Arosuka, netralpost - Belakangan, muncul berbagai tudingan miring terhadap intensitas kunjungan Bupati Solok, Jon Firman Pandu, ke Jakarta. Namun, di balik perjalanan yang kerap disorot itu, ternyata tersimpan misi besar untuk memperjuangkan masa depan pembangunan Kabupaten Solok.
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos., M.Si, meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan, setiap langkah Bupati ke ibu kota bukanlah perjalanan seremonial, melainkan strategi konkret untuk merebut peluang dana pusat yang kini menjadi rebutan semua daerah di Indonesia.
“Bapak Bupati tidak sedang jalan-jalan. Beliau memperjuangkan hak masyarakat Solok agar tetap mendapat alokasi dari program strategis nasional tahun 2026,” ujar Medison saat dihubungi via telepon, Rabu (29/10/2025).
Sekda Medison mengungkapkan, pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Pusat menyiapkan Rp1.377,9 triliun untuk berbagai Program Prioritas Nasional Presiden. Dana raksasa itu akan disalurkan ke masyarakat melalui 18 bidang dan sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga infrastruktur. Beberapa di antaranya meliputi:
- Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun
- Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp89 triliun
- Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun
- Program Perumahan Rp48,7 triliun
- Preservasi Jalan dan Jembatan Rp24,3 triliun
- Beasiswa dan KIP Kuliah Rp63 triliun
Termasuk program pangan, koperasi, nelayan, hingga pergaraman nasional.
“Kalau kepala daerah tidak aktif menjemput bola ke pusat, bisa-bisa kita tertinggal. Dana transfer daerah tahun depan berkurang hampir Rp250 triliun secara nasional, dan Solok sendiri kehilangan sekitar Rp222 miliar dibanding 2025,” jelas Medison.
Menurut Medison, Bupati Jon Firman Pandu telah membaca arah kebijakan nasional yang kini menuntut kepala daerah bergerak cepat, inovatif, dan komunikatif. Pemerintah pusat, tidak lagi menunggu proposal datang melainkan menilai keseriusan daerah dari sejauh mana pimpinan daerah membangun diplomasi dan jaringan lintas kementerian.
“Sekarang ini eranya kompetisi antardaerah. Siapa yang aktif, dia yang dapat. Dan Bupati Solok memilih turun langsung memperjuangkan hak Kabupaten Solok,” tegasnya.
Medison juga menepis anggapan bahwa langkah tersebut bermuatan politik sempit. Justru, dengan posisi Bupati Jon Firman Pandu sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok, komunikasi dengan pemerintah pusat yang sejalan dengan partai pengusung presiden menjadi nilai tambah yang strategis.
“Ini bukan KKN, tapi strategi legal dan rasional. Selama dijalankan dengan integritas, jalur politik bisa menjadi pintu koordinasi yang efektif,” tegasnya.
Sekda Medison mengajak seluruh masyarakat untuk melihat upaya Bupati JFP dari sisi manfaatnya, bukan dari prasangka. Setiap pertemuan, setiap audiensi, dan setiap proposal yang dibawa ke Jakarta, kata dia, selalu bermuara pada satu hal: kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.
“Yang dilakukan Bupati JFP adalah perjuangan untuk daerah. Kita ingin memastikan Kabupaten Solok tetap masuk dalam radar prioritas pembangunan nasional,” tutup Medison.(Rls /YM-Koto)
Post a Comment