NetralPost.net

Gugatan ini diajukan sebagai bentuk keberatan atas penerbitan sertifikat hak pakai atas lahan tempat mereka berdiri yang dinilai cacat hukum dan melanggar prosedur administrasi pertanahan.

Kuasa hukum warga, Subali, S.H., menjelaskan bahwa gugatan ini berfokus pada keabsahan penerbitan hak pakai yang bertentangan dengan komitmen awal pembangunan kawasan Marinatama pada akhir 1990-an.

Warga membeli dan menempati ruko dengan perjanjian akan memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), bukan hak pakai.

Namun, setelah lebih dari dua dekade, yang muncul justru sertifikat hak pakai atas nama pihak lain. Kami menilai proses ini melanggar ketentuan hukum agraria,” ujar Subali usai sidang kelima di PTUN Jakarta Timur, Selasa (12/11/2025).

Sidang kelima perkara ini sempat ditunda untuk memberi kesempatan bagi kedua pihak menyerahkan dokumen tambahan. 

Majelis hakim menekankan pentingnya pembuktian yang relevan dan profesional, termasuk menghadirkan saksi serta ahli yang kompeten.

"Pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) untuk menjelaskan aspek hukum konversi tanah negara yang dianggap tidak sesuai ketentuan", ujar Subali. 

Menurut aturan, tanah negara harus lebih dulu dikonversi menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Kementerian Pertahanan, baru kemudian dapat dilekati Hak Guna Bangunan (HGB). 

Namun, dalam kasus ini, tanah langsung diterbitkan sebagai Hak Pakai. Ini yang kami anggap keliru secara hukum,” jelas Subali.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, warga penghuni ruko mengaku menerima surat peringatan untuk mengosongkan bangunan dari pihak Inkopal. Beberapa warga juga melaporkan adanya intimidasi dan teror dari orang tidak dikenal setelah mengikuti persidangan.

“Langkah-langkah itu mencederai proses hukum yang sedang berjalan. Tidak boleh ada pengosongan sebelum ada putusan hukum tetap,” tegas Subali.

Pihaknya juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang di luar mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagai langkah damai, para warga telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin pada 29 Oktober 2025. Surat tersebut berisi permohonan agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersedia menjadi mediator antara warga dan Inkopal dalam penyelesaian sengketa ini.

Surat yang ditembuskan juga ke Majelis Hakim dan Panitera PTUN Jakarta tersebut ditandatangani oleh seluruh 42 warga dan perwakilan badan hukum penghuni ruko Marinatama.

Kami masih percaya pada semangat bahwa TNI adalah bagian dari rakyat, dan rakyat harus

dilindungi oleh TNI. Kami berharap Menhan berkenan membuka ruang komunikasi demi  penyelesaian yang berkeadilan,” tutur Subali.

Hingga kini, pihak Kementerian Pertahanan belum memberikan tanggapan resmi atas surat permohonan tersebut.

Latar Belakang Sengketa :

Kompleks Ruko Marinatama dibangun sejak akhir 1990-an sebagai kawasan perdagangan dan

perkantoran di bawah koordinasi Inkopal. Para penghuni membeli unit dengan harapan akan mendapatkan hak kepemilikan berupa SHGB. Namun, setelah lebih dari 25 tahun, sertifikat yang dijanjikan tidak pernah diterbitkan.

Fakta bahwa lahan tersebut kemudian terdaftar sebagai Hak Pakai atas nama pihak lain menjadi dasar utama gugatan ke PTUN Jakarta.

Kuasa hukum dan warga berharap proses hukum di PTUN Jakarta dapat menjadi sarana penyelesaian yang adil dan transparan, tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kami menempuh jalur hukum dengan itikad baik, bukan untuk berkonfrontasi. Namun jika hak warga dilanggar, kami wajib memperjuangkannya sesuai koridor hukum,” pungkas Subali.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat.

Sumatera Barat, netralpost – Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Pembangunan Jembatan, Elviany, ST., MT., melakukan kunjungan kerja untuk meninjau progres pembangunan Flyover Panorama 1 dan penggantian Jembatan Aie Dingin di Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kelancaran proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Pada proyek Flyover Panorama 1, Elviany meninjau beberapa titik pekerjaan utama, termasuk Jembatan 1, Jembatan Tiga, dan pekerjaan at grade. Dalam peninjauan tersebut, Elviany menekankan pentingnya pelaksanaan setiap tahapan konstruksi sesuai dengan standar teknis struktur hingga tahap akhir.

"Setiap tahapan konstruksi harus dilaksanakan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan untuk memastikan keamanan dan kualitas struktur," ujarnya saat berada di lokasi proyek.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke proyek penggantian Jembatan Aie Dingin di Kabupaten Solok. Saat ini, pekerjaan abutment 1 dan abutment 2 telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pemasangan girder. Elviany kembali menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan gambar kerja.

"Seluruh tim di lapangan harus mengantisipasi kondisi yang tidak terduga, selalu menjaga keselamatan kerja, dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek," tambahnya.

Sebagai bagian dari pengendalian mutu, tim dari Direktorat Pembangunan Jembatan juga melakukan uji kekuatan beton (hammer test) untuk memastikan kualitas dan kekuatan struktur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan, pembinaan, dan pengendalian mutu oleh Direktorat Pembangunan Jembatan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai standar teknis. Hal ini demi terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang aman, andal, dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (Nofri Tanjung) 

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mahyeldi melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang akan digunakan jemaah haji seperti asrama penginapan jemaah untuk istirahat selama berada di asrama. Gubernur menilai Asrama Haji Padang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan fasilitas dan kebersihan lingkungan.

“Pelayanan haji harus menjadi cerminan pelayanan terbaik bagi umat. Pemerintah daerah mendukung penuh segala upaya yang dilakukan oleh UPT Asrama Haji Padang dalam mempersiapkan pelayanan yang nyaman, aman, dan bermartabat bagi jemaah,” ujar Mahyeldi usai melakukan peninjauan.

Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Dr. H. Afrizen, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Gubernur Sumatera Barat terhadap kesiapan pelayanan haji di embarkasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kunjungan gubernur menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran UPT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapan operasional.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Gubernur. Kunjungan ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah daerah dan Kementerian Haji dan Umrah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji Sumatera Barat,” ungkap Afrizen.

Afrizen menambahkan bahwa pihaknya terus berbenah dari berbagai aspek, baik fisik maupun sarana prasarana yang mendukung layanan bagi jemaah lansia dan jemaah kebutuhan khusus.

Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja kehumasan Bawaslu kabupaten dan kota serta penyusunan rencana pengelolaan humas tahun 2026.

Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina, menyampaikan kegiatan ini penting untuk meningkatkan koordinasi antardaerah. Ia menegaskan semangat peserta yang hadir sangat tinggi.

“Kegiatan kehumasan ini menjadi awal yang baik dan pertama untuk tahun 2025 menuju 2026,” ujar Roza.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat sinergi antara Koordinator Divisi (Kordiv) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) di seluruh kabupaten dan kota. Roza juga menambahkan, kolaborasi yang baik akan memperlancar penyebaran informasi publik secara cepat dan akurat.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, mengapresiasi semangat jajaran Bawaslu daerah yang terus aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu.

“Saya melihat tidak ada teman teman yang lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Khadafi.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan di Pesisir Selatan, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Padang. Bahkan di Bukittinggi, edukasi kepemiluan telah menjadi bagian dari kurikulum di beberapa kampus.

Khadafi menilai, kerja keras seluruh jajaran terlihat dari meningkatnya publikasi digital. “Grafik pemberitaan di website, YouTube, dan Instagram Bawaslu daerah terus meningkat signifikan,” jelasnya.

Ia mencontohkan Bawaslu Kepulauan Mentawai yang sukses menarik perhatian publik melalui konten digital. “Video kegiatan pengawasan di Mentawai sudah ditonton hampir 25 ribu kali,” tambahnya.

Lebih lanjut, Khadafi menyampaikan bahwa Bawaslu Sumbar akan melanjutkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Program ini melibatkan masyarakat secara luas untuk menumbuhkan kesadaran terhadap larangan-larangan pemilu serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.

“Masih banyak yang harus kita lakukan hingga Desember nanti. Namun semangat teman-teman daerah patut diapresiasi,” ujarnya.

Khadafi menutup dengan pesan agar seluruh jajaran terus menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kita ingin forum ini menjadi kisah menarik bagi semua agar satu sama lain memiliki kecepatan dalam memberikan informasi kepada publik sebagai wujud kehadiran kita di tengah masyarakat,” pungkasnya. (***)

Padang, Sumatera Barat – Pantai Padang, yang terletak di jantung Kota Padang, kembali menunjukkan pesonanya sebagai destinasi wisata utama yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan garis pantai yang panjang, pasir yang lembut, dan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler, Pantai Padang menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan.

Pantai Padang di Sumatera Barat (dikenal juga sebagai Taplau) dan Pantai Padang Padang di Bali. Pantai Padang di Sumatera Barat adalah pantai urban yang terletak di pusat kota Padang. Sementara itu, Pantai Padang Padang di Bali terkenal dengan pemandangannya yang unik, pasir putih, dan populer di kalangan peselancar, dengan akses melalui celah batu sempit dan tangga. 

Setelah melalui berbagai upaya revitalisasi dan pembenahan, Pantai Padang kini tampil lebih bersih, tertata, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Area pejalan kaki yang luas memungkinkan pengunjung untuk menikmati suasana pantai sambil berjalan santai atau berolahraga. Selain itu, berbagai warung makan dan kedai kopi yang berjejer di sepanjang pantai menawarkan beragam kuliner khas Sumatera Barat yang menggugah selera.

Selain itu, Pantai Padang juga menawarkan berbagai aktivitas menarik lainnya. Pengunjung dapat bermain pasir, berenang, atau mencoba berbagai olahraga air seperti banana boat dan jet ski. Bagi yang ingin bersantai, tersedia penyewaan payung dan kursi pantai yang nyaman.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti sebanyak 500 siswa dan siswi dari berbagai SMA dan SMK se-Kota Padang. Selama pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kedisiplinan, serta semangat bela negara yang dikemas dalam bentuk kegiatan perkemahan dan latihan lapangan.

Dalam sambutannya, Pangdam XX/TIB menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan semangat dan disiplin tinggi. Ia berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan karakter generasi muda yang tangguh, berjiwa nasionalis, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.

“Melalui kegiatan seperti ini, para pelajar tidak hanya belajar tentang kedisiplinan, tetapi juga membangun jiwa kepemimpinan dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berkarakter,” ujar Pangdam.

Penutupan kegiatan ditandai dengan upacara resmi, penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan peserta, serta penampilan atraksi dari para kadet yang menampilkan hasil latihan selama kegiatan berlangsung.

Turut hadir pada kegiatan penutupan tersebut Kasdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Prakosa P.W., Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud, S.E., MSi., Wadan Kodaeral II Laksma TNI Mulyadi, S.E., CRMP., M.Tr.Opsla., serta para pejabat utama Kodam XX/TIB, Korem 032/Wbr, perwakilan Polda Sumbar, para Dandim jajaran Korem 032/Wbr, Danyonif 133/YS perwakilan Lanud Sutan Sjahrir, Polresta Padang, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Namun, setelah dilakukan penyisiran kelokasi yang ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 4 Kilometer, dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada ditemukan satu orangpun penambang emas di lokasi, maupun mesin yang sedang bekerja. Karena di diduga adanya kebocoran informasi dengan kegiatan tim pada minggu dini hari tersebut.

Dari bukti fisik yang ditinggalkan, seperti adanya tenda yang masih berdiri, adanya sisa peralatan masak yang berserakan, sisa pakaian, dirigen bekas bahan bakar, termasuk lahan seperti bekas galian.

Kapolres Solok Kota AKBP Mas'ud Ahmad, S.IK, M.Si melalui Kasat Reskrim Iptu Oon Kurnia Illahi, SH dan Kapolsek X Koto Diateh, Iptu Muhammad Iqbal, SH, MH didampingi oleh Wakapolsek Ipda Suryadi, MS mengungkapkan jika di lokasi tersebut diduga kuat, sebelumnya memang digunakan sebagai tempat aktivitas tambang emas ilegal.

"Sesuai perintah dari Kapolres Solok Kota, kami hari ini melakukan penindakan penambangan emas ilegal . Memang di lokasi setelah dilakukan pengecekan, kami menduga kuat di lokasi ini sebelumnya ada aktifitas tambang emas ilegal. Namun setelah ketika kami sampai, tidak menemukan aktifitas apapun karena lokasi terlebih dahulu mereka tinggalkan," ujarnya.

Kapolsek X Koto Diateh, Iptu Muhammad Iqbal, SH, MH yang juga ikut didampingi Kanit Tipidkor Ipda Yose Rizal, SH, Kanit Tipidter Ipda Ropi Arpindo, SH, di kawasan Limau Puruik Nagari Sulit Air itu, melakukan pemusnahan terhadap tenda-tenda dan sisa-sisa peralatan penambangan lainnya. Di lokasi, tim juga memasang spanduk larangan untuk melakukan tambang emas ilegal.

Kemudian, terkait dengan potensi akan adanya kegiatan penambangan emas ilegal di Nagari Sulit Air ke depan, Kapolsek Ipda Muhammad Iqbal menegaskan akan terus melakukan pantauan dan penindakan di lapangan jika masih ada ditemukan, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Iptu Muhammad Iqbal, SH, MH juga menyampaikan terimakasih atas semua informasi yang diberikan oleh masyarakat, dan mengatakan akan selalu terbuka terhadap segala masukan, informasi dan kerjasama dan seluruh masyarakat.

Kegiatan operasi penindakan tambang emas ilegal di Nagari Sulit Air pada malam dini hari itu berjalan dengan aman dan kondusif. Kedepan Polres Solok Kota, khususnya Polsek X Koto Diatas akan terus melakukan kegiatan serupa terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi aktivitas PETI di wilayah tersebut. (*)

Sumbar, netralpost --- Puluhan orang terlihat tengah berada di ruang Yanmin Direktorat Intelkam Polda Sumbar, untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pada Jumat (30/10).

Dalam memberikan pelayanan pembuatan SKCK tersebut, terlihat petugas dengan ramah membantu warga yang tengah menunggu proses penerbitan SKCK di ruangan yang sangat nyaman. Bahkan, proses penerbitannya terlihat cepat.

Melihat cepatnya proses penerbitan SKCK, ramahnya pelayanan yang diberikan, dan nyamanya di ruang tunggu, pemohonpun memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada Yanmin Ditintelkam Polda Sumbar. 

Hal itu diungkapkan oleh warga bernama Jimi, yang datang ke Yanmin Ditintelkam Polda Sumbar untuk proses pembuatan SKCK secara online melalui Polri Super App.

"Kaget dan heran, tadi malam saya download aplikasinya, dan langsung daftar akun, kemudian mengunggah KTP dan syarat administrasi lainnya serta melakukan pembayaran melalui Briva dan pilih pengambilan Polda Sumbar. Hari ini saya datang ke Loket SKCK Polda, ternyata SKCKnya sudah tercetak. Super Cepat, Terima kasih kepada Polri dan petugas di Loket SKCK Polda Sumbar," sebut Jimi.

Sebagaimana diketahui, bahwa Polri terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. 

Melalui Polri Super App, masyarakat kini dapat mengurus pembuatan maupun perpanjangan SKCK secara online tanpa harus antre panjang di kantor polisi.

"Cukup dengan mengunduh aplikasi Polri Super App di Play Store atau App Store, pemohon dapat melakukan verifikasi identitas, mengunggah dokumen persyaratan, memilih lokasi cetak dan tanggal pengambilan SKCK serta pembayaran PNBP secara online sebelum datang ke kantor polisi seperti di Polda Sumbar," kata PS. Kasiyanmin Ditintelkam Polda Sumbar AKP Anthony, S.H., M.Kom., saat dikonfirmasi. 

Dirinya menerangkan, layanan digital melalui aplikasi Polri Super App ini merupakan layanan SKCK full online, dibuat untuk memudahkan masyarakat dan mempercepat proses administrasi.

Bahkan AKP Anthony menjelaskan, pemohon SKCK yang memiliki KTP di luar Provinsi Sumbar dan saat ini sedang berada di dalam provinsi Sumbar juga bisa dilakukan penerbitan di Sumbar.

"Contohnya jika pemohon seorang warga Aceh dan saat ini sedang berada di Padang, melalui aplikasi Polri Super App si pemohon memilih lokasi penerbitan di Polda atau Polres terdekat. Maka pemohon SKCK bisa menuju Polda atau Polres tersebut untuk mengambil SKCK nya," ujarnya. 

Proses yang semakin mudah, cepat, efisien, dan transparan, sejalan dengan komitmen Polri Presisi--prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan menuju institusi yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Padang – Kasdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Prakosa, P.W. membuka kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Korp Kadet Republik Indonesia yang digelar di Markas Yonif 133/Yudha Sakti, Kota Padang, pada Sabtu (1/11/2025) pukul 07.00 WIB.

Kegiatan Persami ini akan berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 500 siswa-siswi dari berbagai SMA dan SMK di wilayah Kota Padang. Persami ini bertujuan membentuk karakter, semangat kebangsaan, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kepemimpinan di kalangan generasi muda dan para siswa khususnya.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Heri Prakosa menekankan pentingnya kegiatan seperti ini sebagai wadah pembinaan generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, tangguh, serta mampu menjadi calon pemimpin bangsa yang berkarakter dan berintegritas serta semangat kebersamaan.

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam Persami ini, antara lain wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bela negara, psikologi lapangan, pengenalan survival, pengenalan pioner, peraturan baris-berbaris, Bahaya Narkoba, pengenalan SAR, serta etika bermedia sosial.

Kasdam XX/TIB mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, semangat juang yang tinggi, disiplin, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa depan.

Turut hadir dalam pembukaan Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud,S.E., M.Si., unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, pejabat utama Kodam XX/TIB, Korem 032/Wbr, Dinas Pendidikan, para guru pendamping, serta tamu undangan lainnya.