NetralPost.net

Melalui Rapat Koordinasi yang digelar pada 18 November 2025 di Santika Premiere Padang, berbagai unsur kementerian, pemerintah daerah, BPN, kejaksaan, hingga Kerapatan Adat Nagari kembali duduk bersama untuk menyelaraskan langkah dan mempercepat penyelesaian lahan masyarakat pada trase pembangunan.

Upaya ini menjadi bagian penting agar proses konstruksi berjalan lebih cepat, lebih pasti, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pada wilayah yang selama ini menghadapi tantangan terkait akses dan keselamatan jalan.

BPJN Sumatera Barat berkomitmen terus mendorong sinergi lintas lembaga agar proyek strategis ini dapat terwujud sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi konektivitas Sumatera Barat.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa operasi tahun ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum penguatan strategi keselamatan nasional dengan prioritas perlindungan terhadap pejalan kaki sebagai kelompok paling rentan di jalan.

“Pejalan kaki adalah simbol kemanusiaan di jalan raya. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan,” tegas Irjen Pol. Agus.

Korlantas menyatakan bahwa Operasi Zebra 2025 akan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Vision Zero dan Hierarchy of Road Users, yang menolak toleransi atas korban jiwa dan menempatkan pejalan kaki serta kelompok rentan sebagai prioritas keselamatan.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Nasional Nasky Putra Tandjung menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap pendekatan tersebut. Ia menilai kebijakan Korlantas membawa semangat keadilan sosial dan nilai moral yang relevan dengan visi Polri Presisi.

“Langkah humanis, dan edukatif Kakorlantas Polri beserta jajaran sejalan dengan semangat visi ‘Polri Presisi’ dan ‘Polri untuk Masyarakat’, dan selaras dengan amanat konstitusi, dan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nasky.

Nasky menyebut kebijakan ini sebagai simbol moral kepemimpinan Polri dalam memberikan rasa aman dan keadilan di jalan raya.

“Langkah nyata Kakorlantas Polri adalah bukti kepemimpinan Polri yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan rasa keadilan. Ini bukan sekadar menegakan supremasi hukum, tetapi adalah simbol kemanusiaan, keselamatan, dan keadilan bagi pengguna jalan raya dalam berlalu lintas,” tegasnya.

Ia berharap pelaksanaan Operasi Zebra tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, melainkan menjadi upaya efektif untuk mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Tingkat keberhasilan operasi zebra itu bukan dari jumlah tilang, tetapi dari peningkatan kepatuhan dan ketertiban masyarakat menurun, serta angka kecelakaan juga menurun,” katanya.

Nasky menambahkan bahwa keberhasilan operasi juga diharapkan mampu menjaga tren positif kepercayaan publik terhadap Polri.

“Publik berharap dengan adanya operasi zebra 2025 jelang natal dan tahun baru dpat meningkatkan dan mengembalikan tren positif serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” pungkasnya.

Pernyataan itu disampaikan Andree Algamar usai menerima kunjungan Jenderal Malaysia Medan di Lounge Akmal Usman Balai Kota Padang, Aie Pacah, Kamis (20/11/2025). 

"Tadi kita telah menyampaikan pesan Pak Wali terkait kerja sama pariwisata dan kerja sama pendidikan menjadi hal yang perlu karena kita sebagai negeri serumpun," kata Andree Algamar. 

Ia mengungkapkan harapan agar hubungan antara Kota Padang dan Malaysia dapat terus ditingkatkan, baik di sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata.

"Harapannya, hubungan ini dapat kita pererat lagi, terutama pada bidang-bidang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan,’ ujarnya," ujarnya. 

Konjen Malaysia Medan, Shahril Nizam bin Abdul Malek mengungkapkan bahwa pihaknya ingin melaksanakan bussiness matching dengan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. 

"Rencananya akan ada kegiatan business matching yang bisa kita laksanakan di Padang ataupun mungkin juga bisa di Malaysia nantinya," ujar Shahril Nizam bin Abdul Malek.

Selain membahas sektor industri, dalam perbincangan juga membahas bidang pendidikan, terutama terkait banyaknya mahasiswa Malaysia yang memilih kuliah di Kota Padang. Ada berbagai jurusan yang diminati, mulai dari kedokteran, musik, olahraga, dan beberapa jurusan lainnya. (Taufik/Nindy/Wiki)

Kegiatan yang selama ini belum pernah terjadi, dilaksanakan mulai Rabu (19/11/2025). Seluruh lurah mendapatkan pembelajaran secara dalam jaringan (daring).

“Hari ini kita menjadi bagian dari sejarah baru, salah satu jihad yang paling baik itu adalah menuntut ilmu,” kata Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, membuka kegiatan “Rabu Belajar” secara daring, Rabu (19/11/2025).

Digelarnya “Rabu Belajar” untuk mengetahui dan melaksanakan tugas fungsi lurah. Sebab, lurah diharuskan mampu dan memiliki kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural, serta kompetensi pemerintahan.

“Lurah harus kompeten. Lurah dianggap kompeten apabila mampu menyusun program kegiatan kerjasama strategis, mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi, melakukan kajian informasi organisasi, penerapan layanan publik yang baik, dan lainnya,”jelas Sekda.

Sekda berkeinginan terjadi perubahan mendasar di tingkat kelurahan. Sebab selama ini banyak keluhan dari masyarakat saat akan berurusan di kantor lurah. Seperti kantor yang belum buka pada pukul 07.30 WIB, kantor kotor berabu, pelayanan lambat, masyarakat yang bolak-balik dilayani, dan sebagainya.

“Ini harus jadi perhatian kita, harus berubah lebih baik,” tegas Sekda.

Sekda menyebut, sebenarnya lurah harus menjadi pelayan publik yang baik. Apalagi lurah mendapatkan tunjangan penghasilan yang berbeda dibanding ASN lain. Memiliki pakaian khusus dan atribut lainnya.

“Saya mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan BKPSDM, karena memang setiap tahun setiap ASN wajib mengembangkan kompetensi minimal 20 JP,” jelas Andree.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon menjelaskan, kegiatan “Rabu Belajar” ini berangkat dari keinginan Wali Kota Fadly Amran. Wali Kota melihat masih banyak lurah yang tidak mampu melayani masyarakat dengan baik.

“Setelah itu muncul ide untuk melakukan pembelajaran secara daring bagi lurah, karena kita tidak mempunyai anggaran untuk pelatihan secara tatap muka,” ungkap Mairizon.

Pelaksanaan “Rabu Belajar” dilakukan setiap hari Rabu di tiap pekannya. Sebanyak 104 lurah mendapat tambahan pengetahuan tentang pemerintahan dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.(*)

Ruas jalan itu yakni jalan Mangunsarkoro. Jalan yang menghubungkan antara simpang Ujung Gurun dengan jalan Perintis Kemerdekaan itu termasuk jalan yang cukup rindang. 

"Jalan Mangunsarkoro sebenarnya sudah rusak parah, termasuk jalur dengan kerusakan berat," jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (DPUPR), Tri Hadiyanto kepada Diskominfo, Sabtu (15/11/2025). 

Diakui Tri, jalan Mangunsarkoro tidak dapat lagi dilakukan patching (penambalan). Karena kontur tanah sudah keriting dan butuh perbaikan yang maksimal. 

"Kita akan lakukan 'overlay' total untuk jalan itu," terang Tri Hadiyanto. 

Dinas PUPR merencanakan, pengelupasan jalan dilakukan pada Sabtu ini hingga Rabu mendatang. Setelah itu dilakukan 'overlay' pada Kamis depan. 

"Kita ingin pengendara merasa nyaman saat melintasi jalan itu, kita muluskan jalan itu segera," tegas Kepala DPUPR Kota Padang. 

Diketahui selama ini, jalan Mangunsarkoro memang telah keriting. Keriting akibat telah sering dilakukan penambalan dan akhirnya berlubang kembali. Hal ini membuat pengendara tak nyaman. Bahkan beberapa kali terjadi insiden kecelakaan di jalur itu.(Rls/Charlie)

Padang, netralpost - Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB), Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd bangga. Pasalnya, dukungan Pemerintah Kota Padang untuk pendidikan semakin nyata. 

Bukti dukungan itu terlihat jelas ketika Pemerintah Kota Padang melakukan pengaspalan jalan menuju kampus tersebut. Rekrut UIN IB pun mengucapkan terimakasih. 

"Pemko Padang telah merealisasikan bantuan tahap pertama berupa pengaspalan jalan menuju gerbang kampus sepanjang 600 meter," ucap Rektor, kemarin. 

Diakui Rektor, dukungan ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan akses bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Jalan yang sebelumnya tidak rata, kini mulus tak berlubang. 

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Padang atas perhatian dan dukungannya terhadap UIN Imam Bonjol Padang. Pengaspalan jalan menuju kampus ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam memperlancar aktivitas akademik dan mobilitas sivitas kampus,” ujar Rektor.

Rektor menyebut, bantuan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik.(*)

Gugatan ini diajukan sebagai bentuk keberatan atas penerbitan sertifikat hak pakai atas lahan tempat mereka berdiri yang dinilai cacat hukum dan melanggar prosedur administrasi pertanahan.

Kuasa hukum warga, Subali, S.H., menjelaskan bahwa gugatan ini berfokus pada keabsahan penerbitan hak pakai yang bertentangan dengan komitmen awal pembangunan kawasan Marinatama pada akhir 1990-an.

Warga membeli dan menempati ruko dengan perjanjian akan memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), bukan hak pakai.

Namun, setelah lebih dari dua dekade, yang muncul justru sertifikat hak pakai atas nama pihak lain. Kami menilai proses ini melanggar ketentuan hukum agraria,” ujar Subali usai sidang kelima di PTUN Jakarta Timur, Selasa (12/11/2025).

Sidang kelima perkara ini sempat ditunda untuk memberi kesempatan bagi kedua pihak menyerahkan dokumen tambahan. 

Majelis hakim menekankan pentingnya pembuktian yang relevan dan profesional, termasuk menghadirkan saksi serta ahli yang kompeten.

"Pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) untuk menjelaskan aspek hukum konversi tanah negara yang dianggap tidak sesuai ketentuan", ujar Subali. 

Menurut aturan, tanah negara harus lebih dulu dikonversi menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Kementerian Pertahanan, baru kemudian dapat dilekati Hak Guna Bangunan (HGB). 

Namun, dalam kasus ini, tanah langsung diterbitkan sebagai Hak Pakai. Ini yang kami anggap keliru secara hukum,” jelas Subali.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, warga penghuni ruko mengaku menerima surat peringatan untuk mengosongkan bangunan dari pihak Inkopal. Beberapa warga juga melaporkan adanya intimidasi dan teror dari orang tidak dikenal setelah mengikuti persidangan.

“Langkah-langkah itu mencederai proses hukum yang sedang berjalan. Tidak boleh ada pengosongan sebelum ada putusan hukum tetap,” tegas Subali.

Pihaknya juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang di luar mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagai langkah damai, para warga telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin pada 29 Oktober 2025. Surat tersebut berisi permohonan agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersedia menjadi mediator antara warga dan Inkopal dalam penyelesaian sengketa ini.

Surat yang ditembuskan juga ke Majelis Hakim dan Panitera PTUN Jakarta tersebut ditandatangani oleh seluruh 42 warga dan perwakilan badan hukum penghuni ruko Marinatama.

Kami masih percaya pada semangat bahwa TNI adalah bagian dari rakyat, dan rakyat harus

dilindungi oleh TNI. Kami berharap Menhan berkenan membuka ruang komunikasi demi  penyelesaian yang berkeadilan,” tutur Subali.

Hingga kini, pihak Kementerian Pertahanan belum memberikan tanggapan resmi atas surat permohonan tersebut.

Latar Belakang Sengketa :

Kompleks Ruko Marinatama dibangun sejak akhir 1990-an sebagai kawasan perdagangan dan

perkantoran di bawah koordinasi Inkopal. Para penghuni membeli unit dengan harapan akan mendapatkan hak kepemilikan berupa SHGB. Namun, setelah lebih dari 25 tahun, sertifikat yang dijanjikan tidak pernah diterbitkan.

Fakta bahwa lahan tersebut kemudian terdaftar sebagai Hak Pakai atas nama pihak lain menjadi dasar utama gugatan ke PTUN Jakarta.

Kuasa hukum dan warga berharap proses hukum di PTUN Jakarta dapat menjadi sarana penyelesaian yang adil dan transparan, tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kami menempuh jalur hukum dengan itikad baik, bukan untuk berkonfrontasi. Namun jika hak warga dilanggar, kami wajib memperjuangkannya sesuai koridor hukum,” pungkas Subali.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat.

Sumatera Barat, netralpost – Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Pembangunan Jembatan, Elviany, ST., MT., melakukan kunjungan kerja untuk meninjau progres pembangunan Flyover Panorama 1 dan penggantian Jembatan Aie Dingin di Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kelancaran proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Pada proyek Flyover Panorama 1, Elviany meninjau beberapa titik pekerjaan utama, termasuk Jembatan 1, Jembatan Tiga, dan pekerjaan at grade. Dalam peninjauan tersebut, Elviany menekankan pentingnya pelaksanaan setiap tahapan konstruksi sesuai dengan standar teknis struktur hingga tahap akhir.

"Setiap tahapan konstruksi harus dilaksanakan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan untuk memastikan keamanan dan kualitas struktur," ujarnya saat berada di lokasi proyek.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke proyek penggantian Jembatan Aie Dingin di Kabupaten Solok. Saat ini, pekerjaan abutment 1 dan abutment 2 telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pemasangan girder. Elviany kembali menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan gambar kerja.

"Seluruh tim di lapangan harus mengantisipasi kondisi yang tidak terduga, selalu menjaga keselamatan kerja, dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek," tambahnya.

Sebagai bagian dari pengendalian mutu, tim dari Direktorat Pembangunan Jembatan juga melakukan uji kekuatan beton (hammer test) untuk memastikan kualitas dan kekuatan struktur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan, pembinaan, dan pengendalian mutu oleh Direktorat Pembangunan Jembatan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai standar teknis. Hal ini demi terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang aman, andal, dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (Nofri Tanjung)