NetralPost.net

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, Dedi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan telah menyerahkan jabatan tersebut langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Pada pagi hari ini telah dilaksanakan kegiatan pelantikan Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, yang tadinya beliau adalah Irwasum Polri," ujar Sandi usai acara pelantikan.
"Dan pada hari ini juga, sekaligus melaksanakan penyerahan jabatan Irwasum Polri kepada Bapak Kapolri," sambungnya.

Sandi menuturkan, posisi Wakapolri memang sempat kosong cukup lama hingga akhirnya dipercayakan kepada Dedi.
"Yang tadinya Pak Wakapolri lama tidak diisi karena berbagai macam pertimbangan dan akhirnya Bapak Dedi Prasetyo yang terpilih dan saat ini sudah dikukuhkan menjadi Wakapolri," jelasnya.

Lebih lanjut, Sandi menyebutkan rangkaian serah terima jabatan pejabat Polri lainnya, termasuk sejumlah Kapolda, akan digelar pada Selasa (19/8).
"Sedangkan untuk rangkaian serah terima jabatan, pejabat yang lainnya, termasuk Kapolda, akan dilaksanakan tanggal 19 (Agustus 2025)," katanya.

Dalam kesempatan itu, Dedi menyampaikan kesiapannya mendukung penuh Kapolri dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Ya tentunya Pak Wakapolri sudah dilantik oleh Bapak Kapolri dan sekaligus juga pada saat dilantiknya beliau menyatakan kesiapan untuk all out mendukung Bapak Kapolri dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam program asta cita untuk segera bisa kita realisasikan di masyarakat dengan semaksimal mungkin," tutur Sandi.

Sebelum menjabat Wakapolri, Dedi memiliki rekam jejak panjang di institusi Polri. Ia pernah menjadi Asisten Kapolri Bidang SDM, Kadiv Humas Polri, hingga Kapolda Kalimantan Tengah. Ia juga dikenal sebagai perwira tinggi yang meraih penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) karena menjadi satu-satunya jenderal Polri yang menulis buku terbanyak.
(***)

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan operasi ini akan mengedepankan langkah preventif untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

"Operasi ini akan melibatkan 9.035 personel di lokasi-lokasi penting. Seperti Monas dan Istana dan sekitarnya, tentunya meningkatkan aktivitas masyarakat yang harus kita antisipasi untuk mencegah gangguan keamanan," ujar Agus saat memimpin apel gelar pasukan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Agus meminta seluruh personel agar bersikap proaktif, responsif, dan mempersiapkan diri dengan maksimal.

"Operasi ini akan mengedepankan kegiatan preventif dan didukung keamanan untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, semua personil agar proaktif dan responsif terhadap situasi yang ada," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya perayaan kemerdekaan.

"Penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan maksimal, agar pengamanan berjalan baik. Kepercayaan pemerintah terhadap Polri dan segenap pengamanan lainnya untuk mengamankan ini harus dimaknai dengan serius," ucapnya.

"Kita harus waspada terhadap setiap potensi ancaman. Pentingnya pengamanan ini menjadi pertaruhan kredibilitas negara di dunia internasional. Keberadaan kita semuanya di depan masyarakat harus bisa memberi rasa aman," tambah Agus.

Dalam amanatnya, Irjen Agus juga menyampaikan delapan pesan penting kepada jajarannya:

1. Siapkan mental dan fisik dengan disiplin tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Lakukan deteksi dini dengan fungsi intelijen untuk mengantisipasi semua permasalahan.
3. Laksanakan tugas dengan kebanggaan dan penuh dengan tanggung jawab.
4. Kerja sama dengan TNI dan stakeholder untuk menjaga keamanan.
5. Waspadai ancaman dan siapkan sumber daya untuk menghadapi teror dan bencana lainnya.
6. Lakukan tindakan polisi yang cepat dan tepat di lapangan.
7. Terapkan strategi penanganan yang efektif dan jaga ketertiban dengan penegakan hukum yang profesional.
8. Maksimalkan operasi menggunakan teknologi modern.
(***)

“Cinta tanah air ini merupakan bagian dari teladan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah SAW begitu berat meninggalkan Kota Mekah tempat kelahirannya untuk hijrah ke Madinah,” kata Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto pada peringatah Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10/2021).

Mantan Kapolda Sumut ini mengatakan, rasa cinta tanah air harus benar-benar ditanamkan mulai sedini mungkin bagi segenap generasi bangsa Indonesia.

“Rasa cinta tanah air harus mengakar. Hanya dengan cinta tanah air, bangsa Indonesia ini akan makmur dan sejahtera. Dengan cinta tanah air sebagaimana anjuran Rasulullah SAW,  maka bangsa ini akan bersatu,” pungkasnya.

Di bulan bersejarah serta masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW, Komjen Pol Agus Andrianto mengajak seluruh masyarakat untuk menanamkan rasa cinta tanah air dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dengan mencintai tanah air.

Sebagai penerus generasi bangsa, Komjen Pol Agus Andrianto kembali mengajak dan mengingatkan semua pihak untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. 

“Devide at Impera yang adaptif seiring perkembangan zaman akan terus ada dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengoyak-ngoyak kesatuan bangsa. Ongkosnya murah, mudah dan masif, yaitu dengan isu SARA. Untuk menepis ini semua cuma satu, perkuat rasa cinta tanah air,” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Agus Andrianto kembali mengingat salah satu pesan perjalanan seniornya dalam bincang-bincang beberapa tahun lampau.

“Dunia itu fana, yang ketipu sama dunia artinya orang jujur makanya dia harus bersyukur, karena telah mengikuti ajaran Agama. Tapi hati-hati ya, Agama juga mengingatkan kita untuk tidak ketipu sama dunia,” kata  Komjen Agus Agus Andrianto, terkenang.

Oleh karena itu, sambung Komjen Agus Andrianto, bersykurlah bagi mereka-mereka yang mau berpikir untuk mengerti, memahami dan bersyukur agar mendapatkan petunjuk sehingga memperoleh hikmah dalam perjalanan  hidup berbangsa dan bernegara. Hidup akan indah ketika kita saling manjaga, menghormati dan tolong menolong bagi sesama.(*)

Tindak tegas tersebut, kata Sigit, juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan Pinjol. Pasalnya, hal itu telah merugikan masyarakat, khususnya di tengah Pandemi Covid-19. 

"Kejahatan Pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Pelaku kejahatan Pinjol, lanjut Sigit, kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari Pinjol.

"Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Sigit.

Ditengah situasi Pandemi Covid-19, menurut Sigit, penyelenggara Pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak. Sehingga, warga banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa Pinjol ilegal. 

Padahal, kata Sigit, Pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya. Yang tambah miris lagi, Sigit menyebut, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu bunga yang besar dari Pinjol ilegal tersebut. 

"Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," ucap eks Kapolda Banten tersebut. 

Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri tercatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan Pinjol Ilegal. Dari jumlah itu, 91 diantaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan. 

Oleh karena itu, dari segi Pre-Emtif, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal. Kemudian, mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi Pinjol 

Selanjutnya di sisi Preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli Siber di media sosial. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

"Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan Pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordijasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara," papar Sigit.

Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerjasama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. (**)

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, di HUT TNI kali ini ada sebanyak 100 paket bansos yang dibagikan kepada masyarakat, masing - masing setiap angkatan (AD, AL, AU dan Polri) membagikan 25 ribu paket. 

Selain itu, lanjut Komjen Agus, sejumlah Kapolda di Indonesia juga membagikan paket bansos,  masing-masing membagikan lima ribu paket. Begitu juga dengan Pangdam, Pangkosek,  Danlanal. 

"Ada 6 Kapolda dan 5 Pangdam, serta 16 Pangkosek dan Danlanal. Kalau ditotal, lebih dari 80 ribu paket yang sudah dan masih berjalan disalurkan ke masyarakat," ungkap Komjen Agus.  

"Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dari TNI dan Polri kepada masyarakat yang saat ini tengah kesulitan karena dihantam badai Covid 19. Dan bantuan ini akan terus disalurkan," ungkap mantan Kabaharkam Polri ini. 

Sebelumnya, Komjen Agus Andrianto juga telah menyalurkan lebih dari 100 ribu paket,  yang masing-masing disebar di Kota Medan sebanyak 42500 paket, di Kabupaten Blora 30 ribu paket, dan di Kota Tangerang sebanyak 30 ribu paket. 

"Bantuan ini saya berikan sebagai kapasitas saya sebagai Kabareskrim Polri, " ucap Komjen Agus.  

Ia juga tak lupa mengucapkan selamat HUT TNI ke 76 yang jatuh pada hari ini, 5 Oktober 2021.

"Semoga TNI terus adaptif dengan perubahan jaman. Dapat menjadi Tentara Indonesia yang kuat di darat, laut dan udara, serta disegani, dihormati dan disayangi masyarakat," imbuh Komjen Agus. 

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai seorang Anggota Polri dengan posisi Kabareskrim, Agus mengakui kalau beliau hanya membantu Kapolri. Dia pun berharap, sinergisitas TNI-Polri yang terjalin sangat baik di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal TNI (AU) Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo  Sigit Prabowo dapat terus dipertahankan dan semakin erat, mengingat peran kedua institusi ini akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera.

"Bravo TNI. Semoga jaya di Darat,  Laut dan Udara, " tutup Komjen Agus.(*)

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno Siregar mengatakan, penangkapan pertama di Ciputat, Tangerang Selatan. Diamankan 3 kurir berinisial ISP, T, dan SR beserta 500 gram sabu, dan 200 butir ekstasi.

“Disita 500 gram sabu, dan 200 butir ekstasi seberat 44 gram. Dari situ 3 orang diamankan,” kata Brigjen Krisno di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/10).

Selanjutnya polisi menangkap 1 sopir ojek online berinisial AS beserta 1.300 butir ekstasi di Matraman, Jakarta Timur pada 30 Agustus lalu. Krisno menyebut, AS sebagai kurir yang dikendalikan PCB (DPO).

Brigjen Krisno menuturkan, pihaknya juga menangkap 7 kurir berinisial RU, RS, MR, RI, R, JP, dan AR beserta 44 kg ganja dari Mandailing Natal di Bogor pada 3 September.

“Kasus ketiga kejadian 3 September. Menangkap 47 kg ganja dari jaringan Mandailing Natal-Padang, ditangkap di Bogor. Tersangka ditangkap 7 orang,” ujar Brigjen Krisno.

Perburuan tak sampai di situ. Brigjen Krisno menuturkan, pihaknya juga menangkap 2 pengendali sabu jaringan Aceh-Jakarta berinisial HS dan E pada 28 September. Di hari yang sama juga ditangkap 3 kurir di Serang, Banten.

“Dua pengendali ini mengatur pengiriman sabu dari Aceh ke Jakarta dibantu kurir berinisial R, WMP, dan NHF. Diamankan 23 kg sabu,” tutupnya.

Ditempat terpisah Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dihubungi awak media mengapresiasi jajarannya yang terus mengungkap peredaran narkoba di tanah air.

"Polri akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba, karena membahayakan generasi muda", ujar Komjen Agus.

Lebih lanjut mantan Kabaharkam Polri ini juga akan terus meningkatkan kerja sama dengan stakeholder lainnya guna memberantas peredaran narkoba.

"Kita akan terus bangun sinergitas dengan stakeholder lain guna memberantas peredaran narkoba di Indonesia", tutup Komjen Agus.(*)

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengungkapkan bahwa, petugas hotel pada 3 Oktober sekitar pukul 08.00 WIB mengetuk pintu kamar 1707 yang merupakan tempat dari Abock Busup. Saat mengetuk pintu, petugas itu tak mendapatkan jawaban. 

"Sehingga yang bersangkutan mengontak temannya saudara Ridwan yang melaporkan bahwa tidak ada respon dari kamar 1707," kata Rusdi saat konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/10/2021).

Setelah itu, petugas hotel tadi memberi kabar pada rekan korban yang berada di kamar nomor 1725. Alhasil, kamar itu dibuka dengan cara manual. Ketika masuk ke dalam, ditemukan Abock Busup telah meninggal dunia.

"Dari keterangan dari para saksi ini, tidak ditemukan kekerasan pada tubuh korban. Tidak ditemukan benda-benda lain, tidak ditemukan obat-obat pada sekitar jenazah," ujar Rusdi.

Selanjutnya, jasad korban pun dibawa ke Rumah Sakit (RS) Melia, Cibubur, untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini, polisi baru menerima informasi tewasnya Abock pada pukul 15.00 WIB. 

Berdasarkan keterangan dokter yang menangani atau menerima jenazah di RS Melia, diketahui bahwa korban sudah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. 

Terkait hal ini, Rusdi menyebut, pihak keluarga dalam hal ini adik Abock Busup menyatakan bahwa pihak keluarga tidak berkenan untuk melakukan autopsi. Menurut Rusdi, pihak keluarga sudah menerima kematian Abock Busup. 

"Kami berhasil berkoordinasi dengan adik korban atas nama Sinod Busup. dari keterangan saudara Sinud, menjelaskan kepada aparat kepolisian bahwa tidak perlu dilakukan autopsi kepada korban," ucap Rusdi. 

Rusdi mengimbau kepada masyarakat Yahukimo untuk tidak terpancing dengan provokasi ataupun hoaks yang beredar dari penyebab kematian Abock Busup. 

"Masyarakat Yahukimo tidak terprovokasi dengan isu tak benar. Polda Papua sedang tangani dan terus koordinasi dengan Polda Metro Jaya," tutup Rusdi.(*)

Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin pengarahan kepada Satgas Operasi Madago Raya, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (28/9/2021).

"Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror dapat menjadi ladang amal bagi kami semua," kata Sigit dalam pengarahannya. 

Lebih dalam, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, kepada seluruh personel Madago Raya untuk terus melakukan pengejaran terhadap empat orang sisa dari kelompok teror tersebut. 

Satgas Madago Raya sendiri kontak tembak dengan Ali Kalora pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Aparat berhasil menindak tegas Ali Kalora dan Jaka Ramadhan di Desa Astina Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.

Setelah berhasil menindak Ali Kalora, kini MIT hanya tersisa empat orang, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. 

"Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap target yang tersisa," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, meski sudah menindak pimpinan MIT, kedepannya TNI-Polri harus terus memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta soliditas untuk memberikan kepastian keamanan dan ketenangan terhadap masyarakat. 

Lebih dalam, Sigit menegaskan, Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran dan terorisme. Ia menyebut, tidak ada tempat bagi kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI di bumi nusantara.

"Saya akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan reward kepada personel yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga kamtibmas dari segala bentuk gangguan dari kelompok MIT," ucap Sigit.(*)

Acara ini diselenggarakan secara berkesinambungan setiap tahun sejak 2016. Dengan penerapan prokes yang ketat, lebih dari 600 peserta termasuk Kepala Daerah dan Top Manajemen BUMD seluruh Indonesia hadir yang dibagi dalam 2 sesi acara, Sore dan Malam.

Kali ini Walikota Hendri Septa menerima penghargaan tingkat nasional yakni penghargaan “Top Pembina BUMD Tahun 2021”.

Penghargaan ini dipersembahkan dari Majalah Top Bussiness bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) yang didukung beberapa lembaga, asosiasi dan Konsultan bisnis.

Penghargaan tersebut diterima Hendri Septa dari Prof Dr. Djohermansyah Djohan selaku Ketua Dewan Juri TOP BUMD 2021 pada Malam Penganugerahan TOP BUMD Award 2021 di Hotel Rafles Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Di kesempatan yang sama, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kota Padang, Hendra Pebrizal juga mendapatkan penghargaan sebagai TOP CEO BUMD 2021. Begitu juga dengan Perumda Air Minum Kota Padang mendapat penghargaan Top BUMD Awards 2021 Bintang Lima.

Seperti diketahui, kategori penghargaan ini diraih berdasarkan kriteria BUMD dengan nilai kinerja yang baik. Begitu pula banyak melakukan improvement/inovasi dan perbaikan sekaligus telah berkontribusi dalam pembangunan daerah serta tetap memiliki strategi dan inovasi dalam masa pandemi Covid-19 yang masih mewabah.

“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kami tentu bersyukur atas diterimanya penghargaan ini. Penghargaan tersebut merupakan prestasi yang luar biasa yang diraih Kota Padang di masa pandemi Covid-19. Ini kami persembahkan buat warga Kota Padang tentunya,” ujarnya kepada wartawan usai menerima penghargaan.

Penghargaan yang berhasil diraih diantaranya adalah :

1. Top Pembina BUMD 2021

Walikota Padang – Hendri Septa

2. Top BUMD Awards 2021 Bintang 5

Perumda Air Minum Kota Padang

3. Top CEO BUMD 2021

Direktur Utama – Hendra Pebrizal

Katergori ini dapat diraih bedasarkan kriteria BUMD dengan nilai kinerja yang baik, banyak melakukan improvement/inovasi dan perbaikan, serta telah berkontribusi dalam pembangunan daerah, selain itu tetap memiliki strategi dan inovasi dalam masa pandemi.

Penghargaan langsung diserahkan oleh Ketua Dewan Penyelenggara M. Luthfi Handayani, MM, MBA dan Ketua Dewan Juri Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA. Menteri BUMN, Erick Thohir dalam sambutannya yang mewakili Presiden RI mengatakan peran BUMD sangatlah penting untuk jadi mitra serta menaikan aktifitas usaha didaerah.

Walikota Padang, Hendri Septa mempersembahkan penghargaan ini untuk masyarakat Kota Padang.

“Terimakasih Masyarakat Kota Padang Terimakasi Pelanggan Tercinta Perumda Air Minum Kota Padang,” ujar Wako Hendri Septa yang di damping oleh dirut Hendra Pebrizal. (Adv)

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Kapolri menyapa langsung secara virtual pelaksanaan vaksinasi merdeka rumah ibadah dan ponpes di Jawa Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Terkait kegiatan itu, Sigit mengungkapkan bahwa, Vaksinasi Merdeka ini merupakan strategi yang dilakukan TNI-Polri terkait dengan akselerasi atau percepatan terciptanya kekebalan komunal. 

"Vaksinasi Merdeka pada hari ini melibatkan rumah ibadah dan pondok pesantren dengan sasaran masyarakat umum, lansia, jemaat, santri, pengasuh pondok pesantren, dan pengurus rumah ibadah di 341 titik dengan total sasaran 346.688 orang," kata Sigit di Ponorogo, Jawa Timur.

Selain vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan bahwa, kegiatan itu juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi, kepada warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi Covid-19.

"Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak dan peserta program vaksinasi sejumlah 60.341 paket sembako dan 88 ton beras," ujar Sigit.

Sigit menekankan, TNI, Polri bakal terus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan vaksinasi 100 persen di lingkungan masyarakat hingga dosis kedua. 

Menurutnya, hal itu merupakan wujud implementasi dari langkah-langkah dan kebijakan extraordinary yang diambil oleh Pemerintah demi keselamatan masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto.

"Untuk menahan laju penyebaran Covid-19, Polri terus berupaya melakukan akselerasi vaksinasi nasional melalui berbagai macam strategi vaksinasi termasuk strategi vaksinasi dengan melibatkan komunitas-komunitas seperti yang kami lakukan saat ini," tutur eks Kabareskrim Polri tersebut. 

Dalam kesempatan ini, Sigit menjelaskan, vaksinasi merdeka yang merangkul tokoh-tokoh agama dan santri diharapkan dapat menjadi “Getok Tular” kepada keluarga, tetangga, teman-teman, dan komunitas di lingkungannya. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam mengikuti program vaksinasi.

"Selain itu, pelaksanaan program vaksinasi di rumah ibadah juga bertujuan untuk revitalisasi  rumah ibadah sebagai fungsi sosial. Rumah ibadah pada hakekatnya memiliki fungsi membimbing perilaku jamaahnya dalam tatanan kehidupan sosial termasuk dalam pencegahan penularan Covid-19," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga memaparkan bahwa, tingginya tingkat capaian vaksinasi merupakan modal dasar dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, yaitu bagaimana perekonomian dapat tumbuh. Namun Covid-19 tidak kembali melonjak. 

"Tentunya hal ini disertai dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan demikian, tujuan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," tutup Sigit.

Pelantikan ini berlangsung melalui upacara serah terima jabatan (Sertijab) di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/8/2021) siang yang dihadiri Pejabat Utama Mabes Polri. 

Dalam sertijab Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menggantikan Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH yang mendapat jabatan barunya sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Selain melantik Kapolda Sumbar, Jenderal Pol Listyo Sigit juga melantik Kapolda Sulteng yang baru, dari Irjen Pol Abdul Rahkman Baso kepada Irjen Pol Rudy Sufahriadi.

Sertijab beberapa Kapolda ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1701/VIII/KEP./2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada atas nama Kapolri.(*)

"Mohon partisipasi masyarakat sangat kami harapkan untuk menginformasikan bila ada penyedia jasa PCR menetapkan tarif di atas yang sudah ditetapkan pemerintah," kata Komjen Agus saat dihubungi wartawan, Kamis (19/8).

Komjen Agus mengatakan pengawasan implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan oleh jajaran kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia sudah memerintahkan jajarannya mulai dari Mabes Polri hingga daerah.

"Kami dan jajaran adalah tangan-tangan negara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Jenderal bintang tiga itu meminta penyedia jasa tes swab PCR dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut.

"Tentunya, kesadaran ekosistem kesehatan khusus PCR segera adaptasi dengan mematuhi dan melaksanakan keputusan tarif tertinggi oleh pemerintah," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga tes PCR diturunkan. Kementerian Kesehatan lantas menurunkan harga tes PCR menjadi Rp495 ribu untuk daerah di Jawa-Bali, dan Rp525 ribu untuk daerah luar Jawa-Bali terhitung sejak 17 Agustus 2021.

Jokowi juga meminta agar hasil tes PCR keluar dalam waktu 1x24 jam. Sejauh ini tidak sedikit laboratorium di daerah yang baru mengeluarkan hasil tes PCR dalam waktu 3 sampai 7 hari usai pengambilan sampel.

Penurunan harga tersebut terjadi setelah banyak pihak mengkritik harga tes PCR di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain, seperti India. Harga tes PCR yang ditetapkan pemerintah sebelumnya mencapai Rp900 ribu.(ril)

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram dalam rangka menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021.

Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 yang ditujukan kepada para Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing untuk melaksanakan:

- Pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD) melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

- Pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yakni dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha.

-Mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi diwilayah masing-masing.

- Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Komjen Agus membenarkan Surat Telegram tersebut untuk menjaga dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal-III dan IV tahun 2021.

"Polri mendukung penuh pertumbuhan ekonomi nasional", tegas Komjen Agus Sabtu (7/8/2021).

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa jajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07%. 

Hal ini ditunjang dari belanja Pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur.(*)

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Andrianto kepada jajaran dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).

"Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Agus.

Agus juga menyatakan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota. 

Menurutnya, dalam penanganan Pandemi Covid-19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, Ia meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut. 

"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga," ujar Agus. 

Agus juga menyarankan kepada para Kapolda untuk koordinasi dengan Kajati, BPKP, Perwakilan BPK dan Stage Holder Lainnya dalam rangka pendampingan Asistensi seluruh belanja dan bansos di daerah.

Lebih lanjut Agus memerintahkan ke jajaran untuk cek ketersediaan obat dan oksigen setidaknya cadangan sampai 3 sampai 1 minggu kedepan aman.

"Tingkatkan koordinasi antar daerah untuk update persediaan obat dan oksigen didaerah", ujar Agus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran. Sehingga, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial, dan UMKM dan dana Desa bisa dimaksimalkan. Tak hanya itu, dalam hal tersebut, juga harus dikedepankan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam," ucap Agus. 

Agus meminta kepada seluruh Kapolda untuk melakukan koordinasi dengan Kajati, BPKP dan perwakilan BPK serta stakeholder lainnya, dalam rangka pendampingan dan Asistensi seluruh belanja dan bansos di daerah.

Disisi lain, Kapolri, menurut Agus, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat.

"Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan Pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperi contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif," tutur Agus. 

Agus mengingatkan, terkait dengan protokol kesehatan, kepada pedagang selagi menerapkan sosial distancing maka hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali, sudah melanggar jam operasional yang ditentukan. 

Kemudian, Agus meminta agar jajarannya telah melakukan pengecekan setiap harinya terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen. 

Terkait hal itu, Agus menekankan soal pengecekan kesediaan obat-obatan dan oksigen dengan minimal tiga hari atau lebih baik satu minggu kedepan cadangan atau stoknya tersedia untuk masyarakat. Sebab itu, diperlukan adanya meningkatkan koordinasi antar-daerah untuk kesediaan hal tersebut.

"Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak," kata Agus.(*)

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Andrianto kepada jajaran dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).

"Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Agus.

Agus juga menyatakan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota. 

Menurutnya, dalam penanganan Pandemi Covid-19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, Ia meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut. 

"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga," ujar Agus. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran. 

"Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam," ucap Agus. 

Disisi lain, Kapolri, menurut Agus, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Terlebih ketika pelaksanaan PPKM Darurat ini.

"Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan Pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperi contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif," tutur Agus. 

Agus mengingatkan, terkait dengan protokol kesehatan, kepada pedagang selagi menerapkan sosial distancing maka hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali, sudah melanggar jam operasional yang ditentukan. 

Kemudian, Agus meminta agar jajarannya telah melakukan pengecekan setiap harinya terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen. 

"Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak," kata Agus.(*)

Dalam tinjauannya, Komjen Agus meminta agar segera melakukan distribusi obat-obatan yang kerap digunakan untuk pasien terpapar Covid-19 atau virus corona, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini. 

"Untuk anggota dilapangan harus diinformasikan juga bahwa obat harus segera didistribusikan," kata Komjen Agus kepada wartawan. 

Tak hanya segera didistribusikan, menurut Agus, peredaran obat-obatan tersebut juga harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Distribusi obat juga harus dipedomani sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah," ujar Komjen Agus. 

Usai berdialog dengan pihak distributor, Agus menyebut bakal menyampaikan beberapa poin ke Kemenkes terkait dengan surat edaran kepada seluruh perusahaan farmasi untuk mencoret harga edaran lama. 

"Untuk disesuaikan dengan HET baru. Mohon agar disegerakan karena ini situasi darurat. Yang penting diinvoicenya harus dicantumkan sesuai HET," ucap Komjen Agus.(*)

Hal tersebut disampaikan Sigit saat melakukan tinjauan vaksinasi massal bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mall Grand City, Surabaya, Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh WALUBI bekerjasama dengan Perwakilan Kodam V/ Brawijaya, Jumat (9/7/2021).

Mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan, dengan kekompakan Forkompinda Jawa Timur, maka target 300.000 vaksinasi dalam sehari akan terwujud. Mengingat, saat ini di wilayah tersebut dalam seharinya rerata sudah melakukan vaksinasi sebanyak 165.000 per hari. 

"Harapannya apabila hal tersebut bisa dipertahankan dan ditingkatkan di angka 300.000 maka di akhir Agustus akan menjadi hadiah bagi masyarakat Jawa Timur dalam mencapai Herd Immunity," kata Sigit usai tinjauannya. 

Sigit juga mengapresiasi soliditas dan kekompakan jajaran Forkompinda Jawa Timur. Pasalnya, pelaksanaan vaksinasi massal dapat melebihi target. Dengan begitu, kata Sigit, target Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan Herd Immunity terhadap Covid-19 bakal segera terwujud. "Terus semangat, jaga jarak  dan pakai masker karena Covid-19 masih ada di sekitar kita. Sayangi keluarga sayangi saudara, sayangi teman-teman kita," ujar Sigit. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit kembali mensosialisasikan kepada masyarakat soal pentingnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali. 

Mantan Kabareskrim Polri itu menjelaskan bahwa, PPKM Darurat merupakan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sehingga, inti dan tujuan dari kebijakan tersebut adalah keselamatan seluruh rakyat Indonesia. "Sehingga perlu ada langkah besar. Salah satunya kami melaksanakan PPKM darurat. Ada tiga hal penting dalam pelaksanaannya yaitu, pengaturan dan pembatasan mobilitas masyarakat, perkuatan kegiatan PPKM Mikro dan vaksinasi," ucap Sigit. 

Disisi lain, Sigit menyebut, bakal mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mendistribusi vaksin sesuai kebutuhan yaitu kurang lebih 23 juta masyarakat yang perlu disuntik. Saat ini 7,9 juta masyarakat telah di vaksin.

Usai meninjau vaksinasi massal, rombongan Panglima TNI dan Kapolri bakal melakukan pemantauan langsung ke pos PPKM Mikro Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Desa Sawotratap terdiri dari 11 RW, dan 60 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 11.500 jiwa. Kasus terkonformasi sebanyak 81, kesembuhan 23 kasus, kematian 3 kasus dan kasus Aktif 53. 

Fasilitas tes RT-PCR yang tersedia di Puskesmas Gedangan dengan kapasitas pengetesan maksimal dalam satu hari sebanyak 15 sampai 20 sampel dengan kecepatan hasil pengetesan per sampel selama 1 hingga 2 hari. Sampai tanggal 7 Juli 2021, warga Desa Sawotratap yang sudah divaksinasi sebanyak 2.308.

Pada kesempatan itu, Panglima dan Kapolri sempat berdialog dengan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah melalui virtual. Warga tersebut mengaku sudah terlayani dengan baik oleh petugas terutama kebutuhan sehari-hari seperti sembako. "Alhamdulillah saya terlayani dengan baik. Sembako juga sudah," kata warga tersebut.

Sementara Kapolri berpesan agar limbah masker yang digunakan tidak dibuang sembarangan. "Untuk limbah maskernya tolong jangan dibuang sembarangan agar tidak menular," kata Sigit.(*)