NetralPost.net

Padang, netralpost — Upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat terus diperkuat. 

Pada Sabtu (29/11/2025), Polda Sumbar resmi menerima 2.507,5 kilogram bantuan logistik dari Slog Mabes Polri dalam sebuah prosesi penyerahan di Mapolda Sumbar.

Bantuan diserahkan oleh pejabat Mabes Polri, yaitu Kombes Pol Erwin Horja H.S, Kombes Pol Devy Firmansyah, Kombes Pol Satya Yudha Prakasa, dan Kombes Pol Runi Chandra, dan diterima langsung oleh Karo Logistik Polda Sumbar, Kombes Pol Faried Zulkarnain, S.I.K, bersama Dirpolairud Polda Sumbar, Kombes Pol Marsdianto, S.H., S.I.K.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P, menyebutkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk respon cepat Mabes Polri dalam memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan dukungan optimal.

“Bencana yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak besar terhadap masyarakat. Bantuan ini adalah komitmen Polri untuk hadir memberikan dukungan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Susmelawati.

Seluruh bantuan telah diinventarisasi dan siap didistribusikan ke posko-posko penanganan bencana yang berada di bawah koordinasi Polda Sumbar. 

Personel dari berbagai satuan, termasuk Direktorat Samapta, Ditpolairud, serta jajaran Polres, telah disiagakan untuk mempercepat penyaluran.

Bantuan yang diterima mencakup kebutuhan pokok masyarakat hingga perlengkapan operasional lapangan seperti Popok bayi sebanyak 1.000 buah, Softex sebanyak 500 buah, Pakaian sekolah sebanyak 500 stel, Tas sekolah sebanyak 500 buah, Minyak angin sebanyak 1.000 buah, Minyak telon sebanyak 1.000 buah, Autan sebanyak 1.000 buah, Nasi cepat saji sebanyak 2.000 bungkus, Kasur lipat sebanyak 100 buah, Air mineral sebanyak 500 dus, dan Selimut sebanyak 2.000 buah. 

"Untuk Perlengkapan Operasional Bencana kita juga diberi Velbed sebanyak 300 buah, Tenda pleton sebanyak 15 unit, Chainsaw sebanyak 5 unit, MTP sebanyak 200 paket, Perahu karet sebanyak 3 unit, Pelampung sebanyak 100 buah, Sekop sebanyak 100 buah, dan Jas hujan sebanyak 100 buah" Ulas Kabid Humas.

Selain bantuan utama, logistik tambahan untuk wilayah Padang turut diterima dengan total berat 2.494 kg, yang terdiri dari Obat-obatan (9 koli):113 kg, Sekop (17 koli): 221 kg, Gergaji mesin (5 koli): 47 kg, Pompa perahu (3 koli): 7,5 kg, Perahu (3 koli): 187,5 kg, Jas hujan (6 koli): 222 kg, Jas hujan tambahan (4 koli): 22 kg, Pemanas perorangan (99 koli): 297 kg dan MTP (81 koli): 1.377 kg. 

Dengan demikian, total akumulasi logistik untuk Padang dan Aceh mencapai 5.001,5 kilogram.

Pejabat penyerah bantuan, Kombes Pol Erwin Horja H.S, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi bencana di seluruh Indonesia.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat. Distribusi akan kami pastikan berjalan tepat sasaran,” ujarnya.

Kombes Susmelawati menambahkan bahwa seluruh proses pendistribusian akan dikawal ketat demi memastikan transparansi dan efektivitas penanganan bencana.

“Ini bukan sekadar mengirim barang, tapi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi pada saat mereka paling membutuhkan,” tegasnya.

(Berry)

Tanah Datar, netralpost – Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 032/Wirabraja Brigjen TNI Machfud, S.E., M.Si., secara langsung meninjau lokasi kerusakan jalan Lembah Anai, Nagari Singgalang, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang menghubungkan jalur utama Padang-Bukittinggi. Jalan strategis ini terpurus sepenuhnya akibat erosi sisi badan jalan yang dipicu oleh hujan deras yang melanda selama beberapa hari terakhir. Jumat/28/11/2025.

Setiba di lokasi, Danrem 032/Wbr bersama rombongan melihat langsung kondisi kerusakan yang cukup parah, di mana sebagian lebar jalan tenggelam oleh longsoran tanah dan material yang tergerus aliran air. Keadaan ini membuat arus lalu lintas kendaraan roda empat maupun roda dua tidak bisa dilalui. 

“Kita menyadari betapa pentingnya jalur ini bagi mobilitas warga dan perekonomian daerah. Kerusakan yang terjadi bukan hanya mengganggu akses, tapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita akan segera mendorong dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Dinas PUPR, dan unsur terkait untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan darurat dan perbaikan yang cepat,” ungkap Brigjen TNI Machfud.

Selama kunjungan, Danrem juga berinteraksi dengan warga sekitar yang terkena dampak, memberikan semangat dan jaminan bahwa TNI akan turut berperan dalam proses pemulihan. Korem 032/Wirabraja akan siap memberikan dukungan tenaga dan peralatan kalu diperlukan  untuk mempercepat penanganan kerusakan.

Harapannya, dengan kerja sama yang erat antara pihak TNI, pemerintah, dan masyarakat, akses jalan Lembah Anai dapat segera kembali normal sehingga aktivitas warga dan perdagangan bisa berjalan lancar seperti sedia kala.

"Hujan yang terjadi pada Selasa (25/11/2025) dinihari mengakibatkan banjir di mana-mana, puluhan ribu warga ikut terdampak," ungkap Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton saat dikonfirmasi Diskominfo Padang, Selasa (25/11/2025) malam. 

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kota Padang, sebanyak 27.433 warga terdampak banjir. Dari data itu, di Kecamatan Koto Tangah terbanyak. 

"Di Kecamatan Koto Tangah sebanyak 20.983 warga ikut terdampak banjir," ujar Kalaksa BPBD. 

Selain itu, daerah lain yang terdampak yakni Kecamatan Nanggalo. Di kecamatan ini, 2.232 warga ikut terdampak. Termasuk di Kecamatan Padang Utara sebanyak 1.486 warga. 

Daerah lain yang ikut terdampak banjir yakni Lubuk Begalung sebanyak 893 jiwa, di Kecamatan Pauh sebanyak 741 jiwa, serta di Kecamatan Kuranji sebanyak 601 jiwa. 

Kemudian warga terdampak juga terdapat di Padang Barat sebanyak 321 jiwa. Di Kecamatan Padang Timur sebanyak 150 jiwa, dan di Bungus Teluk Kabung sebanyak 26 jiwa. 

"Korban terdampak banjir ada di sembilan kecamatan," ungkap Hendri. 

Akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang dan sekitarnya, sejumlah infrastruktur dan rumah warga menjadi rusak. Tercatat, dua rumah hanyut, 61 rumah rusak sedang, 17 rumah rusak ringan, satu unit rumah ibadah rusak ringan, dua lokasi jalan longsor, serta dua petak sawah rusak berat. 

"Data tersebut data sementara, kita akan terus update data terkait kondisi terkini banjir, longsor dan bencana lain di Kota Padang," pungkas Kalaksa BPBD Padang itu.(Charlie)

Padang, netralpost --- Bela Negara harus menjadi kekuatan yang dapat diandalkan, bukan hanya slogan. Kader Bela Negara harus hadir sebagai teladan di tengah  masyarakat menjaga persatuan serta menjunjung tinggi disiplin serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap tindakannya.

Hal ini disampaikan oleh Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud,S.E.,M.Si., saat memberikan pembekalan dalam acara Pelantikan Bakorda Forum Kader Bela Negara Kabupaten-Kota se Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Auditorium Gubernur Sumbar Rabu, 26/11/2025.

Adapun tema yang diangkat dalam acara ini adalah“Dengan Kesadaran Bela Negara Kita Tumbuhkan Semangat Membangun Negeri untuk Indonesia Emas.”

Danrem 032/Wbr menegaskan bahwa nilai Bela Negara merupakan fondasi bagi kokohnya ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Beliau juga menekankan bahwa penguatan kader Bela Negara di Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Jika kesadaran Bela Negara tumbuh kuat di setiap daerah, maka Indonesia tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga kokoh secara moral dan karakter. Inilah yang akan membawa kita pada bangsa yang maju, mandiri, dan bermartabat,” pungkas Danrem.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, serta para kader Bela Negara dari berbagai Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Agenda utama meliputi pembekalan wawasan kebangsaan, penguatan karakter kader bela negara, serta pelantikan kepengurusan Bakorda FKBN sebagai motor penggerak pembinaan Bela Negara di tingkat daerah.

Sumatera Barat, netralpost --- Bawaslu Sumatera Barat Lakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Semester II di Tingkat provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka No. 11 Padang, Selasa (25/11/2025).

Pada Kegiatan ini juga hadir Perwakilan dari Polda Sumatera Barat, Kodaeral II Padang, BPS Sumbar, Disdukcapil Sumbar, Dinas Pendidikan Sumbar dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kota Se-Sumatera Barat.

Kabag Pengawasan Bawaslu Sumbar, Fadhlul Hanif, menyampaikan Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu maka salah satu program atau Aktivitas yang dilakukan oleh Bawaslu secara jelas disebutkan padang UU tersebut adalah melakukan pengawasan Pemutakhiran berkelanjutan yang di lakukan oleh KPU.

"Bawaslu diberi amanah untuk memastikan semua berjalan sesuai mekanisme yang mengaturnya", Ujarnya.

Kemudian, Muhammad Khadafi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
mengatakan rapat koordinasi tersebut diselenggarakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan, dalam memastikan kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui forum ini, kata dia, Bawaslu ingin memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih di tingkat daerah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan di lapangan, sehingga kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga integritas data pemilih sangat penting.

Menurut dia, pemutakhiran daftar pemilih merupakan pekerjaan berkelanjutan yang tidak boleh dipandang sebagai rutinitas semata. Kualitas data pemilih sangat menentukan kualitas tahapan pemilu maupun pilkada selanjutnya.

"Oleh karena itu, koordinasi seperti ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi, menyampaikan kendala dan menyusun strategi bersama," katanya.

Pihaknya pun melakukan penyampaian hasil pengawasan yang telah dilaksanakan dengan metode uji petik, ditambah sesi diskusi terkait dinamika dan tantangan dalam pemutakhiran data pemilih, termasuk pembahasan data pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, serta pemadanan data kependudukan.

Muhammad Khadafi berharap, upaya ini akan memperkuat hubungan antar instansi penyelenggara pemilu dan menghasilkan pemahaman bersama (kesepahaman) guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing. 
(nofri_Tanjung)

Solok, netralpost - Wakil Bupati Solok, H. Candra, bersama Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, meninjau progres pengerjaan proyek pengendalian banjir Batang Lembang di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Minggu (23/11/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai target, sekaligus menjawab kebutuhan warga terhadap penanganan banjir yang lebih komprehensif. 

Dalam kesempatan tersebut, Wabup H. Candra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Zigo Rolanda, yang telah memperjuangkan proyek tersebut. 

“Atas nama Pemkab Solok, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zigo yang telah membantu merealisasikan proyek ini melalui kementerian terkait dengan kewenangan beliau di pusat. Proyek ini sangat membantu warga, terutama saat seperti sekarang ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Bahkan ada sawah warga yang terdampak, termasuk sekolah yang kena imbas luapan Sungai Batang Lembang,” ujar Candra. 

Ia menambahkan bahwa untuk sisa lahan yang belum dikerjakan hingga ke batas Kota Solok, masyarakat setempat telah menyatakan kesiapan jika lahannya diperlukan untuk kepentingan pembangunan. “Melalui keterangan Camat, Wali Nagari, dan KAN, masyarakat sudah bersedia jika ada lahannya yang terpakai nantinya. Ini bentuk dukungan luar biasa demi keselamatan bersama,” lanjutnya. 

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, menjelaskan bahwa peninjauan langsung dilakukan karena meningkatnya curah hujan beberapa hari terakhir. “Beberapa hari ini hujan turun terus, debit air meningkat. Kita dapat informasi, maka kita segera melihat ke lokasi,” ungkapnya. 

Zigo menegaskan bahwa pihaknya akan terus memaksimalkan upaya percepatan pembangunan pengendalian banjir di sepanjang aliran Batang Lembang. “Kita akan terus maksimalkan untuk sisa sepanjang jalur Batang Lembang di Nagari Salayo sampai batas kota, dan juga yang berada di kawasan Kota Solok. Saat ini yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Solok menggunakan anggaran sekitar Rp. 48,6 miliar. Sementara sisa pekerjaan sampai perbatasan kota, menurut perhitungan teknis sementara, membutuhkan sekitar Rp. 80 miliar lagi,” paparnya. 

Ia juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh proses berjalan lancar. “Mohon doa kepada masyarakat Kabupaten Solok agar ada kemudahan, apalagi ini menyangkut lahan pertanian warga serta berdampak pada ketahanan pangan kita,” tutup Zigo. 

Proyek pengendalian banjir Batang Lembang sangat berdampak positif bagi masyarakat terutama sepanjang aliran sungai. Pemerintah berharap pembangunan ini mampu mengurangi risiko banjir yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan utama masyarakat setempat. 

Turut hadir dalam tinjauan lapangan ini Kadis PUPR Kab. Solok Effia Vivi Fortuna, Kadis PRKPP Retni Humaira, Kabid BPBD Indra Muchsis beserta Tim BPBD, Ketua Golkar Kab. Solok Mukhkis Dt. Gampo, Camat, Wali Nagari, KAN dan tokoh masyarakat setempat.

Padang Panjang, netralpost --- Sebanyak 18 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menerima Bantuan Perlengkapan Usaha di Aula Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang, Jumat (22/11) kemarin. Bantuan ini adalah salah satu bentuk langkah terobosan yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mendorong KPM PKH yang sudah memiliki usaha agar dapat mandiri secara ekonomi dan meningkat kesejahteraan keluarganya, ungkap Winarno selaku Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang.

Kalau KPM PKH ini sudah meningkat kesejahteraannya dengan adanya peningkatan penghasilan usaha yang sudah dijalankan itu, maka KPM PKH yang menerima bantuan ini diharapkan dapat Graduasi Mandiri dari kepesertaan PKH dan sejumlah bantuan sosial lainnya, tegasnya.

Lebih lanjut, Winarno juga meminta Baznas Kota Padang Panjang untuk dapat mengakomodir KPM PKH yang akan Graduasi Mandiri tersebut dengan program-program yang ada, sehingga ke depannya KPM PKH ini tidak hanya sebatas Mustahiq saja tapi bisa berubah menjadi muzakki.

Dalam sambutannya, Buya Syamsuarni selaku Ketua Baznas Kota Padang Panjang mengapresiasi langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang. Buya Syamsuarni juga mengajak masyarakat KPM PKH untuk dapat bersinergi dengan kami untuk mewujudkan Padang Panjang Sejahtera sebagai Program Unggulan yang ada di Baznas Kota Padang Panjang.

Di tempat berbeda, Yanti Siregar, selaku salah seorang yang menerima bantuan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Padang Panjang. Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi usaha Sate Pecifik yang saya jalankan di Kelurahan Ganting. Di samping itu, pendamping kami Pak Zikri (red. Pendamping PKH) juga sering menyampaikan terkait Graduasi Mandiri ini. 

Lebih lanjut, Yanti menyampaikan, jika usaha Jualan Sate Pacifik ini sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami, Insha Allah saya siap Graduasi Mandiri.

Selain itu, Reny Sandra yang berjualan di Kawasan Islamic Center dengan nama "Warung Islamic" berharap agar dengan adanya bantuan ini dapat menambah penghasilan usahanya dan juga mengajak masyarakat yang berkunjung di kawasan Islamic Center untuk dapat berbelanja di warung tersebut, pungkasnya.

Sementara itu, saat di hubungi melalui celulernya, Allex Saputra selaku Wakil Walikota Padang Panjang mengajak semua KPM PKH Kota Padang Panjang untuk dapat memanfaatkan dana bantuan PKH sebagaimana mestinya. 

Lebih lanjut, Allex juga menambahkan bahwa bagi KPM PKH yang sudah memiliki keterampilan, jangan sungkan untuk mencoba memulai usaha guna meningkatkan perekonomian keluarga. Apalagi Pak Wali (Red. Wali Kota Padang Panjang), sangat antusias untuk mendorong perekonomian masyarakat kita. 

Insha Allah, melalui Program Padang Panjang Sejahtera yang dimiliki oleh Baznas Kota Padang Panjang dan program lain yang ada di OPD lainnya akan disingkronkan dan disinergikan guna mencapai tujuan kesejahteraan tersebut, tutupnya. (khz).

Melalui Rapat Koordinasi yang digelar pada 18 November 2025 di Santika Premiere Padang, berbagai unsur kementerian, pemerintah daerah, BPN, kejaksaan, hingga Kerapatan Adat Nagari kembali duduk bersama untuk menyelaraskan langkah dan mempercepat penyelesaian lahan masyarakat pada trase pembangunan.

Upaya ini menjadi bagian penting agar proses konstruksi berjalan lebih cepat, lebih pasti, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pada wilayah yang selama ini menghadapi tantangan terkait akses dan keselamatan jalan.

BPJN Sumatera Barat berkomitmen terus mendorong sinergi lintas lembaga agar proyek strategis ini dapat terwujud sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi konektivitas Sumatera Barat.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa operasi tahun ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum penguatan strategi keselamatan nasional dengan prioritas perlindungan terhadap pejalan kaki sebagai kelompok paling rentan di jalan.

“Pejalan kaki adalah simbol kemanusiaan di jalan raya. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan,” tegas Irjen Pol. Agus.

Korlantas menyatakan bahwa Operasi Zebra 2025 akan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Vision Zero dan Hierarchy of Road Users, yang menolak toleransi atas korban jiwa dan menempatkan pejalan kaki serta kelompok rentan sebagai prioritas keselamatan.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Nasional Nasky Putra Tandjung menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap pendekatan tersebut. Ia menilai kebijakan Korlantas membawa semangat keadilan sosial dan nilai moral yang relevan dengan visi Polri Presisi.

“Langkah humanis, dan edukatif Kakorlantas Polri beserta jajaran sejalan dengan semangat visi ‘Polri Presisi’ dan ‘Polri untuk Masyarakat’, dan selaras dengan amanat konstitusi, dan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nasky.

Nasky menyebut kebijakan ini sebagai simbol moral kepemimpinan Polri dalam memberikan rasa aman dan keadilan di jalan raya.

“Langkah nyata Kakorlantas Polri adalah bukti kepemimpinan Polri yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan rasa keadilan. Ini bukan sekadar menegakan supremasi hukum, tetapi adalah simbol kemanusiaan, keselamatan, dan keadilan bagi pengguna jalan raya dalam berlalu lintas,” tegasnya.

Ia berharap pelaksanaan Operasi Zebra tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, melainkan menjadi upaya efektif untuk mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Tingkat keberhasilan operasi zebra itu bukan dari jumlah tilang, tetapi dari peningkatan kepatuhan dan ketertiban masyarakat menurun, serta angka kecelakaan juga menurun,” katanya.

Nasky menambahkan bahwa keberhasilan operasi juga diharapkan mampu menjaga tren positif kepercayaan publik terhadap Polri.

“Publik berharap dengan adanya operasi zebra 2025 jelang natal dan tahun baru dpat meningkatkan dan mengembalikan tren positif serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” pungkasnya.

Pernyataan itu disampaikan Andree Algamar usai menerima kunjungan Jenderal Malaysia Medan di Lounge Akmal Usman Balai Kota Padang, Aie Pacah, Kamis (20/11/2025). 

"Tadi kita telah menyampaikan pesan Pak Wali terkait kerja sama pariwisata dan kerja sama pendidikan menjadi hal yang perlu karena kita sebagai negeri serumpun," kata Andree Algamar. 

Ia mengungkapkan harapan agar hubungan antara Kota Padang dan Malaysia dapat terus ditingkatkan, baik di sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata.

"Harapannya, hubungan ini dapat kita pererat lagi, terutama pada bidang-bidang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan,’ ujarnya," ujarnya. 

Konjen Malaysia Medan, Shahril Nizam bin Abdul Malek mengungkapkan bahwa pihaknya ingin melaksanakan bussiness matching dengan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. 

"Rencananya akan ada kegiatan business matching yang bisa kita laksanakan di Padang ataupun mungkin juga bisa di Malaysia nantinya," ujar Shahril Nizam bin Abdul Malek.

Selain membahas sektor industri, dalam perbincangan juga membahas bidang pendidikan, terutama terkait banyaknya mahasiswa Malaysia yang memilih kuliah di Kota Padang. Ada berbagai jurusan yang diminati, mulai dari kedokteran, musik, olahraga, dan beberapa jurusan lainnya. (Taufik/Nindy/Wiki)

Kegiatan yang selama ini belum pernah terjadi, dilaksanakan mulai Rabu (19/11/2025). Seluruh lurah mendapatkan pembelajaran secara dalam jaringan (daring).

“Hari ini kita menjadi bagian dari sejarah baru, salah satu jihad yang paling baik itu adalah menuntut ilmu,” kata Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, membuka kegiatan “Rabu Belajar” secara daring, Rabu (19/11/2025).

Digelarnya “Rabu Belajar” untuk mengetahui dan melaksanakan tugas fungsi lurah. Sebab, lurah diharuskan mampu dan memiliki kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural, serta kompetensi pemerintahan.

“Lurah harus kompeten. Lurah dianggap kompeten apabila mampu menyusun program kegiatan kerjasama strategis, mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi, melakukan kajian informasi organisasi, penerapan layanan publik yang baik, dan lainnya,”jelas Sekda.

Sekda berkeinginan terjadi perubahan mendasar di tingkat kelurahan. Sebab selama ini banyak keluhan dari masyarakat saat akan berurusan di kantor lurah. Seperti kantor yang belum buka pada pukul 07.30 WIB, kantor kotor berabu, pelayanan lambat, masyarakat yang bolak-balik dilayani, dan sebagainya.

“Ini harus jadi perhatian kita, harus berubah lebih baik,” tegas Sekda.

Sekda menyebut, sebenarnya lurah harus menjadi pelayan publik yang baik. Apalagi lurah mendapatkan tunjangan penghasilan yang berbeda dibanding ASN lain. Memiliki pakaian khusus dan atribut lainnya.

“Saya mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan BKPSDM, karena memang setiap tahun setiap ASN wajib mengembangkan kompetensi minimal 20 JP,” jelas Andree.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon menjelaskan, kegiatan “Rabu Belajar” ini berangkat dari keinginan Wali Kota Fadly Amran. Wali Kota melihat masih banyak lurah yang tidak mampu melayani masyarakat dengan baik.

“Setelah itu muncul ide untuk melakukan pembelajaran secara daring bagi lurah, karena kita tidak mempunyai anggaran untuk pelatihan secara tatap muka,” ungkap Mairizon.

Pelaksanaan “Rabu Belajar” dilakukan setiap hari Rabu di tiap pekannya. Sebanyak 104 lurah mendapat tambahan pengetahuan tentang pemerintahan dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.(*)

Momen itu datang ketika Semen Padang degradasi dari Liga 1 2019 ke Liga 2 2020.

Andre Rosiade bergerak cepat meminta manajemen untuk membatalkan niat jahatnya tersebut.

"Saya ini bukan pemilik klub sepak bola dan saya hanya suporter Semen Padang, tim kebanggaan kampung saya, kebangaaan warga Minang," kata Andre Rosiade dilansir dari YouTube Dokter Richard Lee.

"Saya sudah menjadi penasihat Semen Padang sejak 2010, dulu tim ini uangnya banyak tapi lama kelamaan turun terus."

"Hingga akhirnya pada akhir 2019, ada rencana Semen Padang mau dijual di awal 2020."

"Saya melakukan pembelaan intervensi supaya tidak dijual," ucapnya menambahkan.

"Sudah lima musim saya yang bertanggung jawab agar tim ini dapat berkompetisi sejak 2020."

"Sudah mau enam musim saya membantu tanpa memiliki Semen Padang."

"Orang punya banyak uang biasa, tapi orang gila yang mau bakar uang untuk sepak bola di Padang ya hanya Andre Rosiade," ucap polikus Gerindra tersebut.

"Saya sudah kerjakan tugas saya di tim ini selama enam musim bersama."

"Saya hanya ikut cawe-cawe pada musim lalu dimana Semen Padang mau degradasi."

"Saya protes ke operator untuk melakukan laporan yang merugikan Semen Padang."

"Setelah selamat dari degradasi, musim ini saya tidak cawe-cawe lagi," kata Andre Rosiade

Ruas jalan itu yakni jalan Mangunsarkoro. Jalan yang menghubungkan antara simpang Ujung Gurun dengan jalan Perintis Kemerdekaan itu termasuk jalan yang cukup rindang. 

"Jalan Mangunsarkoro sebenarnya sudah rusak parah, termasuk jalur dengan kerusakan berat," jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (DPUPR), Tri Hadiyanto kepada Diskominfo, Sabtu (15/11/2025). 

Diakui Tri, jalan Mangunsarkoro tidak dapat lagi dilakukan patching (penambalan). Karena kontur tanah sudah keriting dan butuh perbaikan yang maksimal. 

"Kita akan lakukan 'overlay' total untuk jalan itu," terang Tri Hadiyanto. 

Dinas PUPR merencanakan, pengelupasan jalan dilakukan pada Sabtu ini hingga Rabu mendatang. Setelah itu dilakukan 'overlay' pada Kamis depan. 

"Kita ingin pengendara merasa nyaman saat melintasi jalan itu, kita muluskan jalan itu segera," tegas Kepala DPUPR Kota Padang. 

Diketahui selama ini, jalan Mangunsarkoro memang telah keriting. Keriting akibat telah sering dilakukan penambalan dan akhirnya berlubang kembali. Hal ini membuat pengendara tak nyaman. Bahkan beberapa kali terjadi insiden kecelakaan di jalur itu.(Rls/Charlie)

Padang, netralpost - Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB), Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd bangga. Pasalnya, dukungan Pemerintah Kota Padang untuk pendidikan semakin nyata. 

Bukti dukungan itu terlihat jelas ketika Pemerintah Kota Padang melakukan pengaspalan jalan menuju kampus tersebut. Rekrut UIN IB pun mengucapkan terimakasih. 

"Pemko Padang telah merealisasikan bantuan tahap pertama berupa pengaspalan jalan menuju gerbang kampus sepanjang 600 meter," ucap Rektor, kemarin. 

Diakui Rektor, dukungan ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan akses bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Jalan yang sebelumnya tidak rata, kini mulus tak berlubang. 

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Padang atas perhatian dan dukungannya terhadap UIN Imam Bonjol Padang. Pengaspalan jalan menuju kampus ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam memperlancar aktivitas akademik dan mobilitas sivitas kampus,” ujar Rektor.

Rektor menyebut, bantuan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik.(*)

Gugatan ini diajukan sebagai bentuk keberatan atas penerbitan sertifikat hak pakai atas lahan tempat mereka berdiri yang dinilai cacat hukum dan melanggar prosedur administrasi pertanahan.

Kuasa hukum warga, Subali, S.H., menjelaskan bahwa gugatan ini berfokus pada keabsahan penerbitan hak pakai yang bertentangan dengan komitmen awal pembangunan kawasan Marinatama pada akhir 1990-an.

Warga membeli dan menempati ruko dengan perjanjian akan memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), bukan hak pakai.

Namun, setelah lebih dari dua dekade, yang muncul justru sertifikat hak pakai atas nama pihak lain. Kami menilai proses ini melanggar ketentuan hukum agraria,” ujar Subali usai sidang kelima di PTUN Jakarta Timur, Selasa (12/11/2025).

Sidang kelima perkara ini sempat ditunda untuk memberi kesempatan bagi kedua pihak menyerahkan dokumen tambahan. 

Majelis hakim menekankan pentingnya pembuktian yang relevan dan profesional, termasuk menghadirkan saksi serta ahli yang kompeten.

"Pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) untuk menjelaskan aspek hukum konversi tanah negara yang dianggap tidak sesuai ketentuan", ujar Subali. 

Menurut aturan, tanah negara harus lebih dulu dikonversi menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Kementerian Pertahanan, baru kemudian dapat dilekati Hak Guna Bangunan (HGB). 

Namun, dalam kasus ini, tanah langsung diterbitkan sebagai Hak Pakai. Ini yang kami anggap keliru secara hukum,” jelas Subali.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, warga penghuni ruko mengaku menerima surat peringatan untuk mengosongkan bangunan dari pihak Inkopal. Beberapa warga juga melaporkan adanya intimidasi dan teror dari orang tidak dikenal setelah mengikuti persidangan.

“Langkah-langkah itu mencederai proses hukum yang sedang berjalan. Tidak boleh ada pengosongan sebelum ada putusan hukum tetap,” tegas Subali.

Pihaknya juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang di luar mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagai langkah damai, para warga telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin pada 29 Oktober 2025. Surat tersebut berisi permohonan agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersedia menjadi mediator antara warga dan Inkopal dalam penyelesaian sengketa ini.

Surat yang ditembuskan juga ke Majelis Hakim dan Panitera PTUN Jakarta tersebut ditandatangani oleh seluruh 42 warga dan perwakilan badan hukum penghuni ruko Marinatama.

Kami masih percaya pada semangat bahwa TNI adalah bagian dari rakyat, dan rakyat harus

dilindungi oleh TNI. Kami berharap Menhan berkenan membuka ruang komunikasi demi  penyelesaian yang berkeadilan,” tutur Subali.

Hingga kini, pihak Kementerian Pertahanan belum memberikan tanggapan resmi atas surat permohonan tersebut.

Latar Belakang Sengketa :

Kompleks Ruko Marinatama dibangun sejak akhir 1990-an sebagai kawasan perdagangan dan

perkantoran di bawah koordinasi Inkopal. Para penghuni membeli unit dengan harapan akan mendapatkan hak kepemilikan berupa SHGB. Namun, setelah lebih dari 25 tahun, sertifikat yang dijanjikan tidak pernah diterbitkan.

Fakta bahwa lahan tersebut kemudian terdaftar sebagai Hak Pakai atas nama pihak lain menjadi dasar utama gugatan ke PTUN Jakarta.

Kuasa hukum dan warga berharap proses hukum di PTUN Jakarta dapat menjadi sarana penyelesaian yang adil dan transparan, tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kami menempuh jalur hukum dengan itikad baik, bukan untuk berkonfrontasi. Namun jika hak warga dilanggar, kami wajib memperjuangkannya sesuai koridor hukum,” pungkas Subali.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat.

Sumatera Barat, netralpost – Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Pembangunan Jembatan, Elviany, ST., MT., melakukan kunjungan kerja untuk meninjau progres pembangunan Flyover Panorama 1 dan penggantian Jembatan Aie Dingin di Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kelancaran proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Pada proyek Flyover Panorama 1, Elviany meninjau beberapa titik pekerjaan utama, termasuk Jembatan 1, Jembatan Tiga, dan pekerjaan at grade. Dalam peninjauan tersebut, Elviany menekankan pentingnya pelaksanaan setiap tahapan konstruksi sesuai dengan standar teknis struktur hingga tahap akhir.

"Setiap tahapan konstruksi harus dilaksanakan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan untuk memastikan keamanan dan kualitas struktur," ujarnya saat berada di lokasi proyek.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke proyek penggantian Jembatan Aie Dingin di Kabupaten Solok. Saat ini, pekerjaan abutment 1 dan abutment 2 telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pemasangan girder. Elviany kembali menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan gambar kerja.

"Seluruh tim di lapangan harus mengantisipasi kondisi yang tidak terduga, selalu menjaga keselamatan kerja, dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek," tambahnya.

Sebagai bagian dari pengendalian mutu, tim dari Direktorat Pembangunan Jembatan juga melakukan uji kekuatan beton (hammer test) untuk memastikan kualitas dan kekuatan struktur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan, pembinaan, dan pengendalian mutu oleh Direktorat Pembangunan Jembatan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai standar teknis. Hal ini demi terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang aman, andal, dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (Nofri Tanjung) 

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mahyeldi melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang akan digunakan jemaah haji seperti asrama penginapan jemaah untuk istirahat selama berada di asrama. Gubernur menilai Asrama Haji Padang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan fasilitas dan kebersihan lingkungan.

“Pelayanan haji harus menjadi cerminan pelayanan terbaik bagi umat. Pemerintah daerah mendukung penuh segala upaya yang dilakukan oleh UPT Asrama Haji Padang dalam mempersiapkan pelayanan yang nyaman, aman, dan bermartabat bagi jemaah,” ujar Mahyeldi usai melakukan peninjauan.

Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Dr. H. Afrizen, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Gubernur Sumatera Barat terhadap kesiapan pelayanan haji di embarkasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kunjungan gubernur menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran UPT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapan operasional.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Gubernur. Kunjungan ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah daerah dan Kementerian Haji dan Umrah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji Sumatera Barat,” ungkap Afrizen.

Afrizen menambahkan bahwa pihaknya terus berbenah dari berbagai aspek, baik fisik maupun sarana prasarana yang mendukung layanan bagi jemaah lansia dan jemaah kebutuhan khusus.

Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja kehumasan Bawaslu kabupaten dan kota serta penyusunan rencana pengelolaan humas tahun 2026.

Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina, menyampaikan kegiatan ini penting untuk meningkatkan koordinasi antardaerah. Ia menegaskan semangat peserta yang hadir sangat tinggi.

“Kegiatan kehumasan ini menjadi awal yang baik dan pertama untuk tahun 2025 menuju 2026,” ujar Roza.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat sinergi antara Koordinator Divisi (Kordiv) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) di seluruh kabupaten dan kota. Roza juga menambahkan, kolaborasi yang baik akan memperlancar penyebaran informasi publik secara cepat dan akurat.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, mengapresiasi semangat jajaran Bawaslu daerah yang terus aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu.

“Saya melihat tidak ada teman teman yang lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Khadafi.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan di Pesisir Selatan, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Padang. Bahkan di Bukittinggi, edukasi kepemiluan telah menjadi bagian dari kurikulum di beberapa kampus.

Khadafi menilai, kerja keras seluruh jajaran terlihat dari meningkatnya publikasi digital. “Grafik pemberitaan di website, YouTube, dan Instagram Bawaslu daerah terus meningkat signifikan,” jelasnya.

Ia mencontohkan Bawaslu Kepulauan Mentawai yang sukses menarik perhatian publik melalui konten digital. “Video kegiatan pengawasan di Mentawai sudah ditonton hampir 25 ribu kali,” tambahnya.

Lebih lanjut, Khadafi menyampaikan bahwa Bawaslu Sumbar akan melanjutkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Program ini melibatkan masyarakat secara luas untuk menumbuhkan kesadaran terhadap larangan-larangan pemilu serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.

“Masih banyak yang harus kita lakukan hingga Desember nanti. Namun semangat teman-teman daerah patut diapresiasi,” ujarnya.

Khadafi menutup dengan pesan agar seluruh jajaran terus menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kita ingin forum ini menjadi kisah menarik bagi semua agar satu sama lain memiliki kecepatan dalam memberikan informasi kepada publik sebagai wujud kehadiran kita di tengah masyarakat,” pungkasnya. (***)

Padang, Sumatera Barat – Pantai Padang, yang terletak di jantung Kota Padang, kembali menunjukkan pesonanya sebagai destinasi wisata utama yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan garis pantai yang panjang, pasir yang lembut, dan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler, Pantai Padang menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan.

Pantai Padang di Sumatera Barat (dikenal juga sebagai Taplau) dan Pantai Padang Padang di Bali. Pantai Padang di Sumatera Barat adalah pantai urban yang terletak di pusat kota Padang. Sementara itu, Pantai Padang Padang di Bali terkenal dengan pemandangannya yang unik, pasir putih, dan populer di kalangan peselancar, dengan akses melalui celah batu sempit dan tangga. 

Setelah melalui berbagai upaya revitalisasi dan pembenahan, Pantai Padang kini tampil lebih bersih, tertata, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Area pejalan kaki yang luas memungkinkan pengunjung untuk menikmati suasana pantai sambil berjalan santai atau berolahraga. Selain itu, berbagai warung makan dan kedai kopi yang berjejer di sepanjang pantai menawarkan beragam kuliner khas Sumatera Barat yang menggugah selera.

Selain itu, Pantai Padang juga menawarkan berbagai aktivitas menarik lainnya. Pengunjung dapat bermain pasir, berenang, atau mencoba berbagai olahraga air seperti banana boat dan jet ski. Bagi yang ingin bersantai, tersedia penyewaan payung dan kursi pantai yang nyaman.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti sebanyak 500 siswa dan siswi dari berbagai SMA dan SMK se-Kota Padang. Selama pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kedisiplinan, serta semangat bela negara yang dikemas dalam bentuk kegiatan perkemahan dan latihan lapangan.

Dalam sambutannya, Pangdam XX/TIB menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan semangat dan disiplin tinggi. Ia berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan karakter generasi muda yang tangguh, berjiwa nasionalis, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.

“Melalui kegiatan seperti ini, para pelajar tidak hanya belajar tentang kedisiplinan, tetapi juga membangun jiwa kepemimpinan dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berkarakter,” ujar Pangdam.

Penutupan kegiatan ditandai dengan upacara resmi, penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan peserta, serta penampilan atraksi dari para kadet yang menampilkan hasil latihan selama kegiatan berlangsung.

Turut hadir pada kegiatan penutupan tersebut Kasdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Prakosa P.W., Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud, S.E., MSi., Wadan Kodaeral II Laksma TNI Mulyadi, S.E., CRMP., M.Tr.Opsla., serta para pejabat utama Kodam XX/TIB, Korem 032/Wbr, perwakilan Polda Sumbar, para Dandim jajaran Korem 032/Wbr, Danyonif 133/YS perwakilan Lanud Sutan Sjahrir, Polresta Padang, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Namun, setelah dilakukan penyisiran kelokasi yang ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 4 Kilometer, dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada ditemukan satu orangpun penambang emas di lokasi, maupun mesin yang sedang bekerja. Karena di diduga adanya kebocoran informasi dengan kegiatan tim pada minggu dini hari tersebut.

Dari bukti fisik yang ditinggalkan, seperti adanya tenda yang masih berdiri, adanya sisa peralatan masak yang berserakan, sisa pakaian, dirigen bekas bahan bakar, termasuk lahan seperti bekas galian.

Kapolres Solok Kota AKBP Mas'ud Ahmad, S.IK, M.Si melalui Kasat Reskrim Iptu Oon Kurnia Illahi, SH dan Kapolsek X Koto Diateh, Iptu Muhammad Iqbal, SH, MH didampingi oleh Wakapolsek Ipda Suryadi, MS mengungkapkan jika di lokasi tersebut diduga kuat, sebelumnya memang digunakan sebagai tempat aktivitas tambang emas ilegal.

"Sesuai perintah dari Kapolres Solok Kota, kami hari ini melakukan penindakan penambangan emas ilegal . Memang di lokasi setelah dilakukan pengecekan, kami menduga kuat di lokasi ini sebelumnya ada aktifitas tambang emas ilegal. Namun setelah ketika kami sampai, tidak menemukan aktifitas apapun karena lokasi terlebih dahulu mereka tinggalkan," ujarnya.

Kapolsek X Koto Diateh, Iptu Muhammad Iqbal, SH, MH yang juga ikut didampingi Kanit Tipidkor Ipda Yose Rizal, SH, Kanit Tipidter Ipda Ropi Arpindo, SH, di kawasan Limau Puruik Nagari Sulit Air itu, melakukan pemusnahan terhadap tenda-tenda dan sisa-sisa peralatan penambangan lainnya. Di lokasi, tim juga memasang spanduk larangan untuk melakukan tambang emas ilegal.

Kemudian, terkait dengan potensi akan adanya kegiatan penambangan emas ilegal di Nagari Sulit Air ke depan, Kapolsek Ipda Muhammad Iqbal menegaskan akan terus melakukan pantauan dan penindakan di lapangan jika masih ada ditemukan, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Iptu Muhammad Iqbal, SH, MH juga menyampaikan terimakasih atas semua informasi yang diberikan oleh masyarakat, dan mengatakan akan selalu terbuka terhadap segala masukan, informasi dan kerjasama dan seluruh masyarakat.

Kegiatan operasi penindakan tambang emas ilegal di Nagari Sulit Air pada malam dini hari itu berjalan dengan aman dan kondusif. Kedepan Polres Solok Kota, khususnya Polsek X Koto Diatas akan terus melakukan kegiatan serupa terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi aktivitas PETI di wilayah tersebut. (*)

Sumbar, netralpost --- Puluhan orang terlihat tengah berada di ruang Yanmin Direktorat Intelkam Polda Sumbar, untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pada Jumat (30/10).

Dalam memberikan pelayanan pembuatan SKCK tersebut, terlihat petugas dengan ramah membantu warga yang tengah menunggu proses penerbitan SKCK di ruangan yang sangat nyaman. Bahkan, proses penerbitannya terlihat cepat.

Melihat cepatnya proses penerbitan SKCK, ramahnya pelayanan yang diberikan, dan nyamanya di ruang tunggu, pemohonpun memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada Yanmin Ditintelkam Polda Sumbar. 

Hal itu diungkapkan oleh warga bernama Jimi, yang datang ke Yanmin Ditintelkam Polda Sumbar untuk proses pembuatan SKCK secara online melalui Polri Super App.

"Kaget dan heran, tadi malam saya download aplikasinya, dan langsung daftar akun, kemudian mengunggah KTP dan syarat administrasi lainnya serta melakukan pembayaran melalui Briva dan pilih pengambilan Polda Sumbar. Hari ini saya datang ke Loket SKCK Polda, ternyata SKCKnya sudah tercetak. Super Cepat, Terima kasih kepada Polri dan petugas di Loket SKCK Polda Sumbar," sebut Jimi.

Sebagaimana diketahui, bahwa Polri terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. 

Melalui Polri Super App, masyarakat kini dapat mengurus pembuatan maupun perpanjangan SKCK secara online tanpa harus antre panjang di kantor polisi.

"Cukup dengan mengunduh aplikasi Polri Super App di Play Store atau App Store, pemohon dapat melakukan verifikasi identitas, mengunggah dokumen persyaratan, memilih lokasi cetak dan tanggal pengambilan SKCK serta pembayaran PNBP secara online sebelum datang ke kantor polisi seperti di Polda Sumbar," kata PS. Kasiyanmin Ditintelkam Polda Sumbar AKP Anthony, S.H., M.Kom., saat dikonfirmasi. 

Dirinya menerangkan, layanan digital melalui aplikasi Polri Super App ini merupakan layanan SKCK full online, dibuat untuk memudahkan masyarakat dan mempercepat proses administrasi.

Bahkan AKP Anthony menjelaskan, pemohon SKCK yang memiliki KTP di luar Provinsi Sumbar dan saat ini sedang berada di dalam provinsi Sumbar juga bisa dilakukan penerbitan di Sumbar.

"Contohnya jika pemohon seorang warga Aceh dan saat ini sedang berada di Padang, melalui aplikasi Polri Super App si pemohon memilih lokasi penerbitan di Polda atau Polres terdekat. Maka pemohon SKCK bisa menuju Polda atau Polres tersebut untuk mengambil SKCK nya," ujarnya. 

Proses yang semakin mudah, cepat, efisien, dan transparan, sejalan dengan komitmen Polri Presisi--prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan menuju institusi yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Padang – Kasdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Prakosa, P.W. membuka kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Korp Kadet Republik Indonesia yang digelar di Markas Yonif 133/Yudha Sakti, Kota Padang, pada Sabtu (1/11/2025) pukul 07.00 WIB.

Kegiatan Persami ini akan berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 500 siswa-siswi dari berbagai SMA dan SMK di wilayah Kota Padang. Persami ini bertujuan membentuk karakter, semangat kebangsaan, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kepemimpinan di kalangan generasi muda dan para siswa khususnya.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Heri Prakosa menekankan pentingnya kegiatan seperti ini sebagai wadah pembinaan generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, tangguh, serta mampu menjadi calon pemimpin bangsa yang berkarakter dan berintegritas serta semangat kebersamaan.

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam Persami ini, antara lain wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bela negara, psikologi lapangan, pengenalan survival, pengenalan pioner, peraturan baris-berbaris, Bahaya Narkoba, pengenalan SAR, serta etika bermedia sosial.

Kasdam XX/TIB mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, semangat juang yang tinggi, disiplin, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa depan.

Turut hadir dalam pembukaan Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud,S.E., M.Si., unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, pejabat utama Kodam XX/TIB, Korem 032/Wbr, Dinas Pendidikan, para guru pendamping, serta tamu undangan lainnya.