NetralPost.net

Dalam sebuah momen sederhana, Ketua Umum terlihat duduk lesehan, tanpa sekat, tanpa jarak dengan siapa pun. Kesederhanaan inilah yang membuat beliau begitu dihormati dan disayang, tidak hanya oleh keluarga besar PW FRN, tetapi juga oleh para Jendral dan tokoh yang selama ini dekat dengan organisasi.

“Pemimpin sejati itu bukan diukur dari jabatan atau gelar, tapi dari seberapa dekat dia dengan rakyatnya. Dan itu ada di diri Ketum kita,” ujar salah satu pengurus PW FRN.

Sikap keteladanan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah organisasi terletak pada karakter pemimpinnya. Ilmu boleh setinggi langit, tapi hati harus sedalam bumi.

Padang, netralpost --- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui berbagai program edukasi serta penanganan titik-titik rawan di sepanjang jalur rel. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya keselamatan di perlintasan sebidang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari operator, pemerintah, hingga masyarakat.

Kepala Humas PT KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak.

“Keselamatan di perlintasan bukan hanya menjadi tanggung jawab KAI sebagai operator, tetapi juga pemerintah sebagai regulator dan penyelenggara jalan, serta masyarakat sebagai pengguna jalan. Masing-masing memiliki peran penting untuk menciptakan perjalanan kereta api yang aman. Kepatuhan terhadap aturan dan meningkatnya kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam menekan potensi kecelakaan di perlintasan,” ujar Reza.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, KAI Divre II Sumbar secara konsisten melaksanakan sosialisasi keselamatan di sekolah-sekolah yang berada di sekitar jalur kereta api. Melalui kegiatan ini, para pelajar diberikan pemahaman mengenai bahaya beraktivitas di jalur rel, pentingnya mematuhi rambu dan sinyal perkeretaapian, serta tata cara melintasi perlintasan sebidang dengan aman.

Selain edukasi kepada generasi muda, KAI Divre II Sumbar juga terus melakukan berbagai langkah mitigasi di lapangan, di antaranya penutupan perlintasan sebidang yang tidak memenuhi ketentuan, sosialisasi keselamatan di perlintasan resmi baik yang dijaga maupun tidak dijaga, serta pemasangan banner keselamatan pada titik-titik yang memiliki potensi risiko kecelakaan.

Menurut Reza, pendekatan yang menggabungkan edukasi dengan penanganan titik rawan merupakan strategi yang efektif dalam membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan.

“Keselamatan pelanggan maupun masyarakat akan semakin kuat apabila edukasi dilakukan secara terus-menerus dan diikuti dengan penanganan titik-titik rawan. Kami ingin membangun budaya selamat, bukan hanya meningkatkan kewaspadaan sesaat. Ketika masyarakat memahami risikonya dan fasilitas keselamatan terus diperkuat, maka potensi kecelakaan dapat diminimalkan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar jalur operasional, KAI Divre II Sumbar juga menyalurkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa sarana olahraga, sarana ibadah, serta sarana kebersihan dengan total nilai Rp72.850.000.

Bantuan tersebut disalurkan kepada Gereja Katholik Kristus Bangkit Pasar Usang berupa pengeras suara (speaker indoor), Jorong Semua Talao Mundam Batang Anai, Kantor Lurah Jalan Kereta Api Kota Pariaman, Nagari Kapalo Hilalang, dan Pos Pemuda Pampangan RW 01 berupa mesin potong rumput serta alat semprot pertanian. Selain itu, Desa Cimparuh Kota Pariaman menerima mesin potong rumput dan tong sampah, SSB Sungai Abang Lubuk Alung menerima bantuan sarana olahraga sepak bola, sedangkan Masjid Hidayah Sungai Buluh Batang Anai memperoleh bantuan sarana ibadah.

Reza menjelaskan bahwa program TJSL tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman di sekitar jalur kereta api.

“Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat kolaborasi dalam menjaga keselamatan di sekitar jalur kereta api. KAI berkomitmen untuk terus hadir melalui program-program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Pemuda Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Boy, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian KAI Divre II Sumbar kepada masyarakat yang berada di sekitar jalur kereta api.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KAI Divre II Sumbar atas bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat kami. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan lingkungan sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian KAI terhadap masyarakat di sekitar jalur rel. Kami juga mengapresiasi sosialisasi keselamatan yang rutin dilakukan karena mampu meningkatkan kesadaran warga untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api. Kami siap mendukung upaya KAI dalam membangun budaya keselamatan karena keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Boy.

Melalui sinergi yang kuat antara operator, pemerintah, dan masyarakat, KAI Divre II Sumbar optimistis budaya keselamatan di perlintasan sebidang akan terus tumbuh sehingga mampu menciptakan perjalanan kereta api yang semakin selamat, aman, dan andal bagi seluruh pelanggan maupun masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekitar jalur kereta api. Melalui kolaborasi yang erat antara operator, pemerintah, aparat, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan budaya keselamatan di perlintasan sebidang semakin mengakar sehingga mampu mewujudkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan maupun pengguna jalan” tutup Reza.

Apabila benar dugaan bahwa pelaku pernah mengalami perundungan dalam waktu yang lama sebagaimana informasi yang beredar, maka kita tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan siapa pelakunya, tetapi juga berani bertanya: mengapa seorang anak bisa sampai pada titik tersebut? Pertanyaan ini bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan, melainkan untuk mencari akar persoalan agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

Bullying bukan lagi persoalan sepele. Ia adalah bentuk kekerasan yang meninggalkan luka psikologis mendalam. Banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak akan mendapatkan perlindungan. Ketika suara mereka tidak pernah didengar, luka itu terus menumpuk menjadi tekanan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak yang tidak pernah dibayangkan.

Persoalan ini juga tercermin dalam berbagai data. Asesmen Nasional 2022 menunjukkan sekitar 36 persen peserta didik di Indonesia berada pada risiko mengalami bullying di sekolah. Angka tersebut memperlihatkan bahwa perundungan bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan persoalan sistemik yang membutuhkan perhatian serius.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam laporan tahunannya juga menegaskan bahwa persoalan perlindungan anak di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan besar. Sepanjang 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan terkait berbagai persoalan perlindungan anak, menunjukkan bahwa ruang pendidikan masih belum sepenuhnya aman bagi peserta didik.

UNESCO bahkan mencatat bahwa sekitar satu dari tiga peserta didik usia 13–15 tahun di dunia pernah mengalami bullying di sekolah. Fakta ini menunjukkan bahwa bullying merupakan persoalan global yang berdampak terhadap kesehatan mental, prestasi belajar, hingga perkembangan sosial anak.

Karena itu, sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan. Sekolah harus menjadi ruang yang mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat setiap peserta didik. Ketika seorang anak takut datang ke sekolah karena intimidasi atau kekerasan dari teman sebayanya, sesungguhnya fungsi pendidikan sedang mengalami kegagalan.

PW IPNU Sumatera Barat memandang bahwa tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan bullying di seluruh satuan pendidikan. Setiap sekolah perlu memiliki mekanisme pelaporan yang aman, pembentukan Satuan Tugas Anti-Bullying yang benar-benar bekerja, layanan konseling yang mudah diakses, serta pendampingan psikologis bagi korban maupun pelaku. Budaya saling melindungi harus dibangun, bukan hanya melalui aturan, tetapi melalui keteladanan guru, keterlibatan orang tua, dan kepedulian seluruh warga sekolah.

Kami juga menilai bahwa pendidikan karakter harus diperkuat melalui penguatan literasi anti-bullying dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Di Sumatera Barat, penguatan kembali mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) layak dipertimbangkan karena mengandung nilai raso jo pareso, tenggang rasa, musyawarah, dan penghormatan kepada sesama. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga fondasi karakter yang sangat relevan untuk mencegah lahirnya perilaku kekerasan di lingkungan pendidikan.

Tragedi di MAN 3 Padang hendaknya tidak hanya menjadi berita yang menghebohkan selama beberapa hari. Peristiwa ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak. Jangan sampai perhatian kita baru muncul ketika sebuah tragedi telah terjadi.

Bullying yang dibiarkan adalah bom waktu. Mungkin ia tidak meledak hari ini, tetapi ketika tidak ada yang mendengar jeritan korbannya, dampaknya dapat muncul dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap anak merasa aman untuk belajar, dihargai untuk tumbuh, dan didengar ketika mereka meminta pertolongan. Itulah hakikat pendidikan yang sesungguhnya.

Penulis: Metra Wiranda Putra (Ketua PW IPNU Sumatera Barat)

Kedatangan Kapolda disambut langsung oleh Kabinda Sumbar Achmad Dailimy, S.E., M.M., beserta jajaran pejabat. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Kabiro SDM Polda Sumbar dan Kabidkeu Polda Sumbar.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kedua pimpinan juga membahas pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kolaborasi dalam mengantisipasi berbagai dinamika yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat.

Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy mengatakan, silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polda Sumbar dan Badan Intelijen Daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara Polda Sumbar dengan Badan Intelijen Daerah. Kolaborasi yang baik akan menjadi modal penting dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini, sehingga situasi kamtibmas di Sumatera Barat tetap aman dan kondusif,” ujar Kapolda.

Menurut Kapolda, tantangan keamanan yang terus berkembang membutuhkan kerja sama yang erat antarinstansi agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.

“Kolaborasi yang erat antarinstansi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keamanan yang kondusif dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tegas Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., mengatakan bahwa silaturahmi tersebut semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menjaga situasi kamtibmas di Sumatera Barat.

“Komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan antara Polda Sumbar dan Badan Intelijen Daerah Sumatera Barat semakin solid, sehingga sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus diperkuat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Ranah Minang.(*) 

​Aksi penghijauan pascabencana ini turut dihadiri dan didukung penuh oleh jajaran personel Polsek Talamau, Ketua PABPDSI Talamau Ajumril, Kepala Jorong Perhimpunan, serta perwakilan dari media lokal.

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., melalui Kapolsek Talamau, IPTU Fifriki Candra, S.H., M.H., menegaskan komitmen jajarannya dalam upaya pelestarian alam.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian kepolisian dalam menjaga kelestarian alam dan antisipasi dini bencana. Fokus utama aksi ini menyasar area perbukitan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) guna memperkuat struktur pengikat tanah sekaligus meminimalisir potensi ancaman erosi," ujar Kapolsek Talamau.

​Dalam keterangannya, IPTU Fifriki Candra mengajak seluruh lapisan masyarakat Talamau untuk kembali menghidupkan budaya menanam pohon. Menurutnya, kelestarian hutan yang terjaga merupakan kunci utama dalam mencegah bencana musiman seperti banjir dan tanah longsor di wilayah Talu.

​"Kami ingin membangun kesadaran bersama. Penanaman pohon keras seperti mahoni ini adalah investasi jangka panjang untuk menjaga kelestarian alam kita. Jika hutan kita rusak, dampaknya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk bencana banjir dan longsor," tambah IPTU Fifriki Candra.

​Selain melakukan penanaman fisik, Polsek Talamau bersama unsur Muspika dan instansi kehutanan setempat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan edukasi sadar bencana. Sosialisasi ini bertujuan membangun pemahaman warga mengenai pentingnya mitigasi kebencanaan secara mandiri.

​Pihak kepolisian sengaja melibatkan generasi muda secara aktif dalam aksi ini. Polsek Talamau mengundang perwakilan pelajar dari berbagai sekolah di Kecamatan Talamau, di antaranya MAN 4 Pasaman Barat, SMKN 1 Talamau, dan MAM Talu. Kehadiran para siswa ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta lingkungan dan kepedulian terhadap bumi sejak usia dini.

​Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi momentum berkelanjutan bagi seluruh pihak untuk terus menjaga ekosistem wilayah Talamau, sekaligus menjadi pengingat bahwa sinergi antara aparat, masyarakat, dan generasi muda adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan lingkungan dari ancaman bencana di masa depan.(***) 

Pendekatan ini sengaja dirancang untuk mengubah paradigma lama pelayanan kepolisian menjadi jauh lebih inklusif dan bersahabat. Di bawah komando Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., program ini tidak hanya fokus pada penyelesaian urusan administratif semata. Petugas di lapangan didorong untuk membangun komunikasi dua arah yang hangat, ramah, dan solutif di loket-loket pelayanan terpadu.

Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan bahwa esensi utama dari "Polantas Menyapa" adalah menghadirkan rasa nyaman di setiap aspek pelayanan publik kepolisian. "Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan senyum dan sapaan hangat, kami berharap masyarakat merasa nyaman dan terbantu selama mengurus dokumen kendaraan mereka," ungkap Dirlantas Polda Sumbar dalam sebuah keterangannya.

Langkah optimalisasi pelayanan ini menyasar langsung warga Kota Padang yang tengah memproses administrasi kendaraan bermotor, seperti perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan administrasi wajib pajak lainnya. Dengan adanya asistensi langsung dari para personel di lokasi, alur birokrasi pengurusan menjadi lebih ringkas dan meminimalkan potensi terjadinya antrean panjang. 

Pendekatan humanis yang mengedepankan senyuman, keramahan, serta pemberian informasi yang jelas ini terbukti mendapat respons yang sangat positif dari para wajib pajak. Warga mengaku merasa jauh lebih dihargai dan merasa terbantu dengan kehadiran petugas yang sigap mengarahkan setiap tahapan proses pengurusan tanpa adanya kerumitan.

Melalui konsistensi program "Polantas Menyapa" ini, Ditlantas Polda Sumbar berharap kedekatan emosional antara polisi lalu lintas dan masyarakat Sumatera Barat dapat terjalin semakin kuat. Transformasi layanan publik yang semakin transparan dan responsif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan sekaligus menjaga ketertiban berlalu lintas. (*) 

​Dalam kampanye visual yang disebarkan, Ditlantas Polda Sumbar menyoroti jargon menarik, yaitu "Sederhana, Tapi Polisi Gak Suka". Kalimat ini sengaja dipilih untuk menyentuh psikologis para pengendara, khususnya generasi muda, agar sadar bahwa pelanggaran yang sering dianggap lumrah tetaplah sebuah pelanggaran hukum. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi tindakan yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

​Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol. Reza Chairul Akbar, menyatakan bahwa kesadaran berlalu lintas di masyarakat harus terus dipompa agar tidak kendur. "Banyak pengendara yang merasa tindakan seperti tidak memakai helm saat jarak dekat atau bermain ponsel sebentar adalah hal yang biasa. Padahal, statistik menunjukkan kecelakaan fatal justru sering berawal dari pemikiran menyepelekan aturan tersebut. Kami tidak akan bosan untuk mengingatkan dan menindak demi keselamatan bersama," tegas Reza.

​Setidaknya ada tujuh poin pelanggaran utama yang kini menjadi fokus perhatian dan pengawasan ketat petugas di lapangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus lalu lintas atau arah, menerobos lampu merah, menggunakan knalpot bising yang mengganggu kenyamanan, bermain HP saat berkendara, berboncengan lebih dari dua orang, hingga pengendara yang tidak membawa dokumen wajib seperti SIM dan STNK.

​Guna memastikan kepatuhan tersebut, Ditlantas Polda Sumbar akan memaksimalkan pengawasan baik melalui sistem tilang elektronik (ETLE) maupun patroli langsung secara berkala. Edukasi secara digital melalui media sosial juga terus digenjot agar pesan keselamatan ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Petugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan yang humanis namun tetap tegas dalam menegakkan aturan.

​Melalui program ini, Polda Sumbar berharap budaya tertib berlalu lintas dapat tertanam kuat di dalam sanubari masyarakat Sumatra Barat, bukan sekadar karena takut ditilang oleh petugas. Dengan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban, diharapkan angka fatalitas kecelakaan di jalan raya dapat ditekan secara signifikan sehingga seluruh pengendara bisa selamat sampai ke tujuan.(nofri) 

Padang, netralpost --- Direktorat Lalu Lintas ([Ditlantas) Polda Sumatera Barat](1.1.1, 1.1.2) gencar mengampanyekan gerakan keselamatan berkendara di wilayah hukum Sumatra Barat. Salah satu fokus utama yang kini tengah disorot secara masif adalah edukasi mengenai bahaya merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Langkah preventif ini diambil sebagai upaya nyata kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta menumbuhkan kesadaran kolektif di tengah masyarakat.

Melalui publikasi resmi dan selebaran edukatif bertajuk "Tidak Merokok Saat Berkendara, Fokus di Jalan Itu Gaya yang Keren" dengan tagar #SEPAKAT, kepolisian mengajak warga Sumbar mengubah kebiasaan buruk di jalan raya. Kampanye visual ini menampilkan simbol setir kendaraan dengan tanda larangan merokok yang tegas, sebagai pengingat bahwa jalan raya merupakan ruang publik yang membutuhkan konsentrasi penuh demi keselamatan bersama.

Secara hukum dan regulasi, aktivitas merokok sambil mengemudi terbukti melanggar ketentuan berkendara yang wajar. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mewajibkan setiap pengendara untuk menjaga fokus penuh dan mengemudikan kendaraan secara wajar. Kelalaian akibat hilangnya konsentrasi karena aktivitas lain seperti merokok dapat memicu sanksi hukum hingga denda finansial.

Bahaya merokok di atas kendaraan tidak hanya mengancam keselamatan pengemudi itu sendiri, melainkan juga pengguna jalan lain yang berada di sekitarnya. Abu atau bara api rokok yang terbang tertiup angin rawan mengenai wajah atau mata pengendara di belakang, yang berpotensi memicu cedera serius hingga kecelakaan fatal. Selain itu, pergerakan tangan saat menyalakan atau memegang puntung rokok secara otomatis memecah respons motorik pengemudi saat menghadapi situasi darurat.

Ditlantas Polda Sumbar berharap kampanye keselamatan lewat tagar #SEPAKAT ini dapat diterima secara luas oleh seluruh lapisan pengendara di Sumatra Barat. Pendekatan edukatif yang humanis terus digulirkan agar tertib berlalu lintas bukan lagi dipandang sebagai beban atau ketakutan terhadap sanksi hukum semata, melainkan menjelma menjadi gaya hidup baru yang membanggakan bagi generasi muda dan masyarakat umum.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol. H.M. [Reza Chairul](1.2.4, 1.3.6) Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya harus selalu ditempatkan pada prioritas yang paling utama. "Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Saat berada di balik kemudi maupun mengendarai sepeda motor, seluruh perhatian harus tertuju pada kondisi jalan," ujar Kombes Pol. Reza Chairul saat memberikan imbauan tegas kepada para pengendara. Beliau menambahkan bahwa aktivitas sekecil apa pun yang mengalihkan fokus, termasuk memegang dan membuang puntung rokok, sangat membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain di jalan raya. (Nofri)

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang tidak hanya mengutamakan keselamatan operasional, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan setara bagi setiap pelanggan sejak memasuki area stasiun hingga tiba di tujuan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa transportasi publik yang berkualitas harus mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, KAI terus menghadirkan layanan yang mendukung terciptanya lingkungan perjalanan yang lebih ramah, inklusif, dan berorientasi pada pelanggan.

“Transportasi publik harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua. KAI Divre II Sumbar berkomitmen menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, keluarga, maupun pelanggan berkebutuhan khusus melalui penyediaan fasilitas, kesiapan petugas, pemanfaatan sistem digital, serta edukasi kepada masyarakat,” ujar Reza.

Untuk mendukung kenyamanan pelanggan perempuan, KAI Divre II Sumbar menyediakan berbagai fasilitas, antara lain ruang laktasi dan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan di stasiun. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan yang lebih baik selama perjalanan.

Bagi pelanggan yang bepergian bersama anak, KAI Divre II Sumbar juga menyediakan area bermain anak (playground) di stasiun tertentu sebagai ruang aktivitas yang aman dan menyenangkan selama menunggu keberangkatan kereta. Selain itu, KAI turut menghadirkan layanan perjalanan rombongan untuk kegiatan edukasi, sehingga anak-anak dapat mengenal transportasi massal sejak dini melalui pengalaman belajar secara langsung.

Layanan perjalanan rombongan edukasi dapat dimanfaatkan oleh sekolah maupun lembaga pendidikan dengan ketentuan minimal 20 peserta. Permohonan diajukan paling cepat 14 hari dan paling lambat 8 hari sebelum keberangkatan dengan melampirkan data rombongan, daftar peserta, jadwal perjalanan, serta memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. Melalui program ini, KAI berharap dapat mendukung pembelajaran di luar kelas sekaligus menumbuhkan budaya menggunakan transportasi publik yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan yang inklusif, KAI Divre II Sumbar juga menyediakan berbagai fasilitas bagi pelanggan berkebutuhan khusus, antara lain kursi roda, kursi prioritas di ruang tunggu, toilet khusus disabilitas, guiding block, jalur prioritas di stasiun, serta petugas yang selalu siap memberikan pendampingan sesuai kebutuhan pelanggan.

Menurut Reza, kehadiran fasilitas fisik perlu didukung dengan kualitas pelayanan yang prima. Oleh sebab itu, KAI terus meningkatkan kompetensi petugas agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan sigap kepada seluruh pelanggan, khususnya kelompok prioritas.

Selain peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia, KAI juga terus mengembangkan sistem layanan digital untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi perjalanan, melakukan pemesanan tiket, hingga memperoleh bantuan layanan secara cepat. Seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem transportasi publik yang aman, modern, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

“KAI percaya bahwa rasa aman bukan hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga melalui budaya pelayanan yang menghormati setiap pelanggan. Karena itu, kami terus memperkuat sinergi antara fasilitas, petugas, teknologi digital, dan edukasi publik agar masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan transportasi kereta api,” tambah Reza.

KAI Divre II Sumbar juga mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menjaga kenyamanan, ketertiban, dan saling menghormati selama berada di area stasiun maupun di dalam kereta api. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah bagi semua.

“Melalui berbagai inovasi layanan tersebut, kami berharap kereta api tidak hanya menjadi moda transportasi yang andal, tetapi juga menjadi pilihan utama masyarakat yang menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, inklusif, dan berkesan bagi seluruh keluarga” tutup Reza.(*) 

Apel yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, Pamen, Pama, Brigadir, tamtama serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri di lingkungan Polda Sumbar ini menjadi momen penting bagi Kapolda untuk menyampaikan visi dan komitmen kepemimpinannya di wilayah hukum Sumatera Barat.

Dalam arahannya, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak terletak pada seberapa banyak arahan yang diberikan, melainkan pada keteladanan yang ditunjukkan di lapangan.

"Seorang pimpinan harus memberikan tauladan kepada anak buahnya, kepercayaan masyarakat dibangun bukan hanya melalui  ucapan, tetapi melalui sikap, tindakan dan pengabdian  yang konsisten setiap hari, " tegas Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy.

Menyikapi karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang dikenal memiliki pendirian kuat, Kapolda menginstruksikan agar jajarannya tidak menggunakan pendekatan kekerasan. Sebaliknya, ia mendorong tindakan persuasif dan pelayanan yang lebih mengayomi.

"Tugas kita sebagai Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Layani mereka, tidak perlu kita terpengaruh atau terprovokasi dengan apa yang diucapkannya," tambahnya.

Mengakhiri arahannya, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengajak seluruh personel untuk terus solid, kompak, dan bersatu dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. (Red)

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama selama masa liburan.

“Momentum libur sekolah tahun ini dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian bersama keluarga menggunakan kereta api karena dinilai aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau. Peningkatan jumlah pelanggan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” ujar Reza.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada KAI. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh insan KAI dalam menjaga keselamatan perjalanan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan kenyamanan pelanggan selama menggunakan transportasi kereta api.

Selama periode tersebut, lima stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi adalah Stasiun Padang sebanyak 56.451 pelanggan, Stasiun Pariaman 40.453 pelanggan, Stasiun Air Tawar 19.244 pelanggan, Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 14.015 pelanggan, dan Stasiun Lubuk Alung 10.493 pelanggan.

Sementara itu, lima stasiun tujuan dengan volume kedatangan pelanggan tertinggi yaitu Stasiun Padang sebanyak 55.705 pelanggan, Stasiun Pariaman 42.644 pelanggan, Stasiun Air Tawar 17.461 pelanggan, Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 14.946 pelanggan, serta Stasiun Naras 10.636 pelanggan.

Kinerja tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah Sumatera Barat selama masa liburan, khususnya menuju berbagai destinasi wisata, pusat aktivitas ekonomi, dan kawasan pesisir yang dilayani oleh kereta api. Kehadiran layanan kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi yang efisien, tetapi juga turut mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Salah seorang pelanggan KA Pariaman Ekspres, Rina (34), warga Kota Padang, mengaku rutin menggunakan kereta api saat menghabiskan waktu libur bersama keluarga.

“Perjalanannya nyaman, bersih, tepat waktu, dan anak-anak juga senang naik kereta. Selain harganya terjangkau, kami tidak perlu khawatir terjebak kemacetan sehingga liburan menjadi lebih menyenangkan,” ungkapnya.

KAI Divre II Sumbar mengimbau masyarakat yang akan menggunakan kereta api agar merencanakan perjalanan dengan baik, datang lebih awal ke stasiun, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan kenyamanan bersama.

Pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dapat dilakukan mulai H-7 sebelum keberangkatan, sehingga pelanggan dapat merencanakan perjalanan lebih awal tanpa khawatir kehabisan tiket.

Selain itu, KAI juga tetap menyediakan layanan go-show di loket stasiun yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan kereta, selama tiket masih tersedia.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur sekolah. KAI Divre II Sumbar akan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin aman, nyaman, andal, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan,” tutup Reza.

(Reza Shahab) 

Sumatera Barat, Netralpost--- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pangan (rights to food) sebagai kewajiban (state obligation) pemerintah. Oleh karena itu tidak boleh ada yang boleh meniadakan, mengurangi atau menghalangi kebutuhan dasar manusia (fundamental rights).

Sejalan dengan prinsip di atas kebijakan negara dalam pemenuhan kebutuhan HAM (fulfill on human rights need) yang dibutuhkan adalah pengawasan, evaluasi agar kualitas kebijakan terkontrol (quality control), bukan disebut pelanggaran ham jika dalam proses pembangunan. Kalau ada temuan pelanggaran hukum maka di bawah ke ranah pidana bukan pelanggaran HAM. Sekali lagi karena sedang dalam proses pembangunan.

Makan Bergizi Gratis itu dalam konteks HAM masih on going to process of achieving human right. Program Makan bergizi gratis adalah Proses Pembangunan dalam mewujudkan tercapainya standar HAM. Oleh karena itu tidak boleh disebut pelanggaran HAM. Sesuatu yang sedang diproses tidak boleh dinilai sebagai pelanggaran HAM. Tetapi perlu penilaian yang bersifat evaluasi.

Mewujudkan hak asasi manusia adalah upaya global yang berkelanjutan yang berfokus pada memastikan martabat, kesetaraan, dan kebebasan dan terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi semua individu tanpa diskriminasi.

Ini berdasarkan kerangka internasional dengan untuk melindungi masyarakat rentan dan menegakkan akuntabilitas di seluruh dunia.

Jalur-jalur yang sedang ditempuh untuk mencapai hak asasi manusia meliputi memperkuat kerangka perjanjian Internasional melindungi warga negara dari pelanggaran, dan memenuhi kebutuhan dasar seperti perawatan kesehatan dan perumahan dan makanan, pendidikan. Termasuk Makan Bergizi Gratis.

Lembaga-lembaga seperti Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan standar, memantau krisis, dan memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan sistem pembangunan berbasis HAM.

Soal Pangan, kesehatan, pendidikan adalah program yang diakui secara global sehingga terus membentuk legislasi modern untuk mengintegrasikan dengan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030 ( SDGS). 

Kerangka hak asasi manusia pada dasarnya terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB . Pencapaian tujuan-tujuan ini membutuhkan pendekatan "Ekonomi Hak Asasi Manusia", yang secara aktif memprioritaskan kesetaraan sosial dan pemberantasan kemiskinan.

Kebijakan MBG secara sengaja berfokus pada mereka yang paling tertinggal terlebih dahulu, berupaya menuju pemberdayaan dan inklusif bagi kaum muda, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

(Revi Rahmadona Mahasiswa HUKUM Universitas Muhammad Nadsir Bukittinggi) 

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemberantasan korupsi di sektor ketahanan energi nasional.

“Menindaklanjuti arahan tegas Presiden terkait pemberantasan korupsi di sektor ketahanan energi, Polri berkomitmen penuh melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Setiap dugaan korupsi yang mengganggu stabilitas sektor vital ini akan kami tindak secara cepat, tepat, dan transparan,” ujar Susmelawati dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Jumat (10/7/2026).

Langkah taktis Polda Sumbar ini dilaporkan berjalan beriringan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Mabes Polri terhadap dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengadaan batu bara yang memicu gangguan listrik di wilayah Sumatera.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian memfokuskan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan penyedia batu bara yang terlibat kontrak kerja sama dengan PLTU Ombilin. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kompol Muhardi, menyebutkan inisial perusahaan yang tengah diperiksa.

“Fokus pemeriksaan mengarah pada tiga penyedia, yakni CV PSPN, CV TC, serta konsorsium PT NCI dan PT NAL,” ungkap Muhardi.

Menurut Kombes Pol Susmelawati Rosya, penyelidikan resmi ini berpijak pada dua alat petunjuk kuat. Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 08 tertanggal 30 April 2024, dan kedua, laporan resmi dari masyarakat yang diterima kepolisian pada 31 Maret 2026.

Saat ini, tim penyidik terus bergerak maraton mengumpulkan dokumen dan memeriksa sejumlah saksi kunci untuk memperkuat konstruksi hukum dugaan tindak pidana tersebut. Polda Sumbar memastikan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel.

“Ke depan, kami akan terus mengumpulkan dokumen pendukung secara komprehensif dan memeriksa saksi-saksi kunci lainnya. Perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan secara berkala kepada rekan-rekan media,” pungkas Muhardi.(*) 

Sejalan dengan mulai diberlakukannya mandatori biodiesel B50 oleh Pemerintah pada 1 Juli 2026, KAI Divre II Sumbar telah menyiapkan seluruh aspek operasional, mulai dari kesiapan sarana, pengujian teknis, hingga penguatan aspek keselamatan agar proses transisi berjalan secara aman, bertahap, dan tetap mengutamakan keandalan layanan kepada pelanggan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa KAI menyambut baik implementasi kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

“KAI Divre II Sumbar mendukung penuh implementasi mandatori biodiesel B50 sebagai bagian dari transformasi sektor transportasi menuju energi yang lebih bersih. Seluruh sarana diesel kami telah dipersiapkan melalui serangkaian pengujian teknis dan evaluasi operasional sehingga penerapan B50 dapat dilakukan secara aman tanpa mengurangi aspek keselamatan, keandalan perjalanan, maupun kualitas pelayanan kepada pelanggan,” ujar Reza.

Sebagai bagian dari implementasi tersebut, KAI Divre II Sumbar telah memulai penggunaan biodiesel B50 pada KRD Minangkabau Ekspres dan Lokomotif CC 2018352 sejak 7 Juli 2026. Selanjutnya, penggunaan B50 akan diterapkan secara bertahap pada seluruh sarana diesel yang beroperasi di wilayah Divre II Sumbar sesuai kesiapan teknis dan ketersediaan pasokan bahan bakar.

Sebelumnya, PT KAI (Persero) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melaksanakan uji terap penggunaan biodiesel B50 pada sarana perkeretaapian berbasis diesel sebagai bagian dari proses validasi sebelum implementasi secara luas. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan karakteristik B50 sesuai dengan kebutuhan operasional kereta api yang mengutamakan keselamatan dan keandalan.

Pada lokomotif, pengujian difokuskan pada performa mesin selama operasi, meliputi respons engine, stabilitas proses pembakaran, konsumsi bahan bakar, serta kondisi komponen utama. Sementara pada kereta pembangkit dilakukan pengujian terhadap performa genset, efisiensi konsumsi bahan bakar, kualitas emisi, kondisi filter, hingga ketahanan operasi untuk memastikan pasokan listrik selama perjalanan tetap optimal.

“Kami menerapkan setiap tahapan implementasi secara terukur melalui pengujian, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini penting agar penggunaan biodiesel B50 tetap memenuhi standar keselamatan operasional sekaligus menjaga keandalan sarana dalam melayani masyarakat,” tambah Reza.

Penerapan biodiesel B50 merupakan kelanjutan dari penggunaan biodiesel pada operasional KAI yang sebelumnya telah melalui tahapan implementasi B35 dan B40. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi KAI dalam mengimplementasikan B50 secara lebih optimal dan bertanggung jawab.

Selain mendukung ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi nabati berbasis sumber daya dalam negeri, penggunaan B50 juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta menekan emisi karbon di sektor transportasi.

Sebagai penyedia layanan transportasi publik, KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan yang tidak hanya mengutamakan keselamatan, keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan pelanggan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan melalui penerapan teknologi dan energi yang lebih ramah lingkungan.

“KAI Divre II Sumbar akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan. Melalui penerapan biodiesel B50, kami ingin memastikan bahwa setiap perjalanan kereta api tidak hanya aman dan andal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap upaya menjaga lingkungan dan mendukung masa depan energi Indonesia yang lebih hijau,” tutup Reza.(*) 

Layanan Lost and Found merupakan wujud komitmen KAI dalam menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekhawatiran. KAI tidak hanya berfokus pada keselamatan perjalanan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap barang bawaan pelanggan melalui sistem penanganan barang hilang yang terintegrasi dan dapat diakses di seluruh stasiun KAI.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa layanan Lost and Found telah membantu banyak pelanggan menemukan kembali barang-barang yang tertinggal.

“Sepanjang tahun 2025, KAI Divre II Sumbar mencatat sebanyak 17 kasus barang tertinggal dengan estimasi nilai mencapai Rp. 46.150.000. Sementara hingga Semester I tahun 2026, telah tercatat 14 kasus barang tertinggal dengan estimasi nilai sekitar Rp. 46.002.500. Seluruh barang yang ditemukan tersebut berhasil dikembalikan kepada pemiliknya,” ujar Reza.

Barang-barang yang ditemukan pun sangat beragam, mulai dari telepon genggam, laptop, tablet, dompet, tas, dokumen penting, hingga uang tunai.

“KAI berkomitmen penuh untuk menjaga setiap barang yang ditemukan dan mengupayakan pengembaliannya kepada pemilik yang sah. Kami mengimbau pelanggan agar tidak ragu segera melapor apabila merasa kehilangan barang selama berada di lingkungan stasiun maupun di dalam perjalanan kereta api,” tambah Reza.

Apabila pelanggan menyadari adanya barang yang tertinggal atau hilang, laporan dapat segera disampaikan kepada kondektur selama perjalanan, petugas stasiun, petugas Polsuska, maupun melalui Contact Center KAI 121. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang barang dapat segera ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Reza menjelaskan bahwa setiap barang yang ditemukan akan langsung diamankan oleh petugas dan diumumkan melalui pengeras suara di stasiun apabila diperlukan. Selanjutnya, barang tersebut akan diberi label identitas, didokumentasikan, serta dicatat ke dalam Database Lost and Found KAI yang terintegrasi secara daring antarstasiun.

“Dengan sistem yang terintegrasi ini, pelanggan dapat melaporkan maupun melakukan pengecekan barang yang hilang di seluruh stasiun KAI. Hal tersebut membuat proses penelusuran menjadi lebih cepat, akurat, dan efektif,” jelas Reza.

Sebagai langkah pencegahan, KAI mengimbau seluruh pelanggan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama perjalanan, membawa barang secukupnya, serta melakukan pengecekan kembali pada rak bagasi, area tempat duduk, maupun sekitar tempat duduk sebelum turun dari kereta api.

“Kami berharap setiap perjalanan menggunakan kereta api dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain tiba di tujuan dengan selamat, kami juga ingin memastikan seluruh pelanggan membawa kembali barang bawaannya dengan lengkap. Namun apabila terjadi kehilangan, pelanggan tidak perlu panik karena KAI siap membantu melalui layanan Lost and Found yang tersedia di seluruh stasiun,” tutup Reza.(*) 

Saat agenda itu diumumkan, banyak yang menganggap rute tersebut hanyalah pilihan lokasi semata. Namun, menjelang rangkaian kegiatan besar Nahdlatul Ulama pada 1–5 Agustus, banyak orang mulai melihat adanya keterkaitan yang menarik. Penutupan Munas dan Konbes NU dijadwalkan berlangsung di Bangkalan, sementara puncak Muktamar NU akan dipusatkan di kawasan Tambakberas, Jombang.

Kesesuaian lintasan kegiatan GP Ansor dengan lokasi dua agenda besar NU itu membuat banyak kader dan masyarakat terheran. Seolah-olah rute yang dipilih jauh hari sebelumnya telah menggambarkan denyut perjalanan organisasi menuju titik-titik penting dalam sejarah Nahdlatul Ulama.

Tentu, tidak ada yang dapat memastikan bahwa hal tersebut merupakan sebuah prediksi. Namun, yang dapat dilihat adalah kepekaan seorang pemimpin dalam membaca arah gerak organisasi, memahami nilai historis tempat-tempat perjuangan, dan merangkainya menjadi sebuah perjalanan yang sarat makna.

Ziarah bukan sekadar mengenang jasa para ulama, dan gowes bukan hanya olahraga. Ketika keduanya dipadukan dalam lintasan Bangkalan–Tambakberas, perjalanan itu menjadi simbol kesinambungan perjuangan: berangkat dari semangat, menapaki jejak para pendahulu, lalu berakhir di pusat lahirnya banyak gagasan besar Nahdlatul Ulama.

Mungkin inilah yang membedakan seorang pemimpin yang hanya menyusun agenda dengan pemimpin yang mampu menghadirkan makna dalam setiap langkahnya. Addin Jauharudin menunjukkan bahwa sebuah perjalanan organisasi tidak hanya diukur dari jarak yang ditempuh, tetapi juga dari pesan sejarah dan nilai perjuangan yang ingin diwariskan kepada generasi penerus.

Penulis : Chaydirul Yahya

Selama periode angkutan libur sekolah, 20 Juni hingga 12 Juli 2026, KAI Divre II Sumbar mengoperasikan sebanyak 616 perjalanan kereta api dengan total kapasitas 187.008 tempat duduk. Setiap harinya, KAI melayani rata-rata 28 perjalanan dengan kapasitas 7.792 tempat duduk.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa hingga Selasa (7/7), sebanyak 151. 912 tiket telah terjual. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung hingga akhir masa libur sekolah.

“Masih tersedia 18.122 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat hingga 12 Juli 2026, dengan rincian 3.574 tempat duduk KA Lembah Anai, 9.384 tempat duduk KA Minangkabau Ekspres, dan 5.163 tempat duduk KA Pariaman Ekspres,” ujar Reza.

Selama masa libur sekolah, penjualan tiket didominasi oleh pelanggan yang memanfaatkan kereta api untuk berwisata, terutama menuju destinasi wisata pantai di Kota Pariaman menggunakan KA Pariaman Ekspres relasi Paulima–Naras. Hingga saat ini, penjualan tiket KA Pariaman Ekspres telah mencapai 100.075 tiket, sedangkan sisanya berasal dari pelanggan KA Minangkabau Ekspres dan KA Lembah Anai.

Menurut Reza, tingginya minat masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan.

“Kami mengajak masyarakat yang belum merencanakan perjalanan untuk segera memanfaatkan tiket yang masih tersedia. Kereta api menawarkan perjalanan yang nyaman, bebas macet, tepat waktu, serta menjadi pilihan yang ideal untuk menikmati momen liburan bersama keluarga,” jelasnya.

Selain menawarkan perjalanan yang nyaman, kereta api juga memberikan kemudahan dalam proses pembelian tiket. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara digital melalui aplikasi Access by KAI, mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan.

KAI Divre II Sumbar mengimbau masyarakat agar melakukan pembelian tiket hanya melalui aplikasi Access by KAI guna menghindari potensi penipuan serta memastikan keabsahan tiket yang dimiliki.

“Loket di stasiun hanya melayani pembelian tiket secara langsung (go show) mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan, selama tempat duduk masih tersedia,” tambah Reza.

KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan sisa masa libur sekolah dengan menggunakan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan bebas dari kemacetan, sehingga perjalanan menjadi lebih menyenangkan.(*) 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, dan dihadiri oleh jajaran manajemen Divre II Sumbar, Tim Safety Committee Divre II Sumbar, serta Tim Keselamatan dari Kantor Pusat KAI. Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi implementasi program keselamatan, mengidentifikasi potensi risiko, serta menyusun langkah-langkah mitigasi guna memastikan operasional perkeretaapian yang selamat, aman, dan andal.

Dalam arahannya, Kepala Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menegaskan bahwa keselamatan merupakan nilai utama yang harus menjadi budaya dan tanggung jawab setiap insan KAI, bukan sekadar pemenuhan terhadap regulasi.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama yang harus tertanam dalam setiap aktivitas kerja. Seluruh insan KAI Divre II Sumbar harus terus meningkatkan kinerja keselamatan dan berupaya mewujudkan zero accident secara berkelanjutan melalui disiplin, kepedulian, dan kepatuhan terhadap setiap prosedur kerja,” tegas Lutfi.

Pada rapat tersebut, Tim Safety Committee Divre II Sumbar memaparkan hasil evaluasi kinerja keselamatan, perkembangan implementasi program K3, tindak lanjut atas temuan di lapangan, serta berbagai upaya pengendalian risiko yang telah dan akan dilakukan. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi setiap unit kerja untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh aspek keselamatan berjalan secara optimal.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung konstruktif. Forum ini menjadi wadah bagi seluruh peserta untuk menyampaikan masukan, berbagi pengalaman, serta memperkuat sinergi antarunit dalam menghadapi berbagai tantangan operasional. Melalui koordinasi yang semakin solid, diharapkan penerapan budaya keselamatan dapat semakin konsisten di seluruh wilayah kerja Divre II Sumbar.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa pelaksanaan Safety Committee secara berkala merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap sistem manajemen keselamatan.

“Safety Committee bukan hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan KAI dalam menjadikan keselamatan sebagai budaya kerja. Keselamatan merupakan fondasi utama dalam menjaga keandalan operasional serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api,” ujar Reza.

Lebih lanjut, Reza menambahkan bahwa KAI Divre II Sumbar akan terus mendorong keterlibatan aktif seluruh pekerja dalam mengimplementasikan prinsip keselamatan di setiap lini operasional melalui peningkatan kompetensi, komunikasi yang efektif, serta pengawasan yang berkesinambungan.

“Melalui koordinasi yang kuat, komunikasi yang terbuka, dan komitmen bersama, kami optimistis budaya keselamatan di lingkungan KAI Divre II Sumbar akan semakin kokoh. Dengan demikian, kami dapat terus menghadirkan layanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat,” tutup Reza.(*) 

Selama periode libur sekolah yang berlangsung pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026, KAI Divre II Sumatera Barat mengoperasikan sebanyak 644 perjalanan kereta api dengan total kapasitas 179.216 tempat duduk. Setiap harinya, KAI menyediakan rata-rata 28 perjalanan kereta api dengan kapasitas sekitar 7.792 tempat duduk untuk melayani mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Barat.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa tingginya volume pelanggan menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api, khususnya pada momentum libur sekolah yang identik dengan meningkatnya aktivitas wisata dan perjalanan keluarga.

“Pada Minggu, 5 Juli 2026, volume penumpang mencapai 10.283 pelanggan atau setara 132 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Tingginya angka tersebut mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, terutama untuk perjalanan wisata. Hal ini juga menunjukkan bahwa kereta api semakin menjadi pilihan utama masyarakat karena mampu menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu, efisien, serta lebih berkelanjutan dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi,” ujar Reza.

Menurut Reza, peningkatan jumlah pelanggan tidak terlepas dari komitmen KAI dalam menjaga kualitas pelayanan serta memastikan operasional perjalanan berjalan optimal meskipun permintaan masyarakat meningkat secara signifikan.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan pelanggan. Seluruh perjalanan didukung oleh kesiapan petugas, optimalisasi sarana, serta peningkatan pelayanan di stasiun sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman dan berkualitas,” tambahnya.

Tingginya jumlah pelanggan selama masa libur sekolah juga semakin memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang mendukung sektor pariwisata di Sumatera Barat. Berbagai destinasi wisata yang berada di sepanjang jalur kereta api kini semakin mudah dijangkau dengan tarif yang terjangkau, waktu tempuh yang pasti, serta tingkat keselamatan yang tinggi.

Salah seorang pelanggan KA Pariaman Ekspres, Rina Putri, mengaku rutin memilih kereta api sebagai moda transportasi saat berlibur bersama keluarga.

“Saya lebih memilih kereta api karena perjalanannya nyaman, aman, tepat waktu, dan bebas dari kemacetan. Selain tarifnya terjangkau, pemandangan sepanjang perjalanan juga menjadi pengalaman tersendiri, terutama saat menuju kawasan wisata di Pariaman. Pelayanan petugas di stasiun maupun di dalam kereta juga ramah dan sangat membantu, sehingga membuat perjalanan bersama keluarga terasa lebih menyenangkan,” ungkap Rina.

Sebagai penyedia layanan transportasi publik, KAI Divre II Sumatera Barat terus melakukan berbagai peningkatan layanan secara berkelanjutan. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kebersihan sarana dan prasarana, memperkuat kualitas pelayanan petugas, menyediakan informasi perjalanan yang mudah diakses, serta mengoptimalkan fasilitas di stasiun demi menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin baik bagi pelanggan.

Reza menambahkan, kepercayaan masyarakat menjadi motivasi bagi KAI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh aspek operasional.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang terus mempercayakan kereta api sebagai pilihan transportasi. Kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi KAI untuk terus menghadirkan layanan yang semakin aman, nyaman, tepat waktu, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi publik yang berkelanjutan,” tuturnya.

Ke depan, KAI Divre II Sumatera Barat akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian pola operasi serta kapasitas angkut sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya pada periode dengan permintaan tinggi seperti libur sekolah maupun hari besar nasional.

KAI juga mengimbau kepada seluruh pelanggan agar merencanakan perjalanan sejak dini, membeli tiket melalui kanal resmi, datang lebih awal ke stasiun, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan bersama.

Untuk memperoleh informasi mengenai jadwal perjalanan, ketersediaan tiket, maupun layanan pelanggan, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI121 melalui media sosial @KAI121, email cs@kai.id, atau WhatsApp 0811-1211-1121.(Reza Shahab) 

Sumatera Barat, Netralpost --- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat resmi menggelar rangkaian acara pisah sambut untuk menyambut pucuk pimpinan yang baru. Estafet kepemimpinan ini diserahkan dari pejabat lama, Komjen Pol Gatot Tri Suryanta, kepada Kapolda Sumbar yang baru, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy. Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Momen bersejarah bagi Korps Bhayangkara Sumatera Barat tersebut dilaksanakan dengan penuh kemegahan bertempat di Hotel ZHM Premiere Padang. Acara pisah sambut ini digelar tepat pada tanggal 6 Juli 2026, menandai awal baru bagi penegakan hukum dan pengamanan di wilayah hukum Sumbar. Kehadiran para tamu undangan penting dari berbagai lini sektor membuat suasana di ballroom hotel terasa begitu hangat sekaligus penuh wibawa.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Sumatera Barat ini dinilai sebagai momentum strategis untuk penyegaran organisasi. Komjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas dukungan seluruh elemen masyarakat Ranah Minang selama ia menjabat. Di sisi lain, kehadiran Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy membawa harapan baru bagi penguatan stabilitas dan keamanan di wilayah Sumatera Barat.

Peristiwa penting ini tidak luput dari perhatian kepemudaan Islam di Sumatera Barat, khususnya Gerakan Pemuda Ansor. Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sumatera Barat di bawah komando Ketua PW Ansor Sumbar, Chaydirul Yahya, memberikan atensi besar terhadap transisi kepemimpinan ini. Ansor menilai sinergi antara ulama, tokoh pemuda, dan kepolisian merupakan kunci utama dalam menjaga kondusivitas daerah serta merespons berbagai dinamika sosial terkini.

Sebagai organisasi pemuda bernapaskan Nahdlatul Ulama, GP Ansor berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan kepolisian yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Penunjukan Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy yang memiliki rekam jejak kuat di kepolisian diyakini mampu membaca tantangan lokal secara cepat dan tepat. Kemitraan strategis antara pemuda dan Polri pun diharapkan dapat berjalan lebih erat, khususnya dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan di Sumbar.

Melalui momentum pisah sambut ini, PW GP Ansor Sumbar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komjen Pol Gatot Tri Suryanta atas dedikasi dan pengabdiannya. Ansor mendoakan agar kesuksesan senantiasa menyertai beliau di tempat tugas yang baru. Secara bersamaan, ucapan selamat datang yang hangat ditiupkan kepada Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy selaku nakhoda baru Korps Bhayangkara Sumbar.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Sumbar yang baru, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, di Ranah Minang," ujar Ketua PW GP Ansor Sumbar, Chaydirul Yahya, saat memberikan keterangan tertulis mengenai pergantian pimpinan polda tersebut. "GP Ansor Sumatera Barat beserta seluruh kader Banser siap berdiri di garda terdepan untuk mendukung penuh program kerja Polda Sumbar dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum demi kenyamanan masyarakat."

Chaydirul Yahya juga menegaskan bahwa kepolisian perlu peka terhadap keresahan lokal masyarakat, mulai dari pemberantasan kasus korupsi yang merugikan sektor pendidikan daerah hingga pencegahan penyakit sosial yang marak di media sosial. "Sinergitas antara pemuda, ulama, dan Polri adalah pilar penting dalam membentengi Sumatera Barat dari segala potensi gangguan keamanan maupun paham radikal," pungkasnya. "Kami berharap di bawah kepemimpinan Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Polda Sumbar semakin presisi, dekat dengan rakyat, dan akomodatif terhadap ruang dialog bersama elemen pemuda demi menjaga keutuhan norma adat dan agama di Ranah Minang." (*)