Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, mengungkapkan bahwa pembangunan fisik rencananya akan dilakukan di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan sebagian lahan milik warga.
"Desain lajur penyelamat sudah selesai, sekarang tinggal pembebasan lahan," ujar Elsa Putra saat memberikan keterangan di Kota Padang, Senin (11/5).
Proyek yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp30 miliar ini menggunakan skema kolaborasi. Biaya konstruksi akan sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara proses ganti rugi atau pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui APBD.
Bupati Tanah Datar sebelumnya telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan tersebut pada APBD Perubahan 2026. Jika proses administrasi lahan ini tuntas tepat waktu, pengerjaan fisik diprediksi mulai berjalan pada awal 2027.
Rencana ini mendapat sinyal hijau dari berbagai pihak. PT KAI Divre II Sumbar telah menyatakan dukungannya karena sebagian jalur akan menggunakan lahan milik KAI di KM 79+200 hingga KM 79+325.
Bahkan, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, telah meninjau langsung lokasi pada Februari lalu untuk memastikan percepatan fasilitas keselamatan ini.
Lajur penyelamat ini dipandang sebagai solusi mendesak di kawasan Panyalaian yang memiliki kontur jalan menurun tajam. Jalur ini nantinya akan dilengkapi dengan hamparan pasir atau kerikil yang berfungsi menghentikan kendaraan secara darurat, terutama bus dan truk yang mengalami rem blong, guna mencegah kecelakaan fatal di masa mendatang.(Nofri Tanjung)
Post a Comment