NetralPost.net

Dari hasil pantauan di lapangan, sejumlah alat berat terlihat aktif melakukan pengerukan tanah yang diduga kuat akan dicuci untuk menghasilkan pasir,

sementara mobil dump truk silih berganti keluar masuk lokasi untuk mengangkut material pasir yang sudah jadi.
Praktik tersebut memicu kekhawatiran serius terkait kerusakan lingkungan pesisir.

Area yang sebelumnya alami kini tampak rusak parah, tanah terkupas, serta kolam-kolam bekas galian mulai terbentuk. Kondisi ini dinilai berpotensi besar merusak ekosistem pantai, mempercepat abrasi,
serta mencemari perairan laut di sekitar Nongsa yang selama ini dikenal sebagai kawasan wisata.

Warga sekitar mengaku resah dan mempertanyakan lemahnya pengawasan. Selain dampak lingkungan, aktivitas alat berat dan lalu lintas dump truk dinilai mengganggu kenyamanan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kami sangat khawatir dampaknya ke laut. Kalau dibiarkan, pantai bisa rusak permanen. Ini jelas merugikan masyarakat, ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Penambangan pasir tanpa izin jelas melanggar hukum. Aktivitas tersebut dapat dijerat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah.

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas dugaan perusakan lingkungan dan pencemaran wilayah pesisir.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk segera turun ke lokasi, menghentikan aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut, dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

Warga mempertanyakan bagaimana kegiatan dengan skala besar seperti ini bisa berlangsung tanpa penindakan.

Hingga berita ini pertama kali diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi dan berkomunikasi dengan instansi terkait guna mendapatkan penjelasan resmi serta perkembangan penanganan kasus ini untuk pemberitaan lanjutan.

(Tim)

Padang, netralpost -- Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH  didampingi oleh Kepala OPD terkait menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah mengenai penanganan infrastruktur terdampak bencana di Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kota Padang, Jumat malam (28/01/2026).  Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta Kepala Daerah  se-Sumatera Barat.

Dalam rapat tersebut, Andre Rosiade menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Sumbar Mahyeldi, sebagai dasar pengawalan pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.

Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Solok terhadap langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, khususnya yang berdampak langsung pada konektivitas wilayah, permukiman masyarakat, serta sistem penyediaan air bersih.

“Pemerintah Kabupaten Solok siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk melengkapi data kerusakan secara akurat agar proses penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi tidak terkendala secara administratif,” ujar Bupati Solok.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam paparannya menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, hingga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan beberapa Menteri lainnya, menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat terhadap pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Ia menekankan agar pembangunan infrastruktur pascabencana tidak bersifat sementara, melainkan dirancang lebih kuat dan tahan terhadap risiko bencana ke depan.

Empat fokus utama penanganan pascabencana yang disampaikan Gubernur Sumbar meliputi perbaikan jalan dan jembatan, penanganan permanen kawasan Lembah Anai, relokasi dan rehabilitasi rumah di zona rawan bencana, serta pemulihan sistem penyediaan air bersih, termasuk di wilayah Kabupaten Solok.

Sementara itu, Andre Rosiade menegaskan DPR RI akan mengawal percepatan anggaran serta memastikan keterlibatan BUMN Karya dalam percepatan pengerjaan di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan, terutama pada jalur-jalur strategis yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.

Dalam rapat tersebut turut disampaikan laporan teknis dari balai-balai teknis Kementerian PU, termasuk rencana penanganan jalan dan jembatan, permukiman, air bersih, serta pengendalian sumber daya air. 

Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah yang masuk dalam prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada sektor infrastruktur dasar dan penyediaan air bersih.

Rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan Sumatera Barat melalui pembangunan permanen, terintegrasi, dan berorientasi pada ketahanan bencana jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, balai teknis, dan kementerian terkait guna memastikan program rehabilitasi berjalan optimal dan tepat sasaran.

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok menyambut kedatangan audiensi peserta Program Pertukaran Pelajar Yari–Eno School Finland dalam sebuah pertemuan hangat dan mengesankan, yang dilaksanakan di aula pertemuan gedung C Setda pada Jumat (30/01/2026). Hadir mewakili Bupati Solok, Sekretaris Daerah Medison S. Sos, M.Si, beserta beberapa Kepala OPD terkait.

Sebagai informasi, sejak tahun 2012  yang lalu, YARI School sendiri telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan dalam bentuk partnerschool dengan ENO School Finlandia , negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Salah satu bentuk program partnerschool adalah pertukaran pelajar “Yari-Eno School Finland Student Exchange.” 

Program pertukaran pelajar ini diikuti oleh 50 peserta, yang terdiri dari pelajar Eno School Finland, pelajar Yari School Indonesia, guru pendamping, serta orang tua/wali murid.

Dalam sambutannya, Sekda Medison menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terpilihnya Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan dari para pelajar program pertukaran pelajar Yari-Eno School Finland ini. 

“Program pertukaran pelajar ini merupakan kesempatan emas bagi para siswa untuk saling belajar mengenai perbedaan budaya, meningkatkan kemampuan bahasa, serta membangun karakter dan wawasan global. Kami berharap para anak-anak kita ini, dapat menjadi duta persahabatan yang dapat membawa kesan positif tentang Kabupaten Solok ke tingkat internasional. Tentunya kami juga berharap anak- anak kita ini dapat mempromosikan keindahan Kabupaten Solok ke negaranya Finlandia,” ujar Medison.

Sementara itu, Ibu Dr. rer. hum. biol. Yusticia Katar, Apt, selaku Ketua Yayasan Anak dan Remaja Indonesia (YARI), turut memberikan kata sambutan. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Solok terhadap seluruh peserta program stundet exchange. 

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi pendidikan lintas negara ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berdaya saing global, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap perbedaan budaya. 

Selama berada di Kabupaten Solok, para pelajar telah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari program edukatif, pertukaran pengalaman pembelajaran, hingga pengenalan budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Interaksi langsung antara pelajar, guru, dan keluarga diharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan antar bangsa. Selain itu para pelajar juga telah mengunjungi beberapa objek wisata di Kabupaten Solok. 

Diharapkan, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para peserta, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pelajar lokal untuk terus berprestasi dan berdaya saing global.

Paninggahan, netralpost – Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan kegiatan gotong royong massal pembersihan lahan pertanian terdampak banjir bandang (galodo) di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Jumat (30/01/2026). Mewakili Bupati Solok, Wabup. H Candra langsung memimpin pelaksanaan goro massal tersebut.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 2.000 anggota Pramuka dari seluruh SLTA se-Kabupaten dan Kota Solok. Selain itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Solok,Kepala OPD beserta jajaran, unsur pendidikan, pelajar SLTA,  siswa dan tenaga pendidik dari SDIT Dambaan Umat Paninggahan, para mahasiswa, serta masyarakat setempat.

Gotong royong dilakukan untuk membersihkan lahan sawah warga yang terdampak material banjir bandang November 2025 lalu, berupa lumpur, pasir, serta kayu gelondongan yang menutupi area pertanian.

Dinas PUPR Kabupaten Solok yang dipimpin Effia Vivi Fortuna menurunkan sejumlah alat berat dan dump truck guna mempercepat proses pembersihan. Sementara itu, BPBD Kabupaten Solok di bawah komando Kalaksa, Khairul mengerahkan personil lengkap dengan perlengkapan chainsaw (sinso) dan peralatan kebencanaan lainnya.

Kayu balok dan pohon kelapa yang berserakan di area persawahan dipotong menggunakan chainsaw, lalu disisihkan ke pinggir lahan. Sebagian material kayu yang tidak dapat dimanfaatkan dibakar secara terkendali. Sedangkan gundukan tanah bercampur pasir diratakan dan diangkut ke lokasi lain.

Sekda Medison, bersama sejumlah Kepala OPD, turut terjun langsung ke lokasi gotong royong. Hadir pula Camat Junjung Sirih, Neni Amelia, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Junjung Sirih bersama kelompok tani, serta Wali Nagari Paninggahan Candra Hermiyanto, S.Pd (Datuk Palindih) beserta perangkat nagari.

Wakil Bupati Solok H. Candra mengatakan gotong royong ini merupakan wujud nyata solidaritas dan kepedulian bersama dalam memulihkan sektor pertanian warga pascabencana.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat agar pemulihan pertanian, ekonomi warga, dan ketahanan pangan bisa segera kembali normal,” kata Wabup Candra.

Gotong royong massal ini menjadi simbol kuatnya semangat kebersamaan antara pemerintah, aparat, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta membangun kembali kehidupan pascabanjir bandang melanda.

Halaban, netralpost — Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH, menghadiri peresmian Masjid Al Bakhtiar yang berlokasi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah, Halaban, pada Jum'at (30/01/2026). Peresmian masjid tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten III  Medi Iswandi, sekaligus menjadi momentum penting dalam penguatan sarana ibadah dan pengembangan pendidikan keagamaan di Kabupaten Solok.

Peresmian Masjid Al Bakhtiar ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur Sumatera Barat, didampingi Bupati Solok, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Solok, Ketua Yayasan STAI Solok Nan Indah Dr. M. Hidayat, M.A., serta para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sumatera Barat, Medi  Iswandi menyampaikan apresiasi atas berdirinya Masjid Al Bakhtiar sebagai sarana ibadah dan pusat pembinaan umat di lingkungan Perguruan Tinggi. Ia menegaskan bahwa masjid kampus memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang religius, moderat, dan berakhlak mulia.

“Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengembangan keilmuan, dakwah, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Masjid Al Bakhtiar diharapkan menjadi pusat aktivitas spiritual dan intelektual bagi civitas akademika STAI Solok Nan Indah,” ujarnya.

Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Kementerian Agama terhadap pengembangan sarana keagamaan di Kabupaten Solok. 

“Dengan diresmikannya Masjid Al Bakhtiar ini, semoga dapat dimanfaatkan dalam beribadah kepada Allah SWT,  dan tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang  luas bagi civitas akademika serta masyarakat sekitar” ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua Yayasan STAI Solok Nan Indah M. Hidayat menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Al Bakhtiar merupakan hasil sinergi dan dukungan berbagai pihak. Ia berharap masjid ini menjadi pusat pembinaan spiritual dan intelektual yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Solok, tokoh nasional Gamawan Fauzi, H. Bakhrial, unsur Forkopimda, Buya Gusrizal Gazahar dan tokoh agama lainnya, para tokoh adat, Pimpinan OPD terkait, civitas akademika STAI Solok Nan Indah, serta masyarakat sekitar.

Peresmian Masjid Al Bakhtiar STAI Solok Nan Indah diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan pendidikan Islam dan pembinaan umat di Kabupaten Solok.

Padang – Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Padang, Kak Andree Harmadi Algamar, secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu tingkat Kota Padang untuk masa bakti 2025-2030.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan pada Jumat (30/1/2026) bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang, Jl. Batang Kasang No.5, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Timur.

Sebanyak 47 orang pengurus dilantik langsung oleh Kak Andree Harmadi Algamar. Para pengurus baru ini akan mengemban amanah strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif pemilu melalui gerakan kepramukaan selama lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Kak Andree Harmadi Algamar menekankan pentingnya peran anggota Pramuka dalam menjaga integritas demokrasi. Ia menyebutkan bahwa Saka Adhyasta Pemilu merupakan wadah pendidikan dan pembinaan bagi anggota Pramuka Penegak dan Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman dalam bidang pengawasan pemilihan umum.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal bagi kakak-kakak sekalian untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan partisipatif. Sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat, jujur, dan adil di Kota Padang," ujar kak Andree.

Pelantikan ini menandai komitmen berkelanjutan Bawaslu Kota Padang dalam melibatkan elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses pengawasan. Dengan terbentuknya kepengurusan masa bakti 2025-2030, Saka Adhyasta Pemilu diharapkan dapat meningkatkan literasi kepemiluan di kalangan pemilih pemula dan masyarakat luas.

Acara pengukuhan diakhiri dengan pembacaan ikrar. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan dihadiri oleh jajaran komisioner Bawaslu Kota Padang dan anggota komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. (*)

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang, Jumat (30/1/2026).

Dalam peninjauan ini, Menteri PU bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi, dan unsur terkait mendengarkan pemaparan terkait kondisi intake dan jaringan perpipaan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, sekaligus mengevaluasi penanganan darurat serta rencana penguatan sistem penyediaan air bersih Kota Padang ke depan.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dalam menangani krisis air bersih di Kota Padang.

Ia menjelaskan, pascabencana hidrometeorologi akhir November 2025, perbaikan intake dan jaringan perpipaan Perumda AM telah mencapai 98,9 persen dan ditargetkan rampung awal Februari 2026. Namun, distribusi air belum optimal karena masih menggunakan pipa sementara sehingga tekanan ke pelanggan belum maksimal.

“Menyikapi krisis air bersih, Pemko Padang telah menggratiskan tagihan PDAM dan retribusi sampah bulan Februari bagi sekitar 1.382 pelanggan terdampak. Selain itu, kita juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa usulan pembangunan sekitar 200 sumur bor komunal gratis di wilayah rawan kekeringan,” ungkapnya.

Padang, netralpost — Upaya memperkuat peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi mengemuka dalam pelantikan pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Cabang Satuan Karya (Saka) Pramuka Adhyasta Pemilu Kota Padang masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Bawaslu Kota Padang, Jumat (30/1/2026).

Pelantikan dilakukan Ketua Kwartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree Algamar dan dihadiri Anggota Bawaslu Sumatera Barat Muhamad Khadafi.

Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda menyampaikan bahwa pelantikan Saka Adhyasta Pemilu menjadi bagian dari upaya merespons tren penurunan Indeks Demokrasi Indonesia yang terjadi sejak 2023.

“Demokrasi memang menghadapi persoalan, tetapi bukan berarti demokrasi itu buruk. Demokrasi yang buruk bukan untuk dihilangkan, melainkan diperbaiki dengan menghadirkan elemen-elemen demokrasi seperti tindakan komunikatif, diskursus, dan proses deliberasi,” ujar Eris.

Ia menegaskan, pengukuhan Saka Adhyasta Pemilu tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan diarahkan untuk menghadirkan Pramuka sebagai elemen demokrasi yang aktif di ruang pikir dan ruang tindakan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Kwarcab yang telah mengukuhkan kami. Harapannya, Pramuka bisa menjadi pelopor dalam menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi menekankan pentingnya penguatan peran Saka Adhyasta Pemilu, tidak hanya melalui sosialisasi kepemiluan, tetapi juga pencegahan pelanggaran pemilu, terutama praktik politik uang.

“Tidak boleh terlibat politik uang dan ranah pelanggaran lainnya. Apa yang sudah dilakukan Pramuka ini patut dicontoh oleh banyak pihak, dan ini menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas,” kata Khadafi.

Ia menyebut Kota Padang menjadi titik ke-11 dalam penguatan kolaborasi pencegahan pemilu. Menurutnya, praktik politik uang memang sulit dihilangkan, namun akan terus bergeser seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.

“Ke depan kita berharap proses pergantian kepemimpinan bisa berjalan tanpa politik uang. Tugas kita bukan hanya sosialisasi, tetapi juga pencegahan,” tegasnya.

Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree Algamar menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kami bersedia bekerja sama dan berkolaborasi. Isu politik uang menjadi perhatian bersama, dan Pramuka siap ambil bagian. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andree Algamar juga secara resmi melantik jajaran Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Kota Padang. Pelantikan ini diharapkan memperkuat peran Pramuka dalam membangun demokrasi yang berintegritas dan berkelanjutan di Kota Padang.

Susunan Majelis Pembimbing yang dilantik terdiri atas Eris Nanda sebagai Ketua, Zulhendri sebagai Wakil Ketua, serta anggota Firdaus Yusri, Rahmad Ramli, Akhiro Murio, Afriszal, Prof. Dr. Damrah, dan Afirdal. (***)

Padang, netralpost --- Sebagai upaya menanamkan kecintaan terhadap transportasi publik sejak usia dini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Edukasi Transportasi Kereta Api bagi anak-anak Taman Kanak-kanak di Stasiun Padang, Kamis (29/1).

Kegiatan ini diikuti oleh 54 siswa/i dari TK Bina Karakter dan Bhayangkari Pariaman. Para peserta mendapatkan pengalaman langsung mengenal dunia perkeretaapian di lingkungan stasiun, sekaligus memahami peran kereta api sebagai moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, anak-anak diperkenalkan dengan berbagai profesi petugas KAI, fasilitas stasiun, tata cara pemesanan tiket, proses boarding penumpang, hingga praktik naik ke atas kereta api. Seluruh materi disampaikan secara interaktif dan menyenangkan agar mudah dipahami serta memberikan pengalaman edukatif yang berkesan.

Selain kegiatan edukasi di stasiun, KAI Divre II Sumatera Barat juga memfasilitasi perjalanan wisata edukatif menggunakan KA Pariaman Ekspres dengan relasi Stasiun Pariaman–Stasiun Padang (PP), sehingga anak-anak dapat merasakan langsung pengalaman bepergian menggunakan kereta api.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan transportasi publik kepada anak-anak sejak dini melalui pendekatan pembelajaran yang aplikatif.

“Melalui edukasi ini, anak-anak tidak hanya mengenal profesi petugas KAI dan sistem perkeretaapian di Sumatera Barat, tetapi juga memahami proses perjalanan kereta api secara langsung. Sebagai bentuk apresiasi, peserta juga menerima souvenir dari KAI,” ujar Reza.

Sebagai informasi, KAI Divre II Sumatera Barat membuka kesempatan bagi masyarakat maupun lembaga pendidikan yang ingin mengajukan perjalanan rombongan KA Lokal sekaligus kegiatan edukasi transportasi.

Berikut ketentuan bagi masyarakat atau lembaga pendidikan yang ingin mengajukan perjalanan rombongan KA Lokal dan kegiatan edukasi bersama KAI Divre II Sumatera Barat sbb:

a. Rombongan minimal berjumlah 20 orang.

b. Surat permohonan diajukan mulai 14 hari hingga selambat-lambatnya 8 hari sebelum jadwal keberangkatan.

c. Surat permohonan berisi:

 - Nama rombongan

 - Nama perwakilan dan nomor HP yang dapat dihubungi

 - Jumlah anggota rombongan

 - Daftar nama dan nomor identitas/NIK

 - Jadwal keberangkatan (hari, tanggal, dan jam)

 - Relasi perjalanan

d. Tiket wajib bagi penumpang berusia 3 tahun ke atas dan disertai nomor identitas/NIK.

e. Anak di bawah usia 3 tahun yang ingin duduk sendiri wajib memiliki tiket.

f. Pembayaran dilakukan melalui nomor virtual account.

g. Setelah pembayaran lunas, akan dibuatkan berita acara kesepakatan.

h. Pembatalan, pengembalian biaya, perubahan jadwal, dan perubahan jumlah penumpang tidak diperkenankan setelah pembayaran dilakukan.

i. Rombongan wajib hadir minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan.

j. Petugas loket akan menghubungi perwakilan rombongan jika tiket telah selesai dicetak.

k. Seluruh peserta wajib mematuhi aturan yang berlaku di PT KAI (Persero).

Melalui kegiatan ini, KAI Divre II Sumatera Barat berharap dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap transportasi publik sejak dini serta memperkenalkan pentingnya peran transportasi kereta api dan udara dalam mendukung mobilitas masyarakat yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak dan dapat menumbuhkan kebiasaan positif dalam menggunakan transportasi publik hingga mereka dewasa nanti,” tutup Reza.

Padang, netralpost - Memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Solok terus memfokuskan langkah pada penguatan aspek teknis dan administrasi bantuan. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/01/2026), di Kantor BPBD Sumbar. 

Pada acara koordinasi dari pemerintah daerah mewakili Bupati Solok, dihadiri oleh Wabup Solok H. Candra, S.H.I, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos beserta jajaran. Rombongan diterima Kalaksa BPBD Sumbar Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M, bersama Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab. 

Wakil Bupati Solok menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh proses bantuan pascabencana berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. 

“Setelah masa tanggap darurat, tantangannya bukan lagi sekadar bantuan darurat, tetapi bagaimana memastikan pemulihan berjalan terencana. Banyak hal teknis yang kami bahas, terutama menyangkut data, angka, dan petunjuk teknis yang diminta pemerintah pusat,” ujar Wabup. 

Menurutnya, validitas data menjadi faktor krusial agar pengajuan bantuan tidak terhambat di tingkat pusat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah. Ditambah lagi bahwa data pengusulan bantuan untuk daerah terdampak akan segera ditindaklanjuti oleh BAPPENAS. 

Dari sisi provinsi, Kalaksa BPBD Sumbar Erasukma Munaf menyebutkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup huntap, tetapi juga rencana bantuan rumah ibadah terdampak, pembangunan jembatan gantung, serta kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya. 

Ia juga menyoroti respon cepat pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di Sumatera Barat, yang dinilainya tidak terlepas dari solidnya komunikasi antara pimpinan daerah, Forkopimda, serta dukungan masyarakat di ranah dan rantau. 

“Koordinasi dan kebersamaan menjadi kekuatan kita di Sumatera Barat. Ini yang membuat proses penanganan bencana  lebih cepat dan respon pusat juga cepat, karena laporan dan komunikasi berjalan dengan baik,” kata Erasukma. 

Namun demikian, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak, terutama dalam menyiapkan data teknis dan proposal bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Sinkronisasi antar OPD mutlak diperlukan agar proses rehab rekon bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya. 

Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk menindaklanjuti pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB, sekaligus memastikan daerah memahami mekanisme teknis penerimaan bantuan. 

“Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya. 

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam fase pascabencana. Tidak hanya untuk mempercepat bantuan, tetapi juga untuk membangun kesepahaman agar pemulihan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Tanah Datar, netralpost - Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo menginstruksikan agar pengerjaan ruas jalan Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar dikebut, agar dapat difungsikan selama 24 jam pada masa libur Idulfitri tahun ini.

Jalur tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi akses utama penghubung Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan wilayah Sumatera Barat (Sumbar) bagian utara. Saat ini, pada jalur tersebut masih diberlakukan sistem buka-tutup, karena perbaikannya masih dalam proses pasca terdampak bencana pada akhir November tahun lalu.

“Saya minta ruas ini, yang sudah fungsional, bisa dibuka 24 jam penuh pada H-7 sampai H+7 Lebaran. Tidak seperti sekarang yang hanya dibuka beberapa jam,” tegas Menteri PU, Dody Hanggodo saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi perbaikan jalan Lembah Anai, Rabu (28/1/2026).

Ia juga menekankan agar selama masa libur Lebaran nanti, seluruh alat berat dikeluarkan dari badan jalan. Sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dan aman bagi masyarakat.

“Semua alat berat harus keluar dari lokasi dan jalur bisa difungsikan 24 jam penuh,” tambahnya.

Menteri PU menyampaikan perbaikan permanen jalur Lembah Anai ditargetkan rampung pada Juli 2026. Khusus masa libur Lebaran, ia menyebut, fungsionalnya akan optimalkan untuk menunjang kelancaran lalu lintas, setelah itu baru pengerjaan akan di maksimakan kembali.

Merespon instruksi tersebut, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah cepat Kementerian PU dalam memastikan kelancaran konektivitas strategis di Sumatera Barat, khususnya menjelang arus mudik dan balik Lebaran.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung langkah Menteri PU agar jalur Lembah Anai dapat difungsikan 24 jam selama libur Lebaran. Ini penting untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah,” ujar Mahyeldi.

Gubernur menegaskan, Pemprov Sumbar akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU dan seluruh pihak terkait untuk memastikan kesiapan jalur tersebut, baik dari aspek teknis maupun keselamatan pengguna jalan.

“Kami berharap upaya ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas, sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun infrastruktur yang andal dan berkelanjutan di Sumatera Barat,” tambahnya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Andre Rosiade, Bupati Agam Benny Warlis, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi beserta jajaran, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Naryo Widodo beserta jajaran, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto. (*)

Cupak, netralpost — Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH menggelar Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Tikus di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kamis (29/01/26). 

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya melindungi tanaman pangan dan menjaga produktivitas pertanian masyarakat, khususnya padi sawah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis, Kepala OPD terkait, Camat Gunung Talang, forkopimcam, Wali Nagari, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta masyarakat setempat. 

Gerakan ini menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan DPRD dalam mendukung pembangunan di sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa gerakan pengendalian hama tikus ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin penguatan ketahanan pangan nasional dan pembangunan dari desa.

“Program pengendalian hama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden RI, yaitu mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Ketahanan pangan dimulai dari nagari, dari sawah-sawah yang dikelola oleh petani kita,” ujar Bupati Solok.

Lebih lanjut Bupati Solok menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan terus mendorong program pertanian yang terintegrasi, mulai dari pengendalian hama, penyediaan sarana produksi pertanian, hingga peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan dan penyuluhan.

“Kita ingin petani sejahtera, produksi meningkat, dan Kabupaten Solok menjadi salah satu lumbung pangan yang berkontribusi bagi kebutuhan pangan daerah maupun nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Daerah yang terus menghadirkan program-program konkret bagi petani. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk implementasi kebijakan pusat yang dijalankan secara nyata di daerah.

“Kami di DPRD Kabupaten Solok mendukung penuh program yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi masyarakat, sehingga perlu dijaga dan diperkuat secara berkelanjutan,” ungkap Iskan Nofis.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok menjelaskan bahwa Gerakan Pengendalian Hama Tikus bertujuan menekan populasi hama sekaligus meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya pengendalian hama terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan aksi gropyokan hama tikus secara simbolis oleh Bupati Solok bersama Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis dan para petani, sebagai tanda dimulainya gerakan pengendalian hama tikus secara serentak di Nagari Cupak.

Sumbar, netralpost --- Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, meninjau langsung lokasi penanganan pekerjaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah pada ruas Sitangkai-Payakumbuh, Rabu (28/1/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Menteri PU menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan Inpres Jalan Daerah di lokasi ini telah mulai dilaksanakan.

Penanganan jalan dilakukan sepanjang 2,9 kilometer dengan konstruksi aspal dan 5,8 kilometer dengan konstruksi beton (rigid pavement). Pemilihan konstruksi beton dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas kendaraan berat, khususnya aktivitas angkutan material galian C, sehingga diharapkan struktur jalan lebih kuat, tahan lama, dan memiliki umur layanan yang lebih panjang.

Menteri PU berharap pembangunan infrastruktur jalan ini dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi barang dan jasa. 

Selain itu, peningkatan kualitas jalan diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.(nofri_Tanjung) 

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti zoom meeting Seminar “Opini Ombudsman RI sebagai Barometer Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Maladministrasi”,Rabu (28/01/2026) di ruang rapat Setda. Hadir mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, para Kepala OPD terkait pelayanan publik beserta jajaran. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya opini Ombudsman RI sebagai indikator dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. 

Seminar tersebut juga menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Sekda Medison mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Solok akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sekda Medison.

Melalui keikutsertaan dalam seminar ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Solok semakin memahami standar pelayanan publik yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat.

Sumbar, netralpost --- Sebagai bentuk komitmen dalam menjamin keselamatan operasional kereta api dan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan khususnya menjelang Idul Fitri tahun 2026, KAI Divre II Sumbar melaksanakan kegiatan cek lintas petak jalan Stasiun Kuraitaji-Cimparuh, Rabu (28/1).

Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh Tri Setyawan dalam arahannya saat safety breafing sebelum dimulainya kegiatan, menekankan pentingnya kewaspadaan, kepatuhan terhadap SOP, serta penguatan budaya keselamatan kerja, khususnya di wilayah operasional yang memiliki potensi risiko akibat kondisi alam dan cuaca ekstrem serta menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait untuk melakukan pengisian formulir Identifikasi dan Penanganan Risiko (IBPR) dan segera menindaklanjuti catatan yang ada selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi rel, bantalan, ballast, wesel, sistem persinyalan, keamanan emplasemen, aset PT KAI, lokasi dan kondisi perlintasan, serta sistem drainase di sepanjang jalur khususnya yang berpotensi banjir.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan seperti ini dilaksanakan, tidak hanya pada moment tertentu saja seperti menjelang lebaran saat ini. Namun, kegiatan ini merupakan salah satu program rutin yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi setiap potensi bahaya dan memitigasi resiko yang ada di lapangan serta meningkatkan keamanan operasional KA demi mewujudkan komitmen KAI Divre II Sumbar dalam menciptakan perjalanan KA yang aman dan nyaman.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang kereta api resmi tidak terjaga dan masyarakat yang berada di sekitar jalur KA.

"Sebanyak 28 perjalanan KA penumpang dan 24 perjalanan KA Barang (Klinker/Semen) yang di operasikan Divre II Sumbar setiap harinya, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan raya yang hendak melewati perlintasan kereta api khususnya di wilayah operasional Divre II Sumbar agar tetap selalu waspada, tengok kanan kiri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan," ujar Reza.

Reza menegaskan, bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas seperti menerobos palang pintu kereta api, mengabaikan semboyan 35 (Klakson) serta rambu-rambu lainnya merupakan tindak pidana lalu lintas. 

Pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, rambu-rambu atau sinyal peringatan harus dipatuhi sebagai tanda bahwa kereta api akan segera melintas, apabila masih terjadi pelanggaran, KAI Divre II Sumbar bisa menuntut ganti rugi kepada pihak-pihak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Reza menekankan pentingnya kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, termasuk penggunaan helm bagi pengendara roda dua dan prioritas bagi perjalanan kereta api. Pelanggaran di perlintasan sebidang KA tidak hanya membahayakan nyawa, tetapi juga melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Semoga dengan adanya kesadaran dari semua pihak, kita bersama-sama dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang KA khususnya di wilayah operasional Divre II Sumbar”, ungkap Reza.

Diakhiri kegiatan dilaksanakan safety talk guna mengevaluasi hasil pemeriksaan lintas dan memastikan tindaklanjut terhadap catatan yang ada di lapangan.

Kegiatan cek lintas ini merupakan bagian dari rangkaian kesiapan operasional KAI Divre II Sumbar dalam menghadapi masa Angkutan Lebaran 2026, di mana terjadi peningkatan mobilitas masyarakat. “Melalui pemeriksaan lintas secara langsung di lapangan, KAI memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi andal dan siap mendukung kelancaran perjalanan KA,” kata Reza.

Selain aspek teknis prasarana, KAI Divre II Sumbar juga menempatkan faktor keselamatan sebagai prioritas utama dengan memperkuat budaya keselamatan (safety culture) bagi seluruh insan KAI, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api. Sinergi antara kesiapan infrastruktur, kepatuhan prosedur operasional, dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menciptakan perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan lancar.

“Dengan berbagai upaya preventif yang dilakukan secara berkelanjutan, KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi kereta api yang mengutamakan keselamatan, keandalan, serta kenyamanan bagi seluruh pelanggan dan masyarakat pengguna jalan,”. tutup Reza.

Pasaman Barat, netralpost – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui seluruh personel Polres Pasaman Barat melaksanakan patroli Kamtibmas Rutin dan Khusus (KRYD) pada Senin malam, 27 Januari 2026, hingga memasuki waktu dini hari.

Kegiatan ini dilakukan secara khusus untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Pasaman Barat.

Patroli yang dilakukan dengan menggunakan berbagai kendaraan patroli serta secara langsung menyusuri titik-titik rawan dan kawasan padat penduduk tersebut berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Personel yang terlibat tidak hanya mengawasi situasi keamanan di lapangan, namun juga melakukan penyuluhan singkat kepada masyarakat yang masih aktif pada malam hari tentang pentingnya menjaga ketertiban dan waspada terhadap potensi gangguan keamanan.

Dalam keterangannya, AKBP Agung Tribawanto menyampaikan tekad kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah. “Polri hadir untuk masyarakat berikan rasa aman dan kondusif. Personel Polres Pasaman Barat lakukan patroli kamtibmas sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak kejahatan dan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Pasaman Barat,” jelasnya.

Kapolres menambahkan bahwa patroli kryd ini akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya pada malam hari namun juga pada waktu-waktu strategis lainnya sesuai dengan kondisi keamanan di lapangan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.

Selain mengawasi keamanan, personel patroli juga siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat atau informasi terkait keamanan.

Beberapa warga yang ditemui selama patroli mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat, menyatakan bahwa keberadaan aparat kepolisian di malam hari membuat mereka merasa lebih tenang dan terlindungi.

Sumbar, netralpost — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menerapkan metode Scientific Crime Investigation dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas. Dibuktikan dengan penggunaan alat canggih Traffic Accident Analysis (TAA) saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Langkah ini juga diperkuat dengan kehadiran tim asistensi dari Korlantas Polri yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Mariochristy P.S. Siregar, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., S.H., M.H., melalui Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir Lantas) AKBP Yudho Huntoro, S.I.K., M.I.K., menyatakan bahwa penerapan teknologi ini merupakan langkah krusial untuk menghasilkan rekonstruksi kejadian yang akurat.

“Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat saat ini tengah melakukan olah TKP dengan menggunakan alat TAA atau Traffic Accident Analysis. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui dinamika kendaraan sebelum kejadian serta menyusun kronologis kecelakaan secara mendetail,” ujar Kombes Reza di lokasi kejadian, pada Selasa (27/1/2026).

Lebih lanjut, AKBP Yudho menjelaskan bahwa hasil dari TAA akan menjadi rujukan utama bagi penyidik untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, apakah disebabkan oleh faktor manusia (human error), kelayakan kendaraan, atau faktor jalan.

“Langkah ini sangat membantu proses penyidikan Unit Laka Lantas, terutama dalam memvalidasi keterangan saksi-saksi di lapangan dengan data teknis yang terekam. Keberadaan teknologi TAA ini menjadi instrumen penting bagi kami dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., menambahkan bahwa penggunaan TAA adalah bentuk komitmen Polda Sumbar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui data yang tidak terbantahkan.

“Setiap laka lantas yang menonjol akan ditangani dengan standar operasional prosedur yang tinggi. Dengan TAA, Polri dapat menyajikan visualisasi tiga dimensi (3D) dari detik-detik sebelum hingga sesudah benturan terjadi. Ini adalah bentuk transparansi kami agar penyidikan berjalan secara profesional dan objektif,” tambah Kombes Pol Susmelawati.

Melalui integrasi teknologi dan profesionalisme personel, Polda Sumbar berharap proses penegakan hukum di jalan raya dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan modern sesuai semangat Polri yang Presisi. 

Sumbar, netralpost -- Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi terdampak bencana alam di Kecamatan Malalak. Selasa (27/01/2026) 

Dalam kunjungannya, Menteri PU menegaskan pentingnya menjaga konektivitas dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pascabencana.

Menteri PU menyampaikan bahwa salah satu langkah cepat yang dilakukan adalah pembangunan jembatan Bailey di beberapa titik. Saat kunjungan awal pascabencana, akses jalan di lokasi tersebut benar-benar terputus dan belum terdapat jembatan sementara. Meski saat itu masyarakat tidak secara langsung meminta jembatan Bailey, Menteri PU menilai keberadaan jembatan tersebut sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran logistik warga.

Sebelumnya, masyarakat terpaksa melintasi sungai secara swadaya menggunakan kayu, yang dinilai berbahaya dan tidak layak. Oleh karena itu, pembangunan jembatan Bailey diperintahkan agar warga di seberang tetap terhubung dan aktivitas logistik tidak terhenti.

Selain infrastruktur darurat, Kementerian Pekerjaan Umum juga melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat yang terdampak bencana tidak mengalami gangguan ekonomi.

Menteri PU menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan yang dilakukan merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan keselamatan, akses, dan penghidupan masyarakat pascabencana.(nofri_tanjung)

Solok, netralpost --- Tim Satresnarkoba Polres Solok kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kabupaten Solok. Pada Selasa, (27/1/2026), petugas berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Operasi penangkapan ini dilakukan di dua lokasi berbeda setelah dilakukan pengintaian intensif oleh petugas di lapangan.

Penangkapan pertama terjadi sekitar pukul 16.15 WIB di pinggir jalan raya Jorong Koto Kubang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan dewasa berinisial IPS alias Ida. Gerak-gerik tersangka yang mencurigakan di pinggir jalan memicu petugas untuk segera melakukan tindakan pengamanan dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).

Saat proses penangkapan berlangsung, petugas menemukan satu paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang tergeletak di tanah dekat posisi tersangka. Untuk memastikan legalitas penggeledahan, anggota Satresnarkoba memanggil saksi-saksi dari warga setempat guna menyaksikan penemuan barang bukti haram tersebut secara langsung di lokasi kejadian.

Di hadapan para saksi dan petugas, tersangka Ida tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya. Ia berterus terang bahwa paket sabu itu berada dalam penguasaannya tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Pengakuan ini menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mendalami jaringan peredaran yang melibatkan tersangka lebih lanjut.

Berdasarkan hasil interogasi cepat di lokasi, Ida mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang pria. Ia menyebutkan nama DS alias Dio, seorang warga yang berdomisili di Nagari Koto Gadang Koto Anau. Tanpa membuang waktu, tim Satresnarkoba langsung bergerak melakukan pengejaran terhadap pemasok utama tersebut guna memutus rantai peredaran.

Upaya pengembangan membuahkan hasil saat petugas berhasil meringkus Dio Saputra di pinggir jalan kawasan Nagari Koto Gadang Koto Anau. Saat diamankan, Dio mengakui perbuatannya yang telah menjual paket sabu kepada Ida. Keterangan ini memperkuat keterkaitan kedua tersangka dalam transaksi ilegal narkotika yang tengah diselidiki oleh jajaran Polres Solok.

Selain paket sabu, polisi menyita sejumlah barang bukti pendukung lainnya, termasuk uang tunai senilai ratusan ribu rupiah dalam pecahan lima puluh ribu. Petugas juga mengamankan dua unit ponsel android merek OPPO A3x dan VIVO Y21, serta satu unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BA-6407-HAB yang diduga digunakan sebagai sarana transportasi saat bertransaksi.(N_R) 

Padang, netralpost- Pemerintah Kabupaten Solok melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Solok. Audiensi berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (27/01/2026). 

Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini TPA Regional Solok, keterbatasan anggaran operasional, serta rencana strategis pengelolaan sampah jangka panjang melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tingkat kabupaten dan kecamatan. 

Dalam pemaparan yang disampaikan pihak Pemerintah Provinsi Sumbar dijelaskan bahwa secara prinsip pengelolaan TPA Regional oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersifat membantu, sementara kewenangan utama pengelolaan sampah berada pada pemerintah kabupaten/kota masing-masing. 

Saat ini, anggaran pengelolaan TPA Regional yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat hanya mencukupi hingga Maret 2026 sebesar sekitar Rp. 750 juta. Untuk memenuhi kebutuhan operasional hingga akhir tahun 2026, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp.2,5 miliar. 

TPA Regional Solok diketahui telah beroperasi sejak tahun 2014 dan dioptimalkan pada 2016, dengan usia pakai saat ini mencapai sekitar 11 tahun. TPA Regional Solok ini merupakan milik Propinsi Sumbar . Luas lahan tercatat sekitar 6,8 hektare, sebagian merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Solok dan sebagian lagi milik Kota Solok, dengan perjanjian pinjam pakai dengan Provinsi Sumbar.

Dalam audiensi tersebut juga diungkapkan sejumlah persoalan utama, antara lain keterbatasan kapasitas tampung yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah dalam satu hingga dua tahun ke depan, status lahan yang masih milik Pemkab Solok, serta kendala pengembangan karena kawasan sekitar telah menjadi wilayah permukiman. 

Selain itu, proses balik nama aset lahan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dalam tahap administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi tantangan utama dalam keberlanjutan pengelolaan TPA Regional. 

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara mandiri. "Salah satu solusi yang didorong adalah setiap daerah memiliki TPST skala kecamatan dengan kapasitas 10 – 20 ton per hari, yang dapat didanai melalui APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya," ungkap Gubernur.

Gubernur juga mendorong agar pengelolaan sampah juga harus dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, guna menerapkan perubahan perilaku masyarakat, terlebih Kabupaten Solok saat ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang terus berkembang.

Selain isu persampahan, dalam audiensi tersebut turut dibahas penataan kawasan sempadan danau. Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa pembangunan baru di sempadan danau harus dihentikan, sementara bangunan yang telah ada akan ditata ulang sesuai aturan dalam Perda RTRW. 

Pemprov Sumbar juga menyampaikan program prioritas terkait Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Program tersebut mendorong alih fungsi mata pencarian masyarakat dari KJA ke perikanan darat berbasis bioflok. Nagari yang mendukung dan berhasil menjalankan program ini akan mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah provinsi. 

Sebagai tindaklanjut audiensi, rombongan pemkab Solok yang dihadiri oleh Wakil Bupati H. Candra bersama OPD teknis mengusulkan tiga langkah utama.

"Kami atas nama Pemkab, bersama Bapak Bupati, meminta Pemerintah Propinsi Sumbar melanjutkan pengelolaan TPA Regional Solok hingga 26 November 2028, sesuai perjanjian kerja sama yang tertuang pada tahun 2023. Selanjutnya meminta dukungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Solok, untuk penganggaran operasional TPA. Terakhir mengusulkan pembangunan TPST ke Kementerian PUPR sebagai alternatif jangka panjang pengganti TPA Regional Solok," ucap Wabup.

Audiensi ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi persoalan persampahan yang semakin kompleks, sekaligus mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Dalam sesi akhir audiensi juga dibahas sejumlah hal terkait pembangunan pariwisata Kabupaten Solok. Antara lain pembangunan kawasan Gunung Talang menjadi Word Class Destination. Kemudian pengembangan kawasan wisata danau kembar dengan potensi di Danau Diatas dan Danau Dibawah. 

Turut hadir Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan Jefrizal, Kepala Bapelitbang Nafri, Kepala DPUPR Effia Vivi Fortuna,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asnur, Kepala DPRKPP Retni Humaira, serta sejumlah Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat.

Talang Babungo, netralpost — Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH melaunching Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Nagari Talang Babungo, sekaligus meresmikan Dapur MBG Talang Babungo pada Selasa (27/01/26) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Nagari Talang Babungo dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kab Solok Hafni Hafiz, Kepala OPD terkait, Camat Hiliran Gumanti, Wali Nagari, tenaga kesehatan, serta Kepala beserta anggota SPPG. Launching MBG ini menandai dimulainya penyaluran makanan bergizi secara terprogram dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Program MBG merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia sejak usia dini, sekaligus mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan gizi.

“Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Bupati Solok.

Peresmian Dapur MBG Talang Babungo menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan proses pengolahan makanan bergizi dilakukan secara higienis, terstandar, dan berkelanjutan. Dapur MBG ini akan menjadi pusat produksi makanan bergizi yang akan didistribusikan kepada sasaran program di wilayah sekitarnya.

Bupati Solok juga mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah nagari, tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang turut berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut. Ia berharap keberadaan Dapur MBG dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.

Dengan diluncurkannya Program MBG di Hiliran Gumanti dan Talang Babungo, Pemerintah Kabupaten Solok optimistis upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Talang, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Gerakan Pengendalian Hama Tikus sebagai respon atas meningkatnya serangan hama yang meresahkan petani. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, pada Selasa (27/01/2026). 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Gerindra Iskan Nofis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Wali Nagari Talang, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan kelompok tani setempat. 

Dalam arahannya, Wabup H. Candra menyampaikan keprihatinan Pemerintah Kabupaten Solok atas dampak serangan hama tikus yang mengancam hasil panen petani. Ia menyatakan kehadiran pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab untuk mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berjangka panjang. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, mewakili Bapak Bupati, kami turut prihatin atas kondisi yang dialami petani. Kita harus mencari solusi jangka panjang agar serangan hama ini tidak terus berulang,” ujar H. Candra. 

Wakil Bupati menegaskan pemerintah daerah akan menyiapkan kajian bersama DPRD Kabupaten Solok terkait skema bantuan benih bagi petani terdampak. Selain itu, ia mendorong penerapan strategi pengendalian hama melalui pola tanam serentak, penggunaan varietas padi yang sama, serta sistem pengairan yang lebih terpola dan terkoordinasi. 

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalisir potensi berkembangnya populasi hama tikus di areal persawahan dan menjaga stabilitas produksi pertanian. 

Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani yang disampaikan melalui rapat kelompok tani bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Gunung Talang, serta hasil koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Solok. 

Serangan hama tikus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai sudah sangat mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran petani terhadap potensi gagal panen. 

“Gerakan ini lahir dari keluhan petani dan hasil koordinasi bersama PPL serta Dinas Pertanian. Kita ingin memastikan pemerintah hadir dan petani tidak berjalan sendiri menghadapi persoalan ini,” kata Iskan Nofis. 

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Solok menyampaikan bahwa saat ini proses pemetaan luas lahan terdampak masih terus dilakukan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah lanjutan, termasuk perencanaan bantuan dan strategi pengendalian hama yang lebih terukur. 

Gerakan pengendalian hama tikus ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menekan dampak serangan hama sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Solok.

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Persiapan Peresmian Hunian Sementara (Huntara) di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan Pada Senin 26 Januari 2026. kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, didampingi oleh Kepala OPD teknis terkait atau yang mewakili.

Rapat ini membahas persiapan peresmian Hunian Sementara (Huntara) sebagai bagian dari penanganan darurat bencana alam yang dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah se-Sumatera Barat. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Rustian selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diikuti oleh unsur pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Dalam rapat tersebut dibahas secara mendalam kesiapan teknis dan non teknis menjelang peresmian Huntara, mulai dari penyelesaian sarana prasarana, kelayakan hunian, hingga koordinasi lintas sektor agar Huntara dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.

Selain itu juga membahas kesiapan fisik bangunan, dukungan sarana dan prasarana, serta langkah-langkah teknis yang perlu diselesaikan sebelum pelaksanaan peresmian Huntara. Koordinasi lintas sektor menjadi fokus utama guna memastikan Huntara dapat segera difungsikan secara optimal bagi masyarakat terdampak bencana.

“Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen dan mendukung penuh percepatan penyelesaian Huntara, sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan tempat tinggal sementara yang layak bagi warga terdampak bencana” ujar Sekda.

Melalui rapat ini diharapkan seluruh daerah di Sumatera Barat dapat menyamakan langkah dan memperkuat sinergi dengan BNPB, sehingga proses peresmian Huntara dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lb. Selasih, netralpost — Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menghadiri kegiatan Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) Bogor bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, serta kelompok rentan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Senin (26/01/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SRMP 5 Solok, Lb. Selasih, Kecamatan Gunung Talang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Ir. Desmalia Ramadhanur beserta jajaran, Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kepala PSKW Jefrizal, Camat Gunung Talang Riswandi Bahauddin, para Wali Nagari se-Kecamatan Gunung Talang, Kepala SRMP 5 Solok Vera Herlily, M.Pd, serta jajaran guru SRMP 5 Solok.

Setibanya di lokasi, Bupati Solok bersama rombongan terlebih dahulu mengunjungi lingkungan Sekolah Rakyat SRMP 5 Solok serta melihat secara langsung aktivitas dan rutinitas para siswa.

Dalam sambutannya, Kepala Sentral Terpadu Inten Soeweno (STIS) Bogor Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga menyampaikan bahwa total bantuan yang disalurkan mencapai lebih kurang Rp. 640 juta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 223 orang. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan nutrisi, perlengkapan kamar, perlengkapan rumah tangga, alat bantu disabilitas, serta bantuan kewirausahaan.

“Pemerintah hadir untuk kita semua. Bantuan ini merupakan bukti nyata kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Pusat, sehingga bantuan dari Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima manfaat,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH dalam sambutannya menyampaikan rasa senang dan bangga atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Solok, khususnya dalam bidang pendidikan dan perlindungan sosial.

“Kami sangat bersyukur dan bangga, karena Kabupaten Solok hari ini betul-betul menyiapkan diri untuk pendidikan anak-anak kita. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hadir untuk rakyat, dan hal itu sudah kita rasakan dan buktikan hari ini,” ujar Bupati.

Bupati Solok juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial serta pembangunan sektor pendidikan akan terus dilanjutkan ke depannya. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok ditargetkan selesai pada Juni 2026.

“Terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia atas atensi dan bantuannya untuk Kabupaten Solok. Kepada anak-anak kami, tetaplah semangat, tanamkan dalam diri bahwa saya bisa dan saya mampu. Kalian adalah generasi penerus Kabupaten Solok di masa yang akan datang,” pesan Bupati Solok.

Arosuka, netralpost – Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan Apel Pagi pada Senin 26 Januari 2026 di halaman Kantor Bupati Solok. Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Solok, Retni Humaira, ST, dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos.M.Si, Kepala OPD dan para ASN dan Non ASN di lingkungan Pemkab Solok.

Dalam arahannya, Retni Humaira menekankan pentingnya disiplin dan tanggungjawab aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh peserta apel agar senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.

“Apel pagi bukan hanya rutinitas, tetapi momentum untuk menyatukan semangat, meningkatkan kedisiplinan, dan memperkuat komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Solok,” ujar Retni Humaira.

Lebih lanjut, Ia juga mengajak seluruh ASN untuk bekerja secara profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Retni Humaira juga memaparkan terkait tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh DPRKPP. Ia menyebut bahwa saat ini DPRKPP telah melakukan pendataan terhadap perumahan yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Solok beberapa waktu yang lalu.

“Karena kita baru saja menghadapi bencana, sebagai salah satu tugas kami saat ini adalah mengidentifikasi rumah rumah warga terdampak bencana. Alhamdulillah saat ini sudah selesai melakukan pendataan by name by address, dengan kategori kerusakannya, yang nantinya menjadi acuan bagi kita OPD, untuk mendapatkan bantuan bagi masyarakakat kita. Kemudian setelah identifikasi, kami siapkan program relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.

Lebih lanjut Retni Humayra mengatakan saat ini untuk kawasan pemukiman, ada sekitar 23 kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten, yang secara berkelanjutan akan dibenahi, sehingga secara bertahap tidak ada lagi kawasan kumuh di Kabupaten Solok.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan khidmat, serta diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Solok untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Netralpost -- Surat Bupati Padang Pariaman tertanggal 15 Januari 2026 tentang tahapan jadwal dan kegiatan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 di Kecamatan Lubuk Alung menandai dimulainya babak baru demokrasi nagari yang tidak sekadar prosedural, tetapi sarat dengan tuntutan visi dan keberanian moral. 

Dengan melibatkan sembilan nagari di Kecamatan Lubuk Alung, agenda ini seharusnya tidak berhenti pada rutinitas elektoral lima tahunan, melainkan menjadi momentum strategis untuk melahirkan wali nagari yang berkarakter kuat, melek digital, dan tegas menjaga marwah adat serta nilai agama.

Di tengah derasnya arus globalisasi, penetrasi media sosial, dan budaya digital tanpa filter, nagari-nagari di Lubuk Alung dihadapkan pada tantangan serius: degradasi moral generasi muda, meningkatnya perilaku menyimpang, serta menguatnya pengaruh LGBT dan praktik maksiat lainnya yang bertentangan dengan falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Jika pemilihan wali nagari hanya melahirkan pemimpin administratif yang lemah visi dan takut mengambil sikap, maka nagari akan menjadi korban zaman.

Karena itu, tahapan dan jadwal Pilwana serentak 2026 tidak boleh dimaknai sempit sebagai agenda teknis belaka. Ini adalah seleksi kepemimpinan ideologis dan moral.

 Masyarakat Lubuk Alung berhak menuntut calon wali nagari yang tidak hanya piawai mengelola APB Nagari, tetapi juga berani berdiri di garda terdepan melindungi anak kemenakan dari pengaruh LGBT, narkoba, pergaulan bebas, pornografi, judi online, dan berbagai bentuk maksiat modern yang kini menyusup melalui gawai di genggaman tangan.

Di saat yang sama, visi Smart Digital Nagari yang mulai digaungkan dalam tahapan kegiatan Pilwana 2026 harus diterjemahkan secara konkret, bukan jargon kosong. Digitalisasi nagari tidak boleh sekadar aplikasi absensi perangkat nagari atau website formalitas tanpa isi. Smart Digital Nagari harus menjadi instrumen pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel; pusat data sosial nagari; serta media edukasi dan dakwah digital untuk memperkuat nilai agama dan adat di tengah masyarakat.

Lebih jauh, wali nagari terpilih nantinya wajib menjadikan teknologi sebagai alat kontrol sosial positif: membangun sistem pelaporan maksiat berbasis masyarakat, memantau aktivitas rawan penyimpangan, serta memproduksi konten digital nagari yang mempromosikan akhlak, adat, dan identitas Minangkabau. Tanpa keberanian politik dan ketegasan regulasi di tingkat nagari, gagasan Smart Digital Nagari hanya akan menjadi kosmetik modernisasi yang hampa nilai.

Surat Bupati Padang Pariaman tersebut sejatinya adalah alarm politik dan moral bagi masyarakat Lubuk Alung. Sembilan nagari kini berada di persimpangan jalan: memilih wali nagari yang pragmatis, permisif, dan alergi konflik, atau melahirkan pemimpin nagari yang visioner, berwibawa, serta konsisten menegakkan nilai agama dan adat.

Sudah saatnya masyarakat bersikap lebih kritis dan berani. Jangan ulangi kesalahan lama: memilih pemimpin karena uang, hubungan kekerabatan, atau popularitas semu di media sosial. Pilwana 2026 harus menjadi ajang penegasan arah masa depan nagari—apakah Lubuk Alung akan menjadi kawasan pinggiran yang larut dalam krisis moral, atau tampil sebagai model nagari digital yang religius, beradat, dan berdaulat secara nilai.

Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita yang menentukan arah nagari, siapa lagi?

*Kontribusi Tata Handika*