NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost— Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-Pol) kota Payakumbuh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) intelijen dasar bagi personel Forum Kewasapdaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Payakumbuh di Ballroom Hotel Kolivera 3, kecamatan Payakumbuh Timur Rabu (9/11). 

Dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh Rida Ananda, kegiatan berlangsung dalam rangka peningkatan deteksi dini segala bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguangn (ATHG) dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) di kota Payakumbuh.

Guna mendukung kegiatan Bimtek berjalan dengan lancar, kantor Kesbang-Pol kota Payakumbuh menghadirkan sebanyak 76 orang personel FKDM dari tingkat kecamatan dan kelurahan di kota Payakumbuh, serta dipandu oleh narasumber dari Badan Kesbang-Pol Provinsi Sumatra Barat, kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik A. H. Arsland, kepala satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) Kota Payakumbuh Dony Prayuda, dan kepala seksi pembinaan politik dan ketentraman Kesbang-Pol Kota Payakumbuh Niken Agreyena.

FKDM merupakan sebuah forum masyarakat guna untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Demi terciptanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Hadirnya FKDM yakni bertugas untuk menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamana, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulannannya secara dini, memberi rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Dipa Surya Persada dalam laporan kegiatannya sampaikan jika dasar pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Pembentukan FKDM mulai tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan/desa. 

Pembentukan FKDM Kota Payakumbuh ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 200.12/374/WK-PYK-2022 tentang pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewasapdaan Dini Masyarakat Kota Payakumbuh.

Mengawali sambutannya, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda katakan pembentukan FKDM untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.

FKDM Merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Orang nomor satu di lingkup pemerintah kota Payakumbuh itu menyampaikan untuk menjaga keutuhan NKRI diperlukan sinergisitas dari berbagai elemen, yakni pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

"Sebelum membuka Bimtek Intelijen Dasar FKDM saya ingin berpesan kepada pengurus FKDM, agar mampu bersinergi dengan perangkat aparatur pemerintah, TNI, Polri dan stakeholder. Juga mampu untuk menjaga kekompakan dan mampu mendeteksi setiap adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di wilayah. Pengurus itu juga harus bisa mengurusi organisasi secara profesional, sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 dan Nomor 46 Tahun 2019," pungkasnya.

Tidak lupa, terhadap personel FKDM kota Payakumbuh Pj. Walikota Rida Ananda sampaikan harapannya agar dapat terus membantu dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta mampu mendeteksi gangguan keamanan dalam daerah sebelum terjadi konflik khusnya di dalam daerah anggota FKDM masing-masing.

“Di Pundak anggota FKDM sekalian, maka tugas kalian melapoorkan mengenai situasi dan kondisi Daerah terkait potensi ancaman dan gangguan dan keamanan ikut bertanggung jawab untuk dapat membantu aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah wilayah kota Payakumbuh,” katanya.

Di akhir sambutannya, Rida menghimbau dan berpesan kepada anggota FKDM dan peserta kegiatan pertama ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh karena kita mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Negara. Kedua peserta dan masyarakat mempunyai tugas yang sama untuk dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mendeteksi seacara dini keadaan daerah sebelum terjadi konflik.

“Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus mendukung organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Payakumbuh, yang memiliki program positif, peduli lingkungan, dan selalu menjaga kondusivitas dan keutuhan NKRI,” tutup Rida. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Untuk memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menggelar sosialisasi terkait peraturan khusus (Persus) bagi koperasi se Kota Payakumbuh di aula setempat, Rabu (9/11).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kadis Koperasi dan UKM M. Faizal didampingi Kabid Koperasi dan UMKM Ade Vianora.

M. Faizal dalam sambutannya menyampaikan terkait kondisi koperasi di Kota Payakumbuh saat ini, dari 142 koperasi yang terdaftar, 65 diantaranya dikategorikan sebagai koperasi aktif, dan dari 65 itu baru ada sebanyak 53 koperasi yang bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun ini.

"Perlu ditingkatkan lagi di tahun depan agar seluruh koperasi bisa menggelar RAT, makanya kita perkuat hari ini, sehingga nanti semua koperasi kita dalam kondisi sehat kelembagaan dan usahanya. Aoperasi bisa memperlihatkan peran aktifnya dalam menghadapi ekonomi ekstren, adanya kekuatan kebersamaan, usaha dan kebutuhan difikirkan bersama. Rasa gotong royong dalam koperasi bisa membuat kuat menghadapi tantangan ekonomi kedepan," kata Faizal.

Faizal menambahkan RAT adalah keputusan tertinggi pengurus dan anggota, termasuk pertanggung jawaban pengurus terhadap dinamika dan progres usaha koperasi, disitu bisa diukur seberapa kontribusi koperasi terhadap anggota dan sebaliknya. Seberapa aktifnya anggota dalam menghidupkan koperasinya.

"Koperasi zaman now harus bisa memacu langkah maju kedepan, harus lebih dahulu selangkah. Artinya terkait dengan hal legalitas di koperasi, juga harus memiliki NIB yang mana prosesnya bisa dipandu Pemko di Mal Pelayanan Publik (MPP). Kemudian perlu juga harus ada peraturan khusus terkait kebijakan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi itu sendiri," tegasnya.

Dalam kegiatan yang di moderatori oleh Kabid Koperasi dan UMKM Ade Vianora itu, juga terjadi dialog yang hangat antara pengurus koperasi yang hadir diantaranya disampaikan oleh Ketua Dekopinda Ujang Asmar yang mengatakan terkait kedepan koperasi itu harus melakukan kaderisasi pengurus karena kondisi hari ini pengurus koperasi itu banyak dari kalangan lansia.

"Dalam pengurusan NIB yang mensyaratkan harus ada NPWP dari pengurus, ini perlu diperjelas oleh pihak kantor pajak apakah ini untuk mengambil pajaknya saja atau bagaimana, dan juga disampaikan terkait gerakan koperasi dalam memperingati hari lahirnya koperasi untuk tahun 2023," kata Ade.

Hadir dalam kegiatan itu sebanyak 13 koperasi dengan berbagai jenis bidang usaha yang juga menyampaikan persoalan-persoalan di koperasi masing-masing dan juga sebagian dari koperasi ini belum memiliki Peraturan Khusus . 

Di akhir kegiatan ini beberapa orang pengurus juga berharap terkait dengan keberlanjutan Perda tentang koperasi yang sudah disepakati dengan anggota DPRD Payakumbuh beberapa tahun lalu. (Humas)

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menjamu komunitas Tionghoa di Kota Payakumbuh dari Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT) untuk bersilaturahmi di rumah dinasnya, Rabu (9/11) malam.

Rida yang didampingi oleh beberapa kepala OPD itu menyampaikan dirinya dilantik sebagai Pj. Wali Kota Payakumbuh sejak 23 September 2022, dan berlaku SK selama setahun. 

"Untuk 1 tahun kedepan, kami bertugas menjadi kepala daerah, untuk itu kami perlu rasanya bersilaturahmi dengan keluarga Tionghoa yang berpusat di Nunang Daya Bangun, saya dan keluarga pun adalah warga kelurahan yang sama," kata Rida.

Rida yang sebelumnya adalah Sekretaris Daerah itu berharap, dengan telah menjadi wali kota, dirinya merasa jangan sampai pula orang merasa asing dengan dirinya, termasuk keluarga HBT dan HTT yang sudah dari generasi ke generasi menjadi bagian dari Kota Randang ini.

"Tugas saya tetap sama dengan wali kota yang dipilih rakyat, yakni menyelenggarakan aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, kalau ada perlu langsung saja ketemu saya, jangan sungkan," tegasnya.

Rida menyebut, persahabatan dan kekeluargaan adalah hal yang paling penting dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam pemerintahan bersama komponen masyarakat.

Apalagi, saat Rida menyinggung terkait problem inflasi yang harus terus dikendalikan, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, ini menjadi problem bagi perekonomian masyarakat, meski laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh cukup tinggi dibandingkan daerah lain, karena banyaknya UMKM tumbuh.

"Bertepatan pula pada momentum silaturahmi kita malam ini, kami mengajak sinergi dari HBT dan HTT, sekiranya ada kegiatan sosial, mari kita memerangi stunting dan kemiskinan ekstrem. Angkat anak asuh yang bisa dibantu dengan bantuan stimulan seperti beras, telur, susu, biskuit. Sedikit banyaknya itu sangat membantu sekali bagi kami," kata Rida.

Di akhir sambutannya, Rida mengajak organisasi HBT dan HTT untuk bersama-sama bersinergi membangun Kota Payakumbuh. Apalagi kota ini sudah sangat layak untuk menjadi tempat berinvestasi dengan telah adanya juga Peraturan Daerah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang peruntukan lahannya telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah.

"Kita sudah punya MPP di lantai 1 kantor wali kota, pelayanan perizinan satu atap, mengurus izin usaha gratis tanpa biaya," ulasnya.

Sementara itu, Thomas selaku Ketua HBT juga memperkenalkan rombongan yang datang kepada Rida dan jajarannya. Thomas menyebut sebelumnya HBT selalu mengadakan kegiatan sosial, sering dengan Pemda dan Kepolisian, termasuk saat Covid-19 dulu membantu APD bagi nakes. Juga sembako di beberapa kelurahan.

Andre yang mewakili Ketua HTT Joni Salim yang berhalangan hadir menyampaikan dirinya sangat merasakan perbedaan yang cukup signifikan di Kota Payakumbuh, khususnya pelayanan publiknya yang luar biasa.

"Perbedaan itu lebih baik dari sebelumnya. Apresiasi kepada pelayanan publik Kota Payakumbuh. Saya sudah kembali dari PTSP yang ada di luar daerah, pelayanan di Kota Payakumbuh malah lebih bagus dari daerah lain, sangat tidak disangka," kata Andre.

Baik Thomas dan Andre juga menyebut dengan telah diperkenalkan dan bersilaturahmi dengan Wako dan jajaran, baik HBT dan HTT tentu sudah tidak enggan dan malu-malu, sudah tahu kepada siapa mereka bila mau berurusan dengan pemerintah, termasuk sinergi kerja sama yang selama ini sudah terjalin.

"Yang jelas, sebagai fungsi organisasi, kami selalu melaksanakan kegiatan sosial. Gayuang Wako basambuik, kami HBT dan HTT menyatakan siap mendukung program pengentasan stunting dan ekonomi ekstrem yang disampaikan Wali Kota Rida Ananda," pungkas Thomas diamini Andre. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost--

"Untuk mewujudkan Payakumbuh sebagai kota sehat itu kuncinya ya komitmen kita bersama. Makanya kita harus mempersiapkan diri dalam verifikasi penilaian tingkat nasional tahun 2023. Semoga kita bisa meraih kembali predikat Swasti Saba Wistara yang ke tujuh,” kata Pj. Wako Rida Ananda.

Rida mengatakan penyelenggaraan kota sehat bertujuan untuk mendorong terwujudnya kondisi kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni. Dan diharapkan dapat meningkatkan sarana dan produktivitas perekonomian masyarakat.

“Ini merupakan modal dasar kita untuk mewujudkan masyarakat sehat. Sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kita menjadi lebih baik," ucapnya.

Untuk mewujudkan kota sehat tersebut dijelaskan Rida ada 9 (sembilan) tatanan indikator yang harus terpenuhi, yakni kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan rumah ibadat, pasar rakyat, satuan pendidikan, pariwisata, transportasi dan  tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial serta pencegahan dan penanganan bencana.

"Dengan terwujudnya tatanan-tatanan tersebut yang sesuai dengan standar akan mendukung pembangunan berwawasan kesehatan sebagai modal tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya," jelasnya. 

"Dan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya atau solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya kualitas lingkungan fisik, budaya, dan produktivitas serta perekonomian daerah kita," tukuknya.

Sementara itu, Kepala Bappeda yang merupakan Ketua II Tim Teknis Kota Sehat, Yasrizal menyebut Kota Payakumbuh sudah meraih 9 (sembilan) kali gelar kota sehat, yaitu tahun 2004 predikat Padapa, 2005 dan 2007 predikat Wiwerda, tahun 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 dan 2019 meraih predikat tertinggi Wistara, serta 14 kali Kota Adipura.

"Untuk 2023 ini kita berharap bisa meraih Swasti Saba Wistara yang ke tujuh. Makanya sesuai arahan Pak Wali Kota tadi diminta komitmen dari semua stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan Payakumbuh yang sehat," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh menggelar Bimbingan Teknis tentang Administrasi Kontrak Kerja Konstruksi bagi 60 Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi di Hotel Mangkuto, Rabu (9/11).

Acara tersebut dibuka oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda diwakili Asisten II Setdako Elzadaswarman, dengan narasumber Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muslim, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Marta Minanda.

Asisten II Elzadaswarman mengatakan pekerjaan konstruksi yang baik tidak saja dilihat dari pekerjaan fisik dilapangan, tapi juga administrasinya yang harus disiapkan dan dipedomani secara baik. Mulai dari pengawalan terhadap isi dari kontrak perjanjian, seperti hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa, pemenuhan terhadap spek teknis, DED dan dokumen-dokumen pendukung lainya yang harus di siapkan.

"Banyak dari pihak penyedia jasa yang belum memahami dalam pelaksanaan dan pengawalan dari isi kontrak pekerjaan konstruksi dan administrasi yang harus disiapkan agar suatu pekerjaan konstruksi tersebut dapat dianggap tertib secara administrasi dan penyelenggaraan serta dapat secara kualitas, kuantitas dan dipertanggungjawabkan permasalahan hukum," kata pria yang akrab dengan panggilan Om Zet itu.

Om Zet juga berharap selepas pelatihan ini Kota Payakumbuh bisa terus menjaga komitmen terlaksananya pekerjaan konstruksi yang baik secara kualitas dan kuantitas serta tertib secara administrasi dan dipertanggungjawabkan. 

"Melalui kegiatan ini masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, baik dari pengguna jasa maupun penyedia yang tertuang dalam kontrak dan aturan lainnya. Termasuk aturan dan perubahan-perubahan pokok dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Sehingga, pekerjaan konstruksi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, kuantitas dan tertib secara administrasi," harapnya.

Sementara itu, Kabid Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fitri selaku penanggung jawab kegiatan kepada media mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Dinas PUPR sebagai dinas teknis di daerah memiliki kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Ini juga merupakan lanjutan dari kehiatan pembinaan PUPR, sebelumnya sudah dilaksanakan juga bimtek serupa bagi PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh pada bulan lalu.

"Hari ini kita melaksanakan fungsi kita terkait pembinaan tertib kegiatan konstruksi, dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pembinaan konstruksi, menyebar luaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi yang terbaru," ujarnya.

Ditambahkan Yulia, sosialisasi peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa bimbingan teknis dan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis.

"Kita di PUPR juga memfasilitasi pihak lain baik dari instansi pemerintahan atau masyarakat yang berada di Kota Payakumbuh untuk berkonsultasi terkait teknis bidang konstruksi. Konstruksi memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan yang hasil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kota selaku fasilitator masyarakat bertugas menyediakan fasilitas umum yang representatif untuk masyarakat Kota Payakumbuh dan hal ini dituangkan dalam visi misi Walikota Payakumbuh Tahun 2017-2022," jelasnya.

Terakhir, Yulia menyebut dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dilakukan melalui suatu tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga penyerahan hasil. Hal ini juga dituangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

Salahsatu peserta, Novanto Yudhistira menyampaikan apresiasi kepada Dinas PUPR yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan ini, adanya keseriusan pemerintah dalam memberdayakan sumber daya yang ada, termasuk pelaku usaha konstruksi.

"Kegiatan ini bermanfaat, selain menyamakan persepsi agar tertib administrasi antara pemda dan penyedia, kami juga diberikan pemahaman dan dijelaskan terkait aturan yang baru terkait pekerjaan konstruksi," ujarnya. (Yon)

Demak, netralpost - Tol Semarang-Demak Seksi 2 diperkirakan dapat diakses untuk umum pada momen Natal dan Tahun Baru. Secara umum, ruas tol sepanjang 16,31 kilometer itu sudah selesai dan menyisakan detail-detail seperti rambu-rambu serta pintu keluar tol.

Gubernur Ganjar Pranowo, Selasa (8/11) telah mencoba fisik dari tol tersebut. Ia menyebut tahap ujicoba secara komprehensif akan segera dilakukan. Jalur bebas hambatan ini, kata Ganjar, telah menjadi harapan masyarakat.

“Ini harapan yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari masyarakat di Sayung dan sekitarnya jadi Semarang-Demak. Sehingga apa yang dulu diharapkan ini bisa menjadi jalur untuk mengurai kemacetan insyaallah akan bermanfaat,” ujarnya

Tol Semarang-Demak ini, lanjut Ganjar, sekaligus solusi pengendalian rob yang sering melanda kawasan tersebut. Khususnya di Tol Semarang-Demak seksi 1.

“Tanggulnya kemarin uji coba dengan konstruksi yang didesain oleh anak-anak bangsa ini, rasa-rasanya sampai hari ini cukup berhasil,” katanya.

Secara resmi, Uji Laik Fungsi akan berlangsung selama sebulan mulai 19 November. Ganjar meyakini usai uji fisik yang dilakukannya sore hari itu, Tol Semarang-Demak seksi 2 itu bisa beroperasional di momen Nataru.

“Mudah-mudahan di Nataru ya. Mungkin sudah bisa digunakan meskipun ya uji coba begitu, belum bayar, dan sekarang sudah mulai kelihatan,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada warga yang telah mendukung proyek tol tersebut. Sikap serupa juga diharapkan Ganjar terjadi di Tol Semarang-Demak seksi 1.

“Minta dukungannya agar komunikasi kita jauh lebih baik dan nanti insyaallah akan betul-betul bermanfaat buat semuanya,” tandasnya.

Adapun pelaksanaan seksi 1 Tol Semarang-Denak, Kepala BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Wida Nurfaida menjelaskan prosesnya diharapkan bisa berjalan mulai Desember mendatang.

“Harapannya untuk penanggulangan banjir jadi untuk paket yang 1C bisa selesai dan 2024 semuanya bisa selesai,” tandasnya.(*)

Limapuluh Kota,netralpost-- Guna meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota di bidang Teknologi Informasi (TI) dan memastikan kelancaran akses internet pada Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dasar-dasar server dan firewall bagi Aparatur Tenaga IT (Information and Technology) dan Jabatan Fungsional rumpun Ilmu Komputer di Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota pada Selasa, (08/11/2022). Dilaksanakan di Aula Dinas Diskominfo, pelatihan yang diikuti oleh 41 orang peserta tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama yang diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Ridho Azwardi. Bimtek yang diselenggarakan selama satu hari penuh disampaikan oleh Senior Leader EOS PT. Telkom Witel Sumbar Harry Chan Putra dengan sejumlah materi pengenalan dasar server management, pengenalan dasar Firewall, dan pengenalan sistem layanan penghubung.

"Pelatihan yang diselenggarakan Bidang Aptika Diskominfo selaku pengelola sarana komunikasi dan teknologi informasi dirasa perlu untuk mengadakan pelatihan bagi aparatur tenaga IT, sebagai upaya mewujudkan misi daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu serta mewujudkan Smart Governance  atau tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik," ungkap Ridho Azwardi mengawali sambutannya. Selanjutnya, Ridho Azwardi mengucapkan terima kasih atas antusiasme para peserta yang mengikuti Bimtek serta kesediaan Kepala Perangkat Daerah yang telah memberikan izin terhadap aparatur yang mengikuti pelatihan. Kemudian dikatakannya, para aparatur tenaga IT yang mengikuti Bimtek merupakan mitra Diskominfo dalam pengelolaan teknologi informasi, khususnya dalam penanganan kendala teknis yang bersinggungan dengan akses internet, server, dan firewall. "Rekan-rekan yang hadir adalah mitra kerja kami dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan penanganan teknologi informasi, khususnya dalam hal pengelolaan jaringan dan troubleshooting. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kesediaan mengikuti pelatihan," ucapnya. 

Lebih jauh, Ridho Azwardi berharap terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia IT yang dapat mendorong kualitas pemanfaatan IT sesuai kebutuhan perangkat daerah serta terwujudnya layanan publik yang terpadu dan berorientasi kepada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  "Kami berkeyakinan,  Bimtek ini akan bermanfaat bagi seluruh peserta dalam menangani kendala jaringan dan troubleshooting di kantor masing-masing sehingga terselenggaranya infrastruktur Teknologi Informasi yang optimal," pungkas Ridho Azwardi. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost – Menulis merupakan kemampuan aktualisasi diri untuk berbagi ilmu dan informasi, nasehat serta pengetahuan. Sehingga Iqro, menjadi ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Bacalah, setidaknya mengisyaratkan untuk membaca dari yang dituliskan. Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka pelatihan guru menulis di Hotel Shago Bungsu, Lubuak Batingkok, Senin (7/11/2022). 

Dilanjutkan Bupati Safaruddin, selain dituntut memiliki berbagai kompetensi serta akhlak dan budi pekerti, seorang guru harus mempunyai kemampuan menulis. "Tapi menulis jangan cuma untuk naik pangkat saja”, sebutnya.

Namun demikian Bupati Safaruddin mengaku sangat bangga. Dalam rangka meningkatkan program literasi bagi pendidik, kehadiran guru pada pelatihan menulis ini sangat ramai diikuti oleh 180 orang guru dari SD dan SMP se-Kabupaten Limapuluh Kota. “Semoga kedepannya guru dapat melahirkan tulisan-tulisan yang membanggakan serta berbagi pengetahuannya,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota, Indrawati Munir berharap dengan kerja sama menulis dengan Koran Padang Ekspres, akan lahir guru-guru penulis dan profesional. “Mari kita belajar dan berbagi agar menulis kembali membudaya. Kita berharap pelatihan menulis bisa meningkatkan kompetensi. Guru butuh menulis, membuat bahan ajar dan membagi ilmu dengan cara menuliskannya. Selain itu agar guru-guru, kreatif dan inovatif,” ucap Indrawati.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber dari Harian Padang Ekspres, Ganda Cipta dan Zulkarnaini, serta turut dihadiri seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota. *((Yon)

 Payakumbuh,netralpost-

Pj. Wako Rida Ananda, menyambut positif pelaksanaan launching aplikasi aksi perubahan PKA sebagai langkah yang tepat untuk menjawab tantangan dunia yang cepat berubah, semakin kompleks dan sulit diprediksi.

“Kita sangat mengapresiasi sekali, karena untuk menghadapi perubahan itu harus dengan terobosan baru, dengan kecepatan, kreativitas dan inovasi," kata Pj. Wako Rida Ananda kepada media.

Rida menyebut, enam aplikasi yang dilaunching merupakan wujud inovasi yang dibangun oleh ke enam pejabat Administrator yang berasal dari enam OPD di Pemko Payakumbuh, dengan harapan mampu merubah konsep dan cara kerja perangkat daerah dari cara kerja konvensional ke cara kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Ke enam plafon aplikasi ini, saya yakin merupakan wujud dari semangat perubahan para peserta pelatihan kepemimpinan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing, tidak hanya sebagai pemenuhan persyaratan kegiatan pelatihan kepemimpinan, namun kedepannya aplikasi ini juga dapat dikembangkan bahkan dapat diadopsi oleh perangkat daerah lainnya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Payakumbuh Erwan mengatakan, PKA ini merupakan upaya dalam membangun dinamika managerial kepemimpinan melalui pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

"Arahnya jelas, yakni membangun mindset perubahan yang dilandasi wawasan kebangsaan dan integritas. Keberhasilan pelatihan ini tergantung pada kemampuan peserta dalam mengembangkan potensi diri, disiplin dan sikap mental," jelasnya.

"Kita berharap kedepan para peserta ini mampu secara taktikal sebagai penggerak dalam pelaksanaan program secara profesional dalam pelayanan publik sesuai tuntutan reformasi birokrasi saat ini," tukuknya.

Adapun enam aplikasi yang dilaunching dan disaksikan oleh seluruh OPD dan lurah se Kota Payakumbuh itu adalah sebagai berikut:

Bode Arman Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Payakumbuh menghadir aplikasi Siapda yang dinanfaatkan untuk Optimalisasi audit, reviu dan evaluasi melalui Sistem Informasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. 

Wawan Sofianto Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan aplikasi Rapor-Kinerja diharapkan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Rumah Data Pelaporan Kinerja di Sekretariat Daerah Payakumbuh bisa lebih optimal lagi.

Resti Desmila Kabid Perbendaharaan BKD Payakumbuh melauncing aplikasi Mande Setia untuk Optimalisasi penerimaan DBH Pajak melalui digitalisasi pelaporan di Kota Payakumbuh.

Yasril Kabag PBJ Dalbang Setdako Payakumbuh dengan inovasi Implementasi sistem informasi keciptakaryaan melaunching aplikasi Sicika.

Nalfira Kabag Protokol Setdako Payakumbuh, dengan aplikasi Sipadan (Sistem Informasi Protokoler, Agenda, Dokumentasi dan Pemberitaan) diharapkan efektivitas media informasi kepala daerah di Setdako Payakumbuh lebih maksimal lagi.

Armein Busra Sekretaris Diskominfo Payakumbuh menghadirkan aplikasi e-Aku KePo guna mengoptimalisasi akuntabilitas kinerja pengelola barang di lingkungan pemko payakumbuh. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost-

Pj. Wako Rida Ananda mengatakan BOBB XVI merupakan program kerja Kwarcab 0314 Kota Payakumbuh sebagai alat pembinaan, evaluasi dan wadah pertemuan bagi anggota Pramuka se Kota Payakumbuh dengan melakukan berbagai aktivitas.

"Kegiatan BOBB XVI ini merupakan agenda tahunan Kwarcab. Kita ingin membentuk karakter yang kreatif, edukatif, produktif, inovatif dan berkompetisi bagi peserta didik," kata Pj. Wako Rida Ananda. 

Selain itu, Rida menyebut dalam rangka memperingati hari Pramuka ke 61, diharapkan BOBB XVI bisa memberikan suatu kegiatan yang menarik, menantang di alam terbuka serta memupuk jiwa kepemimpinan dan kemandirian Pramuka di wilayah Kota Payakumbuh.

"Kita berharap kegiatan ini dapat menanamkan kecerdasan, keuletan dan kreatif bagi anggota Pramuka sebagai suatu nilai yang akan terus dipegang teguh dalam kehidupan sehari–hari," ucapnya.

Rida mengajak, "Dengan semangat Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan, kita sukseskan bersama Lomba BOBB XVI Tahun 2022 demi kemajuan dan kegemilangan Gerakan Pramuka di masa depan agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dirgahayu Gerakan Pramuka ke 61," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Kwarcab 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh Iwan menyebut, kegiatan BOBB XVI dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 5-9 November 2022 dengan berbagai kegiatan lomba.

"Jumlah peserta yang ambil bagian sebanyak 26 Pramuka Penggalang Pangkalan SD, 20 Pramuka Penggalang pangkalan SMP dan 12 pramuka penegak," ucapnya.

Untuk kegiatan lomba dijelaskan Iwan, antara pramuka penegak dan pramuka penggalang berpangkalan di SMP sederajat serta pramuka penggalang berpangkalan di SD sederajat adalah sebagai berikut: 

Lomba Peraturan Baris Berbaris Bertongkat (LPBBB), pionering, we are the best competition, lintas medan, panah competition, sandi-sandi, film pendek, e-sport.

"Untuk lomba ada perbedaan sedikit, untuk pramuka penggalang berpangkalan di SD sederajat tidak diperlombakan lintas medan, panah competition dan e-sport. Namun diganti dengan Kemampuan Indra Manusia (KIM)," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Dalam rangka menjadikan pelaku UMKM Kota Payakumbuh supaya punya legalitas dalam berusaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan Sosialisasi sekaligus membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), Senin (7/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kadis Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh M. Faizal yang diwakili Kabid Koperasi dan UMKM Ade Vianora, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Maizon Satria beserta 2 orang anggotanya, serta Essa selaku Subkor kegiatan ini. 

Ada sebanyak 64 pelaku UMKM se Kota Payakumbuh dari berbagai jenis usaha yang hadir pada kegiatan ini.

Ade Vianora menyampaikan kegiatan ini adalah bentuk pembinaan dari Pemko kepada pelaku UMKM agar setiap pelaku usaha mempunyai legalitas dan itu terkadang menjadi syarat dalam mengakses permodalan dan pembinaan.

"Dengan sudah adanya NIB bagi pengusaha kedepan akan mudah juga bagi dinas untuk mendata setiap pelaku usaha di Kota Payakumbuh," kata Ade.

Sementara itu, Maizon Satria dalam paparannya menyampaikan betapa pentingnya legalitas dalam berusaha baik bagi pelaku usaha perorangan maupun untuk kelompok atau koperasi bahkan bagi perusahaan. Pelaku usaha juga bisa mengurus NIB nya sendiri, disampaikannya dengan adanya KTP, NPWP, maka setiap pelaku usaha bisa masuk ke sistem OSS yang selanjutnya mengeluarkan NIB.

Proses pembuatan NIB ini juga dibantu oleh petugas pelayanan DPMPTSP Kota Payakumbuh, telah berhasil membuat sekitar 30 NIB baru pelaku usaha.

Umumnya pelaku UMKM merasa cukup terbantu dengan kegiatan ini, karena sepulangnya dari kegiatan ini mendapatkan NIB yang menjadi legalitas mereka dalam berusaha.

"Kami diberikan edukasi, di samping itu usaha juga mengantongi NIB selepas dari kegiatan ini," kata Linda, salah satu peserta. (Yon)

Padang, netralpost - Wali Kota Padang Hendri Septa meresmikan Sentra Usaha Mikro Kerupuk Jariang Rajo-Rajo, yang berada di RT 01 RW 02, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Senin (7/11/2022).

Wako Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik dan mengapresiasi  peresmian sentra usaha mikro kerupuk Jariang (Jengkol) Rajo-Rajo ini. Menurutnya, dengan adanya pembukaan usaha seperti ini tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

"Kami berharap melalui pembukaan sentra usaha mikro kerupuk Jariang Rajo-Rajo ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat," ucap Wako.     

Wako Hendri Septa mengungkapkan, pelaku usaha mikro di Kota Padang memiliki peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Saat ini saja jumlah pelaku usaha mikro binaan Kota Padang sekitar 41.325 dari 78.355 jumlah pelaku usaha yang terdata. 

"Untuk itu ke depan kita Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk mengembangkan produk-produk UMKM yang ada agar bisa go-internasional sehingga pangsa pasar semakin luas, seperti halnya kerupuk Jariang Rajo-Rajo ini yang sudah diminati oleh negara Malaysia dan Singapura," ungkap Wako Hendri Septa. 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Hendri Septa juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang (STTIND Padang) yang telah memberikan bantuan berupa alat pengering kerupuk Jariang untuk sentra usaha mikro kerupuk Jariang Rajo-Rajo. 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada STTIND Padang yang telah memberikan alat ini. Semoga dapat membantu dan meringankan kinerja dari para pelaku UMKM ini," pungkas Wako Hendri Septa.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ferri Erfiyan Rinaldy, Kabag Kesra Fuji Astomi, Camat Padang Barat Junie Nursyamzah, dan Lurah Kampung Pondok Eka Saputra dan unsur Forkopimca Padang Barat. Juga hadir di kesempatan tersebut Ketua STTIND Padang Riko Ervil. (*).