Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Ketua Fraksi PPP Tidak Setuju Atas Usulan Anggota DPRD Kabupaten Solok Kepada Dodi Untuk Tidak Lagi Melakukan Aktivitas Administrasi


Kabupaten Solok-netralpost.net
- Kepemimpinan Dodi Hendra sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok 'digoyang' dengan mosi tidak percaya oleh mayoritas anggota DPRD dari sejumlah fraksi.

Ketua Fraksi Partai PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Solok Sumatera Barat,  Dendi mengatakan tidak setuju atas usulan anggota DPRD yang telah melakukan MOSI tidak percaya kepada kepimpinan rapat agar Dodi tidak lagi melakukan aktivitas administrasi surat-surat. 

Dendi menjelaskan pada Rabu (7/7/2021), dalam usulan anggota rapat kepada pimpinan rapat itu menginginkan semua administrasi di ambil alih oleh wakil ketua dua, sembari Dodi menjalankan prosea Badan Kehormatan (BK).

Saya sebagai ketua fraksi PPP mengatakan kepada pimpinan rapat tidak setuju, karna Dodi Hendra tidak bisa serta merta berhenti menjadi ketua DPRD sekalipun sudah di MOSI. 

Dendi melanjutkan, meski telah di MOSI tidak percaya kepada Dodi Hendra sebab Dodi telah diangkat jadi Ketua DPRD dengan aturan yang berlaku.

" Bahwa ada MOSI tidak percaya kepada Dodi Hendra silahkan saja proses di BK tetap berjalan. Namun tidak boleh juga menghilangkan hak Dodi menjadi ketua DPRD ", jelasnya. 

Meski kawan-kawan Lima Fraksi tetap ngotot mengalihkan administrasi surat kepada wakil ketua dua, tentu tidak boleh, namun dalam aturan yang berlaku seluruh administrasi anggota, Wakil ketua, ketua, SPT dan kesepakatan dengan pemda dengan DPRD Kabupaten Solok ditanda tangani secara sah oleh ketua DPRD Dodi Hendra.

"Kami dari fraksi PPP tetap berprinsip Dodi Hendra tetap menjadi ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah", tegas Dendi. 

Sama kita ketahui Hingga kini proses MOSI tidak percaya masih di BK, BK sekarang masih mengadakan rapat tetkait MOSI tersebut. sebut Dendi 

Sebelum hasil dari BK keluar Dodi Hendra masih ketua DPRD yang sah, apa bila hasil dari BK sudah keluar kemungkinan dua hasil yang didapat, BK mengeluarkan rekomendasi bahwa Dodi Hendra berhak diberhentikan menjadi ketua DPRD dengan alasan yang dapat diterima atau BK mengeluarkan rekomendasi bahwa Dodi Hendra tidak layak diberhentikan sebagai ketua DPRD sebab alasan kawan-kawan dalam MOSI tidak berlandasan hukumnya, tutup Dendi. (SRP)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.