Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Studi Lapangan Metadata Indikator Stunting, Tim TPPS Pusat Sambangi Nagari Bukik Sikumpa




Limapuluh Kota,netralpost.net-- Kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota mendapat perhatian besar dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat yang terdiri dari Kementerian BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN. Tim lintas kementerian tersebut sambangi Limapuluh Kota untuk melaksanakan studi lapangan dan uji coba metadata indikator stunting, Jum'at, (06/10/2023) di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Berkekuatan 17 orang, tim tersebut akan melihat dan memastikan kesamaan data di lapangan utamanya data ibu hamil, balita, dan remaja. Kabupaten Limapuluh Kota menjadi satu dari dua daerah di Indonesia yang mendapat kunjungan lapangan dari TPPS pusat bersama Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.


"Kunjungan lapangan tim teknis dari pusat ke Bukik Sikumpa bertujuan untuk melihat secara langsung praktik dan inovasi yang dilaksanakan kader dalam mengumpulkan data sasaran intervensi stunting serta melaksanakan dialog  bagaimana strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan stunting," jelas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Limapuluh Kota Gusdian Laora yang didampingi Kepala Bidang SDM, Sosbud, dan Pemerintahan (SSP) Flora P.S kepada Tim Humas Diskominfo. Kemudian dikatakannya, kedatangan tim ini dinilai penting dalam mewujudkan satu data stunting serta memudahkan langkah pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota.


Saat berdialog di Aula Kantor Wali Nagari Bukik Sikumpa, tim yang dipimpin fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey memperoleh penjelasan langsung Fauzia Darwika selaku penanggung jawab Rumah Desa Sehat Nagari Sikumpa tentang langkah-langkah dan strategi para kader dalam penurunan angka stunting. 


Wali Nagari Bukik Sikumpa, Zulfakri Utama Putra dalam laporannya menyampaikan, Nagari Bukik Sikumpa di tahun 2020 menjadi salah satu lokus stunting di Limapuluh Kota dengan angka prevalensi mencapai 19,17% (33 orang), namun di tahun 2023, angka stunting mengalami penurunan menjadi 9,2% (21 orang) . Ia juga menyampaikan, inovasi Lumbuang Bukik Sikumpa merupakan komitmen jajarannya dalam mendukung salah satu program prioritas nasional dalam menekan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota.


Sementara itu, Harris Rambey mengapresiasi langkah-langkah Wali Nagari, pemangku kepentingan di Bukik Sikumpa yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari, sehingga intervensi stunting dapat berjalan. "Tujuan utama kita turun ke lapangan adalah membuktikan apakah sasaran data yang dilaporkan benar dan tidak ada perbedaan data yang dikumpulkan kader dan nagari di lapangan," paparnya. Kemudian disebutkannya, penetapan satu metadata sasaran sangat penting dalam menentukan arah kebijakan penanganan stunting di tingkat nagari yang akan berdampak terhadap penurunan angka stunting. "Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan mewujudkan Indonesia Zero Tolerance Stunting di tahun 2045," ulasnya. Harris berharap, melalui kunjungan lapangan ini, pemerintah desa/nagari dapat menyatukan persepsi untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi sehingga setiap kader maupun petugas lebih mudah dan terorganisir dalam pendataan sasaran stunting maupun sasaran yang berpotensi mengalami stunting. Selain itu, Harris berharap, para kader di nagari dapat memaksimalkan teknologi dalam pendataan.


Turut hadir dalam kunjungan lapangan, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala DP2KBP3A Ayu Mitria, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Sumbar, Andre Ola Vetric, Camat Lareh Sago Halaban Wahyu Marmora, Wali Nagari Bukik Sikumpa Zulfakri Utama Putra. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.