Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis kasat lantas Solok Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Tidak Hanya Inflasi, Rakor Rutin Bersama Mendagri yang Diikuti Pj. Walikota Payakumbuh Kali Ini Turut Sosialisasikan RUU Kesehatan



Payakumbuh,netralpost.net— Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 dan sosialisasi rancangan undang-undang (RUU) tentang kesehatan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan beberapa Menteri tekait secara virtual (online) dari ruang pertemuan Randang Walikota, kantor Walikota Payakumbuh, Senin (17/4/2023).


Diikuti langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh Rida Ananda, Rakor rutin mingguan bersama Mendagri tersebut turut diikuti oleh jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Payakumbuh.


Diawal sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kembali arahan Presiden Joko Widodo agar daerah dapat selalu mengendalikan inflasi dan selalu jaga ketersediaan pangan di daerah.


“Pantau langsung harga di lapangan, dan hati-hati mengatur tarif (PDAM dan angkutan umum). Serta pasokan dan harga bahan pokok agar dapat terjaga, terutama untuk beras agar dapat selalu dipantau dengan turun langsung ke pasar,” kata Tito mengatakan ulang penyampaian Presiden RI.


Dalam arahannya, Tito mengatakan jika potensi penghimpunan zakat di Indonesia mencapai Rp. 327,6 Triliun per tahun menurut data yang dihimpun dari pusat kajian strategis lembaganya.


“Potensi itu berasal dari zakat penghasilan dan jasa, pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lainnya,” ungkap Tito


Pada tahun 2022, zakat infak sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lain (DSKL) membidik pengumpulan zakat bisa menembus Rp. 26 Triliun, dan untuk mencapai angka tersebut, Tito katakan perlu dan butuh dorongan dari segala lini dan berbagai pihak.


“dan bila target terpenuhi, diperkirakan ada 56 juta orang yang akan menerima manfaat dari pengumpulan zakat. Disisi lain, pemberian bantuan BAZNAS akan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat dengan tiga segmen, yakni ekonomi, kesehatan dan pendidikan,” ungkap Tito.


Tito juga menyampaikan jika perkembangan inflasi dibulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul fitri 1444 Hijriah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (kecuali tahun 2020 dan tahun 2021).


Akan tetapi, meskipun relatif rendah, Tito menghimbau agar tetap selalu waspada terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tingginya permintaan menjelang hari raya Idul fitri, seperti tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, ayam , dan masih banyak lainnya,” himbaunya.


Diakhir penyampaiannya, Tito katakan supaya inflasi dapat selalu terjaga, pemerintah daerah harus memperkuat kerjasama antar daerah, kepala daerah untuk aktif selalu cek inflasi rutin dilapangan, dan pastikan ketercukupan dan ketersediaan pasokan pangan di pasar aman,” pintanya.


Setelah Mendagri menyampaikan arahannya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, pada kesempatan tersebut Budi Gunadi Sadikin paparkan transformasi kesehatan dalam RUU tentang kesehatan.


Budi katakan bahwa dalam RUU kesehatan ini akan selalu mendukung transformasi sistem  kesehatan Indonesia. Dimana dalam mendukung transformasi tersebut, terdapa 6 pilar yang dipaparkan oleh Menkes tersebut, yakni ;


1. Pilar 1 (transformasi layanan primer). 

Pada pilar pertama ini, RUU kesehatan akan menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada upaya mencegah orang sehat menjadi sakit.

2. Pilar 2 (transformasi layanan rujukan).

RUU kesehatan akan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.

3. - Pilar 3a (transformasi sistem ketahanan kesehatan).

RUU kesehatan akan meningkatkan kemandirian nasional di sekotor farmasi dan alat kesehatan.

Pilar 3b (trasformasi sistem ketahanan kesehatan).

RUU Kesehatan akan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi krisis kesehatan dimasa kini dan yang akan datang.

4. Pilar 4 (transformasi sistem pembiayaan kesehatan).

RUU Kesehatan akan meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan.

5. Pilar 5 (SDM Kesehatan). 

RUU kesehatan akan meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas. 

6. Pilar 6 (transformasi teknologi kesehatan).

RUU kesehatan akan mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan dan meningkatkan inovasi teknologi kesehatan.


Sebelumnya, Kementrian Kesehatan RI terlebih dahulu telah menyelenggarakan partisipasi publik dan sosialisasi RUU Kesehatan pada bulan Maret 2023.


Dalam RUU Kesehatan, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.


“Kepala daerah diharapkan dapat mengkosolidasikan seluruh dinas kesehatan dan direktur RSUD agar mendukung RUU kesehatan dan memastikan implementasi RUU Kesehatan berjalan dengan baik,” himbau Budi.


Sementara itu, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda setelah Rakor berlangsung menjelaskan rakor pengendalian inflasi ini merupakan kegiatan rutin setiap minggu Kemendagri dengan seluruh pihak pemerintah daerah se-Indonesia terkait penanganan inflasi, Alhamdulilah, inflasi gabungan kota perProvinsi secara year of year, Sumbar masuk dalam 10 besar, tepat nya pada posisi keenam, yakni 5,97 persen,” ungkapnya.


“Dan karna kota Payakumbuh masih mengacu terhadap kota Padang dan kota Bukittinggi, jadi dalam penyampaian Mendagri tadi, di Sumbar Kota Bukittinggi ambil posisi masuk 10 besar inflasi tertinggi, yakni diangka 6,08 persen,” bebernya melanjutkan.


Dan terkait ketersediaan pangan dan bahan pokok di kota Payakumbuh, Rida sampaian jika saat ini kondisi stok dan ketersediaan bahan pangan masih aman, cabe murah, sedangkan untuk beras, minyak goreng tersedia” sambung Rida. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.