NetralPost.net

pasamanbarat -- Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Singgalang tahun 2026, di halaman Mako Polres setempat pada Senin (2/2/2026) pagi.

Pimpinan apel Kabag Ops Polres Pasaman Barat Kompol Muzhendra, saat membacakan amanat Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA mengatakan, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang aman kondusif di tengah masyarakat.

Melalui sistem manajemen operasional berkesinambungan, sistematis, sinergis dan terkoordinasi antar fungsi Kepolisian maupun dengan stakeholder lainnya di luar Kepolisian.

"Operasi Keselamatan Singgalang 2025 mengusung tema terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman nyaman dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026," katanya.

Sementara, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik mengatakan, Operasi Keselamatan Singgalang tahun 2025, dilaksanakan selama 14 hari ke depan terhitung mulai dari tanggal 2 sampai 15 Februasi 2026.

"Selama pelaksanaan operasi petugas tetap mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan repsesif terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas," katanya.

Diterangkan, operasi keselamatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban, serta mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas.

Sasaran prioritas dalam Operasi Keselamatan Singgalang 2026 meliputi, pengendara di bawah umur, tidak memakai helm SNI dan safety belt, berboncengan lebih dari satu orang serta berkendara melawan arus. 

"Sasaran prioritas lainnya juga meliputi berkendara dalam pengaruh alkohol, berkendara melebihi batas kecepatan, pengguna knalpot racing (brong), serta kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL)," terangnya.

Dijelaskan, secara umum perbandingan data pelanggaran lalu lintas selama Operasi Keselamatan Singgalang pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.

"Jumlah tilang sebanyak 211 pada tahun 2024, sedangkan 2025 berjumlah 118 atau turun 44 persen, sedangkan teguran di tahun 2024 berjumlah 210 dan tahun 2025 sebanyak 205," jelasnya.

Sedangkan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di tahun 2024 berjumlah delapan kejadian, satu korban meninggal dunia, tujuh luka berat, satu luka ringan dan keringkan materil sebanyak Rp 5.600.000.

"Angka kecelakaan mengalami kenaikan di tahun 2025 berjumlah tujuh kejadian, tiga korban meninggal dunia, enam luka berat, empat luka ringan dan kerugian materil mencapai Rp 10.900.000," ungkapnya.

Kapolres menekankan, seluruh personel yang terlibat di bawah pimpinan Kasat Lantas AKP Nanin Aprilia Fitriani tetap mengedepankan sikap humanis, sehingga meningkatnya rasa simpati masyarakat terhadap Polantas.

"Petugas agar untuk lebih proaktif dalam edukasi dan penyampaian informasi tentang keselamatan baik secara langsung maupun melalui sarana media sosial," pintanya. 

Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan 2026, dipimpin oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kabag Ops Kompol Muzhendra, serta diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU), personel Polres Pasaman Barat dan personel Sat Bromibda Sumbar, unsur TNI, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasaman Barat serta ORARI dan Senkom Pasaman Barat. (HumasResPasbar)

Solok, netralpost — Operasi Keselamatan Singgalang 2026 resmi dimulai. Polres Solok mengerahkan sebanyak 37 personel dalam operasi yang digelar selama 14 hari, terhitung mulai Senin, 2 Februari hingga 15 Februari 2026. Operasi ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, khususnya menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.

Operasi kepolisian ini juga mendapat dukungan lintas instansi, di antaranya TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Jasa Raharja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta instansi terkait lainnya guna memperkuat pelaksanaan tugas di lapangan.Sebagai bentuk kesiapan personel dan sarana prasarana pendukung serta tanda dimulainya operasi, Polres Solok melaksanakan apel gelar pasukan pada Senin pagi (2/2) di Lapangan Mapolres Solok. Apel dipimpin oleh Kabag Ren Polres Solok AKP Nafris, SH, mewakili Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya, S.IK.

Dalam amanatnya, AKP Nafris menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Singgalang 2026 akan mengedepankan kegiatan edukatif, upaya preventif dan preemtif, serta penegakan hukum yang humanis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas tanpa menimbulkan keresahan.Sementara itu, Kasat Lantas Polres Solok IPTU Rido, SH, MH menjelaskan bahwa operasi ini memiliki sejumlah sasaran prioritas pelanggaran, di antaranya pengendara yang berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan safety belt, serta pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI.Selain itu, petugas juga akan menindak pelanggaran berupa pengendara di bawah umur, melawan arus lalu lintas, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta pelanggaran over dimension dan over load (ODOL) yang kerap menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas.

IPTU Rido menegaskan bahwa selama operasi berlangsung, personel gabungan akan disebar di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Solok. Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih disiplin dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama.“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap aturan akan melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, ” pungkasnya.

Sumbar, netralpost – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat resmi memulai Operasi Keselamatan Singgalang 2026 selama 14 hari ke depan, terhitung mulai Senin (2/2) hingga 15 Februari 2026, yang ditandai dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan. Operasi ini digelar sebagai langkah cipta kondisi guna memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran mendatang.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, menyatakan bahwa operasi ini mengedepankan pendekatan edukatif, sosialisasi, serta teguran simpatik kepada pengguna jalan.

"Fokus kami adalah meningkatkan disiplin masyarakat melalui langkah preemtif dan preventif. Edukasi langsung kami lakukan agar keselamatan berlalu lintas benar-benar menjadi kebutuhan bersama," ujar Kombes Pol Reza, Senin (2/2).

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan operasi ini dengan cara mematuhi aturan sejak dari rumah.

"Kami mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya, bukan karena takut ada petugas. Operasi ini adalah upaya preventif Polri untuk melindungi nyawa pengendara. Mari kita persiapkan fisik dan kelaikan kendaraan demi keselamatan kita bersama di jalan raya," ujar Kombes Pol Susmelawati.

Selain menyasar perilaku pengendara, Ditlantas juga memberikan perhatian khusus pada aspek kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang. Polisi akan melakukan pemeriksaan teknis atau ramp check secara intensif di berbagai terminal dan titik strategis di Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh armada yang tidak layak jalan atau kerusakan teknis).

Meski mengedepankan teguran simpatik, petugas di lapangan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap sembilan jenis pelanggaran prioritas yang berpotensi memicu kecelakaan, antara lain:

 1. Penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (brong).

 2. Kendaraan tanpa dokumen lengkap.

 3. Penggunaan rotator atau sirene ilegal.

 4. Pelat nomor (TNKB) tidak standar.

 5. Tidak menggunakan helm SNI.

 6. Berboncengan lebih dari satu orang.

 7. Penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang.

 8. Praktik travel ilegal.

 9. Parkir sembarangan di badan jalan yang memicu kemacetan.

Melalui momentum awal tahun ini, Polda Sumbar berharap budaya tertib berlalu lintas dapat terbangun lebih kuat sebelum memasuki periode padat arus mudik nanti.

(Red)

Dari hasil pantauan di lapangan, sejumlah alat berat terlihat aktif melakukan pengerukan tanah yang diduga kuat akan dicuci untuk menghasilkan pasir,

sementara mobil dump truk silih berganti keluar masuk lokasi untuk mengangkut material pasir yang sudah jadi.
Praktik tersebut memicu kekhawatiran serius terkait kerusakan lingkungan pesisir.

Area yang sebelumnya alami kini tampak rusak parah, tanah terkupas, serta kolam-kolam bekas galian mulai terbentuk. Kondisi ini dinilai berpotensi besar merusak ekosistem pantai, mempercepat abrasi,
serta mencemari perairan laut di sekitar Nongsa yang selama ini dikenal sebagai kawasan wisata.

Warga sekitar mengaku resah dan mempertanyakan lemahnya pengawasan. Selain dampak lingkungan, aktivitas alat berat dan lalu lintas dump truk dinilai mengganggu kenyamanan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kami sangat khawatir dampaknya ke laut. Kalau dibiarkan, pantai bisa rusak permanen. Ini jelas merugikan masyarakat, ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Penambangan pasir tanpa izin jelas melanggar hukum. Aktivitas tersebut dapat dijerat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah.

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas dugaan perusakan lingkungan dan pencemaran wilayah pesisir.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk segera turun ke lokasi, menghentikan aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut, dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

Warga mempertanyakan bagaimana kegiatan dengan skala besar seperti ini bisa berlangsung tanpa penindakan.

Hingga berita ini pertama kali diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi dan berkomunikasi dengan instansi terkait guna mendapatkan penjelasan resmi serta perkembangan penanganan kasus ini untuk pemberitaan lanjutan.

(Tim)

Padang, netralpost -- Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH  didampingi oleh Kepala OPD terkait menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah mengenai penanganan infrastruktur terdampak bencana di Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kota Padang, Jumat malam (28/01/2026).  Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta Kepala Daerah  se-Sumatera Barat.

Dalam rapat tersebut, Andre Rosiade menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Sumbar Mahyeldi, sebagai dasar pengawalan pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.

Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Solok terhadap langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, khususnya yang berdampak langsung pada konektivitas wilayah, permukiman masyarakat, serta sistem penyediaan air bersih.

“Pemerintah Kabupaten Solok siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk melengkapi data kerusakan secara akurat agar proses penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi tidak terkendala secara administratif,” ujar Bupati Solok.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam paparannya menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, hingga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan beberapa Menteri lainnya, menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat terhadap pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Ia menekankan agar pembangunan infrastruktur pascabencana tidak bersifat sementara, melainkan dirancang lebih kuat dan tahan terhadap risiko bencana ke depan.

Empat fokus utama penanganan pascabencana yang disampaikan Gubernur Sumbar meliputi perbaikan jalan dan jembatan, penanganan permanen kawasan Lembah Anai, relokasi dan rehabilitasi rumah di zona rawan bencana, serta pemulihan sistem penyediaan air bersih, termasuk di wilayah Kabupaten Solok.

Sementara itu, Andre Rosiade menegaskan DPR RI akan mengawal percepatan anggaran serta memastikan keterlibatan BUMN Karya dalam percepatan pengerjaan di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan, terutama pada jalur-jalur strategis yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.

Dalam rapat tersebut turut disampaikan laporan teknis dari balai-balai teknis Kementerian PU, termasuk rencana penanganan jalan dan jembatan, permukiman, air bersih, serta pengendalian sumber daya air. 

Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah yang masuk dalam prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada sektor infrastruktur dasar dan penyediaan air bersih.

Rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan Sumatera Barat melalui pembangunan permanen, terintegrasi, dan berorientasi pada ketahanan bencana jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, balai teknis, dan kementerian terkait guna memastikan program rehabilitasi berjalan optimal dan tepat sasaran.

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok menyambut kedatangan audiensi peserta Program Pertukaran Pelajar Yari–Eno School Finland dalam sebuah pertemuan hangat dan mengesankan, yang dilaksanakan di aula pertemuan gedung C Setda pada Jumat (30/01/2026). Hadir mewakili Bupati Solok, Sekretaris Daerah Medison S. Sos, M.Si, beserta beberapa Kepala OPD terkait.

Sebagai informasi, sejak tahun 2012  yang lalu, YARI School sendiri telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan dalam bentuk partnerschool dengan ENO School Finlandia , negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Salah satu bentuk program partnerschool adalah pertukaran pelajar “Yari-Eno School Finland Student Exchange.” 

Program pertukaran pelajar ini diikuti oleh 50 peserta, yang terdiri dari pelajar Eno School Finland, pelajar Yari School Indonesia, guru pendamping, serta orang tua/wali murid.

Dalam sambutannya, Sekda Medison menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terpilihnya Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan dari para pelajar program pertukaran pelajar Yari-Eno School Finland ini. 

“Program pertukaran pelajar ini merupakan kesempatan emas bagi para siswa untuk saling belajar mengenai perbedaan budaya, meningkatkan kemampuan bahasa, serta membangun karakter dan wawasan global. Kami berharap para anak-anak kita ini, dapat menjadi duta persahabatan yang dapat membawa kesan positif tentang Kabupaten Solok ke tingkat internasional. Tentunya kami juga berharap anak- anak kita ini dapat mempromosikan keindahan Kabupaten Solok ke negaranya Finlandia,” ujar Medison.

Sementara itu, Ibu Dr. rer. hum. biol. Yusticia Katar, Apt, selaku Ketua Yayasan Anak dan Remaja Indonesia (YARI), turut memberikan kata sambutan. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Solok terhadap seluruh peserta program stundet exchange. 

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi pendidikan lintas negara ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berdaya saing global, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap perbedaan budaya. 

Selama berada di Kabupaten Solok, para pelajar telah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari program edukatif, pertukaran pengalaman pembelajaran, hingga pengenalan budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Interaksi langsung antara pelajar, guru, dan keluarga diharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan antar bangsa. Selain itu para pelajar juga telah mengunjungi beberapa objek wisata di Kabupaten Solok. 

Diharapkan, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para peserta, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pelajar lokal untuk terus berprestasi dan berdaya saing global.

Paninggahan, netralpost – Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan kegiatan gotong royong massal pembersihan lahan pertanian terdampak banjir bandang (galodo) di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Jumat (30/01/2026). Mewakili Bupati Solok, Wabup. H Candra langsung memimpin pelaksanaan goro massal tersebut.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 2.000 anggota Pramuka dari seluruh SLTA se-Kabupaten dan Kota Solok. Selain itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Solok,Kepala OPD beserta jajaran, unsur pendidikan, pelajar SLTA,  siswa dan tenaga pendidik dari SDIT Dambaan Umat Paninggahan, para mahasiswa, serta masyarakat setempat.

Gotong royong dilakukan untuk membersihkan lahan sawah warga yang terdampak material banjir bandang November 2025 lalu, berupa lumpur, pasir, serta kayu gelondongan yang menutupi area pertanian.

Dinas PUPR Kabupaten Solok yang dipimpin Effia Vivi Fortuna menurunkan sejumlah alat berat dan dump truck guna mempercepat proses pembersihan. Sementara itu, BPBD Kabupaten Solok di bawah komando Kalaksa, Khairul mengerahkan personil lengkap dengan perlengkapan chainsaw (sinso) dan peralatan kebencanaan lainnya.

Kayu balok dan pohon kelapa yang berserakan di area persawahan dipotong menggunakan chainsaw, lalu disisihkan ke pinggir lahan. Sebagian material kayu yang tidak dapat dimanfaatkan dibakar secara terkendali. Sedangkan gundukan tanah bercampur pasir diratakan dan diangkut ke lokasi lain.

Sekda Medison, bersama sejumlah Kepala OPD, turut terjun langsung ke lokasi gotong royong. Hadir pula Camat Junjung Sirih, Neni Amelia, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Junjung Sirih bersama kelompok tani, serta Wali Nagari Paninggahan Candra Hermiyanto, S.Pd (Datuk Palindih) beserta perangkat nagari.

Wakil Bupati Solok H. Candra mengatakan gotong royong ini merupakan wujud nyata solidaritas dan kepedulian bersama dalam memulihkan sektor pertanian warga pascabencana.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat agar pemulihan pertanian, ekonomi warga, dan ketahanan pangan bisa segera kembali normal,” kata Wabup Candra.

Gotong royong massal ini menjadi simbol kuatnya semangat kebersamaan antara pemerintah, aparat, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta membangun kembali kehidupan pascabanjir bandang melanda.

Halaban, netralpost — Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH, menghadiri peresmian Masjid Al Bakhtiar yang berlokasi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah, Halaban, pada Jum'at (30/01/2026). Peresmian masjid tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten III  Medi Iswandi, sekaligus menjadi momentum penting dalam penguatan sarana ibadah dan pengembangan pendidikan keagamaan di Kabupaten Solok.

Peresmian Masjid Al Bakhtiar ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur Sumatera Barat, didampingi Bupati Solok, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Solok, Ketua Yayasan STAI Solok Nan Indah Dr. M. Hidayat, M.A., serta para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sumatera Barat, Medi  Iswandi menyampaikan apresiasi atas berdirinya Masjid Al Bakhtiar sebagai sarana ibadah dan pusat pembinaan umat di lingkungan Perguruan Tinggi. Ia menegaskan bahwa masjid kampus memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang religius, moderat, dan berakhlak mulia.

“Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengembangan keilmuan, dakwah, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Masjid Al Bakhtiar diharapkan menjadi pusat aktivitas spiritual dan intelektual bagi civitas akademika STAI Solok Nan Indah,” ujarnya.

Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Kementerian Agama terhadap pengembangan sarana keagamaan di Kabupaten Solok. 

“Dengan diresmikannya Masjid Al Bakhtiar ini, semoga dapat dimanfaatkan dalam beribadah kepada Allah SWT,  dan tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang  luas bagi civitas akademika serta masyarakat sekitar” ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua Yayasan STAI Solok Nan Indah M. Hidayat menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Al Bakhtiar merupakan hasil sinergi dan dukungan berbagai pihak. Ia berharap masjid ini menjadi pusat pembinaan spiritual dan intelektual yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Solok, tokoh nasional Gamawan Fauzi, H. Bakhrial, unsur Forkopimda, Buya Gusrizal Gazahar dan tokoh agama lainnya, para tokoh adat, Pimpinan OPD terkait, civitas akademika STAI Solok Nan Indah, serta masyarakat sekitar.

Peresmian Masjid Al Bakhtiar STAI Solok Nan Indah diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan pendidikan Islam dan pembinaan umat di Kabupaten Solok.

Padang – Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Padang, Kak Andree Harmadi Algamar, secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu tingkat Kota Padang untuk masa bakti 2025-2030.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan pada Jumat (30/1/2026) bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang, Jl. Batang Kasang No.5, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Timur.

Sebanyak 47 orang pengurus dilantik langsung oleh Kak Andree Harmadi Algamar. Para pengurus baru ini akan mengemban amanah strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif pemilu melalui gerakan kepramukaan selama lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Kak Andree Harmadi Algamar menekankan pentingnya peran anggota Pramuka dalam menjaga integritas demokrasi. Ia menyebutkan bahwa Saka Adhyasta Pemilu merupakan wadah pendidikan dan pembinaan bagi anggota Pramuka Penegak dan Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman dalam bidang pengawasan pemilihan umum.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal bagi kakak-kakak sekalian untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan partisipatif. Sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat, jujur, dan adil di Kota Padang," ujar kak Andree.

Pelantikan ini menandai komitmen berkelanjutan Bawaslu Kota Padang dalam melibatkan elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses pengawasan. Dengan terbentuknya kepengurusan masa bakti 2025-2030, Saka Adhyasta Pemilu diharapkan dapat meningkatkan literasi kepemiluan di kalangan pemilih pemula dan masyarakat luas.

Acara pengukuhan diakhiri dengan pembacaan ikrar. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan dihadiri oleh jajaran komisioner Bawaslu Kota Padang dan anggota komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. (*)

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang, Jumat (30/1/2026).

Dalam peninjauan ini, Menteri PU bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi, dan unsur terkait mendengarkan pemaparan terkait kondisi intake dan jaringan perpipaan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, sekaligus mengevaluasi penanganan darurat serta rencana penguatan sistem penyediaan air bersih Kota Padang ke depan.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dalam menangani krisis air bersih di Kota Padang.

Ia menjelaskan, pascabencana hidrometeorologi akhir November 2025, perbaikan intake dan jaringan perpipaan Perumda AM telah mencapai 98,9 persen dan ditargetkan rampung awal Februari 2026. Namun, distribusi air belum optimal karena masih menggunakan pipa sementara sehingga tekanan ke pelanggan belum maksimal.

“Menyikapi krisis air bersih, Pemko Padang telah menggratiskan tagihan PDAM dan retribusi sampah bulan Februari bagi sekitar 1.382 pelanggan terdampak. Selain itu, kita juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa usulan pembangunan sekitar 200 sumur bor komunal gratis di wilayah rawan kekeringan,” ungkapnya.

Padang, netralpost — Upaya memperkuat peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi mengemuka dalam pelantikan pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Cabang Satuan Karya (Saka) Pramuka Adhyasta Pemilu Kota Padang masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Bawaslu Kota Padang, Jumat (30/1/2026).

Pelantikan dilakukan Ketua Kwartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree Algamar dan dihadiri Anggota Bawaslu Sumatera Barat Muhamad Khadafi.

Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda menyampaikan bahwa pelantikan Saka Adhyasta Pemilu menjadi bagian dari upaya merespons tren penurunan Indeks Demokrasi Indonesia yang terjadi sejak 2023.

“Demokrasi memang menghadapi persoalan, tetapi bukan berarti demokrasi itu buruk. Demokrasi yang buruk bukan untuk dihilangkan, melainkan diperbaiki dengan menghadirkan elemen-elemen demokrasi seperti tindakan komunikatif, diskursus, dan proses deliberasi,” ujar Eris.

Ia menegaskan, pengukuhan Saka Adhyasta Pemilu tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan diarahkan untuk menghadirkan Pramuka sebagai elemen demokrasi yang aktif di ruang pikir dan ruang tindakan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Kwarcab yang telah mengukuhkan kami. Harapannya, Pramuka bisa menjadi pelopor dalam menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi menekankan pentingnya penguatan peran Saka Adhyasta Pemilu, tidak hanya melalui sosialisasi kepemiluan, tetapi juga pencegahan pelanggaran pemilu, terutama praktik politik uang.

“Tidak boleh terlibat politik uang dan ranah pelanggaran lainnya. Apa yang sudah dilakukan Pramuka ini patut dicontoh oleh banyak pihak, dan ini menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas,” kata Khadafi.

Ia menyebut Kota Padang menjadi titik ke-11 dalam penguatan kolaborasi pencegahan pemilu. Menurutnya, praktik politik uang memang sulit dihilangkan, namun akan terus bergeser seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.

“Ke depan kita berharap proses pergantian kepemimpinan bisa berjalan tanpa politik uang. Tugas kita bukan hanya sosialisasi, tetapi juga pencegahan,” tegasnya.

Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree Algamar menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kami bersedia bekerja sama dan berkolaborasi. Isu politik uang menjadi perhatian bersama, dan Pramuka siap ambil bagian. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andree Algamar juga secara resmi melantik jajaran Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Kota Padang. Pelantikan ini diharapkan memperkuat peran Pramuka dalam membangun demokrasi yang berintegritas dan berkelanjutan di Kota Padang.

Susunan Majelis Pembimbing yang dilantik terdiri atas Eris Nanda sebagai Ketua, Zulhendri sebagai Wakil Ketua, serta anggota Firdaus Yusri, Rahmad Ramli, Akhiro Murio, Afriszal, Prof. Dr. Damrah, dan Afirdal. (***)

Padang, netralpost --- Sebagai upaya menanamkan kecintaan terhadap transportasi publik sejak usia dini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Edukasi Transportasi Kereta Api bagi anak-anak Taman Kanak-kanak di Stasiun Padang, Kamis (29/1).

Kegiatan ini diikuti oleh 54 siswa/i dari TK Bina Karakter dan Bhayangkari Pariaman. Para peserta mendapatkan pengalaman langsung mengenal dunia perkeretaapian di lingkungan stasiun, sekaligus memahami peran kereta api sebagai moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, anak-anak diperkenalkan dengan berbagai profesi petugas KAI, fasilitas stasiun, tata cara pemesanan tiket, proses boarding penumpang, hingga praktik naik ke atas kereta api. Seluruh materi disampaikan secara interaktif dan menyenangkan agar mudah dipahami serta memberikan pengalaman edukatif yang berkesan.

Selain kegiatan edukasi di stasiun, KAI Divre II Sumatera Barat juga memfasilitasi perjalanan wisata edukatif menggunakan KA Pariaman Ekspres dengan relasi Stasiun Pariaman–Stasiun Padang (PP), sehingga anak-anak dapat merasakan langsung pengalaman bepergian menggunakan kereta api.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan transportasi publik kepada anak-anak sejak dini melalui pendekatan pembelajaran yang aplikatif.

“Melalui edukasi ini, anak-anak tidak hanya mengenal profesi petugas KAI dan sistem perkeretaapian di Sumatera Barat, tetapi juga memahami proses perjalanan kereta api secara langsung. Sebagai bentuk apresiasi, peserta juga menerima souvenir dari KAI,” ujar Reza.

Sebagai informasi, KAI Divre II Sumatera Barat membuka kesempatan bagi masyarakat maupun lembaga pendidikan yang ingin mengajukan perjalanan rombongan KA Lokal sekaligus kegiatan edukasi transportasi.

Berikut ketentuan bagi masyarakat atau lembaga pendidikan yang ingin mengajukan perjalanan rombongan KA Lokal dan kegiatan edukasi bersama KAI Divre II Sumatera Barat sbb:

a. Rombongan minimal berjumlah 20 orang.

b. Surat permohonan diajukan mulai 14 hari hingga selambat-lambatnya 8 hari sebelum jadwal keberangkatan.

c. Surat permohonan berisi:

 - Nama rombongan

 - Nama perwakilan dan nomor HP yang dapat dihubungi

 - Jumlah anggota rombongan

 - Daftar nama dan nomor identitas/NIK

 - Jadwal keberangkatan (hari, tanggal, dan jam)

 - Relasi perjalanan

d. Tiket wajib bagi penumpang berusia 3 tahun ke atas dan disertai nomor identitas/NIK.

e. Anak di bawah usia 3 tahun yang ingin duduk sendiri wajib memiliki tiket.

f. Pembayaran dilakukan melalui nomor virtual account.

g. Setelah pembayaran lunas, akan dibuatkan berita acara kesepakatan.

h. Pembatalan, pengembalian biaya, perubahan jadwal, dan perubahan jumlah penumpang tidak diperkenankan setelah pembayaran dilakukan.

i. Rombongan wajib hadir minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan.

j. Petugas loket akan menghubungi perwakilan rombongan jika tiket telah selesai dicetak.

k. Seluruh peserta wajib mematuhi aturan yang berlaku di PT KAI (Persero).

Melalui kegiatan ini, KAI Divre II Sumatera Barat berharap dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap transportasi publik sejak dini serta memperkenalkan pentingnya peran transportasi kereta api dan udara dalam mendukung mobilitas masyarakat yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak dan dapat menumbuhkan kebiasaan positif dalam menggunakan transportasi publik hingga mereka dewasa nanti,” tutup Reza.