Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Tujuh Tahun jadi Pengawas Eksternal Penerimaan Polri di Sumbar, KAN Salapan Suku Nagari Padang: Kami Koreksi Langsung

Foto Dalam seleksi penerimaan Polri TA. 2023, Polda Sumatera Barat melibatkan pengawas dari eksternal, salah satunya adalah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salapan Suku Nagari Padang
Sumbar, netralpost --- Dalam seleksi penerimaan Polri TA. 2023, Polda Sumatera Barat melibatkan pengawas dari eksternal, salah satunya adalah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salapan Suku Nagari Padang.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris / Penghulu dari Suku Koto di KAN Salapan Suku Nagari Padang, Drs. Sjahrial DT Sutan Tan Alam. Dirinya telah lama aktif sebagai pengawas ekternal di Polda Sumbar.

“Di Polda Sumatera Barat ini sudah tujuh tahun kami (KAN) menjadi pengawas eksternal penerimaan Polri di Polda Sumatera Barat,” kata Sjahrial saat dikonfirmasi, Sabtu (29/4).

Dia menceritakan, bahwa sebelumnya masyarakat berpandangan kalau masuk polisi itu membayar. Namun setelah ia menjadi pengawas dan melihat langsung proses seleksi, hal tersebut tidak ditemukannya.

“Kami telah bisa meyakini anak kemenakan, sehingganya sekarang sudah berduyun duyun anak kemenakan kami yang mendaftar untuk masuk polisi,” ujarnya.

Ia menyebut, pengawasan yang dilakukan oleh KAN pada seleksi tersebut adalah dengan memantau langsung jalannya seleksi tersebut, mulai dari tes pemeriksaan administrasi awal hingga sidang kelulusan tahap akhir.

“kami melakukan pengawasan dimana bila ada kecurangan atau kesalahan kami akan tegur,” ujarnya.

Ia mencontohkan, apabila ada panitia yang sengaja atau tidak sengaja dalam meberikan nilai sehingga dapat merugikan kepada peserta itu sendiri, maka pihaknya selaku pengawas dapat melaporkan kejadian tersebut.

“Misalnya ada peserta yang saat tes lari mendapatkan nilai 100, mungkin-mungkin panitia khilaf atau dinilainya 60, hal ini akan kami sampaikan kepada bapak Kapolda. Kami koreksi langsung, para peserta seleksi tidak bisa dibohongi (panitia), ” jelasnya.

Selama menjadi pengawas, Sjahrial menilai dengan adanya pengawasan dari eksternal tentu sangatlah baik. Karena pihaknya juga bisa sebagai corong untuk memberitahukan kepada anak kemenakannya bahwa masuk polisi itu murni dari hasil peserta sendiri.

“Sekarang sudah ada penerimaan polisi yang tidak bayar, dan pengawasan disiplinnya sangat bagus. Dan inilah peran kami (KAN), kami sering mengadakan pertemuan dengan anak kemenakan dan menyampaikan pada saat itu yang ingin masuk polisi silahkan tanpa bayar,” ujarnya.

Hal ini dibuktikannya, dimana sudah banyak masyarakat Sumatera Barat yang masuk mendaftar untuk menjadi anggota Polri.

Kemudian, pandangannya terhadap seleksi anggota Polri saat ini sudah sangat bagus, seperti yang disemboyankan jujur, amanah, serta Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

“Selama tujuh tahun ini tidak ada permasalahan permasalahan yang prinsip, yang telah dilaksanakan oleh Panda (Panitia Daerah) Sumbar. Motto (BETAH) telah terealisasi di lapangan ,” ungkapnya.

Apalagi katanya, dengan adanya terobosan baru yakni terdapatnya pelayanan pengaduan hotline menggunakan nomor pengaduan 081378439918. Dimana, layanan pengaduan tersebut juga tersambung dengan Mabes Polri.

“Kami apresiasi layanan pengaduan hotline itu, karena bisa sangat membantu baik peserta atau orang tua peserta dari hal-hal yang tidak diinginkan saat seleksi tersebut,” pungkasnya.

Sjahrial juga berharap, proses seleksi penerimaan Polri yang telah berjalan dengan baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.(*)

Labels:

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.