Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru bencana alam BISNIS BPS Sumbar Bukittinggi Bupati solok Darul Siska Dharmasraya Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak epyardi asda Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang Mojokerto Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar PUPR Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Seni seni budaya Sijunjung Simalungun Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Surabaya Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA wisuda 88

Walikota Sangat Peduli Dan Bagaimana Setiap Warga Dapat Pelayanan Maksimal

Payakumbuh,netralpost-


Wali Kota Riza Falepi sangat memperhatikan bagaimana setiap warganya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Namun, masih ada beberapa warga yang terkadang tidak memperdulikan kesehatannya dan keluarga, padahal edukasi kesehatan sudah sering dilakukan petugas kesehatan dari puskesmas ke kelurahan-kelurahan.


Untuk itu, Riza menghimbau masyarakat agar mengurus jaminan kesehatannya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena ini penting untuk mempermudah pelayanan kesehatan.


“Saya harapkan seluruh warga Kota Payakumbuh dapat menerapkan pola hidup sehat dan bagi yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, segeralah mendaftar Program JKN-KIS ke BPJS Kesehatan,” kata Riza kepada wartawan, Sabtu (10/4).


Bagi warga yang tidak mampu atau miskin, Riza menyebut mereka bisa mendaftarkan diri untuk mengurus BPJS yang biayanya ditanggung pemerintah ke dinas sosial di Padang Kaduduak atau di konter Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk diberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS)


“Bagi warga yang mampu tolong kalau belum punya kartu BPJS, lakukan pendaftaran mandiri di MPP. Kita semua butuh sehat, jangan ketika saat sudah sakit barulah warga mengurus kartu. Jangan lupa rutin membayar iurannya bagi yang mandiri agar sewaktu-waktu ketika butuh pelayanan kesehatan tidak terkendala masalah finansial lagi,” kata Riza.


“Disaat sudah masuk rumah sakit, dan baru mengurusnya, kartu BPJS itu tidak bisa digunakan langsung. Akibatnya nanti kemudian banyak yang menyalahkan pemda, ini nggak bagus,” tambahnya.


Riza berharap agar warganya tidak lalai dengan urusan yang sangat vital ini. Maksudnya jika ada masyarakat tidak mampu dan kartu BPJSnya tidak pula diurus, nanti pas sudah sakit bakal mengalami kesulitan dalam berobat.


“Jadi bukan pemerintahnya yang tidak pro aktif. Kalau BPJSnya diurus hari itu, maka tidak langsung bisa dipakai, harus ditunggu approve dari pusat yang bisa memakan waktu sampai 14 hari,” tukuknya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.