NetralPost.net

Sumatera Barat, netralpost — Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2026, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pekerja dan buruh di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat.

Dalam pernyataannya, Kombes Pol. Susmelawati Rosya menegaskan bahwa Hari Buruh Internasional merupakan momentum penting untuk menghargai kontribusi besar para pekerja dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan bangsa. Ia menyebutkan bahwa peran buruh tidak hanya sebagai penggerak sektor industri, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan pertumbuhan daerah.

“Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026. Kami dari Polda Sumatera Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, serta memperjuangkan kesejahteraan bersama,” ujar Susmelawati.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen pekerja, serikat buruh, dan pengusaha untuk terus membangun komunikasi yang baik dan harmonis guna menciptakan hubungan industrial yang sehat dan kondusif. Menurutnya, dialog yang konstruktif antara pekerja dan pihak perusahaan sangat penting dalam mencegah konflik serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

Kabid Humas Polda Sumbar tersebut juga menegaskan komitmen Polri, khususnya Polda Sumatera Barat, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama peringatan Hari Buruh. Pihak kepolisian akan memastikan setiap kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan damai, serta tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pengamanan.

“Kami mengimbau agar peringatan Hari Buruh diisi dengan kegiatan positif, seperti dialog, diskusi, maupun aksi damai yang tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Polda Sumbar siap mengawal dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui perlindungan hak-hak tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan. Menurutnya, kesejahteraan buruh merupakan faktor kunci dalam menciptakan produktivitas dan daya saing bangsa.

Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan tercipta kondisi yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Di akhir pernyataannya, Kombes Pol. Susmelawati Rosya kembali mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Barat, sehingga peringatan Hari Buruh dapat berlangsung dengan penuh makna dan kedamaian.(***) 

Solok, netralpost ---  Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat menghadiri agenda Dzikir dan Shalawat dalam rangka memperingati Hari Lahir GP Ansor ke-92 yang di adakan oleh PC GP Ansor Kota Solok, Kamis malam. Kegiatan yang dipusatkan di Pondok Pesantren Darut Thalib ini dihadiri ratusan kader Ansor-Banser, tokoh agama, dan masyarakat umum di Solok (30/4/2026). 

Acara diawali dengan dzikir dan shalawat  yang dipimpin oleh Sahabat Boby Ketua PC GP Ansor Kota Solok. Suasana semakin khusyuk saat lantunan shalawat menggema, dipandu Grup Hadroh Ponpes Darut Thalib.  

Ketua PW GP Ansor Sumbar, Sahabat Khaidyrul Yahya, dalam sambutannya menegaskan bahwa Harlah ke-92 ini menjadi momentum memperkuat peran Ansor sebagai benteng ulama dan NKRI.  

"92 tahun Ansor berdiri, dzikir dan shalawat adalah ruh gerakan kita. Dengan ini kita rawat tradisi, kuatkan spiritualitas, dan teguhkan komitmen menjaga negeri," ujarnya.  

Selain munajat untuk keselamatan bangsa, dzikir juga dikhususkan untuk para muassis dan kader Ansor yang telah wafat. Rangkaian ditutup dengan Doa Bersama Santri dan Santri Wati Ponpes Darut Thalib.

GP Ansor lahir pada 24 April 1934. Di usia ke-92, Ansor Sumbar mengusung tema _"Bersatu, Berperan untuk Negeri"_ sebagai pengingat bahwa perjuangan menjaga Aswaja dan Indonesia tak pernah selesai.(Humas Ansor Sumbar) 

​Polda Bali menekankan pentingnya menjaga harmoni antara elemen pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Melalui unggahan resminya, institusi kepolisian ini menunjukkan keberpihakan terhadap terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini selaras dengan semangat Hari Buruh tahun ini yang mengedepankan sinergi untuk membangun Bali yang lebih kuat dan mandiri secara ekonomi di tengah tantangan global.

​Peringatan tahun ini mengusung tema sentral mengenai kolaborasi. Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan titik balik untuk memperkuat komitmen dalam menyejahterakan tenaga kerja lokal.

​Suasana peringatan di Bali terpantau aman dan tertib. Pihak kepolisian memastikan bahwa ruang aspirasi bagi para pekerja tetap terbuka lebar dengan mengedepankan dialog yang humanis. Upaya ini dilakukan agar setiap pesan yang ingin disampaikan oleh serikat buruh dapat tersalurkan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Bali.

​Dalam pernyataan resminya, Irjen Pol. Daniel Adityajaya menegaskan bahwa kemajuan industri tidak dapat dipisahkan dari peran aktif para pekerja yang terjamin kesejahteraannya. "Kami percaya bahwa kunci dari pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah adanya kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan bersama. Tanpa sinergi yang sehat, sulit bagi kita untuk mencapai target-target besar ekonomi," pungkas Kapolda.

​Menutup pesannya, Kapolda berharap agar peringatan Hari Buruh 2026 ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk saling merangkul. "Mari kita jadikan hari ini sebagai simbol persatuan. Pemerintah dan aparat akan terus mengawal agar hak-hak buruh terpenuhi, sementara industri tetap tumbuh subur. Kesejahteraan pekerja adalah pondasi utama bagi keamanan dan kedamaian di tanah Bali yang kita cintai ini," tambahnya.(*) 

PADANG, NETRALPOST — Pengurus Wilyayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Barat menggelar rapat konsolidasi intensif di Padang sebagai langkah persiapan akhir menjelang agenda pelantikan pengurus periode baru di BSI KC Padang Imam Bonjol (BSI Area Padang), Jum'at (30/4/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memantapkan koordinasi antarbidang, serta memastikan seluruh rangkaian prosesi pelantikan berjalan dengan khidmat dan memberikan dampak positif bagi marwah organisasi di Ranah Minang.

​Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat, Chaidirul Yahya, dalam arahannya menekankan bahwa momentum pelantikan bukan sekadar seremonial belaka, melainkan titik awal pengabdian yang lebih nyata bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh kader untuk tetap solid dan satu komando dalam menjalankan garis perjuangan organisasi, terutama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kemandirian ekonomi kader di daerah.

​Dalam kesempatan tersebut, Chaidirul Yahya secara khusus menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI) Sumatera Barat. Menurutnya, dukungan yang diberikan oleh perbankan syariah terbesar di Indonesia ini menjadi suntikan energi bagi Ansor untuk terus bergerak maju, khususnya dalam mensukseskan berbagai agenda strategis organisasi yang tengah direncanakan.

​"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank BSI Sumatera Barat atas dukungan dan kemitraan yang telah terjalin. Sinergi ini sangat berarti bagi kami dalam upaya memperkuat fondasi organisasi serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi para kader dan masyarakat Sumatera Barat secara umum," ujar Chaidirul Yahya di sela-sela rapat konsolidasi.

​Pihak Bank BSI Sumatera Barat menyambut hangat kedatangan dan inisiatif silaturahmi dari jajaran PW GP Ansor. BSI menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam program pemberdayaan anggota, terutama melalui skema pendampingan dan pembiayaan bagi pelaku usaha di lingkungan GP Ansor. Langkah ini diharapkan dapat mendorong lahirnya wirausahawan baru yang tangguh di kalangan pemuda nahdliyin.

Area Manager BSI Padang, Hadi Wijaya Arifin, menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan program unggulan BSI di Sumatera Barat. "Komitmen kami adalah memperkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis komunitas dan UMKM. Melalui produk unggulan seperti KUR Syariah dan pendampingan usaha secara intensif, BSI berupaya menjadi mitra strategis dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lokal serta mendorong digitalisasi transaksi bagi para pelaku usaha di Sumatera Barat," ujar Hadi Wijaya Arifin.

Melengkapi hal tersebut, Vivi Yandesti dari bagian Retail Transaction Banking BSI menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung transformasi digital di lingkungan Ansor. BSI akan menyediakan solusi transaksi retail yang memudahkan para kader pengusaha dalam mengelola keuangan bisnisnya secara modern, cepat, dan sesuai prinsip syariah, guna memastikan operasional usaha anggota GP Ansor menjadi lebih efisien dan akuntabel.

​Dukungan BSI terhadap Ansor mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari kemudahan akses modal hingga edukasi literasi keuangan syariah. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri bagi setiap anggota GP Ansor, sehingga organisasi tidak hanya kuat secara ideologis, tetapi juga mapan secara finansial dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.(nofri) 

Pasaman Barat, netralpost— Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Kapolres Pasaman Barat Agung Tribawanto menyambut kunjungan kerja Kapolda Sumatera Barat Gatot Tri Suryanta di Markas Komando (Mako) Polres Pasaman Barat, Kamis (30/4).

Kunjungan Kapolda yang didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Barat Ny. Sari Gatot Tri Suryanta tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Pasaman Barat.

Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dan meriah. Kegiatan diawali dengan tari pasambahan binaan Dinas Pariwisata Pasaman Barat, dilanjutkan dengan penampilan Polisi Cilik (Pocil) Polres Pasaman Barat yang turut memeriahkan suasana.

Selain Bupati dan Kapolres, kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tjut Zelvira Nofani, Dandim 0305/Pasaman yang diwakili Pabung Kapten Inf Abdul Kadir, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Hakim Wahyu, Kepala BNNK Pasaman Barat Rangga Noverio, Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat Thomas Febria, Danyon Brimob AKBP Lukman, para pejabat utama Polres Pasaman Barat, para Kapolsek jajaran, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan kedatangan rombongan Kapolda, dilanjutkan dengan penampilan Pocil, sesi foto bersama, serta temu ramah dan silaturahmi di Aula Polres Pasaman Barat.(*) 

Kamera handheld yang digunakan merupakan perangkat teknologi canggih yang mampu menangkap gambar dan video dengan resolusi tinggi, bahkan dalam kondisi cahaya yang kurang memadai. Setiap perangkat dilengkapi dengan sistem pencatatan data yang terintegrasi, sehingga informasi mengenai pelanggaran yang tertangkap bisa langsung diarsipkan dan diproses dengan cepat serta akurat. Hal ini berbeda dengan metode konvensional yang seringkali bergantung pada catatan manual yang berpotensi mengalami kesalahan atau kelalaian.

Dalam siaran pers yang digelar di Markas Ditlantas Polda Sumbar, Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa penggunaan kamera handheld adalah bagian dari upaya modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas di Sumatera Barat. “Kita tidak hanya ingin melakukan penindakan, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang jelas dan adil bagi setiap pengguna jalan. Dengan teknologi ini, setiap pelanggaran akan terdokumentasikan dengan baik, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahpahaman dan proses hukum bisa berjalan dengan lebih lancar,” jelasnya.

Personel Ditlantas Polda Sumbar yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam penggunaan perangkat ini telah mulai menerapkannya di berbagai titik strategis di seluruh wilayah Sumbar – mulai dari jalan raya utama yang sering menjadi lokasi kemacetan dan kecelakaan, hingga jalan-jalan sekunder yang kerap menjadi lokasi pelanggaran seperti parkir sembarangan atau berkendara melawan arah.

Selama beberapa hari pertama penggunaannya, kamera handheld telah berhasil menangkap berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm standar nasional, berkendara sambil menggunakan ponsel, melawan arah jalan, serta tidak mematuhi lampu lalu lintas. Data yang terkumpul kemudian segera diproses dan pemberitahuan akan diberikan kepada pelanggar melalui surat resmi atau sistem informasi yang terhubung dengan database kendaraan bermotor.

Namun demikian, Ditlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa penindakan bukanlah tujuan akhir dari program ini. Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar S.H., S.I.K., M.H. menambahkan bahwa fokus utama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. “Kamera handheld bertindak sebagai alat pengawas yang efektif dan akurat, namun yang paling penting adalah kita ingin masyarakat menyadari bahwa setiap pelanggaran bukan hanya melanggar peraturan, tetapi juga membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain,” ucapnya.

Untuk mendukung program ini, Ditlantas Polda Sumbar juga melakukan penyuluhan secara masif melalui berbagai saluran, seperti media sosial, spanduk di jalan raya, serta penyuluhan langsung ke sekolah, perkantoran, dan komunitas pengguna jalan raya. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan jalan raya dengan selalu mematuhi aturan berlalu lintas.

Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis keselamatan lalu lintas di Sumbar menyambut baik langkah yang diambil oleh Ditlantas Polda Sumbar. Mereka menyatakan bahwa penggunaan teknologi modern seperti kamera handheld akan membantu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. “Kita sangat mendukung inisiatif ini. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, diharapkan masyarakat akan semakin menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas akan selalu mendapatkan konsekuensi yang sesuai,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang mendukung program ini.

Dengan pengawasan yang lebih efektif dan akurat melalui kamera handheld, Ditlantas Polda Sumbar berharap kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas akan semakin tumbuh. Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya Sumbar, tetapi juga mampu membangun budaya berlalu lintas yang tertib dan penuh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari identitas bangsa yang lebih baik.(*) 

Kedatangan pimpinan tinggi ini disambut secara khidmat dan penuh keakraban oleh Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K. beserta seluruh Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, serta personel lainnya pada Kamis, 29 April 2026.

Kapolda Sumbar Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA Menjelaskan”Alhamdulillah, saya sangat senang dan bangga dapat hadir langsung di tengah keluarga besar Polres Pasaman Barat.

Kunjungan kerja ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga untuk melihat langsung kesiapan personel, sarana prasarana, serta memastikan bahwa seluruh program kerja dan kebijakan pimpinan dapat dilaksanakan dengan maksimal di lapangan.”

“Saya melihat semangat yang luar biasa dari Bapak Kapolres dan seluruh jajaran. Teruslah jaga kekompakan, tingkatkan profesionalisme, dan berikan pelayanan terbaik serta perlindungan maksimal kepada masyarakat Pasaman Barat. Ingat, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prioritas utama kita,” tegas Kapolda penuh semangat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan sinergi yang kuat antar instansi maupun dengan masyarakat demi terciptanya wilayah yang aman, kondusif, dan sejahtera.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K.”Kami merasa sangat terhormat dan bersyukur atas kunjungan kerja Bapak Kapolda beserta rombongan. Kehadiran beliau beserta Ibu Ketua Bhayangkari Daerah memberikan motivasi dan energi positif yang luar biasa bagi kami semua.”

“Arahan dan bimbingan yang diberikan akan menjadi pedoman dan semangat baru bagi kami untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam mengemban tugas mulia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kami berkomitmen penuh untuk tidak mengecewakan kepercayaan pimpinan dan masyarakat,” ujar AKBP Agung dengan penuh antusias.

Kunjungan ini semakin terasa hangat dengan kehadiran Ibu Ny. Sari Gatot Tri Suryanta selaku Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Barat, yang didampingi oleh Ibu Ny. Panca Agung selaku Ketua Cabang Bhayangkari Pasaman Barat.

Kehadiran para istri anggota polisi ini membuktikan bahwa dukungan dari keluarga sangat besar artinya dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, menciptakan suasana kerja yang harmonis, dan mempererat tali persaudaraan antar keluarga besar Polri.

“Semoga kunjungan ini membawa berkah dan menjadi awal dari pencapaian prestasi yang lebih gemilang bagi Polres Pasaman Barat di bawah pimpinan Bapak Kapolda Sumatera Barat.”(*) 

Selama periode Januari hingga April 2026, volume pelanggan KA Lembah Anai mencapai 78.379 pelanggan, atau meningkat 128 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yakni 34.348 pelanggan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab mengatakan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau.

“Peningkatan volume pelanggan KA Lembah Anai pada awal tahun ini menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin percaya dan memilih kereta api sebagai moda transportasi andalan. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memastikan perjalanan pelanggan berlangsung aman dan nyaman,” ujar Reza.

Menurut Reza, meningkatnya jumlah pelanggan tidak terlepas dari berbagai peningkatan layanan yang dilakukan KAI, salah satunya melalui perubahan relasi perjalanan KA Lembah Anai yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026, dari sebelumnya melayani rute Kayutanam–Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Kayutanam–Padang.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas masyarakat menuju pusat Kota Padang sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih mudah dan efisien.

Selain itu, kapasitas angkut KA Lembah Anai juga ditingkatkan secara signifikan, dari sebelumnya 78 tempat duduk menjadi 192 tempat duduk. Dengan kapasitas baru ini, KA Lembah Anai kini mampu melayani lebih banyak pelanggan setiap harinya.

Untuk mendukung mobilitas masyarakat, KA Lembah Anai melayani 6 perjalanan setiap hari untuk masing-masing arah, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu perjalanan untuk kebutuhan bekerja, sekolah, maupun wisata.

“Pengembangan layanan KA Lembah Anai merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menghadirkan transportasi publik yang semakin mudah diakses, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kereta api menjadi solusi perjalanan yang praktis, bebas macet, dan memiliki waktu tempuh yang pasti,” tambah Reza.

Kemudahan layanan juga semakin dirasakan pelanggan melalui pemesanan tiket yang dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Access by KAI, dengan jadwal keberangkatan yang konsisten dan proses pemesanan yang praktis.

Dari sisi tarif, KAI Divre II Sumatera Barat tetap menghadirkan harga yang terjangkau bagi masyarakat, yakni Rp3.000 untuk relasi Padang–Duku dan Rp5.000 untuk relasi Padang–Kayutanam. Tarif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin beralih menggunakan transportasi massal yang ekonomis dan ramah lingkungan.

KAI Divre II Sumbar juga terus melakukan berbagai perbaikan layanan, mulai dari peningkatan kebersihan sarana, peningkatan keandalan operasional, hingga optimalisasi pelayanan di stasiun.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan KA Lembah Anai sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan bebas macet. KAI akan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggan,” tutup Reza.

Informasi lengkap terkait jadwal perjalanan dan pemesanan tiket KA Lembah Anai dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI.(*) 

Pengiriman tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan cepat dari pasar Timur Tengah, khususnya Oman, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan terhadap konsumsi kopi specialty. Di tengah kebutuhan akan pasokan yang cepat dan konsisten, ALKO memilih jalur udara sebagai solusi, meskipun biaya yang harus ditanggung jauh lebih tinggi dibandingkan pengiriman melalui laut.

Biaya pengiriman udara dalam ekspor ini mencapai sekitar Rp75.000 per kilogram, angka yang bahkan disebut 45 persen lebih tinggi dari harga kopi itu sendiri. Kondisi ini menjadikan pengiriman tersebut sebagai salah satu ekspor kopi dengan biaya logistik paling tinggi, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran dalam dinamika pasar global.

Dalam konteks perdagangan tradisional, kopi umumnya dikirim melalui jalur laut untuk menekan biaya. Namun, meningkatnya permintaan terhadap kopi premium dengan standar kualitas tinggi membuat faktor kecepatan menjadi semakin penting. Dalam segmen specialty coffee, waktu pengiriman berpengaruh langsung terhadap kualitas produk yang diterima oleh pembeli, terutama sebelum memasuki tahap roasting.

Pengiriman ke Oman ini juga mencerminkan semakin kuatnya posisi Timur Tengah sebagai pasar potensial bagi kopi Indonesia. Pertumbuhan café, roastery, dan budaya konsumsi kopi berkualitas di kawasan tersebut mendorong kebutuhan akan pasokan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat diandalkan dari sisi waktu distribusi.

Selain faktor logistik, pengiriman ini didukung oleh penerapan sistem traceability berbasis digital melalui platform Qthink-X. Sistem ini memungkinkan setiap batch kopi yang dikirim dapat ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari asal kebun, identitas petani, proses produksi, hingga distribusi. Transparansi ini menjadi nilai tambah penting di pasar global yang semakin menuntut kejelasan asal-usul produk dan praktik keberlanjutan.

Langkah yang diambil ALKO ini mencerminkan perubahan arah industri kopi Indonesia. Jika sebelumnya fokus utama berada pada volume dan harga, kini mulai bergeser ke aspek kecepatan, transparansi, dan nilai tambah produk. Dalam kondisi tertentu, buyer bahkan bersedia menanggung biaya lebih tinggi demi mendapatkan kepastian pasokan dan kualitas.

Bagi ALKO, pengiriman melalui udara ini bukan sekadar transaksi, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi di pasar global. Kemampuan memenuhi permintaan dalam waktu singkat dinilai dapat meningkatkan kepercayaan buyer sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan.

Pengiriman 10 ton kopi melalui jalur udara ini menjadi simbol bahwa kopi Indonesia tengah memasuki fase baru dalam perdagangan internasional. Bukan lagi sekadar komoditas, kopi kini berkembang menjadi produk bernilai tinggi yang ditentukan oleh kecepatan layanan, transparansi data, dan kepercayaan pasar.

Dengan langkah ini, ALKO menunjukkan bahwa pelaku industri kopi nasional mampu beradaptasi dengan tuntutan global, sekaligus membawa kopi Indonesia ke level yang lebih kompetitif di pasar dunia.

PADANG, NETRALPOST – Pengurus Asosiasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Padang resmi mengumumkan pelaksanaan seleksi atlet besar-besaran yang akan dipusatkan di Lintasan Atletik Universitas Negeri Padang (UNP). Seleksi ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, sebagai langkah awal menjaring talenta terbaik yang akan mewakili daerah dalam ajang bergengsi tahun ini.

​Kegiatan seleksi ini memiliki tujuan ganda, yakni membentuk kontingen tangguh untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2026 yang akan digelar di Padang, serta persiapan menuju Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik 2026 di Jakarta. Fokus utama pengurus adalah memastikan setiap nomor perlombaan diisi oleh atlet yang memiliki catatan waktu dan performa yang memenuhi standar kompetisi nasional.

​Animo para atlet lokal terlihat sangat tinggi menyambut agenda ini, mengingat Kota Padang akan bertindak sebagai tuan rumah pada Porprov mendatang. Tim pemantau bakat dari PASI Kota Padang akan menilai secara ketat seluruh peserta di berbagai kategori, mulai dari nomor lari jarak pendek, jarak menengah, hingga nomor lapangan seperti lompat dan lempar.

​Ketua PASI Kota Padang, Irwandi, S.Pi, MM., menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan objektif. Ia berharap melalui ajang ini, akan muncul bibit-bibit baru yang tidak hanya mampu berbicara di tingkat regional, tetapi juga bisa menembus jajaran elit atlet nasional di masa depan.

​Dalam keterangannya, Irwandi menekankan pentingnya disiplin dan persiapan mental bagi para atlet yang akan bertanding. "Seleksi ini adalah pintu gerbang bagi para atlet kita untuk membuktikan hasil latihan keras mereka selama ini. Kami mencari mereka yang memiliki daya juang tinggi dan catatan prestasi yang konsisten agar target juara umum di Porprov nanti bisa kita amankan," ujar Irwandi.

​Lebih lanjut, Irwandi menambahkan bahwa PASI Kota Padang berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi atlet yang lolos seleksi melalui program pembinaan intensif. "Setelah seleksi ini, mereka yang terpilih akan langsung masuk ke pemusatan latihan. Kita ingin memastikan bahwa saat berlaga di Porprov Sumbar dan Kejurnas Jakarta nanti, fisik dan teknik mereka sudah berada di puncak performa untuk mengharumkan nama Kota Padang," pungkasnya.(*)

​Kegiatan ini bertujuan untuk memangkas jarak antara petugas dan masyarakat serta memberikan transparansi dalam setiap tahapan pengurusan dokumen berkendara. Dalam pantauan di lokasi, sejumlah personel Polantas tampak memberikan arahan langsung kepada pemohon, mulai dari pengisian formulir hingga penjelasan mengenai prosedur teknis ujian. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai aturan keselamatan berlalu lintas.

​Pendekatan yang humanis menjadi poin utama dalam pelaksanaan program ini. Petugas tidak hanya menunggu di balik loket, tetapi turun langsung menghampiri masyarakat untuk menjawab pertanyaan maupun kendala yang dihadapi selama proses administrasi. Langkah ini dinilai efektif dalam mengurangi potensi kebingungan masyarakat terhadap alur pelayanan yang ada, sekaligus mempercepat waktu proses penerbitan dokumen.

​Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol. M.H. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa inovasi pelayanan ini merupakan bentuk transformasi Polri yang lebih presisi dan melayani. Ia menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan tanpa ada hambatan birokrasi yang berbelit-belit.

​"Kami menginstruksikan seluruh jajaran untuk konsisten menjalankan program 'Polantas Menyapa'. Tujuannya jelas, yakni optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SKUKP. Kami ingin memastikan setiap tahapan dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan tetap mengedepankan sisi humanis, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik dan pulang membawa edukasi keselamatan yang bermanfaat," ujar Reza Chairul Akbar Sidiq. 

​Riri Nofrianto Rahmat menyampaikan bahwa buruh adalah pilar utama penggerak roda ekonomi yang harus mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang layak. Menurutnya, keadilan bagi pekerja bukan hanya soal upah yang mencukupi, tetapi juga terkait jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta kepastian masa depan bagi keluarga mereka. Ia berharap pemerintah daerah terus mengawal regulasi yang berpihak pada kemanusiaan.

​Lebih lanjut, Sekretaris GP Ansor ini mengajak seluruh elemen buruh di Kabupaten Solok untuk merayakan Hari Buruh dengan kegiatan yang positif dan konstruktif. Ia menekankan bahwa perjuangan aspirasi akan jauh lebih efektif jika dilakukan melalui dialog yang sehat antara pekerja, serikat buruh, dan pihak perusahaan. "Kita ingin iklim investasi di Solok tetap kondusif, namun tanpa mengabaikan hak dasar para pekerja," ujar Riri.

​GP Ansor Kabupaten Solok juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi dan memberikan advokasi bagi para pekerja yang membutuhkan pendampingan. Riri menegaskan bahwa kader Ansor di tingkat akar rumput banyak yang juga berprofesi sebagai buruh, sehingga isu kesejahteraan pekerja menjadi perhatian serius bagi organisasi pemuda di bawah naungan Nahdlatul Ulama tersebut.

​Menutup pernyataannya, Riri Nofrianto Rahmat berharap agar peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi titik balik bagi pengusaha dan pekerja untuk mempererat sinergi. Dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, ia optimistis produktivitas akan meningkat yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan ekonomi Kabupaten Solok secara menyeluruh.(*)

Padang, netralpost --- Menyambut libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyiapkan 23.376 tempat duduk untuk layanan kereta api lokal selama periode 1 hingga 3 Mei 2026. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata 7.792 tempat duduk per hari, sebagai bentuk kesiapan KAI dalam melayani peningkatan mobilitas masyarakat selama masa liburan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat di Sumatera Barat. Untuk mendukung kebutuhan perjalanan selama libur panjang, KAI Divre II Sumbar tetap mengoperasikan tiga layanan kereta api lokal andalan, yakni KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aie–BIM, KA Pariaman Ekspres relasi Pauh Lima–Naras, dan KA Lembah Anai relasi Kayutanam–Padang.

Dari ketiga layanan tersebut, KA Pariaman Ekspres menjadi salah satu moda favorit masyarakat, khususnya bagi pelanggan yang ingin menikmati perjalanan menuju kawasan wisata. Kereta ini melayani 10 perjalanan setiap hari pada lintas Pauh Lima–Padang–Pariaman–Naras dengan tarif yang sangat terjangkau, yakni Rp5.000. Kehadiran layanan ini memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk menjangkau destinasi wisata populer seperti Pantai Gandoriah.

Selain itu, KA Minangkabau Ekspres juga menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan transportasi menuju bandara. Dengan 12 perjalanan per hari, kereta ini melayani rute Bandara Internasional Minangkabau–Stasiun Pulau Aie dengan tarif Rp10.000. Tidak hanya menunjang konektivitas bandara, layanan ini juga mendukung perjalanan edukatif melalui program tiket rombongan bagi pelajar.

Sementara itu, KA Lembah Anai hadir melayani 6 perjalanan setiap hari pada rute Kayutanam–Padang. Selain menawarkan kemudahan mobilitas, perjalanan dengan KA Lembah Anai juga memberikan pengalaman tersendiri melalui panorama alam Sumatera Barat yang indah dan menyejukkan sepanjang perjalanan.

Menurut Reza, keberadaan tiga layanan kereta api lokal tersebut tidak hanya berperan sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penggerak konektivitas antarwilayah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Dengan tarif yang terjangkau serta layanan yang nyaman, kereta api menjadi pilihan transportasi yang semakin diminati masyarakat maupun wisatawan untuk menikmati perjalanan yang aman sekaligus menikmati pesona alam dan budaya Minangkabau.

Untuk kemudahan pelanggan, pemesanan tiket kereta api lokal dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, dengan sistem penjualan yang dibuka secara bertahap mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan. KAI juga mengimbau masyarakat untuk membeli tiket hanya melalui kanal resmi agar terhindar dari potensi penipuan.

Melalui kesiapan kapasitas dan layanan operasional yang optimal, KAI Divre II Sumbar berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan libur panjang dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.

“KAI akan terus meningkatkan kualitas layanan angkutan penumpang dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, hingga keselamatan perjalanan. Penyesuaian kapasitas dan pola operasi juga terus kami lakukan agar kebutuhan mobilitas masyarakat, khususnya pada momen libur panjang, dapat terlayani dengan baik,” tutup Reza. (Kepala Humas KAI Divre II Sumbar) 

​Dalam forum tersebut, fokus utama tertuju pada penguatan integrasi data kendaraan serta optimalisasi sistem digitalisasi pelayanan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus perpanjangan STNK maupun pembayaran pajak tahunan, sehingga tercipta budaya tertib administrasi yang lebih baik di tengah masyarakat Sumatera Barat.

​Ditlantas Polda Sumbar juga terus memberikan edukasi mengenai kaitan erat antara ketaatan membayar pajak dengan jaminan keselamatan di jalan raya. Melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), setiap pengendara secara tidak langsung telah memiliki perlindungan dasar jika terjadi risiko kecelakaan, yang dikelola secara sinergis oleh instansi terkait.

​Selain itu, himbauan terus digencarkan agar para pemilik kendaraan selalu memastikan keabsahan data registrasi kendaraannya. Kepatuhan masyarakat dalam melaporkan perubahan data atau perpindahan kepemilikan sangat krusial guna mendukung validitas sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang saat ini telah diterapkan secara luas untuk meningkatkan keamanan lalu lintas.

​Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. memberikan pernyataan tegas mengenai pentingnya kesadaran kolektif dari para pengguna jalan. "Kami sangat mengharapkan peran aktif masyarakat untuk hadir ke Samsat tepat waktu. Tertib membayar pajak dan memperpanjang STNK bukan hanya soal kewajiban kepada negara, tetapi juga bentuk kepastian hukum dan perlindungan diri bagi setiap pengendara yang melintas di jalan raya," tegas Dirlantas.

​Mengakhiri pernyataannya, Dirlantas Polda Sumbar menekankan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjamin transparansi di setiap lini pelayanan. "Pelayanan yang transparan dan bebas hambatan adalah prioritas kami. Kami mengimbau warga Sumatera Barat untuk menghindari penggunaan jasa calo dan memanfaatkan kemudahan layanan gerai Samsat maupun Samsat Keliling yang telah kami sebar di berbagai titik strategis," pungkasnya.

Padang, netralpost --- Sebagai upaya memperkuat komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan operasional, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menggelar Rapat Safety Committee (SC) Kedua Bulan April 2026 pada Rabu (29/4) di Ruang Rapat Buya Hamka, Kantor Divre II Sumbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divre II Sumbar Muh. Tri Setyawan beserta jajaran manajemen, Tim Safety Committee Divre II Sumbar, serta Tim Keselamatan dari Kantor Pusat. Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan aspek keselamatan sekaligus menyusun langkah mitigasi risiko guna mendukung operasional kereta api yang aman dan andal.

Dalam sambutannya, Kepala Divre II Sumbar Muh. Tri Setyawan menegaskan bahwa Safety Committee merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan standar keselamatan perkeretaapian. Menurutnya, keselamatan adalah prioritas utama yang harus menjadi budaya kerja di seluruh lini organisasi.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama yang harus tertanam dalam setiap aktivitas kerja. Divre II Sumbar harus terus meningkatkan kinerja keselamatan dan berupaya mewujudkan zero accident secara berkelanjutan,” tegas Tri.

Pada kesempatan tersebut, Tim Safety Committee Divre II Sumbar memaparkan berbagai capaian dan evaluasi terkait keselamatan kerja. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan seluruh unit kerja dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko dan memastikan implementasi program keselamatan berjalan efektif.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Forum ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarunit, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan kerja, serta mendorong terciptanya budaya keselamatan yang konsisten di seluruh wilayah operasional Divre II Sumbar.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab menyampaikan bahwa kegiatan Safety Committee merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja yang kuat dan berkesinambungan.

“Rapat Safety Committee bukan sekadar forum evaluasi, tetapi juga sarana penguatan komitmen seluruh insan KAI terhadap budaya keselamatan. Keselamatan kerja adalah fondasi utama dalam menjaga keandalan operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api,” ujar Reza.

Ia menambahkan bahwa KAI Divre II Sumbar akan terus mendorong keterlibatan aktif seluruh pekerja dalam menerapkan prinsip keselamatan pada setiap aktivitas operasional.

“Melalui koordinasi yang solid dan komunikasi yang terbuka, kami berharap budaya keselamatan di lingkungan kerja semakin kuat sehingga mampu mendukung operasional kereta api yang selamat, aman, dan andal bagi masyarakat,” tutup Reza.(*) 

Lubuk Basung, netralpost - Kepolisian Resor (Polres) Agam, Sumatera Barat berhasil mengungkap sebanyak 17 kasus penyalahgunaan Narkotika dengan mengamankan 20 pelaku selama empat bulan dari Januari-27 April 2026.

"Ke 17 kasus diungkapkan tersebut, mayoritas pelaku pengedar," kata Kapolres Agam AKBP Muari melalui Kasat Resnarkoba Polres Agam AKP Herwin di Lubuk Basung, Selasa.

Ia mengatakan 17 kasus penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 300,7 gram dan ganja 1,18 gram.

Dari 17 kasus tersebut, tambahnya lima kasus telah selesai atau sudah divonis.

Sementara 12 kasus lainnya masih dalam tahap satu atau pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Agam.

"Mudah-mudahan 12 kasus tersebut selesai atau sudah divonis dalam waktu dekat," katanya.

Ia menambahkan Polres Agam pada tahun sebelumnya berhasil mengungkap 41 kasus penyalahgunaan Narkotika dengan 43 pelaku.

Sementara barang bukti diamankan berupa sabu-sabu seberat 152,12 gram, ekstasi sembilan butir dan ganja 2.135,95 gram.

"Kasus tersebut kita ungkap di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Matur," katanya.

Pengungkapan kasus tersebut berkat dukungan dari masyarakat sekitar dengan melaporkan penyalahgunaan narkotika di tempat tinggal mereka ke Polres Agam.

Untuk itu, ia berharap dukungan tersebut terus berlanjut dalam mengungkap kasus tersebut.

"Kita mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi ini dan apabila ada laporan langsung kita tindak lanjuti," katanya.

Kunjungan Menteri Agama ke Ranah Minang dalam rangka menghadiri sejumlah agenda di Sumbar, di antaranya peresmian Gedung Kuliah Terpadu, kuliah umum, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan sarat nilai budaya Minangkabau. Gubernur Mahyeldi memasangkan deta (penutup kepala khas Minangkabau) serta mengalungkan sal batik kepada Menteri Agama sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan tersebut.

“Selamat datang di Sumatera Barat, Pak Menteri,” ujar Mahyeldi. 

Mahyeldi menilai, kehadiran Menteri Agama menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengembangan pendidikan keagamaan serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

“Kehadiran Bapak Menteri menjadi dorongan bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memperkuat pembinaan ASN yang berintegritas,” ujar Mahyeldi.

Selain meresmikan gedung baru, Menteri Agama juga dijadwalkan memberikan kuliah umum kepada civitas akademika serta arahan kepada ASN guna memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Umum Andree Harmadi Algamar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi, serta jajaran civitas akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar. (*)

PADANG, NETRALPOST – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh Bupati dan Walikota di Sumbar untuk segera mengambil langkah konkret dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

Mahyeldi menekankan pentingnya sinergitas antar unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Kita menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Kendati demikian, aspek lingkungan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bijak, terukur, dan memberikan solusi,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26/4/2026).

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan.

“Melalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan masyarakat berjalan secara legal, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” kata Mahyeldi.

Seiring dengan itu, ia meminta seluruh pelaku PETI untuk segera menghentikan aktivitas ilegal, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan yang masif dan berpotensi permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap, melalui transisi menuju skema IPR, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu dan kelestarian lingkungan juga terjaga. Ia menyebut, dengan adanya IPR, masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan dengan cara yang legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait penanganan kasus hukum PETI, Gubernur menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara adil dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung di lapangan.

Ia juga meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas seluruh kasus terkait PETI, guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi para pelaku. (*)

Dharmasraya,netralpost --- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan nasional yang melintasi wilayahnya.

Bupati Annisa Suci Ramadhani mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat guna memastikan penanganan jalan berjalan sesuai rencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng., di Padang, Senin (27/04/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, M.P.E., di Jakarta, yang membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi kami dengan Menteri PU di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujar Annisa.

Dalam koordinasi tersebut, Bupati Annisa bersama BPJN Sumatera Barat membahas percepatan penanganan sejumlah ruas jalan nasional di Dharmasraya.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Di antaranya pembangunan rigid beton sepanjang 1 kilometer yang tersebar di beberapa titik strategis, termasuk di depan SPBU Sialang dan ruas jalan dari rumah dinas bupati menuju kantor bupati.

Selain itu, pembangunan trotoar sepanjang 600 meter di kawasan perkantoran bupati juga akan dilakukan. Tak kalah penting, peningkatan ruas jalan Sungai Dareh Junction–Simpang Koto Baru sepanjang 19 kilometer akan menggunakan aspal Performance Grade (PG) 70 dengan spesifikasi baru yang lebih kuat dan tahan lama.

Menurut Annisa, pembangunan jalan yang optimal akan memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

“Jika infrastruktur jalan kita optimal, pertumbuhan ekonomi akan semakin terbuka. Pelayanan publik, akses pendidikan, hingga fasilitas kesehatan juga akan jauh lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Annisa.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, ia optimistis konektivitas antarwilayah akan semakin baik.

“Kami optimistis, dengan dukungan Kementerian PUPR, mobilitas dan konektivitas antarwilayah di Dharmasraya akan semakin meningkat ke depannya,” tutupnya.

#annisasuciramadhani

#KementerianPU

Kepastian itu didapat setelah Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, datang ke  kawasan Palukahan dan TPST Air Dingin pada Senin (27/4/2026).

​Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional di Kota Padang, khususnya terkait penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat pascabencana.

​Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah meninjau rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Palukahan, di Air Dingin, Koto Tangah.

Proyek besar ini diproyeksikan mampu menambah kapasitas air bersih yang sebelumnya berkekuatan 300 liter per detik menjadi 500 liter per detik.  

​Zigo Rolanda menjelaskan bahwa proyek ini telah masuk tahap lelang dan ditargetkan mulai terkontrak pada Mei mendatang.

​"Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp284 miliar untuk dua tahun anggaran. Pekerjaan ini mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 4x50 liter per detik, jaringan pipa, reservoar, hingga perbaikan intake melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)," ujar Zigo.

​Zigo menambahkan bahwa penanganan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat melalui program rehabilitasi pascabencana untuk menjamin kualitas air dan pengendalian banjir di aliran Batang Kuranji hingga Batang Lubuk Laweh.

Sementara, ​Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik langkah cepat DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam merealisasikan proyek ini. 

Menurutnya, kualitas layanan air bersih di Kota Padang sempat menurun akibat kondisi infrastruktur yang terdampak bencana.

​"Terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda, Bapak Ikra dari DPRD Provinsi, dan jajaran Kementerian PU. Ini adalah jawaban atas keluh kesah masyarakat terkait kondisi SPAM kita yang belum maksimal. Kami berharap pembangunan SPAM terbaru ini bisa segera berjalan setelah proses lelang selesai," ungkap Fadly.

​Selain di Palukahan, Fadly juga menitipkan harapan agar pembangunan SPAM di kawasan Universitas Andalas (Unand) dapat didorong percepatannya guna memperluas cakupan layanan air bersih dalam beberapa tahun ke depan. 

​Selain masalah air, kunjungan ini juga menyoroti pengelolaan limbah di TPST Air Dingin. Rencananya, pada bulan Mei ini akan dilakukan lelang proyek Refuse Derived Fuel (RDF) atau pengelolaan sampah terpadu.(*)

​Himbauan kali ini dikemas dengan gaya yang menarik perhatian, menggunakan jargon matematis sederhana “4x4=16”. Pesan tersebut memiliki makna filosofis tersendiri, yakni “Sempat Tidak Sempat, Mari Tertib Berlalu Lintas”. Penggunaan rima dalam pesan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengingat pentingnya kedisiplinan di jalan raya dalam kondisi sesibuk apa pun.

​Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Pol. H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya bukanlah sebuah pilihan, melainkan prioritas utama yang harus disadari oleh setiap individu. Beliau menekankan bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, memiliki potensi risiko yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

​"Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa tertib lalu lintas bukan karena takut akan tilang atau adanya petugas di lapangan. Keselamatan adalah prioritas, bukan pilihan. Mari kita jadikan tertib berlalu lintas sebagai cerminan budaya bangsa kita yang luhur dan disiplin," ujar Dirlantas Polda Sumbar dalam keterangannya.

​Selain pesan lisan, poster edukasi tersebut juga menampilkan berbagai simbol rambu lalu lintas seperti larangan berhenti (S), larangan parkir (P), tanda peringatan jalan licin, hingga tanda penyeberangan pejalan kaki. Hal ini menjadi pengingat visual bagi masyarakat tentang dasar-dasar aturan berkendara yang seringkali terabaikan saat berada di jalan raya.

​Dirlantas juga menambahkan bahwa peran serta masyarakat sangat krusial dalam menciptakan situasi Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) yang kondusif. Dengan tingginya mobilitas masyarakat saat ini, kesadaran kolektif untuk saling menghormati sesama pengguna jalan menjadi kunci utama dalam meminimalisir fatalitas kecelakaan.

​Sebagai penutup, Ditlantas Polda Sumbar mengimbau warga untuk terus memantau informasi terkini melalui kanal media sosial resmi mereka. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan Sumatera Barat dapat menjadi provinsi percontohan dalam hal kepatuhan berlalu lintas dan keselamatan jalan raya di tingkat nasional.(*) 

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Kakak Audy Joinaldi. Dalam prosesi pelantikan, para pengurus resmi dikukuhkan melalui pengucapan ikrar serta penyematan tanda jabatan sebagai simbol tanggung jawab dalam mengemban amanah organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni menyampaikan bahwa pembentukan Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Melalui Saka Adhyasta Pemilu, kami ingin menanamkan semangat pengawasan sejak dini kepada generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi peserta demokrasi di masa depan, tetapi juga pengawal demokrasi yang berintegritas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kakak Audy Joinaldi menegaskan bahwa kehadiran Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai ruang strategis dalam pembinaan karakter generasi muda.

“Kita tidak hanya membentuk pramuka yang disiplin, tetapi juga generasi yang berani menjaga kejujuran dan keadilan dalam demokrasi,” tegasnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam mendorong pengawasan partisipatif, khususnya di kalangan generasi muda. Saka Adhyasta Pemilu diharapkan mampu menjadi wadah edukasi kepemiluan, peningkatan kesadaran demokrasi, serta penguatan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memandang pembentukan Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu sebagai langkah strategis untuk menanamkan semangat pengawasan sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Melalui kepengurusan yang baru dilantik ini, diharapkan program-program pembinaan dan edukasi kepemiluan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Sumatera Barat.(*) 

Beliau menegaskan bahwa memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM tidak hanya sekadar kewajiban formalitas untuk memenuhi aturan hukum semata, namun lebih dari itu, SIM merupakan bukti nyata kompetensi, bentuk tanggung jawab, dan langkah utama untuk menjamin keselamatan saat berada di jalan raya.

Dengan memiliki SIM, seorang pengendara telah diakui memiliki legalitas dan pemahaman dasar yang cukup mengenai peraturan dan etika berlalu lintas.

Hal ini menjadi fondasi terciptanya budaya berkendara yang aman, tertib, dan berkeselamatan bagi diri sendiri, pengguna jalan lain, serta seluruh masyarakat.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq Menghimbau”Sahabat-sahabat pengguna jalan sekalian, mari kita ubah cara pandang kita terhadap SIM.

Dokumen ini bukanlah sekadar kertas atau kartu yang dibawa untuk menghindari tilang petugas. SIM adalah simbol bahwa kita layak, mampu, dan paham bagaimana cara mengemudikan kendaraan dengan benar dan aman.

Proses mendapatkan SIM melalui ujian teori dan praktik memastikan setiap pengendara memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memegang kendali di jalan raya.”

“Saya mengajak seluruh warga Sumatera Barat untuk memahami dan menyadari berbagai manfaat besar dari kepemilikan SIM. Jadikan kepemilikan dokumen ini sebagai bagian dari gaya hidup dan budaya kita berkendara.

Mari kita wujudkan ruas jalan di Sumatera Barat yang aman, nyaman, dan bebas dari potensi bahaya akibat kelalaian atau ketidaktahuan berlalu lintas,” tegasnya.

Berikut adalah berbagai fungsi dan 6 manfaat penting dari kepemilikan Surat Izin Mengemudi:

1. BUKTI LEGALITAS BERKENDARA

SIM menjadi bukti resmi yang menyatakan seseorang memiliki hak dan kewenangan untuk mengemudikan jenis kendaraan tertentu di jalan raya umum. Tanpa SIM, aktivitas berkendara tidak memiliki dasar hukum yang sah.

2. MENJAMIN KOMPETENSI PENGEMUDI

Pemegang SIM telah melalui proses pengujian, sehingga dipastikan memahami rambu lalu lintas, aturan berkendara, serta teknik mengemudi yang baik dan benar. Ini adalah standar kemampuan yang harus dimiliki setiap pengendara.

3. PERLINDUNGAN HUKUM

Dalam setiap peristiwa atau kasus yang terjadi di jalan raya, SIM menjadi salah satu dokumen utama yang diperlukan dalam proses penyelesaian hukum. Kepemilikan SIM yang sah akan melindungi hak dan kewajiban pengendara sesuai peraturan yang berlaku.

4. MENGURANGI RISIKO KECELAKAAN

Pengendara yang memiliki SIM cenderung lebih disiplin, waspada, dan memahami potensi bahaya di jalan. Kesadaran dan pengetahuan ini secara signifikan mampu menekan angka risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

5. ALAT IDENTITAS TAMBAHAN

SIM diakui secara resmi sebagai dokumen identitas kependudukan yang sah, sehingga dapat digunakan sebagai pelengkap atau alternatif identitas diri dalam berbagai keperluan administrasi maupun transaksi.

6. SYARAT ADMINISTRASI TERTENTU

Dalam banyak keperluan, SIM sering kali menjadi salah satu syarat wajib, mulai dari pengurusan dokumen kendaraan, proses klaim asuransi, hingga berbagai keperluan administrasi umum lainnya.

Pesan Untuk Masyarakat “Miliki SIM, taati aturan, dan utamakan keselamatan. Berkendara dengan sah dan kompeten adalah wujud cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan.”

#ImbauanLaluLintas

#PentingnyaSIM

#DirlantasPoldaSumbar

#TertibBerkendara

#SumbarAmanLaluLintas 

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Menteri Bappenas, Gubernur Bengkulu, Rektor Universitas Bengkulu, Kepala Bank Indonesia Bengkulu, Ketua Dewan Kopi Indonesia (DEKOPI) Pusat, serta Direktur PT ALKO Sumatra Kopi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan keseriusan lintas sektor dalam mendorong transformasi industri kopi, khususnya di wilayah Bengkulu yang memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi.

Dialog berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari petani, kelompok tani, pelaku usaha hulu dan hilir, eksportir, hingga pemerintah daerah. Diskusi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mengangkat berbagai tantangan riil yang dihadapi dalam pengembangan kopi nasional.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah pentingnya penguatan Indikasi Geografis (IG) sebagai identitas dan nilai tambah produk kopi daerah Bengkulu. Selain itu, forum juga menyoroti lambannya proses hilirisasi kopi di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi per kapita, keterbatasan kapasitas produksi, serta belum optimalnya pengolahan pascapanen di tingkat petani.

Isu global juga turut menjadi perhatian, termasuk dampak ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika perdagangan internasional terhadap harga dan permintaan kopi. Di sisi lain, tuntutan pasar terhadap sertifikasi dan standar internasional, seperti ISO dan kejelasan asal-usul produk (traceability), semakin menjadi faktor penentu dalam ekspor kopi.

Dalam forum tersebut, Koperasi Petani Alam Korintji (ALKO) memperkenalkan pendekatan solusi melalui platform Qthink-X, sebuah sistem digital traceability berbasis Blockchain yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut . Melalui Qthink-X, seluruh proses dalam rantai pasok kopi dapat terdokumentasi secara transparan, mulai dari data petani, pelaku prosesor, roastery, juga lokasi lahan, proses produksi, hingga distribusi.

Direktur ALKO dalam pemaparannya menegaskan bahwa masa depan industri kopi tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh sistem pengelolaan kelembagaan koperasi petani, basis data yang kuat dan terintegrasi.

> “Pasar global hari ini tidak hanya membeli kopi, tetapi juga membeli kepercayaan. Traceability menjadi kunci utama. Dengan Qthink-X, kita bisa memastikan transparansi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung petani, Koperasi Petani Alam Korintji (ALKO) juga menyampaikan inisiatif untuk memberikan akses penggunaan platform Qthink-X yang dimiliki olek Koperasi Petani Alam Korintji secara gratis kepada petani.(kelompok tani/koperasi) prosesor kopi di Bengkulu. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi sektor pertanian sekaligus membantu petani memenuhi standar pasar global tanpa beban biaya tambahan.

Namun demikian, ALKO juga menegaskan bahwa penggunaan sistem digital menjadi bagian penting dalam ekosistem kemitraan. Oleh karena itu, penerapan Qthink-X menjadi salah satu syarat bagi petani atau kelompok tani yang ingin bergabung dalam jaringan koperasi ALKO. Hal ini dilakukan untuk memastikan standar kualitas, transparansi, dan konsistensi data dalam rantai pasok.

Pendekatan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun koperasi modern berbasis data, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pusat integrasi informasi dan akses pasar global.

Gubernur Bengkulu dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang mendorong hilirisasi dan digitalisasi sektor kopi. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah.

Sementara itu, pihak UNIB menegaskan peran penting akademisi dalam mendukung riset, inovasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kopi. Sinergi antara dunia pendidikan dan industri diharapkan mampu menghasilkan model pengembangan kopi yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan.

Kepala Bank Indonesia Bengkulu yang dikenal aktif dalam membangun UMKM juga menyoroti pentingnya penguatan fasilitas sarana produksi petani, akses pembiayaan dan penguatan kelembagaan petani sebagai bagian dari ekosistem hilirisasi. Diharapkannya, integrasi data melalui platform digital seperti Qthink-X dapat membuka peluang baru dalam akses keuangan, termasuk pembiayaan berbasis data produksi.

Ketua DEKOPI Dr. Rusman Heriawan menekankan peningkatan produktivitas sehingga kesejahteraan petani kopi lebih meningkat dan meningkatkan nilai devisa negara memalui meningkatnya ekspor.

Forum ini menjadi titik awal dari upaya bersama dalam mendorong transformasi industri kopi Bengkulu dari hulu ke hilir. Dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi pasar global, diharapkan kopi Bengkulu mampu meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional.

Menteri BPN/BAPPENAS Prof. Rachman Pambudi dalam arahannya Melalui dialog ini, satu pesan menjadi jelas: masa depan kopi Indonesia tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor. BAPPENAS mendukung dan mendorong penguatan kelembagaan petani, Kekuatan petani harus dibantu dan dibangun dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Universitas.(**)

PASAMAN BARAT, NETRALPOST – Guna mempercepat implementasi program strategis dan mewujudkan pelayanan kepolisian yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K mengikuti kegiatan Zoom Meeting yang digelar dalam rangka Launching Program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri Untuk Masyarakat Triwulan II Tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memahami arah kebijakan, serta mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang telah disusun oleh pimpinan pusat. Program Quick Wins sendiri dirancang sebagai terobosan nyata yang memberikan dampak langsung dan manfaat cepat bagi masyarakat, sejalan dengan visi transformasi Polri yang Presisi: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan.

AKBP Agung Tribawanto menyampaikan komitmennya untuk menjalankan seluruh program yang telah dicanangkan.

“Saya mengikuti launching program ini dengan penuh antusiasme dan tanggung jawab. Program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri ini adalah bukti nyata komitmen institusi untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja, agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Program ini mengedepankan solusi cepat dan hasil yang terukur, sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang kita lakukan langsung menyentuh kebutuhan warga.”

“Untuk wilayah hukum Pasaman Barat, kami akan segera menindaklanjuti seluruh arahan dan program yang telah diluncurkan. Seluruh jajaran akan kami gerakkan untuk bekerja lebih inovatif, efektif, dan efisien. Kami pastikan setiap poin program akan diimplementasikan dengan baik, agar tercipta pelayanan yang semakin memuaskan. 

keamanan yang semakin terjaga, dan kepercayaan masyarakat kepada Polri terus meningkat. Mari kita wujudkan Polri yang dekat, peduli, dan solutif untuk masyarakat,” Berkeadilan. (*) 

Audit resertifikasi ini dilakukan oleh tim auditor dari Bureau Veritas Indonesia yang dipimpin oleh Bambang Heriyanto. Kegiatan audit mencakup evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem manajemen mutu di berbagai unit kerja di lingkungan Divre II Sumbar secara random, antara lain Top Management dan Tim ISO Divre II Sumbar, Unit SDM & Umum, Unit Humas, UPT Depo Lokomotif Padang, Stasiun Kelas I Padang, UPT Resor Jalan Rel, serta UPT Resor Jembatan.

Pelaksanaan audit ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh proses bisnis perusahaan tetap berjalan sesuai standar mutu internasional ISO 9001:2015. Selain itu, audit juga bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dalam mendukung pencapaian target perusahaan serta mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh lini organisasi.

Dalam pelaksanaannya, tim auditor melakukan serangkaian tahapan audit, mulai dari verifikasi dokumen, observasi lapangan, wawancara dengan personel terkait, hingga pengambilan sampel pada unit-unit kerja sesuai ruang lingkup audit. Melalui proses ini, perusahaan memperoleh evaluasi objektif terhadap implementasi sistem manajemen mutu yang telah diterapkan.

Kepala Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan tim auditor atas sinergi yang terjalin selama proses audit berlangsung.

“Audit eksternal ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus menjaga kualitas tata kelola perusahaan dan meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh unit yang telah menjalankan sistem manajemen mutu secara konsisten, sehingga Divre II Sumbar dapat mempertahankan kualitas layanan yang aman, andal, dan profesional,” ujar Tri.

Pada kesempatan yang sama, Lead Auditor Bureau Veritas Indonesia, Bambang Heriyanto menyampaikan bahwa hasil audit menunjukkan implementasi sistem manajemen mutu di Divre II Sumbar telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil audit, tidak ditemukan temuan mayor maupun minor, sehingga Divre II Sumbar direkomendasikan untuk kembali memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen KAI Divre II Sumbar dalam menerapkan standar mutu secara konsisten di seluruh proses operasional perusahaan. Dengan keberhasilan audit resertifikasi ini, Divre II Sumbar diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 menjadi dorongan bagi KAI Divre II Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui penerapan standar mutu yang konsisten di seluruh lini pelayanan.

“Keberhasilan audit resertifikasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten, KAI Divre II Sumbar berkomitmen menghadirkan layanan transportasi kereta api yang semakin aman, nyaman, tepat waktu, dan profesional. Standar mutu ini menjadi landasan penting dalam memastikan setiap proses pelayanan berjalan optimal sehingga mampu memenuhi harapan pelanggan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api,” ungkapnya.(*) 

Arosuka, netralpost –  Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison ,S.Sos, M.Si buka rapat koordinasi dan Sosialisasi BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik), Kamis, 23 April 2026 di Gedung C Setda Kabupaten Solok, Arosuka.

“Pemerintah Kabupaten Solok bersama PT PLN (Persero) UP3 Solok berhasil merealisasikan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2025 sebanyak 1.395 rumah tangga (RT) dari target 1.399 RT, atau mencapai 99,7%,” ujar Sekda Medison.

Program BPBL ini, jelas Medison,  merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100% serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.

“Data Usulan BPBL 2026 sebanyak 2.778 segera dilakukan Validasi Data oleh PT PLN (Persero),” tambah Medison.

Medison menekankan tiga pilar percepatan program, yaitu sinergi, akurasi, dan eksekusi disiplin. Ke depan, dalam pengusulan BPBL, rumah tangga yang tidak memenuhi syarat administrasi awal, seperti jarak rumah dengan tiang terdekat lebih dari 50 meter, tidak boleh diinput di aplikasi, karena otomatis nantinya akan ditolak pihak PT PLN (Persero), sehingga kuota BPBL menjadi hangus.

“Untuk mendapatkan bantuan BPBL dari pemerintah pusat, diperlukan data yang bagus dan reliable sehingga pemerintah pusat dapat dengan mudah memvalidasi data yang diberikan dan bantuan pun akan turun dengan mudah,” tambah  Medison.

Rakor ini sebagai titik tolak perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi, dan percepatan realisasi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Jefrizal, S.Pt., M.T., mengatakan jika terdapat beberapa kriteria untuk penerima BPBL, diantaranya adalah rumah tangga tidak mampu, belum memiliki akses listrik, dan lainnya.

“Elektrifikasi bukan sekadar pemasangan kabel dan meteran, melainkan pintu akses menuju pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat,” jelas Jefrizal. 

Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dr. Anthony Saliza, S.E., M.Ec.Dev., pada kegiatan tersebut menjelaskan bahwa, dari total 4.247 RT yang diusulkan sejak Tahun 2024, sebanyak 2.080 RT telah disurvei dan divalidasi oleh PLN UP3 Solok.

“Berdasarkan hasil validasi tersebut, 1.467 RT dinyatakan valid dan siap sambung (70,5%), sementara 613 RT lainnya belum memenuhi kriteria teknis (29,5%),” ujar Anthony Saliza.

Dari 1.467 RT tersebut, jelas Anthony Saliza, yang telah menyala sebanyak 1.395 RT sisanya akan dinyalakan di tahun 2026 ini.

“Fitur utama aplikasi adalah berupa inputan 16 kolom wajib terstruktur, validasi otomatis dan integrasi GPS, serta dapat melakukan generate surat secara otoamtis,” papar Anthony Saliza.

Sementara PT PLN (Persero) UP3 Solok, Dito Nusa Putra, menjelaskan bahwa untuk Tahun 2025, berdasarkan data PLN UP3 Solok, penerima BPBL tersebar di 13 kecamatan dan 31 nagari di Kabupaten Solok.

Untuk tahapan pelaksanaan BPBL Tahun 2026, jelas Dito, terdapat beberapa tahapan, mulai dari tahapan penerbitan keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terkait alokasi dan jumlah penerima, survei pemadanan data dan validasi lapangan, dan tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan terakhir penyalaan listrik di rumah penerima BPBL.

“Berdasarkan data awal dari Kementerian ESDM untuk alokasi BPBL Tahun 2026, Kabupaten Solok memperoleh alokasi sebanyak 2.778 RT,” ujar Dito Nusa Putra.(*)