NetralPost.net

Alahan Panjang, netralpost— Pemerintah Kabupaten Solok meresmikan Paket Inpres Jalan Daerah (IJD) Perbaikan Jalan Taratak Galundi, Alahan Panjang, pada Jum’at (09/01/2026). Peresmian ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Solok.

Peresmian IJD dihadiri Pemerintah Kabupaten Solok yang diwakili oleh Wabup Solok H. Candra, S.H.I, Anggota DPR RI Komisi V Bapak Zigo Rolanda, S.E., M.M, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Yogi Pratama, S.E., Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok Ibu Effia Vivi Fortuna, S.E., M.M, Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar dan PAN Dapil V, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Solok, unsur Bundo Kanduang, Camat, Wali Nagari beserta jajaran, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPR RI Komisi V Bapak Zigo Rolanda serta Kepala BPJN Sumatera Barat beserta jajaran atas dukungan dan perjuangan yang telah diberikan kepada Kabupaten Solok.

“Di tengah efisiensi anggaran daerah yang luar biasa, dimana transfer daerah kita dipotong hingga Rp.222 miliar, Alhamdulillah Kabupaten Solok pada tahun 2025 masih mendapatkan dua program Inpres Jalan Daerah (IJD). Satu di Taratak Galundi ini, dan satu lagi di Bukik Kanduang dengan total bantuan sekitar Rp. 22 miliar. Nilai ini sangat besar dan sangat berarti bagi Kabupaten Solok,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup Candra juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BPJN Sumatera Barat akan mengelola anggaran sekitar Rp.293 miliar yang Insyaallah akan dikerjakan dalam tahun ini. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan tersebut, serta memberikan dukungan kepada wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Bapak Zigo Rolanda, S.E., M.M dalam sambutannya menjelaskan bahwa Program Inpres Jalan Daerah bukanlah program baru, melainkan telah ada sejak lama dan terus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.

“Inpres Jalan Daerah ini berproses melalui Kementerian PUPR dan dibahas bersama DPR RI Komisi V. Usulan berasal dari kabupaten/kota melalui aplikasi SETIA, yang membutuhkan rekomendasi dari instansi terkait dan anggota DPR. Kabupaten Solok berhasil mendapatkan Rp.8 miliar untuk tahap pertama dan Rp.12 miliar untuk tahap kedua di Bukik Kanduang, yang saat ini telah selesai dikerjakan,” jelas Zigo.

Ia juga menyampaikan bahwa ke depan akan ada Program Inpres Irigasi di tujuh lokasi, serta proyek jalan besar lainnya seperti kontrak jalan Aie Dingin senilai Rp. 220 miliar yang pemenangnya telah ditetapkan pada 12 Desember lalu. Zigo berharap masyarakat dapat memahami setiap proses pembangunan, termasuk proses administrasi dan dinamika politik anggaran di pusat, serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng melaporkan bahwa pekerjaan IJD Kabupaten Solok merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai dari usulan daerah, pembahasan di Kementerian Keuangan, hingga finalisasi di DPR RI.

“Untuk Paket Inpres Jalan Daerah Kabupaten Solok ini, pekerjaan yang dilaksanakan berupa overlay dan pelebaran badan jalan sepanjang 2,4 kilometer dengan nilai kontrak Rp.8,4 miliar. Pekerjaan dimulai pada 3 Oktober 2025 dan selesai pada 30 Desember 2025. Lebar jalan yang sebelumnya 4,5 meter kini diperlebar menjadi 5,5 meter,” ungkap Elsa.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya Anggota DPR RI Komisi V, sehingga pelaksanaan IJD di Kabupaten Solok dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Dengan diresmikannya jalan Taratak Galundi Alahan Panjang ini, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok, khususnya di wilayah Alahan Panjang dan sekitarnya.

Di tingkat provinsi  Pemerintahan Sumatera Sumatera barat untuk itu juga telah terbit Perda No 1 tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Namun hal ini masih perlu dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Jangka Panjang Provinsi (RUJJJP) Untuk jangka waktu 20 tahun, dan Rencana Umum Jaringan Jalan Jangka Menengah Provinsi (RUJJJM) untuk jangka waktu 5 tahun.

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas BMCKTR melaksanakan FGD Tentang Studi Fungsi Jaringan Dan Pengembangan Jalan Di Provinsi Sumatera Barat. Studi Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Kondisi Jaringan Jalan Kita Saat Ini, Serta Untuk Merumuskan Rencana Pengembangan Jalan Di Masa Depan. FGD ini dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2027 bertempat di Aula Lantai 4 Dinas BMCKTR. 

FGD ini diikuti oleh stake holder/ dinas-dinas  terkait infrastruktur jalan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu BAPPEDA Prov. Sumbar, Dinas Perhubungan , LPPM Unand, Komisi IV DPRD Sumbar dan juga BAPPEDA dan Dinas PU Kab/Kota Se Sumatera Barat. 

Kadis BMCKTR, Bpk Era Sukma Munaf pada sambutannya menyampaikan tentang pentingnya koordinasi dan kolaborasi kabupaten kota dengan provinsi dalam Menyusun RUJJJP dan RUJJJM dan diharapkan setiap kabupaten kota memberikan data masukan/informasi yang perlu diakomodir dalam dokumen RUJJ provinsi. 

Sebagai pembuka diskusi dihadirkan 4 orang Narasumber yatitu :

1. Ibu Rinaningtyas dari Subdit Sistem dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan

2. Bpk. H. M. Nurnas dari Komisi IV DPRD Prov. Sumatera Barat

3. Bpk. Medi Iswandi, ST, MM Kepala Bappeda Prov Sumatera Barat

4. Bpk Yosyafra, Ph.D dari LPPM Universitas Andalas.

Perubahan pola ruang yang ditetapkan melalui RTRW setiap wilayah mempengaruhi fungsi dan status dari tiap ruas jalan yang ada. Pada diskusi ini Narasumber menyampaikan tentang pentingnya penetapan fungsi dari setiap ruas jalan dan setelahnya menetapkan status dari jalan tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan sarana dan prasarana air seperti bendungan dan embung diperuntukkan untuk ketahanan air dan kedaulatan pangan.

“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan embung,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Mochammad Dian Al-Ma'ruf mengatakan, pembangunan Embung Talago Mumbuang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019-2021 dengan biaya Rp18,1 miliar.

Saat ini Embung Talago Mumbuang dengan luas genangan 0,23 ha telah selesai untuk mengairi sekitar 50 hektare (ha) areal persawahan di tiga jorong yakni, Jorong Bansa, Jorong Babukik dan Jorong Alang.

"Embung ini sekaligus menjadi ruang publik sebagai destinasi wisata baru karena memiliki pemandangan indah berlatar Gunung Singgalang," kata Dian.

Dengan latar belakang pemandangan yang indah bernuansa alam khas pedesaan dilengkapi dengan jogging track dan terletak di sebuah kaki bukit di Jorong Babukik atau tidak begitu jauh dari Danau Tarusan, embung ini menjadi viral di media sosial setelah pembangunannya rampung dan memiliki pesona tersendiri bagi wisatawan lokal.

Dian Ririn Febriani, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang dalam akun instagramnya membagikan kegiatan senam bersama rekan-rekannya di lokasi embung tersebut. Dalam foto-foto yang dibagikan dalam instagramnya, terlihat sekelompok grup senam tengah menikmati kegiatan senam bersama sambil berfoto dan menikmati suasana di warung dekat lokasi embung.

Heny, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang lainnya membagikan momen Idul Fitrinya bersama sang anak yang memilih untuk mengisi liburan ke embung.

Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air yang sangat sesuai di daerah yang sering mengalami kekeringan. Embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu menyimpan air pada saat musim penghujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan. Selain itu, embung juga berfungsi untuk menngisi kembali air tanah sebagai upaya konservasi sumber daya air. (Jay)

Sumber : Rls PUPR

Pandan, netralpost --- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah, Johannes Saruksuk menegaskan, bahwa pembangunan kantor Bupati Tapanuli Tengah terus berkelanjutan dan tidak ada yang mangkrak.

Hal itu dia sampaikan menjawab adanya tudingan dari segelintir masyarakat yang tidak mengetahui perkembangan atau tidak mengerti soal proyek tersebut namun menuduh proyek pembangunan kantor bupati itu mangkrak.

“Proyek pembangunan kantor bupati ini sifatnya berkelanjutan dikarenakan keterbatasan anggaran. Jadi tidak langsung selesai sekali dikerjakan, melainkan bertahap,” terangnya Sabtu (13/5/2023).

Johannes menjelaskan, untuk tahap pertama tahun 2020 anggaran yang ditampung sebesar Rp 29,2 miliar untuk membangun pondasi dan struktur bangunan sampai dengan lantai III. Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 31,37 miliar untuk pengerjaan struktur lantai IV-V, atap, baja, dan jendela.

Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 9,34 miliar untuk pengerjaan lantai sampai tuntas, kamar mandi, plafon, dan AC untuk lantai I.

“Total anggaran sampai dengan tahap ketiga ini sebesar Rp 69, 9 miliar. Dan untuk tahap ke IV tahun 2023 sudah ditampung anggaran Rp 9,5 miliar untuk menyelesaikan lantai V yang berisikan dua Aula dan satu ruang rapat,” ungkapnya.

Ditegaskan Johannes, bahwa setiap tahun BPK selalu melalukan audit dan hasilnya tidak ada masalah, makanya bisa dilanjutkan penampungan anggarannya berikutnya.

“Kami juga terus melakukan pengawasan terhadap proyek ini itu, kalau ada yang salah atau yang kurang tepat kita suruh untuk diganti atau diperbaiki. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa proyek pembangunan kantor Bupati ini tidak ada mangkrak melainkan bertahap,” tegasnya kembali.

Ditanya kapan kantor Bupati itu selesai, menurut Johannes tahun 2025 sesuai dengan kemampuan anggaran.

“Saat ini progres masing-masing lantai bangunan sudah dikerjakan sesuai dengan gambar dan desain. Dan kita target tahun 2025 sudah selesai sesuai dengan ketersediaan anggaran tentunya,” jawabnya.

Untuk diketahui, kantor Bupati yang terdiri dari lima lantai itu akan dilengkapi dengan dua lif dengan desain bangunan yang berciri khas. Nanti unit-unit kantor yang berkantor di bangunan yang lama akan berkantor di gedung yang baru. (Red)