Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Turun Lapangan Ke Dua Lokasi, Ini Kata Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam



Payakumbuh,netralpost--- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan untuk melakukan kunjungan ke Sentra Tenun Balai Panjang dan Breeding Farm Kapalo Koto Ampangan, Senin (6/3).


Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, tampak juga Koordinator Komisi B Wulan Denura, Sekretaris Komisi B Opetnawati, dan anggota Komisi B Suparman.


*Rumah Tenun Balai Panjang, Orderan Melebihi Kapasitas Produksi*


Di Sentra Tenun Balai Panjang, Komisi B disambut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa dan jajaran.


Wakil Ketua DPRD Wulan Denura yang merupakan Koordinator Komisi B mengatakan sebagai ikon Kota Payakumbuh, Tenun Balai Panjang sudah mendunia dengan tampil pada berbagai iven fashion show di tingkat nasional dan internasional. DPRD sangat mengapresiasi sejauh ini bagaimana pengembangan produk unggulan industri tenun ini.


"Kami di DPRD terus mendorong bagaimana hulu ke hilirnya. Kalau bisa nanti dengan jumlah produksi yang banyak, kita bisa mengisi outlet-outlet cindera mata yang ada di Sumatera Barat, kini saja orderan tenun ini sangat banyak, sampai tak tertampung, artinya potensi luar biasa," ujarnya.


Sementara itu, Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Tenun Balai Panjang memiliki banyak utilitas, salahsatunya menjadi pakaian seragam wajib ASN pada hari dinas tertentu, untuk itu tentu harus dilihat sejauh mana kesiapan rumah tenun memproduksinya.


"Di samping itu, perlu dilihat apakah nantinya produk ini bisa menjadi home industry, atau disiapkan di satu tempat saja. Kalau perlu Kelurahan Balai Panjang dijadikan kampung tenun, dan Pemko menjadi fasilitatornya," ujarnya.


Ditambahkannya, DPRD sebagai mitra pemerintah mendorong melalui kebijakan kepala daerah, Tenun Balai Panjang peminatnya sudah banyak, sekarang bagaimana multiplier effect di masyarakat yang akan ditangkap, artinya bagaimana skema pengembangan tenun berbasis masyarakat, nanti promosinya juga perlu diperhatikan apakah secara konvensional atau daring.


"Prospek Tenun Balai Panjang sangat luar biasa, kondisi saat ini adalah pesanan banyak tapi kita belum sanggup memenuhi semuanya dalam waktu cepat. Langkah kita kedepan mendorong peningkatan sumber daya untuk menangkap peluang ini," tukuknya.


Sementara itu, Kadisnakerin Yunida Fatwa didampingi Pengelola Rumah Tenun Pendi mengatakan Tenun Balai Panjang saat ini kapasitas produksinya adalah 150-200 pieces perbulan, sementara itu orderan yang masuk sudah banyak, bahkan lebih dari itu. Selain kain tenun, juga ada kain songket yang diproduksi di home industry dengan kapasitas 10-15 pieces perbulan, beda kain dan cara pengerjaannya.


"PR terbesar pengrajin tenun adalah bagaimana kualitas kain bisa tahan dan tidak mudah rusak. Di tambah, di sentra tenun saat ini baru ada 20 pekerja dan 20 alat tenun yang tersedia. Kita butuh jumlahnya ditingkatkan," ujarnya.


*Breeding Farm Sedang Proses Perubahan Renstra*


Di breeding farm, Komisi B disambut oleh Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra dan Kabid Peternakan Sujarmen.


Disini, Komisi B mendapatkan keterangan dari dinas terkait kondisi UPTD pembibitan dan pakan ternak saat ini tengah dalam proses perubahan Renstra dan akan disiapkan pula Perwakonya agar penyelenggaraan UPTD bisa lebih dioptimalkan lagi kedepannya.


Awalnya sapi di UPTD breeding farm ini ada 125 ekor, tapi saat ini jumlahnya berkurang 73 ekor saja. YB. Dt. Parmato Alam menegaskan dari evaluasi saat rapat kerja beberapa waktu lalu, Komisi B mendorong agar keberadaan UPTD ini dapat lebih visible dan prospeknya pertahankan.


"Artinya jangan untuk pembibitan saja, lakukan juga penggemukan. Kalau nanti renstra barunya sudah keluar, ada bidang kerjanya terkait pengembangan peternakan berbasis masyarakat perkotaan, baik seduaan maupun sistem penggemukan dan terintegrasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH)," katanya.


YB. Dt. Parmato Alam berharap keberadaan breeding farm ini lebih fleksibel lagi kedepannya dengan businessplan yang optimal, mengingat karena nanti berbentuk BLUD, sehingga kalau ada pengembangan program-program lainnya tidak akan kaku.


"Kita bisa buat program yang lebih baik lagi untuk pemanfaatan lahan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan jumlah sapi, serta mendorong tingginya aktivitas pengolahan daging di rumah potong hewan, bersinergi dengan berbagai sektor dan prosesnya berkesinambungan," pungkasnya. 


Sementara itu, Kadis Pertanian Depi Sastra mengatakan saat ini tindakan cepat belum bisa dilakukan terhadap sapi di breeding farm karena mereka terhitung sebagai aset, untuk menjualnya saja perlu proses dilelang dan memakan waktu lama, sementara namanya barang hidup tentu ada yang sakit, bahkan mati.


"Dengan adanya perubahan renstra, kita bisa melakukan penggemukan, pengelolaan kompos, dan masih banyak lagi kebebasan dalam pengelolaannya, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah," pungkasnya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.