NetralPost.net

PADANG, NETRALPOST – Ketua Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Barat, M. Yusuf Rahman, menyoroti mencuatnya dugaan kekerasan seksual yang dialami seorang polisi wanita (Polwan) di lingkungan Polda Sumatera Barat. Menurutnya, kasus tersebut menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Yusuf mengatakan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada substansi dugaan tindak pidana tersebut, tetapi juga pada munculnya informasi mengenai penghentian penanganan perkara serta promosi jabatan terhadap terduga pelaku. Kondisi itu,-negara menurutnya, memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum dan akuntabilitas institusi.

"Kasus ini bukan sekadar menyangkut satu individu. Ini adalah ujian terhadap keberanian negara dalam menegakkan hukum tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan. Hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan tunduk pada relasi kekuasaan," tegas yusuf pada media (28/7).

Yusuf menegaskan bahwa PMII Sumatera Barat menghormati asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum. Namun, asas tersebut, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Yusuf berpandangan bahwa setiap dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara profesional, independen, dan berpihak pada prinsip keadilan. Ia menilai keterbukaan proses hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Ketika muncul persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu, maka kepercayaan publik terhadap hukum ikut dipertaruhkan," ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf menyebut kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang tidak boleh ditoleransi di lingkungan mana pun, termasuk dalam institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Yusuf, apabila penghentian perkara memang didasarkan pada alasan hukum yang kuat, maka penjelasan tersebut perlu disampaikan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan krisis kepercayaan.

"Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keberanian menegakkan keadilan secara setara. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam kepada yang lemah, tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan," kata Yusuf.

Di akhir pernyataannya, Ketua PKC PMII Sumatera Barat itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal penegakan hukum yang berkeadilan dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung tinggi hak-hak semua pihak.

"Hanya dengan penegakan hukum yang bersih, independen, dan berintegritas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus dijaga," tutupnya. (Tmi)

Aldi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan keadilan di atas emosi massa. Oleh karena itu, setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan kekerasan.

"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri. Ketika seseorang dihukum tanpa proses hukum yang sah, maka yang runtuh bukan hanya rasa kemanusiaan, tetapi juga wibawa negara hukum." Ujar aldi pada media (27/7)

Ia menilai, tindakan vigilante merupakan bentuk kegagalan dalam mengedepankan nilai-nilai keadaban. Apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, masyarakat akan terbiasaU menyelesaikan persoalan dengan kekerasan, bukan dengan hukum.

Menurut Aldi, penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui institusi yang berwenang.

"Kita boleh marah terhadap sebuah dugaan kejahatan, tetapi kemarahan tidak boleh mengalahkan akal sehat. Hukum harus menjadi panglima, bukan amarah massa." tambah aldi.

PC PMII Padang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama. Budaya menyelesaikan persoalan dengan kekerasan harus dihentikan dan digantikan dengan penghormatan terhadap hukum, hak asasi manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan.

"Negara yang kuat bukan diukur dari kerasnya massa menghukum seseorang, tetapi dari tegaknya hukum yang mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Mari kita jaga Indonesia sebagai negara yang beradab, bukan negara yang membiarkan kekerasan menjadi jalan keluar," tutup aldi. (Tmi)

Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin, S.H., M.H., beserta jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar dan jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan konstruktif dengan agenda utama memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan, khususnya dalam mendukung perlindungan aset perusahaan dan penguatan kepatuhan hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas penguatan tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa sinergi dengan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat aspek kepatuhan hukum dan penerapan prinsip Good Corporate Governance di seluruh lini bisnis perusahaan.

“KAI Divre II Sumbar senantiasa berkomitmen menjalankan setiap kegiatan usaha secara profesional, akuntabel, transparan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, kami berharap dapat memperkuat langkah-langkah preventif, memperoleh pendampingan hukum yang komprehensif, serta menciptakan kepastian hukum dalam setiap proses bisnis perusahaan. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan aset perusahaan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Lutfi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin, S.H., M.H., menyambut baik audiensi tersebut sebagai langkah strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada prinsipnya siap mendukung program-program PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penguatan sinergi, pemberian pendapat hukum, maupun langkah-langkah preventif merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat bagi kedua institusi maupun masyarakat luas,” ungkap Djamaluddin.

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan aspek hukum perusahaan, pengelolaan aset, mitigasi risiko hukum, serta peluang kerja sama dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menambahkan bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam membangun hubungan kelembagaan yang harmonis sekaligus memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan perusahaan.

“Sinergi antara KAI Divre II Sumbar dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi diharapkan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin efektif dalam penyelesaian berbagai aspek hukum perusahaan. Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance, melindungi kepentingan perusahaan, serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai koridor hukum. Dengan demikian, KAI dapat terus menghadirkan layanan transportasi perkeretaapian yang aman, andal, profesional, dan terpercaya bagi masyarakat,” jelas Reza.

Melalui audiensi ini, KAI Divre II Sumbar dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, kepastian hukum, serta kelancaran penyelenggaraan operasional perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua institusi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi kereta api yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPW PW FRN Counter Polri Sumbar, Ridwan Syafriandi, S.IP, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Polda Sumbar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri, media, dan masyarakat.

Menurut Ridwan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat dihadapkan pada tantangan maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, dan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi menimbulkan keresahan serta mengganggu stabilitas keamanan.

Karena itu, FRN Counter Polri Sumbar hadir sebagai organisasi wartawan dan media yang berkomitmen membangun ruang informasi yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

"DPW PW FRN Counter Polri Sumatera Barat berkomitmen menjadi mitra strategis Polda Sumbar dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

 Dukungan yang kami berikan berada dalam koridor hukum, objektif, serta bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Ridwan.

Ia menjelaskan, FRN Counter Polri Sumbar tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya insan pers, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi yang menyampaikan informasi secara berimbang kepada masyarakat.

Menurutnya, organisasi tersebut siap memberikan kontra narasi terhadap informasi yang tidak akurat dengan mengedepankan data, fakta, dan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

"FRN Counter Polri hadir untuk menjadi jembatan informasi yang objektif dan berimbang. Kami akan menyampaikan informasi berdasarkan fakta serta meluruskan disinformasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Semua itu dilakukan dalam koridor jurnalistik yang profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Ridwan juga menyampaikan dukungannya terhadap kepemimpinan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy dalam menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat keamanan, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak menghilangkan independensi organisasi maupun fungsi pers sebagai kontrol sosial.

"Kami mendukung setiap kebijakan dan program positif Polda Sumbar yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Apabila terdapat kritik maupun masukan, tentu akan kami sampaikan secara santun, objektif, berdasarkan data dan fakta, serta melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. 

Kemitraan yang baik adalah kemitraan yang saling menguatkan demi kepentingan masyarakat," tegasnya.

*Ajak Insan Pers dan Pegiat Media Sosial Bangun Ruang Informasi yang Sehat*

Ridwan turut mengajak seluruh insan pers, perusahaan media, jurnalis, serta pegiat media sosial di Sumatera Barat untuk bersama-sama menciptakan ruang informasi yang mencerdaskan masyarakat dan menjaga suasana yang kondusif.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membangun opini publik sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman.

"Kami mengajak seluruh rekan-rekan wartawan, jurnalis, pengelola media, dan pegiat media sosial di Sumatera Barat untuk bersama-sama mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif melalui penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Mari kita dukung program-program Kapolda Sumbar yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan di Ranah Minang," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa menjaga ruang publik, baik di dunia nyata maupun ruang digital, merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Mari jadikan pena, kamera, mikrofon, dan media sosial sebagai sarana edukasi, pemersatu, serta penyebar informasi yang menenangkan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara Polri, insan pers, dan masyarakat, kita dapat bersama-sama menjaga Sumatera Barat tetap aman, damai, dan harmonis,"pungkas Ridwan Syafriandi.

Ridwan berharap kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Sumbar, media, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, transparan, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri serta menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

JAKARTA, NETRALPOST – Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Flores pada Minggu (26/7) sebagai bentuk sikap organisasi yang dipimpinnya dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawal berbagai kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Dalam keterangannya, Agus Flores menyampaikan bahwa apabila muncul isu-isu negatif yang menurutnya tidak berdasar dan berpotensi merugikan nama baik Kapolri, dirinya siap berada di garda terdepan untuk memberikan klarifikasi sesuai koridor hukum serta menyampaikan informasi yang diyakininya benar.

 "Bila ada yang membuat isu negatif tentang Kapolri, saya akan menjadi garda terdepan," tegas Agus Flores.

Menurutnya, FRN Counter Polri telah memiliki jaringan relawan dan pendukung yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Keberadaan jaringan tersebut, kata Agus Flores, bertujuan memperkuat sinergi antara masyarakat dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas nasional.

Agus Flores juga menyampaikan pandangannya bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri terus berupaya menjalankan amanah negara melalui penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta pemberantasan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan terorganisasi dan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ia menilai latar belakang kehidupan Kapolri yang berasal dari keluarga sederhana turut membentuk karakter kepemimpinan yang mengedepankan dedikasi, kerja keras, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Di akhir pernyataannya, Agus Flores mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan Presisi, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia berharap sinergi yang baik antara masyarakat dan Polri dapat terus terjaga demi menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan mendukung pembangunan nasional.

Padang, netralpost – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Tata Kelola Pengamanan Kawasan Wisata Berbasis Kolaborasi Stakeholders. Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Sumatera Barat pada Jumat (24/7) ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengamanan destinasi wisata melalui sinergi lintas instansi.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Sumbar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, serta Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Auditor Madya Tk. II Sispamobvitnas Baharkam Polri, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta, S.I.K., M.H., yang hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai arah kebijakan pengamanan objek vital nasional.

Nota kesepahaman ini bertujuan mewujudkan strategi kolaborasi dan aliansi antarinstansi dalam penyelenggaraan pengamanan objek vital, khususnya kawasan wisata, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan kondusif.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata di Sumatera Barat.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata. Ada tiga hal yang harus kita ciptakan bersama, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keselamatan merupakan prinsip paling utama dalam setiap penyelenggaraan pengamanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas seluruh pihak sebelum mewujudkan aspek keamanan.

"Keselamatan adalah hukum tertinggi. Dalam mencapai keselamatan harus dilakukan secara total. Kita harus berpikir bahwa keselamatan masyarakat adalah yang utama. Setelah itu barulah kita dapat menciptakan keamanan. Bagaimana kita bisa menciptakan keamanan jika diri kita sendiri tidak selamat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keselamatan dan keamanan akan bermuara pada terciptanya kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata.

"Kesejahteraan bersama dapat terwujud apabila masyarakat dan wisatawan merasakan kenyamanan. Karena itu, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan harus kita bangun secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan sistem pengamanan kawasan wisata di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung, sehingga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, KAI Divre II Sumbar menyalurkan dua program bantuan, yaitu:

1. Program Bina Lingkungan KAI Dungmas, berupa bantuan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui budidaya lebah trigona senilai Rp. 39.750.000 yang diberikan kepada kelompok binaan di Kota Sawahlunto.

2. Program Bina Lingkungan KAI Edufriend, berupa bantuan revitalisasi lapangan olahraga SMAN 3 Sawahlunto senilai Rp. 29.380.000 untuk mendukung peningkatan sarana pendidikan sekaligus mendorong aktivitas olahraga bagi para siswa.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar sekaligus Anggota Komite TJSL, Reza Shahab, mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional KAI.

“Program TJSL merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran KAI tidak hanya dirasakan melalui layanan transportasi yang aman, nyaman, dan andal, tetapi juga melalui kontribusi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Reza.

Reza menjelaskan, sepanjang tahun 2025 KAI Divre II Sumbar telah menyalurkan dana Program TJSL sebesar Rp. 1.077.864.151. Sementara itu, hingga akhir Juli 2026, total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp.354.210.000, yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

Menurutnya, keberlanjutan Program TJSL menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

“Melalui Program TJSL, kami berharap setiap bantuan yang diberikan mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat semangat gotong royong, serta mendukung tersedianya fasilitas yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tambah Reza.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Revitalisasi Lapangan Olahraga SMAN 3 Sawahlunto, Benzuheri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan KAI Divre II Sumbar melalui Program TJSL. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PT KAI Divre II Sumbar atas bantuan revitalisasi lapangan olahraga ini. Bantuan ini sangat berarti bagi sekolah kami karena akan memberikan fasilitas olahraga yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa. Kami berharap sinergi yang baik ini dapat terus terjalin demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto,” ungkap Benzuheri.

Reza menegaskan bahwa KAI Divre II Sumbar akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, komunitas, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan Program TJSL semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa keberhasilan perusahaan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Oleh karena itu, KAI akan terus menghadirkan program-program sosial yang memberikan manfaat nyata serta memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat,” jelasnya.

Selain menjalankan program sosial, KAI Divre II Sumbar juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan aset perkeretaapian serta mendukung keselamatan perjalanan kereta api sebagai tanggung jawab bersama.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada KAI. Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus terjaga sehingga KAI mampu memberikan pelayanan transportasi yang semakin aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan,” tutup Reza.

Sumbar, netralpost – Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., menghadiri rangkaian kegiatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 yang dipusatkan di Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Ir. Tedi Rizalihadi, S.T., M.M., serta dihadiri jajaran TNI AU, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah pejabat di Sumatera Barat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan Wakasau di Ruang VVIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), kemudian dilanjutkan menuju Lanud Sutan Sjahrir. Selanjutnya, Wakasau memimpin peninjauan sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, meliputi bakti kesehatan, bakti sosial, dan renovasi fasilitas umum sebagai wujud pengabdian TNI AU kepada masyarakat.

Kehadiran Kapolda Sumbar dalam kegiatan tersebut menjadi wujud sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 sekaligus memperkuat kolaborasi lintas instansi melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., mengatakan bahwa Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi momentum untuk semakin mempererat soliditas dan kolaborasi lintas instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 ini semakin mempererat sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam mendukung setiap program pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi yang kuat antarinstansi menjadi modal penting untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Barat,” ujar Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Melalui momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus terjaga sehingga berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat.

Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi KAI Divre II Sumbar untuk menghadirkan stasiun tidak hanya sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang nyaman, aman, dan ramah bagi anak serta keluarga. Melalui kegiatan ini, KAI mendorong anak-anak untuk menyalurkan kreativitas, mengembangkan rasa percaya diri, sekaligus mengenal dunia perkeretaapian dalam suasana yang menyenangkan. Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi pelanggan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara KAI dan masyarakat melalui aktivitas yang edukatif dan inspiratif.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa penyelenggaraan lomba mewarnai merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap tumbuh kembang anak sekaligus upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi pelanggan. “Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi KAI Divre II Sumbar untuk memberikan ruang bagi anak-anak dalam berekspresi dan berkreasi. Kami ingin menghadirkan stasiun sebagai tempat yang ramah anak, nyaman, dan menyenangkan, sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa perjalanan menggunakan kereta api bukan hanya sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi pengalaman yang penuh makna bersama keluarga,” ujar Reza.

Ia menambahkan bahwa KAI Divre II Sumbar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh pelanggan, termasuk anak-anak dan keluarga. Berbagai fasilitas seperti ruang laktasi, ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, layanan petugas yang siap membantu, hingga lingkungan stasiun yang aman dan tertata merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mewujudkan layanan transportasi yang inklusif dan berorientasi pada pelanggan.

Selama perlombaan berlangsung, suasana Peron Bandara Stasiun Padang dipenuhi semangat dan keceriaan para peserta. Anak-anak tampak antusias menuangkan imajinasi dan kreativitas mereka pada media gambar yang telah disediakan, sementara orang tua memberikan dukungan dan semangat selama proses perlombaan berlangsung.

Selain lomba mewarnai, panitia juga mengadakan kuis interaktif yang melibatkan peserta dan orang tua pendamping. Berbagai pertanyaan seputar dunia perkeretaapian, keselamatan perjalanan kereta api, serta pengetahuan umum dikemas secara menarik dan edukatif. Peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar memperoleh hadiah menarik, sehingga suasana kegiatan semakin meriah dan penuh antusiasme.

Setelah melalui proses penilaian oleh dewan juri, panitia menetapkan para pemenang lomba mewarnai sebagai berikut:

* Juara I: Aqif Maulana Alwi

* Juara II: Shaqueena Adelia

* Juara III: Shelina Ayesha Liano

* Juara Favorit I: Hervania Almaz

* Juara Favorit II: Arumi Nasha Yuliasman

Seluruh pemenang menerima trofi, piagam penghargaan, dan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas, imajinasi, serta semangat yang ditunjukkan selama perlombaan. Sementara itu, seluruh peserta juga memperoleh bingkisan sebagai kenang-kenangan atas partisipasi mereka dalam memeriahkan Hari Anak Nasional 2026 bersama KAI Divre II Sumbar.

Salah seorang orang tua peserta, Sulastri, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena mampu memberikan pengalaman yang berbeda bagi anak-anak. “Kami mengucapkan terima kasih kepada KAI Divre II Sumbar atas kegiatan yang sangat positif ini. Anak-anak tidak hanya mengikuti lomba mewarnai, tetapi juga belajar mengenal kereta api, keselamatan perjalanan, serta merasakan suasana stasiun dengan cara yang menyenangkan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi keluarga,” ungkap Sulastri.

KAI Divre II Sumbar akan terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. “Melalui berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan, kami berharap kehadiran KAI dapat semakin dekat dengan masyarakat. Kami akan terus berkomitmen menghadirkan transportasi yang aman, selamat, nyaman, serta menghadirkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi seluruh pelanggan, khususnya anak-anak dan keluarga,” tutup Reza.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr..K mengatakan, Operasi Sikat Singgalang 2026 berlangsung mulai 25 Juni hingga 8 Juli 2026. 

Operasi tersebut difokuskan pada penindakan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

"Operasi Sikat Singgalang 2026 dilaksanakan selama 14 hari dengan sasaran utama tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujar Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata di ruang kerjanya Kamis (23/7/2026). 

Ia menjelaskan, selama pelaksanaan operasi, Satreskrim Polres Pasaman Barat berhasil mengungkap tujuh kasus tindak pidana yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Pasaman Barat.

Dari total pengungkapan tersebut, sebanyak empat kasus merupakan Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, petugas juga berhasil mengungkap tiga kasus lainnya di luar target operasi, sehingga total capaian pengungkapan selama Operasi Sikat Singgalang 2026 mencapai tujuh kasus.

"Empat kasus yang berhasil diungkap merupakan Target Operasi, sedangkan tiga kasus lainnya merupakan pengungkapan non Target Operasi yang berhasil diungkap selama pelaksanaan operasi," jelasnya.

Dalam pengungkapan tersebut, Satreskrim Polres Pasaman Barat juga berhasil mengamankan sembilan orang pelaku yang diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana, masing-masing berinisial AF (29), RF (30), AU (27), HS (23), SA (26), RJ (24), AG (18), MF (21), dan IR (21).

Selain mengamankan para pelaku, petugas turut menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang selanjutnya diamankan di Mapolres Pasaman Barat untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Kasat Reskrim mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing serta terus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas, masyarakat diharapkan segera melaporkan melalui layanan Kepolisian 110 atau menghubungi Bhabinkamtibmas, Polsek terdekat, maupun langsung ke Polres Pasaman Barat. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkasnya. (HumasResPasbar)