Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Komisi A Hearing Bersama KPU dan Diskdukcapil Kota Payakumbuh



Payakumbuh,netralpost— Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Payakumbuh menggelar hearing bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh dan Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh bersama jajaran, Senin (10/10).


Rapat dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Kota Payakumbuh Drs. Sri Joko Purwanto didampingi anggota Maharnis Zul, S.Pd dan Zainir itu dimanfaatkan untuk membahas persiapan serta tahapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.


Berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, awal mula hearing berlangsung Ketua komisi A Sri Joko Purwanto berikan pertanyaan terkait data pemilih yang nanti otomatis dapat berubah serta menjelang pemilu akan dihelat.


“Menghadapi perubahan data ini, nanti secara otomatis akan terjadi penambahan terhadap jumlah pemilih, dan apakah TPS juga telah siap menghadap gelombang data pemilih dan akankah TPS nya bertambah? atau apakah masih sama dengan tahu  2019?,” tanya Joko kepada Disdukcapil dan KPU kota Payakumbuh.


Ditambahkan Sri Joko, ia turut mempertanyakan akan kesiapan KPU terhadap jumlah partai yang telah diverifikasi untuk menghadapi tahapan pemilu serentak tahun 2024.


Ibarat gayung bersambut, pertanyaan yang diajukan ketua Komisi A DPRD kota Payakumbuh itu langsung ditanggapi lebih kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri. Ia mengatakan jika saat ini Disdukcapil telah melakukan rekam data KTP bagi warga yang berusia 17 tahun ke atas.


“Untuk pelajar SMA sederajat sekarang telah dilakukan rekam datanya. Dan untuk data warga usia 17 tahun ke atas yang sudah terekam per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 100.479 orang,” beber Wal Asri.


Terkait data warga yang tidak bisa di update untuk setiap bulan ataupun setiap semesternya, Wal Asri mengungkapkan hal tersebut disebabkan karna sekarang data sudah terpusat. Seharusnya Disdukcapil harus dan telah memiliki data semester I tahun 2022c namun hal ini masih belum diterima dari Dirjen Dukcapil, dimana untuk mengetahui update data tersebut hanya dapat diakses oleh yang mendapat akun resmi dari Dirjen Dukcapil, dan Disdukcapil Kota Payakumbuh tidak punya akun tersebut,” ungkapnya.


Menanggapi atas apa yang disampaikan kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri, wakil ketua komisi A Maharnis Zul optimis Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan berjalan lancar dan sukses, karena data warga yang digunakan merupakan data primer.


Pada kesempatan tersebut, Maharnis Zul turut berikan saran jika dalam melakukan validasi dan verifikasi data harus benar-benar valid. Sehingga dengan validasi dan verifikasi data tersebut calon kepala daerah dan legislatif nantinya yang lolos haruslah berilmu, imtaq, berakhlak’lul Karima, beride kreatif, disiplin, jujur, bertanggungjawab dan pekerja keras,” harap Politikus dari partai Golkar itu.


Sementara itu, ketua KPU kota Payakumbuh Haidi Mursal turut menjawab atas pertanyaan yang diajukan ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto pada awal rapat dimulai.


Diungkapkan Haidi bahwa KPU saat ini masih sedang membuka pendaftaran parpol yang akan ikut serta dalam pemilu serentak tahun 2024 di kota Payakumbuh. Dan untuk proses tahapan pendaftaran parpol dilakukan secara terpusat/ tersentralisasi dan KPU hanya menunggu sampel. KPU kota Payakumbuh saat ini telah terdata partai yang lolos verifikasi sebanyak 17 partai, dimana verifikasi terhadap 17 partai tersebut telah dikurangi dengan 9 partai yang sudah ada sebelumnya, sehingga ada 8 partai baru yang akan ikut ambil posisi dalam pemilu tahun 2024 esok di kota Payakumbuh,” ungkap ketua KPU Kota Payakumbuh itu.


Terkait inovasi, Ketua KPU Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa saat ini hanya dengan dilakukan secara teknologi informasi, dan setiap tahap pelaksanaan dilakukan melalui aplikasi. 


“Dalam hal ini, KPU telah jalin kerjasama dan penyinkronan data dengan Disdukcapil. Sehingga dengan kerjasama ini telah mengeluarkan inovasi berupa aplikasi SIDALI, serta AdHoc juga akan ada aplikasi, dan aplikasi SIREKAP guna merekap data pemilih tentunya,” ungkapnya semangat,


Haidi turut juga mengungkapkan jika saat ini untuk partisipasi pemilih telah terjadi penurunan dari waktu ke waktu, meskipun data ini selalu turun, KPU kota Payakumbuh akan terus bekerja maksimal agar target dari KPU RI untuk standar minimal partisipasi pemilih sebanyak 77,5% bisa terealisasi.


“Menurunnya angka partisipasi pemilih dari waktu ke waktu ini terkendala dari sisi SDM dan Anggaran di KPU sendiri, maka dalam hal ini KPU sangat mengharapkan dukungan dari Pemko Payakumbuh agar warga kota Payakumbuh mau ambil andil dalam pesta demokrasi ini,” terang Haidi.


Atas kendala yang dialami KPU Kota Payakumbuh selama ini, Haidi sampaikan harapannya terhadap DPRD Kota Payakumbuh agar lembaga legislatif itu bisa membantu KPU dengan memberikan dana hibah guna membeli tanah yang berada disamping kantor KPU saat ini, serta juga untuk Puskesmas Pembantu agar bisa untuk dijadikan gudang, sehingga sewa gudang dapat dijadikan untuk biaya kegiatan lainnya,” pinta Haidi


“Kita (KPU Kota Payakumbuh) saat ini hanya butuh lahan atau tanah dengan hak milik sendiri. Dan jika lahan ini sudah ada, maka untuk biaya pembangunan gedung akan menjadi tanggungjawab KPU RI seutuhnya,” lanjutnya.


Lebih lanjut, Haidi menyampaikan jika dilihat kembali pada pemilu tahun 2019 silam, pelaksanaan pemilu hanya berlangsung 1 hari saja, namun untuk tahun 2024 mendatang rencananya akan dilaksanakan 2 hari dengan besaran insentif ketua KPPS sebesar Rp. 950.000 dan anggota sebesar Rp. 850.000.


Dan atas penyampaian ketua KPU Kota Payakumbuh itu, ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto sampaikan jika untuk dana Hibah yang diminta KPU Kota Payakumbuh sudah masuk ke dalam KUA PPAS tahun 2023, dimana yang nantinya hal ini akan dilanjutkan pembahasan dengan Banggar pada awal bulan November mendatang,” tukas Joko mengakhiri hearing tersebut.(Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.