NetralPost.net

Pembagian bendera dilakukan langsung kepada pengendara yang berhenti di persimpangan lalu lintas. Kegiatan tersebut menjadi bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.

Mahdiyal mengatakan, kegiatan tersebut sengaja dilakukan di ruang publik agar pesan nasionalisme dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

"Kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan kemerdekaan. Bendera Merah Putih bukan hanya simbol negara, tetapi juga pengingat atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan," ujar Mahdiyal pada media.

Mahdiyal berharap 100 bendera yang dibagikan dapat menjadi pemantik bagi masyarakat untuk ikut memasang dan mengibarkan bendera merah putih selama momentum peringatan kemerdekaan.

Di kesempatan yang sama, Ketua PKC PMII Sumbar, M. Yusuf Rahman, menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga semangat kebangsaan.

"Nasionalisme harus hadir dalam tindakan nyata. Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton, kereta api harus ikut mengambil bagian dalam menjaga semangat persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia," ungkap Yusuf.

Menurut Yusuf, kegiatan pembagian bendera tersebut merupakan langkah sederhana, namun memiliki pesan yang kuat. Terlebih, kegiatan dilakukan langsung di tengah aktivitas masyarakat sehingga dapat membangun interaksi dan kesadaran bersama mengenai pentingnya memeriahkan kemerdekaan. 

Antusiasme masyarakat terlihat ketika bendera merah putih dibagikan kepada para pengendara yang melintasi kawasan tersebut. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan menjadi pemandangan tersendiri di sekitar lalu lintas. 

Melalui pembagian 100 bendera tersebut, Pokdarkamtibnas Sumbar bersama PKC PMII Sumbar berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan seremonial, tetapi terus tumbuh menjadi kesadaran bersama untuk menjaga persatuan, keamanan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tmi)

Kesejukan musyawarah mufakat yang dilaksanakan di GOR Dharmasraya ini menandai berakhirnya masa transisi organisasi sekaligus dimulainya babak baru kepemimpinan. Selain memegang mandat kepemimpinan utama, Sahabat Age Kurniawan juga ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur yang diamanatkan untuk merumuskan dan menyusun struktur kepengurusan definitif PC IKA-PMII Kabupaten Dharmasraya secara komprehensif dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sebagai langkah awal menggerakkan roda organisasi, kepengurusan baru ini Age Kurniawan akan berfokus pada konsolidasi basis data dengan menginventarisasi dan memperkuat jaringan alumni PMII yang tersebar di seluruh nagari dan kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya. 

"Penguatan data ini menjadi fondasi utama untuk memfasilitasi pendistribusian potensi kader alumni di berbagai ranah strategis, mulai dari sektor birokrasi, akademisi, dunia wirausaha, profesional, hingga kancah politik lokal, "terang Age Kurniawan

Dengan demikian, keberadaan alumni PMII tidak hanya terikat secara emosional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui sinergi dan pendistribusian peran secara optimal.

Di samping penguatan internal dan pendistribusian alumni, IKA-PMII Dharmasraya berkomitmen membangun kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan seluruh stakeholder terkait guna mendorong pembangunan daerah yang inklusif.

Di saat yang sama, IKA-PMII menegaskan perannya sebagai wadah pengayom dan pembina bagi pengurus serta kader aktif PC PMII Dharmasraya, termasuk memberikan dukungan moral maupun materialistis demi keberlanjutan jenjang kaderisasi mulai dari Mapaba, PKD, hingga PKL. 

"Seluruh ikhtiar organisasi ini dijalankan dengan teguh untuk mensyiarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga toleransi antarumat beragama, serta mengawal kebijakan publik secara konstruktif demi kemajuan masyarakat Dharmasraya," Tutup Age Kurniawan.(*) 

PADANG, NETRALPOST – Ketua Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Barat, M. Yusuf Rahman, menyoroti mencuatnya dugaan kekerasan seksual yang dialami seorang polisi wanita (Polwan) di lingkungan Polda Sumatera Barat. Menurutnya, kasus tersebut menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Yusuf mengatakan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada substansi dugaan tindak pidana tersebut, tetapi juga pada munculnya informasi mengenai penghentian penanganan perkara serta promosi jabatan terhadap terduga pelaku. Kondisi itu,-negara menurutnya, memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum dan akuntabilitas institusi.

"Kasus ini bukan sekadar menyangkut satu individu. Ini adalah ujian terhadap keberanian negara dalam menegakkan hukum tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan. Hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan tunduk pada relasi kekuasaan," tegas yusuf pada media (28/7).

Yusuf menegaskan bahwa PMII Sumatera Barat menghormati asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum. Namun, asas tersebut, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Yusuf berpandangan bahwa setiap dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara profesional, independen, dan berpihak pada prinsip keadilan. Ia menilai keterbukaan proses hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Ketika muncul persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu, maka kepercayaan publik terhadap hukum ikut dipertaruhkan," ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf menyebut kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang tidak boleh ditoleransi di lingkungan mana pun, termasuk dalam institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Yusuf, apabila penghentian perkara memang didasarkan pada alasan hukum yang kuat, maka penjelasan tersebut perlu disampaikan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan krisis kepercayaan.

"Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keberanian menegakkan keadilan secara setara. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam kepada yang lemah, tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan," kata Yusuf.

Di akhir pernyataannya, Ketua PKC PMII Sumatera Barat itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal penegakan hukum yang berkeadilan dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung tinggi hak-hak semua pihak.

"Hanya dengan penegakan hukum yang bersih, independen, dan berintegritas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus dijaga," tutupnya. (Tmi)

Aldi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan keadilan di atas emosi massa. Oleh karena itu, setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan kekerasan.

"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri. Ketika seseorang dihukum tanpa proses hukum yang sah, maka yang runtuh bukan hanya rasa kemanusiaan, tetapi juga wibawa negara hukum." Ujar aldi pada media (27/7)

Ia menilai, tindakan vigilante merupakan bentuk kegagalan dalam mengedepankan nilai-nilai keadaban. Apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, masyarakat akan terbiasaU menyelesaikan persoalan dengan kekerasan, bukan dengan hukum.

Menurut Aldi, penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui institusi yang berwenang.

"Kita boleh marah terhadap sebuah dugaan kejahatan, tetapi kemarahan tidak boleh mengalahkan akal sehat. Hukum harus menjadi panglima, bukan amarah massa." tambah aldi.

PC PMII Padang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama. Budaya menyelesaikan persoalan dengan kekerasan harus dihentikan dan digantikan dengan penghormatan terhadap hukum, hak asasi manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan.

"Negara yang kuat bukan diukur dari kerasnya massa menghukum seseorang, tetapi dari tegaknya hukum yang mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Mari kita jaga Indonesia sebagai negara yang beradab, bukan negara yang membiarkan kekerasan menjadi jalan keluar," tutup aldi. (Tmi)

Sebanyak 50 orang pengurus yang berasal dari tujuh cabang PMII se-Sumatera Barat dilantik dan diambil sumpahnya. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, yang turut didampingi sejumlah pengurus pusat, dan tokoh alumni. Kehadiran para kader dari berbagai daerah di Sumbar menambah semarak sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam membangun organisasi yang lebih progresif.

Ketua PKC PMII Sumbar, M. Yusuf Rahman, menegaskan bahwa pelantikan bukanlah garis akhir dari proses kaderisasi, melainkan titik awal untuk menjalankan amanah organisasi secara lebih nyata di tengah masyarakat.

Menurut Yusuf, PMII harus mampu menghadirkan gagasan dan gerakan yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pergerakan yang selama ini menjadi fondasi organisasi.

"Momentum ini adalah awal dari kerja-kerja kolektif yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. PMII Sumbar harus hadir sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial, pendidikan dan kebangsaan," ujar Yusuf dalam sambutannya.

Yusuf juga menekankan pentingnya membangun sinergi antar cabang serta memperkuat kualitas kader agar mampu bersaing dan berkontribusi di berbagai sektor.

Sementara itu, Majelis Pembina Daerah (Mabinda) PMII yang diwakili oleh Sekretaris Mabinda, Defi Mulyadi menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kader PMII yang terus berkembang di berbagai daerah di Sumatera Barat. Menurutnya, keterlibatan tujuh cabang PMII dalam pelantikan tersebut menunjukkan bahwa organisasi masih memiliki energi besar untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi daerah.

"Pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk menggerakkan organisasi. Saya berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat kaderisasi, menjaga persatuan, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata defi.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini semakin kompleks. Oleh sebab itu, kader PMII dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual, memperkuat integritas moral dan menjaga tradisi intelektual yang menjadi ciri khas organisasi.

Dalam arahannya, Shofi menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah kepengurusan tidak diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dilakukan, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu melahirkan kader yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

"PMII harus tetap menjadi rumah kaderisasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pengurus yang baru dilantik harus mampu menjaga semangat pergerakan, memperkuat cabang dan memastikan kaderisasi berjalan secara berkelanjutan," katanya.

Ia juga menilai Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam melahirkan kader-kader berkualitas yang mampu berkiprah di tingkat nasional maupun daerah.

Senada dengan itu, Mabinas PMII, Firdaus menilai perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut kader PMII untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang menjadi landasan gerakan organisasi.

“PMII harus tetap menjadi ruang pembelajaran yang melahirkan kader-kader yang kritis dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kepengurusan yang baru harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri organisasi,” ujar Firdaus.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan internal sebagai modal utama dalam menjalankan roda organisasi selama masa kepengurusan berlangsung.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alumni PMII, organisasi kepemudaan. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan gerakan PMII sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal isu-isu keumatan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, PKC PMII Sumbar diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak demi menghadirkan gerakan yang lebih adaptif, inklusif dan berdampak bagi masyarakat Sumatera Barat. (Tmi)