Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Ketua DPRD Hamdi Agus Paparkan 6 Poin Yang Disentuh Pokir Dewan Pada 2023 Nanti, Pulihkan Ekonomi Yang Hancur Akibat Pandemi Covid-19




Payakumbuh,netralpost--- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh Hamdi Agus memaparkan ada 6 poin penting yang bersentuhan langsung dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) para wakil rakyat pada tahun 2023 nanti saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh yang berpusat di kantor wali kota, Kamis (17/3).


Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wali Kota Riza Falepi, Unsur Forkopimda, Sekda Rida Ananda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala BUMD, dan elemen masyarakat.


Adapun 6 poin yang dipaparkan oleh Politikus PKS tersebut adalah peningkatan kemandirian dan keterampilan individu masyarakat yang akan menunjang ekonomi keluarga, pembentukan dan perbaikan infrastruktur guna menunjang aktifitas masyarakat, pembinaan terhadap pelestarian adat dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana bidang pertanian, penguatan kelembagaan kemasyarakatan, dan penguatan terhadap nilai nilai keagamaan.


"Kami sangat berharap pokir yang telah kami tetapkan dari hasil penginputan kepada sistem aplikasi e-pokir agar menjadi perhatian yang sangat serius dan dapat terlaksana pada tahun 2023 dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19. Hal ini kami sampaikan karena itu merupakan aspirasi langsung dari masyarakat dan telah kami lakukan kajian tentang urgensi pengusulan Pokok pokok pikiran DPRD tersebut," kata Hamdi.


Dalam sambutannya itu, Hamdi juga menyampaikan pelaksanaan musrenbang telah dimulai dari kelurahan dan melibatkan semua pihak, pemangku kepentingan termasuk anggota DPRD yang terlibat di wilayah pemilihan masing masing. 


"Musrenbang merupakan sarana yang sangat berpengaruh bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar pembangunan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan tentunya pihak swasta," kata Hamdi.


Hamdi, Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Payakumbuh Barat itu juga menambahkan pada dasarnya hasil dan keluaran Musrenbang akan menjadi masukan dan pedoman penting dalam rangka perumusan dan penyempurnaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2023, selanjutnya akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2023.


"Selaku wakil rakyat kami sangat mendukung pelaksanaan Musrenbang Kota Payakumbuh yang kali ini mengambil tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Budaya serta reformasi struktural untuk pertumbuhan berkelanjutan," ujarnya.


Hamdi juga menyebutkan hal penting yang perlu dipikirkan secara bersama setelah menurunnya perkembangaan Covid-19 adalah pemulihan ekonomi masyarakat yang hancur akbiat pandemi Covid 19.


"Melalui forum ini kami sampaikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah Kota Payakumbuh harus benar benar terarah untuk pemulihan ekonomi dan harus kita dukung secara penuh oleh semua pihak," tegasnya.


Terakhir, Hamdi memaparkan saat ini daerah mengalami penurunan dalam jumlah dana APBD baik 2022 maupun 2023. Salah satu penyebab berkurangnya APBD adalah karena berkurangnya dana transfer ke daerah dari pusat. 


"Namun kami sangat berharap atas apa yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa Pokir DPRD harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat diwujudkan tanpa adanya pemotongan atau pengurangan atas apa yang telah diusulkan oleh DPRD tersebut," pungkasnya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.