NetralPost.net

Sidak ini dilakukan dalam rangka perluasan akses pengawasan Ombudsman dalam memastikan tata kelola pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah berjalan dengan baik dan optimal. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, memimpin langsung kegiatan tersebut, dengan didampingi langsung oleh Direktur RSUD Sungai Dareh, dr. Neza, M.Kes. 

Ia bersama tim memeriksa sejumlah titik layanan mulai dari loket pendaftaran, Instalasi Gawat Darurat [IGD], hingga ruang layanan poli klinik.

“Fokus kami adalah melihat langsung bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat, mendengar keluh kesah pasien dan juga mengumpulkan saran serta masukan dari masyarakat untuk perbaikan tata kelola layanan  kesehatan di RSUD Sungai Dareh kedepanya" Pungkas Adel. 

Temuan di Lapangan

Dari hasil sidak, tim Ombudsman Sumbar menemukan beberapa hal yang menjadi sorotan dan perlu segera ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Sungai Dareh.

Diantaranya, masih ada dokter yang belum datang hingga pukul 10.00 WIB dengan alasan masih sarapan dan hari hujan. Kondisi ini terlihat pada Poli Gigi, Poli Anak dan Poli Umum. Padahal, pasien sudah menunggu dan mendaftar sejak pukul 08.00 WIB. 

Tentu ini merupakan alasan yang terlalu di buat-buat dan menunjukan pelaksana  pelayanan publik belum berorientasi pada integritas dan profesionalisme pelayanan. 

Dalam kesempatan tersebut, Tim Ombudsman juga menerima layanan konsultasi dari pasien maupun keluarga pasien. 

Beberapa keluhan pasien yang menjadi sorotan Ombudsman antara lain yaitu air yang kotor di toilet RSUD, Kekosongan layanan spesialis jantung, lamanya waktu layanan pengambilan obat hingga menghabiskan watu tunggu sampai 3 jam, hingga antrian layanan pendaftaran mandiri yang terlalu panjang. 

Dorongan Perbaikan

Ombudsman Sumbar secara langsung telah menyampaikan hasil sidak dan keluhan kepada Direktur Rumah Sakit beserta jajaran. 

Catatan dan keluhan pasien ini mesti dilihat sebagai asupan dan pencerahan guna memperbaiki layanan rumah sakit kedepan. 

Keluhan masyarakat tidak boleh dilihat sebagai gangguan atau mencari-cari kesalahan, melainkan adalah wujud partisipapasi/kepedulian publik untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas. 

Kepada Ombudsman, Direktur RSUD Sungai Dareh menyatakan siap menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan oleh Ombudsman. 

Direktur RSUD juga berkomitmen bahwa seluruh masukan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan dan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. (*) 

Adel Wahidi, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengatakan Ombudsman On The Spot bertujuan untuk mendekatkan layanan Ombudsman RI kepada masyarakat.

Ombudsman membuka posko layanan pengaduan dan konsultasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan, keluhan, atau masukan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pada kegiatan On The Spot kali ini, Ombudsman berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan instansi vertikal Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengupayakan penyelesaian masalah layanan publik secara langsung di tempat.  

Kami telah petakan masalah pelayanan publiknya, kemi telah ke lapangan bebepa waktu lalu. Masalah layanan yang ada di lapangan adalah pengurusan sertifikat yang belum kunjung selesai, pembayaran beasiswa PIP, tranparansi penerima PIP, penahanan ijazah, kepengurusan komite sekolah lebih dari 3 periode, penahanan agunan KUR di bawah 100 juta, penerbitan adminduk, layanan bantuan sosial dan BPJS PBI yang tidak aktif tanpa kejelasan, dan 300 KK lebih yang belum memiliki akta nikah sejak menikah tahun 80 atau 90an.

Kami telah koordinasi dengan organisasi penyelenggaran layanan agar malasah layanan mendapat solusi cepat di tempat. 

Retya Elsivia, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, menambahkan kegiatan Ombudsman On The Spot tanggal 9 September 2025 dilakukan di Kantor Camat Bayang berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. 

“Kita berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan untuk menyerahkan sertifikat PTSL di tiga Nagari Kecamatan Bayang”  ujar Retya.

Retya menambahkan Ombudsman On The Spot juga akan dilakukan pada tanggal 10-11 di Nagari Sungai Nyalo dan Sungai Pinang, Kecamatan XI Tarusan. 

Kegiatan ini akan berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Baznas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan dan BRI Cabang Painan. 

Masyarakat yang mengalami kendala layanan di Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Baznas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan dan BRI Cabang Painan, dapat datang ke lokasi untuk menyelesaikan layanannya. 

“Kami dorong lembaga layanan untuk jemput bola menyelesaikan masalah layanan” tegas Retya.  

Retya berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk untuk menyampaikan permasalahan pelayanan publik di pos layanan pengaduan Ombudsman On The Spot agar dapat mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

Ombudsman juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Ombudsman On The Spot, demi menciptakan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan. 

Selain menerima pengaduan dan konsultasi, kegiatan Ombudsman On The Spot (OTS), Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.