NetralPost.net

Sumbar, netralpost – Satuan Brimob Polda Sumatera Barat terus bergerak mendampingi masyarakat dalam upaya pemulihan infrastruktur pasca-bencana. Pada hari ini, personel Brimob di bawah pimpinan Iptu Hilman, S.H., melaksanakan pengerjaan pembangunan jembatan di kawasan Kampung Tangah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Pembangunan jembatan ini menjadi prioritas utama mengingat fungsinya sebagai jalur penghubung vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas harian warga setempat yang sempat terhambat akibat kerusakan infrastruktur.

Dansat Brimob Polda Sumbar, Kombes Pol Lukman Syafri Dandel Malik, menegaskan bahwa pengerahan personel di Kampung Tangah merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Polri untuk hadir di tengah kesulitan masyarakat.

Kami menerjunkan personel terbaik di bawah pimpinan Iptu Hilman untuk memastikan pembangunan jembatan di Kampung Tangah berjalan cepat dan tepat. Fokus kami adalah mengembalikan aksesibilitas warga secepat mungkin agar roda perekonomian dan kegiatan sosial di Palembayan kembali normal, ujar Kombes Pol Lukman.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menambahkan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata dari dedikasi Polda Sumbar dalam operasi kemanusiaan.

Polda Sumbar melalui Satuan Brimob tidak akan berhenti memberikan pengabdian terbaik bagi warga terdampak bencana. Pembangunan jembatan ini bukan sekadar fisik infrastruktur, melainkan jembatan harapan bagi warga agar dapat beraktivitas kembali dengan aman. Kami mengapresiasi semangat gotong royong antara personel di lapangan dengan masyarakat setempat, ungkap Kombes Pol Susmelawati.

Hingga saat ini, proses pengerjaan terus dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjamin keamanan dan ketahanan struktur jembatan.

Padang, netralpost --- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan melayani sebanyak 1.978.241 penumpang di seluruh wilayah operasionalnya. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 16.6 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 1.697.020 penumpang, atau meningkat hampir 280 ribu penumpang dalam satu tahun.

Capaian tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal di Sumatera Barat.

Dari sisi stasiun, Stasiun Padang menjadi yang paling favorit baik untuk kedatangan maupun keberangkatan penumpang. Untuk kedatangan, Stasiun Padang mencatat 533.251 penumpang, disusul Stasiun Pariaman sebanyak 408.054 penumpang, Stasiun Air Tawar sebanyak 166.833 penumpang, Stasiun Naras sebanyak 132.632 penumpang, serta Stasiun BIM sebanyak 103.935 penumpang.

Sementara itu, dari sisi keberangkatan, Stasiun Padang juga berada di posisi teratas dengan 509.113 penumpang, diikuti Stasiun Pariaman sebanyak 394.193 penumpang, Stasiun Air Tawar sebanyak 192.345 penumpang, Stasiun Naras sebanyak 118.350 penumpang, dan Stasiun BIM sebanyak 105.649 penumpang.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab menyampaikan bahwa peningkatan ini tidak lepas dari berbagai upaya peningkatan layanan yang terus dilakukan KAI.

“Dibandingkan tahun 2024 yang melayani 1.697.020 penumpang, capaian tahun 2025 yang hampir menyentuh dua juta penumpang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api di Sumatera Barat terus tumbuh. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan,” ujar Reza.

Ia menambahkan bahwa KAI Divre II Sumbar akan terus melakukan berbagai inovasi, baik dari sisi operasional, fasilitas, maupun layanan pelanggan, guna mendukung mobilitas masyarakat dan pariwisata daerah.

KAI Divre II Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan atas kepercayaan yang diberikan. Ke depan, KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang semakin modern, andal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Arosuka (Diskominfo) - Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH memperoleh gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) dari Asean University Internasional (AUI) Malaysia, atas dedikasi dan kontribusinya di bidang politik dan hukum di tingkat pemerintahan daerah. Prosesi wisuda dilaksanakan secara virtual dan diikuti di Aula Gedung C Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok, pada Minggu, 11 Januari 2026.

Penganugrahan gelar kehormatan tersebut, merupakan bentuk apresiasi dari Asean University Internasional Malaysia terhadap kiprah Bupati Solok, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, memperkuat demokrasi lokal, serta mendorong kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pihak universitas menyampaikan bahwa gelar kehormatan diberikan kepada Bupati Solok, setelah melalui proses penilaian yang mendalam, pertimbangan akademik serta rekam jejak pengabdian. 

Prosesi wisuda virtual berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, unsur Forkopimda Kabupaten Solok,  Anggota DPRD Kab. Solok, Sekretaris Daerah Medison S. Sos, M.Si, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, para Kepala OPD, Camat se Kabupaten Solok, Kabag di lingkup Setda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. 

Dalam prosesi wisuda tersebut, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan orasi ilmiah mengenai “Paradigma Kepemimpinan Kolaboratif dan Inovatif dalam Pemerintahan yang melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”.  Sebuah paradigma dimana saat ini pemimpin bukan sebagai pusat kekuasaan, melainkan arsitek ekosistem, yang membangun ruang dialog, mengorkestrasi kepentingan dan menyatukan energi kolektif pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi maupun komunitas lokal.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan pemimpin yang inovatif memastikan kolaborasi tersebut tidak berhenti pada proses, namun melahirkan terobosan kebijakan, inovasi layanan, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Paradigma kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif ini secara nyata terartikulasi ke dalam Visi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, yakni Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera. Paradigma ini sejalan dengan semangat pelayanan publik modern, yang menempatkan negara sebagai pelayan warga, bukan penguasa warga,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan ada empat misi pembangunan yang mencerminkan paradigma kepemimpinan kolaboratif dan inovatif tersebut : Mewujudkan Smart Government dan Beritegritas dalam Melayani, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global, Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya, serta Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari.

Usai memberikan orasi, Bupati Jon Firman Pandu mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan, dan mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dan dukungan semua pihak.

“Gelar dan penghargaan  ini bukan untuk pribadi saya semata, tetapi juga untuk masyarakat Kabupaten Solok yang selama ini telah mendukung berbagai program pembangunan daerah. Alhamdulillah dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, yang telah memberikan kepercayaan serta dukungannya kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Penganugrahan ini semakin memotivasi kami dalam melanjutkan pengabdian, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat komitmen pembangunan di Kabupaten Solok,” pungkas Bupati.

Dengan penganugrahan wisuda gelar Doktor Honoris Causa ini, diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

PADANG, NETRALPOST – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat (Sumbar) mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh pengguna jalan untuk tidak mengoperasikan ponsel, termasuk melakukan scrolling media sosial, saat sedang berkendara. Berdasarkan data evaluasi keselamatan jalan tahun 2026, gangguan konsentrasi akibat penggunaan gawai masih menjadi salah satu pemicu utama risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Sumatera Barat.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., menekankan bahwa menatap layar ponsel meski hanya satu detik dapat berakibat fatal karena menghilangkan kewaspadaan terhadap situasi di sekeliling kendaraan. "Fokuslah ke jalan, bukan ke layar. Keselamatan diri Anda dan orang lain jauh lebih berharga daripada notifikasi di ponsel," tegasnya. 

Sanksi Hukum dan Penegakan

Sesuai dengan Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pengendara yang melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi (seperti bermain ponsel) dapat dijatuhi sanksi:

Pidana kurungan paling lama 3 bulan.

Denda maksimal sebesar Rp750.000.

Polda Sumbar juga telah menyiagakan personel di titik-titik rawan serta mengoptimalkan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk memantau pelanggaran ini secara digital. Pengendara diminta untuk berhenti di tempat yang aman jika memang ada keperluan mendesak yang harus dilakukan melalui telepon genggam.

Melalui kampanye Keselamatan Berlalu Lintas, Ditlantas berharap masyarakat Sumbar dapat lebih disiplin dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama guna menekan angka fatalitas di jalan raya sepanjang tahun 2026 ini.(Nfr) 

PADANG, NETRALPOST  – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat kembali memberikan imbauan keras kepada seluruh pengendara, baik roda dua maupun roda empat, terkait larangan merokok saat berkendara. Langkah ini diambil guna meningkatkan konsentrasi pengemudi serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sumatera Barat.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa merokok saat mengemudi bukan hanya masalah etika, melainkan pelanggaran aturan keselamatan. Abu rokok yang tertiup angin seringkali mengenai mata pengendara lain di belakangnya, yang dapat menyebabkan iritasi mata hingga kecelakaan fatal.

"Selain itu, aktivitas merokok dianggap mengganggu konsentrasi karena salah satu tangan pengemudi tidak berada pada posisi yang seharusnya di kemudi (stang motor atau setir mobil)", Pungkasnya. 

Pihak kepolisian menegaskan bahwa larangan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni:

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 106 Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Bagi pengendara yang melanggar, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00.

"Konsentrasi penuh adalah kunci keselamatan di jalan raya. Gangguan sekecil apa pun, termasuk merokok, dapat berakibat fatal bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," ujar perwakilan Ditlantas Polda Sumbar.

Dirlantas Polda Sumbar mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghargai sesama pengguna jalan. Jika ingin merokok, pengendara disarankan untuk berhenti sejenak di tempat yang aman agar tidak membahayakan orang lain. (Nofri_Tanjung) 

Alahan Panjang, netralpost— Pemerintah Kabupaten Solok meresmikan Paket Inpres Jalan Daerah (IJD) Perbaikan Jalan Taratak Galundi, Alahan Panjang, pada Jum’at (09/01/2026). Peresmian ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Solok.

Peresmian IJD dihadiri Pemerintah Kabupaten Solok yang diwakili oleh Wabup Solok H. Candra, S.H.I, Anggota DPR RI Komisi V Bapak Zigo Rolanda, S.E., M.M, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Yogi Pratama, S.E., Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok Ibu Effia Vivi Fortuna, S.E., M.M, Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar dan PAN Dapil V, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Solok, unsur Bundo Kanduang, Camat, Wali Nagari beserta jajaran, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPR RI Komisi V Bapak Zigo Rolanda serta Kepala BPJN Sumatera Barat beserta jajaran atas dukungan dan perjuangan yang telah diberikan kepada Kabupaten Solok.

“Di tengah efisiensi anggaran daerah yang luar biasa, dimana transfer daerah kita dipotong hingga Rp.222 miliar, Alhamdulillah Kabupaten Solok pada tahun 2025 masih mendapatkan dua program Inpres Jalan Daerah (IJD). Satu di Taratak Galundi ini, dan satu lagi di Bukik Kanduang dengan total bantuan sekitar Rp. 22 miliar. Nilai ini sangat besar dan sangat berarti bagi Kabupaten Solok,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup Candra juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BPJN Sumatera Barat akan mengelola anggaran sekitar Rp.293 miliar yang Insyaallah akan dikerjakan dalam tahun ini. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan tersebut, serta memberikan dukungan kepada wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Bapak Zigo Rolanda, S.E., M.M dalam sambutannya menjelaskan bahwa Program Inpres Jalan Daerah bukanlah program baru, melainkan telah ada sejak lama dan terus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.

“Inpres Jalan Daerah ini berproses melalui Kementerian PUPR dan dibahas bersama DPR RI Komisi V. Usulan berasal dari kabupaten/kota melalui aplikasi SETIA, yang membutuhkan rekomendasi dari instansi terkait dan anggota DPR. Kabupaten Solok berhasil mendapatkan Rp.8 miliar untuk tahap pertama dan Rp.12 miliar untuk tahap kedua di Bukik Kanduang, yang saat ini telah selesai dikerjakan,” jelas Zigo.

Ia juga menyampaikan bahwa ke depan akan ada Program Inpres Irigasi di tujuh lokasi, serta proyek jalan besar lainnya seperti kontrak jalan Aie Dingin senilai Rp. 220 miliar yang pemenangnya telah ditetapkan pada 12 Desember lalu. Zigo berharap masyarakat dapat memahami setiap proses pembangunan, termasuk proses administrasi dan dinamika politik anggaran di pusat, serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng melaporkan bahwa pekerjaan IJD Kabupaten Solok merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai dari usulan daerah, pembahasan di Kementerian Keuangan, hingga finalisasi di DPR RI.

“Untuk Paket Inpres Jalan Daerah Kabupaten Solok ini, pekerjaan yang dilaksanakan berupa overlay dan pelebaran badan jalan sepanjang 2,4 kilometer dengan nilai kontrak Rp.8,4 miliar. Pekerjaan dimulai pada 3 Oktober 2025 dan selesai pada 30 Desember 2025. Lebar jalan yang sebelumnya 4,5 meter kini diperlebar menjadi 5,5 meter,” ungkap Elsa.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya Anggota DPR RI Komisi V, sehingga pelaksanaan IJD di Kabupaten Solok dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Dengan diresmikannya jalan Taratak Galundi Alahan Panjang ini, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok, khususnya di wilayah Alahan Panjang dan sekitarnya.

‎PADANG, NETRALPOST– Hubungan harmonis antara aparat kepolisian dan komunitas pengendara di Sumatera Barat terus diperkuat melalui pendekatan persuasif dan program sosial. Komunitas Ojek Online (Ojol) Dunsanak Lalu Lintas secara terbuka menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes. Pol. Reza Chairul Akbar, atas dedikasinya dalam menciptakan ketertiban di jalan raya.

‎Pembinaan yang Edukatif, Bukan Sekadar Penindakan

‎Perwakilan komunitas Dunsanak Lalu Lintas mengungkapkan bahwa pola pembinaan yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Sumbar saat ini dirasakan jauh lebih merangkul para driver. Melalui arahan Kombes. Pol. Reza Chairul Akbar dan jajaran, para pengemudi ojek online merasa lebih teredukasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara (safety riding) demi kenyamanan bersama di jalan raya.

‎"Kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang diberikan. Arahan dari Bapak Dirlantas membuat kami lebih sadar akan aturan, bukan karena takut ditilang, melainkan demi keselamatan kami sendiri dan penumpang," ujar salah satu koordinator komunitas.

‎Program "Jumat Berkah": Sisi Humanis Polisi di Mata Masyarakat

‎Selain fokus pada ketertiban lalu lintas, komunitas ini juga memberikan apresiasi khusus terhadap inisiasi program Jumat Berkah yang rutin digelar oleh Ditlantas Polda Sumbar. Program berbagi ini dinilai menjadi jembatan emosional yang kuat antara polisi dan masyarakat kecil, khususnya para driver ojol yang setiap hari bekerja di jalanan.

‎Program tersebut dipandang bukan sekadar aksi sosial biasa, melainkan bentuk kepedulian nyata Polri terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah rutinitas menjaga kelancaran arus lalu lintas.

‎Membangun Sinergi Berkelanjutan

‎Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan dan program sosial yang menyentuh hati, komunitas Ojol Dunsanak Lalu Lintas berkomitmen untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan mendukung penuh program-program Ditlantas Polda Sumbar dalam mewujudkan Kamtibcarlantas yang kondusif di wilayah Sumatera Barat.

Agam – Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali menunjukkan peran kemanusiaannya di masa pascabencana. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin langsung shalat jenazah sekaligus mengikuti prosesi pemakaman korban bencana alam di Kabupaten Agam, Rabu (7/1/2026), sebagai wujud empati, pelayanan, dan tanggung jawab moral insan Bhayangkara kepada masyarakat.

Shalat jenazah dilaksanakan di Masjid Agung Darul Falah, diikuti oleh  Bupati Agam H. Benni Warlis, Ketua DPRD Kabupaten Agam H. Ilham, Lc., MA, Kapolres Kabupaten Agam AKBP Muari, S.I.K., MM, MH, Direktur RSUD dr. M. Riko Krisman, Sp.An, dan unsur Forkopimda, Pejabat utama Polda Sumbar, personil Polres Agam , dan Masyarakat setempat.

Usai shalat, rombongan bergerak menuju TPU Kampung Baru Sungai Jaringan untuk prosesi pemakaman yang berlangsung khidmat dan tertib.

Kapolda Sumbar menegaskan kehadiran Polri bukan sekadar pengamanan, melainkan pelayanan kemanusiaan hingga tahap akhir penanganan korban.

 “Atas nama negara dan institusi Polri, kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kehadiran kami adalah bentuk empati dan tanggung jawab moral, ” ujarnya.

Berdasarkan data terkini, korban meninggal akibat bencana alam tercatat 253 orang. Sebanyak 222 jenazah telah teridentifikasi (110 laki-laki dan 112 perempuan), sementara 31 jenazah masih dalam proses identifikasi, terdiri dari 14 laki-laki, 12 perempuan, dan 5 bagian tubuh. 

Sebelumnya, pemakaman massal telah dilakukan terhadap 10 jenazah, dan hari ini kembali dimakamkan 6 jenazah (4 perempuan, 1 laki-laki, dan 1 bagian tubuh) yang ditemukan di wilayah Kecamatan Palembayan dan sekitarnya.

Kapolda Sumbar juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak seluruh elemen untuk mendoakan para korban agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.

Langkah ini menegaskan komitmen Polri untuk hadir sejak tanggap darurat hingga pelayanan terakhir, memastikan tugas kepolisian berjalan menyeluruh—melindungi, mengayomi, melayani, dan menunaikan tanggung jawab kemanusiaan pascabencana. (*) 

Padang – Kota Padang menjadi lokasi peluncuran perdana gerakan lingkungan Rimbo Andalas Project yang menargetkan penanaman satu juta pohon di seluruh wilayah Sumatera Barat. Program ini digagas Rumah Aktivis Sejahtera sebagai upaya memperbaiki kerusakan ekologis pascabencana. 

Di Kota Padang ditargetkan penanaman 10.000 pohon. Sebagai tahap awal, sebanyak 2.000 pohon akan ditanam pada kegiatan launching yang direncanakan berlangsung pada akhir Januari 2026.

Hal itu dipaparkan Ketua Rumah Aktivis Sejahtera, Febriandi Putra bersama rombongan saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Padang, Fadly Amran di Rumah Dinas, Rabu (7/1/2026). 

Dikatakan Febriandi, penanaman pohon akan difokuskan pada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Kota Padang, yakni DAS Batang Kuranji, DAS Air Dingin, DAS Batang Kandis, serta DAS Pengambangan/Batang Arau (Batu Busuk).

Menurutnya, pemilihan DAS tersebut didasarkan pada kondisi lingkungan yang membutuhkan pemulihan serta perannya yang vital dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mengurangi risiko bencana.

Gerakan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari mahasiswa, aktivis, komunitas lingkungan, hingga dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Padang disebut telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Kami berharap gerakan ini menjadi upaya bersama untuk memperbaiki kondisi ekologi, sehingga dampak kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan," ujar Febriandi.

Selain dukungan moril, panitia juga membuka peluang partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat umum, baik dalam bentuk keterlibatan langsung maupun dukungan material.

Wali Kota Padang, Fadly Amran menyambut bain rencana penanaman pohon yang digagas Rumah Aktivis Sejahtera tersebut. Dia memastikan Pemko Padang siap memfasilitasi kegiatan itu. 

"Sebagai gerakan tentu kegiatan ini harus continue. Penanaman pohon ini jadi bagian penting dalam penanggulangan bencana agar tidak kembali terulang," ujar Fadly Amran. (*)

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat bencana hidrometeorologi.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur menyusul adanya kesepakatan seluruh pihak terkait untuk melakukan percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Senin (5/1) lalu. Dalam FGD tersebut, diketahui BWS Sumatera V telah menyiapkan 50 unit alat berat untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai di wilayah terdampak.

“Saya berharap BWS Sumatera V dapat segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak, agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir,” ujar Mahyeldi saat melakukan peninjauan ke sejumlah daerah aliran sungai yang terdampak banjir bandang di Kota Padang, Selasa (6/1/2026).

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Gubernur menyebut masih banyak material kayu yang tersangkut di sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan sehingga dinilai rawan meluap saat debit air meningkat.

“Terutama di Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji, material kayu dan pendangkalannya cukup mengkhawatirkan. Penanganannya perlu diprioritaskan karena berada di kawasan permukiman padat. Selain itu, Sungai Tabiang Banda Gadang dan Lubuk Minturun juga perlu mendapat perhatian serius,” ungkap Mahyeldi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar juga menyampaikan material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan mengendap di permukiman, lahan pertanian, maupun bantaran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Untuk itu, saya minta Camat, Lurah, dan Wali Nagari dapat berkoordinasi dengan masyarakat untuk pemanfaatan material kayu yang terbawa arus. Harapan kita, selain sungai kembali bersih, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh warga terdampak,” jelasnya.

Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Defi Diantolani; Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Era Sukmamunaf; Kepala Biro Adpim Sumbar, Nolly Eka Mardianto; serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumbar. (Adpsb/nov/bud)

Padang – Usai banjir bandang yang melanda Kota Padang, 28 November 2025 lalu, sejumlah aliran sungai mengalami perubahan. Selain itu, banyak rumah warga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) terseret arus, hanyut, dan rusak berat.

Mendapati kondisi demikian, Pemerintah Kota Padang segera menetapkan zona merah pada DAS yang ada. Hal ini sebagai langkah dan upaya agar tidak terjadi kejadian yang berulang.

“Kita harus desain zona merah agar (zona) itu tidak ditempati masyarakat dan tidak terjadi lagi kejadian berulang,” ungkap Wali Kota Padang Fadly Amran saat Rapat Pembahasan Perubahan Aliran Sungai bersama akademisi dan stakeholder terkait di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).

Dua DAS yang menjadi perhatian utama yakni di Sungai Air Dingin dan Sungai Kuranji. Kedua alur sungai ini mengalami perubahan alur sungai yang berbelok-belok. Penyebab yakni endapan lumpur dan pasir, serta hantaman arus banjir yang kuat.

Wali Kota menilai, kedua DAS ini harus segera disikapi. Sebab itu, akademisi dan stakeholder terkait diundang pada rapat untuk menelaah dua DAS dimaksud.

“Setelah ini kita akan dengarkan peta kondisi sungai secara akurat dan selepas itu nanti kita ulang pembahasannya,” jelas Fadly Amran.

Fadly menegaskan, zona merah pada DAS merupakan zona yang seharusnya tidak diboleh ditempati atau didiami. Karena akan membahayakan warga yang mendirikan rumah di bibir sungai.   

“Kalau zona merah dilarang, dilarang membangun tempat tinggal di situ, dan kejelasan (zona merah) itu harus ada dari pemerintah, tidak lama lagi kejelasan itu akan terjawab bersama akademisi dan tentunya akan disampaikan ke masyarakat, walaupun tidak akan menyenangkan semua pihak, namun keinginan kita adanya keamanan dan kenyamanan bagi warga,” jelas wali kota.

Hingga detik ini, sekitar 600 rumah hanyut saat bencana banjir melanda pada 28 November 2025 lalu, serta banjir susulan pada 2 Januari 2026 kemarin. Fadly mengatakan, pihaknya memprediksi beberapa waktu ke depan akan bertambah rumah yang hanyut ketika banjir terjadi lagi.

“Pengerjaan pendaman di sungai membutuhkan waktu panjang hingga tiga tahun, rehab rekon itu tiga tahun, kita tidak bisa menerka-nerka, sebab itu zona merah ini harus segera kita tetapkan,” ungkap Wali Kota Padang.

Rapat yang berlangsung hangat itu dihadiri akademisi seperti Prof Abdul Hakam selaku Pakar Teknik Sipil dan Geoteknik Universitas Andalas, Prof Asrinaldi dari Fisip Unand, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang, dan Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.(Charlie)

Solok – Seorang warga Jorong Pangka Pulai, Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, dilaporkan hilang saat pergi ke ladang untuk mencari durian. Hingga Sabtu (27/12/2025), upaya pencarian masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian bersama pemerintah nagari dan masyarakat setempat.

Korban diketahui bernama Naharudin (55), seorang petani suku Minang yang berdomisili di Jorong Pangka Pulai, Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok.

Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Solok AKP Eko Kurniawan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula pada Minggu, 21 Desember 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, korban pergi ke ladang atau kebun miliknya yang berada di kawasan Puncak Bukik, Jorong Pangka Pulai, untuk mencari durian. Namun hingga Rabu, 24 Desember 2025, korban belum kembali ke rumah.

Pada Kamis, 25 Desember 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang. Selanjutnya, Sekretaris Nagari Batu Bajanjang menghubungi Bhabinkamtibmas Nagari Batu Bajanjang Polsek Payung Sekaki, Bripka Junizal Effendi, S.H., untuk menindaklanjuti laporan warga hilang tersebut.

Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 14.00 WIB, Bripka Junizal Effendi bersama perangkat nagari dan sekitar 40 orang masyarakat langsung melakukan pencarian ke lokasi ladang korban yang berjarak sekitar dua kilometer dari pemukiman warga. Namun hingga pukul 17.00 WIB, korban belum berhasil ditemukan.

Pencarian kembali dilanjutkan pada Jumat, 26 Desember 2025, mulai pukul 08.00 WIB, dengan melibatkan sekitar 60 orang warga. Upaya pencarian difokuskan di sekitar kebun dan ladang milik korban, namun hingga pukul 14.00 WIB, hasil masih nihil.

Pada Sabtu, 27 Desember 2025, pencarian kembali dilakukan sejak pukul 08.00 WIB dengan melibatkan sekitar 160 orang yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, perangkat nagari, dan masyarakat. Hingga pukul 14.30 WIB, korban masih belum ditemukan dan pencarian akan terus dilanjutkan.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan korban. Dokumentasi kegiatan pencarian turut dilampirkan sebagai bagian dari laporan.

Arosuka, netralpost - Bencana tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan, tetapi juga menghadirkan panggilan tanggungjawab bersama untuk bangkit secara terencana dan berkelanjutan. Atas dasar itulah, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos., M.Si, memimpin rapat evaluasi penanganan bencana, sekaligus penyusunan rencana kegiatan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok, pada masa transisi pemulihan, pada Senin (05/01/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat setda tersebut, dihadiri oleh Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc., seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Solok atau yang mewakili, serta para Camat se-Kabupaten Solok. Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk menilai langkah-langkah yang telah dilakukan sekaligus menyatukan arah kebijakan ke depan.

Dalam arahannya, Sekda Medison menegaskan bahwa masa transisi pemulihan merupakan fase krusial yang menuntut kehadiran negara secara utuh—hadir dalam perencanaan, hadir dalam tindakan, dan hadir dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

“Pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali yang rusak, tetapi memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman, bermartabat, dan berdaya. Di sinilah kolaborasi menjadi kunci bagi kita bersama untuk bangkit dari musibah bencana,” ujar Medison.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dan pengalaman lapangan, agar setiap rencana kegiatan pascabencana, tidak bersifat seremonial, melainkan menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak. Seluruh OPD dan kecamatan diminta untuk menyelaraskan program kerja masing-masing dengan rencana pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen menjadikan proses pemulihan pascabencana sebagai momentum memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana hidrometeorologi, sekaligus membangun tata kelola penanganan bencana yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.