Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PP DATIN) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang terus berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
“Predikat informatif bukan hanya penghargaan, tapi juga tanggung jawab moral bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari pengawasan pemilu yang berintegritas,” ujar Vifner.
Capaian ini menunjukkan bahwa Bawaslu se-Sumatera Barat telah berhasil bertransformasi menjadi lembaga publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan website resmi, serta penguatan kanal layanan digital, Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mampu memastikan setiap informasi publik tersaji secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, Bawaslu Sumatera Barat secara konsisten mendorong budaya keterbukaan di internal lembaga melalui berbagai langkah strategis, antara lain: Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID di seluruh jajaran, Penguatan sistem dokumentasi dan arsip informasi publik, Serta kolaborasi dengan media dan masyarakat sipil dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan.
“Kami percaya, semakin terbuka informasi publik, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu. Inilah semangat yang terus kami jaga,” tambah Vifner.
Dengan diraihnya predikat Informatif secara menyeluruh, Bawaslu se-Sumatera Barat meneguhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat keterbukaan informasi terbaik di Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum penting untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat integritas lembaga pengawas pemilu di ranah Minangkabau. (Rls)
Post a Comment