Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

BUKA LOKAKARYA IAD HATTA, BUPATI SAFARUDDIN : PENGEMBANGAN WILAYAH HARAU DAN TARAM HARUS TERINTEGRASI DAN TERPADU*



Limapuluh Kota,netralpost -- Lokakarya dengan tema Integrated Area Development Harau-Taram Terintegrasi dan Adaptif (IAD-HATTA) dinilai sangat tepat dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya, Harau dan Taram merupakan episentrum pariwisata alam yang sudah dikenal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selain itu, pemakaian nama HATTA merupakan salah satu tokoh Proklamator yang dikenal secara nasional, dan Ketiga, di Kecamatan Harau sudah ada sejumlah Nagari maupun Kelompok Perhutanan Sosial yang telah dibentuk. Untuk itu, pengembangan wilayah tersebut harus terintegrasi dan terpadu melalui pola IAD pada lokasi Perhutanan Sosial. Demikian pokok pikiran yang disampaikan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo ketika membuka secara resmi Lokakarya Penyusunan Masterplan Integrated Area Development (IAD) Wilayah Harau-Taram (IAD Hatta) di Hotel Mangkuto, Senin (14/11/2022). Diselenggarakan selama tiga hari (14-16 November), Pembukaan Lokakarya tersebut turut dihadiri oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Syafda Roswandi, Kasubdit Kehutanan Dirjen Bangda Kemendagri Dyah Sih Irawati, Asdep Pengelolaan produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Kemenko Marves Ike Rachmawati, Project Leader SSF (Stengthening Social Forestry) Project Dede Rohadi, Sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumbar dan Limapuluh Kota, Pimpinan BUMD dan Perwakilan BUMN serta Wali Nagari se Kecamatan Harau.

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menginisiasi acara lokakarya ini. "Kami nilai Lokakarya IAD-HATTA  sangat penting dan strategis guna menjawab tantangan pembangunan daerah kedepan khususnya menyukseskan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota," ungkap Bupati Safaruddin. Kemudian dikatakannya, Sebagian besar dari lokasi wisata di Lima Puluh Kota berada disekitar dan di dalam kawasan hutan. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengembangan Sektor Pariwisata maka pada Nagari dan Kelompok Perhutanan Sosial tersebut terdapat potensi wisata alam yang perlu dikembangkan. Tidak hanya itu lanjut Bupati Safaruddin, Melalui konsep IAD, Pemerintah dapat menyusun perencanaan yang lebih jelas, terukur dan implementatif dengan melibatkan semua pihak, sehingga melalui penyusunan masterplan IAD diharapkan dapat mendorong areal pengembangan yang tidak hanya pariwisata tetapi juga sektor pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain sehingga Lokasi IAD bisa menjadi pusat pertumbuhan terpadu dan menjadi nagari pusat pembangunan.  "Untuk itu, OPD harus besinergi dengan pihak provinsi maupun Pemerintah Pusat dan Kepada Camat dan Wali Nagari kami dorong untuk mensosialisasikan Perhutanan Sosial kepada masyarakat ditingkat tapak, dengan harapan, rancangan pembangunan betul-betul terarah dan terencana," tandas Bupati Safaruddin. 

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK, Syafda Roswandi menjelaskan, program IAD perhutananan sosial merupakan program strategis nasional yang bukan hanya menjadi tanggung jawab KLHK, tetapi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan seluruh pihak terkait lainnya terutama setelah pemberian persetujuan akses legal kepada masyarakat. Selanjutnya, Syafda  mengatakan, Kegiatan pasca persetujuan perlu mendapatkan perhatian berupa pengembangan usaha perhutanan sosial melalui program pembangunan yang terintegrasi dan kalaboratif. "Melalui IAD,  dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan harus menjadi salah satu agenda utama pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota," ucap Syafda. Kemudian Ia berharap, inisiasi IAD Perhutanan Sosial yang diselenggarakan di Limapuluh Kota dapat memetakan potensi kehutanan di Limapuluh Kota yang diawali di Wilayah Harau dan Taram serta terwujudnya hasil maksimal yang dapat membanggakan semua pihak. Tidak hanya itu Syafda juga mengharapkan terwujudnya IAD HATTA dapat menciptakan masyarakat yang dapat menggarap hutan secara legal dan dapat melestarikan hutan. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.