Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam ASN Bali Banjarmasin bank indonesia bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru bencana alam BISNIS BPS Sumbar Bukittinggi Bupati solok Dharmasraya Dinas Pendidikan Solok DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPW PKB Sumatera Barat Dunia anak epyardi asda G20 Ganjar Pranowo gerindra GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha hadline hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar kapolri Karya Tulis Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok kota Padang Kota Pariaman Kriminal Kudus Legislatif lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai Mojokerto Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PDAM Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilkada PKB Sumbar Polda Sumbar polisi politik polri Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang satria Sawahlunto Seni seni budaya Sijunjung Simalungun Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Surabaya Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI Tokoh Masyarakat TRD UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA wisuda 88

Ketua DPRD Hamdi Agus : Perda Retribusi Daerah Yang Include Mengatur PBG Dalam Proses Pembahasan




Payakumbuh,netralpost--- Aturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dihapus oleh pemerintah pusat dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mana tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.


Hal di atas telah ditegaskan dalam Pasal 24 angka 34 Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG.


Imbasnya, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak bisa mengutip retribusi dari perizinan teraebut sejak 2 Agustus 2021 lalu, terjadi Loss Revenue kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Agar bisa mengutip retribusi dari PBG ini, pemerintah daerah mau tak mau harus menyediakan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi yang sudah include mengatur retribusi dari PBG.


Perda ini telah dimulai pembahasan di DPRD dalam penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh pada 23 Agustus lalu, kemudian pada tanggal 30 Agustus sudah dilaksanakan penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pajak dan ranperda retribusi daerah.


Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus kepada media, Jumat (24/9), mengatakan Pemko dan DPRD bergerak cepat mengubah retribusi IMB menjadi PBG, apabila tidak dilakukan, konsekuensinya tentu daerah tidak ada pemasukan anggaran dari perizinan ini, sementara itu, bagi yang mengurus PBG tidak boleh ditahan hanya dengan alasan perda yang mengatur pembayarannya tidak ada.


"Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah baru mulai pembahasan, pembahasan secara detil akan dilakukan oleh pansus, penjadwalan pembahasan akan dibahas dalam rapat Bamus hari Senin, 27 September depan," kata Hamdi.


Hamdi juga menjelaskan, DPRD dan Pemko mengusahakan agar secepatnya Perda tentang retribusi disahkan, agar pemerintah daerah tidak terlalu kerugian. Menurutnya, esensi dari Perda ini sangat mempengaruhi keuangan daerah kedepannya.


"Ada daerah yang sudah punya perda retribusi yang sudah mengatur PBG, yakni Pemkab Purwakarta," pungkasnya. (Yon)

Posting Komentar

[blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.