agar segera bekerja dan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru. 

"Selamat kepada Mursalim, semoga bisa segera menunjukkan kinerja," ucap Gubernur Mahyeldi.

Sebelumnya, jabatan Kepala Biro Adpim dijabat oleh pelaksana tugas lebih kurang selama 3 bulan, pasca dilantiknya pejabat lama sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar pada (3/4) lalu. (*)

Dalam pertemuan tersebut Wali Nagari Inderapura Barat, Rozi Adwan meminta dukungan Gubernur untuk menormalisasi bantaran Sungai Batang Inderapura yang sudah menyempit dan dangkal. Menurutnya, saat ini ketika curah hujan tinggi sungai tersebut sering meluap dan mengancam pemukiman masyarakat di Kampung Tanjung Batang Kapas, Nagari Inderapura Barat.

Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Masyarakat Kampung Tanjung Batang Kapas tapi juga berpotensi mengancam pemukiman masyarakat di kampung Tanjung Medan Nagari Muara Sakai.

"Kedatangan kami hari ini, bertujuan untuk melaporkan kondisi aliran sungai di kampung kami yang sudah menyempit dan dangkal. Ketika musim hujan, sungai tersebut sering meluap dan banjir," ungkap Wali Nagari Inderapura Barat.

Menurutnya, bantaran sungai yang perlu di normalisasi tersebut tidak terlalu panjang, namun untuk pembangunannya tentu sulit untuk dilakukan oleh pihak nagari karena keterbatasan anggaran dan kewenangan.

Mengingat permasalahan ini sangat urgen, Rozi selaku Wali Nagari berharap kepada pak Gubernur agar dapat membantu pembangunan normalisasi tersebut dalam waktu dekat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada masyarakat setempat.

"Permasalahan ini sangat urgen, dimana selain mengakibatkan rumah warga terendam juga berdampak terhadap bangunan disekitarnya seperti sekolah dan Kantor Wali Nagari. Beberapa kali kantor kita juga ikut terendam akibat luapan sungai tersebut," ujarnya. 

Menanggapi laporan masyarakat tersebut, Gubernur Mahyeldi mengatakan Ia akan menugaskan dinas terkait untuk mempelajari permasalahan tersebut. 

Menurutnya, setiap laporan dari masyarakat itu penting untuk ditindaklanjuti, agar kebijakan yang diambil betul-betul bisa menjadi solusi dari permasalahan, tentu sebelumnya perlu dilakukan kajian-kajian teknis.

"Kita akan tugaskan OPD terkait untuk melakukan peninjauan, agar mereka dapat mempelajari dan mengkaji secara teknis. Kita ingin setiap tindakan yang dilakukan betul-betul tepat sasaran dan menjadi solusi bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kabid SDA Sumbar, Rahmad Yuhendra yang hadir mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut menyebut sebelumnya pihaknya telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak luapan Sungai Batang Inderapura. Tapi memang belum sampai melakukan normalisasi karena keterbatasan anggaran.

"Khusus untuk Sungai Batang Inderapura sendiri, sebenarnya kami sudah lakukan beberapa langkah antisipasi dan kajian perencanaan namun memang belum sampai melakukan normalisasi. Karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, tentu butuh waktu dan beberapa tahapan dalam pengusulannya," kata Rahmad.

Ia menuturkan, Pihaknya sangat serius untuk itu, sesuai arahan dari Bapak Gubernur ketika terkait dengan kepentingan masyarakat banyak setiap OPD harus cepat dan bijak dalam bertindak.

"Berdasarkan perhitungan teknis kami, anggarannya yang dibutuhkan untuk menormalisasi bantaran sungai tersebut sekitar 5 Milyar rupiah. Nanti, akan kita usulkan kebutuhan tersebut melalui TAPD," sebut Rahmad. (adpsb)

Padang, netralpost --- "Pada Oktober 2022, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sumatera Barat sebanyak 373 orang. Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai 49,20 persen atau naik 1,76 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya", kata Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati di Ruang Vicon BPS Provinsi Sumatera Barat (Gedung 1 Lantai 2) Padang, Kamis (1/12/22).

Oktober 2002 sudah ada kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau sebanyak 373 kunjungan.

Selanjutnya, Tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Sumatera Barat Oktober 2022 adalah sebesar 49 20%, mengalami peningkatan sebesar 1,76 poin dibandingkan TPK bulan sebelumnya.

TPK Hotel non bintang di Sumatera Barat pada Oktober 2002 adalah sebesar 17,56% turun 1,01 poin dibandingkan TPK bulan sebelumnya.

Rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada Oktober 2002 tercatat Sebesar 1,32 Hari, naik 0,04 hari dibandingkan bulan sebelumnya.

"Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Sumatera Barat Oktober 22 adalah selama 1,32 hari naik 0,4 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya", ujar Herum Fajarwati.(007)