Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

DPRD Kota Payakumbuh,Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Walikota Tahun 2021



Payakumbuh,netralpost.net --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menyampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Payakumbuh Tahun 2021 dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Selasa (17/5).


Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal, serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Sekretaris Dewan Yon Refli, Pejabat Pemko Payakumbuh, serta tamu undangan.


Rekomendasi disampaikan oleh Juru Bicara Dewan Edward DF dari Fraksi PPP, dimana menyampaikan rekomendasi ini merupakan implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Untuk menilai sampai sejauh mana Pemerintah Daerah konsisten terhadap dokumen perencanaan dan pengganggaran daerah yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. 


"Rekomendasi DPRD nantinya akan dituangkan melalui Keputusan DPRD dan diharapkan dapat diterima dengan penuh tanggungjawab dan lapang dada oleh Kepala Daerah. Karena ini dapat kita jadikan cambuk untuk semua Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Payakumbuh, termasuk Sekretariat DPRD Payakumbuh sendiri, untuk lebih teliti lagi dan lebih profesional dalam mengemban dan menjelaskan tugas-tugas dimasa mendatang " kata Edward DF.


Edward DF mengatakan, DPRD mengapresiasi Pemko Payakumbuh atas segala uapaya pencapaian kinerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh. Berbagai prestasi pun telah diraih.


"Namun demikian, terdapat beberapa catatan strategi yang berisikan sasaran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan," kata Edward.


Setidaknya ada beberapa hal yang secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 yang masih perlu diperhatikan kembali.


Pertama, perlu diberikan pagu anggaran yang lebih untuk OPD tertentu yang benar-benar membutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau berupa pelayanan langsung pada masyarakat.


Kedua pemerintah daerah harus selalu melakukan kajian berkaitan dengan penggunaan anggaran apak telah memberikan manfaat, efektif dan efisien terhadap setiap uang yang dikeluarkan. 


"Jangan hanya melihat realisasi anggaran saja karena bias jadi realisasi yang tinggi belum tentu memberikan manfaat pada daerah begitu juga sebaliknya realisasi yang rendah bukan berarti tidak memberikan manfaat untuk daerah," ungkap Edward.


Ketiga, diperlukan koordinasi lintas OPD dalam hal penataan/pemeliharaan taman, penambahan lokasi taman, antisipasi bahaya pohon pelindung dan optimalisasi pemanfaatan sarana Bank Sampah.


Keempat, Operasional TPA Regional di Payakumbuh Selatan adalah sebuah keputusan yang mengundang bencana. Direkomendasikan TPA Regional wajib dipindahkan ke kabupaten/wilayah lain.


Kelima, untuk seluruh OPD DPRD ingatkan untuk memulai penerapan Undang Undang Cipta Kerja yang berpengaruh pada iklim investasi, kebijakan daerah, serta tatanan organisasi pemerintahan daerah.


Keenam, DPRD merekomendasikan agar Kominfo memiliki sebuah kendaraan operasional.


Ketujuh, DPRD rekomendasikan agar aparatur yang ditugaskan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah figure yang punya kompetensi di bidang tugasnya dan diharapkan memiliki etos kerja yang tinggi. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.