NetralPost.net

Kegiatan pembangunan ini terbagi dalam dua kelompok besar, yakni program fisik senilai Rp.86.481.882.490 dan program non-fisik sebesar Rp.50.360.411.197.

Pembangunan Fisik : Jalan, Sekolah, dan Infrastruktur Pertanian

Sejumlah proyek fisik strategis akan segera direalisasikan, meliputi pembangunan jalan, rehabilitasi sekolah, hingga pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan.

Beberapa kegiatan prioritas antara lain:

Pembangunan Jalan Taratak Galundi – Alahan Panjang senilai Rp. 11,519 miliar melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025.

Rehabilitasi Sekolah Rakyat (SD dan SMP) yang tersebar di berbagai nagari, dengan total anggaran lebih dari Rp. 5 miliar dari DAK 2026.

Pembangunan Rumah Susun ASN (Rusun ASN) dan Rehabilitasi Sarana Irigasi, yang difokuskan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan layanan publik.

Program Pertanian dan Peternakan, termasuk pengadaan alsintan, pengembangan UPT Perikanan, hingga Rehabilitasi Embung dan Irigasi Pertanian.

Selain itu, terdapat juga kegiatan optimasi lahan rawa non-pangan dengan dana APBN 2023 sebesar Rp. 1,8 miliar, serta pembangunan RPSN (Rumah Produksi Skala Nagari) di Nagari Sungai Nanam dan Alahan Panjang, senilai Rp. 600 juta melalui Kementerian Pertanian (KM 2025).

Program Non-Fisik : Peningkatan SDM dan Reformasi Birokrasi

Sementara itu, untuk kegiatan non-fisik, Pemerintah Kabupaten Solok mendapatkan dukungan anggaran dari berbagai kementerian dengan total Rp.50,3 miliar.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi pemerintahan, serta penguatan kelembagaan desa dan reformasi birokrasi.

Beberapa program unggulan di antaranya:

Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Peningkatan Kapasitas ASN, Digitalisasi Pelayanan Publik di seluruh perangkat daerah, serta Program Desa Cerdas dan Program Transformasi Digital (Dinas Kominfo).

Dana kegiatan ini bersumber dari DAK Non-Fisik Tahun 2026 serta dukungan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Pertanian.

Apresiasi DPRD : Pemimpin yang Tetap Fokus Meski Dihantam Isu

Anggota DPRD Kabupaten Solok, Iskan Notis, memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Solok  Jon Firman Pandu yang tetap menunjukkan komitmen dan ketulusan dalam bekerja, meskipun diterpa berbagai isu negatif dan tudingan yang tidak berdasar.

“Saya melihat Bupati Jon Pandu tetap fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Beliau tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang mencoba mengganggu konsentrasi pemerintahan. Justru di tengah situasi seperti itu, beliau terus bergerak membawa hasil nyata, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan berbagai program yang kini dirasakan masyarakat,” ujar Iskan Nofis.

Ia menilai, semangat Bupati Jon Pandu dalam memperjuangkan program pembangunan ke pemerintah pusat merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Solok yang menaruh harapan besar pada kemajuan daerah.

 “Kami di DPRD tentu akan terus mendukung langkah-langkah yang berpihak pada rakyat. Ketika pemimpin bekerja dengan niat tulus dan hasilnya nyata, maka sudah seharusnya kita beri apresiasi,” tambah Iskan Nofis.

Langkah Nyata Menuju Solok Maju dan Sejahtera Langkah-langkah pembangunan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Solok bekerja secara konkret dan terukur dengan dukungan berbagai sumber pendanaan nasional. Melalui kombinasi antara proyek fisik dan program penguatan kelembagaan, diharapkan terjadi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintahan hari ini tidak hanya merencanakan, tetapi juga mewujudkan,” tutup Iskan Nofis.

Jabatan Dandim 0319/Mentawai resmi diserahterimakan dari Letkol Inf Restu Petrus Simbolon, S.I.P., M.I.P. kepada Letkol Inf Bambang Budi Hartanto. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Machfud menyampaikan bahwa pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan hal yang wajar dan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka pembinaan karier, penyegaran tugas, serta peningkatan kinerja satuan.

Letkol Inf Restu Petrus Simbolon, S.I.P., M.I.P. selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Waaster Kasdam I/Bukit Barisan, sedangkan penggantinya, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, sebelumnya menjabat sebagai Kabagum Rindam I/Bukit Barisan.

Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud dalam amanatnya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Dandim 0319/Mentawai. Ia juga menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru, dengan harapan dapat segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program kerja yang telah berjalan dengan baik.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga soliditas dan sinergitas bersama pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Kepulauan Mentawai,” pesan Danrem.

Acara sertijab tersebut berlangsung khidmat dan diakhiri dengan ucapan selamat dari seluruh peserta kepada pejabat lama dan baru.(Rls) 

Peristiwa terjadi sekitar pukul 19.20 WIT, ketika dua karyawan konter HP, yakni Firman (30) dan Fikri (20), tengah bekerja di dalam Basta Cell. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras seperti lemparan batu mengenai pintu besi konter. Saat korban keluar untuk memeriksa, situasi tampak normal, namun sesaat setelah kembali masuk, pelaku yang tidak dikenal muncul di pojok ruangan sambil membawa senjata laras panjang.

Pelaku sempat mengokang senjata berulang kali dan mengarahkan larasnya ke arah dalam konter. Melihat hal itu, korban Firman langsung tiarap untuk berlindung, sementara Fikri yang sedang memperbaiki ponsel baru menyadari bahaya ketika terdengar letusan senjata. Pelaku kemudian melarikan diri ke arah belakang kompleks ruko.

Mendengar suara tembakan, seorang saksi berinisial W, yang berada sekitar 20 meter dari lokasi melihat seseorang berlari ke arah belakang Ruko Blok C. Tak lama berselang, masyarakat sekitar melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, personel gabungan Satgas Ops Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dan Brimob Kompi 3 segera menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penyisiran di area sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Aparat juga turun melakukan patroli keliling Kota Dekai guna memastikan situasi kembali aman dan kondusif.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa tindakan cepat personel di lapangan merupakan bukti kesigapan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Papua.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat. Satgas akan terus meningkatkan patroli serta memperkuat kehadiran aparat di titik-titik rawan,” tegas Brigjen Pol. Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Kami mengimbau warga agar segera melapor kepada aparat keamanan apabila melihat atau mendengar hal-hal yang mencurigakan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Yahukimo,” ujarnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz mengecam keras tindakan pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Aksi-aksi kekerasan tidak hanya meresahkan warga, tetapi juga menghambat pembangunan dan kedamaian yang sedang diupayakan bersama.

Polri mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mempercayakan sepenuhnya penegakan hukum kepada aparat keamanan. Dengan sinergi antara aparat dan warga, Papua yang aman dan damai akan terus terjaga.(*) 

Arosuka, netralpost - Belakangan, muncul berbagai tudingan miring terhadap intensitas kunjungan Bupati Solok, Jon Firman Pandu, ke Jakarta. Namun, di balik perjalanan yang kerap disorot itu, ternyata tersimpan misi besar untuk memperjuangkan masa depan pembangunan Kabupaten Solok.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos., M.Si, meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan, setiap langkah Bupati ke ibu kota bukanlah perjalanan seremonial, melainkan strategi konkret untuk merebut peluang dana pusat yang kini menjadi rebutan semua daerah di Indonesia.

“Bapak Bupati tidak sedang jalan-jalan. Beliau memperjuangkan hak masyarakat Solok agar tetap mendapat alokasi dari program strategis nasional tahun 2026,” ujar Medison saat dihubungi via telepon, Rabu (29/10/2025).

Sekda Medison mengungkapkan, pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Pusat menyiapkan Rp1.377,9 triliun untuk berbagai Program Prioritas Nasional Presiden. Dana raksasa itu akan disalurkan ke masyarakat melalui 18 bidang dan sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga infrastruktur. Beberapa di antaranya meliputi:

- Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun

- Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun

- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp89 triliun

- Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun

- Program Perumahan Rp48,7 triliun

- Preservasi Jalan dan Jembatan Rp24,3 triliun

- Beasiswa dan KIP Kuliah Rp63 triliun

Termasuk program pangan, koperasi, nelayan, hingga pergaraman nasional.

“Kalau kepala daerah tidak aktif menjemput bola ke pusat, bisa-bisa kita tertinggal. Dana transfer daerah tahun depan berkurang hampir Rp250 triliun secara nasional, dan Solok sendiri kehilangan sekitar Rp222 miliar dibanding 2025,” jelas Medison.

Menurut Medison, Bupati Jon Firman Pandu telah membaca arah kebijakan nasional yang kini menuntut kepala daerah bergerak cepat, inovatif, dan komunikatif. Pemerintah pusat, tidak lagi menunggu proposal datang  melainkan menilai keseriusan daerah dari sejauh mana pimpinan daerah membangun diplomasi dan jaringan lintas kementerian.

“Sekarang ini eranya kompetisi antardaerah. Siapa yang aktif, dia yang dapat. Dan Bupati Solok memilih turun langsung memperjuangkan hak Kabupaten Solok,” tegasnya.

Medison juga menepis anggapan bahwa langkah tersebut bermuatan politik sempit. Justru, dengan posisi Bupati Jon Firman Pandu sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok, komunikasi dengan pemerintah pusat yang sejalan dengan partai pengusung presiden menjadi nilai tambah yang strategis.

“Ini bukan KKN, tapi strategi legal dan rasional. Selama dijalankan dengan integritas, jalur politik bisa menjadi pintu koordinasi yang efektif,” tegasnya.

Sekda Medison mengajak seluruh masyarakat untuk melihat upaya Bupati JFP dari sisi manfaatnya, bukan dari prasangka. Setiap pertemuan, setiap audiensi, dan setiap proposal yang dibawa ke Jakarta, kata dia, selalu bermuara pada satu hal: kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

“Yang dilakukan Bupati JFP adalah perjuangan untuk daerah. Kita ingin memastikan Kabupaten Solok tetap masuk dalam radar prioritas pembangunan nasional,” tutup Medison.(Rls /YM-Koto)

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PP DATIN) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang terus berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

“Predikat informatif bukan hanya penghargaan, tapi juga tanggung jawab moral bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari pengawasan pemilu yang berintegritas,” ujar Vifner.

Capaian ini menunjukkan bahwa Bawaslu se-Sumatera Barat telah berhasil bertransformasi menjadi lembaga publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan website resmi, serta penguatan kanal layanan digital, Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mampu memastikan setiap informasi publik tersaji secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Bawaslu Sumatera Barat secara konsisten mendorong budaya keterbukaan di internal lembaga melalui berbagai langkah strategis, antara lain: Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID di seluruh jajaran, Penguatan sistem dokumentasi dan arsip informasi publik, Serta kolaborasi dengan media dan masyarakat sipil dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan.

“Kami percaya, semakin terbuka informasi publik, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu. Inilah semangat yang terus kami jaga,” tambah Vifner.

Dengan diraihnya predikat Informatif secara menyeluruh, Bawaslu se-Sumatera Barat meneguhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat keterbukaan informasi terbaik di Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum penting untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat integritas lembaga pengawas pemilu di ranah Minangkabau. (Rls) 

Sumbar, netralpost – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat, Brigjen Pol Drs. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR, memimpin Gerakan Subuh Berjamaah (GSB) di Masjid Mukhlisin, Belanti Raya, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Senin (27/10/2025) dini hari.

Kegiatan yang diikuti puluhan personel Polri, tokoh masyarakat, dan warga sekitar ini mengusung tema “Menjaga Keluarga Kita dari Hal-hal yang Tidak Diinginkan, Jaga Keluarga dan  Lingkungan.”

Dalam suasana penuh kekhidmatan, kegiatan diawali dengan salat Subuh berjamaah dan tausiyah singkat mengenai pentingnya memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama dari berbagai pengaruh negatif kehidupan modern.

Kehadiran Wakapolda di tengah warga menjadi teladan bahwa pembinaan spiritual dan kedekatan dengan masyarakat harus dimulai dari nilai-nilai kekeluargaan.

Usai salat, Brigjen Pol Solihin menegaskan bahwa keluarga adalah prioritas utama yang harus dijaga dan diperkuat oleh setiap individu. “Keluarga yang kuat akan melahirkan anak-anak yang berakhlak dan berdaya tahan terhadap pengaruh buruk seperti narkoba, tawuran, balap liar, dan pergaulan bebas. Polri berkomitmen mendorong masyarakat untuk menjaga keluarga masing-masing, karena dari keluargalah lahir ketertiban dan keamanan lingkungan,” ujarnya.

Tokoh masyarakat setempat menyambut baik inisiatif ini dan menilai kehadiran pimpinan Polda di masjid merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap pembinaan moral. “Menjaga keluarga adalah fondasi dari keamanan sosial. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut agar semangat kebersamaan dan religiusitas masyarakat semakin kuat,” ucapnya.

Gerakan Subuh Berjamaah merupakan bagian dari upaya Polda Sumbar memperkuat dimensi spiritual personel sekaligus membangun sinergi dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan moralitas sosial.

Melalui gerakan ini, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dalam kehidupan — karena keluarga yang terjaga akan menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan harmonis.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumbar menyampaikan pesan agar para jamaah menjalankan ibadah umrah dengan penuh kekhusyukan dan menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. “Ibadah umrah adalah panggilan suci, laksanakan dengan hati yang ikhlas dan jaga nama baik institusi Polri serta daerah Sumatera Barat,” ujar Irjen Pol. Gatot.

Kapolda juga menekankan pentingnya mematuhi aturan dan tata cara ibadah yang berlaku di Arab Saudi, serta menjaga kekompakan antar jamaah. “Saling bantu dan dukung satu sama lain, sehingga ibadah dapat berjalan lancar dan penuh berkah,” tambahnya.

Sebanyak 20 orang anggota Polda Sumbar yang tergabung dalam rombongan umrah ini akan menjalani ibadah. Keberangkatan jamaah ini merupakan bagian dari program kesejahteraan anggota Polri untuk mendukung peningkatan spiritualitas.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa program ini mencerminkan perhatian besar Kapolda terhadap kesejahteraan anggota. 

“Inisiatif pemberian umrah gratis ini menjadi motivasi luar biasa bagi personel Polda Sumbar untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam melayani masyarakat, sekaligus mempererat semangat kebersamaan di lingkungan institusi,” katanya.

Acara pelepasan ditutup dengan doa bersama untuk kelancaran ibadah dan keselamatan para jamaah selama perjalanan. 

Kapolda Sumbar berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat dan memperoleh umrah yang mabrur.(red)

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan apel pagi pda Senin 20 Oktober 2025. Apel pagi ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Medison. Kegiatan ini juga diikuti oleh Para Staf Ahli, Para Asisten Bupati, Kepala OPD dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Dalam amanatnya Sekda Medison kembali mengingatkan kedisiplinan kepada seluruh aparatur yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Solok akan menerapkan zero tolerance terhadap yang tidak hadir apel setiap Senin pagi.  Menurutnya kehadiran dalam apel bukan hanya bentuk kedisiplinan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional sebagai abdi negara.

“Kedepan yang terkait dengan tidak hadir apel hari Senin hukumannya akan lebih berat dibandingkan dengan tidak hadir di hari biasa, ini menjadi warning bagi kita semua,” tegas Sekda.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya disiplin dalam berpakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku. ASN diingatkan untuk selalu mengenakan pakaian dinas yang sesuai jadwal dan aturan sebagai bagian dari etika kerja dan cerminan wibawa pemerintahan daerah.

Di kesempatan yang sama Sekda menyampaikan bahwa di Kabupaten Solok ada tiga OPD yang akan dinilai oleh Ombudsman, Dinas Sosial, RSUD Arosuka dan Disdikpora. “Hari ini akan ada penilaian dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar ke beberapa OPD kita, terkait kepatuhan pelayanan publik dan penilaian mal administrasi, berbeda dari tahun lalu hari ini hanya tiga OPD saja yang dinilai Dinas Sosial, Disdikpora dan RSUD, terimakasih sudah mempersiapkan tim guna mendampingi penilaian Ombudsman,” ujar Sekda.

Sekda menambahkan, visi misi Pemda sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD  secara garis besar adalah menjadi pemerintahan yang melayani, tentu intinya adalah unit-unit kerja yang langsung yang berhadapan dengan masyarakat harus konsisten dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

“Pembangunan boleh saja tidak ada, efisiensi boleh saja terjadi, tetapi layanan kita kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Kita harus konsisten dengan visi misi Pimpinan, tahun 2024 kita Pemda Kabupaten Solok adalah badan publik yang memperoleh urutan 21 tingkat nasional dalam hal pelayanan publik, dan nomor 1 di Sumatera Barat. Ini menjadi tantangan bagi kita semua, untuk terus mempertahankan prestasi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkas Sekda.

Keindahan alam pantai ini menawarkan hamparan pasir putih yang luas dan ombak yang tenang, menjadikannya tempat ideal untuk berolahraga dan bersantai.

Selain untuk berolahraga, Pantai Ujung Batu juga menawarkan keindahan alam yang memukau, terutama saat sunset. Wisatawan dapat menikmati pemandangan matahari terbenam dengan latar belakang pepohonan pinus yang rimbun.

Pantai Ujung Batu juga menjadi tempat wisata keluarga yang ramah anak, dengan fasilitas yang memadai dan suasana yang nyaman. 

"Lokasi pantai ini relatif mudah dijangkau, hanya berjarak 3 kilometer dari Universitas Negeri Padang (UNP). Dengan keindahan alam dan fasilitas yang ditawarkan, Pantai Ujung Batu menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Kota Padang", Ujar Seorang Wisatawan Lokal. (N_T) 

Mentawai, netralpost --- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Lolly Suhenty, bersama jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, melakukan kunjungan kerja ke Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan dideklarasikannya Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Matotonan, sebuah langkah strategis dalam memperkuat pengawasan demokrasi dari wilayah terdepan dan terdalam Indonesia. Matotonan, Kepulauan Mentawai, Minggu (19/10/25). 

Dalam sambutannya, Lolly Suhenty menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pelosok negeri.

“Menjaga Indonesia dan menjaga demokrasi tidak cukup dari kota atau Jakarta saja, tapi harus dimulai dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita yang ada di Mentawai,” ujar Lolly.

Beliau juga mengapresiasi setinggi-tingginya partisipasi masyarakat Mentawai dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, yang mencerminkan kesadaran politik dan tanggung jawab warga terhadap masa depan bangsa. Lolly menekankan bahwa daerah-daerah terdepan, terluar, dan terdalam seperti Mentawai harus menjadi perhatian bersama dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Lolly berharap Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Matotonan dapat menjadi percontohan bagi kampung-kampung pengawasan lainnya, terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan.

“Kampung pengawasan partisipatif di Desa Matotonan mudah-mudahan menjadi percontohan bagi kampung pengawasan lainnya, khususnya di daerah pedalaman. Dari Matotonan, semangat pengawasan partisipatif bisa menginspirasi seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Lolly juga menyoroti nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki suku Mentawai, salah satu suku tertua di dunia, sebagai sumber inspirasi bagi Bawaslu dalam membangun budaya demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

“Bawaslu perlu belajar dari Matotonan tentang bagaimana menjaga Indonesia melalui proses demokratisasi yang tidak meninggalkan kebudayaan lokal,” katanya.

Pada kesempatan itu, Lolly juga menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya atas penyambutan masyarakat Desa Matotonan.

“Apa yang saya lihat dan saksikan hari ini — mulai dari arian yang menyambut saya, kalung, dan ikat kepala ini — membuat saya merasa sudah menjadi bagian dari Matotonan,” tuturnya.

Dengan deklarasi ini, Desa Matotonan resmi menjadi bagian dari jejaring nasional Kampung Pengawasan Partisipatif, sebuah inisiatif Bawaslu yang bertujuan membangun demokrasi berintegritas berbasis masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.