Payakumbuh,netralpost — Dengan mengusung tema “Sinkronisasi dan publikasi data analisa situasi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di kota Payakumbuh”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) gelar acara Rembuk Stunting Kota Payakumbuh, Rabu (25/5).
Bertempat di aula ngalau indah lantai III kantor walikota, acara diikuti oleh ketua DPRD, seluruh lurah, Camat, dan kepala OPD terkait, serta Kepala Kemenag, Pengadilan Agama, BPJS, BPS, bank nagari, BUMD, Kabag Pemerintahan, tim TPPS, penyuluh KB dan tim satgas percepatan penurunan Stunting.
Dalam laporannya, kepala Bappeda Yasrizal mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2022 ditetapkan menjadi Lokus Intervensi penurunan Stunting. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.
“Dimana prevalensi Stunting menjadi indikator kinerja utama daerah, tahun 2021 angka Stunting kota Payakumbuh berdasarkan hasil survey SSGI berada pada angka 20 persen. Dan di tahun 2026 mendatang diharapkan angka Stunting di kota Payakumbuh berada pada angka 12 persen,” ungkap Yasrizal.
Lebih lanjut, Yasrizal berharap dengan telah dilangsungkannya rembuk Stunting kota Payakumbuh, kedepannya kerjasama dan sinergi lintas sektor terkait dalam upaya percepatan penurunan Stunting di kota Payakumbuh agar lebih cepat lagi dari sebelumnya yang hal ini dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota,” ujar Yasrizal dengan semangat.
Walikota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda dalam sambutannya menyampaikan dengan digelarnya rembuk Stunting hari ini tentu diharapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam penurunan dan pencegahan Stunting di kota Payakumbuh kedepannya.
Kunci pencegahan dan penanganan kasus Stunting ialah di 1000 hari pertama kelahiran (HPK), sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita dibawah 2 tahun dapat lebih terfokus, dimana hal ini baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif perlu terus diupayakan melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.
Dalam pencegahan dan penurunan angka Stunting, Rida mengatakan hal yang harus diperhatikan ialah terdapatnya sanitasi yang baik, air yang bersih, penyediaan pangan uang aman dan bergizi, dan utamanya pemamahan secara baik, serta kepedulian masing-masing individu, masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan Stunting.
“Dan untuk masalah gizi ini tentu harus menjadi prioritas kita semua yang tidak boleh kita abaikan. Dimana pemerintah daerah disini berkewajiban untuk menjamin kecukupan gizi masyarakat,” ungkap mantan kepala Bappeda kota Payakumbuh itu.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi bersama Sekretaris Daerah Rida Ananda dengan pimpinan OPD serta unsur Pemerintah maupun non Pemerintah menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kota Payakumbuh Tahun 2022.
Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi upaya percepatan penurunan stunting. Capaian yang telah baik selama tujuh tahun terakhir harus dapat dipertahankan.
Indonesia telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019. Ini tentunya membutuhkan upaya yang harus dipertahankan dan bisa mencapai target 2024 menjadi 14 persen.
Kemenkes RI telah menggulirkan 11 program intervensi spesifik untuk menurunkan stunting yakni pada remaja putri, dan ibu hamil juga balita. Untuk remaja putri dan ibu hamil antara lain diberikan tablet penambah darah, screening anemia, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil.
Adapun untuk balita, antara lain lewat pemantauan tumbuh kembang, ASI eksklusif, tambahan makanan protein hewani bagi balita, juga tata laksana balita dengan masalah gizi.(Yon)
Post a Comment