NetralPost.net

Dalam kunjungan tersebut, Wabup Rahmang didampingi oleh Asisten I Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Rahmat. Ikut hadir mendampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman Zahirman dan jajarannya serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hendri Satria beserta jajaran.

Diketahui, kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi terhadap implikasi pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dan peralihan siaran analog ke digital. Selain itu, juga membahas mengenai implikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Wabup Rahmang mengaku antusias menerima kunjungan tersebut. Di kesempatan itu, Ia memaparkan mengenai kondisi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman usai Pemerintah Indonesia secara resmi mengalihkan seluruh siaran TV analog ke siaran TV digital terhitung sejak 2 November 2022.

“Semoga dalam kunjungan ini Bapak mendapatkan informasi dan data terkait dengan implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dan Perailhan Siaran Analog ke Digital serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ungkapnya.

Anggota DPD RI Alirman Sori mengungkapkan, kunjungan ini merupakan sebuah upaya untuk memantau langsung terkait dengan penerapan UU Nomor 11 tahun 2020 dan UU Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Padang Pariaman.

“Hal ini, menjadi bagian dari peran kami di DPD RI untuk memantau apakah kontribusi positif dari UU ini telah berjalan secara baik di daerah,” terangnya.

Sebelumnya, Kadis Kominfo Zahirman memaparkan dampak peralihan siaran Televisi dari tayangan analog ke tayangan digital. Di kesempatan yang sama, Kadis PMD Hendri Satria turut memaparkan kondisi Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengalami pemekaran sebanyak 43 kali.

Arosuka --- Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. sutan Majo Lelo, M.Mar menyambut kedatangan Perwakilan masyarakat Lurah Nan Tigo Selayo di ruang kerja Bupati Solok Jumat 23/12/2022.

Tampak hadir mendampingi Bupati Solok, Anggota DPRD Kab. Solok Aurizal, S.Pd, Asisten I Drs. Syahrial, M.M, Kepala Dinas DPMN Romi Hendrawan, S.Sos.,M.Si, Martin S.Pd., M.Pd, Tokoh pendidikan lurah nan tigo salayo dan Perwakilan Masyarakat Lurah Nan Tigo.

Keinginan masyarakat lurah Nan Tigo untuk pemekaran Nagari telah di tempuh melalui jalur Permendagri salah satunya dengan Musna (Musyawarah Nagari).

Martin mengatakan saat ini masyarakat sedang menunggu hasil, sesuai dengan program Bupati untuk pemekaran Nagari setelah Musna.

Kadis DPMN juga menyatakan bahwa apabila BPN tidak sanggup memfasilitasi untuk memutuskan hasil, maka akan dilanjutkan ke Pemerintah Daerah Kab. Solok.

Martin mengatakan bahwa surat yang di terima dari BPN ternyata berbeda dengan hasil Musna. Tidak puas dengan hal tersebut, Martin dan perwakilan masyarakat menemui  Bupati Solok dengan sebelumnya telah menemui Kadis DPMN Kab. Solok.

Ia menyatakan bahwa daerah Lurah Nan Tigo telah siap untuk dimekarkan, dengan wilayah dan jumlah penduduk, sesuai dengan program Bupati, Martin dan Masyarakat siap menunggu arahan selanjutnya.

Jawaban Bupati Solok, Pemerintah kabupaten solok, sepakat, daerah-daerah yang memungkinkan di mekarkan, akan di mekarkan

Bupati mengatakan Pemekaran bertujuan untuk : 

1. Mempercepat proses pembangunan,

2. Masyarakat di permudah dengan akses pelayanan publik yg lebih dekat

3. Tidak menimbulkan gejolak di antara masyarakat itu sendiri.

Saya akan serius untuk memekarkan ini, dan saya setuju untuk pemekaran ini kerena bisa untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja yg baru."Keadilan harus berlaku untuk semua". Ujarnya.

Bupati meminta untuk Undang semua tokoh masyarakat, dan rundingkan permasalahan tersebut, cari solusi terbaik, Pemda akan bantu memfasilitasinya.

Selanjutnya, masyarakat menunggu arahan dari Kadis DPMN Romi untuk tindak lanjutnya. (Admin).

Arosuka, netralpost --- Penutupan Rangkaian Kegiatan Pelatihan UMKM Kabupaten Solok Bangkit dan Peresmian Klinik Desain dan Kemasan UMKM Kabupaten Solok di Klinik Desain dan Kemasan UMKM Kabupaten Solok, Jumat (23/12/22).

Dalam kegiatan ini hadir Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar, Kapolres Solok AKBP Apri Wibowo, S.I.K, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Staf Ahli Bid. Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, SH, MM, Kepala Dinas Koperindag Ahpi Gusta Tusri, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni, Kepala Dinas Pertanian Kennedy, Anggota DPRD Kab. Solok Septrismen, Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Solok, Kepala Bagian Incubasi Smesco Indonesia Dicky Indrawan ,Kepala Bagian Humas Smesco Indonesia  Mirah Ayu, Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat, Perwakilan OPD, Camat Se-Kabupaten Solok, Walinagari Se-Kabupaten Solok dan Peserta Pelatihan.

Selama tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Solok bersama Smesco Indonesia sudah menuntaskan program “UMKM Solok Bangkit”. Capaian ini merupakan realisasi dari MOU yang ditandatangani oleh kedua pihak pada 17 Desember 2021. Ada 10 kali pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pada tahun ini, meliputi aspek legalitas, inovasi produk, packaging, konten digital, pemasaran sampai literasi keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keahlian terahadap 200 UMKM yang sudah terkurasi di Kabupaten Solok dari sektor fashion, kerajinan dan kuliner yang berbasis kearifan lokal.

Pelatihan dari hulu ke hilir ini merupakan solusi dari permasalahan yang sering dialami oleh UMKM. Program Solok Bangkit yang diinisiasi bersama oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Smesco Indonesia ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi mikro paska pandemi, dengan didasarkan pada pola kerja quick out of the box di mana kerja sama ini akan merubah pola pikir pelaku UMKM dan mengubah pola pemasaran ke arah transformasi digital yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem besar dengan memperkuat pondasi bisnis UMKM melalui pelatihan dasar UMKM.

Pemerintah Kabupaten Solok dan Smesco Indonesia ini telah menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi UMKM dengan keterlibatan aktif UMKM pada berbagai kegiatan pelatihan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok. Tahun 2022 merupakan momentum kebangkitan UMKM Solok untuk meningkatkan kemampuan usaha dan memperluas jaringan bisnis.

Smesco Indonesia sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Solok karena berkat komitmen kuat dari Bupati Solok, Bapak Epyardi Asda dalam menuntaskan program pelatihan dan pendampingan yang telah disepakati. 

Dari target awal yang semula dicanangkan dari program ini yaitu bagaimana menuntaskan permasalahan UMKM dan menjadikan UMKM siap mentas tercapai bahkan hari ini akan ditandatangani MOU pengiriman ekspor produk kerajinan merchandise ke Rusia dengan pengiriman awal sebanyak 1000 pcs. 

Selama pelatihan tersebut telah didapatkan Laporan legalitas UKM periode 2022 dengan total 375 Realisasi Legalitas dengan 11 Realisasi Legalitas Halal, 2 Realisasi Legalitas BPOM, 37 Realisasi Legalitas HAKI, 125 Realisasi Legalitas PIRT, 200 Realisasi Legalitas NIB.

Dalam kegiatan ini juga akan diresmikan Klinik Desain dan Kemasan UNKM Kabupaten Solok yang merupakan buah pemikiran Bupati Solok guna lebih meningkatkan kualitas Produk-produk UMKM.

Direktur Smesco yang diwakili Kepala Bagian Incubasi berharap kerjasama dengan pemerintah kabupaten Solok dapat terus berlanjut, beliau Berharap kabupaten Solok nantinya juga dapat terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Bupati Solok H. Epyardi Asda dalam sambutannya menyampaikan bahwa nantinya kepada seluruh pelaku UMKM yang telah melakukan pelatihan akan dibina dan diberikan apa yang dibutuhkan nantinya untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Solok. Beliau berharap dari pelatihan yang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan ini dapat memberikan hasil yang nyata dan bukan hanya seremonial belaka.

Lebih lanjut Bupati Solok menyampaikan bahwa kerjasama dengan Smesco bukan hanya sampai disini, namun akan ada banyak proposal kerjasama yang akan di ajukan oleh pemerintah Kabupaten Solok. Bupati menyampaikan Jika nantinya produk UMKM bisa memberikan hasil yang layak, maka pemerintah daerah akan menyediakan Rumah Distribusi untuk memasarkan produk-produk ini ke ranah yang lebih besar.

Bupati Solok turut menyampaikan rasa bangganya terhadap kemajuan UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Solok.

Diakhir sambutannya Bupati Solok menutup Rangkaian Kegiatan Pelatihan UMKM Kabupaten Solok, ditandai dengan penyerahan Sertifikat Pelatihan Kepada Peserta Pelatihan UMKM Kabupaten Solok.

Selanjutnya Bupati Solok lakukan penandatanganan Prasasti dan Pengguntingan Pita tanda peresmian Klinik Desain dan Kemasan UMKM Kabupaten Solok.(*)

Netralpost, Padang ---Menjelang Memasuki Natal dan Tahun Baru Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Hilman Himbau Masayarakat agar selalu waspada, serta menjaga keamanan dan ketertiban saat berkendara, Jumat (23/12/22).

Kombes Pol Hilman juga meminta kepada seluruh personel polisi lalu lintas (polantas) di seluruh provinsi agar bisa mengatur ketertiban pengendara lalu lintas menjelang natal dan tahun baru.

"Saya meminta kepada semua personel yang ada dilapangan agar membantu menjaga ketertiban dan keamanan menjelang natal dan saat tahun baru", Ujarnya.

Pelaksanaan operasi ini melibatkan 2.913 personil untuk kegiatan nataru sebanyak 340 Orang personil dari Kapolda Sumbar, 2.573 dari Polres Sesumatera Barat.

Sementara itu, untuk rekayasa lalu lintas pada malam tahun baru, Hilman menyampaikan rekayasa lalu lintas dilaksanakan di kawasan Pantai Padang atau Taplau saja.

“Sehubungan persiapan malam tahun baru, hari biasa tidak. Malam tahun baru di Taplau itu arus kendaraan satu arah saja,” ujarnya.

Sesuai dengan intruksi Kapolri, Kombes Pol Hilman juga menghimbau kepada masyarakat yang berpergian natal atau tahun baru agar tetap juga menjaga Prokes dan  masyarakat yang berpergian untuk berwisata supaya menitipkan rumahnya kepolisi.(007)

Mobil tersebut diterima Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH dari Regional CEO BRI Padang, Narto Laksono, Jumat (23/12) siang di halaman Mapolda Sumbar.

"Atas nama pimpinan Polri, dan selaku Kapolda Sumbar saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan selama ini," ucap Kapolda Sumbar saat memberikan sambutan. 

Apalagi katanya, kebersamaan ini bukan saja yang terlihat saat sekarang, tetapi juga sejak awal antara Polri dengan BRI sudah terjalin.

"Apalagi personel Polri di tingkat Polda Sumbar, Polres hingga Polsek juga selama ini berinteraksi baik dengan Bank BRI," ujarnya. 

Dilanjutkan Irjen Pol Suharyono, saat ini kita saksikan bersama bahwa Polda Sumbar menerima bantuan mobil Ambulance Hiace tahun 2022.

"Tidak selamanya ambulance ini hanya dipergunakan untuk hal-hal bersifat khusus, tetapi bisa juga dipergunakan yang sifatnya emergency andaikata ada musibah. Apalagi ambulance ini berada di rumah sakit bhayangkara kita tercinta," ujarnya. 

Harapan Kapolda, nantinya kepada Karumkit RS Bhayangkara ataupun yang mengelola mobil tersebut agar kendaraannya di rawat dan dijaga dengan baik. 

"Siapapun pimpinannya, kebijakannya, yang pasti ini menjadi bagian yang menjadi harta milik kita sebagai aset yang terus dirawat dan dipergunakan sebaik-baiknya. Tepat sasaran, tepat waktu dan apapun namanya itu yang kita harapkan," ungkap Irjen Pol Suharyono. 

Sebelumbya, Narto Laksono selaku Regional CEO BRI Padang, menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan silaturahmi dan kepercayaan sebagai mitra nasabah dari Bank BRI dengan Polda Sumbar. 

Ia menyebut, bantuan mobil ambulance ini merupakan amanah dari BRI. Mobil bantuan ini adalah CSR BRI kepada Polda Sumbar yang dipergunakan untuk RS Bhayangkara. 

"Semoga adanya ambulance ini bisa bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat. Apalagi saat ini sedang dilakukan Opera Lilin," ujar Narto.

Dalam penyerahan bantuan mobil ambulance tersebut, juga dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar, dan pimpinan BRI Padang.(*)

Kepri, netralpost --- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau sekaligus meresmikan pembangunan rumah ibadah dan tempat tinggal bagi personel Kepolisian di Kepulauan Riau (Kepri), Jumat, 23 Desember 2022. 

"Tadi juga kita tinjau dan resmikan pembangunan rumah ibadah ada dua, Gereja dan Pura. Disamping tentunya Masjid yang sudah berdiri," kata Sigit di Polda Kepri. 

Pembangunan rumah ibadah, dikatakan Sigit, merupakan cerminan dari menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Menurut Sigit, toleransi merupakan salah satu dasar untuk terus  menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

"Tentunya ini menjadi bagian etalase kerukunan dan toleransi beragama yang ada di Polda. Dan ini yang tentunya kita imbau bahwa rumah ibadah yang ada bukan hanya untuk anggota tapi bisa digunakan untuk masyarakat. Dan tentunya ini harus terus dikembangkan dan ditingkatkan karena yang namanya keberagaman, kerukunan, toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan adalah modal dasar bagi siapapun untuk menjaga stabilitas kamtibmas," ujar Sigit. 

Sigit menekankan, dengan terjaganya stabilitas keamanan dan politik serta tingkat toleransi beragama yang tinggi maka hal itu dapat memengaruhi pertumbuhan perekonomian. 

Terkait isu itu, Sigit menegaskan, selalu menggelorakan di berbagai macam kesempatan. Mengingat, Indonesia telah mulai memasuki tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Sehingga, Sigit betul-betul mengingatkan kepada seluruh jajarannya serta masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan serta menghindari politik identitas. 

"Karena kita ingin, kita maju kedepan, tidak mundur menghadapi situasi global yang sangat berat. Sehingga kita butuh persatuan dan kesatuan sebagai fondasi awal untuk Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik, demokrasi yang mapan, pertumbuhan baik dan rakyatnya menjadi sejahtera," ucap Sigit. 

Sigit pun mengapresiasi sinergisitas Forkopimda yang terjalin di wilayah Kepri. Mengingat, provinsi itu berada di peringkat enam dari 34 wilayah Indonesia terkait toleransi kerukunan umat beragama. Oleh sebab itu, Sigit berharap, Polda jajaran lain dapat menjadikan hal tersebut sebagai Role Model. 

Lebih dalam, Sigit menjelaskan, dengan tingginya kerukunan antar umat beragama, maka akan mengundang investor dalam negeri maupun asing untuk bisa menginvestasikan kemudian melakukan transfer knowledge membangun industri. 

"Dan itu semua salah satunya yang dilihat adalah bagaimana terkait hal-hal mendasar yang ditakutkan terkait masalah isu-isu SARA. Ini menjadi salah satu perhatian mereka. Manakala ini bisa kita jaga, saya yakin tingkat toleransi, tingkat kerukunan akan meningkat dan pasti pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan tentunya harus kita jaga," papar Sigit. 

Disisi lain terkait tinjauannya ke pembangunan rumah tinggal untuk personel kepolisian, Sigit menyebut, saat ini sudah berdiri sebanyak delapan dari target 365 rumah yang akan didirikan. 

"Tadi sudah saya tanyakan bahwa hampir 100 persen semua sudah diambil. Tentunya saya ucapkan selamat ke Pak Kapolda dan seluruh anggota. Dan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait ada pak Gubernur tentunya, kemudian teman-teman dari Perbankan ada perusahaan gas negara yang semuanya mendukung," tutur Sigit. 

Sigit berharap, dengan adanya pembangunan rumah tinggal untuk personel, maka akan semakin meningkatkan kinerja Kepolisian dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 

"Sehingga rumah untuk anggota tentunya menjadi salah satu kebutuhan dasar yang akan meningkatkan motivasi. Sehingga akan mendukung di dalam bekerja dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik," tutup Sigit.

Seperti itu yang di ungkapkan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar (Dirlantas), Kombes Pol Hilman Wijaya pada awak media pada Selasa, (20/12)di Padang. 

Dirinya mengatakan, selama dua minggu diberlakukan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile atau tilang elektronik di Kota Padang, sebanyak 2.159 pengendara kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas.

“Jumlah pengendara yang terekam sistem ETLE mobile, sebanyak 875 kendaraan telah kita blokir. Karena surat tilang ETLE yang dikirim petugas kepada pelanggar tidak ada konfirmasi kembali. Nantinya para pelanggar itu ketika mau membayar pajak, maka tidak bisa dilayani dan harus melunasi tilang elektronik tersebut,” pungkasnya. 

Masih Kata Dirlantas, pengendara mobil bentuk pelanggaran paling banyak tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi. “Ribuan pengendara melanggar lalu lintas, 75 persen tidak mengunakan sabuk saat berkendara dan surat tilang telah dikirim ke alamat pengendara,” terangnya. 

Dalam pengiriman surat tilang ini, memanfaatkan jasa Kantor Pos Indonesia. “Kami mengimbau kepada para pengguna jalan raya agar taat dalam peraturan berlalu lintas. Jika tidak mau kena tilang ETLE, patuhilah lalu lintas,” tutupnya. (**)

Padang, netralpost --- Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Jaya mengatakan, E-Tilang atau ETLE mulai hari diberlakukan di empat kabupaten/kota, setelah Kota Padang.

Kabupaten/kota tersebut yakni, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Padang Pariaman.

“Untuk kabupaten/kota lain nanti menyusul secara bertahap menyesuaikan dengan persiapan sarana dan prasarana back office di Polres masing-masing,” katanya di Padang, Kamis (22/12/2022).

Ia melanjutkan, diharapkan pada tahun 2023 nanti seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

Pada kesempatan itu, Hilman juga menyampaikan terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023.

“Sasaran utama kami memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Penegakan hukum nomor dua,” ujarnya.

Kendati demikian, untuk beberapa pelanggaran kasat mata yang menyebabkan kecelakaan tetap dilakukan ETLE dan tilang manual.

“Bagi pengendara khususnya balap liar, kemudian tidak menggunakan pelat nomor. Itu kita lakukan tilang manual karena ini meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, untuk rekayasa lalu lintas pada malam tahun baru, Hilman menyampaikan rekayasa lalu lintas dilaksanakan di kawasan Pantai Padang atau Taplau saja.

“Sehubungan persiapan malam tahun baru, hari biasa tidak. Malam tahun baru di Taplau itu arus kendaraan satu arah saja,” ujarnya.(*)

Arosuka, netralpost --- Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. sutan Majo Lelo, M.Mar yang diwakili oleh Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si menghadiri Video Converence (Vidcon) dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022. Kamis ( 22/12/2022 ) di Ruang Setda Kabupaten Solok. 

Tampak hadir mengikuti vidcon, Staf ahli mulyadi marcos dan Kepala OPD / yang mewakili.

Kepala Ombudsmen RI Muhammad Najih menjelaskan bahwa penilaian sudah dilaksanakan secara runtut sejak tahun 2015. Namun tahun 2021, dilaksanakan secara lebih luas yang melibatkan Pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga.

Penilaian ini termasuk dalam upaya melaksanakan RPJMN, terutama di bidang pencegahan Maladministrasi. Caranya,  mengidentifikasi tingkat kompetensi, kecukupan, pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan komponen standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelengaraan pelayanan publik.

"Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik," lanjut Najih.

Tahun ini, penilaian dilakukan terhadap 587 Instansi, terdiri atas: 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintahan Provinsi, 98 Pemerintahan Kota, dan 415 Pemerintahan Kabupaten. 

Penilaian dilakukan bedasarkan empat dimensi, yaitu: Input, Proses, Pengaduan, dan Dimensi Output. "Penilaian ditentukan terhadap media elektronik dan non elektronik. Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik dengan batasan website resmi dengan domain go.id" ujarnya

Dalam acara penganugrahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok, masuk dalam Zona hijau, memperoleh predikat Kepatuhan Tinggi standar pelayanan publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI.

Prestasi yang diraih Kabupaten Solok tersebut diumumkan pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Kamis (22/12) di Auditorium Hotel Bidakara Jakarta.