NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost--- Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi meresmikan secara langsung Mushalla Nurul Fikri  yang berada di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat, Rabu(15/6) 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Payakumbuh Barat Ul Fakhri, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh Dipa Surya Persada, Niniak mamak, serta tokoh masyarakat sekitar. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi menyampaikan terima kasih apresiasi kepada warga Kelurahan Bulakan Balai Kandi yang telah bahu membahu dalam pembangunan Mushalla Nurul Fikri Baik itu materil maupun non materil sebagai sarana untuk beribadah bagi masyarakat sekitar. 

"Alhamdulillah berkat rahmat allah akhirnya Mushalla Nurul Fikri ini lantai 1 nya sudah hmpir selesai. Dan itu semua berkat kerjasama warga kelurahan Bulakan Balai Kandi. Kita tentu bergembira dengan adanya Mushalla di setiap titik di Kota Payakumbuh sehingga ini menjadi berkah untuk kita semua terutama masyarakat sekitar," Ungkap Riza

Ditambahkan Riza, Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki program bantuan hibah. Namun program ini  dibagi seluruhnya secara merata. Apalagi Pasca covid 19, anggaran kita berkurang sebanyak 200 Milyar. 

"Inilah persoalan yang kita hadapi, anggaran kota Payakumbuh terpangkas untuk penanggulangan Covid 19, sehingga kita harus hati-hati dalam menggunakan anggaran. Terutama anggaran wajib. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Hal ini wajib untuk dilaksanakan," Ujar Riza

Diakhir sambutannya Riza berharap dengan adanya Mushalla Nurul Fikri yang telah selesai di renovasi untuk lantai 1, semoga kedepannya untuk pembangunan lantai 2 dilancarkan tanpa ada kendala suatu apapun dan pemerintah kota Payakumbuh akan turut mendukung pembangunan Mushalla ini hingga dapat dijadikan Masjid setelah seluruh renovasinya selesai sesuai dengan harapan warga Bulakan Balai Kandi. 

"Dengan mengucapkan bismillah kita resmikan Mushalla Nurul Fikri, mudah-mudahan pembangunan lantai 2 dilancarkan tanpa ada kendala suatu apapun dan Pemerintah kota Payakumbuh akan turut mendukung pembangunan Mushalla ini hingga dapat dijadikan Masjid setelah seluruh renovasinya selesai sesuai dengan harapan warga Bulakan Balai Kandi," Pungkas Riza

Dikesempatan yang sama, Ketua Pengurus Mushalla Nurul Fikri, Bakri mengatakan dukungan yang sangat tinggi dari Warga Kelurahan Bulakan Balai Kandi, terutama yang berdomisili di RT 01/RW 03, Kecamatan Payakumbuh Barat, bertekad merenovasi mushalla Nurul Fikri dengan anggaran yang cukup fantastis, lebih kurang Rp1,2 Miliar.

"Mushalla ini dibangun Tahun 1998, dengan kapasitas 100 jemaah. Setelah 22 tahun berlalu, kondisi mushalla, tidak layak lagi, dan harus dilakukan renovasi secara komperehensif dan alhamdulillah saat ini renovasi lantai 1 Mushalla Nurul Fikri telah selesai dilaksanakan dan dapat diresmikan langsung oleh bapak Wali Kota Payakumbuh," Ujar Bakri

Ditambahkan Bakri, Perluasan Mushalla menjadi 234 meter persegi, lebih luas 50 meter dari kondisi sebelumnya, dikatakan pengurus bakal mampu menampung 150 lebih jemaah dan Mushalla dirombak lebih bagus, dengan arsitektur kekinian. 

Dilanjutkamnya, jika Mushalla itu rampung, pihak pengurus akan meningkatkan status Mushalla menjadi Masjid. Sehingga, nantinya bisa memfasilitasi muslim lelaki untuk shalat Jumat. mengingat mushalla juga berada dilingkungan sekolah, yaitu SMK Mitra.

Selain untuk peribadatan, renovasi Mushalla, juga untuk menjawab, peningkatan kegiatan keagamaan lainnya. Di antaranya, untuk pengembangan TPQ menjadi MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) yang juga disuppor oleh Kantor Kemenag dan SMK Mitra.

"Kita optimis, renovasi mushalla akan berjalan lancar dan cepat rampung sesuai dengan yang direncanakan,apalagi dukungan yang sangat optimis dari warga dan perantau," Pungkas Bakri (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh Harmayunis menjadi tamu istimewa sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi Penerapan PTSP di Daerah se Provinsi Bengkulu, yang digelar di Hotel Splash, Kota Bengkulu, Selasa (14/6).

Dalam acara tersebut hadir Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Diah Natalisa, Asisten Deputi (Asdep) Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Noviana Andrina, Asisten Setdaprov Bengkulu Fachriza Razie, Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu Karmawanto, serta perwakilan DPMPTSP dari 9 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota di Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya, Asisten II Setdaprov Bengkulu Fachriza Razie menyampaikan rapat koordinasi ini digelar terkait dengan pembentukan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.

"Kami selaku pemprov memberikan asistensi dan fasilitasi pertemuan ini supaya setiap pemda di provinsi bengkulu memiliki kesamaan persepsi untuk membangun MPP. Apresiasi kami sampaikan kepada narasumber hari ini dari kementerian dan salahsatu kota yang sudah memiliki MPP di Pulau Sumatera, yakni Kota Payakumbuh," kata Fachriza.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan pihaknya mendorong setiap pemerintah kota/kabupaten memiliki MPP untuk melayani masyarakat. Saat ini, baru ada sekitar 50an MPP yang sudah diresmikan di Indonesia seperti 8 di Pulau Sumatera, 4 di Pulau Kalimantan, 7 di Pulau Sulawesi, 3 di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan 34 di Pulau Jawa.

Diah menjelaskan, dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat turut mengakselerasi dan memodernisasi pelayanan publik.

"Perwujudan Digital Melayani dapat diimplementasikan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan tempat berinteraksinya pemerintah, masyarakat, hingga swasta. Digitalisasi pelayanan dalam MPP dilakukan dengan memberikan dukungan teknologi informasi digital terintegrasi yang perlu disiapkan dengan matang. Hal ini patut diterapkan pada MPP yang sudah diresmikan maupun yang sedang dalam proses pembangunan," kata Diah.

Diah menyebut diperlukan penyusunan strategi digitalisasi MPP yang matang untuk mewujudkan transformasi digital dalam pelayanan publik. Strategi tersebut utamanya meliputi kesiapan infrastruktur dan teknologi, sumber daya aparatur dan keuangan, tingkat pengelolaan MPP yang mandiri, hingga tingkat literasi digital dari masyarakat yang baik.

"Digitalisasi MPP memerlukan penyusunan peta jalan transformasi digital pelayanan publik, perluasan dan peningkatan akses serta infrastruktur digital, hingga kesiapan talenta digital. Adanya perpaduan pemanfaatan teknologi informasi, data bersama, serta kolaborasi antar-instansi, dapat menghadirkan pelayanan yang tak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun juga menjawab tantangan kemajuan zaman," jelasnya.

Dalam paparannya, Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Harmayunis menyampaikan apa saja hambatan, tantangan yang dihadapi serta solusi Kota Randang dalam mewujudkan pembangunan MPP. Kota Payakumbuh telah merencanakan untuk membangun MPP sejak lama, diimpikan oleh masyarakat Kota Payakumbuh di masa kepemimpinan Wali Kota Riza Falepi.

"Wali Kota kami yang langsung menerima penetapan lokasi dari kementarian melalui SK Menpan RB Nomor 655 tahun 2018, yakni di lantai dasar kantor wali kota, dan MPP sudah diresmikan dan beroperasi sejak 17 Desember 2019, bertepatan saat HUT Kota Payakumbuh," kata kadis yang akrab dengan sapaan Inyiak itu.

Kepala dinas yang pensiun pada 1 Juli 2022 mendatang itu juga menerangkan tahapan membangun MPP, pada tahun 2018 adalah masa persiapan dan perencanaan, tahun 2019 masa pembangunan dan masa pelaksanaan/operasional.

"Saat disoft launching pada akhir 2019, MPP Kota Payakumbuh menjadi 1 dari 20 MPP yang ada di Indonesia saat itu," kata Inyiak.

Di sisi lain, Inyiak menegaskan, modal awal untuk membangun MPP yang paling utama adalah komitmen kepala daerah, setelah itu barulah dukungan anggaran dan kemauan instansi pemda dan instansi vertikal yang akan mengisi konter pelayanannya. Yang jelas, kata Inyiak, MPP ini berada di bawah ketiak kepala daerah. (Yon)

Payakumbuh,netralpost— Bertempat di ruang pertemuan hotel mangkuto Payakumbuh, sebanyak 20 orang wirausaha baru yang berdomisili di kota Payakumbuh mendapatkan pelatihan kewirausahaan selama 4 hari kedepannya yang dimulai dari 14 s/d 17 Juni 2022.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerperin) Kota Payakumbuh Yunida Fatwa menyampaikan saat ini salah satu isu besar yang digaungkan pasca terpuruknya perekonomian nasional dan daerah karena covid 19 adalah penciptaan wirausaha baru dari kalangan muda atau lebih dikenal dengan istilah milenial enterpreneur.

“Kenapa sasaran kita harus kaum millenial, sebab secara ilmu dan pemikiran kaum muda sangatlah cepat merespon dan menangkap peluang usaha serta mengaplikasikan teknologi kedalam bidang usahanya demi meraih jenjang kesuksesan,” ucap Yunida Fatwa.

Yunida Fatwa berharap setelah mengikuti kegiatan ini lahir dan bermunculan para wirausaha baru yang mandiri dan maju sehingga bisa menjadi motivator juga, dan mentor bagi calon milenial enterpreneur khususnya yang berada di Kota Payakumbuh,” tukas Kadis Nakerperin Yunida Fatwa.

“Semoga ilmu yang diberikan dan disampaikan oleh para narasumber dapat diterima dan di implementasikan ditempat masing-masing berdomisili,” tutup Yunida Fatwa.

Selaku koordinator acara Kabid Naker Gesmalindra menerangkan, pelatihan kewirausahaan ini dilaksanakan adalah sebagai antisipasi dalam menanggulangi angka pengangguran dan mendukung komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka menciptakan enterpreneur milenial baru 

Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah masyarakat kota Payakumbuh yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dan pembekalan keterampilan dari Disnakerperin bekerja sama dengan BLK Payakumbuh 

“Selama 4 hari kedepannya semua peserta akan didampingi oleh pembicara yang berasal dari provinsi dan kota Payakumbuh,” ujar Kabid Naker Gesmalindra.

Sementara itu, Tasnim salah seorang peserta dari Kelurahan Talang menceritakan pengalamannya selama mengikuti pelatihan beberapa hari yang lalu dirinya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah kota Payakumbuh melalui Disnaker perin yang telah memberikan kesempatan kepadanya dan kawan-kawan,” ungkapnya.

Setelah ikut pelatihan dirinya mengakui sekarang sudah banyak yang memesan kue kepada nya dan insyaallah dalam waktu dekat akan meresmikan gerai tempat usaha membuat kue berlokasi di lingkar jalan utara by pass kecamatan Payakumbuh barat.

Adapun dengan peserta lainnya, Tasya warga dari Kelurahan Koto Tangah, menyampaikan melalui pelatihan yang diikuti beberapa waktu yang lalu (menjahit) sekarang orderan menjahit semakin banyak dan juga dirinya membuka kesempatan kepada masyarakat Kota Payakumbuh bisa ikut program latihan menjahit yang didirikan olehnya.

Tasya menghimbau kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan agar dapat berbagi ketrampilan kepada masyarakat sekitar maupun Kota Payakumbuh.(Yon)

Payakumbuh,netralpost — Menjadi salah satu kota yang mendapatkan pendampingan penyusunan SSK dari Provinsi Sumatra Barat melalui program PPSP, Kota Payakumbuh gelar kick off meeting tingkat Kota SSK Kota Payakumbuh yang berlangsung di aula pertemuan Randang lantai 2 kantor walikota, Selasa (14/6).

Merujuk atas surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan pendampingan Provinsi, kegiatan dihadiri oleh Pokja PKP Provinsi yang diwakili Kisman dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Syafriyanti Balai BPPW Sumbar Kementrian PUPR.

Diikuti oleh OPD terkait, BPS Kota Payakumbuh, BUMD, Camat se-kota, Forum PKP, dan Forum Kotaku, kick off meeting tingkat kota SSK kota Payakumbuh dibuka sekretaris daerah Rida Ananda. 

Tujuan Kick Off Meeting ini ialah agar dapat terbentuknya persamaan Persepsi antara seluruh stake holder Sanitasi Kota Payakumbuh dalam rangka penyusunan Dokumen Satrategi Sanitasi Kota (SSK), dan Sebagai Pembekalan awal bagi Tim Penyusun Dokumen SSK Kota Payakumbuh.

“Kita berharap dengan pelaksanaan Kick Of Meeting ini menjadi langkah awal dalam melahirkan Dokumen Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh yang berkualitas dan mumpuni,” kata Rida saat membuka kegiatan yang dibidani oleh Bappeda kota Payakumbuh itu.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa pembangunan sanitasi meliputi bidang pelayanan air limbah, persampahan, drainase, kesehatan dan kebersihan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan merupakan tanggung jawab kita semua,” ujar mantan kepala Bappeda kota Payakumbuh itu melanjutkan.

Pertumbuhan kebutuhan akan pelayanan sanitasi seiring dengan perkembangan penduduk saat ini semakin sulit dikejar dan dipenuhi tanpa adanya terobosan penanganan yang serius dan menjadikan prioritas pembangunan di sektor sanitasi.

Disampaikan Rida jika akses sanitasi di Provinsi sumatera Barat masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh data akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak di Sumatera Barat baru mencapai angka 68,68% pada tahun 2021 , sedangkan untuk Kota Payakumbuh menurut BPS sudah mencapai 89,48% namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan kearah akses aman yang baru mencapai 21,12%,” ungkapnya.

Kondisi ini bukanlah kondisi yang mudah untuk dicapai dan tentunya pemerintah tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kondisi sanitasi di Sumatera Barat adalah dengan meluncurkan “Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)”.

Lebih lanjut, Rida menyampaikan akan ada beberapa tantangan yang akan dihadapi bersama dalam pembangunan bidang sanitasi khususnya di Kota Payakumbuh, yakni :

1. Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan - baik di tingkat pusat, provinsi dan Kota,

2. Pemerintah Kota belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi yang baik, sesuai persyaratan yang ditetapkan Program PPSP,

3. Pembangunan sanitasi masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi diseluruh wilayah ,

4. Pembangunan sanitasi masih terbatas pada pembangunan fisik, belum diimbangi dengan kesiapan atau penguatan kelembagaan dan SDM, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

“Selain tantangan tersebut di atas yang tak kalah penting bagi kita semua baik pemerintah provinsi dan pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah terkait adalah perlunya sering melakukan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sedangkan terhadap dunia usaha agar peduli dengan pembangunan sanitasi,” imbuh Rida.

Menurut ia, saat ini masih sedikit dunia usaha yang mau memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya dan mengalokasikan anggaran untuk menangani limbah atau sampah dalam proses produksinya. 

“Satu hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah perwujudan payung hukum untuk pembangunan sanitasi secara integral,” ungkapnya melanjutkan.

Rida mengungkapkan bahwa secara Nasional, Kota Payakumbuh telah memperoleh prestasi yang cukup menggembirakan dibidang sanitasi yaitu penghargaan kota sehat, STBM Award, Adipura, Kinerja Terbaik PDAM dan banyak lagi penghargaan lainnya.

“Dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi berupa Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi tentunya kami mengharapkan difasilitasi supervisi, dan diberikan pembinaan atau arahan oleh Pokja provinsi maupun Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat,” pinta ASN nomor satu di kota Payakumbuh itu kepada tim pembina dari Provinsi tersebut.

Tidak lupa, Rida mengatakan jika pembangunan sanitasi tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi termasuk membangun kesadaran masyarakat berupa pemicuan untuk peduli akan pentingnya sanitasi serta kegiatan advocacy kepada unsur pemerintah daerah mulai pada tahapan awal perencanaan dan penyiapan kelembagaan sampai pada penyelenggaraan pasca konstruksi. 

“Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kebiasaan hidup bersih dan sehat, maka infrastruktur sanitasi yang dibangun akan dapat terpelihara dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” terangnya.

Pada saatnya nanti keberhasilan Program PPSP di Sumatera Barat pada umumnya dan di Kota Payakumbuh pada khususnya dapat kita lihat atau ditunjukkan dari data atau kondisi sanitasi sebagai berikut:

1. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi yang meliputi pelayanan air limbah, persampahan, dan drainase yang layak dengan tercapainya target Universal Akses,

2. Terbangunnya infrastruktur sanitasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan berfungsi secara optimal dan berkelanjutan,

3. Tercapainya syarat pelayanan minimal (SPM) bidang sanitasi,

4. Inisiatif masyarakat dalam kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),

5. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penyakit diare dan terciptanya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat, dan sebagainya.

Dan sebelum mengakhiri sambutannya, Rida meminta kepada seluruh peserta kick off meeting tingkat kota SSK kota Payakumbuh untuk dapat memperhatikan terhadap sinkronisasi dan integrasi Program PPSP antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, karena isu tersebut akan berdampak pada kualitas perencanaan dan proses pembangunan infrastruktur sanitasi yang selanjutnya berdampak pula pada belum baiknya kemanfaatan infrastruktur sanitasi yang dibangun dan dapat  menjadi sorotan publik.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Pemerintah Kota Payakumbuh yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Payakumbuh dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mengadakan komitmen bersama dalam upaya pencegahan Stunting dengan meresmikan program pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra-nikah di Aula Ampangan, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa(14/6). 

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Payakumbuh yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten I Dafrul Pasi dan didampingi oleh Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh A.H Agustion dan dihadiri oleh Camat se Kota Payakumbuh dan perwakilan dari OPD terkait. 

Asisten I Dafrul Pasi dalam sambutannya mengatakan program pendampingan dan pemeriksaan kesehatan 3 bulan pra nikah itu ditujukan untuk memeriksa kelayakan calon ibu yang sudah merencanakan kehamilan karena kondisi calon ibu di Indonesia khususnya di kota Payakumbuh perlu mendapatkan pengawalan.

“Kalau calon ibu diperiksa tiga bulan sebelum menikah, maka kita bisa koreksi penyakit apa yang diderita contohnya saya anemia dengan meminum tablet tambah darah untuk menaikkan Hemoglobin (Hb) nya,” ujar Dafrul

Ditambahkan, menurut data BKKBN 

Sebanyak 37 persen remaja putri sudah terkena anemia atau memiliki jumlah Hb kurang dari 11,5 persen. Ketika remaja putri menjadi seorang ibu hamil, jumlah tersebut justru naik menjadi 48 persen. Anemia yang diderita oleh calon ibu itu kemudian membuat pertumbuhan pada kandungan ibu menjadi tidak subur dan berpotensi melahirkan bayi dalam keadaan kerdil.

"Melalui pemeriksaan tiga bulan sebelum menikah itulah para calon ibu akan mendapatkan pendampingan untuk melakukan skrining kesehatan melalui pemeriksaan cek darah, mengukur lingkar lengan atas serta mengukur tinggi dan juga berat badan. Lewat pemeriksaan itu pula calon ibu akan terlihat apakah terkena anemia, kurang energi kronik (KEK) atau malnutrisi. Untuk itu mari seluruh stakeholder saling bahu membahu dan bekerjasama untuk menurunkan angka stunting di Kota Payakumbuh dengan mensukseskan kegiatan serta memantau pendampingan dan pemeriksaan kesehatan 3 bulan pra nikah," Pungkas Dafrul. 

Senada, Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh A.H Agustion mengatakan Nantinya, hasil pemeriksaan itu akan dimasukkan ke dalam Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) agar dapat terus dipantau secara konsisten oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). 

“Perempuan yang lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 sentimeter boleh menikah. Tapi kalau mau hamil, harus dinaikkan dulu supaya gizinya terpenuhi dan anak yang dikandungnya menjadi tidak stunting,” ujar Agustion

Ditambahkan Agustion, Selain calon ibu, calon ayah juga akan diberikan konseling untuk merubah kebiasaan hidup yang buruk seperti merokok ataupun kecanduan obat-obat tertentu, agar kondisi sperma tetap terjaga dan berkualitas baik.

Agustion menekankan, setiap calon pengantin tidak perlu khawatir karena pemeriksaan hanya dijadikan sebagai syarat untuk menikah saja. Bila hasil dari pemeriksaan itu terdapat hal yang harus dikoreksi, maka calon pengantin akan mendapat pendampingan sebelum merencanakan kehamilan. 

“Kami optimis program pendampingan dan pemeriksaan ini akan sukses dalam menurunkan angka stunting di Kota Payakumbuh,” ucapnya

Kepala Kantor Kemenag Kota Payakumbuh Ramza Husmen mengatakan akan mendukung program tersebut karena sejalan dengan modul bimbingan perkawinan (bimwin) milik Kemenag. Dalam memberikan pendampingan dan konseling pada calon pengantin, tidak hanya bisa dijalankan oleh petugas KUA saja. Tetapi juga oleh penyuluh agama. 

Ramza turut menekankan adanya program ini tidak berarti melarang calon pengantin dengan hasil pemeriksaan yang kurang optimal untuk menikah. Pemeriksaan hanya ditujukan agar kondisi ibu dapat terjaga dan tetap sehat bahkan sebelum masa kehamilan.

“Pemeriksaan ini hanya menjadi syarat nikah, sedangkan hasilnya tidak. Kalau hasilnya tidak baik akan ada pendampingan, agar ada perbaikan pada pengantin. Ketika hamil, bayinya lahir tidak stunting. Jadi semua tetap bisa menikah tapi harus diperiksa,”pungkasnya (Yon)

"Seorang pelaku judi togel telah ditangkap berinisial R umur 50 tahun, warga Korong kasai Desa Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman," sebut Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Selasa (14/6).

Dikatakan Kabid Humas, pria paruh baya tersebut ditangkap setelah Tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Sumbar memperoleh informasi dari masyarakat, tentang adanya kegiatan judi togel di TKP. 

Dari informasi masyarakat itu, Tim opsnal kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan R tengah berada di sebuah warung lagi beraktivitas judi togel.

"Saat diamankan, petugas menemukan barang bukti satu lembar kertas rekapan angka (nomor) permainan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp 514.000 yang diduga penjualan togel tersebut," terangnya.

Selain mengamankan kertas rekapan togel dan uang tunai, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya yakni dua unit handphone dengan merk Oppo dan Nokia, serta satu buah kartu ATM BRI atas nama pelaku R.

Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke ruang Subdit III Ditreskrimum Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.(rls)