Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Ada Apa Atas Penetapan Gelar Datuak Luak Cimano, Patut Dipertanyakan



Tanah Datar-Pencabutan surat kuasa serta penetapan pemakai gelar Datuk Luak Cimano yang baru kepada pihak lain beberapa waktu yang lalu seakan-akan dan diduga Kuniang dek Kunik, lamak dek santan, atau terkesan ada apa-apanya”.

Hal itu disampaikan Karanai, penerima kuasa dari Samsudin pemangku gelar sako Datuk Luak Cimano (pucuk adat) didampingi keluarga besarnya ketika bincang-bincang terkait permasalahan penetepan pemangku gelar tersebut di rumah kemenakanya di Atar, Senen (35/10) lalu.

Dikatakan Karanai, ” Pemberian kuasa dari Samsudin ini untuk mewakilinya menjalankan tugas sebagai Datuk Luak Cimano dalam memimpin dan membina anak kemenakan di pasukuan Payobada nagari Atar karena kondisi kesehatan Samsudin yang tidak memungkinkan.

“Pemberian kuasa kepada saya ini disaksikan dan ditanda tangani oleh 4 orang ninik mamak pemangku adat dalam pasukuan Payoba yaitu, S. Dt. Rajo Panghulu, A. Dt. Simarajo, Sy. Dt. Palito Malano dan A. Dt. Ampono Alam tertanggal 1 Januari 2020”. urai Karanai.

“Namun selang beberapa hari setelah meninggalnya Samsudin pada bulan Agustus lalu lalu, tiba-tiba saja 4 pemangku adat kami itu mencabut surat kuasa tersebut dan menetapkan Pendi sebagai pemangku gelar Datuk Luak Cimano yang baru tanpa melalui musyawarah mufakat dan persetujuan dengan kaum kami”. 

“Ini semua menimbulkan pertanyaan besar serta dugaan dari kami bahwa semua ini merupakan persekongkolan yang dimotori S. Dt. Rajo Penghulu yang merupakan cadiak pandai di pasukuan Payobada disebabkan ada apa-apanya karena gelar Sako tersebut merupakan hak kami”, ujar Karanai.

“Jika masalah kesewenang- wenangan ini tidak bisa diselesaikan oleh KAN Atar, maka kami akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi dan jika perlu nantinya sampai ke pengadilan  dengan data-data lengkap yang kami miliki dan inshaa Allah akan terbongkar semuanya”, pungkas Karanai diamini keluarga lainnya.

Ketua KAN Atar Dt. Parmato Budi ketika dikunjungi media ini dirumahnya sampaikan bahwa masalah penetapan gelar Sako ini memang sudah sampai ke KAN dan sesuai kelarasan yang dipakai, keputusan 4 datuk pemangku adat pasukuan Payobada tersebut dapat kami setujui, namun jika ada pihak yang tidak menerima, kami akan kembalikan lagi masalah ke kaum Payobada untuk menyelesaikannya.

Sementara itu, S.Dt. Rajo Penghulu Cadiak pandai pasukuan Payobada ketika diminta tanggapanya dalam persoalan itu katakan bahwa keputusan itu diambil atas kesepakatan ninik mamak nan barampek di pasukuannya.

“Dasar pencabutan surat kuasa itu kami lakukan karena Samsudin sipemberi kuasa sudah meninggal dunia serta penetapan memberikan gelar Sako Datuk Luak Cimano ke Pendi atas sejarah yang diterima dari orang tua-tua kami terdahulu”.

Ketika ditanyakan tentang kewenangan untuk pencabutan surat kuasa, batas surat kuasa dan penetapan atas gelar sako tersebut, S.Dt. Rajo Panghulu kelihatan agak gugup sembari menjawab bahwa dengan meninggalnya Samsudin Dt. Luak Cimano maka surat kuasa tidak berlaku lagi.

“Setelah wafatnya Samsudin, kami datuk yang berempat sepakat mencabut surat kuasa yang diberikan Samsudin kepada Karanai, kemudian kami tetapkan Pendi untuk memakai gelar tersebut karena kami (4 datuk) punya kewenangan penuh untuk itu”, ujar S.Dt.Rajo Penghulu.

Pendi ketika dihubungi via selulernya katakan bahwa benar dirinya ditetapkan oleh ninik mamak nan berempat pasukuan Payobada untuk memangku gelar datuk Luak dalam upaya meluruskan sejarah yang selama ini bukan pada yang seharusnya.

“Gelar datuk Luak sebagai datuk pucuk, kami yang punya tapi bukan datuk Cumano, tidak ada gelar datuk Cumano di pasukuan Payobada Atar, Cumano itu tambahan dibelakang gelar datuk Luak sebagai bentuk ketidak pastian, jadi kembalinya gelar datuk Luak kepada keluarga kami sebagai upaya pelurusan kembali sejarah di pasukuan Payobada Atar dan kami siap dengan data-data seperti “sosok jarami, pandam kuburan, rumah gadang serta pusako kaum”, pungkas Pendi. (Tim)

Labels: ,

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.