Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Payakumbuh Raih Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

 


Payakumbuh,netralpost-


Kota
 Payakumbuh berhasil meraih juara II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah kepada Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi pada acara Musrenbang RKPD tingkat provinsi tahun 2021 di Hotel Grand Inna, Jumat(9/4).


Dalam sambutannya Mahyeldi mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan penyusunan RKPD terbaik dimana Pemberian penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah atas prestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun.


Kepada Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, Gubernur mengajak untuk membangun daerah yang lebih baik lagi dengan memperhatikan masyarakat yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan ditengah pendemi COVID-19.


Terkait RKPD Tahun 2021, Gubernur berharap seluruh Kabupaten dan Kota menyusun rencana dan program kegiatan yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi akibat COVID-19.


“Ekonomi terpuruk, masalah sosial muncul akibat COVID-19. penyusunan rencana pembangunan dalam daerah harus terintegrasi dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Kita harus bangkit membantu para pelaku usaha dan UMKM agar bangkit kembali dari keterpurukan sehingga ekonomi bisa tumbuh kembali dan stabil,” Pungkasnya.


Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Hansastri mengatakan PPD 2021 ini mencakup penilaian atas dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.


Aspek kualitas dokumen RKPD ini juga dinilai keterkaitan antara dokumen perencanaan lain seperti RKP Nasional dan RPJMD Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta dokumen lain yang relevan.


Selain itu, konsistensi antar bab dalam dokumen serta kelengkapan, kedalaman dan keterukuran perencanaan dalam dokumen juga perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas dokumen RKPD.


Penilaian Tahap I sudah berlangsung terhadap dokumen RKPD dan usulan inovasi 19 Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, sehingga sudah menghasilkan 9 daerah nominasi yang terdiri dari 6 Kabupaten dan 3 Kota untuk menjadi daerah yang dinilai pada Tahap II.


Hasil Penilaian Tahap II akan menentukan Kabupaten dan Kota yang terbaik di tingkat Sumatera Barat dan menjadi utusan Sumatera Barat untuk penilaian tahap selanjutnya di tingkat Nasional.


“Penilaian Tahap II ini dilakukan oleh Tim Independen yang terdiri dari akademisi dari Universitas Andalas yang melakukan penilaian melalui verifikasi dan wawancara terhadap daerah nominasi,” ujar Hansastri


Adapun Tim Penilai Independen dipimpin oleh Prof. Melinda Noer, M.Sc dan beranggotakan DR. Feri Adrianus, SE, M.Si dan Ilmainir, SE, Akt. MSi.


Penilaian aspek pencapaian pembangunan memiliki bobot 40%, dengan indikator antara lain; pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, indikator ketimpangan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas.


Sedangkan penilaian atas dokumen RKPD memiliki bobot 40% dengan indikator adanya keterkaitan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, adanya konsistensi dengan isu strategis, pagu anggaran dan arah kebijakan, serta kelengkapan dan kedalaman dokumen terkait program prioritas daerah dengan prioritas nasional.


Untuk aspek inovasi yang berhubungan dengan kelengkapan dan kedalaman dokumen inovasi daerah memiliki bobot 20%.


PPD merupakan kegiatan rutin dari Kementerian PPN/ Bappenas sejak Tahun 2012, sebelumnya bernama Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik.


Sejak Tahun 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah, yang proses penilaiannya lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah.


Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya. Hal itu juga didorong oleh tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan Kota Payakumbuh dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan baik didalam dokumen perencanaan maupun di dalam capaian program dan kegiatan.


“Alhamdulillah ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Payakumbuh serta didorong oleh tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan Kota Payakumbuh. Semoga prestasi-prestasi lainnya juga hadir lebih banyak lagi dimasa yg akan datang,” ucap Riza


Sementara itu, Penghargaan Pembangunan Daerah terbaik I tingkat provinsi Sumatera Barat diterima oleh Kota Padang (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.