Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Fraksi Di DPRD Apresiasi Capaian Pemko Payakumbuh Raih Opini WTP Ke 9 Dari BPK RI



Payakumbuh,netralpost--- 7 Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di kantor DPRD setempat, Senin (15/5).


Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, sementara itu Penjabat Wali Kota Payakumbuh diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi, turut hadir kepala dan perwakilan OPD.


Secara umum masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum yang beragam, mulai dari urusan kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, hingga pertanian.


Tapi, yang mayoritas disampaikan oleh Fraksi di DPRD tidak lepas dari dunia pendidikan, yakni kesejahteraan guru yang harus diperhatikan. Di tengah suasana Kota Payakumbuh yang masih kekurangan jumlah Guru ASN atau Guru P3K, Keluhan lain juga diterima dewan dari guru honor dan guru suka rela, karena adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, maka berimbas pada kesejahteraan para guru tersebut.


DPRD yakin dinas pendidikan telah memiliki data yang cukup tentang keluhan para guru honor, semoga segera dicarikan solusi yang benar sesuai regulasi yang berlaku, sehingga guru-guru kembali bergairah dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. 


Kendati demikian, juga ada apresiasi oleh Fraksi di DPRD atas capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2022 oleh BPK RI yang telah diraih 9 kali berturut-turut oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. 


Bahkan, Pj. Wali Kota menurut penilalan Fraksi Golkar menjalankan tugasnya dengan serius, penuh tanggung jawab, melahirkan beberapa inovasi, semoga sukses mengemban amanah sampai terpilihnya kepala daerah yang definitif. 


"Berkenaan dengan hal tersebut suara-suara yang berkembang kiranya Pak Pj. Walikota fokus dengan tugas pokoknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya," kata Jubir Fraksi Golkar Maharnis Zul.


Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto yang mengapresiasi pemberian penghargaan dari BPK RI itu sebagai merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah bersama OPD di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh pengelolaan keuangan daerah, semoga kedepannya ini bisa dipertahankan dan tingkatkan lagi.


"Namun demikian kami terus mendorong Pj. Wali Kota beserta jajaran untuk mencarikan solusi terkait dengan Piala Adipura yang dalam hal lepas dari Kota Payakumbuh padahal penghargaan Adipura sudah menjadi tradisi Kota Payakumbuh selama bertahun-tahun sebelumnya dan sudah dibuatkan di pusat kota sebuah tugu adipura yang menuniukkan komitmen dan eksistensi Kota Payakumbuh dalam menjaga kebersihan kota," ujar Joko.


Juru bicara Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam meminta agar tenaga PPPK yang telah mendapatkan SK maupun yang akan diseleksi kedepannya pada tahun 2023 ini, hendaklah mendapatkan tempat dan kesejahteraan yang layak.


"Hal ini akan membuat mereka bisa bekerja secara  maksimal dan optimal," katanya.


Sementara itu, Fraksi Gerindra lebih banyak memberi masukan kepada pengelolaan dan optimalisasi layanan di RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh, ditambah sejauh mana intervensi program bapak asuh yang digagas oleh Pj. Wako Payakumbuh.


Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta agar perencanaan program dan kegiatan APBD Kota Payakumbuh lebih berpihak dan berdampak luas terhadap peningkatan income masyarakat (Majority) Kota Payakumbuh.


Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Jubir Ahmad Zifal berharap agar program pembangunan/infrastruktur dimaksimalkan mulai dari perencanaan, proses lelang dan pelaksanaan. Begitu pula terhadap pembangunan perumahan oleh pengembang, diharapkan kepada OPD terkait agar selektif dalam mengeluarkan/menertibkan izin sehingga tidak melanggar aturan/peraturan daerah yang ada dan tidak merugikan masyarakat.


Dia juga menyampaikan aspirasi masyarakat Payakumbuh bahwa masyarakat berharap agar Pemerintah Kota mewujudkan rencana untuk mendirikan Masjid Agung Kota Payakumbuh karena pembebasan tanah dan perencanaannya telah selesai.


"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap adanya semacam Grand Design yang bisa diwujudkan secara bertahap setiap tahunnya melalui APBD Kota Payakumbuh dan sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat," ungkap Ahmad Zifal.


Dari Nasdem Bintang Perjuangan juga ada masukan yang disampaikan Jubir Ahmad Ridha, terkait kinerja persampahan pada Tahun 2022 telah terlaksana dengan Baik, akan tetapi penghargaan berupa Piala Adipura didapatkan pada tahun ini. Dari hasil konsultasi Fraksi ke stake holder terkait didapat informasi bahwa bahagian yang belum memenuhi syarat diantaranya persoalan TPA Regional.


"Pemko Payakumbuh harus berani menghentikan Operasional TPA Regional yang banyak memberi efek negatif pada Kota Payakumbuh karena beroperasional tidak sesuai Juklak dan Juknis, daerah lain dipersilahkan membikin TPA di wilayah masing-masing," katanya.


Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan Puskesmas Parit Rantang adalah salah satu Puskesmas tertua di Kota Payakumbuh, saat ini sangat butuh pengembangan dan revitalisasi dan/atau relokasi, selain upaya pembelian tanah bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, dewan melihat salah satu lahan yang cukup luas adalah lahan BBI Padang Tinggi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


"Tidak ada salahnya Pemko Payakumbuh menjalin komunikasi dengan Pemprov Sumbar sehingga lahan BBI dapat dimanfaatkan untuk lokasi Pembangunan Puskesmas Parit Rantang Lokasi II," ungkapnya.


Terakhir, ada Juru Bicara Amanat Kebangkitan Nasional Opet Nawati yang menyampaikan pemandangan Pemko Payakumbuh perlu memperhatikan pengelolaan sampah di kelurahan, karena dewan melihat, THL kebersihan di sebagian kelurahan tidak maksimal melaksanakan kewajibannya karena dimanfaatkan untuk mengerjakan administrasi di kelurahan, hingga pekerjaan pokoknya sebagai petugas kebersihan menjadi terbengkalai.


Opet Nawati meminta Pemko Payakumbuh memperhatikan lampu-lampu yang berfungsi sebagai rambu-rambu jalan, seperti jalan yang rawan kecelakaan, seperti rambu-rambu jalan di tempat keramaian, sekolah ( zona sekolah ), perempatan yang sering terjadi kecelakaan, seperti di simpang empat jalan Gajah Mada pasar ternak Kelurahan Koto Panjang Payakumbuh Timur.


"Mengingat telah banyaknya jalan-jalan yang representative di Kota Payakumbuh, dan masing-masing jalan itu telah diberi nama. Namun sebagian besar nama jalan tersebut menurut dewan tidak sesuai dengan kondisi daerah, karena nama-nama jalan tersebut diberi nama yang tidak biasa didengar telinga, bahkan diberi nama dengan nama yang tidak kita ketahui. Maka kami mengusulkan kiranya kita perbaharui nama-nama jalan kita ini dengan nama tokoh-tokoh kita, atau tokoh-tokoh yang diketahui atau yang disegani di daerah tersebut, seperti nama ulama, nama pejuang, dan lain-lain," kata Opet.


Bila dicermati, kata Opet, pohon pelindung di sepanjang jalan di Kota Payakumbuh, telah tumbuh sebagai pelindung dan berfungsi untuk menghijaukan Kota Payakumbuh, namun sebagian besar dari pohon pelindung tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagai pelindung, karena sebagian telah ada yang membahayakan masyarakat dan mengganggu ketentraman.


"Maka kami mengharapkan Pemko Payakumbuh melakukan tindakan untuk menghindarkan masyarakat atas bahaya yang ditimbulkan oleh pohon-pohon tersebut, dengan memangkas atau mengurangi pada tempat-tempat yang dianggap perlu," tukuknya.


Opet Nawati menambahkan, pihaknya mendengarkan salah satu keluhan dari dunia pendidikan, bahwa ada sebuah sekolah menengah pertama, dimana kepala sekolah dan guru-gurunya tidak sejalan atau tidak akur dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolahnya. Bila ini dibiarkan, maka pasti akan mengganggu kualitas dan kemajuan ilmu pengetahuan di sekolah tersebut. 


"Maka kami berharap kiranya ini menjadi perhatian untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin," tutupnya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.