NetralPost.net

Di tingkat provinsi  Pemerintahan Sumatera Sumatera barat untuk itu juga telah terbit Perda No 1 tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Namun hal ini masih perlu dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Jangka Panjang Provinsi (RUJJJP) Untuk jangka waktu 20 tahun, dan Rencana Umum Jaringan Jalan Jangka Menengah Provinsi (RUJJJM) untuk jangka waktu 5 tahun.

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas BMCKTR melaksanakan FGD Tentang Studi Fungsi Jaringan Dan Pengembangan Jalan Di Provinsi Sumatera Barat. Studi Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Kondisi Jaringan Jalan Kita Saat Ini, Serta Untuk Merumuskan Rencana Pengembangan Jalan Di Masa Depan. FGD ini dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2027 bertempat di Aula Lantai 4 Dinas BMCKTR. 

FGD ini diikuti oleh stake holder/ dinas-dinas  terkait infrastruktur jalan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu BAPPEDA Prov. Sumbar, Dinas Perhubungan , LPPM Unand, Komisi IV DPRD Sumbar dan juga BAPPEDA dan Dinas PU Kab/Kota Se Sumatera Barat. 

Kadis BMCKTR, Bpk Era Sukma Munaf pada sambutannya menyampaikan tentang pentingnya koordinasi dan kolaborasi kabupaten kota dengan provinsi dalam Menyusun RUJJJP dan RUJJJM dan diharapkan setiap kabupaten kota memberikan data masukan/informasi yang perlu diakomodir dalam dokumen RUJJ provinsi. 

Sebagai pembuka diskusi dihadirkan 4 orang Narasumber yatitu :

1. Ibu Rinaningtyas dari Subdit Sistem dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan

2. Bpk. H. M. Nurnas dari Komisi IV DPRD Prov. Sumatera Barat

3. Bpk. Medi Iswandi, ST, MM Kepala Bappeda Prov Sumatera Barat

4. Bpk Yosyafra, Ph.D dari LPPM Universitas Andalas.

Perubahan pola ruang yang ditetapkan melalui RTRW setiap wilayah mempengaruhi fungsi dan status dari tiap ruas jalan yang ada. Pada diskusi ini Narasumber menyampaikan tentang pentingnya penetapan fungsi dari setiap ruas jalan dan setelahnya menetapkan status dari jalan tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan sarana dan prasarana air seperti bendungan dan embung diperuntukkan untuk ketahanan air dan kedaulatan pangan.

“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan embung,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Mochammad Dian Al-Ma'ruf mengatakan, pembangunan Embung Talago Mumbuang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019-2021 dengan biaya Rp18,1 miliar.

Saat ini Embung Talago Mumbuang dengan luas genangan 0,23 ha telah selesai untuk mengairi sekitar 50 hektare (ha) areal persawahan di tiga jorong yakni, Jorong Bansa, Jorong Babukik dan Jorong Alang.

"Embung ini sekaligus menjadi ruang publik sebagai destinasi wisata baru karena memiliki pemandangan indah berlatar Gunung Singgalang," kata Dian.

Dengan latar belakang pemandangan yang indah bernuansa alam khas pedesaan dilengkapi dengan jogging track dan terletak di sebuah kaki bukit di Jorong Babukik atau tidak begitu jauh dari Danau Tarusan, embung ini menjadi viral di media sosial setelah pembangunannya rampung dan memiliki pesona tersendiri bagi wisatawan lokal.

Dian Ririn Febriani, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang dalam akun instagramnya membagikan kegiatan senam bersama rekan-rekannya di lokasi embung tersebut. Dalam foto-foto yang dibagikan dalam instagramnya, terlihat sekelompok grup senam tengah menikmati kegiatan senam bersama sambil berfoto dan menikmati suasana di warung dekat lokasi embung.

Heny, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang lainnya membagikan momen Idul Fitrinya bersama sang anak yang memilih untuk mengisi liburan ke embung.

Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air yang sangat sesuai di daerah yang sering mengalami kekeringan. Embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu menyimpan air pada saat musim penghujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan. Selain itu, embung juga berfungsi untuk menngisi kembali air tanah sebagai upaya konservasi sumber daya air. (Jay)

Sumber : Rls PUPR

Pandan, netralpost --- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah, Johannes Saruksuk menegaskan, bahwa pembangunan kantor Bupati Tapanuli Tengah terus berkelanjutan dan tidak ada yang mangkrak.

Hal itu dia sampaikan menjawab adanya tudingan dari segelintir masyarakat yang tidak mengetahui perkembangan atau tidak mengerti soal proyek tersebut namun menuduh proyek pembangunan kantor bupati itu mangkrak.

“Proyek pembangunan kantor bupati ini sifatnya berkelanjutan dikarenakan keterbatasan anggaran. Jadi tidak langsung selesai sekali dikerjakan, melainkan bertahap,” terangnya Sabtu (13/5/2023).

Johannes menjelaskan, untuk tahap pertama tahun 2020 anggaran yang ditampung sebesar Rp 29,2 miliar untuk membangun pondasi dan struktur bangunan sampai dengan lantai III. Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 31,37 miliar untuk pengerjaan struktur lantai IV-V, atap, baja, dan jendela.

Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 9,34 miliar untuk pengerjaan lantai sampai tuntas, kamar mandi, plafon, dan AC untuk lantai I.

“Total anggaran sampai dengan tahap ketiga ini sebesar Rp 69, 9 miliar. Dan untuk tahap ke IV tahun 2023 sudah ditampung anggaran Rp 9,5 miliar untuk menyelesaikan lantai V yang berisikan dua Aula dan satu ruang rapat,” ungkapnya.

Ditegaskan Johannes, bahwa setiap tahun BPK selalu melalukan audit dan hasilnya tidak ada masalah, makanya bisa dilanjutkan penampungan anggarannya berikutnya.

“Kami juga terus melakukan pengawasan terhadap proyek ini itu, kalau ada yang salah atau yang kurang tepat kita suruh untuk diganti atau diperbaiki. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa proyek pembangunan kantor Bupati ini tidak ada mangkrak melainkan bertahap,” tegasnya kembali.

Ditanya kapan kantor Bupati itu selesai, menurut Johannes tahun 2025 sesuai dengan kemampuan anggaran.

“Saat ini progres masing-masing lantai bangunan sudah dikerjakan sesuai dengan gambar dan desain. Dan kita target tahun 2025 sudah selesai sesuai dengan ketersediaan anggaran tentunya,” jawabnya.

Untuk diketahui, kantor Bupati yang terdiri dari lima lantai itu akan dilengkapi dengan dua lif dengan desain bangunan yang berciri khas. Nanti unit-unit kantor yang berkantor di bangunan yang lama akan berkantor di gedung yang baru. (Red)