Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Turun Lapangan Ke RSUD Adnaan WD, Ketua Komisi C Ahmad Zifal : Kalau Managemennya Bagus, Maka Pelayanan Pasti Akan Lebih Bagus Lagi



Payakumbuh,netralpost--- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD Kota Payakumbuh, Senin (6/2).


Rombongan yang terdiri dari Ketua Komisi C Ahmad Zifal, Wakil Ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati itu disambut oleh Direktur RSUD Adnaan WD dr. Junaidi dan jajaran.

 

Ahmad Zifal mengatakan adapun kunjungan lapangan kali ini meninjau pelayanan di RSUD, termasuk menyingkronkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi yang ada di RSUD.


"Ada beberapa hal yang kami tinjau selain pelayanan, termasuk manajemen, tenaga medis, dan peralatan di rumah sakit kita," ujarnya.


Ahmad Zifal menjelaskan, untuk menunjang stabilitas pelayanan ada jasa pelayanan yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit kepada tenaga kesehatan, dibayarkan dari pendapatan rumah sakit. DPRD pernah mendapat laporan dulu pembayarannya sering tertunda hingga berbulan-bulan.


"Setiap bulan tanggal 6, klaim BPJS sudah harus diajukan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk membayar hak jasa pelayanan pegawai rumah sakit. Ini penting demi menjaga semangat kerja mereka melayani masyarakat. Yang ditakutkan, jangan sampai setelah hari raya pula dibayarkan jasa pelayanannya, lesu nanti semangat tenaga medis bekerja. Sekarang sudah membaik, pembayarannya sudah tak tertunda-tunda lagi, Alhamdulillah," ujarnya.


Ahmad Zifal juga menegaskan, adanya isu terkait dibeda-bedakannya keramah tamahan pelayanan kepada kelas masyarakat yang ditanggung BPJS, apalagi yang kelas 3, banyak keluhan warga kalau petugas rumah sakit tidak ramah.


"Setelah kita lihat, paradigma lama itu sudah tidak ada lagi terjadi. Bahkan ada yang sudah 1 bulan warga yang ditanggung BPJS kelas 3 yang dirawat di rumah sakit, mereka merasa nyaman dirawat," terangnya.


Ditambahkan Politikus PPP itu, DPRD terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, apabila ada terkendala dengan teknologi, maka DPRD akan membahasnya untuk membeli peralatan pendukung bagi rumah sakit.


Ahmad Zifal mengatakan, terkait adanya peralatan yang tak terpakai karena ada onderdil yang rusak, maka seyogyanya pihak rumah sakit memperhatikan kegunaan aset ini kedepannya. Kalau beli alat baru, pastikan adanya MoU penyedia dengan RSUD terkait kontrak pembelian, dan perhatikan juga MoU terkait pemeliharaan alat, karena pengecekan berkala alat medis itu vital.


"Kalau managemennya bagus, maka pelayanan pasti akan lebih bagus. Apalagi ditunjang oleh peralatan yang canggih, maka rumah sakit kita mampu menjadi kiblat layanan kesehatan yang terbaik," pungkasnya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.