Padang, netralpost – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Barat menegaskan bahwa organisasi tidak pernah menginstruksikan kadernya untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait polemik yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua PW GP Ansor Sumbar, Chaydirul Yahya menyampaikan bahwa seluruh struktur organisasi Ansor di daerah wajib menjaga disiplin organisasi serta mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Ansor sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi sistem komando dan tata kelola organisasi yang tertib.
“PW GP Ansor Sumbar tetap tegak lurus terhadap kebijakan dan arahan dari Pimpinan Pusat GP Ansor. Hingga saat ini tidak ada instruksi organisasi untuk melakukan mobilisasi massa atau aksi demonstrasi terkait persoalan yang sedang berkembang,” ujar Chaydirul Yahya dalam keterangan resminya, Minggu (15/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam menghadapi dinamika hukum yang melibatkan kader, organisasi telah memiliki mekanisme yang jelas dan profesional. Dalam konteks kasus yang tengah menjadi sorotan publik, pimpinan pusat telah memberikan mandat kepada Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor untuk memberikan pendampingan hukum secara langsung.
Menurut Chaydirul Yahya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memastikan setiap kader mendapatkan hak pendampingan hukum secara proporsional serta tetap menghormati proses hukum yang berlaku.
“Pendampingan terhadap Gus Yaqut sepenuhnya ditangani oleh LBH PP GP Ansor yang memiliki kompetensi di bidang hukum. Mereka telah ditugaskan secara resmi oleh Ketua Umum untuk mengawal proses hukum dengan pendekatan yang profesional dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Sebagai organisasi kader, lanjutnya, GP Ansor memiliki prinsip untuk tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta menghormati setiap proses yang sedang berjalan. Oleh karena itu, organisasi memilih menempuh jalur hukum dan mekanisme resmi dibandingkan langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik.
Meski demikian, Chaydirul Yahya menyampaikan bahwa secara moral dan emosional, para kader Ansor tentu memiliki rasa solidaritas terhadap sesama kader yang sedang menghadapi ujian. Namun dukungan tersebut harus tetap disampaikan dalam koridor organisasi serta tidak menyalahi garis kebijakan pimpinan.
“Kami sebagai sesama kader tentu memberikan dukungan moral agar Gus Yaqut tetap kuat, sabar, dan menjalani proses hukum dengan baik. Namun secara organisasi, kami tetap mengedepankan sikap yang bijak dan mengikuti arahan pimpinan pusat,” katanya.
Chaydirul Yahya juga menanggapi adanya aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Ansor dan Banser di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan agenda resmi organisasi.
Menurutnya, jika terdapat individu yang hadir dalam aksi tersebut dengan membawa atribut atau nama organisasi, hal itu merupakan inisiatif pribadi dan tidak mewakili sikap resmi GP Ansor.
“Organisasi tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk mengerahkan massa. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Ansor atau Banser dalam aksi tersebut, itu adalah tindakan personal yang tidak merepresentasikan kebijakan organisasi,” tegasnya.
PW GP Ansor Sumbar, kata Chaydirul Yahya, juga tidak memiliki rencana untuk melakukan mobilisasi massa dalam bentuk aksi serupa. Organisasi memilih mempercayakan sepenuhnya proses pendampingan kepada tim hukum yang telah ditunjuk oleh pimpinan pusat.
“GP Ansor adalah organisasi yang menjunjung tinggi kedisiplinan struktur. Kami menempatkan proses hukum sebagai jalur utama yang harus dihormati bersama,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Chaydirul Yahya mengimbau seluruh kader GP Ansor di Sumatera Sumbar untuk tetap menjaga nama baik organisasi serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya keputusan resmi dari lembaga yang berwenang.
“Ansor mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga marwah organisasi, mengedepankan sikap dewasa, serta menghormati proses hukum secara objektif dan transparan,” tutupnya. (*)


Post a Comment