NetralPost.net

Dua keadaan tersebut memperlihatkan persoalan yang sama: kesadaran akademik yang belum utuh. Kecerdasan intelektual dan kepekaan terhadap nilai sering kali berjalan sendiri-sendiri. Padahal, menjadi mahasiswa semestinya bukan hanya tentang seberapa tinggi nilai yang diperoleh, tetapi juga tentang bagaimana ilmu membentuk cara berpikir, sikap, dan keberanian untuk merespons persoalan kehidupan.

Dalam konteks inilah Nilai Dasar Pergerakan (NDP) menjadi relevan untuk terus dibicarakan dan diinternalisasikan. NDP dalam tradisi PMII tidak semestinya berhenti sebagai materi yang dipelajari dalam forum kaderisasi. Ia dapat menjadi kerangka nilai untuk melihat bagaimana seorang mahasiswa seharusnya membangun hubungan antara ilmu, nilai, dan realitas sosial.

Dari Mengejar Nilai Menuju Membangun Kesadaran

Kehidupan akademik sering kali tanpa sadar direduksi menjadi persoalan nilai: mendapatkan IPK tinggi, menyelesaikan tugas, mengikuti ujian, kemudian memperoleh ijazah. Semua itu tentu penting, tetapi pendidikan tidak berhenti pada capaian administratif tersebut.

Mahasiswa seharusnya memiliki kemampuan untuk bertanya: Untuk apa ilmu yang saya pelajari? Kepada siapa ilmu tersebut bermanfaat? Dan bagaimana ilmu itu dapat digunakan untuk membaca persoalan yang ada di sekitar saya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada pemahaman bahwa kesadaran akademik bukan sekadar kemampuan menguasai materi perkuliahan. Kesadaran akademik juga mencakup kemampuan berpikir kritis, membaca realitas, mempertanggungjawabkan pengetahuan, serta menghubungkan ilmu dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi orang yang tahu, tetapi juga mampu memahami mengapa sesuatu perlu diketahui dan untuk apa pengetahuan tersebut digunakan.

Kerangka Refleksi: Akademik Harus Melatih Cara Berpikir

NDP mengenalkan pentingnya kerangka refleksi dalam membangun cara pandang. Dalam konteks akademik, refleksi dapat dimaknai sebagai proses untuk terus mempertanyakan, menguji, dan memperdalam pengetahuan yang dimiliki.

Ruang kuliah seharusnya tidak hanya menjadi tempat menerima informasi dari dosen. Ia juga harus menjadi ruang untuk menguji gagasan, membandingkan perspektif, membaca penelitian, berdiskusi, dan membangun argumentasi.

Mahasiswa yang memiliki kesadaran akademik tidak mudah menerima sebuah pendapat hanya karena disampaikan oleh seseorang yang dianggap lebih tahu. Ia belajar mencari dasar argumentasi, melihat konteks, mempertimbangkan perspektif yang berbeda, dan bersedia mengoreksi pemikirannya ketika menemukan informasi atau argumen yang lebih kuat.

Di sinilah tradisi membaca, menulis, berdiskusi, dan melakukan penelitian menjadi penting. Aktivitas tersebut bukan sekadar tuntutan akademik, tetapi bagian dari proses membentuk manusia yang mampu berpikir secara bertanggung jawab.

Kerangka Aksi: Ilmu Tidak Boleh Berhenti di Ruang Diskusi

Namun, berpikir kritis saja belum cukup.

Pengetahuan yang hanya berhenti dalam diskusi, tulisan, atau ruang kelas akan kehilangan sebagian dari maknanya ketika tidak memiliki hubungan dengan realitas. Karena itu, kerangka aksi menjadi penting untuk memastikan bahwa hasil refleksi memiliki keberlanjutan dalam tindakan.

Seorang mahasiswa dapat memulai dari hal-hal sederhana. Pengetahuan yang diperoleh melalui perkuliahan dapat dikembangkan menjadi penelitian kecil, kegiatan pengabdian, edukasi masyarakat, literasi, advokasi berbasis data, maupun berbagai bentuk kontribusi lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

Misalnya, mahasiswa yang mempelajari psikologi tidak cukup hanya memahami teori tentang perilaku manusia. Ia juga dapat belajar membaca persoalan psikologis yang muncul di lingkungan sosial dan mengembangkan kegiatan edukasi yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya.

Begitu pula mahasiswa dari bidang lain. Ilmu ekonomi dapat digunakan untuk membaca persoalan ekonomi masyarakat, ilmu komunikasi dapat digunakan untuk membangun literasi informasi, ilmu pendidikan dapat diterapkan dalam kegiatan pendampingan belajar, dan berbagai bidang keilmuan lainnya dapat menemukan bentuk pengabdiannya masing-masing.

Dengan demikian, aksi tidak harus selalu dimaknai sebagai gerakan besar. Aksi dapat dimulai dari kemampuan menghubungkan apa yang dipelajari dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar.

Kerangka Ideologis: Menyatukan Pikiran, Nilai, dan Tindakan

Di antara refleksi dan aksi terdapat persoalan yang tidak kalah penting: nilai apa yang menjadi dasar dari keduanya?

Di sinilah kerangka ideologis memiliki posisi penting. Pengetahuan membutuhkan arah, sementara tindakan membutuhkan landasan. Tanpa nilai yang jelas, kecerdasan dapat kehilangan orientasi dan aktivitas sosial dapat berubah menjadi sekadar aktivitas tanpa refleksi yang mendalam.

Seorang mahasiswa tidak hanya dituntut mampu menjelaskan konsep keadilan, tetapi juga perlu membangun kepekaan terhadap persoalan ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, keberanian untuk bersuara juga perlu disertai kemampuan memahami persoalan secara mendalam agar sikap yang diambil tidak sekadar berdasarkan emosi atau mengikuti arus.

Dengan kata lain, refleksi memberikan kedalaman berpikir, aksi memberikan pengalaman nyata, sedangkan nilai memberikan arah.

Ketiganya perlu berjalan beriringan agar kesadaran akademik tidak terjebak pada salah satu sisi saja.

Tiga Relasi sebagai Kompas Kesadaran Akademik

Kesadaran akademik dalam perspektif NDP juga tidak dapat dilepaskan dari relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Relasi dengan Tuhan memberikan dimensi nilai dan tanggung jawab bahwa ilmu tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi. Relasi dengan manusia mengingatkan bahwa ilmu memiliki dimensi sosial dan dapat menjadi sarana untuk memberikan manfaat kepada sesama. Sementara relasi dengan alam mengajarkan bahwa manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Ketiga relasi tersebut dapat menjadi kompas dalam menentukan bagaimana ilmu dipelajari dan digunakan.

Artinya, mahasiswa tidak hanya bertanya, “Apakah saya mampu?”, tetapi juga “Apakah yang saya lakukan bernilai dan memberikan manfaat?”

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena kecerdasan tanpa tanggung jawab dapat kehilangan arah, sementara semangat bergerak tanpa pengetahuan dapat kehilangan dasar.

Dari Internalisasi Menuju Aksi Nyata

Karena itu, internalisasi NDP tidak seharusnya berhenti pada kemampuan menghafal konsep atau menjelaskan istilah dalam forum kaderisasi. Internalisasi baru memiliki makna ketika nilai tersebut mulai memengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak.

Dalam kehidupan akademik, internalisasi tersebut dapat diwujudkan melalui kebiasaan membaca secara kritis, membangun budaya diskusi, melakukan penelitian, menulis berdasarkan data, terlibat dalam pengabdian masyarakat, serta menggunakan keilmuan untuk membaca dan merespons persoalan sosial.

Bahkan, kegiatan sederhana seperti membuat forum diskusi mahasiswa mengenai persoalan di lingkungan sekitar, melakukan penelitian kecil, menyusun kajian berdasarkan data, atau membuat program edukasi masyarakat dapat menjadi bentuk awal dari upaya menghubungkan NDP dengan kehidupan akademik.

Dengan demikian, RTL tidak berhenti sebagai kewajiban setelah sebuah proses kaderisasi selesai. Ia dapat menjadi momentum untuk menerjemahkan nilai yang telah dipelajari menjadi aktivitas yang terukur dan memberikan manfaat.

Kampus sebagai Ruang Pembentukan Manusia

Pada akhirnya, kampus seharusnya tidak hanya menghasilkan manusia yang mampu memperoleh nilai tinggi di atas kertas. Kampus juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk manusia yang mampu berpikir, merasakan, dan bertindak secara bertanggung jawab.

Mahasiswa yang ideal bukan hanya mahasiswa yang pintar menjawab soal, tetapi juga mampu mengajukan pertanyaan yang tepat. Bukan hanya mampu berbicara tentang perubahan, tetapi juga mau memahami persoalan sebelum mengambil sikap. Bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan.

Di sinilah NDP dapat ditempatkan sebagai cara pandang yang hidup. Bukan sekadar materi yang selesai setelah forum kaderisasi, melainkan nilai yang terus diuji dalam ruang kuliah, ruang organisasi, ruang penelitian, dan ruang kehidupan masyarakat.

Sebab pada akhirnya, pintar saja tidak cukup. Ilmu membutuhkan kesadaran, kesadaran membutuhkan nilai, dan nilai membutuhkan keberanian untuk diwujudkan dalam tindakan.

Jika mahasiswa mampu mempertemukan ketiganya, maka pendidikan tidak lagi sekadar menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah dan IPK, tetapi manusia yang memiliki pengetahuan, kepekaan, tanggung jawab, dan keberanian untuk memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya.

(Penulis:Rohmatul Ummah, Peserta PKL PC PMII Kota Padang) 

Proses pelantikan berlangsung di Palanta Wali Kota Padang, sedangkan rangkaian PKL dilaksanakan di Balai Diklat Kementerian Agama Kota Padang.

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, Wali Kota Padang, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Padang, serta sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan undangan lainnya.

Ketua Pelaksana, Hutami Febrianti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kaderisasi dan konsolidasi organisasi PMII.

“Pelaksanaan kegiatan ini kami persiapkan sebagai ruang kaderisasi sekaligus mempererat silaturahmi antarkader. Kami berharap peserta mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang bisa diterapkan di cabang masing-masing,” kata Hutami.

Ia menjelaskan, kehadiran peserta dari sejumlah cabang menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan PKL. Menurutnya, pertemuan kader dari berbagai daerah dapat membuka ruang pertukaran pengalaman dan gagasan terkait pengembangan organisasi.

Ketua PC PMII Kota Padang, M. Aldian Syah, mengatakan pelantikan menjadi momentum bagi pengurus untuk menjalankan amanah organisasi dan meningkatkan kontribusi PMII di tengah masyarakat.

“Pelantikan bukan hanya seremoni. Setelah dilantik, ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Pengurus harus mampu bekerja dan memberikan kontribusi, baik untuk organisasi maupun masyarakat,” ujar Aldi.

Menurut Aldi, penguatan kaderisasi menjadi salah satu fokus penting dalam menjalankan roda organisasi. Ia berharap kader PMII memiliki kemampuan untuk membaca persoalan yang berkembang di masyarakat serta mampu mengambil peran dalam menyikapinya.

Sementara itu, Ketua PKC PMII Sumatera Barat, M. Yusuf Rahman, menekankan pentingnya kaderisasi sebagai bagian utama dalam keberlangsungan organisasi.

“Kaderisasi merupakan bagian penting dalam organisasi. Melalui proses kaderisasi, kita mempersiapkan kader untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan menjalankan tanggung jawab organisasi,” kata Yusuf.

Yusuf juga mendorong peserta PKL agar tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai formalitas. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dalam aktivitas organisasi di daerah masing-masing.

Ketua Mabincab PMII Kota Padang, Yosef Firman Susilo, turut menekankan pentingnya keberlanjutan proses kaderisasi setelah kegiatan berakhir.

“Kaderisasi tidak berhenti ketika kegiatan selesai. Justru setelah kembali ke cabang masing-masing, kader diharapkan mampu menerapkan apa yang didapat selama proses pelatihan,” ujarnya.

Dari Pengurus Besar PMII, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Aan Nofrianda turut memberikan penguatan kepada peserta. Ia menyampaikan pentingnya peran pemuda dalam menghadapi berbagai perubahan dan persoalan di tengah masyarakat.

“Pemuda harus mampu mengambil peran dan tidak hanya menjadi penonton. Kader PMII harus memiliki kapasitas dan gagasan untuk berkontribusi di tengah masyarakat,” kata Aan.

Sementara itu, Tegar Gusnandar dari Tim Kaderisasi Nasional PMII mengatakan PKL merupakan salah satu proses untuk meningkatkan kapasitas kader, terutama dalam hal kepemimpinan dan kemampuan berpikir.

“PKL menjadi ruang bagi kader untuk memperkuat kapasitas, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri menjalankan tanggung jawab organisasi,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama lima hari tersebut menjadi ruang pertemuan kader PMII dari berbagai daerah. Peserta tidak hanya mengikuti materi kaderisasi, tetapi juga berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai dinamika organisasi di masing-masing cabang.

PC PMII Kota Padang berharap pelaksanaan pelantikan dan PKL tersebut dapat memperkuat konsolidasi organisasi serta mendorong kader untuk terus mengembangkan kapasitas dan berkontribusi di lingkungan masing-masing.

Kegiatan yang berlangsung hingga 22 September 2026 itu sekaligus menjadi bagian dari komitmen PC PMII Kota Padang dalam menjaga keberlanjutan kaderisasi dan mempersiapkan kader yang mampu menjalankan peran organisasi di tengah masyarakat.(Tami/Nofri) 

Pembagian bendera dilakukan langsung kepada pengendara yang berhenti di persimpangan lalu lintas. Kegiatan tersebut menjadi bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.

Mahdiyal mengatakan, kegiatan tersebut sengaja dilakukan di ruang publik agar pesan nasionalisme dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

"Kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan kemerdekaan. Bendera Merah Putih bukan hanya simbol negara, tetapi juga pengingat atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan," ujar Mahdiyal pada media.

Mahdiyal berharap 100 bendera yang dibagikan dapat menjadi pemantik bagi masyarakat untuk ikut memasang dan mengibarkan bendera merah putih selama momentum peringatan kemerdekaan.

Di kesempatan yang sama, Ketua PKC PMII Sumbar, M. Yusuf Rahman, menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga semangat kebangsaan.

"Nasionalisme harus hadir dalam tindakan nyata. Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton, kereta api harus ikut mengambil bagian dalam menjaga semangat persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia," ungkap Yusuf.

Menurut Yusuf, kegiatan pembagian bendera tersebut merupakan langkah sederhana, namun memiliki pesan yang kuat. Terlebih, kegiatan dilakukan langsung di tengah aktivitas masyarakat sehingga dapat membangun interaksi dan kesadaran bersama mengenai pentingnya memeriahkan kemerdekaan. 

Antusiasme masyarakat terlihat ketika bendera merah putih dibagikan kepada para pengendara yang melintasi kawasan tersebut. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan menjadi pemandangan tersendiri di sekitar lalu lintas. 

Melalui pembagian 100 bendera tersebut, Pokdarkamtibnas Sumbar bersama PKC PMII Sumbar berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan seremonial, tetapi terus tumbuh menjadi kesadaran bersama untuk menjaga persatuan, keamanan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tmi)

Kesejukan musyawarah mufakat yang dilaksanakan di GOR Dharmasraya ini menandai berakhirnya masa transisi organisasi sekaligus dimulainya babak baru kepemimpinan. Selain memegang mandat kepemimpinan utama, Sahabat Age Kurniawan juga ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur yang diamanatkan untuk merumuskan dan menyusun struktur kepengurusan definitif PC IKA-PMII Kabupaten Dharmasraya secara komprehensif dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sebagai langkah awal menggerakkan roda organisasi, kepengurusan baru ini Age Kurniawan akan berfokus pada konsolidasi basis data dengan menginventarisasi dan memperkuat jaringan alumni PMII yang tersebar di seluruh nagari dan kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya. 

"Penguatan data ini menjadi fondasi utama untuk memfasilitasi pendistribusian potensi kader alumni di berbagai ranah strategis, mulai dari sektor birokrasi, akademisi, dunia wirausaha, profesional, hingga kancah politik lokal, "terang Age Kurniawan

Dengan demikian, keberadaan alumni PMII tidak hanya terikat secara emosional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui sinergi dan pendistribusian peran secara optimal.

Di samping penguatan internal dan pendistribusian alumni, IKA-PMII Dharmasraya berkomitmen membangun kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan seluruh stakeholder terkait guna mendorong pembangunan daerah yang inklusif.

Di saat yang sama, IKA-PMII menegaskan perannya sebagai wadah pengayom dan pembina bagi pengurus serta kader aktif PC PMII Dharmasraya, termasuk memberikan dukungan moral maupun materialistis demi keberlanjutan jenjang kaderisasi mulai dari Mapaba, PKD, hingga PKL. 

"Seluruh ikhtiar organisasi ini dijalankan dengan teguh untuk mensyiarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga toleransi antarumat beragama, serta mengawal kebijakan publik secara konstruktif demi kemajuan masyarakat Dharmasraya," Tutup Age Kurniawan.(*) 

PADANG, NETRALPOST – Ketua Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Barat, M. Yusuf Rahman, menyoroti mencuatnya dugaan kekerasan seksual yang dialami seorang polisi wanita (Polwan) di lingkungan Polda Sumatera Barat. Menurutnya, kasus tersebut menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Yusuf mengatakan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada substansi dugaan tindak pidana tersebut, tetapi juga pada munculnya informasi mengenai penghentian penanganan perkara serta promosi jabatan terhadap terduga pelaku. Kondisi itu,-negara menurutnya, memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum dan akuntabilitas institusi.

"Kasus ini bukan sekadar menyangkut satu individu. Ini adalah ujian terhadap keberanian negara dalam menegakkan hukum tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan. Hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan tunduk pada relasi kekuasaan," tegas yusuf pada media (28/7).

Yusuf menegaskan bahwa PMII Sumatera Barat menghormati asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum. Namun, asas tersebut, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Yusuf berpandangan bahwa setiap dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara profesional, independen, dan berpihak pada prinsip keadilan. Ia menilai keterbukaan proses hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Ketika muncul persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu, maka kepercayaan publik terhadap hukum ikut dipertaruhkan," ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf menyebut kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang tidak boleh ditoleransi di lingkungan mana pun, termasuk dalam institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Yusuf, apabila penghentian perkara memang didasarkan pada alasan hukum yang kuat, maka penjelasan tersebut perlu disampaikan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan krisis kepercayaan.

"Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keberanian menegakkan keadilan secara setara. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam kepada yang lemah, tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan," kata Yusuf.

Di akhir pernyataannya, Ketua PKC PMII Sumatera Barat itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal penegakan hukum yang berkeadilan dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung tinggi hak-hak semua pihak.

"Hanya dengan penegakan hukum yang bersih, independen, dan berintegritas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus dijaga," tutupnya. (Tmi)

Aldi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan keadilan di atas emosi massa. Oleh karena itu, setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan kekerasan.

"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri. Ketika seseorang dihukum tanpa proses hukum yang sah, maka yang runtuh bukan hanya rasa kemanusiaan, tetapi juga wibawa negara hukum." Ujar aldi pada media (27/7)

Ia menilai, tindakan vigilante merupakan bentuk kegagalan dalam mengedepankan nilai-nilai keadaban. Apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, masyarakat akan terbiasaU menyelesaikan persoalan dengan kekerasan, bukan dengan hukum.

Menurut Aldi, penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui institusi yang berwenang.

"Kita boleh marah terhadap sebuah dugaan kejahatan, tetapi kemarahan tidak boleh mengalahkan akal sehat. Hukum harus menjadi panglima, bukan amarah massa." tambah aldi.

PC PMII Padang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama. Budaya menyelesaikan persoalan dengan kekerasan harus dihentikan dan digantikan dengan penghormatan terhadap hukum, hak asasi manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan.

"Negara yang kuat bukan diukur dari kerasnya massa menghukum seseorang, tetapi dari tegaknya hukum yang mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Mari kita jaga Indonesia sebagai negara yang beradab, bukan negara yang membiarkan kekerasan menjadi jalan keluar," tutup aldi. (Tmi)

Sebanyak 50 orang pengurus yang berasal dari tujuh cabang PMII se-Sumatera Barat dilantik dan diambil sumpahnya. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, yang turut didampingi sejumlah pengurus pusat, dan tokoh alumni. Kehadiran para kader dari berbagai daerah di Sumbar menambah semarak sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam membangun organisasi yang lebih progresif.

Ketua PKC PMII Sumbar, M. Yusuf Rahman, menegaskan bahwa pelantikan bukanlah garis akhir dari proses kaderisasi, melainkan titik awal untuk menjalankan amanah organisasi secara lebih nyata di tengah masyarakat.

Menurut Yusuf, PMII harus mampu menghadirkan gagasan dan gerakan yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pergerakan yang selama ini menjadi fondasi organisasi.

"Momentum ini adalah awal dari kerja-kerja kolektif yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. PMII Sumbar harus hadir sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial, pendidikan dan kebangsaan," ujar Yusuf dalam sambutannya.

Yusuf juga menekankan pentingnya membangun sinergi antar cabang serta memperkuat kualitas kader agar mampu bersaing dan berkontribusi di berbagai sektor.

Sementara itu, Majelis Pembina Daerah (Mabinda) PMII yang diwakili oleh Sekretaris Mabinda, Defi Mulyadi menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kader PMII yang terus berkembang di berbagai daerah di Sumatera Barat. Menurutnya, keterlibatan tujuh cabang PMII dalam pelantikan tersebut menunjukkan bahwa organisasi masih memiliki energi besar untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi daerah.

"Pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk menggerakkan organisasi. Saya berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat kaderisasi, menjaga persatuan, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata defi.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini semakin kompleks. Oleh sebab itu, kader PMII dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual, memperkuat integritas moral dan menjaga tradisi intelektual yang menjadi ciri khas organisasi.

Dalam arahannya, Shofi menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah kepengurusan tidak diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dilakukan, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu melahirkan kader yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

"PMII harus tetap menjadi rumah kaderisasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pengurus yang baru dilantik harus mampu menjaga semangat pergerakan, memperkuat cabang dan memastikan kaderisasi berjalan secara berkelanjutan," katanya.

Ia juga menilai Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam melahirkan kader-kader berkualitas yang mampu berkiprah di tingkat nasional maupun daerah.

Senada dengan itu, Mabinas PMII, Firdaus menilai perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut kader PMII untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang menjadi landasan gerakan organisasi.

“PMII harus tetap menjadi ruang pembelajaran yang melahirkan kader-kader yang kritis dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kepengurusan yang baru harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri organisasi,” ujar Firdaus.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan internal sebagai modal utama dalam menjalankan roda organisasi selama masa kepengurusan berlangsung.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alumni PMII, organisasi kepemudaan. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan gerakan PMII sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal isu-isu keumatan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, PKC PMII Sumbar diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak demi menghadirkan gerakan yang lebih adaptif, inklusif dan berdampak bagi masyarakat Sumatera Barat. (Tmi)