Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam ASN Bali Banjarmasin bank indonesia bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru bencana alam BISNIS BPS Sumbar Bukittinggi Bupati solok Dharmasraya Dinas Pendidikan Solok DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPW PKB Sumatera Barat Dunia anak epyardi asda G20 Ganjar Pranowo gerindra GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha hadline hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar kapolri Karya Tulis Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok kota Padang Kota Pariaman Kriminal Kudus Legislatif lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai Mojokerto Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PDAM Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilkada PKB Sumbar Polda Sumbar polisi politik polri Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang satria Sawahlunto Seni seni budaya Sijunjung Simalungun Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Surabaya Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI Tokoh Masyarakat TRD UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA wisuda 88

Bupati Safaruddin Komit Tingkatkan MCP-KPK Untuk Cegah Praktik Korupsi



50 Kota,netralpost --Guna mencegah praktik korupsi di pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara konsisten akan memantau delapan area intervensi dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Pemantauan melalui skema Monitoring Centre for Prevention (MCP), fokus kepada area intervensi antara lain,  Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. Terkait hal itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menyatakan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota komit untuk meningkatkan nilai indikator MCP terhadap ke delapan area pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan praktik korupsi di daerah.


Kesungguhan untuk mencegah praktik korupsi di lingkup Pemkab Limapuluh Kota diutarakan Bupati Safaruddin pada Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Bupati, Kamis (23/06/2022) di Sarilamak, Harau. Rakor tersebut menindaklanjuti agenda Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi tingkat Provinsi  Sumatera Barat, yang dihadiri Gubernur dan Bupati/ Walikota se Sumbar  beberapa waktu lalu. Rakor dihadiri Kasatgas 2 Dit Korsup Wilayah 1 KPK Arief Nurcahyo, Person In Charge (PIC) KPK wilayah Sumbar Yuli Kamalia, Person In Charge (PIC) Wilayah  Riau Meri Putri Abadi, Sekretaris Daerah Widya Putra Rapat dipandu oleh Inspektur Inspektorat Suherman. 

Rakor utamanya mebahas peningkatan indikator Monitoring Centre for Prevention MCP. MCP berupa aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.


Lebih lanjut Bupati Safaruddin mengatakan koordinasi pemangku kepentingan merupakan menjadi kunci sukses pemberantasan korupsi . Hal itu bisa terwujud melalui pengawasan dan sinergi antar aparat pengawas intern pemerintah, pengawas eksternal dan penegak hukum. Hal ini tambah Bupati Safaruddin akan berkontribusi kepada pencegahan praktik korupsi serta berdampak kepada Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota capaian indeks nilai MCP KPK di daerah. “Limapuluh Kota mendapatkan nilai 66,5% MCP. Tentunya kami membutuhkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari KPK RI dalam tindakan pencegahan korupsi, monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi kabupaten limapuluh kota", ucap Bupati Safaruddin.


Sementara itu, Kasatgas 2 Dit Korsup Wilayah 1 KPK Arief Nurcahyo menyinggung bahwa delapan area intervensi akan mempengaruhi penilaian praktik pencegahan korupsi. Jika nilainya terus membaik mengisyaratkan bahwa daerah telah memprioritaskan praktik pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk itu, Arief Nurcahyo menekankan agar pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan keuangan demi kemajuan pembangunan di daerah.. "Intinya, komitmen saling mengingatkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara bersama. Diharapkan komitmen OPD untuk membantu Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi", tutur Arief. (Yon)

Posting Komentar

[blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.