NetralPost.net

PADANG, NETRALPOST --- Setelah libur panjang, siswa didik kembali masuk sekolah. Senin (5/1/2026), seluruh siswa mengikuti pagi ceria dan upacara bendera di sekolah masing-masing.

"Sesuai surat edaran Mendikdasmen nomor 2 tahun 2026, mari kita laksanakan kegiatan pagi ceria dan upacara bendera di sekolah masing-masing," ajak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang melalui Sekretarisnya, Nurfitri, Minggu (4/1/2025). 

Pada pagi ceria, siswa masuk sekolah pukul 07.00 WIB. Siswa lebih dahulu melakukan senam Anak Indonesia Hebat. Kemudian melakukan upacara bendera. Setelah itu doa besama untuk kemudian menyanyikan lagu "Hari Baru" bersama-sama. 

"Kepada orang tua kita harapkan dukungannya agar anak-anak kita bisa memulai kembali bersekolah dengan hati yang gembira, penuh semangat untuk belajar," imbau Nurfitri. 

Diketahui, setiap pagi, siswa sekolah akan memulai hari belajar dengan ceria. Pada hari Selasa dilakukan senam Anak Indonesia Hebat dan kegiatan Keminangkabauan. Kemudian hari Rabu kegiatan English Day. Hari Kamis dilakukan Kepramukaan dan Semen Gober. Pada hari Jumat kegiatan Muhadarah dan pembinaan iman dan takwa. Sedangkan hari Sabtu menyesuaikan.(*) 

PESISIR SELATAN, NETRALPOST — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Nagari Pancuang Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (1/1/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung sekaligus memastikan langkah penanganan bencana berjalan optimal.

Di lokasi terdampak, Gubernur Mahyeldi berdialog dengan masyarakat serta jajaran pemerintah nagari setempat. Ia menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi dan menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi masa sulit akibat bencana.

“Musibah ini tentu menjadi ujian bagi kita semua. Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan seluruh unsur terkait akan terus hadir, memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian dan penanganan yang dibutuhkan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan koordinasi, khususnya dalam penanganan darurat, pembersihan material sisa bencana, serta pendataan kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Menurutnya, kerja cepat dan terkoordinasi menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan efektif.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih dinamis, sekaligus mengajak seluruh pihak memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Total dana yang disiapkan mencapai lebih dari Rp5,7 miliar, terdiri dari Rp4 miliar bantuan dari Presiden Republik Indonesia dan Rp1,73 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Sumbar.

“Seluruh dana tersebut sudah ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir Desember lalu,” tegas Mahyeldi.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan dana awal untuk penanganan tanggap darurat. Jika dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan tambahan anggaran, pemerintah siap menyesuaikan sesuai kebutuhan di lapangan berdasarkan usulan pemerintah daerah setempat.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut sejumlah pejabat dilingkup Pemprov Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Diantaranya, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armi; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto; Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah;

SekdaKab Pesisir Selatan, Zainal Arifin; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, Adi Susilo; Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. (adpsb/cen/bud)

Padang, netralpost - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang terus mengebut perbaikan Rusunawa untuk dapat dihuni warga sebagai tempat relokasi sementara. 

Kepala Dinas Perkim Kota Padang,  Raf Indria, mengaku sudah menerima instruksi Wali Kota Padang terkait rencana untuk merelokasi warga yang tinggal di zona berbahaya ke Rusunawa. 

"Saat ini 10 unit bisa ditempati sambil dilakukan perbaikan ringan. Dan ke depan juga akan dilaksanakan perbaikan bagi unit-unit lain yang membutuhkan perhatian lebih," katanya, Minggu (4/1/2015).

Sebelumnya, Wali Kota Padang Fadly Amran mengimbau warga terdampak banjir Kota Padang untuk bersedia untuk direlokasi sementara ke Rusunawa yang disediakan Pemko Padang. 

Hal itu disampaikannya usai memimpin langsung gotong royong pasca banjir di Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo, Minggu (4/1/25). 

Dia menyebut, laporan BMKG menunjukan bahwa pertumbuhan awan hujan masih cukup tinggi beberapa hari terakhir. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap warga yang tinggal di zona berbahaya. 

"Kepada masyarakat yang saat ini berada dalam zona bahaya kami minta sekali untuk relokasi sementara dulu," imbau Fadly Amran. 

Dia menyebut, Pemko Padang telah menyediakan Rusunawa sebagai tempat relokasi sementara warga terdampak. 

*Saat ini ada 10 unit yang tersedia untuk sementara. Dan kami juga sudah mengintruksikan Dinas Perkim untuk melakukan perbaikan yang diperlukan di unit-unit Rusunawa kita agar nyaman untuk ditempati selama relokasi. Jadi sekali lagi kami minta, mohon warga yang berada di daerah rawan seperti di Nanggalo ini berkenan untuk direlokasi dulu,” tambah Fadly Amran. (*)

Padang - Akses jalan menuju Batu Busuk, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dilaporkan putus. Putusnya akses jalan tersebut dilaporkan  terjadi setelah banjir kembali menerjang wilayah tersebut, Jumat (2/1/2026).

Hujan deras yang melanda Kota Padang sejak Kamis (1/1/2025) malam hingga Jumat (2/1/2026) memang mengakibatkan debit air sejumlah aliran sungai kembali meningkat. Beberapa titik bahkan dilaporkan mengalami banjir. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, mengonfirmasi bahwa amblasnya badan jalan terjadi sekitar pukul 01.45 WIB.

Menurutnya, kerusakan yang terjadi sangat masif sehingga tidak memungkinkan untuk dilintasi, baik oleh kendaraan maupun pejalan kaki.

“Iya betul, jalan menuju Batu Busuk terputus, tidak bisa dilalui lagi,” tegas Hendri, Jumat (2/1/2025).

Dengan hujan yang masih lebat, Hendri Zulviton pun mengimbau warga untuk menjauhi aliran sungai serta senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan langsung melakukan evakuasi ke tempat lebih aman apabila terjadi bencana.

Lurah Kapalo Koto, Afriwarman, merinci bahwa titik amblas terdalam berada di depan SMPN 44, RT 03/RW 04, Jalan Koto Tuo.

Mengingat jalur tersebut merupakan satu-satunya akses utama menuju jembatan Batu Busuk, sebanyak 235 Kepala Keluarga (KK) kini terjebak dalam kondisi terisolasi.

Afriwarman menjelaskan bahwa badan jalan tersebut memang sudah dalam kondisi rentan karena pengikisan akibat banjir bandang sebelumnya.

“Jalan itu memang tinggal jalan saja lagi akibat tergerus banjir bandang sebelumnya. Kini jalan itu amblas sepenuhnya, mengakibatkan akses ke Batu Busuk terputus total,” ujar Afriwarman.

Saat ini, pihak kelurahan sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi penanganan darurat, termasuk rencana pembuatan jalur setapak bagi warga.

Diketahui, sebagian warga Batu Busuk yang terdampak banjir bandang terdahulu telah direlokasi ke Hunian Sementara (Huntara) di Lubuk Buaya. (*)

Netralpost --- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melaunching 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) PBNU sekaligus menyerahkan Paket Makan Bergizi (MBG) untuk 100 ribu santri. Kegiatan tersebut digelar di Pondok Pesantren Al-Hasani Sikebo, Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2025).

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi santri, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap penguatan struktur ekonomi masyarakat. Menurutnya, program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan kesempatan ekonomi.

“Arah dari semua ini, yang paling jelas bisa kita baca, adalah demokratisasi ekonomi: bahwa peluang ekonomi tidak lagi hanya disediakan sebagian besar untuk aktor-aktor besar yang selama ini telah menikmati keuntungan dari berbagai agenda ekonomi pemerintah, tetapi ke depan para pemain menengah ke bawah akan mendapatkan ruang yang jauh lebih luas,” ujar Gus Yahya.

Ia juga menekankan pentingnya seluruh jajaran pengurus NU untuk terus menjalankan khidmah kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui berbagai program kemaslahatan.

“Mudah-mudahan sungguh-sungguh bisa dirasakan dengan nyata di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita. Amin,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pesantren dengan jumlah santri di atas 3.000 orang dan belum terlayani oleh SPPG di sekitarnya, dapat ditetapkan sebagai satu SPPG tersendiri.

“Memang portal sudah kami tutup, tapi pesantren masih banyak yang belum terlayani. Jadi pesantren-pesantren yang memiliki student body di atas 3.000 dan belum dilayani oleh SPPG sekitarnya, bisa menjadi satu SPPG,” jelasnya.

Di sisi lain, Koordinator Harian TKA PBNU Ulun Nuha menjelaskan bahwa sebelumnya telah beroperasi 78 SPPG di berbagai daerah. Dengan tambahan 69 SPPG yang dilaunching kali ini, jumlah layanan pemenuhan gizi di lingkungan NU meningkat secara signifikan.

Menurutnya, keberadaan SPPG di pesantren tidak hanya memperkuat layanan gizi bagi santri, tetapi juga meneguhkan kesiapan NU sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau basis penerima manfaat, khususnya di lingkungan pesantren dan komunitas Nahdliyin.

Solok, Netralpost --- Bupati Solok Apresiasi BAGANA (Banser Tanggap Bencana)  GP Ansor Banser Kabupaten Solok Bangun Hunian semetara (huntara) di Cacang Jorong  Subarang Nagari  Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih. 

Bupati Solok Jon Firman  Pandu memberikan Apresiasi kepada NU dan Ansor Kabupaten Solok yang telah turun langsung membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. 

"Atas nama pemerintah kabupaten Solok Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada  BAGANA GP Ansor Banser kabupaten Solok dan Lampung yang sudah membangunkan Huntara bagi masyarakat kita di Cacang karna rumah warga kita ini sudah hanyut, Mudah-mudahan Bermanfaat dan menjadi amal dan ibadah " ungkap Jon Firman Pandu. 

"Kepada PCNU Dan BAGANA Kabupaten Solok yang sudah bahu-membahu untuk membangun Huntara untuk masyarakat kita , mudah-mudahan ini dapat menjadi obat bagi masyarakat kita dan menjadi amal ibadah bagi PCNU Dan GP Ansor Banser kabupaten Solok " Lanjut Jon Firman pandu. 

Ketua PCNU Kabupaten Solok H. Afrizen Sekaligus Perwakilan PWNU Sumbar mengatakan bahwa, "Kami dari PCNU Kabupaten Solok mengucapkan terima kasih kepada GP Ansor Kabupaten Solok terutama Kasat Korwil Lampung yang telah bersedia membantu masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak musibah banjir dan longsor", Katanya.

Kemudian, Boni Kurniadi Wakil Ketua GP Ansor Banser yang di dampingi Langsung Satkorcab Banser Roni Bayu Nipa  selaku koordinator pembangunan Huntara menyampaikan. 

" Hari ini tanggal 29 Desember 2025 kita sudah memasuki tahap akhir Pembangunan Huntara di Cacang Jorong subarang Nagari paninggahan insyaallah dalam waktu dekat akan segera bisa di huni oleh penerima manfaat Huntara " ungkap boni 

Selain itu boni juga menyampaikan bahwasanya untuk Huntara tahap II ini di danai oleh Yogi Pratama, SE Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat . 

Riki Rizo Namzah, S.Pd.I Ketua PC GP Ansor Banser Kabupaten Solok menyampaikan banyak terimakasih kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Yogi Pratama,SE uang sudah bersedia menyisihkan sedikit harta beliau untuk membangun Huntara bagi masyarakat Cacang Jorong subarang Nagari Paninggahan 

Riki menyampaikan bahwasanya pasca bencana ini kita harus bahu-membahu untuk kembali menormalisasikan dalam segala hal untuk masyarakat Cacang yang terdampak bencana , terutama psikologi masyarakat yang sangat terpukul oleh bencana 

" Tidak harus pikirkan bersama bagaimana kita bisa menghilangkan trauma yang sangat dalam bagi mereka ,kita harus fikirkan bagaimana di bulan Ramadhan nanti mereka bisa menjalankan ibadah ibadah dengan tenang ,aman dan nyaman bersama keluarga mereka nanti " ungkap Riki 

Penutup pembicaraan Riki mengajak seluruh pihak untuk membantu dan mendonasikan sedikit rezekinya untuk membangunkan  Huntara untuk masyarakat kabupaten Solok yang hancur dan hanyut oleh Akibat banjir bandang 1 bulan lalu .

Pada Senin (29/12/2025), Satgas Tanggap Bencana Polda Sumbar mengerahkan helikopter Polri jenis Dauphin AS365N3 menuju Posko Polri Palambayan, Kabupaten Agam. Kegiatan ini dipimpin Kaposko Satgas Tanggap Bencana Polda Sumbar Kombes Pol Nadi Chaidir, bersama Dansat Brimob Polda Sumbar Kombes Pol Lukman Malik.

Helikopter diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau dengan membawa 290 kilogram logistik bantuan, terdiri dari beras, mi instan, minyak goreng, sarden, dan air mineral untuk warga terdampak banjir di wilayah Palambayan.

Selain penyaluran bantuan, Polda Sumbar juga melakukan pemantauan udara di sejumlah titik rawan banjir dan longsor. Hasil pantauan menunjukkan masih adanya rumah warga serta infrastruktur jalan yang rusak di sepanjang aliran sungai akibat bencana.

Ia menambahkan, percepatan penanganan bencana ini juga diperkuat dengan sinergi lintas satuan dan dukungan BKO dari Polda lain. 

“Kami mengapresiasi bantuan BKO dari Polda Sulsel. Ini menunjukkan soliditas dan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan untuk melindungi dan melayani masyarakat, ” tutupnya.

Polda Sumbar memastikan akan terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada guna mendukung percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak di Sumatera Barat.(***) 

Padang, netralpost - Pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 49 Batang Kabung yang sekolahnya disapu banjir bandang akhir bulan lalu menerim bantuan dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikdasmen Provinsi Sumatra Barat berupa uang tunai senilai Rp6.000.000 dan paket school kit kepada.

Bantuan ini bertujuan memastikan kebutuhan anak-anak untuk kembali bersekolah terpenuhi. Penyerahan bantuan dilakukan di Pustu Batang Kabung, Selasa (29/12/2025). Untuk bantuan school kit yang diserahkan mencakup pakaian sekolah dan tas sekolah. 

Para pelajar di SDN 49 Batang Kabung berjumlah sebanyak 80 siswa dari kelas 1 sampai 6. Sesuai jadwal mereka akan kembali masuk sekolah mulai 5 Januari 2026 nanti. Dan untuk sementara, ruangan di pustu Batang Kabung sebanyak 6 ruangan akan dipakai sebagai lokal belajar. Sementara untuk siswa kelas 1 akan belajar di TK Negeri V Batang Kabung. 

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut ikut dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang, Nurfitri, yang menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pendidikan pascabencana. 

"Dengan bantuan ini, kami berharap anak-anak di Batang Kabung dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan normal kembali mulai 5 Januari 2026," ujar Nurfitri.

Kepala Sekolah SDN 49 Batang Kabung menyampaikan harapannya agar bangunan sekolah yang baru segera dibangun. 

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Namun, untuk kenyamanan anak-anak dalam belajar, kami mengharapkan bangunan sekolah yang baru agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang lebih baik dan aman," harapnya. (***)

SUMBAR, NETRALPOST – Pasca bencana galodo yang melanda kawasan Lembah Anai pada akhir November 2025, dua jembatan kembar di ruas Jalan Nasional Batas Kota Padang Panjang - Sicincin, yaitu Jembatan Margayasa A dan Jembatan Margayasa B, menjadi fokus perhatian dan evaluasi intensif.

Sebagai bagian dari langkah mitigasi darurat dan penyusunan rencana rehabilitasi permanen, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat telah melaksanakan survei mitigasi risiko komprehensif terhadap kedua struktur tersebut.

Survei ini mencakup inspeksi visual lapangan dan pemeriksaan teknis khusus, yang melibatkan beberapa metode pengujian non-destruktif:

• Rebound Hammer Test, untuk memperkirakan nilai kuat tekan permukaan beton.
• Ultrasonic Pulse Velocity (UPV), untuk menilai kondisi internal dan tingkat kerapatan beton.
• Rebar Scanner, untuk mengidentifikasi posisi dan konfigurasi tulangan beton.
• Chipping beton, sebagai metode verifikasi langsung posisi tulangan.

Inspeksi visual tambahan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kerusakan yang terlihat pada elemen jembatan dan memastikan fungsi struktural serta non-struktural jembatan tetap beroperasi sesuai peruntukannya.

PADANG, NETRALPOST — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa tidak ada rencana pembongkaran jembatan kereta api (KA) di kawasan Lembah Anai. Pemprov Sumbar justru berkomitmen menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur tersebut sebagai bagian dari aset sejarah dan warisan budaya daerah.

Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pemeliharaan situs sejarah di Sumbar, di ruang rapat Istana Gubernur, Selasa (30/12/2025). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin.

“Dapat saya pastikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kita adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” tegas Mahyeldi.

Mahyeldi mengaku heran dengan beredarnya isu pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai yang berkembang di ruang publik tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Gubernur.

“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan Gubernur. Padahal, kebijakan yang kita pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.

Terkait surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat beredar, Mahyeldi menilai terjadi kesalahan komunikasi karena surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumbar.

“Menurut saya, ada kekeliruan dalam proses komunikasi. Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah,” katanya.

Mahyeldi menjelaskan, sebelumnya ia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon serta Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tidak ada pembongkaran jalur kereta api, melainkan dilakukan kajian komprehensif untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatannya ke depan.

“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya kita rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kebijakan masa lalu yang menonaktifkan jalur kereta api di Sumbar dan menilai hal tersebut sebagai kekeliruan yang tidak boleh terulang. Karena itu, reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.

Menutup penjelasannya, Mahyeldi menyampaikan bahwa persoalan surat tersebut telah dikoreksi setelah dilakukan koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal terkait.

“Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini serta menyampaikan informasi kepada kami. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman ini bisa segera diluruskan,” ucapnya.

Sementara itu, arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir menyambut baik sikap tegas Gubernur Sumbar. Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur dan bagian rel kereta api yang dinilai mulai berkurang dari waktu ke waktu, serta melakukan kajian teknis terhadap perubahan struktur sejumlah jembatan di kawasan cagar budaya.

Hal senada disampaikan Nando, perwakilan komunitas pecinta kereta api. Ia menyebutkan bahwa masyarakat di sepanjang jalur kereta api memiliki kepedulian tinggi terhadap aset perkeretaapian meskipun belum aktif digunakan.

Menurutnya, minimnya penjagaan dan penindakan membuat aset jalur kereta api rawan rusak dan hilang, sementara aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian belum sepenuhnya tertangani secara optimal. (adpsb/cen/bud)

SUMBAR, NETRALPOST – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar telah melakukan pemeriksaan struktur jembatan kembar Padang Panjang pasca dihantam galodo.

BPJN telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Jembatan Margayasa A dan B.

“Hasilnya, struktur jembatan dinyatakan masih berfungsi dengan baik,” jelas BPJN lewat laman medsosnya, dikutip Senin 29 Desember 2025.

BPJN mengatakan kerusakan yang ditemukan bersifat non struktural dan akan ditangani lebih lanjut.

Pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur jembatan ini dilakukan lewat metode visual dan metode UPV untuk mendeteksi keretakan dan memperkirakan kaausan beton.

“Tidak ditemukan kerusakan yang mengganggu fungsi jembatan,” sambung BPJN.

Sementara kerusakan non struktural yang ditemukan itu berupa erosi tanah di sekitar jembatan dan rusaknya dinding penahan tanah di jalan pendekat.

BPJN menyebutkan material banjir hampir mengenai girder jembatan.

Perlu diketahui, Jembatan Margayasa A dibangun pada 1958. Sementara Jembatan B yang merupakan duplikasi dibangun pada 1999 silam.

Kedua jembatan ini dihantam banjir bandang pada akhir November lalu. Puluhan warga yang berada di lokasi saat kejadian, tewas usai disapu banjir bandang atau galodo.