NetralPost.net

Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya bagaimana prosesnya? Apakah memakan waktu lama? Apakah ada efek lain? Siapa yang tidak boleh ikut vaksinasi?

Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dr. Bakhrizal didampingi Kabid P3 dan Kesmas Fatma Nelly dan Kasi Kesmas Fitri menyampaikan kepada media, Senin (31/5), selain adanya vaksinasi reguler di setiap puskesmas, petugas melaksanakan sebagian proses vaksinasi dengan menjemput bola ke lapangan. Ada vaksinasi dilakukan di kantor camat dan kantor lurah.

Dijelaskannya kalau proses vaksinasi Covid-19 sangat simpel sekali, karena berbeda dengan orang berobat yang harus memerlukan pemeriksaan kesehatan di labor terlebih dulu. Mereka hanya melalui proses screening dan cek tensi.

Mereka dengan riwayat asma, bila sedang sesak nafas tidak bisa divaksin sampai gejalanya berkurang. Begitu juga dengan orang yang tensinya tinggi, saat akan divaksin maka harus menunggu dulu tensi turun, bila tinggi sampai 190 maka tidak boleh, yang bisa divaksin dengan tensi 180 kebawah.

Ibu hamil tidak dibolehkan untuk divaksinasi dan untuk lansia ada namanya tes kerapuhan, untuk melihat apakah cukup mampu menerima vaksin di tubuhnya.

“Bila ada orang yang ingin divaksin tensinya diatas 180, nanti diarahkan ke poli dan diberi pengobatan. Setelah 3 sampai 5 hari, mereka bisa datang ke puskesmas untuk bisa discreening kembali, bila tensinya sudah turun, maka bisa dilakukan proses vaksinasi,” terang Bakhrizal.

Simpelnya vaksinasi itu, terlebih dahulu masyarakat menunggu antrian untuk discreening, nantinya hasil screeninglah yang menentukan apakah mereka bisa divaksin langsung hari itu juga atau tidak. Rata-rata untuk ikut vaksin 1 orang memakan waktu 1 jam, tergantung banyak antrian.

“Masyarakat datang, kemudian ambil antiran, lalu maju ke meja screening, kalau lulus screening boleh divaksin. Setelah divaksin, mereka harus menunggu proses observasi selama 30 menit, ini wajib. Setelah habis waktu observasi dan dinyatakan aman, nantinya mereka akan menerima sertifikat vaksinasi pertama dan kartu vaksin,” terang Bakhrizal.

Menurut Bakhrizal, meski orang yang telah divaksin tidak dijamin kebal dari tertular Covid-19, tetapi apabila mereka terpapar suatu waktu, maka dampak yang ditimbulkan tidak akan separah orang yang tidak divaksin, artinya imun mereka lebih bagus. Makanya, diperlukan vaksinasi hingga tiga tahap.

Dari hasil pantauan media, setiap orang yang sudah divaksin bisa mengalami rasa kantuk, lapar, dan gatal-gatal, tapi kemungkian ini hanya sangat kecil sekali terjadi, ada yang merasakan ada yang tidak, artinya berbeda untuk setiap orang.

Hal ini diungkapkan Joli, salah satu wartawan yang sudah ikut vaksinasi tahap kedua pada 15 Maret 2021 lalu, dirinya menyebut memang ada rasa gatal-gatal pada seluruh tubuh selama 1 minggu setelah divaksin, tapi itu hanya sesekali dan sedikit dirasakan, dan tidak ada ruam.

“Iya, setelah divaksin waktu itu, kadang ada timbul rasa gatal di tubuh, gatal ini datangnya sekali-sekali dan biasa saja, tidak sampai bengkak atau memerah ditubuh,” ujarnya.

Sementara itu, Ako (34), Reporter Humas Pemko Payakumbuh yang divaksin pada Kamis, 2 Mei silam menyebut dirinya memang mengalami rasa kantuk saat setelah divaksin, tapi hanya hari itu saja.

“Iya, rasa kantuknya tidak berat sekali, saya rasakan setelah divaksin, sampai kini semuanya aman kok, tidak ada rasa apa-apa lagi,” kata Ako.

Sementara itu, Zetriwardi (55) Kabag Umum Setdako mengatakan dirinya sudah divaksin dan tidak merasakan gejala apa-apa, sekarang menjadi lebih nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

“Saya bangga ikut divaksin dan keluarga saya juga sudah ikut vaksin, mari kita sukseskan Payakumbuh menuju zona hijau,” pungkasnya. (Yon)

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra menyampaikan pemandangan umum sebanyak 10 poin kepada Pemko Payakumbuh.

Pertama, dalam refokusing anggaran terjadi pengurangan anggaran pada beberapa OPD. Tujuannya untuk penanggulangan biaya Covid-19. Yang ingin Fraksi Golkar tanyakan berapa besaran dana yang terserap untuk penanggulangan Covid-19 tersebut di Kota Payakumbuh tahun 2020.

Kedua, untuk tahun 2020 ada 3 bulan honor atau Insentif Tenaga Medis terutama yang berkaitan dengan tugas menanggulangi Corona yang belum dibayarkan.

“Bagaimana ceritanya ini! Dan kalau memang masih belum selesai persoalannya kami dari Fraksi Partai Golkar berharap sangat agar persoalan ini dituntaskan oleh Dinas kesehatan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Wirman.

Ketiga, menyangkut masalah mutasi. Setiap kali mutasi secara finansial ada yang diuntungkan dan tentunya juga ada yang dirugikan. Tapi sorotan Fraksi Golkar tidak fokus masalah itu.

“Menurut pantauan, yang dimutasikan itu terkadang kemampuan intelektualnya kurang sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Apalah jadinya jika seperti ini. Jangankan kemajuan yang kita harapkan malah kemunduran yang ditemukan. Dengan seringnya mutasi terjadi keresahan dan kegundahan di kalangan jiwa ASN Kota Payakumbuh yang mengakibatkan menurunnya etos kerja dan kegundahan pikiran. Kedepan kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan sangat agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pengemban kepentingan,” ujarnya.

Keempat, Fraksi Golkar melirik tenaga pendidik, baik Guru Kelas di SD maupun Guru Mata pelajaran di SLTP saat ini jauh dari cukup. Untuk mengatasinya yang merupakan tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tidak bisa dianggap sepele. Guru Honor yang berkualitas dan penuh tanggung jawab harus diwujudkan. Jika tidak apalah jadinya generasi penerus kita. Hal ini mungkin sudah dilakukan. Yang belum adalah imbalan jasa yang memadai buat mereka.

“Kami fraksi Partai Golkar tak bosan-bosannya menghimbau kepada eksekutif agar pada tahun anggaran 2022 nanti minimal Honor Guru THL Rp. 1.500.000,-. Begitu juga honor Guru TPA dan Garin masjid diharapkan ada kenaikan. Ajakan ini jangan diterjemahkan berselimutkan politik tetapi semata-mata keinginan untuk meningkatkan SDM, Iman taqwa dan kesejahteraan,” kata Wirman.

Kelima, Fraksi Golkar juga menyebut ada informasi, entah benar atau tidak Wali Kota rapat dengan pimpinan OPD, disitu disampaikan bahwa anggota DPRD minta kenaikan Tunjangan Perumahan, sementara Honor THL dikurangi, begitujuga Tunjangan ASN. Kalau dapat janganlah dulu karena kita masih dalam suasana COVID-19.

“Kami Fraksi Partai Golkar sependapat dengan hal itu sampai suasana normal kembali. Honor THL bisa kembali normal, tunjangan ASN juga begitu. Berkenaan dengan informasi tersebut diatas sehingga pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi melakukan rapat konsultasi yang berkesimpulan, bersepakat untuk menunda kenaikan tunjangan perumahan sampai waktu yang tepat,” papar Wirman.

Keenam, Wirman menerangkan juga ada informasi berkembang bahwa pemerintah bahwa pmerintah akan menghibahkan tanah kepada UNP untuk membangun kampus di Payakumbuh. Pada prinsipnya ini sah-sah saja selama sesuai dengan regulasi yang ada.

“Tapi kami rasa perlu dikaji ulang. Kenapa demikian? Masih ada OPD yang belum punya kantor yang representatif. Ada juga 1 kantor ditempati oleh beberapa OPD. Supaya ada kenyamanan bekerja dan sekaligus menegakkan kewibawaan sebuah OPD maka sebaiknya 1 kantor untuk 1 OPD. Jelas dalam hal ini kita butuh tanah. Pertimbangan selanjutnya terpulang kepada kita bersama. Kami harap wali kota senantiasa berkoordinasi dengan DPRD,” ujarnya.

Ketujuh, disampaikan Wirman kalau beberapa waktu yang lalu telah terbentuk Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh yang intinya adalah menyikapi Aset Kabupaten Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Terbentuknya Pansus tersebut adalah atas kesepakatan emua anggota DPRD dan Ketuanya kebetulan terpilih dari Fraksi Partai Golkar.

“Tujuan dibentuknya Pansus tidak ada berkaitan dengan politik, semata-mata menyikapi aspirasi yang berkembang baik dari tokoh Kota Payakumbuh maupun dari tokoh Kabupaten Limapuluh Kota sendiri. Aspirasi ini sudah cukup lama. Mungkin sejalan dengan lahirnya Kota Payakumbuh 17 Desember 1970, 50 tahun yang silam. Secara kultur Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh tidak bisa dipisahkan karena sama-sama penduduk Luhak 50 Nan Saciok Bak Nan Sadaciang Bak Basi,” terangnya.

Namun, agar ada kejelasan mengenai beberapa aset Kabupaten Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh, menurut Fraksi Golkar perlu dibicarakan sesuai dengan regulasi yang ada agar tuntas duduk persoalannya sehingga tidak ada kegamangan dalam menata wajah Payakumbuh ke depan.

“Pembentukan Pansus Aset ini bertjuan tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar menuntaskan persoalan yang terpendam dalam hati sanubari masyarakat. Mungkin rasanya tidak perlu diterjemahkan dengan berbagai interprestasi,” tukuk Wirman.

Kedelapan, menurut Fraksi Golkar Pelayanan PDAM Kota Payakumbuh dalam mensuplay air kerumah-rumah penduduk sebagai pelanggan mengalami kekecewaan. Air yang mengalir pada waktu-waktu tertentu dan itupun debitnya tidaklah memuaskan.

“Apakah pihak PDAM sudah mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang mengalami hal seperti ini. Apakah tindakan yang dilakukan atau berdiam saja pada kepasrahan. Untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat yang mengambil tindakatan membuat sumur bor, sumur gali, pakai DAS, membuat bak penampungan air, dan sebagainya,” ujar Wirman.

“Harapan kami dari Fraksi Partai Golkar adalah agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pihak PDAM Kota Payakumbuh. Kalau perlu dana, kucurkan. Yang penting masysrakat jangan kecewa,” tandasnya.

Kesembilan, untuk meningkatkan belanja konsumsi dan menjaga daya beli, Fraksi Partai Golkar minta Kepada Pemko untuk dapat kiranya mengembalikan tunjangan kinerja ASN dan gaji tenaga harian Lepas disesuaikan dengan UMP.

Terakhir, walau sudah WTP 7 kali, namun Fraksi Golkar yakin catatan LHP BPK tentu ada. Adakah catatan LHP itu yang sangat penting untuk disikapi.

“Jika tidak terlalu bersifat rahasia tidak ada salahnya untuk dijawab, kami hanya berharap agar semua catatan LHP itu untuk kita tindak lanjuti dengan serius,” tutup Wirman.Yon

Payakumbuh,netralpost-Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara fraksi Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Pemko Payakumbuh dalam menanggulangi Covid-19. Meski menegakkan aturan tak selalu berjalan mulus dan menemui kendala serta pro kontra, namun untuk menjaga Payakumbuh memang harus bersikukuh, tidak bosan mengajak semua pihak menegakkan protokol kesehatan.

“Terkait realisasi PAD, kami juga mengapresiasi capaiannya melebihi 2019 lalu. Meski Covid-19 memberikan dampak yang cukup serius, namun Pemko bisa bekerja maksimal meningkatkannya. Masukan dari kami agar Tim lebih teliti dalam aspek perencanaan, mungkin ini karena pandemi,” tukuk Fahlevi.

Dari belanja daerah, Fraksi Demokrat juga menyampaikan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus diutamakan. Harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat Payakumbuh

Hal umum lainnya yang juga disampaikan Fahlevi Mazni yaitu Fraksi Demokrat cukup bangga dengan menjamurnya pertumbuhan Cafe di Payakumbuh yang tentunya memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Sehubungan hal tersebut ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan seperti apa data pertumbuhannya dalam 3 tahun terakhir. Apakah usaha mereka juga sudah memenuhi prosedur perizinan. Apakah pertumbuhan tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan pajak Restoran? Berapa persen kenaikannya? Apakah juga berbanding lurus dengan pajak dan/atau retribusi Parkir. Berapa persen kenaikannya?” kata Ketua KAN Aia Tabik itu.

Lalu, dengan semakin tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh dari 3,78 % tahun 2018 menjadi 4,11 % tahun 2019 dan berkemungkinan naik di tahun 2020 karena ditambah permasalahan COVID-19 tentu ini juga harus menjadi perhatian kita bersa

Payakumbuh,netralpost-Pe

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati menyampaikan di balik kesuksesan yang telah disampaikan tersebut, ternyata masih ada hal yang belum tercapai, ibarat pepatah orang pandai, tiada gading yang tak retak, tiada satupun makhluk yang sempurna.

“Dimana pencapaian hasil maksimal disampaikan masih dari satu jenis pendapatan. Sektor pajak, sementara PAD dari jenis yang lainnya lain semestinya tetap menjadi perhatian,” kata Opet.

Kemudian ketika Pemko Payakumbuh telahmengakui dan mengetahui perlunya peningkatan pengendalian intern terkait Data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan lain-lain, maka Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyarankan semestinya Pemko Payakumbuh memusatkan salah satu perhatian untuk perbaikan kelemahan ini apalagi ketika diketahui adanya pertanggung jawaban belanja bahan bakar minyak pada empat OPD, sebab sasarannya sudah jelas, hanya perlu action terhadap sasaran tersebut.

“Dalam kesempatan ini kami butuh informasi terhadap empat OPD yang masih ada masalah dengan pertanggung jawaban keuangannya,” kata Opet.

Opet juga menambahkan Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional cukup mengapresiasi terhadap capaian kinerja Pemko Payakumbuh terhadap realisasi program kerja yang telah direncanakan bersama, meskipun dalam kecemasan di masa Covid-19 namun masih tetap dapat melaksanakan amanah sesuai dengan kemampuan Pemko Payakumbuh.

“Namun kami perlu selalu mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam menjalankan dan membelanjakan anggaran daerah ini, karena sudah sangat banyak kepala daerah yang menjadi OTT karena menyelewengkan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat terhadap penggunaan uang di masa pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (Re

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Ahmad Ridha juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemko Payakumbuh dalam menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan juga memiliki 6 catatan yang disampaikan Pemko Payakumbuh.

Pertama, bidang urusan wajib pendidikan. Diakui bahwa saat ini Payakumbuh dangat kekurangan ASN sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP.

“Berapa jumlah kekurangan ASN kita dibidang pendidikan dan apa bentuk solusi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh dalam pemenuhan kekurangan ini?,” tanya Ahmad Rida.

Kedua, Ahmad Ridha atau Rio juga menyampaikan sarana dan prasarana pendukung pada beberapa sekolah dasar tersebar di Kota Payakumbuh sangat memprihatinkan, begitu juga pada Sekolah Menengah Pertama SMPN 5, SMPN 7, SMPN 10 Payakumbuh, hal ini terlihat dari usulan masyarakat disetiap Musrenbang,

“Kami minta Pemko Payakumbuh memberikan perhatian khusus pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang masih membutuhkan tambahan dan penyempurnaan prasarana,” tukuknya.

Ketiga, keterbatasan dana APBD pasca Pandemi Covid-19 mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan di setiap OPD, termasuk kegiatan fisik, hal ini diperparah dengan tambahan usulan kegiatan fisik setiap Musrenbang tingkat kelurahan, usulan lama belum terpenuhi muncul lagi usulan yang baru, sementara dana transfer dari pusat semakin ciut.

“Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta solusi dari Pemko Payakumbuh menghadapi tambahan usulan dari masyarakat pada Musrenbang tahun berikutnyadi tingkat kelurahan se-Kota Payakumbuh,” ujar Rio.

Keempat, disebutkan Rio kalau kalau RSUD dr. Adnaan WD merupakan Perusahaan Milik Daerah penyumbang PAD terbesar. Disamping persoalan trauma dan ketakutan masyarakat yang enggan berobat ke RSUD karena takut Corona,

“Kami dengar saat ini di.internal pegawai dan karyawan RSUD Adnaan WD ada nada-nada kekecewaan, sebagian besar persoalan Jasa Medis (J.M). Kami yakin Pemko Payakumbuh telah mencarikan solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kondisi ini. Mohon Penjelasan tentang persoalan dan solusi yang akan dan telah diambil di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh,” ujarnya.

Kelima, Politikus Nasdem itu juga mengupas sebuah perkara, dimana pada tanggal 8 April 2020 yang lalu, pihak rekanan pengadaan incenerator RSUD Adnaan WD mengembalikan dana sebesar Rp. 1,65 Milyar ke kas daerah yang diterima dan dititip di Bank Nagari Cabang Payakumbuh oleh Direktur RSUD serta BKD Kota Payakumbuh (sumber dari media daring Dekadepos.com 8 April 2020).

“Kami ingin tau bagaimana kondisi dan status dana tersebut sampai dengan saat ini,” tukuknya.

Keenam, Ahmad Ridha juga mengulik dimana Pemko Payakumbuh melaksanakan pembatasan penerima Bansos dari Kemensos melalui Kantor POS Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19, saat itu kami dengar adanya instruksi bahwa THL dan Pensiunan tidak boleh mengambil dana dari Kantor POS, bagi yang terlanjur maka dananya diminta dan dititip, ada yang pada Lurah/staf, pada Camat/staf, mungkin saja jumlahnya sangat banyak, sementara saat ini Lurah, Camat dan ASN/staf sudah banyak yang mutasi.

“Bagaimana status dan keberadaan dana tersebut saat ini? Dikembalikan, disimpan, disetor, atau dititip?” pungkasnya. (Yon)

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari juru bicara masing-masing fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suparman menyabut awal tahun 2020 merupakan awal terjadinya musibah pandemi Covid-19. Musibah yang tidak terprediksi dan menjangkau lebih sebagian besar negara yang ada dunia. Musibah yang multiefek yang menyasar kesehaatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan hal lainnya. Sehingga kebijakan Nasional yang prioritas adalah penanganan pandemi Covid-19 ini, mulai dari sosialisasi pencegahan, mengantisipasi penyebaran, serta mengobati yang telah sakit akibat Covid-19.

“Hal ini tentunya akan berdampak pada sektor anggaran atau APBD masing-masing Kota dan Kabupaten tidak terkecuali Kota Payakumbuh. Perlu adanya strategi keuangan baik di sisi pendapatan maupun di sisi belanja agar setiap rupiah yang dibelanjakan efektif, tepat sasaran dan bernilai lebih,” ujarnya.

Fraksi PKS memberikan apresiasi dalam hal mengelola keuangan di saat pandemi dengan keterbatasan anggaran dan adanya pengurangan pengurangan transfer dari pusat. Pemerintah Payakumbuh tetap bisa mengoptimalkan pos pendapatan yang tersedia, pemerintah Kota Payakumbuh memenuhi target pendapatan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 717.701.105.715 dari target Rp 708.900.288.188 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp 115.996.425.752.

Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah-langkah Pemko untuk senantiasa meningkatkan pendapatan daerah dan senantiasa mendorong Pemko Payakumbuh untuk melakukan optimalisasi potensi pendapatan, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi serta menimalisir tunggakan dari penerimaan pajak dan retribusi. Selanjutnya mengoptimalkan penerimaan dari BUMD dan BLUD yang ada di bawah kendali Pemerintah Kota Payakumbuh.

“Menggali potensi ekonomi Kota Payakumbuh yang dapat di fokuskan pada masa pandemi ini. Diantara potensi ekonomi potensial seperti potensi kuliner (makanan dan minuman khas daerah) dan potensi kerajinan. Potensi-potensi ini dapat di optimalkan oleh Pemko, sehingga pasar dan UMKM yang ada di Payakumbuh semakin bergeliat dan akan berefek pada peningkatan pendapatan asli daerah,” terang Suparman.

Berkaitan dengan belanja pada APBD tahun Anggaran 2020 dari yang telah dianggarkan sebanyak Rp 750.947.870.902 jumlah realisasinya sebanyak Rp 702.910.943.145 atau 93,60%.

Terkait dengan belanja daerah di saat pandemi ini, Fraksi PKS memberikan pandangan antara lain pembangunan infrastruktur berupa pembagunan irigasi jalan jembatan dan fasilitas masyarakat lainnya secara umum sudah terealisasi secara optimal, tinggal usaha untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset daerah, baik dalam bentuk bangunan dan barang bergerak.

“Hal ini tentunya perlu dialokasikan anggaran yang memadai,” kata Suparman.

Fraksi PKS juga meminta Pemko agar memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik segi pemberdayaan ekonomi, skill, dan sosial sehingga terwujudnya masyarakat mandiri. (Yon)

Dipimpin oleh Ketua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam bersama Wakil Ketua Pansus Edward DF, Sekretaris Pansus Syafrizal, serta anggota DPRD lainnya seperti Suparman, Aprizal, Fahlevi Mazni, Ismet Harius dan Opetnawati.

Ketua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dari Fraksi Golkar menyampaikan kegiatan ini diawali dengan pertemuan ketua partai yang ada di Kota Payakumbuh dengan Bupati Lima Puluh Kota mengenai aset Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh, maka dibutuhkan Pansus untuk menyelesaikan aset Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut.

“Pansus menampung masukan untuk dijadikan referensi oleh Pansus DPRD untuk menindaklanjuti permasalahan aset Pemkab Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. DPRD akan melibatkan LKAAM, KAN, dan Bundo Kanduang, jika nantinya didentuk tim dalam penyelesaian aset tersebut. DPRD akan memperhatikan aspek yuridis,” ungkapnya.

Ketua LKAAM Kota Payakumbuh W. Dt. Paduko Bosa Marajo menyampaikan persoalan aset Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi permasalahan Pemko dan DPRD. Ada aturan yang terlupakan waktu pembentukan Kota Payakumbuh Tahun 1970 silam, yaitu tentang Aset Kabupaten Lima puluh kota yang berada di Kota Payakumbuh.

“Ini seperti perjanjian bersama. Ada istilah “kabau tagak kubangan tingga” yang di pahani salah oleh sebagian orang. Sekarang untuk membangun di wilayah administrasi Pemko Payakumbuh, Pemkab Limapuluh Kota malah berhadapan dengan persoalan tata ruang atah RTRW, seperti kawasan eks kantor bupati yang telah menjadi ruang terbuka hijau,” ujarnya.

“Yang jelas, LKAAM mendukung penyelesaian aset oleh DPRD. Perlu duduk bersama antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Sementara itu, dari KAN Koto Panjang Lampasi AS. Dt. Majo Lobiah Nan Kuniang mendukung proses penyelesaian aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh. “Diupayakan ada solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.

Dari KAN Koto Nan Gadang MA. Dt. Bijo Nan Hitam menyebutkan sejarah eks kantor Bupati adalah ulayat Koto Nan Gadang, saat ini kantor Bupati sudah memiliki sertifikat atas nama Kabupaten Lima Puluh Kota. Lapangan Poliko sebelumnya juga merupkan aset Pemkab Lima Puluh Kota yang mana aset tersebut berada di wilayah Koto Nan Gadang.

“Dan rumah dinas Sekda Kabupaten Lima Puluh Kota juga perlu dicarikan penyelesaiannya. Libatkan LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang dalam penyelesian aset,” pesannya.

Mewakili KAN Air Tabit, Anggota Pansus Aset Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyebut KAN dan LKAAM sudah mencoba ikut dalam penyelesaian aset Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Wali Kota Payakumbuh Fahmi Rasyad dan Josrizal Zain.

“Lapangan poliko telah diserahkan oleh Pemkab, namun eks Kantor Bupati belum diserahkan. Untuk batas Kota Payakumbuh dengan Kabupaten disetiap kecamatan belum semuanya mempunyai gerbang tapal batas (GAPURA),” kata politikus Demokrat tersebut.

Ditambahkan Ketua LKAAM Kota Payakumbuh W. Dt. Paduko Bosa Marajo agar diusahakan penyelesaikan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan melibatkan LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang.

“Batas Kota yang berada di Ngalau dulunya dekat kandang babi. Karena kondisinya rendah dan dekat dengan tikungan, maka Pemkab mengizinkan batas gapura Kota Payakumbuh di lokasi saat ini,” tambahnya

Anggota Pansus Ismet Harius menyebut penyelesaian asset Pemkab Lima Puluh Kota diselesaikan secara persuasif. Harus ada perda tentang aset agar peruntukannya tidak untuk konsumtif (bisnis).

“Untuk mencari penyelesaian aset Pemkab yang berada di Kota Payakumbuh ditelusuri (Yon)